rakernas amdal 2008 - penjelasan umum diskusi kelompok - muhammad askary

Penjelasan Umum Materi RAKERNAS AMDAL 2008

Disampaikan oleh:

Muhammad Askary

Staf pada Asdep. Urusan Pengkajian Lingkungan

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Jakarta, 22 Juli 2008

RAKERNAS AMDAL 2008

1

Isi Presentasi

2

NSPK

PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999

LSK-LRK

UKL-UPL

NSPK

PERMEN LH [NSPK di bidang AMDAL]

Yaitu:oTata Kerja Komisi Penilai AMDAL

Pembentukan, Tugas dan Susunan Anggota Komisi Penilai AMDAL

Kewenangan Komisi Penilai AMDAL (Pusat, Provinsi & Kabupaten/Kota)

Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL

oTata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota Persyaratan Pembentukan Komisi Penilai

AMDAL Kabupaten/Kota Tata Laksana Lisensi

3

NSPK

NSPK di bidang AMDAL lainnyaYaitu:

o Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota Aspek pembinaan & pengawasan komisi penilai Tujuan pembinaan & pengawasan komisi penilai Tata cara pembinaan & pengawasan komisi penilai

o Pedoman Penapisan bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Mengalami Perubahan

o Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib UKL/UPL

o Termasuk, Pedoman Registrasi dan Sertifikasi Kompetensi

4

NSPK

Inti Pengaturan dalam[Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL ... 1]

Adanya urusan penilaian AMDAL [Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota]

Adanya penilaian AMDAL bagi sebagian kegiatan yang bersifat strategis di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Adapun kriteria strategis:a. Strategis sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundangan [termasuk hankam];b. Perizinan berada di tingkat Pusat; dan/atauc. Ditetapkan oleh instansi yang membidangi rencana

usaha dan/atau kegiatan sebagai kegiatan yang bersifat strategis.

5

NSPK

Inti Pengaturan dalam[Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL ... 2]

Adanya pengaturan jika komisi penilai melakukan penilaian terhadap kegiatan yang bukan kewenangannya

Adanya pengaturan jika komisi penilai belum memiliki lisensi

Adanya pengaturan jika komisi penilai belum mampu untuk menilai kegiatan tertentu

Adanya pengaturan mengenai tata kerja komisi penilai, dll

6

NSPK

Ya

Instansi lingkungan hidup provinsi dengan dibantu tim terpadu mengevaluasi formulir

permohonan lisensi

Sesuai persyaratan lisensi?

Ya

Tidak

Diberikan Bukti Lisensi

Pembinaan dan pengawasan

Terjadi perubahan yang menyebabkan persyaratan lisensi

tidak terpenuhi

Masa berlaku lisensi habis

Lisensi dicabut

Pembinaan dan pengawasan

Pemalsuan persyaratan

lisensi

Ada pemberitahuan

Tidak ada pemberitahuan

Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan lisensi ke instansi

lingkungan hidup provinsi

Persyaratan lisensi dipenuhi dalam waktu 6 (enam) bulan)?

Setelah dilakukan binwas minimal 1 (satu)

tahun ditemukan 5 dokumen AMDAL

bermutu buruk-sangat buruk dan/atau

melanggar administrasi proses AMDAL

Tidak

BAGAN ALIR TATA LAKSANA LISENSI BAGAN ALIR TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI AMDALKOMISI PENILAI AMDAL

Isi Presentasi

8

NSPK

PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999

LSK-LRK

UKL-UPL

PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999

[Pasal 26 PP 27/1999 tentang AMDAL]

KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN:

Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal apabila pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong. Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan dimaksud, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat AMDAL baru

9

[Adaptasi dari Penjelasan Pasal 26 (1) PP

27/1999]

Penyusunan AMDAL baru bagi usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong didasarkan kepada pertimbangan bahwa perubahan tersebut memberikan dampak penting yang berbeda.

10

PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999

Isi Presentasi

11

NSPK

PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999

LSK-LRK

UKL-UPL

LSK-LRK

Sertifikasi & Registrasi

KLH akan segera menetapkan PERMEN LH yang mengatur: Sertifikasi Kompetensi Bagi Penyusun Dokumen AMDAL Registrasi Kompetensi Bagi Lembaga Jasa Penyedia Jasa

Penyusunan Dokumen AMDAL [konsultan AMDAL], dan Registrasi Kompetensi Bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Penyusunan Dokumen AMDAL [diklat penyusunan AMDAL]

MENLH akan segera menetapkan KEPMEN LH yang mengatur: Lembaga Registrasi Kompetensi [LRK] Lembaga Sertifikasi Kompetensi [LSK]

12

LSK-LRK

Sertifikasi & Registrasi

13

Dalam PERMEN LH tentang Sertifikasi dan Registrasi Kompetensi diatur, antara lain:Persyaratan Kompetensi Personil:

Persyaratan Anggota & Ketua Tim Penyusun Dokumen AMDAL Standar Kompetensi Ketua Tim Penyusun Dokumen AMDAL Standar Kompetensi Anggota Tim Penyusun Dokumen AMDAL Termasuk: wajib menguasai bahasa Indonesia dengan baik [lisan & tulisan]

Persyaratan Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL [konsultan AMDAL]

Memenuhi 10 persyaratan kompetensi, termasuk berbadan hukum Memiliki personil yang telah bersertifikat kompetensi

Persyaratan Registrasi Kompetensi Bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Penyusunan Dokumen AMDAL [diklat penyusunan AMDAL]

Memiliki sistem mutu (quality system) a.l: organisasi, struktur, kerjasama, administrasi, sistem informasi & rekaman, kualifikasi teknis, dll

LSK-LRK

•Sistem administrasi (organisasi)•Struktur•Kerjasama•Administrasi•Informasi, dokumen & rekaman•Kualifikasi teknis

KNLH

Reg

istr

asi

Uji kompetensi

Reg

istr

asi

LPK AMDAL [DIKLAT AMDAL]

LSK

LULUSAN LPK AMDAL

LPJPDA [KONSULTAN]

10 syarat kompetensi

Mekanisme Registrasi & Uji Kompetensi

14

LRK

PENDIDIKAN/PROFESI PENGALAMAN KERJA

Isi Presentasi

15

NSPK

PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999

LSK-LRK

UKL-UPL

Kerangka Kerja Penapisan AMDAL

Wajib AMDAL

Pertimbangan wajib AMDAL

secara kasus per kasus

Tidak Wajib AMDAL

Batas ‘inklusif’

Kemungkinan dibutuhkan AMDAL; penapisan terhadap dampak penting

Batas ‘indikatif’

Kemungkinan tidak diperlukan AMDAL, namun masih diperlukan penapisan kepentingannya (singnificance), apabila lokasinya sensitif atau berpotensi menimbulkan dampak kumulatif

Batas ‘eksklusif’

Men

ing

katn

ya d

amp

ak

Sumber: UNEP EIA Training Resources, 2002

UKL-UPL

Kerangka Kerja Penapisan AMDAL

Wajib AMDAL

Pertimbangan wajib AMDAL

secara kasus per kasus

Tidak Wajib AMDAL

Batas ‘inklusif’

Kemungkinan dibutuhkan AMDAL; penapisan terhadap dampak penting

Batas ‘indikatif’

Kemungkinan tidak diperlukan AMDAL, namun masih diperlukan penapisan kepentingannya (singnificance), apabila lokasinya sensitif atau berpotensi menimbulkan dampak kumulatif

Batas ‘eksklusif’

Wajib AMDALWajib AMDAL

Wajib UKL-UPLWajib UKL-UPL

Terintegrasi langsung dlm

persyaratan izin [SPPL]

Terintegrasi langsung dlm

persyaratan izin [SPPL]

UKL-UPL

TERIMA KASIH, teng-kyuUnify the vision and mission for better future

18