laporan pelaksanaan agenda kerja badan koordinasi penataan ruang nasional tahun 2012-2013
Post on 04-Jun-2018
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
1/17
LAPORAN PELAKSANAAN
AGENDA KERJA BKPRN TAHUN 2012-2013
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
1
Oleh:
Menteri PPN/Kepala Bappenas
selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Jakarta, 7 November 2013
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
2/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
KERANGKA LAPORAN
1
PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENATAAN RUANG TAHUN 2013
2 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG NASIONAL DAN DAERAH
3 PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
4 AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013 YANG BELUM
TERSELESAIKAN
5 ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG
6 PENUTUP
2
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
3/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
1. PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANGPENATAAN RUANG TAHUN 2013
A. STATUS PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2013
B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012-2013
C.UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW
D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
3
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
4/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
4
A. STATUS PENYELESAIAN PENETAPAN PERATURANPEMERINTAH
No. 26 Tahun 2008 tentangRTRWN
No. 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan PenataanRuang
No.68 Tahun 2010 tentangPeran Masyarakat dalamPenataan Ruang
No.8 Tahun 2013
tentang Ketelitian Peta RencanaTata Ruang
RPP dalam tahap
pembahasan:
RPP Penataan Wilayah
Pertahanan Negara
Rencana penetapan:
Tahun 2013
Dari 5 PP, 4 yang telah
ditetapkan:
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
5/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
5
B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012- 2013
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Perda RTRW Kota
Perda RTRW Kabupaten
Perda RTRW Provinsi
Perpres RTR KSN
Perpres RTR Pulau dan Kepulauan
2012
2013
Total
5
4
5
5
14
17
33
398
249
202
98
67
56
%
7
76
Status per 1 November 2013
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
6/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
6
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
7/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
7
C. UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW
UPAYA PERCEPATAN KETERANGAN
Penyelesaian permasalahan kehutanan melalui mekanisme
Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan
Ruangnya (Holding Zone).
Untuk pengaturan penerapan mekanisme Holding Zone:
1. Telah terbit Inpres No.8 Tahun 2013 tentang PenyelesaianPenyusunan Perda tentang RTRWP dan RTRWK;
2. Telah disiapkan Rancangan SEB Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan tentang Percepatan
Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan
Kabupaten/Kota melalui Penerapan Kawasan yang Belum
Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone)
Rancangan SEB telah
disampaikan oleh Menko
Perekonomian selaku
Ketua BKPRN melalui
Surat
No.S.219/M.EKON/10/2013 tertanggal 25 Oktober
2013 kepada Menteri
terkait untuk segera
ditandatangani.
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
8/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PENATAAN RUANG
Telah dilakukan penjaringan aspirasi stakeholders yang terkait
dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Hasil dari kegiatan peninjauan kembali ditargetkan selesai pada
tahun 2014.
A.PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2008 TENTANGRENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)
Sedang dilakukan audit pemanfaatan ruang dalam periode 5tahun pelaksanaan perpres tersebut.
B. PERPRES NO. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANGKAWASAN JABODETABEKPUNJUR
8
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
9/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
2. PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG NASIONAL DAN DAERAH
A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013
B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJA SEKRETARIAT BKPRN
9
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
10/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
10
A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013
Rakornas BKPRD Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 10-12April 2013 di Padang, Sumatera Barat, dengan tema:
Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam rangkaMewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yangBerkualitas
Isu-isu strategis kelembagaan penataan ruang daerah sebagaimasukan bagi penyelenggaraan penataan ruang daerah, diantaranya:
- Perlunya mekanisme dan tata kerja BKPRD;
- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)bidang penataan ruang; dan
- Perlunya penguatan peran dan fungsi BKPRD sebagai wadahkoordinasi penataan ruang daerah dan dalam pengendalianpemanfaatan ruang daerah.
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
11/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
11
B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJASEKRETARIAT BKPRN
Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN merupakan operasionalisasilebih lanjut dari Permenko Bidang Perekonomian NomorPER-02/M.EKON/10/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN.
Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensi kerja BKPRN dalam rangka menujuorganisasi yang modern dan profesional.
Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN yang ditetapkan melalui
Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.46/M.PPN/HK/03/2013,meliputi: i) Struktur organisasi dan hubungan antar organ; ii) Sidang,rapat dan kegiatan lainnya; iii) Naskah dinas, tata cara persuratan,serta dokumentasi, sistem informasi (e-BKPRN) dan kehumasan.
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
12/17
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
13/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
13
No Lokasi Konflik
TAHUN 2013
1 Desa Tajur, Kec.Citereup,
Kab.Bogor
Rencana Pembangunan Perumahan non Dinas Prajurit
TNI AD
2 Desa Hambalang, Kec.Citeureup, Kab. Bogor
Pembangunan Sekolah Tinggi Kepemerintahan danKebijakan Publik (STKKP) Indonesia Cerdas Unggul
3 Desa Tobat ,Kec. Balaraja.
Kab. Tangerang, BantenRencana Pembangunan Kawasan Industri di Zona B2
(Zona Budi Daya 2)
4 Desa Sukawali, Kec. Paku
Haji, Kab.Tangerang, BantenRencana Pembangunan Perumahan Terpadu di Zona B2
(Zona Budi Daya 2)
5 Desa Benda, Kec.
Sukamulya, Kab. Tangerang,
Banten
Rencana Pembangunan Penggemukan Ternak Sapi dan
Rumah Potong Hewan di Zona B5 (Zona Budi Daya 5)
6 Kabupaten Demak Rencana Pembangunan Jaringan Saluran Udara
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
KONFLIK YANG TELAH MENDAPAT
REKOMENDASI PENYELESAIAN OLEH BKPRN (2)
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
14/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
4. AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013 YANG BELUMTERSELESAIKAN
1
PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
2 PENYUSUNAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3 MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN
RUANG
14
B d K di i P R N i l
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
15/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
5. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG
15
Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan
Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai
Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang
Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunandan program sektoral
Tingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang
Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang
Belum lengkap dan belum operasionalnya perangkat pemantauan dan evaluasipenyelenggaraan penataan ruang
Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring danevaluasi
B d K di i P t R N i l
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
16/17
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
6. PENUTUP
Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013 menjadi pokok bahasan dalam Sidang KomisiRakernas BKPRN 2013
Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013 dan Hasil Rakernas BKPRN 2013 akan menjadimasukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019
mendatang
16
-
8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013
17/17
Terima Kasih
17
top related