laporan pelaksanaan agenda kerja badan koordinasi penataan ruang nasional tahun 2012-2013

8/14/2019 Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2012-2013

1/17

LAPORAN PELAKSANAAN

AGENDA KERJA BKPRN TAHUN 2012-2013

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

1

Oleh:

Menteri PPN/Kepala Bappenas

selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Jakarta, 7 November 2013


2/17


KERANGKA LAPORAN

1

PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG

PENATAAN RUANG TAHUN 2013

2 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN

RUANG NASIONAL DAN DAERAH

3 PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG

4 AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013 YANG BELUM

TERSELESAIKAN

5 ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG

6 PENUTUP

2


3/17


1. PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANGPENATAAN RUANG TAHUN 2013

A. STATUS PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2013

B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012-2013

C.UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW

D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG

3


4/17


4

A. STATUS PENYELESAIAN PENETAPAN PERATURANPEMERINTAH

No. 26 Tahun 2008 tentangRTRWN

No. 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan PenataanRuang

No.68 Tahun 2010 tentangPeran Masyarakat dalamPenataan Ruang

No.8 Tahun 2013

tentang Ketelitian Peta RencanaTata Ruang

RPP dalam tahap

pembahasan:

RPP Penataan Wilayah

Pertahanan Negara

Rencana penetapan:

Tahun 2013

Dari 5 PP, 4 yang telah

ditetapkan:


5/17


5

B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012- 2013

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Perda RTRW Kota

Perda RTRW Kabupaten

Perda RTRW Provinsi

Perpres RTR KSN

Perpres RTR Pulau dan Kepulauan

2012

2013

Total

5

4

5

5

14

17

33

398

249

202

98

67

56

%

7

76

Status per 1 November 2013


6/17


6


7/17


7

C. UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW

UPAYA PERCEPATAN KETERANGAN

Penyelesaian permasalahan kehutanan melalui mekanisme

Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan

Ruangnya (Holding Zone).

Untuk pengaturan penerapan mekanisme Holding Zone:

1. Telah terbit Inpres No.8 Tahun 2013 tentang PenyelesaianPenyusunan Perda tentang RTRWP dan RTRWK;

2. Telah disiapkan Rancangan SEB Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan tentang Percepatan

Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan

Kabupaten/Kota melalui Penerapan Kawasan yang Belum

Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone)

Rancangan SEB telah

disampaikan oleh Menko

Perekonomian selaku

Ketua BKPRN melalui

Surat

No.S.219/M.EKON/10/2013 tertanggal 25 Oktober

2013 kepada Menteri

terkait untuk segera

ditandatangani.


8/17


D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIDANG PENATAAN RUANG

Telah dilakukan penjaringan aspirasi stakeholders yang terkait

dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Hasil dari kegiatan peninjauan kembali ditargetkan selesai pada

tahun 2014.

A.PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2008 TENTANGRENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)

Sedang dilakukan audit pemanfaatan ruang dalam periode 5tahun pelaksanaan perpres tersebut.

B. PERPRES NO. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANGKAWASAN JABODETABEKPUNJUR

8


9/17


2. PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

PENATAAN RUANG NASIONAL DAN DAERAH

A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013

B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJA SEKRETARIAT BKPRN

9


10/17


10

A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013

Rakornas BKPRD Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 10-12April 2013 di Padang, Sumatera Barat, dengan tema:

Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam rangkaMewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yangBerkualitas

Isu-isu strategis kelembagaan penataan ruang daerah sebagaimasukan bagi penyelenggaraan penataan ruang daerah, diantaranya:

- Perlunya mekanisme dan tata kerja BKPRD;

- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)bidang penataan ruang; dan

- Perlunya penguatan peran dan fungsi BKPRD sebagai wadahkoordinasi penataan ruang daerah dan dalam pengendalianpemanfaatan ruang daerah.


11/17


11

B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJASEKRETARIAT BKPRN

Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN merupakan operasionalisasilebih lanjut dari Permenko Bidang Perekonomian NomorPER-02/M.EKON/10/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN.

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensi kerja BKPRN dalam rangka menujuorganisasi yang modern dan profesional.

Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN yang ditetapkan melalui

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.46/M.PPN/HK/03/2013,meliputi: i) Struktur organisasi dan hubungan antar organ; ii) Sidang,rapat dan kegiatan lainnya; iii) Naskah dinas, tata cara persuratan,serta dokumentasi, sistem informasi (e-BKPRN) dan kehumasan.


12/17


13/17


13

No Lokasi Konflik

TAHUN 2013

1 Desa Tajur, Kec.Citereup,

Kab.Bogor

Rencana Pembangunan Perumahan non Dinas Prajurit

TNI AD

2 Desa Hambalang, Kec.Citeureup, Kab. Bogor

Pembangunan Sekolah Tinggi Kepemerintahan danKebijakan Publik (STKKP) Indonesia Cerdas Unggul

3 Desa Tobat ,Kec. Balaraja.

Kab. Tangerang, BantenRencana Pembangunan Kawasan Industri di Zona B2

(Zona Budi Daya 2)

4 Desa Sukawali, Kec. Paku

Haji, Kab.Tangerang, BantenRencana Pembangunan Perumahan Terpadu di Zona B2

(Zona Budi Daya 2)

5 Desa Benda, Kec.

Sukamulya, Kab. Tangerang,

Banten

Rencana Pembangunan Penggemukan Ternak Sapi dan

Rumah Potong Hewan di Zona B5 (Zona Budi Daya 5)

6 Kabupaten Demak Rencana Pembangunan Jaringan Saluran Udara

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

KONFLIK YANG TELAH MENDAPAT

REKOMENDASI PENYELESAIAN OLEH BKPRN (2)


14/17


4. AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013 YANG BELUMTERSELESAIKAN

1

PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG

2 PENYUSUNAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

3 MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN

RUANG

14

B d K di i P R N i l


15/17


5. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG

15

Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan

Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai

Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang

Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunandan program sektoral

Tingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang

Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang

Belum lengkap dan belum operasionalnya perangkat pemantauan dan evaluasipenyelenggaraan penataan ruang

Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring danevaluasi

B d K di i P t R N i l


16/17


6. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013 menjadi pokok bahasan dalam Sidang KomisiRakernas BKPRN 2013

Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013 dan Hasil Rakernas BKPRN 2013 akan menjadimasukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019

mendatang

16


17/17

Terima Kasih

17

laporan pelaksanaan agenda kerja badan koordinasi penataan ruang nasional tahun 2012-2013

Documents