laporan kinerja (lakip) - soppengkab.go.id · n. pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan...
Post on 11-Jul-2019
242 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2
BAB I
PENDAHULUAN
1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No.
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.
Sejalan dengan maksud tersebut terselenggaranya “Good Govermence” merupakan
persyaratan bagi tiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran, maka diperlukan adanya penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan transparan, sehingga Penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna
dan bertanggung jawab.
Sebagai tindak lanjut TAP MPR dan Undang-Undang tersebut, telah diterbitkan
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
mewajibkan setiap Instansi Pemerintah muali dari pejabat Eselon II kebawah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
penjelasan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasasrkan
Perencanaan Strategik yang dirumuskan sebelumnya.
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tenatng Penyelenggaraan Negara, dimana
meliputi asas kepentingan hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan
umum, asas keterbukaan, proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Asas Akuntabilitas
berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang dituangkan dalam Laporan
Kinerja.
Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng.
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat
utamanya kepada pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai Dinas
Perhubungan Kabupaten Soppeng selama kurung waktu 1 tahun yaitu Tahun 2017.
1.1 Aspek Strategis Organisasi
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah,
perlu menetapkan kedudukan, Susunan Organisasi, Tuags dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng dengan Peraturan Bupati.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 No.58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
No.5679);
Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.292, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 99);
2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah diBidang
Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas Perhubungan sebagaiman dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris
Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten SoppengNomor 16
Tahun2007,DinasPerhubunganKabupatenSoppengmempunyai Struktur
Organisasiadalah sebagai berikut :
Kepala Dinas
Sekretaris, yang meliputi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang meliputi :
a. Seksi Manajemen Rekayasa Lantas dan Pengujian Kendaraan.
b. Seksi Keselamatan, Ketertiban dan Inspeksi/ Operasi.
c. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Angkutan Darat, Sungai dan Danau.
Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, yang meliputi :
a. Seksi Pembinaan dan Operasional, Jaringan Trayek dan Perizinan.
b. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
c. Seksi Pemberdayaan Terminal dan Pengelolaan Perparkiran.
4
Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 21/Perbup/XI/2009
tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Soppeng terdiri dari :
Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Penguji Kendaraan Bermotor.
Kasubag Tata Usaha UPTD PKB
Susunanorganisasi tersebut diatas apabila digambarkan dalam bentuk struktur
organisasiakan tampak sebagai berikut:
5
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOPPENG
KEPALA DINAS
DRS.A.DARLIAWAN.MS.I
NIP.19590723 198003 1 013
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
AAASDDDS
SEKERTARIAT
DRS.HAYYIK.KNIP.19631219 199303 1
009
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
AAASDDDS
SUB BAGIAN PERENCANAAN PELAPORAN
DAN KEUANGAN
DRA.HASRAWATINIP.19660613
200901 2 001
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
AAASDDDS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
WAHAB.S.SOSNIP.19770314 200801 1
010
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
AAASDDDS
BIDANG TEKNIS SARANA DAN PRASARANA
ABD.RASYID.S.SOSNIP.19651231 198603 1 148
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
AAASDDDS
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN BUDIMAN.S.SOS NIP.19651231 198603 1 148
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
AAASDDDS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA UPTD PKB
MUH.TAHIR.S.SOSNIP.1964123
1 198502 1 007
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
KA SUBAG TATA USAHA UPTD PKB
SAFRIADI.S.SOSNIP.19760226
200701 1 010
SEKSI PEMBINAAN OPERASIONAL JARINGAN TRAYEK DAN PERISINAN
A.SUMANGE.SE NIP.19651231 198603 1 148
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
AAASDDDS
SEKSI PERALATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
MURSALING.ST NIP.19731012 200604 1 009
SEKSI PEMBERDAYAAN TERMINAL DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN
A.SUHARTO.SE NIP.19740725 200212 1 007
SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LANTAS DAN PENGUJIAN KENDARAAN
A.SUBHAN ASSE MANGKONA.S.SOS NIP.19680513 200701 1
0120
AKDSKDOSFODFF
DFFDFD
SEKSI KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN INSPEKSI/OPERASI
A.PADANG SEJATI NIP.19590910 198603 1 021
SEKSI PEMBINAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT,SUNGAI DAN DANAU
SINARDIN.S.SOS NIP.19671231 199203 1 075
6
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang
Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan
tugas pembantuan di bidang perhubungan.
Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran,
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi
serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan. Dalam
melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan dinas.
b. Penyusunan rencana strategis dinas.
c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dinas.
e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.
Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan
dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum
dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan
pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan
dinas perhubungan sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang
berlaku untuk kelancaran tugas.Dalam melaksanakan tugas Sekretaris
mempunyai fungsi :
o Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan
aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
o Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum,
kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta
keuangan;
o Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum,
kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta
keuangan;
o Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.
Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan
administrasi, urusan ketatausahaan satuan polisi pamong praja meliputi
pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan
dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai
peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran
7
tugas.Dalam menyelenggarakan tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian
mempunyai fungsi;
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bagian umum dan
kepegawaian;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan
kepegawaian;
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan
administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan sesuai
peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugas kepala sub bagian
perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas;
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bagian perencanaan dan
pelaporan;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dan
pelaporan;
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sub bagian keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi
keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran
verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan sesuai
peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran
tugas. Dalam menyelenggarakan tugas sub bagian keuangan mempunyai fungsi;
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bagaian keungan;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan;
d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merencanakan
operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluasi dan penyelenggaraan tugas bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.
b. Penyelenggaraan program dan kegaiatan bidang.
8
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksindan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegaiatan kepala seksi dan pejabat
non struktural dalam lingkup bidang.
Seksi Manajemen Rekayasa Lantas dan Pengujian Kendaraan mempunyai
tugas melaksanakan manajemendanrekayasalalulintasjalan. Dalam
melaksanakan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lantas dan Pengujian
Kendaraan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan monitoring fungsi perlengkapan jalan
b. Penyiapan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan,
ruas dan persimpangan jalan
c. Penyiapan bahan rencana umum jaringan transportasi jalan
d. Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka pemrosesan pertimbang
perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
f. Penyiapan bahan penentuan waktu siklus alat pemberi isyarat lalu lintas
g. Penyiapan perencanaan dan bahan penetapan zona selamat sekolah
h. Penyiapan bahan pertimbangan analisa dampak lalu lintas
i. Penyiapan bahan analisa terhadap data kecelakaan lalu lintas, daerah rawan
kecelakaan dan titik kemacetan lalu lintas
j. Penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
k. Pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan
bermotor
l. Pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor
m. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan
bermotor
n. Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
o. Penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan
bermotor yang lulus uji
Seksi Keselamatan, Ketertiban dan Inspeksi/Operasi mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis
keselamatan lalu lintas jalan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Keselamatan,
Ketertiban dan Inspeksi/Operasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
tehnik sarana dan keselamatan.
b. Penyiapan penyusunan bahan rencana program peningkatan sarana lalu
lintas angkutan jalan.
9
c. Penyiapan perumusan bahan rencana program pengawasan teknis sarana
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
d. Penyelenggaraan dan pengendalian kawasan daerah rawan kecelakaan
(DRK) pada jalan provinsi.
Seksi Pembina dan Pelayanan Angkutan Darat, Sungai dan Danau
mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan dan
perumusan bahan pembinaan dan pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan
penyeberangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembina dan Pelayanan
Angkutan Darat, Sungai dan Danau mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan sungai danau dan
penyeberangan.
b. Penyiapan bahan rekomendasi angkutan sungai danau dan penyeberangan.
c. Penyelenggaraan dan penyiapan bahan bimbingan angkutan sungai danau
dan penyeberangan.
d. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan angkutan
sungai danau dan penyeberangan.
e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
angkutan sungai danau dan penyeberangan.
f. Penyiapan bahan rencana program kebutuhan rambu-rambu sungai.
g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi
angkutan sungai danau dan penyeberangan.
Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan
operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Teknis Sarana
dan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas bidang Teknis Sarana dan
Prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
b. Penyelenggaraan program dan kegaiatan bidang.
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksindan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegaiatan kepala seksi dan pejabat
non struktural dalam lingkup bidang.
Seksi Pembinaan dan Operasional, Jaringan Trayek dan Perizinan
mempunyai tugas mengelolah urusan pemerintahan daerah di bidang
pengendalian dan operasional. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan
dan Operasional, Jaringan Trayek dan Perizinan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan operasional
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengendalian dan operasional
10
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketertiban lalu lintas, terminal dan
parkir.
Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian
kegiatan Parkir dan Terminal. Dalam melaksanakan tugas Seksi Terminal dan
Perparkiran mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang parkir dan terminal
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang parkir dan
terminal
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang parkir dan terminal
d. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Parkir dan Terminal, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas
e. Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan
pengelolaan parkir dan terminal
f. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan parkir dan terminal
g. Menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum serta desain lokasi parkir dan
operasionalnya
h. Menyiapkan penetapan lokasi terminal penumpang dan terminal barang
i. Menyiapkan desain terminal penumpang dan terminal barang
j. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir dan terminal
k. Melaporkan kepada Kepala Bidang Angkutan, setiap selesai menjalankan
tugas/penugasan
l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Parkir dan Terminal
m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Parkir dan
Terminal, sesuai ketentuan yang berlaku;
3. LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Lingkungan Eksternal
Keberadaan dan aktifitas Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng mengacu
pada landasan hukum yang berlaku yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers;
d. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
11
e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan;
g. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten;
j. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan
Komunikasi;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
m. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineja
Instansi Pemerintah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Organisasi Perangkat Daerah;
o. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja instansi pemerintah;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonomi;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Soppeng;
2. Lingkungan Internal
Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
mempunyai personil sebanyak :
No.
Pegawai Negeri Sipil 51
1 Pegawai kontrak terbatas 6
Total 57
12
Klasifikasi personil Dinas PerhubunganKabupatenSoppeng menurut
pangkat/golongan :
No Pangakat & Gol Jumlah
1 Gol IV /Pembina 5 orang
2 Gol III /Penata 34 orang
3 Gol II /Pengatur 9orang
4 Gol I /Juru 3 orang
5 Tenaga kontrak honorer
6 orang
Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng menurut pendidikan :
Pendidikan Umum :
- S2 : 2 orang
- S1 : 37 orang
- D3 : 0 orang
- D2 : 0 orang
- SLTA : 9 orang
- SLTP : 2 orang
- SD : 1 orang
Pendidikan penjenjangan :
- Spamen : 2 orang
- Spama : 1 orang
- Adum/Adumlah : 8 orang
Pendidikan Teknis
- Pengelolaan Terminal : 1 orang
- Diklat PKB : 2 orang
- Jaringan Trayek : 0 orang
- PPNS : 0 orang
- Diklat Adm PKB : 1 orang
Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional :
- Eselon II-b : 1 orang
- Eselon III-a : 1 orang
- Eselon III-b : 2 orang
- Eselon IV-a : 8 orang
- Eselon IV-b : 1 orang
- Fungsional : 38 orang
13
4. SARANA DAN PRASARANA
Dalam rangka memperlancar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Soppeng, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana
yang ada, adapun sarana dan prasarana sampai dengan akhir tahun 2017, sebagai
berikut :
NO JENIS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1.
Belanja Modal Pengadaan
perlengkapan Kantor
Belanja Filling Kabinet
Pengadaan Sound System
4
1
Buah
Set
2.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
Peralatan Jilid
Komputer PC Ienovo (core
i7 ram 4 GB)
Pengadaan Laptop (core i5
ram 4 GB)
Pengadaan Laptop (core i7
ram 4 GB) Perencanaan
dan Pelaporan
Pengadaan Printer
Pengadaan Printer Injek
(Keuangan)
Pengadaan Hardisk
Eksternal 3 TB (Perencana)
Kamera Digital
Radio Repeater HT
Handy Talkie HT
Handy Talky
GPS Kordinat
Meteran Dorong
1 2 1 2 4 1 2 1
1
10
6
1
1
Tahun
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Buah
Paket
Buah
Buah
Buah
Buah
3.
Belanja Modal Mobeulair
Pengadaan Lemari Arsip
Pengadaan Kursi Tamu
1
1
Buah
Set
4. Belanja Pemeliharaan
Gedung, Halaman dan Taman
14
Gaji Tukang
Cat Tembok
Kuas
Semen Bosowa 40 kg
Pasir
Batu Pecah
10
10
5
8
2
0
OH
KG
Buah
m3
m3
5.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Service roda empat 2 unit
Service roda dua 13 unit
Biaya penggantian suku
cadang roda empat 2 unit
Biaya penggantian suku
cadang roda dua 13 unit
Belanja BBM pertalite PJR
roda dua 2unit
Belanja BBM pertalite PJR
roda empat 1 unit
Belanja BBM pertalite roda
dua
Belanja BBM pertalite roda
empat
Belanja pelumas mesin
roda dua
Belanja pelumas mesin
roda empat
Belanja BBM mesin Genset
PKB
Belanja Pelumas Gardan/
Persenelin roda empat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
6.
Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor/ Rumah Tangga
Biaya pemeliharaan AC
Biaya Pemeliharaan
Komputer/ PC
Biaya Pemeliharaan Laptop
7
7
7
Unit
Unit
Unit
15
5. KEUANGAN
Selama Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp. 4.900.883.793(Empat Milyar Sembilan
Ratus Juta Delapan ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh ratus Sempilan Puluh
Tiga Rupiah)yang digunakan untuk membiayai 12 (Duabelas)Program dengan 41
(Empat Puluh Satu) kegiatan, dengan pencapaian realisasi sampai dengan Bulan
November 2017 Sebesar Rp. 5.104.781.545 (Lima Milyar Seratus Empat Juta Tujuh
Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau 57.02
%, yang kesemuanya bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran
2017.
6. PERMASALAHAN UTAMA
Beberapa hambatan dan permasalahan yang dirasakan, sangat mengganggu
pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan adalah :
1) Tidak seimbangnya jumlah personil dengan volume kerja.
2) Profesionalisme aparat dibidang Perhubungan belum memadai.
3) Masih kurangnya manajerial pelaksanaan kegiatan.
4) Belum maksimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam lingkungan
Perhubungan karena seringnya muncul ego sektoral para pejabat terkait.
5) Belum memadainya sarana dan prasarana aparatur .
7. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA
Adapun maksud dan tujuan dalam menyusun Laporan Kinerja pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Soppeng Tahun 2017, yaitu :
1. Untuk mengukur kinerja berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Soppeng dan RANPERDA Kabupaten Soppeng.
2. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat utamanya kepada pihak yang
berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai Dinas Perhubungan
Kabupaten Soppeng selama kurung waktu satu Tahun yaitu Tahun 2017.
16
8. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA
Sistimatika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
terdiri dari 4 (empat) bab dan lampiran-lampiran sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan, meliputi Gambaran Umum Organisasi, Struktur
Organisasi dan Tufoksi, Lingkungan Strategis, Sarana dan
Prasarana, Keuangan, Permasalahan Utama, Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja dan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.
BAB II : Uraian Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
BAB III : Akuntabilitas Kinerja, Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan
Realisasi Anggaran.
BAB IV : Penutup,menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan
Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng tahun
2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja dimasa mendatang.
LAMPIRAN
LAMPIRAN I : Matriks Renstra
LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja tahun 2017
LAMPIRAN III : Indikator Kinerja Utama (IK
17
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai
penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng
di susun dengan memperhatikan Visi, Misi dan perubahan kondisi strategislingkup
organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017
yang berjumlah 8(Delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan 5 (Lima)
Sasaran Strategis dan 5 (Lima) Indikator Kinerja sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang
Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Utama :
Persentase Pemenuhan Fasilitas LLAJ dengan target 83%.
Adapun program atau kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai
berikut :
a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Aparatur
b. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
- Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi dan Pelayanan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Utama :
Persentase Kendaraan Umum Yang Laik Jalan dengan target 83%. Adapun
program atau kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :
- Kegiatan penyuluhan bagi sopir / juru mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang.
- Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan.
- Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.
- Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
3. Meningkatkan Pelayanan Penerangan Jalan, dengan Indikator Kinerja Utama:
Persentase Panjang Jalan yang Terlayani Pelayanan dengan target 82%.
4. Meningkatnya Efektifitas dan Efisien Pengelolaan Administrasi Umum dan
Keuangan, dengan Indikator Kinerja Utama :
Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum
dan Keuangan dengan target 100%.
5. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran,
dengan Indikator Kinerja Utama :
Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dengan target
100%.
18
Tabel 2.1 SASARAN JANGKA MENENGAH
NO Tujuan Indikator Tujuan
Target Kinerja Pada
Tahun Ke 2017
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target Kinerja
Pada Tahun Ke 2017
1
Mewujudkan Penyelenggaraan Perhubungan dan Transportasi yang Aman dan Tertib
% penurunan angka kecelakaan LLAJ
82%
Meningkatkan Pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang Perhubungan
Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (%)
82%
2
meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang Perhubungan
Persentase kendaraan umum yang laik jalan 82%
3
Meningkatkan pelayanan penerangan jalan
% panjang jalan yang terlayani penerangan
82%
4
Meningkatnya kinerja aparatur
% aparatur yang berkinjerja baik 100%
Meningkatnya efiktivitas dan evisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan
% kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan
100%
5
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
% sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
100%
24
TABEL 2.3 INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SOPPENG 2017
No. Sasaran Indikator Kinerja
2017 Target Kinerja Sasaran sasaran
Tujuan 1:
Meningkatkan kapasitas Infrastruktur Wilayah
5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)
Rasio Jumlah Kendaraan dengan panjang jalan
0,04
0,05
25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja di lakukan dengan menggunakan metode
perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan membandingkan antara rencana
kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. selanjutnya akan di lakukan
analisis terhadap penyebab terjadinya serta tindakan perbaikan yang di perlukan di
masa mendatang. metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-
pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.
Pemerintah Kabupaten soppeng selaku pengemban amanah masyarakat
Kabupaten Soppeng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibuat sesuai ketentuan
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riview atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel 3.1
Tabel Capaian Sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Jumlah
Indiokator
Jumlah Indikator
yang Capaiannya
Sesuai Target
Target
1 Meningkatkan pelayanan
ketersediaan sarana dan
prasarana bidang
Perhubungan
1 1 82%
2 Meningkatkan kualitas
pelayanan transportasi dan
pelayanan ketersediaan
sarana dan prasarana
bidang Perhubungan
1 1 82%
3 Meningkatkan pelayanan
penerangan jalan
1 19,3%
4 Meningkatkan efekitivitas
dan efisiensi pengelolaan
administrasi umum dan
keuangan
1 1 100%
5 Meningkatnya ketersediaan
dan kualitas sarana dan
prasarana perkantoran
1 1 100%
26
1. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM SASARAN.
Secara umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng telah melaksanakan
tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi terkait dengan program sasaran.
Rincian analisis capaian masisng-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :
a) Meningkatkan pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang
perhubungan
Capaian sasaran strategis pertama adalah meningkatnya pelayanan ketersediaan
sarana dan prasarana perhubungan diukur dengan indikator persentase
pemenuhan fasiliats LLAJ. Capaian sasaran strategis pertama disajikan sebagai
berikut :
Tabel 3.2
No. Indikator Satuan
Tahun 2016 Tahun 2017
Capaian
(%)
Target
akhir
renstra
2021
(%)
Target Realisasi Capain
(%)
Target Realisasi
1.
Persentase
pemenuhan
fasilitas
LLAJ
% 81% 93% 114% 82% 89,2 %
109%
93%
Dari tabel dan grafik diatas untuk tahun anggaran 2017 dapat dilihat dengan
capaian kinerja sebesar 109 % dengan realisasi 89,2 % dari 82 % yang di targetkan.
Dimana pada grafik dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2017 telah mencapai
target. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak
0
20
40
60
80
100
120
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Persentase Pemenuhan Fasilitas LLAJ
Target Realisasi Capaian Kinerja
27
signifikan. Sementaraitu, Jika dibandingkan dengan dengan traaget akhir periode
RPJMD Tahun 2021, maka capain kinerjanya perlu dipertahankan.
Realisasi 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝐿𝐴𝐽
=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝐿𝐴𝐽 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑟𝑙𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝐿𝐴𝐽𝑥100%
Tabel 3.3
Tabel Fasilitas Keselamatan
No Fasilitas
keselamatan
Satuan Jumlah
fasilitas
keselamatan
Jumlah
Kebutuhan
1 Rambu standar Buah 177 120 147,5
2 Rambu-rambu
portable
Buah 10 25 40
3 Warning light Buah 11 15 92.3
4 Cermin tikungan Buah 4 4 73.3
5 Guard Rile meter 96 96 100
6 Marka jalan meter 5378 7378 72.9
7 Road Barrier Buah 35 50 142.9
8 Papan himbauan Buah 9 4 44
T O T A L 89.2
Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut
:Tabel 3.4
NO NAMA Program / kegiatan PAGU
ANGGARAN
REALISASI CAPAIAN
1. Program rehailitasi dan
pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
a. Rehabilitasi /
pemeliharaan terminal
665,000,000
663,826,000.00
99.82
98.88
28
b. Rehabilitasi rambu-rambu 273,682,452
43,850,000
270,617,000.0
43,850,000
100
2. Program peningkatan dan
pengembangan lalu lintas
a. Pengadaan pagar pengaman jalan
b. Pengadaan fasilitas keselamatan
84,000,000
209,035,000
83,800,000.00
206,626,000.00
100
98.85
b) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan ketersediaan sarana dan
prasrana bidang perhubungan
1. Persentase kendaraan umum yang laik jalan
Capaian sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kualitas pelayanan
transportasi dan ketersediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan.
Kendaraan umum yang laik jalan adalah kendaraan yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan serta aman untuk dikendarai di jalan. Capaian
sasaran strategis kedua disajikan sebagai berikut :
Tabel 3.5
No. Indikator Satuan
Tahun 2016 Tahun 2017
Capaian Kinerja 2017 (%)
Target
Akhir
Renstra
2021
(%) Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%)
1.
Persentase
kendaraan
umum yang
laik jalan
% 82 % 93 % 121% 82 % 93 % 121% 86 %
29
Dari tabel dan grafik dapat dilihat tahun anggaran 2017 dimana target 81%
dengan realisasi 93,08% dengan capaian kinerja 121%,Nilai realisasi persentase
kendaraaan umum yang laik jalan didapat dari jumlah kendaraan umum yang laik
jalan sebanyak 1239 unit berbanding dengan jumlah kendaraan umum di
kabupaten Soppeng sebanyak 1331 unit. Dibandingkan dengan tahun 2016
mengalami penurunan yang tidak signifikan. Nilai realisasi pada Tahun 2016
sebesar 98% sedangan pada tahun 2017 sebesar 93,08%. hal ini disebabkan
karena adanya kendaraan wajib uji di Kabupaten Soppeng yang melakukan
numpang uji dan mutasi uji diluar Kabupaten Soppeng.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑘 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑘 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛𝑔 𝑥100
30
Tabel 3.6
Data angkutan kantor pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Tahun 2017
Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :
Tabel 3.7
NO NAMA KEGIATAN PAGU
ANGGARAN
REALISASI CAPAIAN
1 Kegiatan Penyuluhan bagi
para sopir / juru mudi untuk
peningkatan keselamatan
penumpang
665,000,000
663,826,000.00
99.82
2 Peningkatan disiplin
masyrakat menggunakan
angkutan
242,025,000
238,777,500.00
98.66
3 Uji kelayakan sarana
transportasi guna
keselamatan penumpang
66,750,000
66,520,000.00 99.7
4 Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintasdan
angkutan
18,125,000
18,125,000.00
100
5 Pemilihan Dan Penghargaan
Sopir Kendaraan Angkutan
Teladan
10,125,000
10,125,000.00
100.00
No Uraian
Jumlah
1 Jumlah keseluruhan angkutan umum/KBWU 1.331
2 Angkutan umum yang harus di keur /berizin trayek
1.239
3 Angkutan yang berizin trayek 244
4 Jumlah peumpang angkutan darat 843.248
5 Jumlah kendaaraan uji keur 1.239
31
6 Monitoring dan evaluasi
pelayanan angkutan
2,725,000
2,720,000.00
99.82
7 Monitoring dan Pengawasan
Bengkel Kendaraan
Bermotor
2,725,000
2,670,000.00
98
c. Meningkatnya pelayanan penerangan jalan.
Capaian sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya pelayanan
penerangan jalan yang diukur dengan indikator persentase panjang jalan yang
terlayani penerangan. Capaian sasaran strategis ketiga disajikan sebagai berikut :
Tabel 3.8
No Indikator Satuan
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Akhir
renstra
2021
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
Target Realisasi Capaian
(%)
1.
Persentase
panjang jalan
yang
terlayani
penerangan
% 82 % 93 % 121% 82 % 19.3 % 24.03%
83%
32
Dari Tabel dan grafik tahun anggaran Tahun 2017 dapat dilihat dengan capaian
kinerja 24.03% dengan realisasi 19.35 dari 82% yang ditargetkan.Nilai realisasi
persentase panjang jalan yang terlayani penerangan di peroleh dari panjang jalan yang
terlayanipelayanan sepanjang 215,88 km berbanding dengan total panjang jalan
keseluruhan kabupaten Soppeng sepanjang 898,456 km. Capaian kinerja yang rendah
disebabkan oleh adanya target yang terlalu tinggi.Capaian sasaran strategis ini terdiri dari
dua kegiatan yaitu kegiatan pertama, pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalan
dengan target 1500 titik dan realisasi 1500 titik dan kegiatan kedua pengadaan lampu
LED dengan target 57 unit realisasi 57 unit.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
=𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢 ㈰𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛𝑔 𝑥100
Tabel 3.9
DATA TITIK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) NON-METERISASI
DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SOPPENG JANUARI 2017
NO. DESA/ KELURAHAN DAYA LAMPU
500 W 250 W LED80W 50 W
JUMLAH TITIK
1 KECAMATAN LALABATA
1. Kel. Lalabata Rilau 4 42 14 212 272
2. Kel. Botto 1 52 12 71 136
3. Kel. Lemba 1 28 6 85 120
4. Kel. Bila 87 54 141
5. Kel. Lapajung 2 35 2 205 244
6. Kel.Ompo 1 12 1 76 90
7. Kel. Salokaraja 5 48 53
8. Desa Maccile 1 76 77
9. Desa Mattabulu 21 21
10. Desa Umpungeng 30 30
JUMLAH 9 262 35 878 1184
2 KECAMATAN GANRA
1. Desa Ganra 1 16 58 75
2. Desa Belo 65 65
3. Desa Enrekeng 23 23
4. Desa Lompulle 1 6 129 136
JUMLAH 1 7 16 275 299
3 KECAMATAN DONRI-DONRI
1. Desa Donri-Donri 1 3 22 42 68
2. Desa Sering 1 29 30
33
3. Desa Pesse 40 40
4. Desa Pising 30 30
5. Desa Leworeng 2 3 39 44
6. Desa Labokong 1 3 56 60
7. Desa Kessing 42 42
8. Desa Lalabata Riaja 32 32
9. Desa Tottong 1 2 33 36
JUMLAH 6 11 22 343 382
4 KECAMATAN MARIORIAWA
1. Kel. Batu-Batu 2 5 18 47 72
2. Kel. Limpomajang 2 1 37 40
3. Kel. Kaca 28 28
4. Kel. Attang salo 32 32
5. Kel. Manorang Salo 1 17 88 106
6. Desa Laringgi 40 40
7. Desa Bulue 1 45 46
8. Desa Patampanua 16 16
9. Desa Tellulimpoe 29 29
10. Desa Panincong 1 35 36
JUMLAH 4 9 35 397 445
5 KECAMATAN LILIRILAU
1. Kel. Pajalesang 5 10 33 150 198
2. Kel. Cabbenge 22 8 6 104 140
3. Kel. Macanre 2 2 1 60 65
4. Kel. Ujung 1 2 90 93
5. Desa Kebo 1 4 91 96
6. Desa Baringeng 2 3 97 102
7. Desa Parenring 57 57
8. Desa Tetewatu 60 60
9. Desa Paroto 2 3 102 107
10. Desa Palangiseng 81 81
11. Desa Abbanuangnge 2 87 89
12. Desa Masing 37 37
JUMLAH 35 34 40 1016 1125
6 KECAMATAN LILIRIAJA
1. Kel. Appanang 3 9 83 95
2. Kel. Galung 6 69 75
3. Kel. Jennae 1 6 165 172
4. Desa Jampu 44 44
5. Desa Barang 1 50 51
6. Desa Timusu 71 71
7. Desa Rompegading 2 53 55
8. Desa Pattojo 35 35
34
JUMLAH 4 24 0 570 598
7 KECAMATAN MARIORIWAWO
1. Kel. Tettikenrarae 2 8 119 129
2. Kel. Labessi 2 61 63
3. Kel.Watu 1 1 42 44
4. Kel. Watu Toa 1 67 68
5. Desa Congko 40 40
6. Desa Marioriaja 30 30
7. Desa Gattareng 25 25
8. Desa Gattareng Toa 37 37
9. Desa Marioritengnga 2 50 52
10. Desa Goarie 1 1 54 56
11. Desa Soga 39 39
12. Desa Barae 2 48 50
13. Desa Mariorilau 2 36 38
JUMLAH 8 15 0 648 671
8 KECAMATAN CITTA
1. Desa Citta 2 15 47 64
2. Desa Labae 3 1 43 47
3. Desa Kampiri 34 34
4. Desa Tinco 18 18
JUMLAH 5 1 15 142 163
JUMLAH TOTAL 72 363 163 4269 4867
TOTAL TITIK LAMPU Non Meterisasi KAB. SOPPENG 4867 TITIK
Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :
Tabel 3.10
NO NAMA KEGIATAN PAGU
ANGGARAN
REALISASI CAPAIAN
1 Pemeliharaan rutin berkala
penerangan lampu jalan
665,000,000
663,826,000.00
99.82
2 Pengadaan lampu LED
544,400,000
541,744,500.00 99.51
35
d) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan
keuangan
Capaian sasaran strategis yang keempat adalah meningkatnya efekttifitas dan
efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan. Capaian sasaran
strategis ketiga disajikan sebagai berikut :
Tabel 3.11
No. Indikator Satuan
Tahun 2017 Capaian
Kinerja 2017 Target Realisasi
1.
Persentase kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
umum dan keuangan
% 100 98,03 98,03
97
97,5
98
98,5
99
99,5
100
100,5
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan
Target Realisasi Capaian Kinerja
36
Dari tabel dan grafik dapat dilihat pada tahun anggaran 2017, persentase
kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dankeuangan dimana target
100% dengan realisasi 98,03% dengan capaian kinerja 98,03%. Dari hasil survey yang
berupa angket diperoleh data jumlah yang pegawai yang puas terhadap pelayanan
administrasi umum dan keuangan sebanyak 50 orang. Persepsi kepuasan terhadap suatu
layanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan
kebutuhan para penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Capaian sasaran strategis ini
diukur dari tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi umum dan
keuangan. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada
para penerima layanan.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛 晦 𝑝𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥100
Tabel 3.12
Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabell
berikut :
Tabel 3.13
NO NAMA KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
No Jumlah pegawai yang puas terhadap
pelayanan administrasi keuangan dan
umum
Jumlah pegawai yang
tidak puas terhadap
pelayanan administrasi
keuangan dan umum
1 50 1
Total Pegawai Keseluruhan 51
37
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
50.200.000
41018858
99.82
2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Dan
Operasional
10.550.000 3625110 99.51
3 Penyedia Layanan
Kebersihan kantor
17.080.000 17080000 100,00
4 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
2.480.000 2448000 98,71
5 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangan
18.000.000 11236000 62,42
6 Penyediaan bahan logistik
kantor
4.180.000 2.880.000,00 68,90
7 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi dalam dan luar
daerah serta kedinasan
lainnya
312.360.000 297.703.100,00 95,31
8 Peningkatanpelayanan
admnistrasi perkantoran
464.108.500 449.723.650,00 96,90
d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
Tabel 3.14
No. Indikator Satuan
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
2017(%)
Target
akhir
renstra
2021(%)
Target Realisasi
1.
Persentase sarana dan
prasarana kantor dalam
kondisi baik
% 100 % 97,58 % 97,58%
100
38
Dari tabel dan grafik dapat dilihat tahun anggaran 2017 dimana target 100%
dengan realisasi 97,58% dengan capaian kinerja 97,58%.Jumlah barang dalam kondisi
baik sebanyak 404 buah,dan total seluruh sarana dan prasarana kantor sebanyak 414
buah. Hasil yang telah ditetapkan belum mencapai target dengan apa yang
diharapkan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD
tahun 2021 sebesear 100%, maka realisasi persentase sarana dan prasaraana kantor
dalam kondisi baik perlu ditingkatkan.
96
96,5
97
97,5
98
98,5
99
99,5
100
100,5
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
Target Realisasi Capaian Kinerja
39
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘
=𝐽 獮𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥100
Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel
berikut :
Tabel 3.15
NO NAMA KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
1 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
35.850.000
35.850.000,00
100,00
2 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
151.604.520
151.105.420,00 99,67
3 Pengadaan Mobeleur
14.000.000
14.000.000,00 100,00
4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.300.000
2.300.000,00 100,00
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
dinas atau operasional
194.043.380
138.855.900,00 71,56
6 Pemeliharaan rutin/
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
18.400.000
17.725.000,00 96,33
7 Pengadaan Pakaian dinas
beserta perlengkapannya
154.023.000 154.023.000 100,00
8 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
57.600.000 57.446.000,00
99,73
9 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
113.748.824 70.050.999,00 61,58
10 Pemeliharaan
Rutin/berkala Penerangan
Lampu Jalan
665.000.000 663.826.000,00 99,64
40
11 Pengadaan lampu LED 544.400.000 541.744.500,00 82,00
3. ANALISIS DAN CAPAIAN KEUANGAN
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 dibiayai dengan anggaran yang
tertuang dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.
Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng memberikan kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) T.A. 2017:
Tabel 3.16
No URAIAN TARGET REALISASI
Capaian /
Persentase
(%)
1
Retribusi Pelayanan
Parkir Di Tepi Jalan
Umum
Rp. 55.000.000,- Rp. 51.200.000,- 93,09 %
2 Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor Rp. 160.000.000,- Rp. 176.350.000,- 110,22%
3 Retribusi Terminal
(TPR) Rp. 140.000.000,- Rp. 129.500.000 92,50%
4 RetribusiPerparkiran
Khusus Rp. 100.000.000,-
Rp.
106.9000.000,- 106,90 %
5 Retribusi Izin Trayek Rp. 15.000.000,- Rp.
6.125.000,- 40,83%
Jumlah Rp. 470.000.000,- Rp. 471.382.800,- 100.29 %
Sumber Data : Subag Perencanaan & Pelaporan Dinas Perhubungan T.A 2017
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total realisasi PAD tahun 2017 dengan
target capaian 100.29 %, dimana pada tahun 2017 retribusi yang Over Target antara
lain : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 110,22% dan Retribusi Parkir
Khusus sebesar 106,90%.
41
Tabel 3.17
Adapun Realisasi Anggaran sebagaimana yang tetapkan di dalam DPA-
SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.18
2. Belanja Langsung Rp 3,840,995,676,- Rp. 3,665,885,037,- 95.44
a. Belanja Pegawai Rp. 82,800,000,- Rp. 82,800,000,- 100
- Honorarium PNS Rp 82,800,000,- Rp. 82,800,000,- 100
- Honorarium Non PNS Rp 216,000,000,- Rp. 216,000,000,- 100
No. Uraian Anggaran Realisasi %
BELANJA Rp. 6,940,640,273,- Rp. 6,506,666,263,- 93.75
1.
Belanja Tidak
Langsung Rp. 3.099.644.597 Rp. 2.840.811.226,- 91.65
- Gaji Pokok Rp.2,443,275,450,- Rp. 2,266,859,470,- 92.78
- Tunjangan Keluarga Rp. 245,493,220,- Rp. 210,488,946,- 85.74
- Tunjangan Jabatan Rp. 141,178,375,- Rp. 137,320,000,- 97.27
- Tunjangan Fungsional Rp. 5.863.000,- Rp. 5,909,650,- 100.80
- Tunjangan Fungsional
Umum Rp. 103,276,875,- Rp. 88,522,957,- 85.71
- Tunjangan Beras Rp. 158,714,478,- Rp.129,776,640,- 81.77
- Tunjangan PPH Rp. 1,806,701,- Rp. 1,899,680,- 105.15
- Pembulatan gaji Rp. 36,498,- Rp. 33,883,- 92.84
42
- Uang Lembur Rp. 0 Rp. 0 0
b.Belanja Barang & Jasa
Rp 2,391,470,704,-
Rp. 2,224,286,117,- 93,01
- Belanja Bahan Pakai Habis
Rp.147.311.000,-
Rp.143.591.500,-
97,48
- Belanja Bahan/ Material Rp. 66.750.000,- Rp. 66.520.000,- 99,66
- Belanja Jasa Kantor Rp. 298.600.000,- Rp. 279.054.858,- 93,45
- Belanja Perawatan
kendaraan bermotor Rp. 204.593.380,- Rp. 142.481.010,- 69,64
- Belanja Cetak dan
penggandaan Rp. 70.787.500,- Rp. 60.716.250,- 85,77
- Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat Rp.10.800.000,- Rp.10.800.000 100
- Belanja Makanan dan
Minuman Rp. 149.500.000,- Rp. 147.049.400,- 98,36
- Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
Rp. 154.023.00,- Rp. 154.023.000,- 100
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-haru Tertentu
Rp. 57.600.000,- Rp. 57.446.000,- 99,73
- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 373.390.000,- Rp. 331.004.099,- 88,65
- Belanja Pemeliharaan Rp. 385.197.000,- Rp. 378.550.000,- 98,27
- Belanja Jasa Konsultasi Rp. 0 Rp. 0 0
- Belanja Kursus, Pelatihan,
sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS
Rp. 52.718.824,- Rp. 36.750.000,- 69,71
- Honorarium PNS Rp. 82.800.000,- Rp. 82.800.000,- 100
- Honorarium Non PNS Rp. 337.400.000,- Rp. 333.500.000,- 98.84
c. Belanja Modal Rp. 1.449.524.972 Rp. 1.441.568.920,- 99,45
- Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Rp.201.454.520,- Rp.200.955.420,- 99,75
- Belanja Modal Pengadaan
Alat kantor Rp. 14.500.000,- Rp. 14.500.000,- 100
- Belanja Modal Pengadaan
Alat Rumah Tangga Rp. 14.000.000,- Rp. 14.000.000,- 100
- Belanja Modal Pengadaan
Rp. 91.756.520,- Rp. 91.678.920,- 99.92
43
Komputer
- Belanja Modal Pengadaan
Alat Studio Rp. 28.950.000,- Rp. 28.950.000,- 100
- Belanja Modal Pengadaan
Alat Komunikasi Rp.48.748.000,- Rp.48.334.000,- 99,15
- Belanja Modal Pengadaan
Radiation Aplication And
Non Descructive Testing
Laboratory (Batam)
Rp. 3.500.000,-
Rp. 3.492.500,-
99.79
- Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Rp. 496.217.452,- Rp. 491.416.000,- 99,03
- Belanja Modal Pengadaan
Rambu-rambu Rp. 263.6854.000,- Rp. 261.076.000,- 99,01
- Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Lainnya Rp. 232.532.452,- Rp. 230.340.000,- 99,06
- Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp. 751.853.000,- Rp. 749.197.500,- 99,65
- Belanja Modal Pengadaan
Penerangan Jalan, Taman
dan Hutan Kota
Rp. 751.853.000,- Rp. 749.197.500,- 99,65
Dari tabel bisa dilihat bahwa tahun 2017 realisasi keseluruhan belanja daerah
sebesar Rp. 6.506.666.263,-atau 93,75 %,dengan total anggaranRp 6.940.640.273,- ,
dimana realisasi capaian belanja tidak langsung sebesar 91,65%, dan realisasi capaian
belanja langsung sebesar 95,44 %.
49
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perhubungan Kabupaten Soppeng merupakan pertanggungjawaban
pelaksanwaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang disusun dalam rangka
menindak lanjuti Instruksi Presiden RI No.7 th 1999 tentang Akuntabilitas
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja ini disadari bahwa masih ditemui banyak
kekurangan utamanya tidak adanya sinkronisasi antara sasaran kinerja
dengan indikator yang termuat dalam RENSTRA. Untuk itu kritik dan saran
yang bersifat konstruktif di harapkan dari berbagai pihak demi
penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini. Terima Kasih.
top related