laporan kinerja deputi bidang koordinasi pendidikan dan agama 4.pdf · laporan ini disusun dengan...
Post on 05-Jan-2020
19 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA Laporan Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
rahmat-Nya, Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018
telah dapat diselesaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas
unit kerja.
Laporan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah
berkewajiban melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun.
Laporan ini disusun dengan merujuk pada Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun
2018 merefleksikan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi
Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama selama 1 tahun.
Kami harapkan Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, dan
bisa menjadi rujukan untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang
akan datang. Semoga kemudahan dan keberkahan dilimpahkan-Nya bagi kita semua
dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di tahun 2019.
Jakarta, Januari 2019
Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama
Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja tahun 2018 Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan pemenuhan atas tuntutan Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pembangunan nasional yang diwadahi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 merupakan implementasi NAWACITA Presiden Jokowi – JK, yaitu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui bidang pendidikan, yaitu Wajib Belajar 12 Tahun yang didukung oleh Program Indonesia Pintar. Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari implementasi NAWACITA dan pelaksanaan RKP 2018 sehingga meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2018, namun masih banyak tantangan dan hambatan di bidang pendidikan dan agama yang perlu segera dikoordinasikan untuk diselesaikan. Laporan Kinerja tahun 2018 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015 - 2019. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam dokumen Rencana Strategis, Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 adalah “Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2018, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan dan agama yang masih dan perlu segera
iv
dikoordinasikan untuk diselesaikan, antara lain Pembangunan Sumberdaya Manusia yang meliputi: peningkatan pemerataan akses dari PAUD sampai Pendidikan Tinggi, pemenuhan hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama, pelayanan bidang agama dan pendidikan keagamaan. Terkait isu-isu strategis yang bersifat nasional, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama berperan dalam menjembatani, memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan dan tantangan di bidang pendidikan dan agama yang tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian teknis. Hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah dan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama. Dengan dukungan dari semua pihak, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK dapat menjadi problem solver dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan agama dan dapat melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program pembangunan pendidikan dan agama secara baik dan akuntabel, sehingga visi dan misi Kemenko PMK yang telah ditetapkan dapat tercapai. Capaian kinerja rata-rata serapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama tahun 2018 adalah 85,28% dengan total capaian Rp 21.787.897.247,-. Jika dilihat capaian kinerja serapan anggaran per asisten deputi, dapat dirinci sebagai berikut: 1) koordinasi kebijakan PAUD, Dikdas, dan pendidikan masyarakat sebesar Rp 2.103.838.352,- (87,65%); 2) koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan keterampilan bekerja sebesar Rp 3.648.150.185,- (72,97%); 3) koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan Iptek sebesar Rp 10.239.945.919,- (89,34%); 4) koordinasi kebijakan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama sebesar Rp. 3.873.470.748,- (89,04%); dan 5) koordinasi kebijakan pembinaan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan sebesar Rp. 1.922.492.043,- (81,80%). Dalam upaya mengatasi masalah/hambatan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019, telah dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan khususnya terkait dengan kinerja serapan anggaran, antara lain: a. Penyediaan uang muka yang memadai sesuai proporsi pagu anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan. b. Percepatan revolving Ganti Uang (GU). c. Akselerasi pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus.
********
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................................................................. iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................................ vi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................................................... vii
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................................... viii
I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ......................................................................................................................................................... 1
B. Tugas Dan Fungsi ................................................................................................................................................... 2
C. Postur SDM Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama ......................................................... 3
D. Isu Strategis .............................................................................................................................................................. 6
E. Sistematika Penyajian ........................................................................................................................................... 7
II. PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................................................................... 8
A. Visi dan Misi .............................................................................................................................................................. 8
B. Tujuan Dan Sasaran Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Dan Agama ..................................... 11
C. Strategi ..................................................................................................................................................................... 11
D. Arah Dan Kebijakan ............................................................................................................................................ 12
E. Program Dan Kegiatan ....................................................................................................................................... 15
F. Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................................ 15
III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................................................. 18
A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................................................................. 18
B. Realisasi Anggaran .............................................................................................................................................. 48
IV. PENUTUP .................................................................................................................................................................... 51
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019 ................... 13
Tabel 2. Sasaran Pembangunan Pendidikan ..................................................................................... 13
Tabel 3. Perjanjian Kinerja ....................................................................................................................... 16
Tabel 4. Capaian Target Indikator IPM Bidang Pendidikan ........................................................ 20
Tabel 5 Alokasi anggaran BOS Tahun 2018 ....................................................................................... 26
Tabel 6 Jumlah Mahasiswa Penerima Bidikmisi dari Tahun 2014-2018 ............................... 28
Tabel 7. Jumlah Guru Bukan PNS pada Sekolah Negeri ................................................................ 30
Tabel 8. Target Penerapan K13 .............................................................................................................. 33
Tabel 9. Implementasi K13 ...................................................................................................................... 33
Tabel 10. Realisasi Anggaran................................................................................................................... 49
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 . Struktur Organisasi ................................................................................................................ 4
Gambar 2. Human Capital Life Cycle ....................................................................................................... 9
Gambar 3. Rapat Koordinasi Eselon I tentang KIP .......................................................................... 21
Gambar 4. Ibu Menko PMK menyerahkan KIP ................................................................................. 22
Gambar 5. Peluncuran Program Vokasi Industri ............................................................................. 24
Gambar 6. Rapat Koordinasi Penanganan Guru, 26 Maret 2018 .............................................. 29
Gambar 7. Implementasi Pendidikan Karakter Era Disrupsi Teknologi ................................ 32
Gambar 8. Pemberdayaan Zakat: 387 Beasiswa – 19 PTN .......................................................... 36
Gambar 9. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 17 Mei 2018 ..... 41
Gambar 10. Interaksi A-B-G melalui STP ............................................................................................ 42
Gambar 11. Rakornas STP di Batam, tanggal 26 Juli 2018 .......................................................... 44
Gambar 12. Penyerahan RAN PAUD HI ............................................................................................... 47
viii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Formasi SDM ................................................................................................................................. 4
Grafik 2. Pengembangan ASN ................................................................................................................... 5
Grafik 3. Perkembangan Jumlah SMK Tahun 2012-2018 ............................................................ 23
Grafik 4. Alokasi BOS per propinsi Tahun 2018 ............................................................................. 26
Grafik 5. Komposisi Jumlah Guru secara Nasional Tahun 2018 ............................................... 30
Grafik 6. Usulan Rekrutmen Guru ......................................................................................................... 31
Grafik 7. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia ......................................................................... 38
Grafik 8. Indeks Kepuasan Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Lokasi .................................... 39
Grafik 9. Jumlah Jamaah Haji Indonesia ............................................................................................. 39
Grafik 10. Realisasi Anggaran ................................................................................................................ 49
Grafik 11. Profil Realisasi Anggaran .................................................................................................... 50
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menuju tercapainya pemerintahan yang baik
(Good Governance), maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggung-jawabkan
dan menerangkan kinerja serta tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai
dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Bahwa dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan
tersebut, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018. Penyampaian informasi
kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Pendidikan dan Agama selama Tahun 2018, sesuai dengan komitmen yang
telah ditetapkan di awal tahun 2018 dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Deputi
Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018. Komitmen dimaksud
merupakan fokus Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama untuk mencapai
tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. LAKIP Deputi
Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018 disusun sebagai gambaran tolok
ukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2018.
LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018 adalah
gambaran secara transparan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan upaya-upaya
strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung
pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian
kinerja (Performance Result) Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan Rencana
Kinerja (Performance Plan) yang telah disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2018,
2
sebagai tolok ukur keberhasilan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
selama tahun 2018.
B. Tugas Dan Fungsi
B.1. Tugas
Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi
Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga
Pemerintah. Dalam Inpres Nomor 7 tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa dalam hal
kebijakan yang akan diputuskan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis
dan mempunyai dampak luas bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut disampaikan
secara tertulis kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan pertimbangan.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama memiliki tugas yaitu
“Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang
terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama”.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan
dan Agama mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan
kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan meliputi:
1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
4. Lembaga lain yang dianggap perlu.
B. 2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan
Agama menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
3
a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu
di bidang pendidikan dan agama;
c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan
pendidikan anak usia dini;
d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah
dan non-formal;
e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan
pelayanan keagamaan;
g. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan, agama, riset,
dan teknologi; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
B. 3. Susunan Organisasi
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dalam menjalankan fungsinya
dibantu oleh 5 (lima) Asisten Deputi yaitu:
a. Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja;
b. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Masyarakat;
c. Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
d. Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama;
e. Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan.
C. Postur SDM Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama. Untuk mencapai sasaran
strategis, perlu dibangun standar kompetensi jabatan, membangun perangkat asesmen
kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan. Oleh karena itu, sesuai Permenko
PMK Nomor 1 Tahun 2015 telah dibentuk susunan organisasi dan tata laksana dengan
komposisi seperti pada Gambar 1.
4
Gambar 1 . Struktur Organisasi
Grafik 1. Formasi SDM
Berdasarkan grafik diatas dan disandingkan dengan struktur organisasi
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, dapat dilihat bahwa formasi yang
dibutuhkan sebanyak 61 orang PNS sedangkan pada tahun 2018, jumlah PNS yang
menduduki jabatan tersebut sebanyak 36 orang PNS. Banyaknya formasi yang belum
terisi akan mempengaruhi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.
Total kekurangan PNS sebanyak 25 orang, dengan komposisi jabatan staf sebanyak 16
orang PNS dan 9 orang pejabat eselon IV. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan
sumberdaya, pada tahun 2018 diadakan tenaga penyedia jasa perorangan (PJP)
1
5
11
22
22
1
5
11
14
6
Deputi
Asdep
Kabid
Kasubid
Staf
Formasi ASN
Terisi
Formasi
5
sebanyak 7 orang, dengan penempatan 2 orang di Asdep PKUB, dan 5 orang di ASdep
DiktipI
Pemenuhan kebutuhan PNS untuk mengisi formasi jabatan yang masih
tersedia, harus pula mempertimbangkan kelengkapan sarana dan prasarana kerja
seperti meja kerja, kursi, dan peralatan komputer. Kebutuhan sarana dan prasarana
kerja tersebut diusulkan bersamaan dengan usulan formasi kebutuhan pegawai.
UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa
Aparatur Sipil Negara wajib mengembangkan dirinya sehingga pelaksanaan tugas
pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu lainnya
menjadi lebih baik. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama memiliki
komitmen kuat dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi kepemimpinan,
ditandai dengan usulan 4 calon peserta Diklatpim II, 7 calon peserta Diklatpim III, dan
12 calon peserta Diklatpim IV. Berdasarkan data dibawah ini, sebagian besar ASN di
lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama belum mengikuti Diklatpim
IV, Diklatpim III, dan Diklatpim II. (Grafik 2).
Grafik 2. Pengembangan ASN
1
4
0
4
7
12
DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV
Pengembangan ASN
SUDAH BELUM
6
D. Isu Strategis
Pada tahun 2018, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
melaksanakan beberapa isu strategis utama, antara lain isu strategis PAUD dan
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja, Pendidikan Tinggi
dan Ilmu Pengetahuan, Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan,
serta Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama.
Isu strategis PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat meliputi: (1)
Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru PAUD dan Pendidikan Dasar, (2) Kebijakan
Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah, (3) Kebijakan
Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Non Formal, (4) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
Isu strategis Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja meliputi (1)
Kebijakan Penguatan Pendidikan Vokasi di Pendidikan Menengah; (2) Kebijakan
Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja; (3)
Kebijakan Akreditasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja.
Di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
terdapat 3 isu utama, yaitu (1) Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi, (2) Kebijakan
Penguatan Science and Techno Park (STP) dan Lembaga Litbang, dan (3) Kebijakan
Peningkatan Kualitas dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi.
Isu Strategis Bidang Koordinasi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama
dan Keagamaan pada tahun 2018 sebagai berikut: (1) Kebijakan Peningkatan Kualitas
Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan, (2) Kebijakan Efektivitas Bantuan bagi Anak
Usia Sekolah dan Perluasan Akses Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) Kebijakan
Pembinaan Umat Beragama.
Sedangkan isu di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
meliputi (1) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama, (2)
Kebijakan Penguatan Kelembagaan Kerukunan Umat Beragama, dan (3) Kebijakan
Pemberdayaan Ekonomi Umat.
Selain isu strategis yang ditangani, terdapat dua kegiatan ad hoc untuk
mendukung koordinasi kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu (1)
Koordinasi KKN Tematik, yang melibatkan perguruan tinggi dan (2). Koordinasi Ormas
Keagamaan, yang melibatkan organisasi masyarakat beberapa agama.
7
E. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan
dan Agama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi, dan
struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.
II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan mengenai RPJMN 2015-2019, Rencana
Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Pembangunan, serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Tahun 2018.
III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan mengenai analisis pencapaian kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama tahun 2018.
IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan dari laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi
Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama tahun 2018 dan dapat diharapkan
dapat menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja sehingga
dapat meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.
8
II. PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi
Visi pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015-2019
adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui
tujuh Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Sementara itu, untuk mewujudkan pelaksanaan visi pembangunan nasional
Kemenko PMK menuangkan visi “Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” pada periode tahun 2015 – 2019.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai
berikut:
1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan
manusia dan kebudayaan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan satu proses kontinyu/
berkesinambungan dan 1000 hari pertama kehidupan menjadi perhatian khusus dalam
upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Human Capital Life Cycle
dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, anak usia dini, usia pendidikan dasar dan
9
menengah, pendidikan tinggi, usia angkatan kerja, sampai membentuk keluarga baru.
(Gambar 2).
Gambar 2. Human Capital Life Cycle
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK memiliki
kewenangan dalam hal menyelaraskan dan mengharmoniskan kebijakan pembangunan
manusia dan kebudayaan, khususnya isu bidang pendidikan dan agama sehingga dapat
menjadi suatu respon komprehensif dan terpadu dalam meningkatkan mutu manusia
dan kebudayaan Indonesia.
Mengacu pada visi dan misi Kemenko PMK, maka visi Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama 2015-2019 disepakati sebagai berikut: “Menjadi Koordinator
dalam Bidang Pendidikan dan Agama untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”.
10
Visi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama ini tidak terlepas dari
upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-
2025 yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,
dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” dan “Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan berkeadilan”, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Sedangkan misi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama 2015-2019
dijabarkan sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan agama;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan; dan
3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan agama.
Penjelasan Misi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK
tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan dan mensinkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pendidikan dan agama. Misi pertama mengandung arti Deputi
Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK adalah deputi yang
membidangi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pendidikan dan agama. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang
dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama Kemenko PMK diarahkan untuk memanfaatkan dan
mengharmonisasikan alokasi sumber daya termasuk nilai-nilai dalam masyarakat
untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan diartikan sebagai upaya peningkatan mutu,
efisiensi, efektivitas, dan akuntalibitas perencanaan dan anggaran. Disamping itu,
dilakukan upaya memperkuat sistem pengawasan internal.
3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan agama. Misi ketiga mengandung arti
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK sebagai penggerak
11
utama pembangunan pendidikan dan agama harus mampu mendorong perwujudan
kualitas pendidikan dan agama manusia Indonesia yang tinggi dan bermartabat.
Kualifikasi manusia dan kebudayaan berkonsekuensi pada penyiapan pendidikan
dan agama dalam bentuk perumusan strategi yang mampu menghasilkan manusia
berkemampuan adaptasi sekaligus kesanggupan berkompetisi di lingkungan global
yang semakin kompetitif.
B. Tujuan Dan Sasaran Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Dan Agama
Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama Kemenko PMK secara nyata dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran
terdapat indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.
Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Sasaran strategis merupakan penjabaran tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan
dan Agama Kemenko PMK yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program,
dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam
upaya pencapaian visi dan misi organisasi.
Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya
hasil (outcome) dari satu atau beberapa program Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan
dan Agama Kemenko PMK. Program Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang
Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK adalah program teknis yang
mencerminkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait.
Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko
PMK dapat dilihat pada Tabel 3. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar
penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah
kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK.
C. Strategi
Mandat penyelenggaraan Koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) demikian luas dan melibatkan banyak K/L dalam pemerintahan baru. Hal ini
12
dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan manusia dan kebudayaan,
tingginya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen
pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan
non fisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat
dan individu, antara kolektivitas waktu lampau, kini, dan masa depan, serta antar
kewilayahan. Dengan demikian, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama perlu
membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dapat
berkontribusi dan berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara
keseluruhan.
Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, baik lingkungan internal dan
eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam
pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda prioritas
(Nawacita), subagenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan
manusia dan kebudayaan, maupun mandat koordinasi PMK yang diamanatkan kepada
Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan
dan Agama mengelompokkan secara garis besar 5 (lima) fokus koordinasi, yaitu:
1. Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Masyarakat.
2. Koordinasi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
3. Koordinasi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Pemanfaatan teknologi
4. Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
5. Koordinasi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan
D. Arah Dan Kebijakan
Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode
2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh
dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang
berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
13
Tabel 1. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019
INDIKATOR 2014 (BASE LINE)
2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Pendidikan
Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun)
Rata- rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun 94,1% 96,1%
Prodi Perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4% 68,4%
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 84,2%
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 81,0%
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 84,6%
Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2% 65,0%
(Sumber: RPJMN 2015-2019)
Dalam menghadapi kondisi dan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai
tersebut maka arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019
adalah (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2)
meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang
berkelanjutan, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan
pemerataan, (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan
perubahan iklim, (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6)
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan, dan (7) mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.
Tabel 2. Sasaran Pembangunan Pendidikan
JENJANG/KOMPONEN SATUAN STATUS AWAL
TARGET 2019
I. Pendidikan Dasar
a. SD/MI/SDLB/Paket A
Angka Partisipasi Murni SD/MI % 91,30 94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A % 111,0 114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 79,40 82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 101,6 106,9
II. Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK % 55,30 67,5
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C % 79,20 91,6
14
III. Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi PAUD % 66,80 77,2
IV. Pendidikan Tinggi
Angka Partisipasi Kasar PT % 28,50 36,7
Sumber: RPJMN 2015 - 2019
Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan
memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, karena
menyentuh langsung pada berbagai upaya untuk pemenuhan hak dasar penduduk. Oleh
karena itu, arah kebijakan yang diambil Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan
Agama adalah mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pengendaliannya terhadap pelaksanaan
kebijakan yang mendukung pembangunan sebagaimana disebutkan di atas.
Selanjutnya, keseluruhan arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah
substansi kegiatan, diwujudkan melalui:
1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan
laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat;
2. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan
laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan keterampilan
bekerja;
3. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan
laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
4. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan
laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat
beragama;
5. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan
15
laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan umat beragama, pendidikan
agama, dan keagamaan; dan
6. koordinasi dan sinkronisasi penguatan administrasi kegiatan dan tata kelola di
lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
E. Program Dan Kegiatan
Program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama dilaksanakan guna mendukung arah kebijakan koordinasi
pendidikan dan agama. Sesuai dengan dokumen dalam APBN, program yang harus
dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama tahun 2018 adalah
program Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan. Program tersebut terbagi dalam 5 kegiatan koordinasi, yaitu:
1. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Masyarakat.
2. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
3. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Pemanfaatan teknologi
4. Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
5. Koordinasi Kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan
Keagamaan
F. Perjanjian Kinerja
Dalam kaitan dengan arah kebijakan tersebut, kegiatan yang dilakukan Deputi
Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama adalah melakukan upaya memadukan,
menyerasikan dan menyelaraskan, serta mengendalikan secara seimbang antara
komponen pembangunan di bidang pendidikan dan agama agar upaya pengelolaan
pembangunan lebih terarah pada pembangunan nasional.
Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Lebih jauh sasaran
strategis ini diharapkan mampu menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka
panjang yang sifatnya menyeluruh bagi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Masyarakat dan Kebudayaan.
16
Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai kegiatan telah dilaksanakan, sehingga
seluruh target sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Untuk
mempermudah pencapaian target sasaran telah ditempuh langkah-langkah kebijakan
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,
di antaranya memfasilitasi, memberikan peluang dan kesempatan, bermitra,
pembentukan kelompok kerja, advokasi, pemberdayaan, dan pendampingan.
Dengan demikian, berbagai kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan
agama dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan juga dengan
tidak mengabaikan faktor-faktor pendukung, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan
tantangan yang mungkin akan muncul dan harus dihadapi.
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Periode / Tahun : 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar
Tingkat capaian K/L terhadap Pelayanan Dasar bidang Pendidikan dan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan
100%
Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar
5,08 (Skala 6)
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Pendidikan dan Agama
2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama
Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pemberdayaan
5,11 (Skala 6)
Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Pendidikan dan
2
17
untuk mendukung kemantapan pemberdayaan
Agama
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong
Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong
5,07 (Skala 6)
Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama
2
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK
Nilai SAKIP 73,51
Program Anggaran (Rp)
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
25.550.000.000,-
Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama melalui koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan di bidang pendidikan dan agama, serta dukungan
administratif lainnya.
18
III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pencapaian target kinerja atas sasaran koordinasi dan sinkronisasi bidang
pendidikan dan agama, sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar
Tingkat capaian K/L terhadap Pelayanan Dasar bidang Pendidikan dan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan
100% 100%
Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar
5,08 (Skala 6)
5,19
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Pendidikan dan Agama
2 2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan
Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pemberdayaan
5,11 (Skala 6)
5,22
Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Pendidikan dan Agama
2 2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan
Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung
5,07 (Skala 6)
5,18
19
pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong
kemantapan gotong royong Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama
2 2
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK
Nilai SAKIP 73,51 n.a
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar
Indikator Kinerja Target
Realisasi (2) (3) (4)
Tingkat capaian K/L terhadap Pelayanan Dasar bidang Pendidikan dan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan
100% 100%
Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar
5,08 (Skala 6)
5,19
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Pendidikan dan Agama
2 2
INDIKATOR KINERJA A
Target IKU – Tingkat capaian K/L terhadap Pelayanan Dasar bidang Pendidikan
dan Agama dalam mendukung target IPM di Bidang Pendidikan sebesar 100% dari
jumlah seluruh K/L di bawah koodinasi Kemenko PMK yang memiliki indikator IPM
bidang pendidikan. Untuk mencapai target pada indikator IPM bidang Pendidikan,
Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L
terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan merujuk pada sasaran
makro pada pendidikan yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019.
20
Tabel 4. Capaian Target Indikator IPM Bidang Pendidikan
NO Indikator 2014
(Base line) 2015
Capaian 2016
Capaian 2017
Capaian
1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)
8,20 8,25 8,50 8,10
2 Rata-rata harapan lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)
9,41 n.a 12,72 12,85
INDIKATOR KINERJA B
Hasil Survei Eksternal yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terhadap indikator kinerja yang terkait
dengan kepuasaan pemangku kepentingan terhadap koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan
Agama selama ini diperoleh nilai sebesar 5,19. Angka ini melampaui target dari
Kementerian sebesar 5,08. Tinggi capaian survei eksternal karena peningkatan
kepercayaan mitra kerja terhadap koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang
dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.
INDIKATOR KINERJA C
Sedangkan untuk mencapai target rekomendasi kebijakan yang mendukung
kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, maka dilakukan dua
kegiatan utama yaitu:
1. Program Indonesia Pintar
Wajib Belajar 12 tahun merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan
kualitas SDM Indonesia. Namun demikian, keberhasilan Wajib Belajar 12 Tahun
tersebut ditentukan oleh keberhasilan Wajib Belajar dijenjang sebelumnya dan bahkan
di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Kesiapan sekolah dari anak usia 5 – 6 tahun yang
mendapat layanan pendidikan anak usia dini akan membawa dampak bagi keberhasilan
Wajar 12 Tahun.
Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun akan
meningkat apabila layanan pendidikan anak usia dini pra SD dan layanan pendidikan
dasar dinikmati oleh seluruh anak Indonesia. Pelayanan dasar minimum yang bersifat
wajib oleh Kabupaten/Kota kepada anak usia 5 – 6 tahun dan kepada anak usia 7 – 15
tahun telah memiliki kepastian payung hukum dengan diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Namun
demikian, Pemerintah Pusat tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Masuknya pendidikan anak usia dini pra
21
SD sebagai pelayanan dasar wajib tersebut merupakan inisiatif dan upaya Kemenko
PMK yang sangat memperhatikan pembangunan SDM yang berkualitas sejak dini,
bahkan sejak 1000 hari pertama kehidupan anak.
Program Indonesia Pintar yang ditandai oleh Kartu Indonesia Pintar merupakan
program yang memastikan anak-anak Indonesia menyelesaikan pendidikannya sampai
lulus pendidikan menengah (SMA/SMK/Paket C/MA). Setiap anak dari keluarga miskin,
(yang orangtuanya menjadi peserta program PKH, memiliki Kartu Keluarga Sejahtera)
akan mendapatkan bantuan pendidikan, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Siswa
SD/Paket A/MI memperoleh bantuan Rp 450.000,- setahun, siswa SMP/Paket B/MTs
memperoleh bantuan Rp 750.000,- setahun, sedangkan siswa SMA/SMK/Paket C/MA
memperoleh bantuan Rp 1.000.000,- setahun. Setiap siswa miskin jenjang pendidikan
dasar dan menengah yang putus sekolah namun memiliki KIP, jika mendaftar di satuan
pendidikan, bisa diterima di sekolah tersebut atau yang terdekat dengan tempat
tinggalnya.
Gambar 3. Rapat Koordinasi Eselon I tentang KIP
Sejak tahun 2017, setiap siswa penerima manfaat PIP akan memiliki rekening
tabungan sendiri dan KIP ATM sehingga siswa mudah untuk mencairkan manfaat KIP
dimana saja. Dana bantuan pendidikan tersebut dapat menjadi tabungan siswa apabila
tidak dipergunakan. Pada tahun 2018, dana Program Indonesia Pintar telah disalurkan
22
kepada 20.444.833 siswa atau sebesar Rp 10.884.207.589.000,-. Manfaat Program
Indonesia Pintar semakin dirasakan dapat membantu biaya personal siswa, karena
pada tahun 2018 penggunaan KIP ATM semakin ditingkatkan dengan diserahkannya
KIP ATM pada saat kunjungan kerja Ibu Menko PMK di berbagai daerah. Para siswa
penerima manfaat PIP semakin giat bersekolah dan mencegah siswa putus sekolah.
Gambar 4. Ibu Menko PMK menyerahkan KIP
2. Revitalisasi Vokasi
Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan
nasional. Pemerintah telah berupaya mengoptimalkan dan memaksimalkan
pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan.
Prioritas pendidikan yang didorong adalah program vokasi yang menyiapkan
lulusannya agar memiliki kompetensi di dunia kerja. Kebutuhan dan tantangan dunia
kerja yang semakin kompleks menuntut tenaga kerja sebagai sumber daya manusia
harus mampu berkompetisi dengan bekal kompetensi yang profesional.
Lulusan program vokasi diarahkan untuk menguasai kemampuan dalam bidang
kerja tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta,
lembaga pemerintahan atau berwiraswasta secara mandiri. Inti pengajaran pada
program pendidikan vokasi lebih mengutamakan keterampilan dan keahlian.
23
Salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu
terjun langsung di dunia kerja setelah lulus adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pendidikan kejuruan mempunyai tujuan menyiapkan peserta didik dengan
pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun
bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri
sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi. Lulusan SMK
idealnya bertujuan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai dan dapat langsung bekerja
di dunia usaha dan industri. Sektor pendidikan – khususnya Pendidikan Kejuruan
(SMK) dan sektor industri harus menjadi mitra yang mampu bekerjasama secara efektif.
Pengembangan Pendidikan Kejuruan harus selaras dengan pembangunan dan
kebutuhan industri. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya
bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan
ditujukan untuk penyiapan lulusan yang siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun
bekerja pada industri tertentu. SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan
sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat, dan dunia usaha/industri.
Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja
sesuai dengan bidangnya, memiliki adaptasi, dan daya saing yang tinggi.
Saat ini jumlah SMK di Indonesia telah mencapai 14.217 baik sekolah negeri
maupun swasta. Di bawah ini gambar grafik perkembangan jumlah SMK kurun waktu
tahun 2012 – 2018.
Grafik 3. Perkembangan Jumlah SMK Tahun 2012-2018
Sumber Dapodikdasmen, Agustus 2018
24
Link and match antara industri dan SMK merupakan salah satu bentuk
perwujudan dari upaya meingkatkan kemampuan lulusan SMK melalui pemagangan
dan bantuan peralatan minimal dari industri untuk SMK. Sampai dengan tahun 2018,
Program Pendidikan Vokasi Industri telah diluncurkan di 6 wilayah se Indonesia (Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Bagian Selatan, dan Sumatera Bagian
Utara) melibatkan 1.753 SMK dan 608 industri.
Gambar 5. Peluncuran Program Vokasi Industri
Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan SMK telah dilakukan
penyelarasan kurikulum sebanyak 146 kompetensi keahlian dan pengembangan
4 SMK Berbasis Komoditas (Kopi di Sumedang, Coklat di Mamuju, Kelapa Sawit di
Gelumbang Sumsel dan Pasir Penyu Riau).
Untuk peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK saat ini telah terdapat 791 LSP-
P1 SMK yang terlisensi BNSP dan pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi bagi
2.880 guru produktif-kejuruan. Dengan sertifikasi menjadikan lulusan memiliki nilai
lebih karena telah diuji kompetensinya
Dalam rangka meningkatkan Link and Match antara pendidikan tinggi dengan
pasar tenaga kerja dan untuk meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi,
maka Pemerintah telah melakukan penguatan kurikulum pendidikan tinggi. Penguatan
tersebut dilakukan dengan memberikan muatan General Education (GE) dalam mata
kuliah maupun kegiatan ekstra dan ko-kurikuler. GE dimaksudkan untuk memberikan
nilai tambah bagi mahasiswa agar mendapatkan bekal selain kemampuan akademik,
termasuk softskill yang menjadi kunci bagi kesuksesan dalam dunia kerja dan di
masyarakat setelah mereka lulus.
Khusus pada pendidikan di politeknik (vokasi), Pemerintah telah mendorong
keterlibatan dunia industri dalam penyusunan kurikulum maupun dalam proses
25
pembelajaran. Kebijakan ini tertuang dalam program Revitalisasi Vokasi pada jenjang
pendidikan tinggi. Selain itu, seluruh lulusan Politeknik pada 40 Politeknik Negeri
ditargetkan memiliki sertifikat kompetensi. Seluruh politeknik tersebut diharuskan
memiliki mitra industri. Bahkan pada beberapa politeknik, lulusannya juga
mendapatkan sertifikat dari mitra industrinya. Dengan bekal yang dimilikinya, lulusan
politeknik tidak hanya terserap oleh lapangan kerja tetapi juga bisa membuka lapangan
kerja bagi dirinya dan orang lain.
Selain kegiatan tersebut diatas, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak terhadap pelayanan dasar
dan pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya:
BOS dan Bidikmisi
Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas
pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah.
Tujuan pemberian BOS pada jenjang pendidikan:
1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:
a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan
tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan
dari dana BOS;
b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik
SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau
pemerintah daerah;
c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik
SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu
pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. SMA/SMALB/SMK untuk:
a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan
tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan
dari dana BOS;
b. meningkatkan angka partisipasi kasar;
c. mengurangi angka putus sekolah;
26
d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta
didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive)
dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di
SMA/SMALB/SMK sekolah;
e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang
orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang
terjangkau dan bermutu; dan/atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran
di sekolah.
Berikut ini merupakan anggaran BOS tahun 2018 dan sudah disalurkan
seluruhnya kepada semua satuan pendidikan.
Tabel 5 Alokasi anggaran BOS Tahun 2018
Sekolah Jumlah Siswa Harga Satuan (Rp) Anggaran (Rp)
SD 25,925,487 800.000 20,740,389,600,000
SMP 10,564,760 1.000.000 10,564,760,000,000
SMA 4,868,654 1.400.000 6,816,115,600,000
SMK 5,209,146 1.400.000 7,292,804,400,000
Diksus 448,587 2.000.000 897,174,000,000
Jumlah 46,311,243,600,000
Sedangkan BOS lingkup Kementerian Agama tahun 2018 sebesar 9.426.833 siswa dengan anggaran Rp. 8.646.588.110.000,-.
Grafik 4. Alokasi BOS per propinsi Tahun 2018
27
Sebagian besar provinsi sudah melaksanakan e-purchasing dalam
membelanjakan dana BOS tersebut. Namun demikian, pelaporan dana BOS masih
memberatkan pekerjaan satuan pendidikan yang tidak memiliki PNS maupun tenaga
honorer untuk melaporkan penggunaan dana BOS. Kadang-kadang Kepala Sekolah
melaksanakan tugas pelaporan dana bos tersebut sehingga menyita waktunya, padahal
tugas kepala satuan pendidikan adalah menjadi manager di satuan pendidikan yang
dipimpinnya.
Kegiatan KSP dilaksanakan untuk memastikan agar laporan tentang penggunaan
dana bos lancar dan tidak menyita waktu serta perhatian Kepala SD. Selama ini
pelaporan penggunaan dana BOS kepada Kemdikbud mengacu pada 8 Standar Mutu
Pendidikan, sedangkan laporan kepada Kemdagri yang memiliki wewenang atas
kabupaten/kota, mengacu pada 3 jenis belanja. Perbedaan dalam format pelaporan
tersebut menghabiskan waktu dan energi Kepala Sekolah . Oleh karena itu, kegiatan KSP
juga mendorong disusunnya laporan penggunaan dana BOS berbasis elektronik.
Kemdikbud telah memiliki program aplikasi penggunaan dana BOS namun aplikasi
tersebut perlu untuk disempurnakan agar betul-betul memudahkan bagi yang
menyusun laporan. Selanjutnya Kemdikbud juga menyiapkan payung hukumnya agar
aplikasi penggunaan dana BOS dapat dipergunakan oleh seluruh satuan pendidikan.
Dalam rangka mendukung pembangunan manusia dan meningkatkan kualitas
SDM, Pemerintah juga memberikan bantuan berupa beasiswa dan bantuan biaya hidup
bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. Pemerintah menyediakan program
Bidikmisi, beasiswa dan program ADik, yaitu program khusus (afirmasi) bagi pelajar
dari daerah Papua dan Daerah 3T untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terpilih di
luar Papua.
Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu secara
ekonomi dan memiliki potensi akademik yang bagus untuk menempuh pendidikan di
perguruan tinggi negeri maupun swasta, pada program studi unggulan sampai lulus
tepat waktu. Mekanisme seleksi penerima Bidikmisi sudah diintegrasikan dengan
Program Indonesia Pintar.
Bidikmisi berbeda dengan beasiswa yang berfokus pada memberikan
penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Syarat prestasi
pada bidikmisi ditujukan untuk menjamin bahwa penerima bidikmisi merupakan
28
kandidat yang mempunyai potensi, kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan
pendidikan tinggi.
Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik
yang tidak mampu secara ekonomi namun punya potensi akademik baik;
b. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria
untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat
waktu;
c. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun
ekstra kurikuler;
d. Menimbulkan motivasi bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu
meningkatkan prestasi;
e. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga
mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan mendorong
pemberdayaan masyarakat.
Sasaran program Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan
SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun
tersebut atau sudah lulus satu tahun sebelumnya yang tidak mampu secara ekonomi
dan memiliki potensi akademik yang baik. Besaran biaya Bidikmisi mulai tahun 2017
adalah sebesar Rp 6,3 juta per semester per mahasiswa (sebelumnya Rp. 6,0 juta) yang
terdiri atas 2 komponen yaitu: (1) bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP)
yang dikelola perguruan tinggi, maksimal sebesar Rp 2,4 juta; dan (2) bantuan biaya
hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp 3,9 juta (ada peningkatan Rp. 300
ribu dari tahun-tahun sebelumnya).
Tabel 6 Jumlah Mahasiswa Penerima Bidikmisi dari Tahun 2014-2018
Kementerian 2014 2015 2016 2017 2018
Kemristekdikti 199.500 258.015 305.205 339.348 325.423*
Kemenag 70.350 74.150 42.342 29.437 37.300
*) Data realisasi sampai November 2018, target 2018 = 368.961
Selain Bidikmisi, Pemerintah juga menyediakan beasiswa PPA (Peningkatan
Prestasi Akademik) bagi mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi negeri dan swasta.
29
Beasiswa PPA sepenuhnya merupakan bentuk penghargaan atau dukungan dana
terhadap mereka yang berprestasi tanpa melihat latar belakang ekonomi mahasiswa.
Beasiswa PPA diterima oleh mahasiswa selama yang bersangkutan masih dapat
mempertahankan prestasinya. Besaran beasiswa adalah Rp. 2,4 juta per semester per
mahasiswa.
Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Guru
Pendidikan merupakan landasan vital pembentuk karakter bangsa yang akan
menentukan wujud masa depan. Untuk itu dibutuhkan manusia yang ’sadar’ akan
haknya sebagai jiwa terdidik dengan moral luhur dalam membentuk kehidupan yang
beradab. Peran guru dalam pendidikan menjadi penting diperhatikan.
Gambar 6. Rapat Koordinasi Penanganan Guru, 26 Maret 2018
Potensi pasar Indonesia yang besar perlu diiringi dengan pembenahan dan tata
kelola SDM yang baik di pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Pendidikan
merupakan sektor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Jika pendidikan tidak
berjalan dengan baik maka pendidikan tidak menghasilkan sumber daya manusia yang
kuat. Pengalaman menunjukan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara-negara
maju adalah karena tersedianya sumberdaya manusia yang terdidik dalam jumlah, jenis
dan tingkat yang memadai. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut merupakan
produk pendidikan. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan
pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional mereka.
Guru memegang peranan penting dalam proses pendidikan seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga
30
secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pada Peraturan Pemerintah terdapat
beberapa perubahan aturan tentang guru, antara lain tentang: (1) beban kerja untuk
guru dan kepala sekolah, dan (2) tunjangan profesi. Penyediaan guru menjadi masalah
utama yang harus segera diatasi demi kelanjutan proses pendidikan. Tantangan dalam
penyediaan guru adalah jumlah kekurangan guru yang belum terpenuhi sesuai dengan
kebutuhan.
Grafik 5. Komposisi Jumlah Guru secara Nasional Tahun 2018
Sumber Kemendikbud, 2018
Tabel 7. Jumlah Guru Bukan PNS pada Sekolah Negeri
Belum S1 Sudah S1 Sub-Total Belum S1 Sudah S1 Sub-Total
Negeri 149.467 569.887 719.354 262 16.209 16.471 735.825
Swasta 189.957 406.942 596.899 201.307 201.307 798.206
Grand Total 339.424 976.829 1.316.253 262 217.516 217.778 1.534.031
Sekolah Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi
Grand Total
Sumber : Kemendikbud, 2018
Upaya pemenuhan kekurangan guru terus diupayakan melalui pengangkatan
CPNS, pada tahun 2018 sebanyak 100.000., tetapi jumlah ini pun belum mampu
menutupi kekurangan jumlah guru yang mencapai kurang lebih 707.294. Oleh karena
itu, disiapkan skenario jumlah rekruitmen guru sampai dari tahun 2018 -2024.
Negeri SwastaNegeri dan
SwastaSudah Sertifikasi Belum Sertifikasi
PNS 1,378,940 104,325 1,483,265 1,174,377 308,888
Honorer 735,825 798,206 1,534,031 217,778 1,316,253
PNS Honorer
31
Grafik 6. Usulan Rekrutmen Guru
Sumber: Kemendikbud, 2018
Diharapkan dengan jumlah usulan rekrutmen tersebut, kekurangan guru di
seluruh jenjang pendidikan dapat tercapai. Selain melalui pengangkatan CPNS juga
dilakukan melalui sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang
saat ini sedang disiapkan modelnya. Diharapkan rekrutmen melalui jalur PPPK dapat
diselesaikan pada Maret 2019.
Kurikulum merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Secara harfiah, kurikulum adalah perangkat pembelajaran yang dikeluarkan oleh
sebuah lembaga dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah-
sekolah. Berdasarkan catatan sejarahnya, kurikulum telah beberapa kali mengalami
perubahan terakhir adalah Kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan istilah K13.
32
K13 ini memang merupakan suatu langkah maju dari pemerintah Indonesia untuk
menciptakan generasi yang lebih baik dan berkualitas. Baik dan berkualitas ini ditinjau
dari segi penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan, dan juga dimilikinya
karakter yang mampu memperbaiki citra bangsa Indonesia yang bermartabat.
Kurikulum 2013 diciptakan sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Dalam
implementasi kurikulum 2013 ini tentunya guru dituntut untuk lebih meningkatkan
kinerjanya.
Gambar 7. Implementasi Pendidikan Karakter Era Disrupsi Teknologi
K13 merupakan pedoman pengajaran yang terdiri dari 4 aspek penilaian yaitu
pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual. Beberapa komponen yang ada
didalamnya antara lain: (1) Tujuan; (2) Isi; (3) metode; dan (4) evaluasi. Target
penerapan K13 kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
33
Tabel 8. Target Penerapan K13
Sumber: Kemdikbud, 2017
Sedangkan untuk implementasi K13 di sekolah seluruh jenjang pendidikan dari
kurun waktu tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 9. Implementasi K13 No. Jenjang
Pendidikan 2015 2016 2017 2018 Total
1 SD 9.322 32.133 52.443 54.671 148.659
2 SMP 4.087 6.292 13.806 14.272 38.457
3 SMA 2.173 2.604 4.494 4.048 13.319
4 SMK 1.409 2.302 7.294 3.168 14.173
5 SLB - 2.019 49 - 2.068
TOTAL 16.991 45.350 78.086 76.159 216.586
Sumber: Kemendikbud, 2018
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah yang telah menerapkan
K13 sebanyak 216.586 sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Hal tersebut jauh lebih
besar dari target yang diharapkan. Pada tahun 2019 seluruh sekolah sudah harus
menerapkan K13.
Dalam rangka meningkatkan Link and Match antara pendidikan tinggi dengan
pasar tenaga kerja dan untuk meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi,
34
maka Pemerintah telah melakukan penguatan kurikulum pendidikan tinggi. Penguatan
tersebut dilakukan dengan memberikan muatan General Education (GE) dalam mata
kuliah maupun kegiatan ekstra dan ko-kurikuler. GE dimaksudkan untuk memberikan
nilai tambah bagi mahasiswa agar mendapatkan bekal selain kemampuan akademik,
termasuk softskill yang menjadi kunci bagi kesuksesan dalam dunia kerja dan di
masyarakat setelah mereka lulus.
Khusus pada pendidikan di politeknik (vokasi), Pemerintah telah mendorong
keterlibatan dunia industri dalam penyusunan kurikulum maupun dalam proses
pembelajaran. Kebijakan ini tertuang dalam program Revitalisasi Vokasi pada jenjang
pendidikan tinggi. Selain itu, seluruh lulusan Politeknik pada 40 Politeknik Negeri
ditargetkan memiliki sertifikat kompetensi. Seluruh politeknik tersebut diharuskan
memiliki mitra industri. Bahkan pada beberapa politeknik, lulusannya juga
mendapatkan sertifikat dari mitra industrinya. Dengan bekal yang dimilikinya, lulusan
politeknik tidak hanya terserap oleh lapangan kerja tetapi juga bisa membuka lapangan
kerja bagi dirinya dan orang lain.
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan
Indikator Kinerja Target Realisasi Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan pemberdayaan
5,11 (Skala 6)
5,22
Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Pendidikan dan Agama
2 2
INDIKATOR KINERJA A
Efektivitas dan efisiensi KSP yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya
terhadap kebijakan/ program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab koordinasi
Kemenko PMK. Hasil Survei Eksternal yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk indikator kinerja
yang terkait dengan kepuasaan pemangku kepentingan terhadap koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian yang telah dilakukan selama ini didapatkan nilai sebesar
35
5,22, meningkat 2,15% dari target 5,11. Dapat diartikan bahwa capaian yang ditetapkan
melalui Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas
efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan
pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama dalam
mendukung kemantapan pemberdayaan telah tercapai 102,15%.
INDIKATOR KINERJA B
Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang telah dilakukan
Kemenko PMK untuk mendukung tercapainya target IKU yang telah ditetapkan untuk
sasaran strategis Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
Pendidikan dan Agama untuk mendukung kemantapan pemberdayaan, diantaranya:
1. Pemberdayaan Ekonomi Umat, Bank Wakaf Mikro, dan Jaminan Produk Halal
Pengumpulan zakat merupakan salah satu program yang terus diupayakan
setiap tahun. Hal ini dikarenakan potensi zakat yang meningkat dari tahun ke tahun
sementara jumlah prosentase pengumpulan masih sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan
berbagai upaya untuk memaksimalkan pengumpulan zakat. Beberapa cara yang telah
ditempuh adalah penguatan regulasi zakat dan implementasinya, peningkatan kapasitas
dan kualitas amil zakat, penguatan lembaga BAZNAS hingga ke daerah sebagai badan
resmi pemerintah penghimpun zakat, serta penguatan koordinasi antara BAZNAS
dengan LAZ.
Dalam rangka menyikapi isu terkait Perpres Zakat, Kemenko PMK mendorong
Kementerian Agama dan BAZNAS untuk segera menyikapi dengan baik dan hati-hati
dalam memberikan publikasi kepada masyarakat, termasuk permohonan BAZNAS
kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk segera mendukung diterbitkannya
peraturan presiden tentang pengumpulan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),
Pegawai BUMN, Pegawai Pemerintah Daerah.
Terkait kebijakan tersebut, BAZNAS akan bekerjasama dengan Kementerian
Keuangan, pemotongan zakat melalui sistem payroll. Bagi setiap ASN akan dipotong
2,5% dari gaji dan tunjangan kinerja dan jika ada pegawai yang keberatan, dapat
mengajukan keberatan.
36
Gambar 8. Pemberdayaan Zakat: 387 Beasiswa – 19 PTN
Pembahasan rancangan peraturan presiden ini adalah tindak lanjut dari
pembahasan rancangan peraturan presidan yang sudah dibahas di Sentul, Bogor pada
bulan November 2017 yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan mengundang K/L terkait.
Kemenko PMK memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya optimalisasi
pengumpulan zakat tidak harus dengan pendekatan perundang-undangan, tetapi
dengan strategi yang lain, serta diperlukan suatu analisis dan kajian akademiknya
secara komprehensif, sehingga benar-benar layak untuk diajukan sebagai Perpres.
Bank Wakaf Mikro dibentuk sejak tahun 2017 dalam rangka mendukung
pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan dapat meningkatkan tarf
hidup masyarakat serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Ijin Bank
Wakaf Mikro dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas akses
keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil. Sampai saat ini
OJK telah memberikan ijin usaha kepada 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan pilot
project dimana telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai
sebesar Rp. 2,4 milyar. Bank Wakaf Mikro tersebut tersebar di lingkungan pondok
pesantren di wilayah Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap,
Kudus, Klaten, Yogjakarta, Surabaya, Jombang dan Kediri. Skema pembiayaan melalui
37
bank wakaf mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksinal Rp 3 juta
dan margin bagi hasil setara 3%.
Seiring dengan waktu, kesadaran warga negara Indonesia yang mayoritas
beragama Islam untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin
kehalalannya semakin meningkat. Amanah Undang-undang Dasar Negara (UUD) 1945,
pasal 28 dan 29 UUD 1945 berkonsekuensi bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban
memberikan jaminan halal dan menjamin tersedianya makanan halal bagi warga
negaranya.
Di era globalisasi perdagangan saat ini dimana berbagai produk olahan dari luar
negeri begitu mudah masuk ke Indonesia, maka adanya jaminan kehalalan produk
makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, maupun barang gunaan lainnya menjadi
sangat penting bagi umat Islam. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan instrumen hukum yang memberikan
perlindungan dan menjamin masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan
Produk Halal, serta dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia.
UU No 33 Tahun 2014 menyatakan pemerintah bertanggungjawab dalam
menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH). Untuk itulah dibentuk Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri
Agama. BPJPH antara lain berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH,
menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut
sertifikat halal pada produk luar negeri, serta meregistrasi sertifikat halal pada produk
luar negeri.
Dalam melaksanakan wewenang tersebut, BPJPH bekerja sama dengan
kementerian atau lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. Peraturan
pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal saat ini sudah diajukan kepada
Presiden untuk ditetapkan. Tujuan Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal
adalah: 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian
ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan
produk, dan 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan
menjual produk halal.
Dalam proses percepatan pelaksanaan UU JPH, Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terus mendorong BPJPH untuk membentuk
38
Lembaga Pemeriksa Halal serta penyediaan tenaga auditor halal maupun penyelia halal
dengan menggandeng kementerian/lembaga dan perguruan tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
Badan Pusat Statistik melakukan survei penyelenggaraan ibadah haji untuk
mengetahui dan mengukur kepuasan Jemaah haji, membuat kajian analisis, serta
melakukan tindak lanjut perbaikan terhdap aspek-aspek pelayanan yang diberikan
selama penyelenggaraan Haji di Arab Saudi. Survei dilakukan dimulai pada tahun 2010
dan menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2014.
Hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2018 mengungkapkan bahwa Indeks
Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) mengalami peningkatan sebesar 0,38 poin di bandingkan
tahun sebelumnya. IKJH tahun 2018 mencapai 85,23 dan telah memenuhi kriteria
memuaskan dan terus membaik, dibandingkan tahun 2017 sekitar 84,85 dan tahun
2016 mencapai 83,83.
Grafik 7. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia
Menurut jenis pelayanan, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan
transportasi bus antarkota, yaitu sebesar 88,25. Kemudian berturut-turut adalah
pelayanan bus sholawat (87,72), pelayanan petugas (87,38), pelayanan ibadah (87,12),
pelayanan katering non-Armina (86,91). Lalu pelayanan akomodasi hotel (86,02),
pelayanan lain-lain (85,61), pelayanan katering di Armina (84,38), pelayanan
transportasi bus Armina (81,09), dan pelayanan tenda di Armina (77,59).
39
Grafik 8. Indeks Kepuasan Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Lokasi
Berdasarkan lokasi tempat pelayanan, indeks kepuasan jemaah tertinggi
terdapat pada pelayanan yang dilakukan selama di bandara, yaitu sebesar 89,01.
Berikutnya secara berturut-turut pelayanan di Makkah (87,34), pelayanan di Madinah
(85,73), dan pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (82,60). Selain itu, jumlah kuota
jamaah haji Indonesia juga mengalami peningkatan yang significant, sebagaimana yang
terlihat pada Grafik 9.
Grafik 9. Jumlah Jamaah Haji Indonesia
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama menyampaikan beberapa
rekomendasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan ibadah haji, antara lain:
1. Peningkatan kesiapan pihak hotel terhadap penerimaan 70.000 jamaah fast track
untuk menghindari penumpukan jamaah haji. Tahun 2019, pemerintah akan
memperluas fasilitas fast track dari 2 bandara embarkasi menjadi 13 embarkasi haji.
2016 2017 2018
168.800
JAMAAH
211.000
JAMAAH
221.000
JAMAAH
40
Selain itu, akan dilakukan penataan nomor kursi di pesawat dan bus sehingga alur
pergerakan jamaah haji menjadi lebih lancar. Semantara itu, untuk plotting jamaah di
Arafah dan Mina, tenda jamaah Indonesia akan diberi nomor dan pengisian jamaah
akan menggunakan baseline tahun 2018.
2. Untuk pemesanan hotel di Madinah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
memadukan sistem blocking time (sewa untuk waktu tertentu saja) dan sistem full
musim, sehingga pelaksanan ibadah tahun tahun 2019 diusahakan sistem full musim,
sehingga ketika terjadi percepatan pergerakan akibat sistem fast track tidak akan
menjadikan masalah baru di pihak hotel.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan jamaah haji di Mina merupakan hal krusial yang
harus mendapatkan perhatian. Serangan panas (heat stroke) dan kelelahan setelah
melakukan berbagai prosesi ibadah haji menjadi salah satu penyebab jamaah haji
mengalami tumbang saat pelaksanaan lontar jumrah. Panitia Penyelenggara Ibadah
Haji (PPIH) Arab Saudi membentuk tim Mobile Crisis Rescue (MCR). Tim mobile krisis
terdiri dari Tim Pertolongan Pertama pada Jemaah (P3JH) Kementerian Agama,
Perlindungan Jemaah (Linjam), Tim Gerak Cepat (TGC) Kementerian Kesehatan, Tim
Promotif Preventif (TPP), tim Daker dan juga Media Center Haji (MCH) dan unsur-
unsur petugas haji lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif
kepada seluruh jamaah
4. Terkait perkiraan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019, Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji akan mempercepat penyelesaian laporan keuangan
penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018. Pemerintah akan meminta DPR agar
pembahasan laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 bisa dilakukan
bersamaan secara paralel dengan pembahasan Prognosa BPIH 2019. Apabila ini bisa
dilaksanakan maka penetapan BPIH 2019 oleh DPR RI bisa dilakukan pada akhir
Desember 2018 dan Januari 2019 BPIH bisa ditetapkan oleh Pemerintah melalui
Keppres. Sehingga Pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan
persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2019 termasuk didalamnya lelang pengadaan
hotel, catering, transportasi dan pendukung lainnya.
41
Gambar 9. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 17 Mei 2018
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong Indikator Kinerja Target Realisasi Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Agama yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong
5,07 (Skala 6)
5,18
Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama
2 2
INDIKATOR KINERJA A
Hasil Survei Eksternal yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk indikator kinerja yang terkait
dengan kepuasaan pemangku kepentingan terhadap koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian yang telah dilakukan selama ini didapatkan nilai sebesar 5,18 melampaui
dari yang telah ditargetkan sebesar 5,07. Atau capaian hasil survei eksternal Indeks
kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan
42
sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan
kebijakan Pendidikan dan Agama dalam mendukung kemantapan gotong royong
sebesar 102,17%.
INDIKATOR KINERJA B
Untuk mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan
Agama, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama telah menghasilkan dua
rekomendasi kebijakan yang diperoleh melalui beberapa kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian, sebagaimana uraian berikut:
1. Science and Techno Park (STP)
Program Pembangunan Science and Techno Park (STP) bertujuan untuk
merangsang dan mengelola arus pengetahuan dan teknologi di Universitas, lembaga
litbang, dan industri yang berada di lingkungannya; memfasilitasi penciptaan dan
pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi bisnis dan proses spin-off,
dan menyediakan layanan peningkatan nilai tambah lainnya, melalui penyediaan ruang
dan fasilitas berkualitas tinggi pendukung. Sebagai sebuah lembaga intermediasi, pada
dasarnya STP memfasilitasi interaksi aktor-aktor inovasi di dalamnya. Oleh karena itu
unsur-unsur utama utama yang harus terlibat dalam sebuah STP adalah aktor-aktor
inovasi itu sendiri yang terdiri dari perguruan tinggi/lembaga litbang (Academician, A)
pelaku usaha (Business, B) dan Pemerintah (Government, G) dalam sinergi triple helix.
Interaksi A-B-G melalui STP.
Gambar 10. Interaksi A-B-G melalui STP
43
Dalam rangka mendukung pengumpulan data dan identifikasi, telah dilakukan
monitoring dan evaluasi Cimahi Techno Park pada akhir bulan Maret 2018. Hasil
Kunjungan Kerja tersebut diperoleh informasi antara lain pemenuhan syarat yang
berlaku pada STP Cimahi (Perpres 106 Tahun 2017), dan evaluasi kegiatan yang
berjalan di STP Cimahi mengenai Inkubasi, daftar Tenant dan juga ide produk yang
tercipta dari proses inkubasi pada Cimahi Techno Park.
Selain itu, dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Pembangunan STP
tanggal 28 Maret 2018 di Jakarta, melibatkan pegiat dan pengelola STP dari 8 K/L, 10
STP dan 7 Pemerintah Daerah. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi
permasalahan, perkembangan dan rencana tindak lanjut proses pembangunan STP di
semua K/L dan Pemerintah Daerah. Adapun hasil Rakornas dimaksud sebagai berikut:
Rakornas menampilkan narasumber dari Kemristekdikti, Bappenas, LIPI,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Cimahi. LIPI, Pemprov Jawa
Tengah dan Pemkot Cimahi menyampaikan pengelolaan STP yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai fokus masing–masing. Kemristekdikti sebagai
penanggungjawab teknis pembangunan STP di Indonesia menyampaikan strategi
bagaimana membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasi
pembangunan STP sesuai dengan Perpres No. 106 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi. Bappenas menyampaikan pengarus-
utamaan program pembangunan STP ke dalam program K/L dan Pemda untuk
mencapai target RPJMN 2015 – 2019.
Pelaksanaan Rakornas ini sebagai sarana berbagi pengalaman diantara pengelola
STP, khususnya yang sudah mapan seperti STP Cibinong dan STP Cimahi. STP
Cibinong memiliki 7 tenant, 5 lisensi, 10 teknologi pemanfaatan dan 150
masyarakat/UMKM terlatih. STP Cimahi memiliki produk animasi dengan 5 tenant,
37 tenaga kerja dan omset 400-500 juta/tenant/tahun. Rakornas juga mendorong
Pemerintah Daerah untuk saling bertukar informasi terkait dengan dukungan
Pemda dalam proses pembangunan STP ini.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh para pengelola
dan pegiat STP dapat disampaikan bahwa pendampingan terhadap STP perlu terus
dilakukan, terutama untuk STP yang belum mature (mapan). Selain itu, Pemda
berharap STP tetap menjadi program prioritas nasional sampai dengan tahun 2024
sehingga Pemda juga dapat memasukkan program tersebut ke dalam RPJMD.
44
Sehinga kedepan, diharapkan insentif akan diberikan kepada STP yang baik dengan
kriteria yang akan ditetapkan kemudian melalui pemeringkatan.
Sasaran kebijakan pada Program STP sebagaimana tercantum pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dipandang kurang
realistis. Pada RPJMN ditargetkan terbangunnya 100 STP. Akan tetapi, hal tersebut
sangat sulit tercapai, mengingat STP yang dibangun di negara-negara maju
membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk dapat berfungsi dan berdaya guna
secara optimal sesuai dengan tujuan didirikannya STP.
Strategi kebijakan yang dilakukan adalah menetapkan 22 STP yang menjadi
target agar pembangunan STP dapat berjalan sesuai rencana pada tahun 2019.
Pemilihan 22 STP oleh K/L terkait didasarkan pada besarnya potensi pembangunan
(kematangan perencanaan, visi dan misi kelembagaan), serta sumber daya anggaran
dan tenaga yang telah tersedia. Selain itu pemerintah daerah didorong untuk
berkomitmen dalam membangun STP di daerahnya.
Gambar 11. Rakornas STP di Batam, tanggal 26 Juli 2018
STP dibangun sebagai wahana hilirisasi IPTEK untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka
pemerataan antar wilayah. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2017 tentang Kawasan
Sains dan Teknologi Materi yang diatur adalah Penyelenggaraan Kawasan Sains dan
45
Teknologi, Penerima Layanan KST, Penjaminan Mutu, Pelaporan, Pemantauan, dan
Evaluasi serta Pendanaan.
Program Pembangunan & Pengembangan STP Kemenristekdikti ada 18 yaitu:
Papua Barat Science Park, Sumbawa Science Park, Kalimantan Utara Science Park, Solo
Techno Park, MSTP Jepara, Sragen Techno Park, Palembang Techno Park, Riau Techno
Park, Kaur Techno Park, ITS Science Park, UGM Science Park, ITB Science Park, IPB
Science Park, Unpad Science Park, UI Science Park, STP Kopi dan Kakao Jember, Unand
Science Park, dan PPKS Science Park.
Sedangkan STP yang sudah mature di Kementerian/Lembaga adalah: Pemda
(Solo Technopark), Universitas (MSTP Jepara, ITS Science Park, UGM Science Park, ITB
Science Park, IPB Science Park, ITS Science Park, UI Science Park), Litbang (STP Kopi dan
Kako Jember, STP PPKS Medan). Sementara itu, K/L yang sudah memiliki STP mature
diantaranya Kementan (STP Sukamandi), Kemenperin (Bandung Technopark dan Batam
Technopark), BPPT (Puspitek Serpong, Cimahi Technopark, Bantaeng Technopark).
BATAN (STP Pasar Jumat), LIPI (STP Cibinong). Sebagai perbandingan, jumlah total STP
mature yang dibangun oleh K/L tahun 2017 sebanyak 16 STP sedangkan jumlah STP
mature tahun 2018 sebanyak 18 STP.
Target pembangunan 22 STP ideal sampai dengan 2019 dirasa lebih realistis
dengan mempertimbangkan sumber daya dan faktor lainnya. Namun demikian apabila
terdapat terobosan baru dalam pembangunan STP maka hal tersebut sangat
dimungkinkan, terlebih dengan peran aktif dari pemerintah daerah dan perguruan
tinggi. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran menjadi penentu salah satu faktor
keberhasilan suatu program atau kebijakan. Selain itu, komitmen seluruh pemangku
kepentingan sangat diperlukan agar dapat mengantarkan program STP pada puncak
kesuksesan.
Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
merekomendasikan agar K/L melakukan sinergi pembangunan STP dan hilirisasi
produk risetnya, serta penyampaian laporan output dan impact pelaksanaan STP
kepada Menko PMK. Sinergi antar K/L dalam membangun suatu STP diharapkan dapat
mempercepat sebuah STP mencapai tahap mature atau ideal.
2. PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
Pembangunan manusia Indonesia sejatinya dimulai sejak anak usia dini melalui
pemenuhan kebutuhan perkembangannya, baik fisik maupun psikhisnya. Stimulasi
46
pendidikan bagi anak usia dini merupakan investasi yang besar bagi hidupnya
dikemudian hari, karena anak-anak yang memperoleh layanan PAUD akan lebih
produktif. Pemerintah dalam RPJMN 2015 - 2019 menargetkan peningkatan APK PAUD
setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019 sebesar 77,2 %. APK PAUD tersebut
semakin mendekati target nya karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini mencapai
72%.
Dari total 19 juta anak usia dini di Indonesia, baru sekitar 12 juta anak yang
sudah mendapatkan layanan PAUD. Selanjutnya, Pemerintah optimis bahwa target
PAUD tersebut cepat mencapai angka 100 persen dengan adanya Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) untuk PAUD dan dana desa yang disiapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sekarang seluruh lembaga PAUD
sudah memperoleh BOP. Anggaran BOP tersebut semakin meningkat. Tahun 2017 ada
3,5 trilyun (rupiah), dan tahun 2018 sebesar 4 trilyun. Setiap anak di lembaga PAUD
memperoleh bantuan sebesar 600-ribuan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, maka pemerintah kabupaten/kota sudah menganggarkan di tahun
29018 untuk anak usia 5 – 6 tahun agar mereka bisa mendapatkan layanan PAUD agar
mereka siap untuk bersekolah di SD.
SDM Indonesia harus dapat bersaing di tingkat internasional, oleh karena itu
pemerintah telah mengadopsi target SDG’s di bidang pendidikan, termasuk pemastian
bahwa setiap anak usia 5 – 6 tahun lah yang wajib mengikuti PAUD sebagai kesiapan
masuk SD.
47
Gambar 12. Penyerahan RAN PAUD HI
Pembangunan SDM sejak usia dini dilaksanakan melalui optimalisasi tumbuh
kembangnya yang terintegrasi dan secara holistik melalui kesehatan, pendidikan, dan
perlindungan terhadap anak itu sendiri. Implementasi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan
Integratif telah ditunggu oleh semua pemangku kebijakan yang berkaitan dengan PAUD
HI itu sendiri karena pentingnya SDM yang berkualitas sejak usia dini. Perpres ini
bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh
meliputi pendidikan, kesehatan dan perlindungan, sehingga anak dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umurnya. Perpres tersebut
memandatkan dibentuknya Sub Gugus Tugas PAUD HI. Ijin Prinsip kepada Ibu Menko
terkait revisi Peraturan Menko Kesra menjadi Peraturan Menko PMK sebagai payung
hukum Sub Gugus Tugas PAUD HI. Selanjutnya, Sekretariat pendukung Gugus Tugas
PAUD HI juga telah dibahas dibeberapa rakor teknis yang menyarankan agar
Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI dibentuk dibawah Unit Kerja di Kemenko PMK dalam
hal ini dibawah Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.
48
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK
Indikator Kinerja Target Realisasi
Nilai SAKIP 73,51 n.a
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah bahwa Tim Evaluator Kementerian PANRB melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja pada Kemenko PMK yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas
atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam
rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented
government).
Hasil evaluasi tahun 2017 yang disampaikan KemenPAN-RB menunjukkan
bahwa nilai SAKIP Kemenko PMK adalah 70,18 atau predikat BB. Sementara itu, nilai
SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama sebesar 77,80. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas
birokrasi, efektivitas dan efisiensi keuangan sudah menunjukkan hasil yang baik.
Perencanaan Kinerja, telah dihasilkan empat dokumen perencanaan kinerja,
yaitu dokumen revisi Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aagama 2015-
2019, dokumen Penyusunan RKT tahun 2018, dokumen POK Tahun 2018, dan dokumen
Perjanjian Kinerja 2018. Pengukuran Kinerja, telah disusun pelaporan kinerja Triwulan
I – IV tahun 2018, dimulai dari Eselon I sampai Eselon IV, dan di upload dalam Sistem
Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP), maupun Sistem Informasi Kinerja
Pegawai (SIPK).
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sampai
dengan Desember 2018, diperlihatkan sebagai mana tabel 10.
49
Tabel 10. Realisasi Anggaran
No Kegiatan/Sub Kegiatan/Detail
Kegiatan
Anggaran (Rp) (.000,-) Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Sisa
Anggaran Capaian
(%)
1 Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
4.350.000 4.350.000 3.873.470 476.530 89,04
2 Koordinasi Kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan dan Agama
2.350.000 2.350.000 1.922.492 427.508 81,80
3 Koordinasi Kebijakan PAUD, Dikdas, dan Pendidikan Masyarakat
2.400.000 2.400.000 2.103.838 296.162 87,65
4. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
5.000.000 5.000.000 3.648.150 1.351.850 72,96
5. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK
11.450.000 11.450.000 10.239.945 1.210.055 89,34
TOTAL 25.550.000 25.550.000 21.787.895 3.762.105 85,28
Grafik 10 menjelaskan profil realisasi serapan anggaran masing-masing Asisten
Deputi selama periode tahun 2018. Serapan anggaran tertinggi terdapat pada kegiatan
koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Sementara itu, Grafik 11 menjelaskan tren serapan anggaran sejak tahun
2015 – 2018.
Grafik 10. Realisasi Anggaran
PDD
DIKMEN & KB
DIKTI & PI
PKUB
PUBPAK
0 20 40 60 80 100
Realisasi Anggaran (%)
PDD
DIKMEN & KB
DIKTI & PI
PKUB
PUBPAK
50
Grafik 11. Profil Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 85,28% sedangkan serapan tahun 2017
sebesar 90,74% atau menurun sebesar 5,42%. Tetapi secara nomimal, jumlah serapan
tahun 2018 sebesar Rp. 21,78 milyar, sedangkan jumlah serapan tahun 2017 hanya
sebesar Rp. 8,13 milyar. Artinya terjadi peningkatan jumlah serapan anggaran sebesar
sebesar 167,90%. Sehingga persentase penurunan tersebut tidak signifikan
dibandingkan dengan masuknya anggaran kegiatan adhoc yang dilaksanakan tahun
2018. Namun demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya kinerja
serapan yang disebabkan oleh beberapa hal:
1. Penyediaan uang muka yang tidak memadai dan tidak sesuai proporsi pagu anggaran
untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Tidak ada Percepatan revolving Ganti Uang (GU).
3. Akselerasi pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus masih rendah.
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka penyerapan anggaran di tahun
mendatang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penyediaan uang muka yang memadai sesuai proporsi pagu anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan.
2. Percepatan revolving Ganti Uang (GU).
3. Akselerasi pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus.
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018
Profil Realisasi Anggaran
2015
2016
2017
2018
67.83%
94.11% 90.74% 85.28%
51
IV. PENUTUP
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama telah melaksanakan berbagai
program strategis melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya
meningkatkan kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia serta penguatan karakter
manusia Indonesia, selama kurun waktu tahun 2018.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama memberikan kontribusi kinerja serapan anggaran Kemenko
PMK.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama terus meningkatkan kinerjanya
melalui peningkatan KSP, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan
dasar, perberdayaan, dan semangat gotong royong.
Diharapkan, Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
tahun 2018 dapat menjadi umpan balik dalam proses penyusunan rencana program dan
kegiatan di masa mendatang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam
pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.
52
LAMPIRAN CAPAIAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA
TAHUN 2018
top related