iiipn-prabumulih.go.id/images/lakip2016111rubahvisimisi.pdfdimaksudkan sebagai bentuk...
Post on 06-Jul-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
iii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
iii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Pengadilan Tinggi Palembang dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih
juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat rampung sesuai
dengan waktu yang ditentukan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan
tugas pokok selama tahun 2016.
Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih
selama Tahun 2016, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun
non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam
rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan
datang.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi
sangat kami harapkan.
KETUA SEKRETARISPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
SAID HUSEIN, SH. PATRA SUKMA S.KOM.,SH.,MHNIP. 197207281992031001 NIP.197907092009041002
iii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... ii
DAFTAR ISI............................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................ 1
B. Tugas dan Fungsi ........................................................................................ 3
C. Struktur Organisasi .................................................................................. 4
D. Sistematika Penyajian ........................................................................... 12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja .................................................................................. 16
1. Visi dan Misi ........................................................................................... 16
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................. 17
3. Penetapan Kinerja 2016 ......................................................................... 18
4. Indikator Kerja Utama ............................................................................ 19
B. Rencana Kerja Tahun 2016 ........................................................................ 21
C. Rencana Kinerja Tahun 2016 ...................................................................... 22
D. Penetapan Kinerja Tahun 2016.................................................................... 23
E. Pengukuran Kinerja Tahun 2015................................................................ 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 26
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................................. 39
B. Saran-saran .............................................................................................. 41
LAMPIRAN
1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pengadilan Negeri Prabumulih dibentuk Melalui Kepres No.3 Tahun 2008
tentang pembentukkan Pengadilan Negeri Prabumulih dan beberapa
Pengadilan di wilayah lainnya, maka dibentuklah Pengadilan Negeri
Prabumulih dengan wilayah hukum kota Prabumulih, bersamaan dengan itu,
wilayah kota Prabumulih dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri
Muara Enim.
Pada tanggal 03 Desember 2008, Pengadilan Negeri Prabumulih
secara resmi melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, dengan
menggunakan gedung yang sebelumnya digunakan untuk kantor Pekerjaan
Umum kota Prabumulih. Pengadilan Negeri Prabumulih beralamat di Jl.
Jend. Sudirman No.91 Prabumulih. Dan bertepatan pada ulang tahun ke-5
Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu pada tanggal 03 Desember 2013
Pengadilan Negeri Prabumulih pindah ke Gedung Baru di alamat JL.Jenderal
Sudirman KM.12 Prabumulih yang bersebelahan dengan kantor Pemerintah
Kota Prabumulih.
Kota Prabumulih adalah salah satu kota yang berada di wilayah propinsi
Sumatera Selatan, sebelum memisahkan diri menjadi kota administratif yang
mandiri, kota Prabumulih merupakan bagian dari daerah Kabupaten Muara
Enim. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2001 tentang
pembentukkan kota prabumulih sebagai pengganti peraturan pemerintah
No.18 Tahun 1982, maka kota prabumulih resmi menjadi daerah otonom dan
melepaskan diri dari pemerintahan kabupaten Muara Enim.
2 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
Wilayah yang termasuk kedalam pemerintahan Kota Prabumulih adalah :
1. Kecamatan Prabumulih Barat
2. Kecamatan Prabumulih Timur
3. Kecamatan Prabumulih Selatan
4. Kecamatan Prabumulih Utara
5. Kecamatan Cambai
6. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
Sejak berdirinya tahun 2008, PENGADILAN NEGERI PRABUMULIHmempunyai 6 orang
Ketua, yang tercantum di bawah ini :
Untuk jabatan Panitera, Panitera Kepala atau Panitera/Sekretaris
yang bertugas di PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH sejak berdirinya
adalah:
1. Darno, SH dari 2008 s.d 2013
2. Muhammad Hadli, SH 2013 s.d sekarang
Sedangkan untuk jabatan Sekretaris yang bertugas di
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH sejak berdirinya adalah:
1. Patra Sukma, S.Kom, S.H., M.H. dari 2015 s.d sekarang
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang
melekat pada suatu lembaga, dengan landasan permasalahan tersebut
Lakip PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH tahun 2016 disusun. Lakip
ini menyajikan capaian kinerja PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
selama tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban
No Nama Periode1 Ahmad Yunus, SH., MH 2008 - 20092 H. Zuhardi ZA, SH 2009 - 20113 Nun Suhaini, SH., M.Hum 2011 - 20134 IG.Eko Purwanto SH.,M.Hum 2013 - 20155 Fatimah,SH.,MH 2015- 2016
6 Said Husein, SH.,MH 2016 - sekarang
3 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
dan sebagai pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang
mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan
akuntabilitas kinerja, Lakip PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH disusun
dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor
20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah
nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, Permenpan dan RB nomor 29 tahun 2010
tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi
B. TUGAS DAN FUNGSI
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH sebagai Peradilan Tingkat
Pertama, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perdata yang
diajukan oleh Kejaksaan Negeri Dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Bagan Organisasi PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH tergambar di bawah ini :
5 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
Secara garis besar tugas pokok dan fungsi komponen pada Pengadilan
Negeri Prabumulih sebagai berikut :
1. Ketua
- Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- Mengawasi dan membina hakim.
- Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik
Indonesia, yaitu melakukan pengawasan terhadap :
a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat
kepaniteraan.
b. Masalah-masalah hukum yang timbul.
c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.
- Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila
dipandang perlu.
- Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang
dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan
laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah
Agung.
2. Wakil Ketua
- Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.
- Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.
3. Hakim
- Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara persidangan.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
- Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
- Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.
6 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
4. Panitera
- Bertanggung jawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan
seperti berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya
perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di
kepaniteraan.
- Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda,
Panitera Pengganti
5. Sekretaris
- Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan seperti
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum.
- Mengatur tugas kepala sub bagian umum dan keuangan, kepala sub
bagian kepegawaian organisasi dan tata laksana, kepala sub bagian
perencanaan,teknologi informasi, dan pelaporan
- Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana
anggaran tahun berjalan.
- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas kepala sub bagian umum
dan keuangan, kepala sub bagian kepegawaian organisasi dan
tata laksana, kepala sub bagian perencanaan,teknologi informasi, dan
pelaporan.
- Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat
oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan).
6. Wakil Panitera
7 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
- Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin
kepaniteraan pengadilan.
- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.
- Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan
mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam
mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-
lain.
- Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang.
7. Kepaniteraan Perdata
- Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke Tingkat
Pertama.
- Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima
di Kepaniteraan Perdata.
- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta
meneliti biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan.
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai
catatan singkat tentang isinya.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang berhubungan dengan masalah perkara Perdata.
- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.
- Membantu Hakim dalam Persidangan
8. Kepaniteraan Pidana
- Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk.
8 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
- Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di
kepaniteraan Pidana.
- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- Membuat penetapan penahanan Pasal 27 dan 29 KUHAP.
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai
catatan singkat tentang isinya.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang berhubungan dengan masalah perkara Pidana.
- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.
- Membantu Hakim dalam Persidangan
9. Kepaniteraan Hukum
- Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana &
Perdata Banding.
- Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara
Tipikor, meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan
Tahunan dan Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus.
- Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata &
Perkara Tipikor Tingkat Pertama.
- Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan
Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah
Hukum PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH.
- Mengawasi pelaksanaan CTS 2/ SIPP pada Pengadilan Negeri se
Wilayah Hukum PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH.
- Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara
Tipikor Tingkat Pertama yang telah diserahkan oleh Kepaniteraan
Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.
- Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.
9 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
- Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat
- Melakukan administrasi Advokat.
- Melayani permintaan informasi.
- Membantu Hakim dalam Persidangan
10. Panitera Pengganti
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang pengadilan.
- Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari
pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara
persidangan sebelum sidang berikutnya, dan mengetik putusan.
- Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan
hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar
putusannya.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila
telah selesai diminutasi.
- Membantu Hakim dalam Persidangan
11. Subbagian Umum dan Keuangan
1. Mengelola administrasi tata persuratan
- Pengelolaan surat masuk
- Pengelolaan surat keluar
2. Mengelola administrasi perlengkapan
- Pencatatan aseet BMN
- Pencatatan barang persediaan (ATK)
- Pemberian nomor urut pendaftaran BMN
- Pembuatan daftar ruangan
- Pembuatan kartu inventaris barang
- Pembuatan laporan neraca SIMAK BMN
- Membuat Laporan BMN setiap semester
- Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional
- Perbaikan dan perawatan meubler
10 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
3. Mengelola administrasi perencanaan
- Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana
prasarana
- Menyusun rencana kerja subbagian umum setiap awal tahun
4. Mengelola administrasi kerumah tanggaan
- Pengelolaan perpustakaan
- Perawatan dan pemeliharaan saran dan prasarana gedung
- Keamanan
- Kebersihan
5. Administrasi keuangan
- Membuat berita acara Rekonsiliasi
- Membuat Rekapitulasi gaji yang disampaikan ke BANK
6. Pelaksanaan anggaran
a. Gaji Induk
- Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan
menyusun kelengkapan daftar gaji
- Membuat faktur pajak/SSP
- Koreksi daftar gaji
- Membuat surat SPM
- Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
- Mengantar SPM ke KPPN
b. Gaji Susulan
- Membuat daftar Gaji Susulan/kekurangan gaji
- Membuat faktur pajak/SSP
- Koreksi daftar gaji
- Membuat surat SPM
- Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
- Mengantar SPM ke KPPN
c. Uang makan
- Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif uang makan
- Membuat SPM
11 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
- Mengantar SPM ke KPPN
d. Uang lembur
- Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif uang lembur
- Membuat SPM
- Mengantar SPM ke KPPN
e. Gaji 13,14
- Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif uang gaji 13,14
- Membuat SPM
- Mengantar SPM ke KPPN
f. Remunerasi
- Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif Remunerasi
g. Pengajuan uang persediaan
h. Tambahan uang persediaan
7. Penata usahaan dan pengawasan anggaran
a. Buku kas umum
b. Buku pembantu
Buku kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku kas
umum, buku kas tunai, buku pembantu BANK, dan buku pembantu pajak sesuai
kebutuhan.
.
PENGADAANPada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Prabumulih melaksanakan beberapapengadaan, antara lain
NO NAMA SATKER PENGADAAN KETERANGAN1 Pengadaan PC 3 Unit
12 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
2 Pengadaan Printer 3 Unit3 Pengadaan Laptop 2 Unit4 PENGADILAN NEGERI Pengadaan Router 1 Unit5 PRABUMULIH PengadaanScanner 1 Unit6 PengadaanAC 1 PK 5 Unit7 Pengadaan Meja Sidang 6 Unit8 PengadaanKursi Sidang 8 Unit9 Pengadaan Kursi Pengunjung 18 Unit
DAFTAR LAMPIRAN KEKURANGAN SARANA DAN PRASARANAPADA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2016
Nama Jumlah Ket
1. Pembangunan mess Hakim Pengadilan NegeriPrabumulih
2. Pengadaan Komputer3. Pengadaan printer4. Pengadaan Laptop5. Pengadaan partisi ruang hakim6. Pengadaan Brankas perdata7. Kursi besi8. Pengadaan genset dan ruangan genset9. Pengadaan kendaraan dinas roda dua10. Kendaraan dinas roda empat
10 unt10 unt5 unt5 unt1 pkt1 unt4 unt1 unt5 unt2 unt
12. Subbagian Kepegawaian, Organisasi,dan Tata Laksana
- Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai dan
membuatkan laporan bulanannya.
- Membuat statistik pegawai Pengadilan.
- Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiapbulan.
- Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan
dan Pensiun.
- Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK
PNS, Kenaikan Pangkat.
- Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan.
13 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
- Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.
- Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting.
- Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan
sumpah jabatan.
Jumlah pegawai PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH per 31 Desember
2016 adalah 25 orang seperti tergambar dalam tabel di bawah ini
Tabel Data Pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih
No.
Jabatan Laki‐laki Perempuan Total
1 KPN 1 - 1
2 WKPN - - -
3 Hakim 4 2 6
4 Panitera 1 ‐ 1
5 Wakil Panitera 1 ‐ 1
6 Sekretaris 1 - 1
7 Panitera Muda 2 1 3
8 Kasub 3 ‐ 3
9 Panitera Pengganti 2 2 4
10 Jurusita Pengganti 2 - 2
11 staf 1 2 3
TOTAL 25
13. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
1. Perencanaan anggaran
Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk
diserahkan ke Pengadilan Tinggi Palembang
2. Pertanggung jawaban laporan keuangan
a. Pelaporan bulanan sistem akuntansi anggaran (SAKPA) dipa 01,03
b. Pelaporan keuangan setiap triwulan dipa 01,03
c. Pelaporan tahunan dipa 01,03
3. Menyusun usulan revisi kegiatan dan anggaran
4. Mengelola website dan mengembangkannya
5. Monitoring akses internet kantor dan monitoring aplikasi sistem informasi
penelusuran perkara
14 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
6. Mengisi RKAKL online SIMARI
7. Membuat LRA manual dipa 01,03
8. Menyusun TOR
9. Membuat Lakip
D. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP
Sistematika penulisan lakip PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH tahun
2016 dapat diiktisarkan sebagai berikut :
BAB I
Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH dan tentang LAKIP, yang
berisikan; A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Struktur Organisasi
D. Sistematika Penyajian.
BAB II
menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH dalam tahun anggaran 2016 yang
berisikan antara lain; A. Rencana Strategis; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan
dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok, B. Penetapan
Kinerja, C. Rencana Kinerja Tahun 2016, D. Penetapan kinerja tahun 2016
dan E. Pengukuran Kinerja Tahun 2015.
BAB III
Akuntabilitas kinerja, menguraikan Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan
pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan penyajian
dari hasil pengukuran kinerja.
BAB IV
Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang
kinerja (LAKIP) serta saran-saran, kemudian Lampiran, yang berisi antara
15 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
lain ; Matrik Renstra 2015-2019 serta Surat Keputusan Tim Penyusun
LAKIP.
16 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Tahapan perencanaan kinerja PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 –
2019 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen
bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan
kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembaharuan, penataan dan
perbaikan terhadap sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap ahlak
dan prilaku aparatur pengadilan.
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH dalam pelaksanaan tupoksinya
mengacu pada aturan-aturan yang ada baik peraturan dari peraturan-
peraturan pemerintah maupun Mahkamah Agung RI.
1. Visi Dan Misi
Visi Pengadilan Negeri Prabumulih mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Yang Berkualitas Transparan, Mandiri, Dan
Berwibawa”
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal
yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujutkan Peradilan Yang Sederhana , Cepat, Biaya Ringan Dan
Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam
Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat
3. Melaksanakan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien
4. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang
Efektif Dan Efisien
17 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Peradilan Sesuai
Dengan Ketentuan Yang Berlaku
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan
penjabaran dari pernyataan visi yang telah ditetapkan yang akan
dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang, dari
keempat misi tersebut di atas maka Pengadilan Negeri
Prabumulihmenetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Agar Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Agar Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Agar Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi PalembangDan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata olehPengadilan Negeri Prabumulih dalam pencapaian tujuan adalahsebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesian perkara pidana, perdata dan tipikor
2. Peningkatan tertib administrasi perkara pidana, perdata dan tipikor
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
B. Penetapan Kinerja 2016
Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Lakip. Pada tahun 2016 Sekretaris PENGADILAN
NEGERI PRABUMULIH telah menandatangani penetapan kinerja untuk
memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya
yang dimiliki Pengadilan Negeri Prabumulih. Dokumen ini memuat 5
18 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2016
sasaran strategis yang diukur dengan 6 (enam) indikator kerja dengan
uraian sebagai berikut :
1. Sasaran strategis pertama yaitu peningkatan penyelesaian perkara
pidana, perdata dengan 4 indikator kinerja.
2. Sasaran strategis kedua yaitu aksebilitas putusan hakim diukur
dengan 1 indikator kinerja.
3. Sasaran strategis ketiga yaitu peningkatan Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara diukur dengan 5 indikator kinerja.
4. Sasaran strategis keempat yaitu peningkatan Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) diukur dengan 3
indikator kinerja.
5. Sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan. diukur dengan 1 indikator kinerja.
6. Sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya kualitas pengawasan.
diukur dengan 2 indikator kinerja.
Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kerja
Utama (IKU) disajikan pada tabel berikut :
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIHPengadilan Negeri Prabumulih telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri
Prabumulih Nomor: W6.U8/367/KP.01/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dapat dilihat sebagai berikut :
NO KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnyapenyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yang
diselesaikan
Perbandingan antara mediasi
yang disepakati dengan jumlah
mediasi yang diterima dan
menjadi perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan.
Perbandingan antara mediasi
yg diproses dengan jumlah
mediasi yg menjadi akta
perdamaian.
Hakim MediasiPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase perkara yang
diselesaikan.
Perbandingan sisa perkara
yang diselesaikan dengan sisa
perkara yang harus
diselesaikan
Hakim Majelis dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6
Perbandingan perkara yang
diselesaikan dengan perkara
yang akan diselesaikan (saldo
Hakim Majelis dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
bulan awaldan perkara yang masuk)
2. Peningkatanaksebilitasputusan Hakim
Persentase perkara yangtidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Jumlah upaya hukum selamatahun berjalan (Un) dibagijumlah upaya hukum tahun lalu(un-1) dibagi upaya hukumtahun lalu (un-1)dikali seratuspersen
Hakim Majelis Laporan Bulanandan LaporanTahunan
3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PKyang disampaikansecara lengkap
Perbandingan antara berkas
yang diajukan Kasasi dan PK
yang lengkap (terdiri dari bundel
A dan B) dengan jumlah berkas
yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas
perkara yang diterima
Kepaniteraan dengan berkas
perkara yang didistribusikan ke
Majelis
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
c. Persentasepenyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu,tempat dan para pihak
Perbandingan antara berkas
putusan dengan relas putusan
yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu.
Panitera/Sekretaris
dan Juru Sita
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
d. Prosentase penyitaantepat waktu dan tempat
Perbandingan antara
permohonan penyitaan dengan
Panitera/Sekretaris
dan Juru Sita
Laporan Bulanan
dan Laporan
pelaksanaan penyitaan tepat
waktu dan tempat
Tahunan
e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis
Hakim dibandingkan dengan
perkara masuk
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (accesto justice)
a. Persentase perkaraprodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo
yang diselesaikan dengan
perkarapredeo yang masuk
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikandengan cara zetting plaat
Perbandingan perkara yang
dibawa ke lokasi zetting plaat
dengan jumlah perkara yang
diselesaikan secara zetting
plaat
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
c. Persentase (amar)putusan perkara (yangmenarik perhatianmasyarakat) yang dapatdiakses secara on linedalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusanperkara tindak pidana korupsiyang ditayangkan di wibe sitedengan jumlah perkara tindakpidana korupsi yang tidakditayangkan
Kepanitera/Kesekretariatan
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusan
Persentase permohonaneksekusi atas putusanperkara perdata yangberkekuatan hukum tetap
Perbandingan perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)dengan perkara perdata yangbelum ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan &Pan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
pengadilan. yang ditindaklanjuti (dieksekusi)6. Meningkatnya
kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
Perbandingan jumlah
pengaduan yang ditindaklanjuti
mengenai perilaku aparatur
peradilan (teknis dan non
teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan &
Pan/Sek
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlahpengaduan yang ditindaklanjutimengenai perilaku aparaturperadilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan
7. Peningkatansarana prasaran
Persentase pekerjaanyang bisa diselesaikan
Perbandingan jumlah pekerjaanyang telah terselesaikan
Panitera/Sekretaris
LaporananTahunan
8. Pengoptimalanpenyerapananggaran
Persentase penyerapananggaran
Perbandingan antara anggaranyang ada dengan anggaranyang diserap
Panitera/Sekretaris
LaporanBulanan danLaporanTahunan
B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2018Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Negeri Prabumulih sebagai
berikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan.
100%
b. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan
100%
c. Persentase perkara yangdiselesaikan
90%
d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan
90%
2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
80%95%95%
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan parapihak
90%
d. Prosentase penyitaan tepatwaktu dan tempat.
90%
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
100%
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan carazetting plaat
0%
c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 hari
80%
kerja sejak diputus.5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusanpengadilan.
Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
90%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
100%
7 Peningkatan saranaprasarana
a. Persentase pekerjaan yang bisadiselesaikan
100%
8 Pengoptimalan penyerapananggaran
a. Persentase penyerapan anggaran 100%
C. Penetapan Kinerja Tahun 2017Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas danterukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkansumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lainadalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagaiwujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalanpencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Prabumulih menciptakantolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Prabumulih , sebagaiberikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan.
100%
b. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan 90%d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan90%
2. Peningkatan aksepbilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
80%95%95%
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas yang diajukankasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak
90%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dantempat.
90%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zetting plaat
0%
c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus.
80%
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
90%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.
100%
7 Peningkatan sarana prasarana b. Persentase pekerjaan yang bisadiselesaikan
100%
8 Pengoptimalan penyerapananggaran
b. Persentase penyerapan anggaran 100%
PIHAK KEDUAKETUA
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
SAID HUSEIN, SHNIP. 197207281992031001
PIHAK PERTAMASEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
PATRA SUKMA, S.KOM.,SH.,MHNIP. 197907092009041002
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja.Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan
perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat
komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih
tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam
tahun 2016 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja
tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(%)
REALISASI (%)
CAPAI AN (%)
Meningkatnyapenyelesaian
a. Persentase mediasiyang diselesaikan.
100% 100% 100%
perkara b. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan
100% 100% 100%
c. Persentase perkarayang diselesaikan
90% 85% 85%
d. Persentase perkarayang diselesaikandalam jangkawaktu maksimal 6bulan
90% 85% 85%
Peningkatanaksepbilitasputusan Hakim
Persentase penurunanupaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
80%
95%
95%
80%
95%
95%
80%
95%
95%
Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkasyang diajukankasasi dan PKyang disampaikansecara lengkap
100% 100% 100%
b. Persentase berkasyang diregister dansiap didistribusikanke Majelis
100% 100% 100%
c. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara
90% 85% 85%
Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (accesto justice)
a. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan
90% 85% 85%
b. Persentase perkarayang dapatdiselesaikandengan cara zettingplaat
0% 0% 0%
c. Persentase (amar)putusan perkara(yang menarikperhatianmasyarakat) yangdapat diaksessecara on linedalam waktumaksimal 1 harikerja sejak diputus.
100% 100% 100%
Meningkatnyakepatuhanterhadapputusan
Persentasepermohonan eksekusiatas putusan perkaraperdata yangberkekuatan hukum
0% 0% 0%
pengadilan. tetap yangditindaklanjuti
Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
80% 80% 80%
b. Persentase temuanhasil pemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti.
90% 85% 85%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJASebagaimana telah djelaskan pada Bab II dalam penjabaran Tujuan
dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Prabumulih menyatakanbahwa sasaran- sasaran yang direncanakan dan akan dicapai padatahun 2017 terdiri dari 4 (Empat) sasaran utama. Untuk mengetahuikeberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebutperlu dilakukan ana l i s i s akuntabilitas kinerja.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akandiuraikan sebagai berikut :
1. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yakniprosentase sisa perkara yang diselesaikan dan prosentase sisa perkarayang diselesaikan.
Indikator Kinerja Perkara Pidana
No. Indikator Kinerja
Perkara Pidana
Target Realisasi Capaian
1 Prosentase perkarayang diselesaikan
100% 85% 85%
2 Prosentase sisa perkarayang diselesaikan
100% 100% 100%
Indikator Kinerja Perkara perdata
No. Indikator Kinerja
Perkara Perdata
Target Realisasi Capaian
1 Prosentase perkarayang diselesaikan
100% 85% 85%
2 Prosentase sisa perkarayang diselesaikan
100% 100% 100%
Indikator Kinerja Perkara Gabungan Pidana dan perdata
No. Indikator Kinerja
Perkara Perdata
Target Realisasi Capaian
1 Prosentase perkarayang diselesaikan
100% 85% 85%
2 Prosentase sisa perkarayang diselesaikan
100% 100% 100%
a. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan
Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasipencapainnya 85% artinya perkara yang telah diselesaikan padatahun 2016 sebanyak 85%, pernyataan tersebut dapat di gambarkansebagai berikut :
Da lam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja perkarayang diselesaikan yaitu dengan membandingkan antara perkara(pidana,perdata) dengan jumlah perkara diregister yang sumber datanyadiolah dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pengadilan NegeriPrabumulih.
Jumlah perkara pidana untuk tahun 2016 yang masuk sebanyak252 perkara, dari jumlah tersebut yang telah di putus sebanyak 228perkara, sisa perkara 2016 sebanyak 28 perkara. Apabiladiprosentasekan untuk perkara pidana yang diselesikan yaitu85%. Tabel jumlah perkara pidana serta statistik perkara satu tahunterakhir adalah sebagai berikut :
Tabel jumlah perkara pidana tahun 2016
NO BULAN
SISA BULANLALU YANG
BELUMDIMINUTASI
MASUK BEBANBULAN INI PUTUS
BELUMPENUNJUKAN
MAJELISHAKIM
PUTUSSAMPAI
BULAN INI
MINUTASIBULAN INI
PUTUSBELUM
MINUTASI
SISA AKHIRPERKARA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Januari28 18 46 17 0 17 16 1 30
2 Februari30 23 53 11 0 12 11 1 42
3 Maret42 35 77 29 0 30 24 6 53
4 April53 13 66 28 0 34 34 0 32
5 Mei32 20 52 20 0 20 18 2 34
6 Juni34 38 72 24 0 26 25 1 47
7 Juli47 6 53 10 0 11 2 9 51
8 Agustus51 22 73 35 0 44 40 4 33
9 September33 10 43 15 0 19 19 0 24
10 Oktober24 26 50 16 0 16 16 0 34
11 November34 22 56 23 0 23 21 2 35
12 Desember35 19 54 11 0 13 13 0 41
Total Sisa Perkara 2015 41
Statistik Perkara Pidana
Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2016
01020304050607080
Januari
Februari
Mare
tApril M
eiJu
ni Juli
Agustu
s
September
Oktober
November
Desember
Sisa bulan lalu yang belum di minutasi
Masuk
Beban Bulan ini
Putus
Sedangkan Jumlah perkara perdata yang masuk untuk tahun 2016yang telah diregister sebanyak 14 perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 13perkara dan dicabut 0 perkara dari jumlah tersebut yang telah diselesaikan sebanyak 23 perkara, . Apabila diprosentasekan untukperkara perdata yang diselesaikan yaitu 85%. Tabel jumlah perkarapidana serta statistik perkara satu tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Tabel jumlah perkara perdata tahun 2016
NO BULAN
SISA BULAN LALU
MASUKBEBAN
BULAN INIPUTUS
BULAN INI GUGUR CABUTJUMLAHPUTUS
MINUTASIBULAN INI
BELUMMINUTASI
SISAAKHIR
PERKARA
BELUMPUTUS
SUDAHPUTUSBELUM
MINUTASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Januari13 0 1 14 7 0 0 7 6 1 8
2 Februari7 1 1 9 3 0 0 4 4 0 5
3 Maret5 0 0 5 2 0 0 2 1 1 4
4 April3 1 2 6 1 0 0 2 2 0 4
5 Mei4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6 Juni4 0 1 5 2 0 0 2 2 0 3
7 Juli3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4
8 Agustus4 0 0 4 1 0 0 1 0 1 4
9 September3 1 1 5 1 0 0 2 2 0 3
10 Oktober3 0 5 8 3 0 0 3 3 0 5
11 November5 0 1 6 2 0 0 2 2 0 4
12 Desember4 0 1 5 1 0 0 1 0 1 5
Total 14 23 0 0 22
Statistik Perkara Perdata
Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2016
b. Kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan
Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasipencapainnya 100% artinya sisa perkara tahun 2015 yang telahdiselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 100%, yang terdiri dari sisaperkara pidana tahun 2015 sebanyak 28 dan sisa perkara perdata tahun2015 sebanyak 13 Pernyataan indikator tersebut dapat di gambarkansebagai berikut :
Tabel Sisa Perkara Tahun 2016
Sisa Perkara 2014 Jumlah PutusTahun2016
Prosentase
Pidana 28 28 100%
Perdata 13 13 100%
TOTAL 41 41 100%
02468
10121416
Januari
Februari
Mare
tApril M
eiJu
ni Juli
Agustu
s
September
Oktober
November
Desember
Sisa bulan lalu yang belum di minutasi
Masuk
Beban bulan ini
Putus
Gugur
Cabut
Statistik Sisa Perkara 2015 yang diputus di tahun 2016
Pengadilan Negeri Prabumulih
0
5
10
15
20
25
30
Pidana Perdata
Sisa Perkara Tahun 2015Putus Tahun 2016
2. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA
Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yakniprosentase berkas yang diajukan banding disampaikan secara lengkapdan prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Prosentase berkasyang diajukan bandingdisampaikan secaralengkap
100% 100% 100%
2 Prosentase berkasyang diregister dansiap didistribusikanke Majelis
100% 100% 100%
a) Banding (untuk perkara Pidana)
upaya hukum banding adalah suatu upaya yang diajukan olehTerdakwa / Penasihat Hukumnya dan atau Jaksa Penuntut Umum terhadapsuatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim yang mengadili perkaratersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidak sependapat denganputusan Hakim tersebut. sisa tahun 2015 ada 1 perkara banding dan untuktahun anggaran 2016 telah terdaftar dikepaniteraaan Pengadilan NegeriPrabumulih berjumlah 17 perkara yang dimohonkan banding. Terhadapperkara-perkara yang dimohonkan tersebut oleh kepaniteraan pidana telahdikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang. sehingga pencapaian targettercapai.
No Perkara Sisa 2015 Masuk 2016 Sisa 2016
1 Banding 1 17 72 Kasasi 1 4 53 Peninjauan Kembali 0 0 0
0
2468
1012141618
Sisa 2015 Masuk 2016 Sisa 2016
BandingKasasiPK
b) Banding (untuk perkara Perdata)
Upaya hukum banding adalah suatu upaya yang diajukan oleh parapihak baik Penggugat / Tergugat atau melalui kuasa Hukumnya terhadapsuatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim yang mengadili perkaratersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidak sependapat denganputusan Hakim tersebut. Sisa tahun 2015 sebanyak 0 perkara banding danuntuk tahun anggaran 2016 telah terdaftar dikepaniteraaan PengadilanNegeri Prabumulih berjumlah 5 perkara yang dimohonkan banding.Terhadap perkara-perkara yang dimohonkan tersebut oleh kepaniteraanperdata telah dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang. sehinggapencapaian target tercapai.
c) Kasasi (untuk perkara Pidana)
Upaya hukum Kasasi adalah suatu upaya yang diajukan olehTerdakwa atau melalui Penasihat Hukumnya dan atau Jaksa PenuntutUmum terhadap suatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim padaPengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut dengan alasan yangpada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim tersebut. Sisatahun 2015 sebanyak 1 perkara dan Untuk tahun anggaran 2016 telahterdaftar dikepaniteraaan Pengadilan Negeri Prabumulih berjumlah 4perkara yang dimohonkan kasasi. Terhadap perkara-perkara yangdimohonkan tersebut dengan jumlah keseluruhan 5 perkara, olehkepaniteraan Pidana telah dikirim kepada Mahkamah Agung RI. masihpada akhir tahun anggaran 2016 masih ada sisa perkara Kasasi Pidanasebanyak 6 berkas perkara.
Sisa Perkara2015
Perkara Masuk2016
Putus Perkara 2016 Sisa Perkara
1 4 - 5
Total Sisa Perkara Kasasi 2016 5
d) Kasasi (untuk perkara perdata)
Upaya hukum Kasasi adalah suatu upaya yang diajukan olehPenggugat / Tergugat atau melalui kuasa Hukumnya terhadap suatuperkara yang sudah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri yangmengadili perkara tersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidaksependapat dengan putusan Hakim tersebut. Sisa tahun 2015 sebanyak 0perkara dan Untuk tahun anggaran 2016 telah terdaftar dikepaniteraaanPengadilan Negeri Prabumulih berjumlah 4 perkara perkara yangdimohonkan kasasi. Terhadap perkara-perkara yang dimohonkan tersebutdengan jumlah keseluruhan nihil perkara, oleh kepaniteraan perdata telahdikirim kepada Mahkamah Agung RI. Yang putus sebanyak 1 perkarasehingga masih pada akhir tahun anggaran 2016 masih ada sisa perkaraKasasi Perdata sebanyak 3 berkas perkara.
Sisa Perkara2015
Perkara Yangdidaftarkan
Putus Perkara 2016 Sisa Perkara
0 4 1 3
Total Sisa Perkara Kasasi 2016 3
e) Peninjauan Kembali (untuk perkara pidana)
upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luarbiasa adalah suatu upaya yang diajukan oleh Terdakwa atau melaluiPenasihat Hukumnya dan atau Jaksa Penuntut Umum terhadap suatuperkara yang sudah diputus oleh Hakim pada Mahkamah Agung yangmengadili perkara tersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidaksependapat dengan putusan Hakim tersebut dan perkara tersebut telahberkekuatan hukum tetap (BHT). sisa tahun 2016 sebanyak nihil berkasperkara dan Untuk tahun anggaran 2016 telah terdaftar dikepaniteraaanPengadilan Negeri Prabumulih berjumlah nihil perkara yang dimohonkanPeninjauan Kembali Terhadap perkara-perkara yang dimohonkan tersebutdengan jumlah keseluruhan nihil perkara, oleh kepaniteraan Pidana telah
dikirim kepada Mahkamah Agung RI. Yang pada putus sebanyak nihilperkara sehingga pada akhir tahun anggaran 2016 masih ada sisa perkaraPeninjauan Kembali Pidana sebanyak nihil berkas perkara
Sisa Perkara2015
Perkara Masuk2016
Putus Perkara 2016 Sisa Perkara
- - - -
Total Sisa Perkara Kasasi 2015 -
f) Peninjauan Kembali (untuk perkara perdata)
upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasaadalah suatu upaya yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat /Tergugat atau melalui kuasa Hukumnya terhadap suatu perkara yangsudah diputus oleh Hakim pada Mahkamah Agung RI yang mengadiliperkara tersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidak sependapatdengan putusan Hakim tersebut dan perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap. Untuk tahun anggaran 2016 telah terdaftar dikepaniteraaanPengadilan Negeri Prabumulih berjumlah “NIHIL” dan Peninjauan Kembaliyang terdaftar ditahun 2015 belum putus nihil perkara oleh MahkamahAgung RI
Sisa Perkara2015
Perkara Masuk2016
Putus Perkara 2016 Sisa Perkara
- - 2 -
Total Sisa Perkara Kasasi 2016 -
3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Negeri Prabumulih telah tidakmendapat penambahan CPNS, akan tetapi ketua pengadilan Prabumulihmengangkat 1 Jurusita dan 1 Panitera Muda Perdata, sedangkan untukdiklat-diklat yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, PengadilanNegeri prabumulih selalu mengirimkan pegawai yang berkompeten sesuaidengan bahan diklat tersebut.
4. PENINGKATAN AKSESBILITAS MASYARAKAT TERHADAPPERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
Pidana (khusus, Pidana, Biasa)
Prosentase 100 %, Pengadilan Negeri Prabumulih telahmenggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau CaseTracking System (CTS) mulai dari pertengahan tahun 2012 (CTS Versi 1),pada akhir tahun 2013 Pengadilan Negeri Prabumulih mulai menggunakanCTS Versi 2 dan pada pertengahan tahun 2015 menggunakan CTS Versi3.01 yang lebih komplek ketimbang versi sebelumnya. Penggunaan CTSpada dasarnya memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakatuntuk mengetahui perkara yang sedang di tangani oleh suatu pengadilannegeri seperti informasi mengenai jadwal sidang, tahapan persidangan,hingga putusan dari suatu perkara dapat dengan mudah diakses olehmasyarakat, baik yang datang langsung ke kantor Pengadilan NegeriPrabumlih melalui meja Informasi (Deskinfo) ataupun melaui websitePengadilan Negeri Prabumulih (www.pn-prabumulih.go.id).
Dikarenakan penggunaan CTS pada pengadilan negeri prabumulihbaru aktif pada pertengahan tahun 2013 maka data-data yang terdapatdalam CTS pengadilan negeri prabumulih hanya perkara-perkara yangterdaftar mulai dari bulan juni 2013 hingga akhir tahun 2016.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
SASARAN STRATEGIS PENYERAPAN ANGGARAN :
1. Program dukungan manejemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya pada Mahkamah Agung RI
Prosentase 101,54 %, item ini yang peruntukkannya sebagai belanjapegawai dan barang dari pagu Rp. 3.614.049.000,- (tiga milyar enam ratusempat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah)
Berhubung hal tersebut,untuk realisasi penyerapan anggaranProgram dukungan manejemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya padaMahkamah Agung RI sampai akhir tahun anggaran telah terealisasisebesar Rp.3.669.811.482 (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilanjuta delapan ratus sebelas ribu empat ratus delapan dua rupiah) atausebesar (101,54%)
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RIProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah
Agung RI dengan Pagu sebesar Rp. 317.000.000 (tiga ratus tujuh belas jutarupiah) jumlah ini yang peruntukkannya sebagai belanja modal berupa :
- Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik dan Internet PaguRp 110.000.000 ( seratus sepuluh juta rupiah)
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi PaguRp 86.000.000 ( delapan puluh enam juta rupiah)
- Pengadaan Peralatan dan Fasilaitas Perkantoran PaguRp 121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah)
Penyerapan belanja modal Pengadilan Negeri Prabumulih sudah mencapai
target karena dari pagu sebesar sebesar Rp. 317.000.000 (tiga ratus tujuh
belas juta rupiah) sudah terserap sebesar Rp. 317.000.000 (tiga ratus tujuh
belas juta rupiah) dan tidak menyisakan anggaran
PAGU Terserap Sisa
Rp. 317.000.000 Rp. 317.000.000 Rp. 0
BAB IVPENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )Pengadilan Negeri Prabumulih pada dasarnya merupakan bentukpertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telahditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ( Inpres )nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2014 mem ua tlaporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih selama kurunwaktu tahun 206 yang dituangkan menjadi 4 target sasaran dan 9indikator kinerja.
Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerjaPengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014 telah berjalan dengan baikmeskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalampelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2014 tentunya masihperlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat meresponsetiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin Negeri.
Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atausasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semuapihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakancerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukungoleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilanyang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Prabumulih antaralain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunyamembawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yangdiberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapaitersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepadasemua pihak yang berperan serta didalamnya.
Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dansasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atauhambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal
tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsungdicari jalan keluar atau solusinya. Kendala yang sering ditemui diPengadilan Negeri Prabumulih diantaranya perkara yang masuk padabulan Desember terkadang sangat banyak sehingga menghambatpencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, begitu jugadengan proses penanganan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakatyang masuk bulan Desember juga ikut mempengaruhi target capaianyang ditentukan. Untuk informasi perkara yang diputus pada dasarnyasetiap bulan selalu di perbaharui baik di website maupun dikomputer meja informasi akan tetapi untuk mengunggah putusanke direktori putusan Pengadilan Negeri Prabumulih diperlukankesinambungan proses kerja yang baik dari panitera penggantisebagai pengetik putusan, kepaniteraan hukum sebagai pengeloladata dan informasi serta petugas pengunggah yang mengunggahputusan tersebut, dan harapan ini akan di wujudkan pada tahun 2016.
B. Saran
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai
instrument control yang objektif dan transpraran dalam
mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber
daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
--------------------------------
TIM PENYUSUN LAKIP :PELINDUNG:
SAID HUSEIN, SH.
KOORDINATOR :
MUHAMMAD HADLI,SH
SEKRETARIS :
PATRA SUKMA,S.Kom,SH,MH,.
ANGGOTA :
1. HARMAIN, SH
2. SITI MASUITOH,SH, MH
3. HENDRI KUSTIAN, SH
4. FERRY IRAWAN,SH, MH
5. KEMAS HENDRA,S.Kom
6. M.KAMIL SETIADI, ST
7. M. DZIA ULHAQ, SE
OPERATOR :
1. MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH
2. RIZKI JUMADI AKBAR A.Md
3. NOVA PARAMITHA, SH
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJAPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : PATRA SUKMA, S.KOM.,SH.,MH
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : SAID HUSEIN, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak KeduaPihak.
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan targetkinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai targetkinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumenperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan percapaian target kinerja tersebutmenjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian inidan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberianpenghargaan dan sanksi.
Prabumulih Januari 2017Ketua Pengadilan Negeri PrabumulihPihak Kedua
SAID HUSEIN, SHNIP. 197207281992031001
SekretarisPengadilan Negeri PrabumulihPihak Pertama
PATRA SUKMA, S.KOM.,SH.,MHNIP. 197907092009041002
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIHJalan Jendral Sudirman km.12 Prabumulih
Telpon/Fax (0713) 321292Website : http://www.pn-prabumulih.go.id
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
NO KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnyapenyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
Perbandingan antara mediasi yangdisepakati dengan jumlah mediasiyang diterima dan menjadi perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian
Perbadingan antara mediasi ygdiproses dengan jumlah mediasi ygmenjadi akta perdamaian.
Hakim Mediasi
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan
Perbandingan sisa perkara yangdiselesaikan dengan sisa perkarayang harus diselesaikan
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awaldanperkara yang masuk)
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan dengan perkarayang harus diselesaikan dalam waktumaksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan lebih dari 6 bulan denganperkara yg diselesaikan dalam waktukurang dari 6 bulan.
Hakim MajelisPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
2. Peningkatanaksepbilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:
Jumlah upaya hukum selama tahunberjalan (Un) dibagi jumlah upayahukum tahun lalu (un-1) dibagi upayahukum tahun lalu (un-1)dikali seratus
Hakim Majelis Laporan Bulanandan LaporanTahunan
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
persen
3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yangdiajukan Kasasi dan PK yang lengkap(terdiri dari bundel A dan B) denganjumlah berkas yang diajukan Kasasidan PK
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkarayang diterima Kepaniteraan denganberkas perkara yang didistribusikan keMajelis
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan parapihak
Perbandingan antara berkas putusandengan relas putusan yangdisampaikan ke para pihak tepatwaktu.
Panitera/Sekretarisdan Juru Sita
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Prosentase penyitaan tepatwaktu dan tempat
Perbandingan antara permohonanpenyitaan dengan pelaksanaanpenyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera/Sekretarisdan Juru Sita
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
Perbandingan ratio Majelis Hakimdibandingkan dengan perkara masuk
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yangdiselesaikan dengan perkarapredeoyang masuk
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara zetting plaat
Perbandingan perkara yang dibawa kelokasi zetting plaat dengan jumlahperkara yang diselesaikan secarazetting plaat
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusan perkaratindak pidana korupsi yangditayangkan di wibe site denganjumlah perkara tindak pidana korupsiyang tidak ditayangkan
Kepanitera/Kesekretariatan
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan.
Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdatayang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdata yangditindaklanjuti (dieksekusi) denganperkara perdata yang belumditindaklanjuti (dieksekusi)
Ketua Pengadilan& Pan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
6. Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenai perilakuaparatur peradilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlah pengaduanyang dilaporkan
Ketua Pengadilan& Pan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenai perilakuaparatur peradilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlah pengaduanyang dilaporkan
7. Peningkatansaranaprasaran
Persentase pekerjaanyang bisa diselesaikan
Perbandingan jumlah pekerjaanyang telah terselesaikan
Panitera/Sekretaris
LaporananTahunan
8. Pengoptimalanpenyerapananggaran
Persentase penyerapananggaran
Perbandingan antara anggaranyang ada dengan anggaranyang diserap
Panitera/Sekretaris
LaporanBulanandanLaporanTahunan
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih dapat memenuhi
butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya penyelesaianperkara.
e. Persentase mediasi yang
diselesaikan
f. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan.
g. Persentase perkara yang
diselesaikan.
h. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:
100%
100%
90%
90%
100%
100%
90%
90%
100%
100%
90%
90%
100%
100%
90%
90%
100%
100%
90%
90%
Peningkatan aksebilitas
putusan Hakim.
Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara.
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
a. Persentase berkas yang diajukankasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregisterdan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktudan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara.
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zetting
80%
95%
95%
100%
100%
80%
95%
95%
100%
100%
80%
95%
95%
100%
100%
80%
95%
95%
100%
100%
80%
95%
95%
100%
100%
Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
plaat.
c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus.
a. Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
90%
90%
100%
100%
0%
90%
90%
100%
100%
0%
90%
90%
100%
100%
0%
90%
90%
100%
100%
0%
90%
90%
100%
100%
0%
peradilan (acces to justice)
Peningkatan penyelesaian
perkara.
Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
90%
90%
100%
100%
92%
90%
100%
100%
95%
90%
100%
100%
98%
90%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
Meningkatnya kualitas
pengawasan.
RENCANA KINERJAPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
TAHUN 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100%b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%c. Persentase perkara yang diselesaikan 90%d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan90%
2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
80%95%95%
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi danPK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuanrelaas putusan tepat waktu, tempat dan parapihak
90%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 90%e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara zetting plaat0%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yangmenarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara on line dalam waktu maksimal1 hari kerja sejak diputus.
80%
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
90%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.
100%
7 Peningkatan saranaprasarana
a. Persentase pekerjaan yang bisa diselesaikan 100%
8 Pengoptimalan penyerapananggaran
a. Persentase penyerapan anggaran 100%
Prabumulih Januari 2017
SEKRETARISPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
PATRA SUKMA, S.KOM.,SH.,MHNIP.197907092009041002
PENETAPAN KINERJAPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
TAHUN 2017
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
e. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100%f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%g. Persentase perkara yang diselesaikan 90%h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan90%
2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
80%95%95%
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PKyang disampaikan secara lengkap
100%
g. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempat dan para pihak
90%
i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 90%j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara zetting plaat0%
f. Persentase (amar) putusan perkara (yangmenarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara on line dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.
80%
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
90%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
b. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
100%
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.
100%
7 Peningkatan saranaprasarana
c. Persentase pekerjaan yang bisa diselesaikan 100%
8 Pengoptimalan penyerapananggaran
c. Persentase penyerapan anggaran 100%
Jumlah Anggaran kegiatan Rp. 3.914.169.000 ( Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Belas JutaSeratus Enam Puluh Sembilan Ribu Ribu Rupiah)
Prabumulih Januari 2017
KETUA SEKRETARISPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
SAID HUSEIN, SH PATRA SUKMA S.KOM.,SH.,MHNIP. 197207281992031001 NIP.197907092009041002
top related