3. hukum perjanjian & perjanjian kerja

3. HUKUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW).

UNSUR dlm PERJANJIAN

1. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

UNSUR dlm PERJANJIAN

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

UNSUR dlm PERJANJIAN

3. Mengikatkan dirinya Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

SYARAT SAH-NYA PERJANJIAN (Psl. 1320 BW) • Kesepakat dari mereka yang

mengikatkan dirinya; • Kecakapan untuk membuat

perikatan; • Suatu pokok persoalan tertentu; • Suatu sebab yang tidak terlarang.

SEPAKAT Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan

Cakap untuk Membuat Perikatan Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan : 1. Orang-orang yang belum dewasa 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 3. Orang-orang perempuan, namun berdasarkan fatwa

Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap.

Suatu Pokok Persoalan Tertentu Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian

Suatu Sebab atau Causa yang Halal Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Batalnya Perjanjian • Syarat pertama dan kedua adalah bersifat

subyektif, dan bila terjadi pelanggaran maka pada perjanjian “dapat dibatalkan”;

• Syarat ketiga dan keempat adalah bersifat obyektif, dan bila tidak dipenuhi maka pada perjanjian “batal demi hukum”.

Akibat Perjanjian Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang.

Berakhirnya Perjanjian • Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu

tertentu; • undang-undang menentukan batas berlakunya

perjanjian; • para pihak atau undang-undang menentukan

bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;

• putusan hakim; • tujuan perjanjian telah tercapai; • dengan persetujuan para pihak.

HUBUNGAN KERJA & PERJANJIAN KERJA

HUBUNGAN KERJA hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

PERJANJIAN KERJA

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Bentuk Perjanjian Kerja

•Lisan; •Tertulis.

Isi Perjanjian Kerja (tertulis) : 1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 3. jabatan atau jenis pekerjaan; 4. tempat pekerjaan; 5. besarnya upah dan cara pembayarannya; 6. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban

pengusaha dan pekerja/buruh; 7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Dasar Pembuatan Perjanjian Kerja : • kesepakatan kedua belah pihak • kemampuan atau kecakapan melakukan

perbuatan hukum • adanya pekerjaan yang diperjanjikan • pekerjaan yang diperjanjikan tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jenis Perjanjian Kerja • Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu

Tertentu (PKWT); • Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tidak

Tertentu (PKWTT)

PKWT • Perjanjian kerja antara pekerja/buruh

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

• Harus dibuat secara tertulis, bila tidak maka secara hukum menjadi PKWTT;

• Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja

• Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG

PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

• didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu • dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun • Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan

dalam PKWT sebagaimana dimaksud dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan

• harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG

PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

• karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT, dan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja

• Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha

• Para pihak dapat mengatur lain tentang tenggang waktu diatas tetapi harus dituangkan dalam perjanjian.

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN • Pekerjaan yang bersifat musiman adalah

pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca;

• hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu

• Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN • Bila PKWT berdasar memenuhi pesanan, maka

hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan

• tidak dapat dilakukan pembaharuan

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU • untuk pekerjaan yang berhubungan dengan

produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

• hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun

• tidak dapat dilakukan pembaharuan.

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS • Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang

berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran

• pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

• Bila pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT

• wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.

Pencatatan PKWT • PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatangan

• Untuk perjanjian kerja harian lepas, maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT • PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia

dan huruf latin • Melanggar persyaratan khusus jenis pekerjaan

yang diijinkan untuk PKWT • Tenggang waktu pembaharuan PKWT tidak

sesuai dengan ketentuan

PKWTT • Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja

paling lama 3 (tiga) bulan. • Dalam masa percobaan kerja, pengusaha

dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

PKWTT

Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

ISI SURAT PENGANGKATAN :

• nama dan alamat pekerja/buruh; • tanggal mulai bekerja; • jenis pekerjaan; dan • besarnya upah.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA • pekerja meninggal dunia; • berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; • adanya putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; • adanya keadaan atau kejadian tertentu

yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

TERIMA KASIH