Istilah perjanjian sebenarnya tidak dikenal dalam KUH Perdata, yang ada ialah perikatan atau verbintenis (Pasal 1233) dan persetujuan atau overeenkomst (Pasal 1313). Beberapa ahli hukum juga berpendapat dalam menggunakan istilah-istilah tersebut. Di Indonesia istilah verbintenis diterjemahkan dalam tiga arti, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian. Sedangkan istilah overeekomst diterjemahkan dalam dua arti, yaitu perjanjian dan persetujuan (Konsiden, 199:2).

Jika menggunakan Pasal 1313 KUH Perdata, batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih meningkatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pembagian perjanjian (konsidin, 1999:22) menurut Pasal 1601 KUH Perdata adalah:

1.Perjanjian untuk Melaklukan Jasa-Jasa Tertentu2.Perjanjian Kerja3.Perjanjian Pemborong Kerja

Dari ketiga macam perjanjian di atas dalam konteks materi hukum ketenagakerjaan yang akan dibahas adalah perjanjian kerja.

Untuk syahnya sebuah perjanjian kerja, maka pembuatannya harus memenuhi syarat material (pasal 52, 55, 58, dan 60 Undang-undang No. 13 Tahun 2003) dan syarat formil (pasal 54 dan 57 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003)

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 secara materill perjanjian kerja dibuat atas dasar:1.Kesepakatan kedua belah pihak;2.Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;3.Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan4.Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertibahn umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walau tidak ada satu pun peraturan yang mengikat tentang bentuk dan isi perjanjian, karena dijamin dengan adanya ”asas kebebasan berkontrak” yakni suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam Pasal 11338 ayat 1 KUH Perdata, dengan memperhatikan Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata di samping Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

Yaitu perjanjian antara seseorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang di perjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (disentverhoeding), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (Subekti, 1995:58).  Perjanjian kerja menurut pasal 1601a KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, meningkatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu hukum dengan upah selama waktu tertentu. Selanjutnya Shamad (1995:55) berpendapat bahwa: ”Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama.”  Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa:”Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaray-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Mencermati uraian di atas, maka unsur hubungan kerja terdiri atas para pihak seabgai subjek (pengusaha dan pekerja/buruh), perjanjian kerja, adanya pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian, landasan hubungan kerja adanya perjanjian kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan).

Sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa di dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan kerja adalah empat unsur penting yaitu:1.Adanya pekerjaan (pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang)2.Adanya upah (pasal 1603 p KUH Perdata)3.Adanya perintah orang lain (pasal 1603 b KUH Perdata)4.Terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum, sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu pengusahan dan pihak pekerja/buruh.

  Hak adalah suatu peranan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Karenanya, jika hak dilanggar, tidak berakibat sanksi apa pun bagi pelakunya. Sedangkan kewajiban adalah suatu peranan yang harus atau tidak harus dilakukan oleh subjek hukum. Karenanya, jika kewajiban dilanggar, berakibat sanksi bagi setiap pelakunya. Dalam kontek hubungan kerja, kewajiban para pihak berlangsung secara timbal baliknya ”kewajiban pengusaha hak pekerja/buruh:, dan sebaliknya ”kewajiban pekerja/buruh hak pengusaha.” untuk itu jika terjadi pelanggaran kewajiban yang telah diatur peraturan undang-undangan atau perjanjian kerja, masing-masing pihak dapat menuntut pihak lainnya.

Kewajiban Pekerja/buruh1.Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603)2.Melaksanakan pekerjaan sendiri tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa izin dari pengusaha (Pasal 1603a)3.Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasal 003b)4.Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah/tempat majikan bila pekerja tinggal disana (Pasal 1603c)5.Melaksanakan tugas dan kewajiban secara layak (Pasal 1603d)6.Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1603w)7.Kewajiban lainnya yang dimuat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dengan syarat tidak melanggar 3 hal seperti diatur Pasal 1337 KUH Perdata

Berikut diuraikan beberapa kewajiban para pihak dalam hubungan kerja menurut KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

 Kewajiban Para Pihak Berdasarkan KUH Perdata

Kewajiban Pengusaha1.Membayar upah kepada buruh (Pasal 1602)2.Mengatur pekerjaan dan tempat kerja (Pasal 1602u, v, w, dan y)3.Memberikan cuti/libur (Pasal 1602x)4.Mengurus perawatan/pengobatan buruh (Pasal 16022 x)5.Memberikan surat keterangan (1602 z)6.Kewajiban lainnya yang dimuat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dengan syarat tidak melanggar 3 hal seperti diatur Pasal 1337 KUH Perdata. 

Mengenai pengelompokan perjanjian kerja tampaknya sangat beragam hal ini bergantung dari presepsi mana para ahli memandangnya. Disamping itu, perjanjian kerja selalu berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan dankebutuhan masyarakat sehingga berpengaruh dalam pengelompokannya.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Inodonesia (2003:14-25) membagi perjanjian kerja menjadi dua jenis, yaitu:a. Berdasarkan waktu berlakunya:

1. Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu (KKWTT); dan

2. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu(KKWT)b. Perjanjian kerja lainnya:

1. Perjanjian pemborong pekerjaan2. Perjanjian kerja bagi hasil3. Perjanjian kerja laut4. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa.

 Secara yuridis maupun empiris, perjanjian kerja dapat

dibagi dalam empat kelompok, yaitu berdasarkan bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, status perjanjian, dan pelaksanaan pekerjaan.

Secara yuridis maupun empiris, perjanjian kerja dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu berdasarkan bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, status perjanjian, dan pelaksanaan pekerjaan. a. Berdasarkan bentuk perjanjian kerja Berdasarkan bentuknya, perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam (pasal 51 ayat (1) undang-undang Nomor 13 tahun 2003) yaitu:

1. Perjanjian kerja secara tertulis2. Perjanjian kerja secara lisan (tidak tertulis)

b. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)b. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)

c.Berdasarkan status perjanjian kerja Berdasarkan status perjanjiannya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Perjanjian kerja tidak tetap2. Perjanjian kerja tetap

d. Berdasarkan pelaksanaan pekerjaan

Secara yuridis pengelompokan perjanjian kerja berdasarkan pelaksanaan pekerjaan mengacu pada ketentuan Pasal 64 sampai 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Menyebutkan bahwa:

”Perusahaan dapat menyerahkan seabgaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”Pengelompokan perjanjian kerja berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:1. Dilakukan sendiri oleh perusahaan2. Diserahkan kepada perusahaan lain (outsourcing) a. Perjanjian pemborongan pekerjaan, dan b. Perjanjian jasa pekerja/buruh.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang mempunyai unsur pekerjaa, upah dan perintah.

”Suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian, di antara dua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, di suatu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah”. (Soepomo, 1987: 1)

Husni dalam Aksin (1993: 51) berpendapat bahwa hubungan kerja ialah:

“Hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan uah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah”.

1. Pengusaha dilarang memperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 terhadap pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari delapan belas tahun (pasal 76 ayat (1)).

2. Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya, baik bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai jam 07.00 (pasal 76 ayat (2))

3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan jam 07.00 (pasal 76 ayat (3) Wajib :• Memberikan makanan dan minuman bergizi • Menjaga kesusilaan dankeamanan selama di tempat kerja

4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan anterjemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 (Pasal 76 ayat (4)).

5. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid measakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bkerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid (Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003)

6. Pekejra/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003)

7. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003)

8. Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003).

 Sebagai tindak lanjut Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan telah diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.