i

ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DALAM KAWASAN CAGAR ALAM

TANJUNG PANJANGDI KABUPATEN POHUWATO

(The Conversion of Mangrove Forest in the Conservation Area in

Tanjung Panjang of Pohuwato Regency)

DI SUSUN OLEH

ERIK KALAHA

P3600212057

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

ii

iii

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ERIK KALAHA

NIM : P3600212057

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ALIH

FUNGSI HUTAN MANGROVE DALAM KAWASAN CAGAR ALAM

TANJUNG PANJANG DI KABUPATEN POHUWATO” adalah benar-

benar karya saya sendiri, hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut

diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak benar,

maka saya bersedia menerima sanksi akademik atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2015

Yang membuat pernyataan

Erik kalaha

iv

ABSTRAK

Erik Kalaha, Alih Fungsi Hutan Mangrove Dalam Kawasan CagarAlam Tanjung Panjang (dibimbing oleh Abrar Saleng dan Sri SusyantiNur)

Penelitian ini bertujuan Mengetahui pengaruh Penerapan UU No.32 tahun 2004 tentangOtonomi Daerah terhadapSumberDayaAlam.Mengetahui status hukumpenguasaanlahan dikawasanhutanCagarAlamTanjungPanjang dan mengetahui upayapemerintah daerah dalammengendalikanalihfungsihutan mangrove dikawasanCagarAlamTanjungPanjang.

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah sosioyuridis. Penelitianini menggunakan pendekatan berdasarkan undang-undang dan aturanyang berlaku. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studidokumen.

Hasil penelitian menunjukkanbahwapemerintahdaerahmenyelenggarakanurusanpemerintahan telahmenerapkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sesuaidengan kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang ditentukan olehUU berdampak negatif terhadap pengurusan Sumber DayaAlam.Penguasaan hutan yang berada dalam kawasan Cagar AlamTanjung Panjang Statusnya ilegal karena tidak memiliki izin daripemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa.Upayapemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi hutan Cagar AlamTanjung Panjang belum maksimal karena kurangnya sarana danprasarana dalam menunjang pengawasan tehadap kawasan Cagar AlamTanjung Panjang.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam, Tanjung Panjang.

v

ABSTRACT

ERIK KALAHA. The Conversion of Mangrove Forest in the Conservation

Area in Tanjung Panjang of Pohuwato Regency (supervised by Abrar

Saleng and Sri Susyanti Nur).

The study aims to investigate the effect of the application of lawNo.

32 of 2004 of regional autonomy on natural resouces, reveral the legal

status of the ownership of land in the consevation area of Tanjung

Panjang, and describe the local government’s effort in controlling the

conservation of mangrove forest into a cultivated area.

It is a socioyuridis study making use of the current iwaas and

regulation. The data were collected by meansof interview, observation

and documentary study.

The study indicates that the regional government has applited Law

No 32 of 2004 of regional autonomy to manage its own affairs in line with

its authority unless the government affairs which according to this law

have a negtive effect on the management of natural resources. Fish pond

businesses dwelling within the conservation area of Tanjung Panjang

have an illegal status due to the absence of permit from the regional and

village government. The regional government’s endeavour to control the

conservation of forest in the conservation area of Tanjung Panjang is not

optimal due to the limited infrastructur and facilitiesin supporting the

supervision of such area Tanjung Panjang.

Keywords: regional autonomy, natural resources, conservation area of

Tanjung Panjang.

vi

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Subhanahu wata’ala. Kita panjatkan puji

syukur kepada-Nya, hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan dan

ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kejahatan diri kami dan

keburukan amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka

tiada yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang dia sesatkan,

maka tidak ada seorangpun yang mampu memberikannya petunjuk.

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis,

terutama waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat merampungkan

Tesis yang berjudul “ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DALAM

KAWASAN CAGAR ALAM TANJUNG PANJANG DI KABUPATEN

POHUWATO”

Mengingat pentingnya penulisan ini terutama bagi penulis dalam

menempuh ujian akhir Strata Dua, maupun bagi mahasiswa lainnya

sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum

Kehutanan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan rasa

hormat kepada yang tercinta kedua orang tua penulis ayahanda Silahudin

Kalaha dan ibunda Hadidjah Abd Rahman yang telah memberikan kasih

vii

sayang tak terhingga kepada penulis dan selalu menghanturkan doa yang

tulus disetiap sujudnya demi kebaikan penulis. Penulis bersyukur atas

karunia Allah S.W.T yang telah menitipkan penulis pada kedua sosok

yang menjadi teladan dan panutan disetiap kehidupan penulis. Insya Allah

penulis dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kebahagiaan mereka

berdua kelak didunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari meskipun maksimalnya usaha seseorang, pasti

tidak akan lepas dari kelalaian dan kesempurnaan, sehingga dengan

kehendak Allah yang telah memberikan kemudahan melalui petunjuk dan

arahan dari Komisi Penasihat serta pihak yang telah memberikan kritikan

maupun masukan yang membangun sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis

menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta rasa hormat penulis

kepada: Komisi Penasihat tesis yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng,

S.H., M.H. dan ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Ketua dan

Anggota Penasihat, atas perhatian, kesabaran, bimbingan, pemberian

ilmu, arahan serta motivasi yang diberikan, semoga Allah membalas

ketulusan hati dengan hal yang lebih baik.

Terima kasih kepada Komisi Penguji ibu Prof. Dr. Farida Patittingi,

S.H., M.Hum., Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., dan bapak Dr.

Syamsudin Muchtar, S.H., M.H., atas waktu, perhatian, arahan serta

masukan yang sangat berharga demi menyempurnakan tesis ini, semoga

viii

Allah S.W.T selalu mencurahkan kesehatan sehingga bisa memberikan

banyak manfaat pada mahasiswa kedepan.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan

kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, besertaWakil

Dekan I, Wakil Dekan II serta Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., Selaku Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin,

beserta staf Ibu Eppy dan Pak Aksa, atas segala bantuan dan

dukunganyang diberikan selama pendidikan di Pasca Sarjana

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan

mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi

penulis;

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Pohuwato, Kepala

Dinas Kehutan Pertambangan dan Energi Kab. Pohuwato, Japesda

dan MMF ( mangrove for the future) Provinsi Gorontalo terima kasih

atas waktu dan kerja samanya, baik dengan memberikan data,

saran dan masukan selama melakukan penelitian.

ix

6. Saudari penulis Rahmawaty Kalaha, S.Ip dan kakak ipar Ramli

Pakeu, S.Ip yang menjadi teladan dan motivator bagi penulis untuk

bisa menjadi seseorang yang lebih baik dunia dan akhirat. Semoga

kalian semua selalu dilimpahkan kesahatan oleh Allah S.W.T;

7. Zihan Varelina Septiany Pakeu, Dwi Febyansyah Pakeu ponakan

penulis yang setiap hari memperdengarkan suara lucunya demi

memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin, khususnya angkatan 2012 yang selalu

memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini, semoga kita semua akan sukses

kedepannya;

9. Terima kasih kepada kawan Gerta Silamba S.H. M.Kn, Randi

Tampake S.H. M.Kn, Risko Monoarfa S.H, M.Kn, Abdi Triana

Rachman S.H, M.Kn, Kasim Abdul Hamid S.Hi. M.H. Danil Gonci

S.H. M.Kn. Irwanto S.H, M.Kn, Nurhaedah Hasan S.H, M.Kn. Nur

Alamsyah S.H, M.Kn. Khusnul Khatimah Abrar S.H, M.Kn. Lucky

Walo S.H, M.Kn. Andi Malombasi S.H, M.Kn, Fitri Ayuningsi

S.H.,M.Kn. Dr. Muhammad Fitriadi S.H., M.H Dan kawan-kawan

yang tidak sempat disebutkan namanya.

10.Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan

2011.

x

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada tesis ini

sehingga membutuhkan masukan dalam menyempurnakan dari segala

sisi, dan sangat diharapkan saran-saran membangun dari dosen maupun

pembaca lainnya baik ditinjau dari segi teknis penulisan maupun substansi

penulisannya.

Akhirnya sebagai penutup penulis mengucapkan Alhamdulillahi

Rabbil’alamin.

Makkassar, mei 2015

Penulis

Erik Kalaha

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................ ii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS…………………………………….. iii

ABSTRAK ........................................................................................ iv

ABSTRACK...................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................ vi

DAFTAR ISI...................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN.............................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah .............................................. 1B. Rumusan Masalah........................................................ 7C. Tujuan Penelitian ......................................................... 7D. Manfaat Penelitian ....................................................... 8E. Orisinalitas Penelitian .................................................. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...................................................... 10

A. Hukum Kehutanan ....................................................... 101. Pengertian Hukum kehutanan................................. 102. Kedudukan Hukum Kehutanan Dalam Sistem

Hukum Indonesia...................................................... 113. Asas dan Tujuan Hukum Kehutanan........................ 124. Tinjauan Umum Tentang Hutan ............................... 16

B. Pelestarian Hutan Magrove ........................................... 351. Pengertian Mangrove.............................................. 352. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove ...................... 373. Ekosistem Mangrove ............................................... 404. Tambak ................................................................... 41

C.Peran Pemerintah dan Masyarakat ................................. 43D.Otonomi Daerah .............................................................. 47E. Landasan Teori............................................................... 53F. Kerangka Pemikiran........................................................ 56G. Definisi Operasional ....................................................... 57

BAB III METODE PENELITIAN..................................................... 59

A. Tipe Penelitian.............................................................. 59

xii

B. Lokasi Penelitian ......................................................... 59C. Jenis dan Sumber Data ............................................... 59D. Populasi dan Sampel .................................................... 60E. TeknikPengumpulan Data ............................................ 61F. Teknik Analisis Data...................................................... 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................... 62

A. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Pohuwato 62

B. Penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang OtonomiDaerah terhadap Sumber Daya Alam.......................... 68

C. Status Hukum Penguasaan Hutan di Kawasan CagarAlamTanjung Panjang.................................................. 81

D. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan AlihFungsi Hutan Mangrove di Kawasan Hutan Cagar AlamTanjung Panjang.......................................................... 100

BAB V PENUTUP........................................................................ 123

A. Kesimpulan ............................................................... 123B. Saran ........................................................................ 125

DAFTARPUSTAKA.......................................................................... 127

LAMPIRAN ....................................................................................... 130

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang

dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang

dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat

manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara

optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling

luas dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta

masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya

dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri

pengolahan kayu. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna yang

kelimpahannya tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang

sama. Bahkan sampai sekarang hampir setiap ekspedisi ilmiah yang

dilakukan di hutan tropis Indonesia selalu menghasilkan penemuan

species baru.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dalam bentuk

negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau dan panjang garis

pantai lebih dari 81.000 km, serta letaknya yang sangat startegis di antara

2

dua benua dan dua samudra yang dilalui garis khatulistiwa (ekuator).

Selain itu, Indonesia memiliki sumberdaya laut dan pesisir yang melimpah

di seluruh wilayah sekitar garis pantai Indonesia, baik hayati maupun

nonhayati. Salah satu sumberdaya laut dan pesisir yang terdapat di

Indonesia adalah ekosistem hutan mangrove yang berada hampir di

setiap wilayah pesisir dan garis pantai Indonesia.1

Mangrove merujuk pada jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dan

berkembang secara maksimal dalam kondisi dimana terjadi

penggenangan dan sirkulasi air permukaan (air asin dan air tawar) yang

menyebabkan pertikaran dan pergantian sedimen secara terus menerus.

Mangrove juga dapat tumbuh pada berbagai macam substrat (tanah

berpasir, tanah lumpur, lempung, tanah berbatu, dan sebagainya) yang

bergantung pada proses peruntukan air untuk memelihara pertumbuhan

mangrove.

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan

ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis

dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain pelindung

garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat

mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran

(nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota

perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi

1 Muhammad Fadhlan. Pengaruh Aktivitas Ekonomi Penduduk Terhadap Kerusakan Ekosistem

Hutan Mangrove di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Jurnal, 2010, hal 3

3

ekonominya antara lain penghasil keperluan rumah tangga, penghasil

keperluan industri, dan penghasil bibit. Hutan mangrove dengan

kepadatan yang tinggi dapat berfungsi sebagai alat pelindung penting bagi

wilayah pantai yaitu sebagai peredam gelombang, angin, dan badai. Jalur

vegetasi mangrove di sepanjang pantai merupakan bentuk pertahanan

yang sifatnya mengurangi kekuatan atau energi gelombang (termasuk

tsunami) yang melanda ke atas dataran pantai.

Pada dasarnya hutan mangrove merupakan ekosistem yang kaya

dan menjadi salah satu sumberdaya yang produktif. Namun sering pula

dianggap sebagai lahan yang terlantar dan tidak memiliki nilai sehingga

pemanfaatan yang mengatasnamakan pembangunan menyebabkan

terjadinya kerusakan. Pengelolaan tambak memang menjanjikan hasil

yang menggiurkan tetapi sangat perlu dilihat kesinambungan dan

kelestarian lingkungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kondisi ini

memerlukan suatu strategi yang jelas dan nyata untuk dapat

mempertahankan dan mengelola secara baik dan utuh hutan mangrove.

Untuk itu perlu dikaji pendayagunaan potensi hutan mangrove, sebagai

salah satu bagian dari ekosistem pesisir, secara berkelanjutan berbasis

masyarakat.

Untuk menjamin dan memelihara hutan dan ekosistemnya serta

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sumber pemerintah

indonesia mengaturnnya dalam:

4

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

2. Undang-undanng Nomor 5 tahun 1991 tentang Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas mangrove terluas

di dunia. Pada tahun 2005 diperkirakan luas mangrove di indonesia

3.062.300ha atau 19% dari luas mangrove di dunia.2 Namun dari data

yang ada saat ini menunjukkan bahwa hutan mangrove di indonesia

berada pada kondisi yang memprihatinkan.

Kekhawatiran terus manurunnya kondisi hutan mangrove juga

terjadi pada kawasan hutan di Provinsi Gorontalo, yang sebagian besar

akibat alih fungsi kawasan hutan. Tahun 1970-an perubahan fungsi

kawasan hutan sebagai akibat adanya aktivitas pembuatan tambak

garam, dan terus berlanjut pada tahun 1990-an dengan mulai banyak

pendatang untuk membuat tambak udang dan bandeng. Puncak dari

aktivitas perubahan fungsi kawasan hutan mangrove ini terjadi pada tahun

2000-an dengan adanya pembukaan tambak besar-besaran di Kabupaten

Pohuwato, termasuk pada kawasan cagar alam Tanjung Panjang.3

2Ridha Damanik, Rignolda Djamaludin. Atlas Mangrove Teluk Tomini. Program Sustainable

Coastal Livelihoods and Management Program (SUSCLAM). Hal 33Ibid

5

Setelah ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan fungsi cagar

alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 250/Kpts-II/1984 tanggal 20

Desember 1984, penataan batas kawasan dilaksanakan pada tahun 1992

dengan panjang batas yang dibuat sepanjang 35,53 km. Jumlah pal batas

yang ditanam sebanyak 271 buah (dari no. 0 hingga no. 270), dimulai dari

titik 0 pada bagian utara dan titik 270 pada bagian selatan kawasan. Berita

Acara Tata Batas ditandatangani oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 27

Oktober 1995 (Peta terlampir). Proses pengukuhan kawasan telah selesai

dengan ditetapkannya kawasan ini sebagai CA Tanjung Panjang pada

tahun 1995 berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 573/Kpts-II/1995

tanggal 30 Oktober 1995.4

Di dalam wilayah Cagar Alam Tanjung Panjang terdapat berbagai

macam jenis flora dan founa. Jenis flora yang terdapat di Cagar Alam

Tanjung Panjang yaitu, Bruguiera sp, Rhizopora sp, Avicennia sp serta

Nipah Nypa sp, sedangkan jenis founanya yaitu, babi hutan, ular, buaya

muara, burung-burung air dan monyet sulawesi.

Walaupun telah dibentuk berbagai peraturan perundang-

undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah (Kabupaten Pohuwato)

seperti tersebut di atas, namun aktivitas pertambakan tanpa izin masih

terus terjadi. Kenyataan menunjukkan bahwa Ada sekitar 2.800 hektare

hutan mangrove yang berada di Cagar alam Tanjung Panjang yang dialih

fungsikan menjadi tambak garam, tambak udang, dan tambak ikan

4Jurnal. Kajian Kelayakan Pemulihan Ekosistem di Cagar Alam Tanjung Panjang, 2013, hal 7

6

bandeng. Alih fungsi yang terdapat di Desa Patuhu dan Siduwange

Kecamatan Randangan.5

Dampak negatif dari pertambakan tanpa izin adalah terjadinya

kerusakan dan pencemaran lingkungan, menimbulkan rawan sosial, dan

tambak tanpa izin tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan

daerah, sehingga diperlukan upaya maksimal dari pemerintah daerah

untuk mengatasi pertambakan tanpa izin sebagai salah satu wujud

tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten

Pohuwato.

Menyadari hal tersebut diatas tentunya hal ini bertentangan

dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

kehutanan yakni pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada

semua kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan cagar alam serta

zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Dan sangat jelas

bertentangan pula dengan Pasal 35 huruf(f) dan (g), yakni dilarang

melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya

yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil. Dan dilarang pula menebang mangrove di kawasan

konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Sanksi bagi pelanggaran Pasal diatas Dipidana dengan pidana penjara

5http:/www.mongabay.co.id/2013/03/18/nasib-cagar-alam-tanjung-panjang-di-tengah-alih-

fungsi-lahan-dan-ancaman-konflik-etnis/.

7

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Otonomi Daerah terhadap pengelolaan dan

pemanfaatan Sumber Daya Alam?

2. Bagaimana status hukum penguasaan lahan di kawasan hutan

Cagar Alam Tanjung Panjang?

3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan alih

fungsi hutan mangrove di kawasan hutan Cagar Alam Tanjung

Panjang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaruh Otonomi Daerah terhadap Sumber

Daya Alam.

2. Untuk mengetahui status hukum penguasaan lahan di kawasan

hutan Cagar Alam Tanjung Panjang.

3. Untuk mengetahui fungsi pemerintah dalammengendalikan alih

fungsi hutan mangrove di kawasan hutan Cagar Alam Tanjung

Panjang.

8

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat bermanfaat dalam penngembangan pemikiran

bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan bahan informasi

bagi peneliti lain.

2. Diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran bagi

perlindungan hukum terhadap hutan Cagar Alam.

3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat pemerintah

dan anggota legislatif dalam menyusun aturan khusus yang

berkaitan dengan hutan mangrove dengan pengelolaan yang

berwawasan lingkungan

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau

penelitian tentang ALIHFUNGSI HUTAN MANGROVE DALAM

KAWASAN CAGAR ALAM TANJUNG PANJANG KABUPATEN

POHUWATO, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

Akan tetatpi pernah ada yang meneliti berkaitan dengan Cagar Alam yaitu

tesis atas nama Djatmiko, Program Magister Ilmu Lingkungan, Program

Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, pada 2007 dengan

judul EVALUASI PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR ALAM MANDOR

DI KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Tesis

tersebut lebih menekankan pada Pengelolaan Kawasan Cagar Alam

Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dan penyebab

9

kerusakan lingkungan di Kawasan Cagar Alam Mandor Kabupaten

Landak Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan tesis penulis lebih

membahas tentangstatus hukum penguasaan lahan di kawasan hutan

Cagar Alam Tanjung Panjang dan upaya pemerintah daerah dalam

mengendalikan alih fungsi hutan mangrove di kawasan hutan Cagar Alam

Tanjung Panjang kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kehutanan

1. Pengertian hukum kehutanan

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen

Recht (Belanda) atau Forrest Law (Ingggris). Hukum kehutanan

merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun,

yaitu sejak diundangkannya reglemen hutan 1865. Namun perhatian

ilmuan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Namun, dalam

perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan

pada tahun 1971 melalui Act 1971 didalam Act 1971 ini tidak hanya

mengatur hutan kerajaan semata- mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat

(hutan milik).6

Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa

yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah Serangkaian kaidah-

kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan peraturan (tertulis) yang

hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.7

Senada dengan definisi Idris Sarong Al Mar, Biro Hukum dan

Organisasi, Departemen Kehutanan. Yang disebut dengan hukum

kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis

6Salim. Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 5

7ibid

11

maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan

yang bersangkut- paut dengan hutan dan pengurusannya.8

Hukum kehutanan dalam kedua definisi di atas dititikberatkan

pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan

kehutanan semata-mata, pada persoalan itu tidak hanya menjadi urusan

negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia

mengusahakan penanaman kayu di atas tanah miliknya.9

2. Kedudukan Hukum Kehutanan Dalam Sistem Hukum

Indonesia

Pembagian hukum menurut isinya dibedakan menjadi 2 (dua)

macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (perdata). Hukum publik

yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang menyangkut

kepentingan umum. Sedangkan hukum privat (perdata),yaitu hukum yang

mengatur hubungan-hubungan yang menyangkut kepentingan pribadi

(orang atau badan hukum). Hubungan antara hukum publik dan hukum

privat (perdata) memang tidak dapat dipisahkan.10

Berdasarkan pembagian dan pembedaan hukum, maka

kedudukan hukum kehutanan dalam sistem hukum Indonesia termasuk

kedalam hukum publik. Jika dikaitkan dengan pendapat Sunartyati

Hartono, kedudukan hukum kehutanan tergolong dalam hukum ekonomi

8ibid

9ibid

10Abdul Khakim. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hal 31

12

pembangunan, di mana hukum kehutanan sebagai peraturan atau

pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan

pengembangankehidupan ekonomi melalui sektor kehutanan. Hukum

ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas

ekonomi, yang pembahasannya meliputi bidang hukum publik dan hukum

privat. Salah satu ciri penting hukum ekonomi, yakni adanya keterlibatan

negara atau pemerintah dalam pengaturan berbagai kegiatan

perdagangan, industri, dan keuangan.11

3. Asas dan Tujuan Hukum Kehutanan

a. Asas Hukum Kehutanan

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang disebut dengan asas

hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar

belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.12

Asas pembangunan kehutanan adalah kelestarian hutan dan

manfaat yang progresif optimal. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai

pembangunan kehutanan yang berorientasi tata lingkungan hidup.13

Hukum kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan

dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan (Pasal 2

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999). Maksudnya Manfaat dan lestari

11Ibid

12Op.cit

13Bambang Pamulardi. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada, 1999, hal 47.

13

yakni agar pengurusan hutan memperhatikan adannya keseimbangan dan

kelestarian unsur lingkungan, sosial, dan budaya, serta ekonomi.

Kerakyatan dan keadilan yakni agar pengurusan kehutanan harus

memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga

negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan

kemakmuran seluruh rakyat. Kebersamaan yakni agar pengurusan

kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling

keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara msyarakat

setempat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dalam

pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Keterbukaan yakni

agar pengurusan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan

memperhatikan aspirasi masyarakat. Keterpaduan yakni agar pengurusan

kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan

nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.14

Sedangkan menurut Salim, asas-asas hukum kehutanan yang

paling menonjol adalah:15

1. Asas Manfaat Mengandung makna bahwa pemanfaatan

sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak.

14Op.cit

15Op.cit

14

2. Asas kelestarian ialah pemanfaatan sumber daya hutan

harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya

hutan agar mampu memberikan manfaat secara terus-

menerus.

3. Asas Perusahaan, ialah pengusaha harus mampu

memberikan keuntungan finansial yang layak.

4. Asas perlindungan hutan, ialah suatu asas yang setiap

orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk

mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan

yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-

daya alam , hama, dan penyakit.

b. Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan bertujuan agar penyelenggaraan kehutanan

dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang

berkeadilan dan berkelanjutan. Berkeadilan dimaksudkan agar

penyelenggaraan kehutanan dimanfaatkan untuk semua warga negara

tanpa terkecuali. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar

penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk kesejahteraan, baik

generasi sekarang maupun yang akan datang.16

16Op.cit

15

Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:17

1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan

sebaran yang proporsional;

2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi

konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk

mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi,

yang seimbang dan lestari;

3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan

kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif,

berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu

menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan

terhadap akibat perubahan eksternal; dan

5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan

berkelanjutan.

Tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan kehutanan yaitu

manfaat yang sebesar-besarnya secara serba guna dan lestari, baik

langsung maupun tidak langsung, dalam usaha turut membangun

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.18

17Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

18Op.cit

16

4. Tinjauan Umum Tentang Hutan

a. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan

forrest (Inggris). Di dalam buku inggris kuno Forrest (hutan) adalah suatu

daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup

binatang buas dan burung-burung hutan19

Pengertian hutan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon misalnya diwilayah

pegunungan.20

Pengertian hutan secara konsepsional yuridis di dalam Pasal 1

ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

yaitu:21

”Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat

beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka

warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan bumi ini.22

19Op.cit

20Kamus Besar Bahasa Indonesia.

21Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

17

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah

pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu,

kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan

lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-

tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas

dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical), selanjutnya menurut

Dengler, yang menjadi ciri hutan adalah:23

1. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas

(tidak termasuk savana dan kebun), dan

2. Pepohonan tumbuh secara berkelompok.

b. Jenis-Jenis dan Fungsi Hutan

Hutan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni hutan tidak

sejenis (heterogen) dan hutan sejenis (homogen).24

a. Hutan tak sejenis (heterogen) atau hutan campuran terdiri

atas bermacam-macam jenis tumbuhan seperti pada hutan

alam atau hutan tanaman.

b. Hutan sejenis (homogen) atau hutan murni, yakni hutan yang

banyak didominasi oleh beberapa jenis tumbuhan yang

banyaknya 80% dari seluruh populasi yang ada, misalnya

hutan tati, hutan mahoni. Hutan sejenis dapat juga disebut

22Arifin Arief. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta, Kanisius, 2001, hal 11.

23Op.cit

24Op.cit

18

hutan alam karena hutan ini adakalanya hasil dari bentukan

murni.

Hutan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga ( Pasal 6 ayat (1)

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999), yaitu:25

1. Hutan Konservasi, ialah kawasan hutan dengan ciri khas

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan konservasi terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kawasan hutan suaka alam ialah hutan dengan ciri khas

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai

kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

satwa serta ekosistemnya, yang juga sebagai wilayah

sistem penyangga kehidupan.

Kawasan hutan suaka alam ini terdiri atas:

1) Kawasan Hutan Cagar Alam

Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam

yang karena keadaan alamnya mempunyai

kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau

ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan

perkembangannya berlangsung secara alami. Suatu

25Abdul Khakim. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Bndung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005,

hal 39.

19

kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Cagar Alam,

apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan

dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu

tipe ekosistem;

b) Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau

satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum

terganggu;

c) Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa

beserta ekosistemnya yang langka dan/atau

keberadaannya terancam punah.

d) Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit

penyusunnya;

e) Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu

yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif

dan menjamin berlangsungnya proses ekologis

secara alami;dan/atau

f) Mempunyai ciri khas potensi dan dapat

merupakan contoh ekosistem yang

keberadaannya memerlukan upaya

konservasi. (Pasal 6 PP No. 28 Th. 2011)

2) Suaka Margasatwa

20

Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka

alam yang mempunyai ciri khas berupa

keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa

yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan

pembinaan terhadap habitatnya. Suatu kawasan

ditunjuk sebagai Kawasan Suaka Margasatwa

apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Merupakan tempat hidup dan berkembang biak

satu atau beberapa jenis satwa langka dan/atau

hampir punah;

b) Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa

yang tinggi;

c) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis

satwa migrasi tertentu; dan/atau

d) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis

satwa. (Pasal 7 PP No. 28 Th. 2011)

b. Kawasan hutan pelestarian alam ialah hutan dengan ciri

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya.

Kawasan hutan pelestarian alam terdiri atas:

21

1) Taman Nasional

Kawasan Taman Nasional adalah kawasan

pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli,

dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan

untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan

rekreasi. Suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan

Taman Nasional, apabila telah memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a) Memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem

yang khas dan unik yang masih utuh dan alami

serta gejala alam yang unik;

b) Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang

masih utuh;

c) Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin

kelangsungan proses ekologis secara alami; dan

d) Merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam

zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba,

dan/atau zona lainnya sesuai dengan

keperluan. (Pasal 8 PP No. 28 Th. 2011)

2) Taman Hutan Raya (Tahura)

Kawasan Taman Hutan Raya (tahura) adalah

kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi

22

tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan

alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang

dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,

budaya, pariwisata, dan rekreasi. Suatu kawasan

ditetapkan sebagai Kawasan Taman Hutan Raya,

apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam;

b) Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan

untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau

satwa;

c) Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli

maupun buatan, pada wilayah yang ekosistemnya

masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya

sudah berubah.

3) Kawasan Taman Wisata Alam

Kawasan hutan taman wisata adalah kawasan

pelestarian alam dengan tujuan utama untuk

dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan

rekreasi alam.Suatu kawasan ditetapkan sebagai

Kawasan Taman Wisata Alam, apabila telah

memenuhi kriteria sebagai berikut:

23

a) mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan,

satwa atau bentang alam, gejala alam serta

formasi geologi yang unik

b) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin

kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk

dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

dan

c) kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung

upaya pengembangan pariwisata alam.

2. Hutan lindung, ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan,

yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan produksi, ialah kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Walaupun setiap

wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda, pada

umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi,

lindung, dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai

kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik,

tofografi, flora dan founa, serta keanekaragaman hayati dan

ekosistemnya.

24

Dalam UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, pemerintah

Indonesia membagi hutan menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan : (1)

statusnya, (2) fungsinya, (3) tujuan khusus dan, (4) pengaturan iklim

mikro, estetika dan resapan air. Dan adapun penjelasan dan klasifikasi

atas jenis-jenis hutan tersebut diatas yaitu :26

1. Jenis hutan berdasarkan statusnya

Jenis hutan berdasarkan statusnya adalah merupakan suatu

pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang,

badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan,

dan perlindungan terhadap hutan tersebut (Pasal 5 UU No.41/1999).

Adapun jenis hutan berdasarkan statusnya tersebut, dibagi menjadi dua

yaitu :

a. Hutan Negara yaitu hutan yang tidak dibebani hak-hak atas

tanah. Kualifikasi hutan Negara terdiri atas :

Hutan Adat yaitu hutan Negara yang pengelolaannya

diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang

sebelumnya disebut juga hutan ulayat.

Hutan Desa yaitu hutan Negara yang dikelola oleh desa

dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

26Ibid

25

Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan Negara yang

pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan

masyarakat.

b. Hutan Hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang telah di

bebani hak atas tanah. Yang disebut dengan hak atas tanah

antara lain ; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,

hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil

hutan, hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa

pertanian.

2. Jenis hutan berdasarkan fugsinya

Jenis hutan berdasarkan fungsinya merupakan penggolongan

hutan yang didasarkan pada penggunaannya (Pasal 6 dan 7 UU

No.41/1999). Adapun jenis hutan berdasarkan fungsinya tersebut, dibagi

menjadi lima yaitu :

a. Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

b. Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok memproduksi hasil hutan.

26

3. Jenis hutan berdasarkan tujuan khususnya

Jenis hutan berdasarkan tujuan khususnya merupakan

penggolongan hutan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum

seperti; penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi

dan budaya (diatur dalam Pasal 8 UU No.41/1999)

4. Jenis hutan berdasarkan kepentingan iklim mikro, estetika, dan

resapan air

Jenis hutan berdasarkan kepentingan iklim mikro, estetika, dan

resapan air merupakan suatu kawasan yang ditetapkan sebagai hutan

kota (diatur dalam Pasal 9 UU No.41/1999).

c. Batasan Makna Perusakan Hutan

Istilah kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan

perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan

bahwa perusakan hutan mengandung pengertian dualisme. Disatu sisi,

perusakan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan

pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah

suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan

kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan pemerintah.27

27Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997. Hal 5

27

Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif

dan negatif didalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Diantara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan

dengan undang-undang.28

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya

yaitu:29

a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena

kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan badan hukum.

b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian

subjek hukum meliputi, manusia dan badan hukum.

c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam

(misalnya, gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya).

d. Kebakaran hutan yang sengaja dilakukan untuk membuka lahan

baru, umumnya terjadi sebelum tiba musin hujan.30

Dari keseluruhan makna kerusakan hutan maka istilah perusakan

hutan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah:31

a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/ ataubadan

hukum yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum

perundang-undangan.

28Ibid

29Ibid

30http://www.diwarta.com/2012/07/23/faktor-penyebab-kerusakan-hutan-dan-

pencegahannya.htmlpost. Jumat, 19 desember 201431

Op.cit

28

b. Tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan subjek hukum

sebelumnya telah dirumuskan didalam undang-undang yang

mengandung ketentuan pidana khusus. Antara lain ditegaskan

pelakunya dapat dipidana.

Karena itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang

melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara

lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah,

melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan. Perusakan

hutan yang berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana

yang diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana

dimuat di dalam perundang-undangan.32

Seperti dapat dilihat dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a undang-

undang Kehutanan yakni Setiap orang dilarang Mengerjakan atau

menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.33

Berdasarkan pada penjelasan atas Undang – Undang Kehutanan,

yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah

tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang

berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk

usaha lainnya.34

32Ibid

33Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

34Ibid

29

Lebih tegas dicantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang

untuk setiap orang. Yaitu, tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) undang-

undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati Dan Ekosistemnya yakni Setiap orang dilarang melakukan kegiatan

yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka

alam. Dan Pasal 21 ayat (1) undang-undang yang sama yakni mengambil,

menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut,

dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya

dalam keadaan hidup atau mati.35

Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Kehutanan menegaskan barang

siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) butir e

dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 (lima) milyar

rupiah.36

Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk

melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk

dalam kategori perusakan hutan. Misalnya, kegiatan eksploitasi hutan bagi

hak pengusahaan hutan, pembukaan hutan untuk pemukiman

transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk

kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah.

35Undang-undang Nomor 5 Tahnu 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

Ekosistemnya36

Op.cit

30

Dalam hal ini jelas bahwa setiap izin selalu diikuti oleh areal hutan

tertentu yang diizinkan untuk dimanfaatkan. Maka bila ada aktivitas

penebangan yang dilakukan pemegang izin di luar areal yang diizinkan

artinya dia melakukan aktivitas tanpa izin, karena izin yang dia terima

bukan untuk areal tersebut. Dengan demikian jelas maka penebangan

hutan, pemanenan atau pemungutan hasil hutan yang dilakukan di luar

areal izin yang diberikan adalah tindak pidana kehutanan.37

Yang menjadi inti permasalahan antara kerusakan hutan dan

upaya konservasi hutan terletak pada faktor:38

1. Sejauh mana tindakan-tindakan yang dapat ditoleransi

terhadap kerusakan hutan dalam rangka mendukung

pelaksanaan program pembangunan.

2. Kriteria kerusakan hutan dalam ambang batas tertentu

dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak

lingkungansecara terpadu dan akurat.

Penetapan kriteria tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan

izin dan kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam

kawasan hutan juga memiliki batas-batas tertentu menurut peraturan

perundang-undangan. Apabila batas tertentu dimaksud telah melampaui

izin dan kewenangan yang diberikan, menimbulkan konsekuensi hukum

37http://zpador.wordpress.com/2008/11/08/memahami-kembali-tindak-pidana-kehutanan-dan-

vonis-bersalah-adelin-lis/di posting 19 desember 201438

Op.cit

31

bagi berlakunya ketentuan perlindungan hutan yang berlaku umum

beserta sanksi pidanya.39

Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang

dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan

sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu,

hutan beserta fungsi dan peranannya harus dikelola secara rasional,

terencana dan terpadu antara lain melalui sistem kebijaksanaan

pengelolaan hutan secara lestari.40

Namun, pada kenyataanya dalam aktivitas kehidupan masyarakat

sehari-hari tidak jarang terjadi terjadi munculnya penyimpangan dan pada

tahap tertentu dapat menimbulkan akses bagi upaya perlindungan hutan.

Akses kearah terjadinya kerusakan hutan dapat diklasifikasi sebagi tindak

pidana khusus di bidang kehutanan. adapun alternatif kerusakan hutan

yang berklasifikasi pidana adalah:41

a. Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena

kelalaian, melakukan suatu tindakan tanpa izin dan kewenangan

yang sah untuk berada di dalam kawasan hutan.

b. Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau kelalaian,

melakukan tindakan/kegiatan yang melampaui izin dan batas

kewenangan yang diberikan secara sah. Tindakan yang

melampaui kewenangan yang diberikan dalam undang-undang

39Ibid

40Ibid

41Ibid

32

digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan

yang berlaku dibidang kehutanan.

Dari klausula di atas, terdapat pengertian dengan pembatasan

yang jelas dan pasti bagaimana akses perusakan hutan sebagai tindakan

negatif di satu sisi dan akses pengelolaan hutan yang bersifat positif di

sisi yang lain. Sedangkan klausula konservasi merupakan langkah

penanggulangan mengatasi kerusakan hutan baik yang timbul karena sifat

positif maupun kerusakan yang timbul karena tindakan yang negatif.42

d. Penyerobotan kawasan

Tindakan penyerobotan adalah suatu perbuatan yang dilakukan

orang atau badan hukum secara tidak sah, bertujuan menguasai sesuatu

hak kebendaan dengan melawan hak orang lain atau badan.43

Tindakan menguasai atau menduduki suatu objek kebendaan di

areal kawasan hutan secara sah dan melawan hukum, merupakan jenis

perbuatan yang dilarang. Di dalam peraturan perundang-undangan

nasional, kawasan hutan disebut diduduki atau diserobot, apabila tanpa

izin mengerjakan tanpa izin dan mengolah tanah hutan yang telah

ditetapkan pemerintah dan memiliki status hukumsebagai kawasan hutan

negara.44

42Ibid

43Ibid

44Ibid

33

Apabila ditinjau dari alasan-alasan dan latar belakang terjadinya

perbuatan penyerobotan tanah hutan didentifikasikan sebagai berikut:

a. Dilakukan orang sebagai sumber mata pencaharian untuk

memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Misalnya, membuka

ladang, empang,beternak, mendirikan rumah dan lain-lain.

b. Dilakukan orang sebagai sumber tambahan mata pencaharian.

Misalnya, berkebun, berladang, membuka tambak, dan beternak.

Mata pencaharian pokok mereka adalah petani sawah atau petani

gurem dan nelayan pantai.

c. Dilakukan orang atau atas nama badan hukum sebagai sumber

investasi modal untuk memperoleh keuntungan. Misalnya,

menanami tanah hutan dengan jenis komoditi ekspor. Kelompok ini

dikenal sebagai petani berdasi di pedesaan.

e. Perizinan

Menurut ahli hukum Belanda, N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge,

izin merupakan suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang

atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang

dari ketentuan larangan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ini,

izin tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Jadi, aktivitas

terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya dilarang. Seseorang atau

badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut

jika mendapat dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikatkan

34

perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang

bersangkutan.45

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin adalah suatu penetapan yang

merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Yang

pada umumnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat,

kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk

mendapatkan izin yang disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk

pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang

bersangkutan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai

penertib dan sebagai pengatur. Penertib maksudnya agar usaha atau

kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban

pengelolaan lingkungan dapat terwujud. Adrian Sutedi mengatakan,

sebagai pengatur dimaksudkan, agar usaha atau kegiatan yang dapat

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.46 Berkenaan denga fungsi-

fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan

masyarakat.47

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada

kenyataan konkrit yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit yang

45Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Hal 77

46Op.cit

47Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi. Jakarta, Rajawali pers, 2011. Hal 208

35

menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum

dapat disebutkan sebagai berikut:48

a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas

tertentu (misalnya izin bangunan).

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin

membongkar pada monumen-monumen).

B. Pelestarian Hutan Magrove

1. Pengertian mangrove

Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis

”Mangue” dan bahasa Inggris ”grove” (Macnae, 1968). Dalam Bahasa

Inggris kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang

tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu

jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Hutan mangrove

dikenal juga dengan istilah tidal forest, coastal woodland, vloedbosschen

dan hutan payau (bahasa Indonesia). Selain itu, hutan mangrove oleh

masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasa

Melayu sering disebut dengan hutan bakau. Penggunaan istilah hutan

bakau untuk hutan mangrove sebenarnya kurang tepat dan rancu, karena

bakau hanyalah nama lokal dari marga Rhizophora, sementara hutan

48ibid

36

mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan

lainnya. Oleh karena itu, penyebutan hutan mangrove dengan hutan

bakau sebaiknya dihindari.

Menurut Mac Nae, kata mangrove digunakan untuk menyebut

jenis pohon-pohon atau semak-semak yang tumbuh di antara batas air

tertinggi saat air pasang dan batas air terendah sampai di atas rata-rata

permukaan laut. 49

Berdasarkan SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/Dj./I/1978, hutan

mangrove dikatakan sebagai hutan yang terdapat di sepanjang pantai

atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, yakni

tergenang pada waktu pasang dan bebas genangan pada waktu surut.

Berbagai pengertian mangrove diatas sebenarnya mempunyai arti

yang sama, yaitu formasi hutan khas daerah tropika dan sedikit

subtropika, terdapat dipantai rendah dan tenang, berlumpur, sedikit

berpasir,serta mendapat pengaruh pasanga surut air laut. Mengrove juga

merupakan mata rantai penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus

biologi di suatu perairan.

Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan suatu

kekuatandalam pelaksanaan konservasi kawasan hutan mangrove.

49Arifin Arief. Hutan Mangrove. Yogyakarta, Kanisius, 2003, hal 10

37

Didalam Undang-undang tersebut terdapat tiga aspek yang sangat

penting, yakni:50

1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dengan

menjamin terpeliharanya proses ekologi bagi kelangsungan

hidup biota dan keberadaan ekosistemnya.

2. Pengawetan sumber plasma nutfah, yaitu menjamin

terpeliharanya sumber genetik dan ekosistemnya, yang

sesuai bagi kepentingan kehidupanumat manusia.

3. Pemanfaatan secara lestari atau berkelanjutan, baik berupa

produksi dan jasa.

2. Fungsi dan manfaat hutan mangrove

Secara garis besar, penjelasan bahwa mangrove mempunyai

beberapa keterkaitan dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai

penyedia bahan panngan, papah, kesehatan serta lingkungan dibedakan

menjadi lima, yaitu:51

1. Fungsi fisik kawasan mangrove adalah sebagai berikut:

a) Menjaga garis pantai agar tetap stabil

b) Melindungi pantai dan tebing sungai dari prose erosi

atau abrasi, serta menahan atau menyerap tiupan

angin kencang dari laut ke darat.

50Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya51

Op.cit

38

c) Menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk

lahan baru.

d) Sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau

rembesan air laut ke darat, atau sebagai filter air

asin menjadi tawar

2. Fungsi kimia kawasan mangrove adalah sebagai berikut:

a) Sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang

menghasilkan oksigen

b) Sebagai penyerap karbon dioksida

c) Sebagai pengolahan bahan-bahan limbah hasil

pencemaran industri dan kapal-kapal dilautan.

3. Fungsi biologi kawasan mangrove adalah sebagai berikut:

a) Sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan

sumber makanan penting bagi invertebrata kecil

pemakan bahan pelapukan (detritus). Yang kemudian

berperan sebagai sumber makanan bagi hewan yang

lebih besar.

b) Sebagai kawasan pemijah atau asuhan (nursery

ground) bagi udang, ikan, kepiting, kerang, dan

sebagainya, yang setelah dewasa akan kembali ke

lepas pantai.

c) Sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang, serta

berkembang biak bagi burung dan satwa lain.

39

d) Sebagai sumber plasma nutfahdan sumber genetika.

e) Sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat

dan laut lainnya.

4. Secara ekonomi, kawasan mangrove merupakan sumber

devisa (pendapatan), baik bagi masyarakat, industri,

maupun bagi negara. Adapun fungsi ekonomi kawasan

mangrove sebagai sumber devisa adalah sebagi berikut:

a) Penghasil kayu, misalnya kayu bakar, arang, serta

kayu untuk bahan bangunan dan perabot rumah

tangga.

b) Penghasil bahan industri, misalnya pulp, kertas,

tekstil, makanan, obat-obatan, alkohol, penyamak

kulit, kosmetika, dan zat pewarna.

c) Penghasil bibit ikan, udang, kerang, kepiting,telur

burung, dan madu.

5. Fungsi lain (wanawisata) kawasan mangrove antara lain

adalah sebagai berikut:

a) Sebagai kawasan wisata alam pantai dengan

keindahan vegetasi dan satwa, serta berpengaruh di

sekitar mangrove.

b) Sebagai tempat pendidikan, konservasi, dan

penelitian.

40

3. Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat

berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik

antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan diantara makhluk hidup

itu sendiri, terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air

laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan

mampu tumbuh dalam perairan asin/payau52. Ekosistem mangrove adalah

type ekosistem yang terdapat di daerah pantai dan selalu atau secara

teratur digenangi air laut, daerah pantai dengan kondisi tanah berlumpur,

berpasir, atau lumpur berpasir. Ekosistem tersebut merupakan ekosistem

yang khasuntuk daerah tropis, terdapat di daerah pantai yang berlumpur

dan airnya tenang (gelombang laut tidak besar).53

Ekosistem hutan mangrove termasuk tipe ekosistem hutan yang

tidak terpengaruh oleh iklim, tetapi faktor lingkungan yang sangat domian

dalam pembentukan ekosistem itu adalah faktor edafis, dan faktor

manusia. 54 Pada umumnya kerusakan ekosistem hutan mangrove

disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pendayagunaan sumberdaya

alam wilayah pantai tidak memperhatikan kelestarian, seperti;

penebangan untuk keperluan kayu bakar yang berlebihan, tambak,

52Santoso dalam Ekosistem Mangrove Dalam Pengelolaanya di Indonesia. Hal. 3

53Indriyanto. Ekologi Hutan. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2010, Hal 65

54Ibid

41

permukiman, industri dan pertambangan.55 Bengen menjelaskan bahwa

kerusakan ekosistem hutan mangrove dikarenakan adanya fakta bahwa

sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan

mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih

fungsi lahan ekosistem hutan mangrove menjadi tambak, pemukiman,

industri, dan sebagainya maupun penebangan oleh masyarakat untuk

berbagai keperluan. Hal itu dikarenakan memang pada dasarnya hutan

mangrove memiliki fungsi ekonomi antara lain sebagai penghasil

keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil

bibit.56

Dari segi ekologi, ekosistem hutan payau merupakan habitat unik

dan paling khas yang dalam banyak hal berbeda dengan habitat-habitat

lainnya.57

4. Tambak

Istilah tambak berasal dari bahasa jawa nambak yang artinya

membendung air dengan pematang, sehingga terkumpul pada suatu

tempat,, istilah ini digunakan untuk menyatakan sebuah empang dekat

pantai laut.58

55PERMENHUT dalam Pengaruh Aktivitas Ekonomi PendudukTerhadap Kerusakan Ekosistem

HutanMangrove di Kelurahan Bagan DeliKecamatan Medan Belawan. Hal 1456

Muhammad Fadlan. Pengaruh Aktivitas Ekonomi PendudukTerhadap Kerusakan EkosistemHutanMangrove di Kelurahan Bagan DeliKecamatan Medan Belawan. Jurnal 2010. Hal 14.57

Op.cit58

Slamet soesono. Budidaya ikan dan udang dalam tambak. Jakarta, PT. Gramedia, 1988, hal 2

42

Pengertian tambak menurut schuster dalam skripsi perbandingan

struktur komunitas fitoplankon pada tambak tradisional dan intensif di

desa mariorennu, kec. Gantarang kab. Bulukumba adalah suatu kolam

yang luas di tepi laut, dengan kedalaman berkisar 30-120cm, bentuknya

seperti bujur sangkar atau empat persegi panjang, dan air dari laut atau

sungai yang masuk ke dalamnya melallui satu pintu air yang terbuat dari

kayu atau bambu.59

Sedangkan menurut syamsudin, tambak ialah kolam-kolam yang

dibuat di dekat atau sepanjang pantai laut dengan pematang-pematang

atau tanggul sebagaipembatasnya, dilengkapi dengan satu pintu untuk

pemasukan dan pengeluaran air, yang airnya merupakan campuran

antara air laut dan air tawar (dari sungai), dan yang digunakan untuk

kepentingan budidaya (pemeliharaan) ikan.60

Tambak dapat di klasifikasi berdasarkan kadar garamnya yaitu:

a. Tambak laut (tambak asin), adalah tambak yang letaknya dekat

pantai dan airnya asin. Pada musim kemarau kadar garamnya

mencapai 46 permil dan pada musim penghujan 18 permil.

b. Tambak payau, yaitu tambak yang letaknya agak jauh dari

pantai, airnya merupakan campuran antara air laut dan air

sungai. Kadar garamnya berkisar antara 14 permil sampai 32

permil.

59A. Tenri Uleng Hakim. Skripsi: perbandingan struktur komunitasfitoplankon pada tambak

tradisional dan intensif di desa mariorennu, kecamatangantarang, kabupaten bulukumba. 200760

Ibid

43

c. Tambak darat (tambak tawar) yaitu tambak yang terletak jauh

dari pantai, sepanjang tahun airnya tawar, kecuali pada musim

kemarau kadar garamnya mencapai 10 permil.

Peranan hutan mangrove terhadap tambak yaitu dengan Ciri khas

yang menandai lingkungan daerah tambak, ialah berbagai jenis pohon

mangrove, yang mungkin sejak beribu-ribu tahun yang lalu menyesuaikan

diri dengan keadaan air asin dan payau, dekat pantai. Hutan bakau ini

dibiarkan dan bahkan dilestarikan sebagai hutan yang menempati

sebidang tanah selebar puluhan atau ratusan meter, diantara garis pantai

dan petakan tambak paling depan, dengan harapan agar dapat

menangkis gempuran ombak laut, dan menahan hanyutnya lumpur dan

bahan organik yang sedianya akan terkikis oleh gerakan air yang berganti-

ganti pasang dan surut.

C. Peranan Pemerintah dan Masyarakat

1. Peranan Pemerintah

Pengelolaan hutan yang baik (good forest governance) tidak

hanya merupakan tanggung jawab sepihak melainkan harus menjadi

tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah, swasta maupun

masyarakat. Komitmen dan tanggung jawab tersebut setidaknya dapat

dimaknai dengan sinegitas antara berbagai pihak yang dapat dimaknai

dengan hubungan kemitraan yang merupakan faktor penting dalam

menuju tata kelola hutan yang baik. Pemerintah menetapkan perannya

44

menuju pelaksanaan birokrasi/administrasi yang efisien dan alokasi tata

guna lahan yang lebih baik.61

Pemerintah beserta seluruh jajaran aparatur baik di tingkat pusat

maupun di daerah, pada semua aspek pembangunan nasional,

memainkan peranan yang menentukan terhadap suksesnya

pembangunan bertahap dan berkelanjutan. Peranan aparatur pemerintah

selaku abdi negara dan abdi masyarakat, tidak terbatas bertanggung

jawab pada segi penyusunan kebijaksanaan, rencana dan strategi

aplikasinya. Akan tetapi, termasuk pula seluruh aspek pelaksanaan

pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan

partisipasi masyarakat.

Tak kurang pentingnya, peranan aparatur pemerintah di bidang

teknis fungsional dan tata usaha negara. Khususnya, dalam tugas

pembinaan dan pengurusan hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam

nasional.

2. Peran Masyarakat

Sebagai negara yang maju dengan adanya partisipasi

pembangunannya dalam segala aspek, maka pemaknaan sebagai suatu

konsep atau komitmen dari partisipasi selalu dimunculkan, dan tidak bisa

dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembangunan di Indonesia konsep

61Abrar Saleng, Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam, Makassar, Membumi Publishing, 2013,

hal 205

45

partisipasi selalu domainnya dimulai datang dari pihak rakyat, sedangkan

pihak pemerintah selalu berada dalam posisi yang tidak dihitung atau

sebagai kelompok yang harus dipikirkan untuk berpartisipasi.62

Kepedulian terhadap lingkungan hidup umumnya dan hutan pada

khususnya tidak hanya berada dipundak pemerintah. Bagaimanapun

usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dan menata

hutan, akan tetapi tidak mendapat dukungan berupa peran serta warga

masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat yang bermukim di

sekitar hutan, maka usaha yang dilakukan itu mustahil akan berhasil

dengan baik.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan

pelestarian hidup khususnya hutan perlu dibina dan dikembangkan dalam

administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuan dan

anggota masyarakat yang bersangkutan. Adapun sebagai pokok Kusnadi

Hardjasoemantri adalah:63

1. Memberi informasi kepada pemerintah

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi

masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh

sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya,

dengan demikian pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai

62Ibid

63Kusnadi Hardjasumantri, Dalam Abrar Saleng, Hal 212

46

kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu

diperhatikan.

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan

untuk berperanserta dalam proses pengembilan keputusan dan tidak

dihadapkan pada suatu fait accopli, akan cenderung untuk

memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan

menyesuaikan diri dengan putusan tersebut. Pada pihak lain, peran serta

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak

mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta

tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat.

3. Membantu perlindungan hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan

keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses

pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan

ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada

pendapat yang menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem

47

perwakilan, maka hal untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-

wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Khusus dalam usaha pelestarian fungsi hutan, dukungan warga

masyarakat baik perorangan maupun kelompok sangat dibutuhkan.

Betapa tidak, warga masyarakat dalam kapasitas dan kedudukannya

masing-masing berhubungan baik langsung maupun tidak langsung

dengan hutan. Menyadari hal ini, pemerintah telah memberi landasan

hukum terhadap peran serta masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan.

Peran dan tanggung masyarakat dalam tugas perlindungan hutan

merupakan kebijakan hukum yang telah tertuang dalam Pasal 69 ayat 1

yaitu Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga

kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Artinya, kewajiban

melindungi hutan bukan semata-mata kewaajiban pemerintah saja akan

tetapi merupakaan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi hujan

yakni menguasai hajat hidup orang banyak.

D. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy” dimana “auto”

artinya sedia dan “nomy”artinya aturan atau undang-undang, jadi

autonomy artinya hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri

48

atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut

diperoleh dari pemerintah pusat.

Dalam ketentuan umum undang-undang no.22 tahun 1999,

pengertian otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas,

nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemamfaatan

sumberdaya nasional serta serta perimbangan keuangan pusat dan

daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah

yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah

adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah merupakan sistem yang memungkinkan daerah

untuk memiliki kemampuan mengoptimalisasi potensi terbaik yang

dimilikinya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan

karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya.

Perkembangan daerah yang sesuai dengan karakteristiknya ini

akan mengurangi kesenjangan antardaerah yang selama ini terakumulasi,

dan pada akhirnya dapat mencegah disintegrasi bangsa. Ada dua

pendekatan yang didasarkan pada dua proposisi. Pertama, pada

49

dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk

mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali

untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah

itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Kedua, seluruh

persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat

kecuali untuk persoalanpersoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh

daerah. Yang pertama disebut sebagai pendekatan federalistik,

sedangkan yang kedua sebagai pendekatan unitaristik.

Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk membangun

partisipasi yang seluas luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang

secara optimal. Hanya saja, otonomi harus dibarengi dengan perbaikan-

perbaikan yang mendasar, terutama pada sumber daya manusianya.

Masyarakat dari berbagai level pada umumnya telah terbiasa pada sistem

yang serba pasif dan hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat

saja. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun sistem sentralistik yang telah

mendarah-daging dalam masyarakat inilah yang merupakan tantangan

terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Wilayah Indonesia dibagi menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota

otonom. Secara teknis, Kabupaten dan Kota mempunyai level yang sama

dalam pemerintahan. Pembagian tersebut berdasarkan atas apakah

administrasi pemerintah berlokasi di wilayah pedesaan atau perkotaan. Di

dalam kabupaten dan kota terdapat kecamatan yang merupakan unit

50

pemerintahan administratif yang lebih kecil. Setiap kecamatan dibagi

menjadi desa. Desa di wilayah pedesaan disebut desa, sedangkan di

wilayah perkotaan disebut kelurahan. Karena beragamnya daerah otonom

di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan

daerah tidak semakin lebar, dan daerah yang kaya membantu daerah

yang miskin. Dalam sistem ini, penyerahan wewenang (desentralisasi)

berbarengan dengan pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan tugas

perbantuan.

2. Sumber Pendapatan Pemerintah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan. Pembentukan undang- undang tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan

untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada

pemerintah daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows

function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi

pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-

masing tingkat pemerintahan. Kadjatmiko (dalam Halim, 2007:194)

mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada azas desentralisasi,

daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax

assignment) serta bantuan keuangan (grant transfer) atau dikenal dengan

51

dana perimbangan. Undang – undang no 33tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

Pasal 5 ayat 2 menjelaskan, pendapatan daerah bersumber dari: 1)

pendapatan asli daerah ;2) dana perimbangan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang disebut dengan PAD adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan (uu no. 33 tahun

2004 Pasal 1 ayat 18). Sumber pendapatan asli daerah, di peroleh dari:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah tanpa

memberikan timbal balik langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan undang – undang yang berlaku yang digunakan untuk

membiayai penyeleggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah.

Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentan pajak daerah yaitu:

1. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerahdengan

peraturan pemerintah daerah sendiri.

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional

tapipendapatan tarifnyadilakukan oleh pemda.

3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh pemda.

52

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah

pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan

atau dibebani pungutantambahan(opsen) oleh pemda.

b) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa pemberian ijin tertentu terkhusus disediakan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis – jenis

dari retribusi daerah adalah pajak jasa umum, pajak jasa usaha, retribusi

perijinan tertentu.

Pembayaran retribusi oleh masyarakat menurut davey adalah:

1. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada

total cost daripada pelayanan pelayanan yang disediakan.

2. Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada total

cost daripada pelayanan-pelayanan yang disediakan.

Disamping itu menurut kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu:

1. Retribusi dipungut oleh Negara.

2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis.

3. Adanya kontraprestasiyang secara langsung dapat ditunjuk.

53

4. Retribusi yang dikenakankepada setiap orang atau badan yang

menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang dikeluarkan oleh

Negara.

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan

terdapat pula sumber-sumber pendapatan lain yaitu penerimaan lain-lain

yang sah, namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat

bergantungpada potensi daerah itu sendiri.

E. Landasan Teori

1. Teori Perizinan

Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi perhatian adalah

kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, yang lahir

berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada

pemerintah daerah. Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen

pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan.

Menurut teori N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi

pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu:

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana

yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Artinya dengan

memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya

54

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini

menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum

mengharuskan pengawasan khusus atasnya.64

izin merupakan suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan yang kemukakan oleh H.D.Stoud yaitu

keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan penggunaan

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan

hukum publik.65

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep

kewenangan yang dikemukakan oleh H.D. Stoud, yaitu:66

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan

2. Sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan itu dilimpahkan kepada

institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan

dalam peraturan prundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-

undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah

64Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi. Jakarta, Rajawali pers, 2011. Hal 199

65H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan

Disertasi. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal 18366

Ibid

55

tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan

mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan

hukum. Hubungannya hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.67

67ibid

56

F. Kerangka Pikir

Alih Fungsi Hutan Mangrove Dalam

Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang Di

Kabupaten Pohuwato

Status Hukum Penguasaan

Lahan Di Kawasan Hutan Cagar

Alam

1. Perizinan

2. pengawasan

Upaya Pemerintah Daerah

Dalam Mengendalikan Alih

Fungsi Hutan Di Kawasan Hutan

Cagar Alam

1. Upaya Perlindungan

2. Rehabilitasi

Terpeliharanya Kelestarian Sumberdaya

Alam Hayati Serta Keseimbangan

Ekosistemnya

Penerapan UU No. 32 tahun 2004

tentang Otonomi Daerah

terhadap Sumber Daya Alam.

1. Penguasaan.

2. Dampak Otonomi Daerah.

57

G. Definisi Operasional

1. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya

mempunyai kekhasan tunbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau

ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya

berlangsung secara alami

2. Izin adalah suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang

atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan

3. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui

dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas

atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

4. Perlindugan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin

adanya kepastian hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya

sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang

melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang

berlaku.

5. Rehabilitasi adalah proses pemulihan/perbaikan terhadap sesuatu ke

keadaan semula.

6. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang

terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya

58

alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di

sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

59

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris,

yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini

memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci,

sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan

dengan Alih Fungsi Hutan Mangrove Dalam Kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang Di Kabupaten Pohuwato

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Patuhu dan

desa Sidowonge, kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Propinsi

Gorontalo, lokasi penelitian ini Penulis pilih karena di Kabupaten ini

terdapat pengelolaan hutan mangrove yang cenderung mengakibatkan

kerusakan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer data yang diperoleh secara langsung dari hasil

penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian dengan cara interview,yakni pengumpulan

60

data dengan wawancara langsung kepada pihak yang sesuai

dengan objek penelitian.

2. Data sekunder data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertulis

seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur-literatur bacaan

yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

a. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten

Pohuwato

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato

c. Masyarakat di sekitar cagar alam Tanjung Panjang

Kabupaten Pohuwato.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu :

a. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten

Pohuwato 2 (dua) Orang.

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato 2

(dua) orang.

c. Masyarakat (6 orang)

61

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, dimana penulis melakukan wawancara langsung

kepada pihak-pihak yang terkait dan sesuai dengan objek

penelitian.

2. Dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh secara

langsung dari lapangan dan berkaitan erat dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder merupakan data mentah

yang harus diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan

secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan

menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan erat

dengan penulisan tesis ini.

62

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato dibentuk berdasarkan undang-Undang

Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan

Kabupaten Pahuwato di PropinsiGorontalo, yang disahkan oleh DPR pada

tanggal 27 Januari 2003. Kabupaten Pohuwato secara resmi berdiri pada

tanggal 6 Mei 2003 yang ditandai dengan pelantikan Drs. Jahja K. Nasib

sebagai Penjabat Bupati Pohuwato.68

Dalam Penjelasan Umum UU tersebut antara lain desebutkan

bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di

Kabupaten Boalemo yang mempunyai luas wilayah ± 6.761,67 km2 perlu

dibentuk Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu

Kecamatan Popayato, Kecamatan Lemito, Kecamatan Randangan,

Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Paguat dengan luas wilayah

keseluruhan ± 4.244,31 km2."69

68http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/75/name/gorontalo/detail/75

04/pohuwato69

Ibid

63

Hal ini merupakan hasil perjuangan masyarakat Pohuwato untuk

mengaktualisasikan jati diri dan keinginan guna melaksanakan urusan

rumah tangga sendiri. Dengan terbentuknya Kabupaten Pohuwato

diharapkan segera terwujud kemudahan pelayanan, peningkatan

kesejahteraan dengan melakukan percepatan pembangunan di

Kabupaten Pohuwato.

Kabupaten Pohuwato merupakan Kabupaten yang berada di

ujung barat Provinsi Gorontalo dengan letak Geografis antara 0,27o 1,01o

lintang utara 121,23o 122,44o Bujur Timur dengan iklim 24,4 33,2o C.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol, sebelah Selatan

berbatasan dengan Teluk Tomini, Sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Parigi Moutong dan sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Boalemo. Luas wilayah adalah 4.244,31 Km2 atau 34,75% dari

luas wilayah Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini terbagi menjadi 7

kecamatan dengan ibukota kabupaten yaitu Marisa.70

2. Sejarah Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang

Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan

alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya

70http://infoprovinsigorontalo.blogspot.com/2010/01/profil-kabupaten-pohuwato.html

64

atauekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya

berlangsung secara alami.71

Pada Tahun 1984, Kawasan CA Tanjung Panjang ditunjuk

sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi cagar alam berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan No. 250/Kpts-II/1984 tanggal 20 Desember

1984 dengan luas ± 3.000 ha.72

Penataan batas dilakukan pada tahun 1992 dengan panjang batas

yang dibuat sepanjang 35,53 km. Jumlah pal batas yang ditanam

sebanyak 271 buah, dengan pal batas nomor 0 berada di sebelah utara

sekitar muara Sungai Dehuwa, sedangkan pal batas nomor 270 berada di

sebelah selatan. Berita Acara Tata Batas ditandatangani pada tanggal 27

Oktober 1995.73

Setelah dilakukan penataan batas, maka kawasan ini ditetapkan

sebagai cagar alam dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 573/Kpts-

II/1995 tanggal 30 Oktober 1995 dengan luas 3.000 ha.74

71Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

72Data dari BKSD kabupaten Pohuwato Profil Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang. tanggal 8

september 201473

Ibid74

Ibid

65

3. Letak Geografis

Sebelum terbentuknya Pemerintah Kabupaten Pohuwato,

kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang berada dalam wilayah Kabupaten

Derah Tingkat II Gorontalo, Popinsi Tingkat I Sulawesi Utara (SULUT).

Setelah adanya pemekaran wilayah provinsi gorontalo pada tahun

2000 dan terbentuk Kabupaten Pohuwato, maka pada tahun 2003

terbentuk Kabupaten pohuwato. Sejak saat itu Kawasan Konservasi

Cagar Tanjung Panjang secara administratif masuk dalam Wilayah

Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Randangaan.75

Secara geografis kawasan Cagar Alam Tanjung terletak pada

0º25’28,93” - 0º30’1,93” Lintang Utara dan 121º44’27,60” - 121º47’0,44”

Bujur Timur.76

Dari Ibukota Provinsi Gorontalo, kawasan konservasi Cagar

Tanjung Panjang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum

dengan memakan waktu 3 sampai dengan 3,5 jam. Dari Ibukota Propinsi

Gorotalo, jalan menuju Ibukota Kecamatan Randangan kondisinya bagus.

Hal ini karena selain merupakan jalan provinsi, jalan tersebut setiap hari

juga berfungsi sebagai jalan penghubung lintas daerah antara Sulawesi

Utara dan Sulawesi Tengah.

75Ibid

76Ibid

66

4. Potensi Kawasan

a. Hayati

Kawasan CA Tanjung Panjang merupakan ekosistem yang

didominasi mangrove dan hutan pantai, dengan kawasan mangrove

merupakan bagian terbesar dari kawasan ini. Potensi flora dalam

kawasanCA Tanjung Panjang didominasi jenis-jenis bakau, yaitu:

Bruguiera sp, Rhizopora sp, Avicennia sp serta Nipah Nypa sp.77

Potensi fauna yang terdapat di kawasan ini antara lain: Elang laut

Haliaeetus leucogaster, beberapa jenis Kuntul Egretta sp, beragam jenis

moluska, serangga serta beragam jenis ikan baik yang mendiami sungai,

mangrove serta laut di sekitar Cagar Alam Tanjung Panjang.78

b. Non Hayati

Potensi non hayati kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang

meliputi beragam kondisi alam yang merupakan bagian dari ekosistem

alami di kawasan hutan Tanjung Panjang, dan memberikan manfaat

ekologis bagi kawasan di sekitarnya. Potensi non hayati yang telah

digarap sebagai sumber daya ekonomi adalah air laut yang diolah menjadi

garam di wilayah Desa Huyula. Potensi lainnya yang cukup banyak

77Basri Amin, Rahman Dako, Yusran N Masa, Johanes Wiharisnoo, Ahmad Bahsowan, Ismail A

Kadir. Laporan Kajian Kelayakan Pemulihan Ekosistem di Cagar Alam Tanjung Panjang, 2013. Hal878

ibid

67

ditemui di wilayah Kabupaten Pohuwato, yaitu emas, tidak ditemui di

dalam kawasan ini.79

5. Mangrove

Peranan ekosistem mangrove dengan ekosistem pesisir lain

sangat jelas, yaitu sebagai penghasil zat hara bagi kesuburan perairan,

sehingga tingkat produktivitas primer mangrove cukup tinggi selain

padang lamun. Peranan ini sekaligus menjadikan hutan mangrove dan

perairan di sekitarnya merupakan daerah pemijahan, asuhan, mencari

makan dan perlindungan bagi biota laut seperti udang, kepiting, ikan dan

jenis-jenis spesies lain. Kepiting merupakan biota laut dominan di daerah

mangrove, yang memakan daun mangrove dan serasah lainnya.

Kebiasaannya ini sangat berperan dalam membentuk detritus dan daur

unsur hara, demikian juga dengan anelida dan nematoda yang hidup

dalam redimen hutan mangrove.

Penurunan daya dukung hutan mangrove akibat pemanfaatan

lahan dan pembabatan pohon mangrove akan sangat mengurangi fungsi

ekologinya, termasuk hubungan dengan ekosistem pesisir lain dan

manusia.

Untuk itu, semua instansi terkait dapat bekerja sama dalam

pelestarian ekosistem ini dan pemangku kepentingan dapat membantu

secara aktif. Semua usaha ini dilakukan tidak hanya untuk pemulihan dan

79Ibid

68

meningkatkan peranan hutan mangrove, tetapi juga untuk pelestarian

biota laut lainnya yang menjadi salah satu sumber protein hewani bagi

masyarakat.

Pada dasarnya hutan mangrove merupakan ekosistem yang kaya

dan menjadi salah satu sumberdaya yang produktif. Namun sering pula

dianggap sebagai lahan yang terlantar dan tidak memiliki nilai sehingga

pemanfaatan yang mengatasnamakan pembangunan menyebabkan

terjadinya kerusakan. Pengelolaan tambak memang menjanjikan hasil

yang menggiurkan tetapi sangat perlu dilihat kesinambungan dan

kelestarian lingkungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kondisi ini

memerlukan suatu strategi yang jelas dan nyata untuk dapat

mempertahankan dan mengelola secara baik dan utuh hutan mangrove.

Untuk itu perlu dikaji pendayagunaan potensi hutan mangrove, sebagai

salah satu bagian dari ekosistem pesisir, secara berkelanjutan berbasis

masyarakat

B. Penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

terhadap Sumber Daya Alam.

1. Penguasaan Sumber Daya Alam dalam Otonomi Daerah.

Kabupaten Pohuwato merupakan Kabupaten yang mempunyai

banyak kekayaan alam yakni Sumber Daya Alam berupa hutan,

perkebunan, tambang, laut, keanekargaman hayati, dan lain-lain.

Kabupaten Pohuwato diberi karuniah Tuhan yang luar biasa indah yakni

69

hamparan permadani hijau berupa hutan mangrove yang lebat, dengan

keanekaragaman hayati yang beraneka ragam jenisnya. Otonomi daerah

memiliki kemampuan mengoptimalisasi potensi terbaik yang dimiliki

Kabupaten Pohuwato dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai

dengan karakteristik ekonomi, geografis, sosial dan budaya.

Perkembangan daerah yang sesuai dengan karakteristiknya ini akan

mengurangi kesenjangan antardaerah yang selama ini terakumulasi, dan

pada akhirnya dapat mencegah disintegrasi bangsa. Otonomi daerah di

Kabupaten Pohuwato juga memberi implikasi baikpositif maupun negatif.

Pelaksanaan otonomi di Kabupaten Pohuwato dilakukan dengan

peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan

kelembagaan; peningkatan kemampuan aparatur; peningkatan kualitas

sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan dan

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), peningkatan

kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, dan

peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran

dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk

meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi

pemerintahan di daerah. Upaya-upaya inilah yang menjadi tolak ukur

untuk mengukur tingkat keberhasilan di Kabupaten Pohuwato.

70

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya. Pasal 10 UU No.32 Tahun 2004, pemerintah daerah

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi urusan

pemerintah. Dalam penguasaan Sumber Daya Alam yang ada di

Kabupaten Pohuwato, prinsip otonomi yang seluas-luasnya memberi

konsekuensi pada perubahan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di

daerah. Sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Pohuwato dampak

yang dirasakan, secara postif dengan adanya peningkatan Pajak Asli

Daerah (PAD), Terbukanya kawasan investasi, dan tenagakerja, Namun

disisi lain penguasaan Sumber Daya Alam, telah membawa dampak

negatif terhadap lingkungan hidup, ekspoiltasi Sumber Daya Alam

sekarang telah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Eksploitasi ini membawa pada kerusakan dan menurunnya kualitas

lingkungan hidup di Kabupaten Pohuwato.

Pada hakekatnya otonomi daerah yang ingin dibangun merupakan

upaya untuk mendekatkan sistem pengelolaan Sumber Daya Alam pada

masyarakat di daerah, agar masyarakat yang bersangkutan dapat

merasakan manfaat ekonomi dari eskploitasi Sumber Daya Alam yang

ada didaerah.

Demikian juga pengalaman dari penguasaan sumber daya alam

yang sentralistik di masa lalu, telah memberikan pelajaran berharga bagi

71

pemerintah yang lebih banyak berpihak pada pemilik modal yang besar

dan investor-investor baik dari dalam maupun luar negeri dengan

menggunakan teknologi maju justru menimbulkan kerusakan dan

kehancuran lingkungan yang tidak terkendali dan konflik pada tataran

masyarakat.

Secara konseptual subtansansi perundang-undangan yang

berkaitan dengan hubungan hukum penguasaan Sumber Daya Alam

bahwa hal ini tidak sesuai lagi dengan tujuan awalnya, hal ini karena

ketentuan yang terdapat didalamnya telah memberikan kekuasaaan yang

sangat besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga

kekuasaan yang dimiliki oleh daerah lambat laun menegaskan

keberadaan masyarakat dan yang ada kepentingan modal yang didahului,

bukan kepentingan rakyat atau masyarakat sekitar sumber daya alam.

Seyognya otonomi daerah, memberi nilai kesejahteraan bagi

masyarakat di daerah, bukan masalah baru, berupa perusakan dan

pencemaran lingkungan. Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam

berorintasi pada nilai-nilai kearifan lokal, yang seharusnya didorong.

Otonomi daerah dalam penguasaan SDA, seharusnya memberi nilai lebih

bagi pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan pendapatan

daerah Kabupaten Pohuwato.

72

2. Dampak Otonomi Darah terhadap Sumber Daya Alam.

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan

dan pengusahaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia

adalah Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Di dalam pasal tersebut dirumuskan

bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Perkembangan lingkungan strategi akibat dari semangat reformasi

dengan ditandai oleh krisis multidemensional mulai tahun 1997 di

Indonesia, terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Isu demokrastisasi dan desentralisasi menjadi isu yang

dominan.

Perubahan sistem pemerintahan yang semula sentralisistis pun

bergeser kearah yang lebih desentralis. UU Nomor 22 tahun 1999

kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Otonomi

daerah mengalami penguatan, meskipun pada masa pemberlakuan UU

Nomor 32 tahun 2004 muncul sejumlah persoalan yang mendasar.

Otonomi daerah dianggap sebagai jawaban sementara terhadap krisis

multidimensional yang terjadi di Indonesia.

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada

Kabupaten/Kota dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun

73

2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor

25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Provinsi sebagai Daerah Otonomi dalam rangka pengelolaan lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Peraturan ini pada pokoknya memberikan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah

secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan

pemanfaatan sumberdaya nasional serta dengan memperhatikan potensi

keanekaragaman daerah.

Akibat otonomi daerah tersebut, maka berkembanglah pemekaran

daerah yang salah satunya pemekaran daerah Gorontalo dari sulawesi

utara pada tahun 2000 yang sekarang di kenal dengan Propinsi

Gorontalo. Dan diikuti oleh beberapa daerah. Di Propinsi Gorontalo yang

ingin berkembang dengan pemekaran daerahnya, yang salah satunya

adalah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2004.

Realita menunjukkan pembangunan didaerah dihadapkan pada

permasalahan pokok. Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan

banyaknya permintaan barang dan jasa, terutama yang disediakan alam

dan memberi dampak negatif pada ketersediaan Sumber Daya Alam dan

lingkungan. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten

Pohuwato. Hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas dan kuantitas

sumberdaya alam, dan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan

74

menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan rakyat Kabupaten

Pohuwato. Berikut ini dapat kita lihat luas lahan kritis yang ada di

Kabupaten Pohuwato pada tabel.

Tabel 1: Luas Lahan Kritis di Kabupaten Pohuwato

LAHAN KRITISNo

Kecamatan AK K PK SK TK Gren Total

1 2 3 4 5 6 71

Buntulia35,979.78 1,379.23 12,001.18 681.88 23.06 50,065.14

2Dengilo

29,314.24 678.75 5,379.811,315.71 8.87

36,697.38

3Duhiadaa

1,480.34 30.542,176.16 67.42

3,754.47

4Lemito

29,954.67 2,339.5616,141.27 522.08 600.39

49,557.97

5Marisa

1,955.37 202.16717.22 30.23

2,904.97

6Paguat

4,405.96 1,666.46305.74 190.26

101.82 6,670.25

7Patilanggio

23,655.80 872.368,576.77 1,080.44 69.21

34,254.57

8Popayato

9,894.19 692.984,421.05 260.41 93.08

15,361.71

9 PopayatoBarat

23,382.28 2,698.1343,133.28 971.97

232.18 70,417.84

10 PopayatoTimur

14,903.60 1,536.4311,643.70 744.34 283.73

29,111.80

11Randangan

12,219.70 744.08 4,781.95222.03 967.56

18,935.31

12Taluditi

24,260.80 2,129.3842,253.20

473.97 190.77 69,308.12

13Wanggarasi

26,299.61 2,191.92 15,640.802,527.12 318.81 46,978.26

Grand Total 237,706.34 17,161.98 167,172.13 8,990.21 2,987.14 434,017.80

Sumber, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi KabupatenPohuwato. Keterangan: AK : Agak Kritis SK : Sangat KritisK : Kritis TK : Tidak Kritis PK : Potensial Kritis

75

Berbagai hal yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa

pembangunan yang berorientasi pada aspek ekonomi tanpa pendekatan

pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan yang meliputi aspek

pelestarian, kesejahteraan dan sosial ternyata hanya memberikan

manfaat dalam jangka pendek. Pesatnya peningkatan pertumbuhan

populasi, teknologi dan disisi lain semakin terbatasnya sumberdaya dan

rendahnya mutu lingkungan dituntut adanya pola pembangunan yang

terencana dengan baik, realistik dan strategik dan bernuansa lingkungan

yang dalam jangka panjang dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya

secara berkelanjutan. Sebagaimana lazimnya setiap pemerintah daerah

berusaha sedapat mungkin mengembangkan potensi yang ada untuk

menunjang biaya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian usaha

terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat dan

bangsa bersama pemerintah untuk mengubah suatu keadaan yang

kurang baik menjadi lebih baik dengan cara melakukan proses

pengolahan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dengan

memanfaatkan teknologi untuk memenuhi masyarakat yang semakin

kompleks dan terus berkembang yang disebabkan oleh laju pertumbuhan

penduduk. Keadaan ini akan membawa dampak negatif jika tidak ditata

sejak dini. Hal ini menimbulkan permasalahan yang dihadapi oleh

pemerintah Kabupaten Pohuwato, di samping menata struktur dan

infrastruktur pemerintahan, tetapi permasalahan lainnya seperti

76

perekonomian belum mendukung. Ini berlangsung terus menerus

sehingga masyarakat Pohuwato yang sebagian besar mata pencarian

sebagai petani merasa terdesak, akibat ketidaksiapan pemerintah

Kabupaten Pohuwato tentang masalah perekonomian ini. Maka

masyarakat mulai mengolah sumber daya asli daerahnya, seperti salah

satunya petani tambak yang lebih dahulu di buka oleh pendatang dari

bugis. Melihat kecenderungan perkembangan dan tantangan

pembangunan daerah-daerah Kabupaten dimasa yang akan datang, perlu

juga diperhatikan agar pembangunan dilakukan dan dipersiapkan sedini

mungkin, salah satu kebijakan yang dapat dioperasikan adalah

meningkatkan dan memantapkan peran pemerintah daerah sebagai

fasilitator untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam

pembangunan dipedesaan, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi

peran serta masyarakat, sehingga mutu atau kualitas pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat diwujudkan. Seperti kita

ketahui bahwa kondisi umum yang ada selama ini, konsep pembangunan

berkelanjutan diletakkan hanyalah sebagai kebijaksanaan saja. Namun,

didalam pengalaman prakteknya, justru terjadi pengelolaan sumber daya

alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang

mengganggu kelestarian alam.

Sejak terbentuknya Kabupaten Pohuwato, maka pemerintah

Kabupaten Pohuwato membangun struktur dan infrastruktur di daerahnya.

Dengan pembangunan tersebut maka penyiapan perekonomian bagi

77

masyarakat Pohuwato diharapkan pemerintah mampu menyediakan

kebutuhan ekonomi untuk rakyat. Namun kenyataannya masalah

perekonomian masih belum bisa memenuhi untuk kepentingan

masyarakat, seakan-akan pembentukan Kabupaten tersebut terlalu di

paksakan.

Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah

Kabupaten Pohuwato bisa di katakan cukup tersedia dan sangat

berharga, tetapi permasalahannya kurangnya perhatian dari pemerintah

Kabupaten Pohuwato sehingga memaksakan masyarakat mengelola

sumber Daya alam tersebut yang berada dalam kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang, dan pemerintah hanya membiarkan hal tersebut terjadi.

Hal ini timbul karena luasnya ruang lingkup pembangunan daerah

terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang belum

didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan

aparatur pemerintah daerah yang memadai serta belum adanya

perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pembangunan

dapat berjalan dengan baik dengan adanya peranserta masyarakat dalam

pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan

daya guna pembangunan terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup dan

pembangunan.

78

Pola pemanfaatan Sumber Daya Alam seharusnya dapat

memberikan akses kepada masyarakat adat dan lokal, bukan terpusat

pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Dengan

demikian pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi

kesempatan dan peran serta aktif masyarakat adat dan lokal, serta

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya

alam secara berkelanjutan. Peranan pemerintah dalam perumusan

kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus dioptimalkan karena hal ini

sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan

pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil

yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologi. Sejalan

dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber

daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal

dan tetap terjaganya fungsi lingkungannya.

Kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum dalam

pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

merupakan hal yang penting, yang menyebabkan hak-hak masyarakat

untuk menggunakan dan menikmatinya menjadi terbuka dan mengurangi

konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Jika semua pihak telah melarutkan aspek lingkungan dalam

pertimbangan kebijakannya, maka aspek lingkungan akan berhubungan

79

erat dalam perilaku sehari-hari. Peraturan perundangan-undangan yang

mengatur pengelolaan lingkungan hidup harus dapat mengurangi

tumpang tindih peraturan penguasaan dan pemanfaatan dalam rangka

mewujudkan keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antar

sektor. Selain itu, peran serta aktif masyarakat dalam memanfaatkan

akses dan mengendalikan kontrol terhadap penggunaan sumber daya

alam yang terdapat pada lingkungan hidup harus lebih optimal karena

dapat melindungi hak-hak publik dan hak-hak masyarakat adat.

Kemiskinan akibat krisis ekonomi disertai melemahnya wibawa hukum

perlu diperhatikan agar kerusakan sumber daya alam tidak makin parah,

termasuk penjarahan terhadap hutan, kawasan konservasi alam dan

sebagainya. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri

perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan

dibanyak daerah antara lain pengalihfungsian hutan tanpa izin, kegiatan

pertambakan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan observasi dan penelitian penulis Dalam hal ini

praktek pertambakan ikan yang terjadi di daerah Kabupaten Pohuwato

hampir menyeluruh terjadi di setiap kecamatan.

80

Data Jumlah Petani Tambak Menurut Kecamatan di

Kabupaten Pohuwato

No Kecamatan Jumlah

petani

tambak

Jumlah KK Luas

Tambak

1 Paguat 87 76 158,20

2 Marisa 105 98 189,49

3 Duhiadaa 657 643 978,99

4 Patilanggio 12 10 336,79

5 Randangan 1,869 1,674 2,039,82

6 Wanggarasi 2,089 1,889 2,283,94

7 Lemito 467 467 500,89

8 Popayato Timur 1 1 0,32

9 Popayato 5,302 468 673,95

10 Popayato Barat 448 430 507,64

Grand Total 11,037 5,765 7,679,4

81

C. Status hukum Penguasaan Hutan Di Kawasan Cagar AlamTanjung

Panjang

1. Perizinan

Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan merupakan

upaya dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Oleh sebab itu hak-hak

negara, masyarakat, dan perorangan perlu dipertegas untuk mengetahui

pembatasan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat di

masing-masing pihak.

Negara memiliki hak mutlak untuk menguasai hutan. Konsep

penguasaan ini tercermin dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dari

rumusan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa penguasa tunggal

atas hutan dan kawasan hutan adalah negara.80 Salah satu kekayaan

alam yang dikuasai oleh negara adalah sumber daya yang sarat dengan

terjadinya konflik, karena didalamnya terlibat begitu banyak pelaku yang

memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumberdaya hutan yang

80Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945

82

bersangkutan. Ragam konflik itu antara lain adalah konflik pemilikan,

konflik kepentingan, dan konflik bentuk pengelolaannya.81

Penguasaan hutan dan kawasan hutan oleh negara kembali

dipertegas dalam Pasal 4 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan yang menyatakan bahwa:82

1. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan

hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan

hutan; dan

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum

antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-

perbuatan hukum mengenai kehutanan.

3. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak

masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih

81Op.cit

82Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

83

ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional.

Pengaturan mengenai perlindungan hutan tersebar dalam

beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Payung hukum

dari perlindungan hutan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan sedangkan secara umum perlindungan hutan diatur

dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang No. 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dengan adanya sejumlah peraturan tersebut maka penegakan prinsip

perlindungan hutan sudah dilakukan.

Dalam tataran kehidupan masyarakat ada kaidah-kaidah yang

membatasi ruang gerak mereka. Kaidah merupakan patokan untuk

bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan. Seseorang dalam kondisi

normal akan memikirkan pendapat orang lain atas hal-hal yang

dilakukannya. Dalam kondisi inilah kaidah menjadi kontrol perilaku dalam

kehidupan manusia. Kaidah-kaidah yang terkandung dalam hukum bukan

hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia melainkan

juga mengatur manusia dengan lingkungan alam.

Pemerintah juga berhak menetapkan hutan berdasarkan fungsi

pokoknya seperti yang terdapat dalam Pasal 6 undang-undang no 41

tahun 1999 tentang Kehutanan yakni fungsi hutan konservasi, hutan

84

lindung dan hutan produksi. Untuk kepentingan umum, maka pemerintah

dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus yakni

untuk tujuan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, religi

dan budaya. Penguasaan negara terhadap hutan dan kawasan hutan

melahirkan kewajiban hukum bagi pemerintah dalam pengurusan hutan.

Perencanaan kehutanan sebagai kegiatan awal dari pengurusan

hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin

tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan kehutanan

dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu,

serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan

kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan,

penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan

dan penyusunan rencana kehutanan. Dengan adanya kegiatan

perencanaan ini maka akan diketahui prosedur dan ketersediaan

pemanfaatan hutan serta akan memudahkan polisi hutan nantinya untuk

menentukan perbuatan yang termasuk pemanfaatan hutan secara ilegal

dan pemanfaatan hutan secara legal.

Berdasarkan perencanaan tentang hutan, pemerintah

menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan

kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas

kawasan hutan.83 Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses

83Hasli wawancara dengan Tatang Abdullah Kepala Resort Cagar Alam Tanjung Panjang

Kabupaten Pohuwato Tanggal 8 September 2014.

85

penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan

kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan memperhatikan

rencana tata ruang wilayah.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok Dengan

dikukuhkannya Tanjung Panjang sebagai hutan konservasi dengan ciri

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hal ini dapat

mengandung konsekuensi yuridis bahwa hutan tersebut memang ditunjuk

dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

sebagai hutan tetap, sehingga hutan ini tidak dapat dikonversikan atau

dialihfungsikan.

Demi kelangsungan fungsi pokok hutan diatas maka pengelolaan

hutan menjadi prioritas penting. Dilihat dari sisi fungsinya, keberpihakan

kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan.

Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan harus memperhatikan

hak dan melibatkan masyarakat, dengan menjadikan pengelolaan yang

berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis

pada pemberdayaan masyarakat misalnya dengan Memanfaatkan potensi

alam, keunikan budaya serta sarana dan prasarana masyarakat setempat

menjadi tempat wisata dengan tidak merusaknya.

Konsep penguasaan hutan oleh negara sesungguhnya bertujuan

agar hutan-hutan yang ada tidak dieksploitasi untuk kepentingan

86

beberapa kelompok. Hutan hendaknya dapat memberikan kemakmuran

dan kesejahteraan bagi rakyat, oleh sebab itu konsep penguasaan hutan

oleh negara tidak berarti meniadakan hak masyarakat dan badan usaha

untuk menikmati dan memanfaatkan hasil hutan.

Secara normatif ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah,

membatasi dan mempertahankan serta menjaga hutan dari perbuatan

manusia demi pengamanan dan kelestarian hutan sebagaimana diatur

dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu:

a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan

perusakan hutan;

b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;

c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian

hutan;

d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis

sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan

e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan

pemberantasan perusakan hutan.

Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis,

diketahui bahwa hal-hal tersebut diatas belum berjalan atau sesuai

dengan Undang-undang contoh kecilnya belum terdapat sarana dan

87

prasaran yang memadai dalam pencegahaan dan pemberantasan

perusakan hutan misalnya belum adanya menara pemantau kawasan

mengingat kawasan ini yang berukuran luas dan kurangnya personil

pengamanan hutan yang saat ini hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, yang

menurut penulis belum bisa menunjang pengamanan.

Penyimpangan terhadap prinsip perlindungan hutan yang

menyebabkan terhadinya pemanfaatan secara ilegal terhadap kawasan

hutanmerupakan masalah hukum kehutanan yang saat ini menjadi

kendala dalam menjaga fungsi pokok tersebut. Terjadinya kasus ini tidak

lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang meliputi diri manusia. Pemanfataan

hutan secara ilegalterjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk juga

di Kabupaten Pohuwato. Pemanfaatan hutan secara ilegal ini terjadi di

kawasan hutan mangrove Cagar Alam Tanjung Panjang. Berdasarkan

data yang diperoleh dari BKSD Kabupaten Pohuwato, dari 3000 ha

kawasan Hutan Cagar Alam sekitar 2.800 ha telah diubah fungsinya

menjadi lahan tambak. Adapun pengalih fungsian tersebut terjadi di desa

Patuhu dan Sidowonge yang merupakan desa yang masuk di dalam

kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang.

Pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal dengan mengalih

fungsikan kawasan Cagar Alam tersebutmenimbulkan deforestasi dan

degradasi hutan. Deforestasi ini terlihat pada kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang yang tersisa hanya 200 ha. Sekitar 2800 ha

88

Berkurangnya luas kawasan Cagar Alam Tanjung panjang tentu

menimbulkan degradasi hutan dalam menjamin stabilitas lingkungan

hidup. Perbuatan pemanfaatan hutan secara ilegal tersebutmerupakan

pelanggaran terhadap prinsip lingkungan hidup yakni prinsip pengamanan

hutan dan kelestarian hutan.

Pelaksanaan prinsip perlindungan hutan belum optimal dalam

menanggulangi pemanfaatan hutan secara ilegaldi Kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang. Padahal Cagar Alam Tanjung Panjang memiliki fungsi

penting dalam mencegah abrasi, tempat perlindungan biota laut, menahan

limbah sampah ke laut, menahan gelombang air laut ke darat, sarana

pengembangan ilmu pengetahuan dan tempat rekreasi. Oleh karena itu

langkah-langkah perlindungan hutan perlu dilakukan.

Prinsip perlindungan hutan meliputi kegiatan:

a) Perencanaan kehutanan,

b) Pengelolaan hutan,

c) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

penyuluhan kehutanan,

d) Pengawasan.

89

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan

diketahui bahwa tidak semua kegiatan tersebut efektif dalam melindungi

Cagar Alam Tanjung Panjang.

Perencanaan kehutanan pada dasarnya telah dilakukan dengan

baik dengan melakukan inventarisasi sumber daya mangrove, penunjukan

kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan

hutan, dan penetapan kawasan hutan sebagai kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang yang termasuk hutan konservasi. Penetapan ini menjadi

landasan yuridis bagi kawasan tersebut untuk tetap dipertahankan dalam

kondisi apapun.

Dalam mengamankan dan melestarikan hutan, maka prinsip

perlindungan hutan dikonkritisasi pada perbuatan pengurusan hutan yang

meliputi kegiatan penyelenggaraan, perencanaan kehutanan, pengelolaan

hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

penyuluhan kehutanan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 10 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Hal ini

tentu sejalan dengan konsep penguasaan hutan oleh negara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Daerah

Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Ekosistem Mangrove di Wilayah Kabupaten Pohuwato yakni pengelolaan

90

ekosistem Mangrove berdasarkan perlindungan (konservasi),

pengendalian, pengelolaan ekosistem mangrove dikendalikan oleh tim

pengamanan, sehingga menjamin kelestarian yang didasarkan pada

kemampuan daya dukung, serta pemanfaatan dilakukan secara bijaksana

dan rasional untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengendalian, pengelolaan dan penataan yang tertuang baik

dalam undang-undang maupun perda dalam rangka pemanfaatan hutan

belum nampak dalam prakteknya. Dalam hal ini baik itu dikalangan

pemerintahan pusat maupun daerah, belum dapat mengoptimalkan

fungsi-fungsi hutan tersebut, bahkan yang terjadi adalah mengalami

fragmentasi atau pembagian kawasan yang kurang tepat. Hal itu terjadi

karena seharusnya fungsi hutan dilihat sebagai satu kesatuan yang harus

ada di dalam suatu kawasan hutan.

Pengurusan dan pengelolaan hutan menjadi kewajiban dari

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Berbagai

kegiatan perlindungan hutan harus dilakukan oleh ketiga komponen tadi.

Pemerintah diharapkan dapat membuat serangkaian regulasi untuk

memberikan kewajiban hukum bagi semua pihak untuk melindungi hutan

baik dari perbuatan manusia, kebakaran, ternak, hama maupun penyakit.

Kebijakan tersebut juga diikuti dengan langkah-langkah konkrit dengan

menerapkan pola kemitraan dalam pengamanan hutan, menjatuhkan

sanksi bagi pelaku pengrusakan hutan.

91

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Lembaga

Swadaya Masyarakat dan masyarakat ternyata belum mampu

menghindari fakta-fakta kerusakan. Fakta kerusakan hutan khususnya

mangrove dapat dilihat dengan jelas di kawasan tersebut. Pembabatan

hutan mangrove mulai dilakukan sebelum tahun 1990-an yang di konversi

menjadi tambak. Akibat dari pembukaan tambak tersebut mengakibatkan

berkurangnya luas area hutan mangrove secara drastis di wilayah

tersebut.

Pada awal perkembangannya tambak-tambak tersebut dibuka

oleh H. Nompo pendatang dari maros, ia melakukan survei awal ke lokasi

Cagar Alam Tanjung Panjang yang didampingi oleh lima dinas pada

pemerintahan Sulawesi Utara (saat itu Gorontalo masih tergabung dalam

Provinsi Sulawesi Utara) yakni: Bappeda, Dinas Kehutanan, Perikanan,

Transmigrasi, BPN, dan Usman Achir yang saat itu menjabat sebagai

sekertaris desa motolohu. Melalui suvei tersebut H. Nompo diberikan izin

untuk membuka tambak seluas 100 Ha, seiring berkembang dan hasil

yang luar biasa masyarakat setempat juga ikut membuka tambak di

kawasan tersebut. Pembukaan tambak tersebut dengan cepat meluas

yang dibuka tanpa izin dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah,

tidak hanya masyarakat setempat masyarakat pendatang pun beramai-

ramai membuka tambak di kawasan Cagar Alam, hingga kini tambak-

tambak tersebut hampir 90% dikuasai oleh pendatang dari bugis yang

diperoleh selain dibuka sendiri juga didapatkan dari membeli tambak dari

92

masyarakat setempat dengan alasan pengetahuan yang kurang memadai

dalam pengelolaan tambak, masyarakat setempat banyak yang menjual

tambaknya kepada pendatang-pendatang dari bugis, yang transaksinya

hanya menggunakan kwintansi pembayaran.84

Seiring dengan kemajuan dan melimpahnya hasil tambak tersebut

maka penduduk semakin bertambah dan menduduki kawasan tesebut

secara tidak sah. Hal ini menjadikan kawasan Cagar Alam Tanjung

Panjang sebagai wilayah incaran atas ekspansi ekonomi perikanan.Dalam

hal ini pemerintah mengetahui adanya pembukaan tambak dalam

kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang akan tetapi pemerintah seperti

melakukan pembiayaran terhadap hal tersebut.

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan

banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan,

terutama menyangkut perizinan. Yang mengeluarkan izin adalah pejabat

administrasi, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus

diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu

pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang

dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis,

namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya

apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diingikan, maka izin yang berbentuk

84Hasil wawancara dengan Anton Ishak Masyarakat Desa Patuhu tanggal 9 oktober 2014

93

suatu keputusan adminstrasi negara (beschicking) dapat dijadikan

sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Untuk itu perizinan merupakan suatu jaminan kepastian hukum

bagi pemegang izin dalam pemanfaatan hutan, tidak dapat diganggu

gugat kembali. Kepastian izin dalam pemanfaatan hutan ini mampu

membedakan apakah pendudukan hutan oleh sekelompok orang tersebut

merupakan perbuatan yang ilegal atau tidak.

Pemanfaatan hutan tanpa adanya izin dari pemerintah yang

berwenang dapat dikatakan perbuatan yang ilegal. Perbuatan secara

ilegal memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan kawasan Cagar

Alam Tanjung Panjang. Pembiaran atas tindakan tersebut akan

menimbulkan degradasi dan deforestasi mangrove, padahal mangrove di

kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang sangat bermanfaat untuk

melindungi daerah tersebut dari bencana tsunami. Mangrove juga

berfungsi menyerap CO2 dan mencegah terjadinya abrasi, sehingga

keberadaan hutan mangrove harus dipertahankan.85 Ancaman degradasi

dan deforestasi mangrove Cagar alam Tanjung Panjang karena adanya

pendudukan yang tidak sah, perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya.

Oleh sebab itu diperlukan antara sinergi pemerintah, Lembaga Swadaya

Masyarakat dan masyarakat untuk menanggulangi penduduk yang tidak

sah.

85Wawancara dengan Irfan Katili Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pohuwato tanggal 2 oktober 2014

94

Sebagaimana yang diketahui dalam Pasal 24 Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa Pemanfaatan kawasan

hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan

cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Lebih

tegas lagi dituangkan dalam Pasal 35 huruf (f) dan (g) Undang-undang

Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Yakni, dilarang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau

Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. menebang mangrove di kawasan

konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Kegiatan ini jelas-jelas melanggar aturan yang sudah ada.

Penyebabpemanfaatan hutan secara ilegal tidak hanya dari

masyarakat sekitar kawasan hutan, namun lebih karena kelemahan

kebijakan pemerintah, seperti:

a. Kegagalan menurunkan pertumbuhan penduduk, khususnya

masyarakat sekitar kawasan hutan;

b. Kegagalan menjamin kepastian hukum kawasan

c. Lebih membuka daripada membatasi akses ke kawasan hutan;

serta

95

d. Pemberian susbsidi dan insentif bagi transmigrasi dan translokasi

di lahan-lahan hutan negara.

e. Kendala kelembagaan pemerintah yang turut bertanggung jawab

terhadap pengelolaan kawasan konservasi, seperti :

1) Prioritas bagi upaya konservasi alam biasanya rendah karena

sistem sosial terbiasa dengan pemanfaatan sumberdaya alam

secara bebas.

2) Kondisi politik, ekonomi, dan sosial saat ini yang melemahkan

dukungan finansial dan kemampuan birokrasi untuk menangani

tindakan konservasi dan perlindungan.

Sejalan dengan yang terjadi di Cagar Alam Tanjung Panjang,

dimana dalam kasus pemanfaatan tersebut, pelaku menduduki kawasan

hutan untuk membangun rumah tinggal. Hal ini mengindikasikan

kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Akibat ledakan penduduk tersebut maka masyarakat membutuhkan rumah

tinggal. Keterbatasan lahan menyebabkan mereka mengekspansi wilayah

hutan untuk dijadikan rumah. Apalagi daerah kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang merupakan wilayah strategi untuk perekonomian dalam

perikanan.

96

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan instrumen yang sangat penting untuk

mengamankan dan melestarikan hutan. Kelemahan dalam lini ini tentu

akan menyebabkan pemanfaatan hutan secara ilegal yang sulit terkendali.

Tindakan ini akan berakibat pada kerusakan hutan.

Didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan tertuang jelas tentang Pengawasan kehutanan dimaksudkan

untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan

hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus

merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan

pengurusan hutan lebih lanjut.

Didalam PERDA Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan

Ekosistem Mangrove Di Wilayah Kabupaten Pohuwato juga tertuang

tentang pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan

mangrove yakni untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan ekosistem

mangrove, maka akan dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh tim

terpadu yang dikoordinir oleh dinas Kehutanan dan Pertambangan dan

dibentuk dengan keputusaan Bupati.

Dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten

Pohuwato dalam menegakkan hukum Kehutanan dalam pengawasan

seyogyanya dapat bertindak secara tegas, sebab sebagai salah satu

97

lembaga yang diberi amanah dan kewenangan oleh negara untuk

mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan hutan.

Dengan demikian dalam hal ini Dinas Kehutanan dan

Pertambangan Kabupaten Pohuwato dalam menegakkan hukum

Kehutanan terhadap pengawasan kehutanan sudah mulai berjalan, dapat

dilihat dengan masuknya laporan ke Kepolisian Negara Republik

Indonesia Daerah GorontaloDirektorat Intelijen Keamanan dengan Nomor

: R / LAPSUS - /VIII /2014/Dit Intelkam. Tanggal 25 agustus 2014 tentang

Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato.

Akan tetapi seperti yang terjadi sebelumnya di kawasan hutan

Cagar Alam Tanjung Panjang dapat diambil menjadi sebuah contoh akibat

dari kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait sehingga terjadi alih

fungsi secara ilegal.

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia tidak

dapat dibiarkan begitu saja sebab kejahatan terhadap hutan sama dengan

kejahatan terhadap manusia yang lain. Oleh sebab itu diharapkan

pengawasan yang baik dapat memberikan hasil yang positif terhadap

perlindungan hutan.

Suatu Undang-undang yang mengandung instrumen hukum masih

dilihat dari segi pelaksanaan (uitvoering atau implementation) dan

merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (regulatory chain)

pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan,

98

Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan

lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana

penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegak

hukum. Dalam konteks ini penegakan hukum terhadap penyerobotan

hutandapat dilakukan oleh polisi kehutanan.

Hutan dalam hal ini hanya dapat dikonversi apabila ada izin dari

menteri kehutanan itu pun hanya dapat dilakukan pada hutan produksi

dan hutan lindung sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1)

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

menyebutkan bahwa “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam

kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.” Sementara

kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang adalah hutan konservasi dengan

fungsi pokok Cagar Alam, yang berarti tidak dapat digunakan untuk

pembangunan di luar kegiatan hutan apalagi sampai disertifikatkan, akan

tetapi kenyataannya kawasan tersebut telah digunakan untuk kepentingan

pembangunan diluar kegiatan kehutanan, seperti pengalihfungsian

menjadi tambak udang dan ikan serta menjadi pemukiman penduduk.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap penyerobotan hutan

memerlukan kredibilitas dan transparansi dari polisi kehutanan. Penegak

hukum harus jujur dalam menegakkan hukum atau melayani pencari

99

keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan

kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap

bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri

terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kejujuran adalah

kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan akal (ratio) dan

kebenaran hati nurani. Benar menurut akal, baik menurut akal diterima

oleh hati nurani.

Sehingga penegakan hukum akan berlangsung dengan optimal

apabila dimulai dengan prosedur dan komitmen yang kuat sejak

perumusan hingga pelaksanaannya. Substansi hukum yang baik sudah

tentu akan memudahkan penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi

kehutanan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pemanfaatan hutan

secara ilegal.

Adapun yang menjadi faktor penyebab pemanfaatan hutan secara

ilega yaitu:

1. Tidak jelasnya batas kawasan hutan Cagar Alam Tanjung

Panjang. Karenanya hal ini menjadi alasan utama para

penambak yang berada dalam Kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang.

2. Minimnya jumlah Polisi Kehutanan yang berada di Cagar

Alam Tanjung Panjang dan belum adanya PPNS. Hal yang

100

sangat menentukan dalam pengawasan yakni polisi

kehutanan.

3. Minimnya anggaran sarana dan prasarana perlindungan

kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang.

4. Pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang.

5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi

Cagar Alam dan Mangrove yang ada di dalamnya.

Menurut Penulis dengan adanya alihfungsi yang terlanjur terjadi

didalam kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang tidak akan bisa

dikembalikan ke fungsi awalnya, sekalipun diupayakan untuk rehabilitasi

akan memakan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama.

Sehingganya penulis berpendapat akan lebih baik dilakukan penataan dan

pemeliharaan terhadap hutan mangrove yang tersisa dalam kawasan

Cagar Alam tersebut.

D. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Alih Fungsi

Hutan Mangrove Di Kawasan Hutan Cagar Alam Tanjung Panjang

Ada dua desa yang berada dalam kawasan Cagar Alam Tanjung

Panjang yaitu:

1. Desa Patuhu

101

Desa patuhu terdiri dari empat dusun yaitu:86

1) Dusun Dunga

2) Dusun Mekar Jaya

3) Dusun Suka Damai

4) Dusun Satria Bone

Jumlah penduduk Desa Patuhu tidak menetap atau seringkali

berubah-ubah karena banyaknya orang yang keluar masuk desa.

Perubahan itu sangat mencolok terjadi pada dusun Satria Bone yang

berada di areal tambak ikan bandeng dan masuk dalam kawasan Cagar

Alam Tanjung Panjang. Karena di Dusun Satria Bone dikuasai oleh

pendatang dari suku Bugis. Setiap tahunnya penduduk Bugis yang

datang dan menetap di dusun Satria Bone rata-rata sebanyak 10 kepala

keluarga. Mereka ada yang memiliki tambak dan ada juga yang hanya

sebagai penggarap tambak, baik itu ikan bandeng maupun udang.87

2. Desa Siduwonge

Desa Siduwonge merupakan desa pemekaran dari desa Huyula.

Desa Siduwonge terkenal sebagai satu-satunya wilayah penghasil garam

di Provinsi Gorontalo. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak

86Data Dari Kantor Desa Patuhu Tanggal 8 oktober 2014

87Hasil wawancara Dengan Kepala desa Patuhu Tanggal 8 oktober 2014

102

261Kepala Keluarga terdiri dari 1.006 jiwa (laki-laki 542 jiwa dan

perempuan 464 jiwa). Desa Siduwonge terdiri dari 5 dusun yaitu:88

1) Dusun Reset Utara

2) Dusun Reset Selatan

3) Dusun Tolotio

4) Dusun Simanagi

5) Dusun Bolongga

Dari kelima dusun ini, Dusun Simanagi dan Dusun Bolongga

merupakan dusun yang memiliki areal usaha untuk pertambakan

ikan/udang dan serta lokasi tambak garam. Total luas tambak di desa

Siduwonge adalah 1.117 ha, dimiliki oleh kurang lebih 40 orang pemilik.

88Data Dari Kantor Desa Sidowonge Tanggal 6 Oktober 2014

103

Nama-nama pemilik tambak yang berada di dalam Kawasan Cagar Alam

yaitu:89

No. Nama

1 Daeng Haji Nompo

2 Daeng Hasan

3 Daeng Haji Basri

4 Daeng Puang Mangun

5 Daeng Andy Untung

6 Daeng Haji Sapri

7 Daeng Haji Muslan

8 Daeng Taha

9 Daeng Haji Belong

10 Daeng Andi Baso Alan

11 Daeng Baso

12 Daeng Endre

13 Daeng Lukman Tiro

14 Daeng Mumang

15 Daeng Ali

16 Daeng Saman

17 Daeng Rustam

89Rahman Dako, dkk. Analisis Para Pihak Pengelolaan Mangrove Tanjung Panjang Kabupaten

Pohuwato provinsi Gorontalo.hal. 14

104

1. Upaya Perlindungan Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang

Fenomena kondisi hutan manggrove di Kabupaten Pohuwato

telah menghadapi baragam masalah yang kompleks dan saling

keterkaitan yang bersifat multi dimensi yang mengharuskan semua pihak

wajib mewujudkan sesuatu sistem pegelolaan secara lestari, baik

kelestarian fungsi ekonomi, fungsi ekologi maupun fungsi sosial, dalam

mempertahankan sumberdaya alam yang tersedia. Pemerintah harus

berupaya melakukan penanganan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat

mengembalikan fungsi hutan yaitu fungsi produksi, fungsi lindung, serta

fungsi konservasi. Akibat tekanan pertambahan penduduk dan

mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan sumberdaya alam

secara berlebihan, hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato semakin

menipis dimana budidaya pola tambak merupakan sumber mata

pencaharian utama, dan bahkan ada kawasan yang menjadi satu

pemukiman yang padat penduduk (desa).

Penegakan hukum lingkungan dalam upaya penanggulangan

pemanfaatan kawasan secara ilegal dapat dilakukan secara preventif dan

represif sesuai sifat dan efektifitasnya. Instrumen bagi penegakan hukum

yang bersifat mencegah atau preventif adalah penyuluhan, pemantauan,

dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Dengan

demikian penegakan hukum yang utama adalah pejabat/aparat

pemerintah daerah yang berwenang mencegah pengrusakan lingkungan.

105

Penegakan hukum yang bersifat menekan atau represif, dilakukan dalam

hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana

umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak

dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari

penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku/ pengrusak sendirilah

yang harus menghentikan keadaan itu.

Upaya Perlindungan di suatu negara itu merupakan suatu

keharusan agar tercipta kedamaian, perdamaian, dan ketertiban dalam

negera tersebut. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki

dasar-dasar yang kuat dari kostitusi. Begitu juga dengan Perlindungan

pastilah memiliki dasar hukum tertentu.

Upaya perlindungan pemerintah yakni untuk menjamin adanya

kepastian hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga

negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat

dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam upaya perlindungan hutan,Penyelenggaraan perlindungan

hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan

lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi

produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pemerintah dalam hal ini

mensosialisasikan serta mengambil langkah-langkah yang tepat dalam

106

menanggulangi pemanfaatan kawasan secara ilegal. Adapun upaya yang

diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan

langkah-langkah yang telah ditempuh untuk menyelamatkan hutan

mangrove Cagar Alam Tanjung panjang yaitu:

a) Penyuluhan kehutanan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56

Pasal 57 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat

agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas

dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar

akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh

Pemerintah juga bekerjasama dengan dunia usaha, dan masyarakat.

Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mendorong dan menciptakan

kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan

kehutanan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam hal ini dinas

Kehutanan sedang gencar-gencarnya melakukan Sosialisasi keseluruh

Kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang tentang Pengelolaan,

Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan Mangrove bukan hanya yang

107

berada dalam kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang tetapi seluruh

kecamatan dan desa yang berada di Kabupaten Pohuwato,90

b) Pengawasan kehutanan, pengawasan kehutanan yang diatur

dalam Pasal 59 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang

kehutanan ini, dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan

menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat

tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik

bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih

lanjut.

Pemerintah yang melakukan pengawasan hutan meliputi

pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Pemerintah pusat

berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan

pengawasan hutan oleh pemerintah, masyarakat dan atau perorangan

dapat berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat juga melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh

pihak ketiga. Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan, Pemerintah

dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta

keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan

hutan. Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap

90Hasil wawancara Dengan Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan Dan Energi Kabupaten

Pohuwato Tanggal 22 September 2014

108

pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan

internasional.

Terkait dengan adanya pengawasan terhadap kawasan hutan,

maka Dinas Kehutanan melakukan Pendataan Petani Tambak dan lokasi

yang berada di Kawasan Hutan Mangrove Cagar Alam Tanjung Panjang,

yang menjadi lahan pendataan tersebut bertujuan untuk mengurangi

peluang-peluang dalam memanfaatkan kawasan hutan sebagai tempat

usaha dan penduduk ilegal.91

c) Memperketat perizinan. Perizinan merupakan salah satu wujud

keputusan pemerintah yang paling banyak dipergunakan dalam

hukum administrasi untuk mempengaruhi dan mengendalikan

tindakan masyarakat, sebagai bagian dari keputusan pemerintah,

maka perizinan pada hakikatnya adalah tindakan hukum

pemerintah bersifat sepihak berdasarkan kewenangan publik yang

memperbolehkan atau memperkenankan suatu kegiatan. Menurut

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Arya

Utama, motif atau tujuan utama instrumen perizinan adalah sebagai

berikut:

1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan/ sturen) aktivitas-

aktivitas tertentu.

91Hasil Wawancara dengan Dinas Kehutanan, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pohuwato

Tanggal 22 September 2014

109

2) Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan hidup (izin-izin

lingkungan hidup).

3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin tebang, izin

membongkar pada monumen-monumen).

4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin

penghunian di daerah padat penduduk).

5) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-

aktivitas.

Sebagai bagian dari produk hukum, perizinan merupakan suatu

jaminan kepastian hukum bagi pemegang izin sehingga pihak manapun

yang memegang izin dalam pemanfaatan hutan, tidak dapat diganggu

gugat kembali. Kepastian izin dalam pemanfaatan hutan ini mampu

membedakan apakah pendudukan hutan oleh sekelompok orang tersebut

merupakan illegal occupation atau tidak.

d) Pembentukan hukum yang responsif dan penegakan hukum di

bidang kehutanan. Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi

kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi

penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan

lingkungan (juridische milieubeleidsinstrumenten) tetapkan oleh

pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan,

atau setidak-tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas

110

lingkungan. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan

hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan,

seperti penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku di kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang, telah dilakukan dengan mengupayakan penertiban dan

penataan kawasan hutan, upaya tersebut dapat dilihat dengan

Dikeluarkannya Instruksi Bupati Pohuwato Nomor 522/PEM/1057/X/2010

Tanggal 8 Oktober 2010 tentang Pelarangan Pembukaan Lahan Tambak

di Kawasan Hutan Mangrove dan pemerintah Kabupaten Pohuwato juga

menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Kabupaten Pohuwato.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk

mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan

hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan

dan penerapan (ancaman sarana administratif, keperdataan, dan

kepidanaan). Upaya penegakan hukum lingkungan yang konsisten akan

memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik

dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Namun dalam kenyataannya

untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses

dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan

implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional.

111

Penataan batas wilayah hutan. Dengan adanya penetapan batas

wilayah hutan maka dapat diketahui perubahan luas dari hutan itu sendiri.

Sejak kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang dikukuhkan hingga kini

telah terjadi perubahan luas hutan. Hal ini disebabkan karena adanya

pemanfaatan kawasan yang ilegal dengan dibukanya tambak dan bahkan

terdapat pula tambak yang berserifikat hak milik.92

Upaya perlindungan Terhadap kawasan Cagar alam Tanjung

Panjang perlu dilakukan secara komprehensif baik melalui cara mencegah

dan menekan adanya tambak-tambak ilegal yang dibuka di kawasan

Cagar alam itu sendiri. Ada beberapa upaya yang selalu dilakukan dalam

perlindungan hutan yakni dalam penempatan personil yang terdiri dari

polisi kehutanan, staf administrasi, dan menara pemantauan wilayah

hutan, pengamanan daerah yang rawan pelanggaran, patroli rutin dan

menindak tegas bagi pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran

di kawasan hutan. Bahkan Dinas Kehutanan tidak segan-segan

menindaklanjuti pelaku baik secara pidana maupun perdata.

Untuk menjaga kawasan hutan Cagar Alam Tanjung Panjang,

Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato telah menempatkan personil polisi

hutan sebanyak 7 orang. Dengan jumlah personil kepolisian yang sangat

minim menjadi hal yang sangat memprihatinkan mengingat kawasan

92Hasil wawancara dengan Tatang Abdullah Kepala Resort Cagar Alam Tanjung Panjang

Kabupaten Pohuwato tanggal 8 september 2014

112

Cagar Alam Tanjung Panjang sangat luas dan medan yang cukup sulit

untuk dilalui.

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan

mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai

penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai

penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan

Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat

Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan

Perairan Provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah

menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan

otonomi daerah.

Sanksi adalah elemen penting bagi tegaknya hukum didalam

masyarakat baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dalam Pasal

82 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam hal tindak pidana

sebagaimana dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal

di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

113

Dalam kenyataan yang terjadi dilapangan belum berjalannya

sanksi seperti tersebut diatas. Dapat dilihat dari banyaknya pemukiman

warga yang berada didalam kawasan Hutan Cagar Alam tanpa memiliki

memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang.

Pengenaan sanksi pidana penjara dan denda yang dirumuskan

secara komulatif juga diikuti dengan kewajiban bagi penanggung jawab

perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan

atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi,

pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana

yang dirumuskan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Hutan, yang menyebutkan setiap perbuatan

melanggar hukum yang daitur dalam undang-undang ini, dengan tidak

mengurangi sanksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab

perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan

yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan

kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis sampai

saat ini belum ada pelaku pengrusakan hutan yang membayar ganti rugi

kepada negara,dan bahkan sampai saat ini mereka masih berada dalam

kawasan Hutan Cagar Alam Tanjung Panjang.

Adanya pengaturan mengenai larangan menduduki kawasan

hutan secara tidak sah memerlukan manusia sebagai penggeraknya.

114

Penegakan hukum dapat menjadi instrumen represif dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan tidak selesai

dengan memberlakukan Undang-Undang dan komitmen untuk

melaksanakannya. Instrumen hukum yang mengatur mengenai prinsip

perlindungan hutan hanya dapat berjalan efektif jika masyarakat memiliki

komitmen untuk melaksanakannya.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat di butuhkan karena

Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta

mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dalam hal

ini akan bisa memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang

muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Pada

hakikatnya pelibatan masyarakat merupakan bagian dari perencanaan

yang dimasudkan untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari

mereka. Masyarakat selain mempunyai hak dalam menikmati kualitas

lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, juga berhak mengetahui rencana

peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan.

Selain haknya tersebut, masyarakat berkewajiban untuk ikut serta

memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Dalam Pasal 68 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan dikatakan bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas

lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Selain hak tersebut masyarakat

dapat:

115

a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan,

dan informasi kehutanan;

c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam

pembangunan kehutanan; dan

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan

kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Hak-hak tersebut dapat menjadi landasan bagi peran serta

masyarakat untuk mencegah adanya pemanfaatan hutan secara ilegal.

Hal ini menjadi upaya preventif untuk mencegah didudukinya tanah hutan

secara tidak sah.

Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan

menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Dalam

melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta

pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya

masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah. Masyarakat turut berperan serta

dalam pembangunan di bidang kehutanan dan pemerintah wajib

mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang

kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam rangka

meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

116

Masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang sudah

mulai berbenah dan mempersiapkan sesuatunya dengan dapat dilihat dari

terciptanya kerja sama antara masyarakat, lembaga swadaya masyarakat

dan pemerintah. 93 Hal yang saat ini sedang berjalan yaitu penanam

kembali pohon mangrove yang menjadi program pada tahun 2013 dan

2014 termasuk yang berada dalam kawasan Cagar Alam Tanjung

Panjang, Program penanaman mangrove merupakan salah satu program

dari Pemerintah Daerah Kebupaten pohuwato. Kegiatan ini bertujuan

untuk memperbaiki kawasan pantai khususnya di kawasan yang rata-rata

areal mangrovenya telah banyak habis akibat pemanfaatan untuk

kawasan pemukiman, tambak maupun pemanfaatan skala rumah tangga

oleh penduduk disekitarnya. Khususnya pada kawasan Cagar alam pada

tahun 2013 lembaga Swadaya Masyarakat dengan Nama JAPESDA

pernah bekerja sama dengan pemerintah desa untuk penanaman kembali

tetapi tidak menghasilkan apapun atau tidak tumbuh dan pada tahun 2014

pemerintah kembali melakukan penanaman kembali dengan nama

silvofyshery dan sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan.94

Dalam upaya penanggulangan pemanfaatan hutan secara ilegal di

kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang, diperlukan pemahaman

masyarakat mengenai pemanfaatan kawasan itu sendiri.

93Hasil Wawancara dengan Yunus Akuba Masyarakat desa Siduwonge tanggal 9 oktober 2014

94Wawancara dengan Ibrahim Rahman Asisten Lapangan Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber

Daya Alam tanggal 20 oktober 2014

117

Secara ideal, pemanfaatan hutan mangrove dalam kawasan

Cagar Alam Tanjung Panjang harus mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat tetapi tidak sampai mengakibatkan kerusakan ekosistem

hutan mangrove. Selain sebagai penahan abrasi dan gelombang air laut,

mangrove juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan,

yakni mampu menyerap karbondioksida yang dikeluarkan dari gas emisi

cerobong asap perusahaan dan kendaraan bermotor. setiap hektar hutan

mangrove, mampu menyimpan karbon dalam jumlah yang lebih banyak

dibanding hutan tropis di dataran tinggi (upland tropical forests). Peran ini

penting untuk mengurangi jumlah emisi CO2, penyebab pemanasan

global yang saat ini terus meningkat.95 Karenanya di dunia internasional

konservasi dan pelestarian ekosistem hutan mangrove mendapat

perhatian serius.

Organisasi bidang kehutanan yang ada di tengah-tengah

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan

hutan, dapat mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan

pelestarian fungsi hutan. Organisasi bidang kehutanan yang berhak

mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan yakni berbentuk badan

hukum dimana organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan

tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan

pelestarian fungsi hutan serta telah melaksanakan kegiatan sesuai

dengan anggaran dasarnya.

95https://www.facebook.com/trunaaikmel/posts/1475281339361895

118

Sinergi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat

merupakan implementasi dari ciri-ciri negara hukum Pancasila. Adapun

ciri-ciri dari negara hukum Pancasila adalah:

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan

asas kerukunan nasional.

b. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan

negara.

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara bermusyawarah dan

peradilan merupakan sarana terakhir.

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk

mendukung kehidupan umat manusia dan alam semesta memiliki

keterbatasan-keterbatasan. Perlindungan dan pengelolaan yang

memperhatikan keterbatasan daya dukung lingkungan akan membuat

lingkungan berkembang berkelanjutan, sebaliknya perlindungan dan

pengelolaan yang berlebihan hanya akan menyebabkan kerusakan

bahkan melahirkan bencana ekologis. Dalam hal ini negara bertanggung

jawab menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat

memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya secara berkelanjutan.

Tanggung jawab Negara tersebut diatur dalam UUD 1945 dan peraturan

perundang-undangan.

119

2. Rehabilitasi Kawasan Cagar Alama Tanjung Panjang

Kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang

terpadu dan saling berkolerasi secara timbal balik. Masing-masing elemen

dalam ekosistem memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung.

Kerusakan salah satu komponen ekosistem dari salah satunya (daratan

dan lautan) secara langsung berpengaruh terhadap keseimbangan

ekosistem keseluruhan. Hutan mangrove merupakan elemen yang paling

banyak berperan dalam menyeimbangkan kualitas lingkungan dan

menetralisir bahan-bahan pencemar.

Mangrove mempunyai peranan ekologis, ekonomis, dan sosial

yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir.

Kegiatan rehabilitasi menjadi sangat prioritas sebelum dampak negatif dari

hilangnya mangrove ini meluas dan tidak dapat diatasi (tsunami, abrasi,

intrusi, pencemaran, dan penyebaran penyakit).

Dalam merehabilitasi mangrove tersebut, yang diperlukan adalah

master plan yang disusun berdasarkan data obyektif kondisi biofisik dan

sosial. Untuk keperluan ini, Dinas Konservasi Sumber Daya Alam dapat

memberikan kontribusi dalam penyusunan master plan dan studi

kelayakannya. Dalam hal rehabilitasi mangrove, ketentuan green belt

perlu dipenuhi agar ekosistem mangrove yang terbangun dapat

memberikan fungsinya secara optimal (mengantisipasi bencana tsunami,

120

peningkatan produktivitas ikan tangkapan serta penyerapan polutan

perairan).

Ekosistem mangrove yang rusak dapat dipulihkan dengan cara

restorasi/rehabilitasi. Restorasi dipahami sebagai usaha mengembalikan

kondisi lingkungan kepada kondisi semula secara alami. Restorasi /

rehabilitasi hutan mangrove akan terus diupayakan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Pohuwato terutama pada kawasan cagar alam dan

kawasan lindung serta sepadan pantai sebagai zona Grrendbell.96

Permasalahan yang terjadi adalah rehabilitasi dan restorasi yang

akan dilakukan di kawasan yang cukup luas dan akan membutuhkan

biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kita

ketahui Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan

alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau

ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya

berlangsung secara alami. Dapat kita pahami bahwa rehabilitasi yang

akan dilakukan di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang tidak akan

sepenuhnya mengembalikan fungsi dari Cagar Alam itu sendiri atau tidak

terdapat lagi kekhasan tumbuhan atau ekosistem lainnnya yang

berlangsung secara alami.

Pelindungan hutan dari pemanfaatan hutan secara ilegal di

kawasan Cagar Alam Tanjung panjang merupakan konsekuensi dari

96Hasil wawancara Dengan Bambang Kepala Seksi Pengawasan Hutan Mangrove Dinas

Kehutanan, Pertambangan dan energi Kabupaten Pohuwato

121

negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum yang ditegaskan dalam

konstitusi tertulis sebagai dasar negara, maka segala aspek kehidupan

masyarakat selalu didasarkan atas hukum termasuk dalam menjaga dan

melindungi kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat

dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan

masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia,

hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir,

sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam

masyarakat negara.97

Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup, regulasi

perundang-undangannya pun ada keterkaitan antara undang-undang

pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang kehutanan, dimana

Undang-Undang Kehutanan merupakan undang-undang sektoral yang

dinaungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup karena pada bagian

“mengingat” dalam konsideransnya tertulis Undang-Undang Lingkungan

Hidup.164 Sehingga menjaga hutan sama dengan menjaga

keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Salah satu hutan yang harus

dijaga adalah hutan mangrove yang berada di daerah pantai.

Lingkungan hidup adalah bagian dari kehidupan manusia yang

menjadi sumber penghidupan manusia. Permasalahan lingkungan hidup

memang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Masalah

97Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta,

RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 76.

122

lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam

pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode

beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber

pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional,

nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan Ia sebagai

kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia

dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap

menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri. Dua hal yang paling

essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan

hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.98

Hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan dan sumber

kemakmuran bagi makhluk hidup. Hutan sebagai modal pembangunan

nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan

bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi,

secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola,

dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi

kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun

yang akan datang (Penjelasan Umum Undang-undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan) sehingga ancaman kerusakan hutan menjadi

ancaman bagi kehidupan makhluk hidup.

98Nurdu’a M. Arief, Nursyam B. Sudharsono Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup, Semarang,Satya Wacana, 1991, hal. 7.

123

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut:

1) Penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

terhadap Sumber Daya Alam bukan hanya berdampak positif

kepada pembangunan akan tetapi Otonomi Daerah dapat

berakibat negatif terhadap Sumber Daya Alam yang ada di

daerah itu sendiri. Seyognya otonomi daerah, memberi nilai

kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, bukan masalah baru,

berupa perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam

pengelolaan Sumber Daya Alam berorintasi pada nilai-nilai

kearifan lokal, yang seharusnya didorong Otonomi Daerah

dalam pengurusan Sumber Daya Alam, seharusnya memberi

nilai lebih bagi pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat

dan pendapatan daerah Kabupaten Pohuwato. Akan tetapi yang

terjadi otonomi Daerah hanya menghancurkan Sumber Daya

Alam yang ada di Kabupaten Pohuwato.

2) Status hukum Penguasaan lahan Di Kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang yang saat ini terjadi yakni dikuasai oleh

masyarakat secara ilegal atau berstatus ilegal, pengalihfungsian

124

tersebut terjadi tanpa izin dari pemerintah, hal ini dikarenakan

tidak mungkin adanya izin diatas kawasan Konservasi khusunya

Cagar Alam. Terjadinya pengalihfungsian dalam kawasan

Cagar Alam Tanjung Panjang yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan No. 250/Kpts-II/1984 tanggal 20

Desember 1984 dengan luas ± 3.000 ha, menjadi lahan tambak

dan pemukiman warga tidak lepas dari kurangnya pengawasan

dari pemerintah sehingga terkesan adanya pembiayaran.

Hingga saat ini pengalihfungsian tersebut berkembang dan

menyebabkan kerusakan terhadap kawasan Cagar Alam

Tanjung Panjang.

3) Upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi

yang terjadi di dalam kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang

yakni dengan melakukan penyuluhan pentingnya Cagar Alam,

pengawasan, sanksi dan rehabilitasi. Upaya pengawasan

dilakukan setelah terjadi pengalihfungsian sehingga

pengawasan tersebut tidak efektif, sampai saat ini juga belum

adanya oknum yang diberikan sanksi oleh pemerintah, dan

rehabilitasi kawasan yang belum membuahkan hasil. Akan

tetapi pemerintah dalam hal ini sedang mengkaji beberapa hal

yang menyangkut pengendalian alih fungsi di kawasan Cagar

Alam Tanjung Panjang salah satunya menitik beratkan pada

pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam.

125

B. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu:

1) Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat harus lebih tegas

dalam menetapkan daerah otonomi baru agar daerah otonomi

baru tidak hanya memikirkan Pendapatan Asli Daerah dengan

mengeksploitasi sumber Daya Alam yang ada di daerahnya

tetapi juga lebih menjaga Sumber Daya Alam yang ada di

daerah tersebut.

2) Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pohuwato

seharusnya dapat menata kembali kawasan cagar Alam

Tanjung Panjang, dengan menjaga hutan mangrove yang masih

tersisa, dan menata kembali lahan yang menjadi tambak rakyat,

maka dengan adanya penataan kembali akan memberikan

status yang jelas terhadap masyarakat pemilik tambak dan

masyarakat yang bermukim dalam kawasan tersebut.

3) Pengawasan dan peran serta dari Pemerintah Kabupaten

Pohuwato didalam mengawasi setiap pelaku pengalihfungsian

hutan harus diperketat lagi. Maka dengan adanya pengawasan

yang ketat oleh pemerintah kedepannya penataan lingkungan

dan kegiatan tambak akan berjalan dengan seimbang.

Terhadap orang maupun badan usaha yang melakukan

pelanggaran berupa pengalihfungsian kawasan cagar alam

126

maupun hutan lindung hendaknya harus ditindak dengan tegas.

Sehingga kedepan hal tersebut tidak terjadi lagi.

127

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Khakim. 2005.Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Bndung,PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Abrar Saleng. 2013.Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam. MembumiPublishing. Makassar.

Alam Setia Zain. 1997.Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. PT. RinekaCipta. Jakarta

Arifin Arief. 2001.Hutan dan Kehutanan. Kanisius. Yogyakarta

-----------------2003. Hutan Mangrove. Kanisius. Yogyakarta

Bambang Pamulardi. 1999.Hukum Kehutanan dan Pembangunan BidangKehutanan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, 1999.Teori dan HukumKonstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Helmi, 2012.Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Sinar Grafika, Jakarta

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013,Penerapan Teori HukumPada Penelitian Tesis dan Disertasi. PT Raja GrafindoPersada, Jakarta

Indriyanto. 2010. Ekologi Hutan. PT Bumi Aksara, Jakarta

Muhammad Fadhlan. Pengaruh Aktivitas Ekonomi Penduduk TerhadapKerusakan Ekosistem Hutan Mangrove di Kelurahan BaganDeli Kecamatan Medan Belawan. Jurnal, 2010,

Ridwan HR. 2011.Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi. Jakarta,Rajawali pers. Jakarta.

Nurdu’a M. Arief, Nursyam B. Sudharsono, 1991, Aspek HukumPenyelesaian Masalah Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup, Satya Wacana, Semarang,

128

Salim. 2006.Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Sinar Grafika. Jakarta.

Slamet soesono. 1988. Budidaya ikan dan udang dalam tambak. PT.Gramedia. Jakarta.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 5 Tahnu 1999 Tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati Dan Ekosistemnya

JURNAL

A. Tenri Uleng Hakim. Skripsi: perbandingan struktur komunitasfitoplankonpada tambak tradisional dan intensif di desa mariorennu,kecamatangantarang, kabupaten bulukumba. 2007

Basri Amin, Rahman Dako, Yusran N Masa, Johanes Wiharisnoo, AhmadBahsowan, Ismail A Kadir. Laporan Kajian KelayakanPemulihan Ekosistem di Cagar Alam Tanjung Panjang, 2013.

Jurnal. Kajian Kelayakan Pemulihan Ekosistem di Cagar Alam TanjungPanjang, 2013

Muhammad Fadlan. Pengaruh Aktivitas Ekonomi PendudukTerhadapKerusakan Ekosistem HutanMangrove di Kelurahan BaganDeliKecamatan Medan Belawan. Jurnal 2010. Hal 14.

PERMENHUT dalam Pengaruh Aktivitas Ekonomi PendudukTerhadapKerusakan Ekosistem HutanMangrove di Kelurahan BaganDeliKecamatan Medan Belawan.

Rahman Dako, dkk. Analisis Para Pihak Pengelolaan Mangrove TanjungPanjang Kabupaten Pohuwato provinsi Gorontalo. 2013

Ridha Damanik, Rignolda Djamaludin. Atlas Mangrove Teluk Tomini.Program Sustainable Coastal Livelihoods and ManagementProgram (SUSCLAM).

129

WEB

https://www.facebook.com/trunaaikmel/posts/1475281339361895

http://www.diwarta.com/2012/07/23/faktor-penyebab-kerusakan-hutan-dan-pencegahannya.html

http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/75/name/gorontalo/detail/7504/pohuwato

http://infoprovinsigorontalo.blogspot.com/2010/01/profil-kabupaten-pohuwato.htmlhttp:/www.mongabay.co.id/2013/03/18/nasib-cagar-alam-tanjung-panjang-di-tengah-alih-fungsi-lahan-dan-ancaman-konflik-etnis/.

http://zpador.wordpress.com/2008/11/08/memahami-kembali-tindak-pidana-kehutanan-dan-vonis-bersalah-adelin-lis/

130

LAMPIRAN

131

132

133

134

135

136