akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Lakip Pengadilan Negeri Kolaka 2017

Page | 1

LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

PengadilanNegeriKolaka

2017

Jalan Pemuda No 175 Kolaka – SultraTlp. (0405)2321012 Fax. (0405) 2322696

Email . [email protected]/[email protected]. Pn-kolaka.go.id

mailto:[email protected]


Page | 2

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

Ikhtisar Eksekutif………………………………………………………………………………………………………………. 3

BAB I Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………………. 4

A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………… 4

B. Tugas dan Fungsi ……………………………………………………………………………………………….. 5

C. Sumber Daya Manusia ………………………………………………………………………………………. 11

D. Sistematika Penyajian ……………………………………………………………………………………….. 14

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ……………………………………………………………………… 15

A. Arah Kebijakan dan Strategis……………………………………………………………………………… 15

B. Rencana Strategis ……………………………………………………………………………………………… 15

C. Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis …………………………………………………………… 16

1.Tujuan dan Sasaran Strategis ……………………………………………………………………… 16

2.Indikator Kinerja Utama ……………………………………………………………………………… 16

3.Program Utama dan Kegiatan Pokok ………………………………………………………….. 18

D. Perjanjian Kinerja ………………………………………………………………………………………………. 20

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ……………………………………………………………………….. 24

A. Pengukuran Kinerja …………………………………………………………………………………………… 24

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja …………………………………………………………………………….. 26

1.Meningkatnya Proses penyelesaian penanganan perkara …………………………… 26

2.Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara …………………………… 29

3.Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan… 31

4.Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan…………….……………….. 33

BAB IV Penutup ………………………………………………………………………………………………………………… 34

A. Kesimpulan ……………………………………………………………………………………………………. 34

B. Saran-Saran …………………………………………………………………………………………………… 35

[Type aquotefrom theDAFTAR ISI


Page | 3

LAKIP Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2017 ini disusun sebagai wujud pertanggung

jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksankan dalam rangka

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun

2016-2019. Walaupun didalam perjalanannya Renstra dan lakip terkadang dilakukan reviu yang

Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strartegis tahunan yang

diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Penyusunan lakip ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengadilan Negeri Kolaka dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan

juga merupakan alat kendali atau alat pemicu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan

Mahkamah Agung RI. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran

strartegis tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Negeri Kolaka berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan

sumber daya anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah

Pengadilan Negeri Kolaka menyusun Lakip 2017.

[Type aquotefrom theIKHTISAREKSEKUTIF

[Type aquotefrom theIKHTISAREKSEKUTIF


Page | 4

A. LATAR BELAKANG

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Lakip Pengadilan Negeri

Kolaka Tahun 2017, yang memuat dasar hukum penyusunan lakip 2017. Instansi adalah

penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat.

Merupakan sebuah keharusan bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan

akuntabilitas baik dalam rangka eksternal accountability maupun internal accountability. Hal ini

karena dalam perspektif eksternal accountability, instansi pemerintah adalah penerima

kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Dalam perspektif

demikian, instansi pemerintah sudah seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada

publik. Sedangkan internal accountability adalah kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas

dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah

harus menyampaikan informasi kinerjanya kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah

diamanatkan dalam inpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Akip). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja

setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja

yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Pengadilan Negeri Kolaka selaku instansi pemerintah tingkat daerah, juga memiliki

kewajiban untuk menyampaikan Lakip kepada instansi tingkat provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara yang kemudian dilaporkan ke Mahkamah Agung RI. Penyampaian lakip 2017

ini,dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama

(IKU) dalam Renstra 2016-2019, khususnya penetapan kinerja tahun 2017. Disamping itu

penyusunan lakip ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Pengadilan

Negeri Kolaka di masa yang akan datang.

[Type aquotefrom theBAB IPENDAHULUAN


Page | 5

B. TUGAS DAN FUNGSI

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-

Undang Dasar pasca amandemen).

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-Badan Peradilan

lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan

Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasala 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan

peradilan (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama sebagai pengadilan

tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan kepadanya). Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan

berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan

perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengadilan dapat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi

pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan

tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan

undang-undang.

Adapaun tugas pokok dan fungsi Penagdilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55

sampai dengan pasal 67, sebagai berikut :

1. Ketua

Tugas Pokok :

a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas

kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah

laku Hakim, panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di

daerah hukumnya.

c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.


Page | 6

Fungsi :

a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis

Hakim untuk diselesaikan.

b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan

nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut

kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2. Wakil Ketua

Tugas Pokok :

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan

kehakiman untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan

perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

Wakil Ketua Pengadilan Neegeri berfunsi sebagai koordinator pengawasan di daerah

hukumnnya.

3. Hakim

Tugas Pokok :

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di

tingkat pertama.

Fungsi :

Melakukan fungsi-fungsi pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi

petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun

fungsional.

4. Panitera

Tugas Pokok :

a. Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administarsi perkara dan

mengatur tugas Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita

Pengganti.


Page | 7

b. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim

dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

c. Sekretaris bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan DIPA selaku Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

Fungsi :

a. Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima

di Kepaniteraan.

b. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang

berlaku.

c. Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen

akta, buku, daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,

barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

5. Sekretaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan,

sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingungan Pengadilan Negeri

Kelas II.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

c. Pelaksanaan urusan keuangan.

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, hubungan masyarakat, dan perpustakaan,

dan

g. Penyiapan bahan pelaksaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

6. Jurusita/Jurusita Pengganti

Tugas Pokok :

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua/Hakim Ketua Majelis untuk

menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan

pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara yang berdasarakan ketentuan

undang-undang.


Page | 8

Fungsi :

a. Membuat relas panggilan sidang.

b. Membuat relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung.

c. Membuat relas pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan banding,

kasasi, PK dan Eksekusi.

d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

e. Membuat penetapan-penetapan dan berita acara yang berkaitan dengan

pelaksanaan eksekusi.

7. Panitera Muda Perdata

Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Melaksanakan administrasi perkara.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat

setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang

isinya.

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Pidana



Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan

berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan

masalah perkara pidana.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta

memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku

register, disertai catatan singkat tentang isinya.

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

9. Panitera Muda Hukum




Page | 9

Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun

laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri

untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

10. KaSub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan,

program, dan anggara, pengeloaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. KaSub Bagian Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana

Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

12. Kasub Bagian Umum Dan Keuangan

Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.


Page | 10

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOLAKA

K E T U A

WAKIL KETUA

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.H A K I M

1. DERRYWISNU BROTO K.P, SH.,M.Hum

2. TRI SUGONDO, SH3. RUDI HARTOYO, SH4. YURHANUDDIN KONA, SH

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

PANMUD PERDATA

MUNAWARAH, SH

PANMUD PIDANA

ABD. HAFID, SH

PANMUD HUKUM

ENTENG, SH

KASUBAG PERENCANAAN, TEK.INFORMASI & PELAPORAN

HASRUL SANI BAKRY, S.Kom

KASUBAG KEPEGAWAIAN,ORGANISASI & TATA LAKSANA

MUH. YAMIN

KASUBAG UMUM &KEUANGAN

ASWAR ASMIR,S.KomS.Kom

PANITERA

A R M I N, SH., MH

SEKRETARIS

N I N G S I H, SE


Page | 11

Ket. Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi

PANITERA PENGGANTI

1. M. BASRI, SH2. YETIM KALALEMBANG, SH3. FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH4. HENDRA BELA SALURANTRE, SH5. LA ODE ALAMWUNAKARMAN, SH6. MUSTIKARIANTI, SH7. LA ODE ALI SABIR, SH

JURUSITA/JURUSITAPENGGANTI

1. ANDI MUSLIGAUK, SH2. M. FAHRUN AMIR3. ERICH BHINEKANTARA4. LAODE TASMAN, SH5. MUH. ARMAN HAMAKU, A.MD6. MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom

PRANATAPERADILAN

-

BENDAHARA

HERY KISWANTO,

PRANATA KOMPUTER

-

PUSTAKAWAN

-

ARSIPARIS

-


Page | 12

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada awal tahun 2017 Pengadilan Negeri Kolaka didukung oleh 37 (empat puluh) orang

pegawai dan pada akhir tahun berubah menjadi 34 (tiga puluh enam) orang pegawai. Hal ini

disebabkan adanya mutasi, perpindahan pegawai antar satker dan pensiun . Adapun rincian

jumlah pegawai Pengadilan Negeri Kolaka dari awal tahun 2017 (per 1 Januari) sampai akhir

tahun 2017 (per 31 Desember), ditunjukkan dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah PegawaiAwal Tahun (Per 1 Januari 2017) - Akhir Tahun (Per 31 Desember 2017)

No. Jabatan

Jumlah (orang)KeteranganAwal Tahun

(per 1 Jan 2017)Akhir Tahun

(per 31 Des 2017)

1. Ketua 1 -

2. Wakil Ketua 1 1

3. Hakim 4 4

4. Panitera 1 1

6. Sekretaris 1 1

7. Panitera Muda (Panmud) :

Panmud Pidana 1 1

Panmud Perdata 1 1

Panmud Hukum 1 1

8. Kepala Sub Bagian :

Kasub Perencanaan,Ti dan

Pelaporan

1 1

Kasub Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana

1 1

Kasub Umum dan Keuangan 1 1

9. Panitera Pengganti (PP) 7 7

10. Jurusita (JS) 2 2

11. Jurusita Pengganti (JSP) 4 4

12. Staf 9 8

13. CPNS - -

Total 37 34


Page | 13

Gambar 1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Akhir januari 2017

Berdasarkan klasifikasi jabatan yang dapat dilihat pada gambar 1.3 adalah Hakim

sebanyak 6 orang (termasuk 2 dari Ketua dan wakil ketua), Panitera 1 orang, Sekretaris 1 orang,

Panitera Muda 3 orang, Kepala Sub Bagian 3 orang, Panitera pengganti 7 orang, jurusita dan

jurusita pengganti sebanyak 6 orang dan staf mencapai 8 orang pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Kolaka didukung

oleh sumber daya dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat

pendidikannya, pegawai Pengadilan Negeri Kolaka pada Akhir tahun 2017 dapat dklasifikasikan

dalam 4 (empat) golongan, meliputi : SLTA/SMA Sederajat, Diploma tiga (D3), Strata Satu (S1)

dan Strarta Dua (S2). Adapun rincian pegawai Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan tingkat

pendidikan, ditunjukkan dalam gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.4 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanPada Akhir Tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan


Page | 14

pendidikan Strata Satu (S1) yang berjumlah 23 orang ( %), kemudian disusul SLTA/SMA

Sederajat diposisi ke-2 dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang (14 %), Strata Dua (S2)

berjumlah 3 orang ( %), dan Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 orang (3 %).

Gambar 1.5 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Komposisi UsiaPada Akhir Tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.5 di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah Pegawai

yang berusia antara 25-34 tahun yang berjumlah 17 orang (59 %), kemudian disusul pegawai

pegawai yang berusia antara 35-44 tahun sebanyak 6 orang (21 %), usia antara 45-54 tahun

berjumlah 5 orang ( 17%) dan yang terkahir pegawai yang berusia antara 55-64 sebanyak 1

orang (3 %)

Gambar 1.6 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Komposisi GolonganPada Akhir Tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.6 di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan

Tiga (III) yang berjumlah 25 orang ( 78%), kemudian disusul dengan golongan Dua (II) dengan

jumlah pegawai sebanyak 5 orang (16 %), dan golongan Empat (IV) sebanyak 2 orang (6 %).


Page | 15

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri

Kolaka selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan

mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

PengantarDaftar IsiIkhtisar EksekutifBAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang

keadaan Pengadilan Negeri Kolaka, tugas dan fungsi dan sistematika dari

penyajian lakip.

BAB II Perencanaan dan perjanjian kinerja, menggambarkan :

A. Arah Kebijakan dan Strategis

B. Rencana Strategis 2017-2019

C. Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

2. Indikator Kinerja Utama

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)reviu IKU Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaranorganisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukurankinerja).

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel;

2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran


Page | 16

Bab ini memuat gambaran umum, arah kebijakan, rencana strategis (renstra) dan

perjanjian kinerja tahun 2017. Arah kebijakan berisi mengenai rumusan, fokus prioritas, dan

sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

peradilan agar efektif, efisien dan akuntabel. Renstra Pengadilan Negeri Kolaka memuat visi,

misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang akan dicapai oleh

Pengadilan Negeri Kolaka.

A. Arah Kebijakan Dan Strategis

Untuk mewujudkan peradilan yang melayani, profesionalitas, efektif, efisien dan

akuntabel, maka dirumuskan beberapa faktor prioritas yang akan dicapai oleh Pengadilan

Negeri Kolaka, yaitu :

1) Peningkatan penyelenggaraan peradilan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme.

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

4) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Rencana Strategis 2017-2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, bahwa setiap kementerian diwajibkan menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut

Rencana Startegis Kementerian/Lembaga (RenstraKL) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menyusun

Rencana Strategis Tahgun 2015-2019 yang berisi tujuan dan sasaran untuk periode 5

tahun. Secara ringkas substan renstra Pengadilan Negeri Kolaka Tahunn 2017-2019 dapat

diilustrasikan sebagi berikut :

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kolaka, Visi Pengadilan Negeri Kolaka mengacu pada

visi Mahkamah Agung RI adalah “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Kolaka yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Pengadilan Negeri

Kolaka, adalah sebagai berikut :

[Type aquotefrom theBAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


Page | 17

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kolaka

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kolaka

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kolaka

C. Penetapan Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi

dan misi Pengadilan Negeri Kolaka. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kolaka

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan;

2. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

3. Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur dalam pelayanan ;

4. Terlaksananya kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang khendak dicapai Pengadilan Negeri Kolaka

adalah sebagai berikut :

1 Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2 Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3 Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

4 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut :


Page | 18

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

AN INDIKATOR KINERJA

No. KinerjaUtama

IndikatorKinerja Utama Penjelasan Penanggun

g JawabSumberData

1. TerwujudnyaProsesPeradilan yangPasti,Transparan danAkuntabel

a. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan :

- Perdata- Pidana

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100%Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

PaniteraLaporanbulanan danLaporanTahunan

b.PersentasePerkara

- Perdata- Pidana yangdiselesaikantepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%Jumlah perkara yang ada


c. Persentasepenurunan sisaperkara :

- Perdata- pidana

Tn.1-TnTn.1

Tn. = Sisa perkara tahun berjalanTn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya


d. PersentasePerkara tidakmengajukanupaya hukum

- Banding- Kasasi

PK

Jumlah perkara yang tidakmengajukan upaya hukum X 100%Jumlah putusan perkara


e. PersentasePerkara anakyangdiselesaikanmelaluiDiversi

Jumlah perkara pidana anak yangDiselesaikan secara Diversi X 100%Jumlah perkara pidana anak


f. IndeksRespondenyang puasterhadaplayananperadilan

Indeks kepusan perncari keadilan

Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24Pebruari 2004 tentang pedoman umum penyusunan indekskepuasan masyarakat Unit pelayanan instansi pemerintahsesuai peraturan Mentri PAN dan RB No. 16 tahun 2004tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan layanan public.


2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara

a. Persentase IsiPutusan YangDiterima Olehpara PihakTepat Waktu

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X100%Jumlah putusan


b. PersentasePerkara yangDiselesaikanmelaluiMediasi

Jumlah perkara yang diselesaikanmelalui mediasi X 100 %Jumlah perkara yang dilakukanmelalui mediasi



Page | 19

c. Persentaseberkasperkara tangdiajukanBanding,Kasasi da PKsecaralengkap dantepat waktu

Jumlah berkas perkara yang diajukanbanding kasasi dan PK secara lengkap X 100%Jumlah berkas perkara yang dimohonkanbanding, Kasasi dan PK


d. Persentaseputusanperkara yangmenarikperhatianmasyarakatyang dapatdiaksessecara onlinedalan waktu1 hari setelahputus

Jumlah putusan Tipikor yang diuplod dalamwebsite X 100%

Jumlah perkara tipikor yang diputus


Program Utama dan Kegiatan Pokok

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kolaka

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program

danKegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

MahkamahAgung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusiayang

berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok

yangdilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

3. Pelayanan publik atau birokrasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

Negeri Kolaka.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasiperkara,


Page | 20

dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

Pengadilan Negeri Kolaka dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.

3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.


Page | 21

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINGSIH, SE.

Jabatan : SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Selanjutnya disebut, PIHAK PERTAMA

Nama : ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

Jabatan : WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut, PIHAK KEDUA.

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak

kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolaka, 31 Januari 2018

Pihak Kedua Pihak Pertama


Page | 22

Penetapan kinerja merupakan amanat Menpan Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 Tentang

Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikantekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas terukur dalam rentang

waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatan akuntabilitas, transparansi

dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sanski.

Pengadilan Negeri Kolaka telah membuat penetapan kinerja tahun 2016 secara

berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini

merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan kinerja

Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2017 disusun berdasarkan pada rencana kinerja Pengadilan

Negeri Kolaka tahun 2017 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan, tujuan,

sasaran, indikator kinerja dan target Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2017 adalah sebagai

berikut :


Page | 23

PENETAPAN KINERJATabel 2.3 Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kolaka

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,Transparan danAkuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.- Pidana- Perdata

b. Persentase perkara- Pidana- Perdata yang diselsaikan tepat waktu.

c. Persentase penurunan sisa perkara :- Pidana- Perdata

d. Persentase Perkara tidak mengajukanupaya hukum- Banding- Kasasi- PK

e. Persentase Perkara anak yangdiselesaikan melalui Diversi

f. Indeks Responden yang puas terhadaplayanan peradilan

100 %

95 %

20 %

70 %90 %98 %

1 %

90 %

2. Peningkatan EfektivitasPengelolaanPenyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Olehpara Pihak Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikanmelalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding, Kasasi da PK secara lengkap dantepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarikperhatian masyarakat yang dapat diaksessecara onlaine dalam waktu satu harisetelah putusan.

90 %

25 %

95 %

0 %

3. Meningkatnya AksesPeradilan bagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yangDiselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan GolonganTertentu yang mendapat Layanan BantuanHukum

50 %

0 %

100 %

4. MeningkatnyaKepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yangDitindaklanjuti (Dieksekusi)

80 %


Page | 24

Jumlah Pagu Anggaran untuk DIPA 01 adalah Rp. 5.544.461.000,- (Lima miliar lima ratus

empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Jumlah Pagu Anggaran untuk DIPA 03 adalah Rp. 126.581.000,- (seratus dua puluh enam

juta lima ratus delapan pulu satu juta rupiah).

Kolaka, 31 Januari 2018

Pihak Kedua Pihak Pertama


Page | 25

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatukegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasiyangtertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran

Kinerjaadalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerjamerupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengansasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak

dimaksudkan sebagaimekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai

alat komunikasi danalat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2017,

dilakukandengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telahditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target

kinerja,namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016

ini.Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan

dalamtabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri KolakaTahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang 100 % 100 % 100 %

[Type aquotefrom the

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017


Page | 26

Peradilan yang Pasti,Transparan danAkuntabel

diselesaikan.- Pidana- Perdata

b. Persentase perkara- Pidana- Perdata yang diselsaikantepat waktu.

c. Persentase penurunan sisaperkara :- Pidana- Perdata

d. Persentase Perkara tidakmengajukan upaya hukum- Banding- Kasasi- PK

e. Persentase Perkara anakyang diselesaikan melaluiDiversi

f. Indeks Responden yangpuas terhadap layananperadilan

95 %

20 %

70 %90 %98 %

1 %

90 %

100 %

0.19 %

86.96 %

1 %

90 %

105 %

0.95 %

86.96 %

%

100 %

2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan YangDiterima Oleh para PihakTepat Waktu

b. Persentase Perkara yangDiselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding,Kasasi da PK secara lengkapdan tepat waktu

d. Persentase putusan perkarayang menarik perhatianmasyarakat yang dapatdiakses secara onlaine dalamwaktu satu hari setelahputusan.

90 %

25 %101%102

95 %

0 %

100 %

10.86%

97%

0%

111%

43.44%

102%

0%

3. Meningkatnya AksesPeradilan bagiMasyarakat Miskindan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeoyang Diselesaikan

b. Persentase perkara yangdiselesaikan di luar gedungPengadilan.

c. Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangmendapat Layanan BantuanHukum

50 %

0 %

100 %

55%

%

100%

110%

%

100%


Page | 27

4. MeningkatnyaKepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan

Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti(Dieksekusi)

80 % 84.78 % 105%

Jumlah Anggaran untuk DIPA 01 Tahun 2017 adalah Rp. 5.284.127.000,- (lima miliar dua

ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah Realisasi Anggaran untuk DIPA 01 adalah Rp. 4.880.654.938,- (empat miliar delapan

ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh

delapan rupiah).

Jumlah Anggaran untuk DIPA 03 adalah Rp. 145.052.000,- (seratus empat puluh lima juta

lima puluh dua ribu rupiah).

Jumlah Realisasi Anggaran untuk DIPA 03 adalah Rp. 136.558.500,- (seratus tiga puluh

enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2017 mengacu pada indikator

kinerjautama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang

telahditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Kolaka telah melaksanakan

seluruhkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Proses penyelesaian dan penanganan perkara

Pencapaian sasaran penyelesaian dan penanganan perkara pada tahun 2017 dapat dilihat

pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran penyelesaian dan penanganan perkara

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian1. Meningkatnya

PenyelesaianPerkara

a. Persentase sisa perkarayang diselesaikan.

- Pidana- Perdata

b. Persentase perkara- Pidana- Perdata yangdiselsaikan tepatwaktu.

100 %

95 %

100 %

100 %

100 %

105 %


Page | 28

c. Persentase penurunansisa perkara :- Pidana- Perdata

d. Persentase Perkaratidak mengajukanupaya hukum- Banding- Kasasi- PK

e. Persentase Perkaraanak yang diselesaikanmelalui Diversi

f. Indeks Respondenyang puas terhadaplayanan peradilan

20 %

70 %90 %98 %

1 %

90 %

0.19 %

71.55 %92.10 %98.7 %

0 %

79 %

0.95 %

102 %102.3 %100 %

0 %

87.7 %

a. Indikator persentase Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa

perkara yang harus diselesaikan

Presentase Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan pada Tahun 2017 dapat digambarkan

dalam table berikut ini :

Tabel 3.3 Jumlah Sisa Perkara Tahun 2017

NO. Jenis Perkara Jumlah perkara Capaian

Masuk Putus Sisa

- Perdata

- Pidana

11

49

11

49

0

0

100 %

Jumlah 60 60 0 100 %

b. Indikator Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikanadalah Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlahperkara yang adaPresentase Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan pada Tahun 2017 dapat digambarkan

dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO. Jenis Perkara Jumlah perkara CapaianPerkara yg

Diselesaikan

Tahun Berjalan

Perkara Yang

ada

Sisa

1. Perdata

Perdata Gugatan 39 40

Perdata Permohonan 12 13


Page | 29

Perdata Gugatan Sederhana 6 6

Jumlah 57 59 96.7 %

2. Pidana

Pidana Biasa 294 299 5

Pidana Singkat 0 0

Pidana Praper 4 4

Pidana Anak 9 9

Pidana Cepat 8 8

Pidana Lalulintas 3.833 3.833

Jumlah 4.148 4.153 100 %

c. Indikator Presentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran capaian indicator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah

Sisa perkara tahun sebelumnya dikurang Sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara

tahun sebelumnya.

Presentase penurunan sisa perkara pada tahun 2017 dapat digambarkan dalam

tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Jumlah Penurunan sisa perkara

NO. Jenis Perkara Jumlah perkara CapaianSisa Perkara

Tahun

Sebelumnya

Sisa Perkara

Tahun Berjalan

Sisa perkara tahun

sebelumnya dikurang

sisa perkara tahun

berjalan

1. Perdata

Perdata Gugatan 10 11

Perdata Permohonan 1 0

Perdata Gugatan Sederhana 0 0

Jumalah 11 11 0 %

2. Pidana

Pidana Biasa 47 56 -9

Pidana Singkat - -

Pidana Praper - -

Pidana Anak - -

Pidana Cepat - -

Pidana Lalulintas - - -

Jumlah 47 56 -9 0.19%

d. Persentase Perkara tidak mengajukan upaya hukum, Banding, Kasasi, PK

Ukuran capaian indicator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

adalah Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi Jumlah putusan

perkara.

Jumlah Perkara yang masuk pada bagian Pidana sepanjang Tahun 2017 adalah

sebanyak 299 perkara dan yang tidak mengajukan Banding sebanyak 225 perkara,


Page | 30

dengan capaian ini target 2017 berhasil mencapai 91,83 % dimana target pada rencana

kinerja yakni 90 %, Adapun Upaya Hukum Kasasi pada bagian Pidana hanya sebanyak 8

perkara saja ini menunjukkan capaian sebesar 96.7 % sedangkan untuk Upaya Hukum

Kasasi NIHIL sehingga sudah melampaui target

e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi

Ukuran capaian indicator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah

Jumlah perkara pidana anak yang Diselesaikan secara Diversi dibagi Jumlah perkara

pidana anak.

Ditahun 2017 perkara pidana Anak Semua Belum dapat diselesaikan dikarenakan

semua perkara anak dituntut diatas 7 tahun lebih.

f. Indeks Responden yang puas terhadap layanan peradilan

Ukuran capaian indicator adalah pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan dengan dilakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan

Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Negeri Kolaka

Ditahun 2017 Pengadilan Negeri Kolaka Melaksanakan Survey sebanyak dua Kali

yaitu pada semester 1 dan 2, dimana pada semester 1 nilai dari hasil Survey terhadap

100 responden adalah 78 % , dan pada semester kedua nilainya sebesar 80 %

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara pada

tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian2. Peningkatan

EfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara

a. Persentase Isi PutusanYang Diterima Olehpara Pihak TepatWaktu

b. Persentase Perkarayang Diselesaikanmelalui Mediasi

c. Persentase berkasperkara yang diajukanBanding, Kasasi da PKsecara lengkap dantepat waktu

d. Persentase putusanperkara yang menarik

90 %

25 %

95 %

0 %

100 %

10.86%

97%

0%

111%

43.44%

102%

0%


Page | 31

perhatian masyarakatyang dapat diaksessecara onlaine dalamwaktu satu hari setelahputusan

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu

Ukuran capaian indicator kinerja persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para

Pihak Tepat Waktu adalah Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi Jumlah

putusan

Dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu

Jenis Perkara Jumlah Putusan Jml isi Putusan yang

diterima tepat waktu

Capaian

Presentase perkara yang diselesaiakantepat waktu

- Perdata- Pidana

58

4.148

58

4.148

100 %

100 %

Jumlah persentase rata-rata 100 %

Tabel diatas menunjukkan capaian yang melebih target dimana target 95 %

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui

Mediasi adalah Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi Jumlah perkara

yang dilakukan melalui mediasi

Ukuran capaian indikator sisa Perkara yang diselesaiakan adalah perbandingan

antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan. persentase

penyelesaian mediasi yang ditargetkan 25 % ternyata hanya mencapai 10,86 %, dengan data

sebagai berikut :

Tabel 3.8 Indikator Persentase Mediasi Yang Diselesaikan Menjadi Akte Perdamaian

Perkara Jumlah Perkara Mediasi Berhasil PersentaseKeberhasilan (%)

Perdata 46 5 10,86 %

Jumlah 46 5 10,86 %


Page | 32

Dari Tabel diatas menunjukkan capaian ini dipengaruhi oleh jumlah perkara mediasi

bagian perdata yang berhasil dimediasi sebanyak 5 perkara adalah perkara gugatan

sederhana.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan

tepat waktu

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah Jumlah berkas perkara yang diajukan

banding kasasi dan PK secara lengkap dibagi Jumlah berkas perkara yang dimohonkan

banding, Kasasi dan PK

Tabel 3.9 Jumlah Berkas perakra yang diajukan Banding, Kasasi dan PK

Jenis Perkara Berkas Perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK

Jml Berkas Perkara yang

dimohonkan Banding, Kasasi dan

PK

Capaian

- Perdata- Pidana

1720

1620

95 %100 %

Jumlah Persentaserata-rata

97 %

Tabel diatas menunjukkan capaian yang telah melampaui target dimana target

sebesar 95 %

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara onlaine dalam waktu satu hari setelah putusan (Perkara Tipikor)

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara onlaine dalam waktu satu hari setelah

putusan dalam hal ini khusus perkara tipikor

Karena Pengadilan Negeri Kolaka bukan Pengadilan TIPIKOR sehingga perkara

tipikor NIHIL

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan


Akses Peradilanbagi MasyarakatMiskin danTerpinggirkan

a. Persentase PerkaraProdeo yangDiselesaikan

b. Persentase perkarayang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

c. Persentase PencariKeadilan Golongan

50 %

0 %

100 %

55%

%

100%

110%

%

100%


Page | 33

Tertentu yangmendapat LayananBantuan Hukum

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

adalah Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo.

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan Kinerja Pengadilan Negeri kolaka

dalam meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat yg terpinggirkan trkhusus terkait

perkara prodeo, ditahun 2017 hanya ada 1 perkara prodeo yang diregister dari target

anggaran sebesar 1.500.000,- dan terealisasi sebesar 800.000,- atau 55 % sehingga

capaian sebesar 110 % berhasil dicapai

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar

gedung Pengadilan adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

dibagi Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan

Dipengadilan Negeri Kolaka sampai saat ini masih belum melayani penyelesaian perkara

diluar gedung Pengadilan (Zitting Platz), karena Pengadilan Negeri kolaka belum

memiliki tempat siding diluar gedung Utama

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

Hukum

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum adalah Jumlah perkara yang

diselesaikan diluar gedung Pengadilan dibagi Jumlah perkara yang seharusnya

diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

Tabel 3.10 Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum

Bulan Jml Pencari keadilan Goltertentu yg mendapatkanlauyanan Bantuan Hukum

Jumlah Pencari KeadilanGolongan Tertentu

Capaian


Page | 34

Januari 18 18

Februari 16 16

Maret 37 37

April 30 30

Mei 10 10

Juni 23 23

Juli 36 36

Agustus 2 2

September - -

Oktober - -

November - -

desember - -

Jumlah 172 172 100 %

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


KepatuhanTerhadapPutusanPengadilan

Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti(Dieksekusi)

80 % 84.78 % 105%

Ukuran capaian indicator kinerja Persentase Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dibagi

Jumlah Putusan perkata yang sudah BHT

Dapat digambar kan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Jumlah Putusan yang ditindak lanjuti

Jumlah Putusan Perkarayang ditindak lanjuti

Jumlah Putusan perdatayang sudah BHT

realisasi Capaian

39 33 84.78 % 105 %

Sehingga capaian putusan perkara yang ditindak lanjuti itu sudah melibih target


Page | 35

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Pengadilan Negeri Kolaka Tahun

2017 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2017 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan

Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil

yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan

masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat

sebagai berikut:

a) Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas

dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan

cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja

yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan

Negeri Kolaka pada tahun 2017 adalah :

1. Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.

Walaupun penyelesaian perkara ada yang belum mencapai target, namun sisa perkara

ditahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2017 dan telah memenuhi target.

2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil

dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun

secara umum target kinerja telah terealisasi.

3. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

b) Kendala/Hambatan/Masalah

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya

ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya.

Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan

keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan atau masalah yang ditemui di Pengadilan

Negeri Kolaka diantaranya :

BAB IVPENUTUP


Page | 36

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana

yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan

sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

2. Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan

menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

3. Tidak adanya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor yang dibuktikan

dengan kurangnya anggaran untuk belanja modal di tahun 2017, sehingga target

penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi belum

maksimal.

4. Tidak Adanya Penerimaan CPNS yang mengakibatkan banyak pekerjaan yang dirangkap

oleh 1 orang PNS.sehingga pekerjaan administrasi dan teknis sedikit kurang efektif dan

efisien.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi

untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau

hambatanseperti tersebut diatas adalah :

1.Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga

hasil yang diharapkan dapat terwujud.

2. Adanya alokasi dana/anggaran untuk belanja modal, dalam hal ini adanya sarana dan

prasarana penunjang operasional perkantoran.

3. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP

(Standar Operasional Prosedur).

4. Perlu Adanya Penambahan CPNS khususnya dikesektariatan.

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Documents