PERPAJAKAN 1

1. MERIKA OSKA br SINUHAJI (12030113060016)2. HAPSARI SETYO DYAH UTAMI (12030113060087)3. TARA ASTUTI KUSUMANINGRUM (12030113060200)

KELOMPOK 10

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KETENTUAN UMUMBea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(1) Pasal 2 Undang-undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi:1. Pemindahan Hak karena :a. Jual Belib. Tukar Menukarc. Hibahd. Hibah Wasiate. Warisf. Pemasukan dalam Perseroan/Badan Hukum lainnyag. Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihanh. Penunjukan pembeli dalam Lelangi. Pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan Hukum Tetapj. Penggabungan Usahak. Peleburan Usahal. Pemekaran Usaham. Hadiah

OBJEK PAJAK

2 . Pemberian Hak Baru karena :a. Kelanjutan Pelepasan Hakb. Diluar Pelepasan Hak

(3) Sedangkan jenis-jenis hak atas tanah yang perolehan haknya dikenakanBPHTB sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU BPHTB meliputi :c. Hak Milikd. Hak Guna Usahae. Hak Guna Bangunanf. Hak Pakaig. Hak Milik atas satuan Rumah Susunh. Hak Pengelolaan

Pasal 3 ayat (1) terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yaitu : 1. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat

berdasar azas perlakuan timbal balik2. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum

3. Objek yang diperoleh Badan/Perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha/kegiatan lain diluar fungsi dan tugasnya

4. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena KONVERSI HAK atau karena perbuatan Hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama

5. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena WAKAF6. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena

kepentingan IBADAH

Pasal 4 yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas Tanah dan atau Bangunan. Subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan tersebut diatas menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak.

Sesuai pasal 5 UU BPHTB, tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5 %. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan.

SUBJEK PAJAK

TARIF PAJAK

DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6 yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan ObjekPajak atau disingkat NPOP.Berdasarkan jenis perolehan haknya, NPOP tersebut adalah sebagai berikut :1. Jual Beli = Harga Transaksi2. Tukar Menukar = Nilai Pasar3. Hibah = Nilai Pasar4. Hibah Wasiat = Nilai Pasar5. Waris = Nilai Pasar6. Pemasukan dalam Perseroan / Badan Hukum lainnya = Nilai Pasar7. Pemisahan Hak = Nilai Pasar8. Peralihan Hak karena Putusan Hakim = Nilai Pasar9. Pemberian Hak Baru = Nilai Pasar10. Penggabungan Usaha = Nilai Pasar11. Peleburan Usaha = Nilai Pasar12. Pemekaran Usaha = Nilai Pasar13. Hadiah = Nilai Pasar14. Lelang = yang tercantum dalam Risalah Lelang

PASAL 6

Berdasarkan ketentuan pasal 6 BPHTB, bila NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB dan apabila NJOP PBB belum ditetapkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (4) besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60.000.000,00 kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan hibah wasiat, termasuk suami / istri , nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 300.000.000,00. dan kentuan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak diatur oleh peraturan pemerintah.

PASAL 7

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Besarnya Pajak yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

PASAL 8

NPOP = NJOP - NPOTKP

BPHTB = 5 % x NPOP

Jika kumara menjual tanah berikut bangunannya kepada yoga di kota jakarta. Tanah berbentuk persegi panjang ukuran 10 m x 20 m, diatas tanah tersebut terdapat rumah ukuran 10 m x 10 m. harga tanah pada wilayah tersebut Rp.1.000.000,00/m2 sedangkan harga bangunan adalah Rp.3.000.000,00/m2. berapa jumlah pajak BPHTB yang harus dibayar yoga?

CONTOH SOAL

Diketahui :Luas tanah = 10 m x 20 m = 200 m2Luas rumah = 10 m x 10 m = 100 m2harga tanah = Rp.1.000.000,00harga bangunan = Rp.3.000.000,00NPOTKP = Rp. 60.000.000,00NJOPTanah : Rp.1.000.000,00 x 200 m2 = Rp.200.000.000,00Bangunan : Rp.3.000.000,00 x 100 m2 = Rp.300.000.000,00NJOP = Rp.500.000.000,00NPOPNPOP : NJOP – NPOTKP

: 500.000.000,00 – 60.000.000,00: 440.000.000

BPHTBBPHTB : 5% x NPOP

: 5% x 440.000.000,00: 22.000.000,00

Jadi total BPHTB yang terutang yaitu Rp.22.000.000,00.

JAWABAN

Ketentuan pasal 9 UU BPHTB memuat tentang saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

1. Jual Beli : Sejak tanggal dibuat & ditandatanganinya Akta2. Tukar Menukar : Sejak tanggal dibuat & ditandatanganinya Akta3. Hibah : Sejak tanggal dibuat & ditandatanganinya Akta4. Waris : Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke

Kantor Pertanahan5. Pemasukan dalam Perseroan : Sejak tanggal dibuat & ditandatanganinya Akta6. Pemisahan Hak : Sejak tanggal dibuat & ditandatanganinya Akta7. Lelang : Sejak tanggal penunjukan pemenang Lelang8. Putusan Hakim : Sejak tanggal putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap9. Hibah Wasiat : Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan Haknya

ke Kantor Pertanaha10. Pemberian Hak Baru : Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya Surat

Keputusan Pemberian Hak

SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG

11. Penggabungan Usaha : Sejak tanggal dibuat & ditandatanganinya Akta

12. Peleburan Usaha : Sejak tanggal dibuat &ditandatanganinya Akta13. Pemekaran Usaha : Sejak tanggal dibuat & ditandatanganinya

Akta14. Hadiah : Sejak tanggal dibuat & ditandatanganinya Akta

Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, dengan kata lain saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Tempat pajak terutang adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan

THANKS YOU