BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS BADAN HUKUM TRISAKTI DALAM PUTUSAN M.A NO.822 K/PDT/2010 ANTARA

UNIVERSITAS TRISAKTI MELAWAN YAYASAN TRISAKTI

A. KONSEP DAN KERANGKA TEORI

1. Hukum Hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, ini karena

manusia sebagai mahkluk sosial tidak akan lepas dari kehidupan

bermasyarakat. Masyarakat adalah kelompok atau kumpulan manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat seorang manusia pasti akan berhubungan

dengan manusia yang lain, akan tetapi setiap manusia pasti mempunyai

kepentingan sendiri. Kepentingan itu sendiri adalah suatu tuntutan

perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi1.

Mengenai asas hukum atau prinsip hukum ada beberapa pendapat:

1. Bellefroid : Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari

hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari

aturan-aturan yang lebih umum2

2. Eikema Homes: Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai

norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang

sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang

                                                            1 Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta,2007, h.1

2 Notohamidjojo, Demi Keadilam dan Kemanusiaan BPK Gunung Mulia, 1975, h..49.

1  

berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-

asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar

atu petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.3

3. The Liang Gie : Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan

dalam istilah umum tanpa meyarankan cara-cara khusus mengenai

pelaksanaanya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk

menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu4

4. P.Scolten : Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang

diisyaratkan oeh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan

sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan

umum yang itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa asas hukum

atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan

pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan

yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang

terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan

hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam

peraturan konkrit tersebut.5

Asas hukum mempunyai dua landasan pertama berakar dalam kenyataan

masyarakat dan kedua pada nilai nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh

kehidupan bersama.

                                                            3 Ibid.

4 Gie The Liang , Teori-teori keadilan, Penerbit Super, 1997, h..9. 5 Mertokusumo,Op.Cit. h..34

2  

Asas hukum dapat dibagi dua yaitu6 :

1. Asas hukum umum

Asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum

seperti asas restitution in integrum, asas lex posteriori derogate legi

priori, asas nebis in idem

2. Asas hukum khusus

Berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang

hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering

merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti pacta sunt

servada, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah

Asas hukum merupakan unsur penting atau pokok dari suatu peraturan

hukum. Bahkan dapat dikatakan sebagai “jantung” peraturan hukum, sebab asas

hukum itu merupakan:7

1. Landasan lahirnya peraturan hukum. Artinya peraturan pada

akhirnya dapat dikembalikan pada asas hukum

2. Alasan atau tujuan umum dari lahirnya peraturan hukum.

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya untuk melahirkan peraturan

baru. Asas hukum akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan

selanjutnya. Asas hukum itu bersifat umum, sedangkan peraturan-peraturan

hukum (yang berisi kaidah perilaku) bersifat khusus.

                                                            6 Mertokusumo, Penemuan Hukum, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta,2007,

h..10

7 Soewandi, Pengantar Ilmu Hukum, UKSW,Salatiga,2004,h..21.

3  

Hukum itu mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat,

antara subyek hukum. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat

memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.8 Subyek hukum juga dapat

diartikan manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang

berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui

sebagai pendukung hak dan kewajiban,9subyek hukum adalah :

1. Manusia

Sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban unuk melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya

membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan sebagainya.

Meskipun setiap orang adalah subyek hukum, akan tetapi tidak

setiap orang dinyatakan cakap berbuat hukum. Artinya tidak semua

orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-

haknya itu, tetapi harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Setiap

subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, tetapi belum tentu

cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Badan hukum

Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang

mempunyai tujuan yang dapat menyandang hak dan

kewajiban.Negara atau perseroan terbatas misalnya adalah organisasi

atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.Hukum

menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau

kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan

karena bermanfaat bagi masyarakat.

                                                            8 Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2007, h.72.

9 Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, h..11.

4  

Subyek hukum memmiliki peranan penting dalam bidang hukum karena

subyek hukum mempunyai wewenang hukum. Selain manusia sebagai

pembawa hak dan kewajiban, di dalam hukum badan-badan atau perkumpulan

juga dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak

dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

Pengertian badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan

persoalan hukum positif yaitu:

1. Menurut teori hukum badan hukum adalah subyek hukum yaitu

segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuha masyarakat itu

oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

2. Menurut hukum positif yaitu siapa saja yang oleh hukum positif

diakui sebagai badan hukum

Berikut adalah teori tentang badan hukum.

1. Teori Kenyataan Yuridis (E. M. Meijers)

Badan hukum merupakan sesuatu realitas, konkrit, riil, walaupun

tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.

Menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil

sama riilnya dengan manusia. Badan hukum dipersamakan dengan

manusia adalah suatu realitas yuridis, yaitu suatu fakta yang

diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena

ditentukan oleh hukum sedemikian itu.

2. Teori Kekayaan Bertujuan (A. Blinz)

Menurut teori ini manusia sajalah yang dapat menjadi subyek hukum.

Namun ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi

5  

kekayaan tersebut terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada

yang mempunyai dan memiliki tujuan tertentu inilah yang dinamakan

badan hukum. Adapun hak-hak yang diberikan kepada subyek hukum pada

hakikatnya adalah hak-hak dengan tiada subyek hukum namun merupakan

kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh

tujuan itu10.

3. Teori Organ (Otto von Gierke).

Menurut teori ini badan hukum seperti manusia,menjadi penjelmaan yang

benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum tersebut menjadi suatu

badan yang membentuk kehendaknya melalui perantaraan alat-alat atau

organ-organ badan tersebut misalnya anggota atau pengurus. Apa yang

alat-lat atau organ-organ putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

Menurut teori organ ini badan hukum adalah sesuatu yang riil yang hidup

dan bekerja seperti manusia biasa. Jadi badan hukum tidak berbeda dari

manusia.

Pada dasarnya ada dua fungsi hukum yaitu sebagai alat kontrol sosial

dan sebagai alat rekayasa sosial. Sebagai alat kontrol sosial, hukum berfungsi

pasif yaitu mengamankan, memelihara, mempertahankan status-quo (yaitu apa

yang telah dicapai). Sedangkan sebagai suatu alat rekayasa sosial hukum

berfungsi aktif yaitu menggerakkan, menciptakan, membentuk perubahan atau

perilaku baru (yang sebelumnya tidak ada)11

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok

hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan                                                             

10 Chatamarrasdjid, Badan Hukum Yayasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

11 Soewandi, Pengantar Ilmu Hukum, UKSW,Salatiga,2004, h..22

6  

ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas

membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara

kepastian hukum.12

Menurut L. J. van Apldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur

pergaulan hidup secara damai. Hukum hanya dapat mencapai tujuan apabila ia

menuju peraturan yang adil. Artinya hukum yang menyeimbangkan kepentingan

yang dilindungi tersebut pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa

yang menjadi bagianya keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

memperoleh bagian yang sama13

Sumber hukum adalah tempat dimana kita menggali atau menemukan

hukumnya. Sumber hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum materiil

dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat darimana

materi hukum tersebut diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor

yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum formil

merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan

hukum. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formil ialah undang-undang,

perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.14

2. Pendidikan Tinggi

                                                            12 Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2007. h..77

13 Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradanya Paramita, Jakarta, 1990,h..10

14 Mertokusumo Sudikno,Op.Cit, h..83

7  

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu bangsa,

karena pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan

kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, hal

ini jelas tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945. Pentingnya

pendidikan membuat pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur

pengelolaan, penyelengaraan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan Tinggi menurut Undang Undang Pendidikan Tinggi adalah

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program

diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program

profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi hal ini jelas

tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Pendidikan Tinggi. Dalam

Penyelengaraan Pendidikan Tinggi ada dua penyelenggara Pendidikan Tinggi

dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) dan

(8) yaitu:

1. Perguruan Tinggi Negeri, dimana penyelenggara atau pendirinya adalah

pemerintah

2. Perguruan Tinggi Swasta dimana penyelenggara atau pendirinya adalah

masyarakat.

Perguruan Tinggi sebagai penyelengara Pendidikan Tinggi mempunyai

fungsi dan peran, fungsi dan peran tersebut tercantum dalam Pasal 58 ayat (1)

Undang Undang Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

8  

1. Wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat.

2. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa.

3. Pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4. Pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan

menemukan kebenaran.

5. Pusat pengembangan peradaban bangsa.

Fungsi dan peran Perguruan Tinggi ini dilaksanakan melalui kegiatan

Tridharma yang ditetapkan dalam statutaPerguruan Tinggi.

Statuta Perguruan Tinggi memiliki peranan penting dalam pengelolaan

Perguruan Tinggi karena statuta adalah dasar dalam penyelenggaraan Tridharma

perguruan tinggi yang berlaku untuk semua Perguruan Tinggi baik Perguruan

Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Statuta adalah pedoman dasar

penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan,

mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai

dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang

dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik

dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai statuta bagi Perguruan Tinggi ini diatur dalam Pasal 66

Undang Undang Pendidikan Tinggi. Isi dari Pasal tersebut mengatur bahwa:

1. Statuta Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2. Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

9  

3. Statuta Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan surat keputusan

badan penyelenggara.

Pendirian Perguruan Tinggi juga diatur dalam Undang Undang Pendidikan

Tinggi.Pendirian Pendidikan Tinggi tercantum dalam Pasal 60 Undang Undang

Pendidikan Tinggi. Pasal tersebut di atas menyebutkan bahwa dalam Pendirian

Pendidikan Tinggi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi antara lain:

1. PTN didirikan oleh Pemerintah.

2. PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan

penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib

memperoleh izin Menteri.

3. Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan

bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum

akreditasi.

5. Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.

6. Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah salah satu aspek yang penting dalam

pembangunan Perguruaan Tinggi karena dengan adanya pengelolaan yang baik

akan membuat perguruan tinggi tersebut semakin maju dan berkembang. Dalam

Undang Undang Pendidikan Tinggi, pengelolaan pendidikan tinggi diberikan

kepada perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat

penyelenggara Tridharma. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban

10  

Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ada kebebasan bagi perguruan tinggi

untuk mengatur sendiri penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 62 ayat (1) Undang Undang

Pendidikan Tinggi yang berbunyi:

"Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri

lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.”

Pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus sesuai

dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.

Penyelengaraan otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi meliputi

beberapa prinsip, hal ini tercantum dalam Pasal 63 Undang Undang Pendidikan

Tinggi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip akuntabilitas

Kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua

kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku

kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan

Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan

yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

2. Prinsip transparansi

Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara

tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Prinsip nirlaba

11  

Kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa

hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi

untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

4. Prinsip penjaminan mutu

Kegiatan untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi

atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan

mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

5. Prinsip efektivitas dan efisiensi.

Kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Otonomi dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi yang diberikan oleh Undang

Undang Pendidikan Tinggi ini meliputi dua bidang yaitu bidang akademik dan

bidang non-akademik. Dalam bidang akademik otonomi meliputi penetapan

norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Sedangkan

dalam bidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan

operasional serta pelaksanaan:

1. Organisasi

2. Keuangan

3. Kemahasiswaan

4. Ketenagaan

5. Sarana prasarana.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi terbagi menjadi dua bagian

yaitu:

12  

1. Penyelenggaraan otonomi terhadap Perguruan Tinggi Negeri

Pada Perguruan Tinggi Negeri menurut Pasal 65 ayat (1)

Penyelenggaraan otonomi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi

kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan

hukum.

2. Penyelenggaraan otonomi terhadap Perguruan Tinggi Swasta.

Perguruan Tinggi Swasta menurut Pasal 67 Undang Undang Pendidikan

Tinggi, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur oleh

badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tujuan pemberian otonomi adalah untuk memberikan kemandirian bagi

penyelenggara pendidikan tinggi, sehingga mutu dari pendidikan tinggi dapat

berkembang dan tata kelola dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut

dapat lebih baik karena dikelola secara langsung oleh pihak yang mengetahui

secara langsung penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut.

3. Yayasan

Yayasan dimasa lalu dikenal sebagai stichting (Stichting berasal dari kata

Stichen yang berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa Belanda),para

sarjana hukum belanda berpendapat bahwa, sticthting adalah suatu badan

hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau persero, oleh

karena apa yang hal stichting dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan

13  

berupa uang dan lain-lain benda kekayaan.15Yayasan (sticthing) adalah harta

yang mempunyai tujuan yang tertentu, tetapi dengan tiada empunya.16 Yayasan

kemudian diatur dalam NBW Buku III Titel 5 Pasal 258 s.d 305 dan Pasal 285

ayat (1) yang berbunyi, yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu

perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk

melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang

disediakan untuk itu17.

Yayasan sebelum ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengacu pada hukum

kebiasaan yang lahir di masyarakat seturut dengan kebutuhannya, dan

yurisprudensi, seperti halnya yurisprudensi Hooggerechthof tahun 1884 dan

Putusan Mahkamah AgungNo.:124 K/Sip/1973.18

Yayasan seperti yang telah dikemukakan di atas, sebelum ada Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bersandar pada :

1. Kebiasaan yang lahir di masyarakat.

Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang

tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan

hidup tertentu. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan

                                                            15 Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, h..86

16Apeldoorn, Op.Cit, h..197

17 Ali,Op.Cit h..87

18 Prananingrum, Op.Cit, h..9

14  

normatif, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh orang

banyak maka menimbulkan kesadaran, bahwa hal itu patut

dilakukan.19

2. Yurisprudensi

Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan

hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh

suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta

bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan

putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.20

3. Doktrin

Pendapat para ahli hukum

Dasar hukum yayasan adalah Undang-undang No. 16 tahun 2001 yang

telah dirubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan

dan PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang

Yayasan. Yayasan menurut Undang-undang No 28 tahun 2004 tentang

Yayasan Pasal 1 ayat ( 1 ) adalah :

“Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota.”

Yayasan adalah lembaga yang bersifat nirlaba.Nir laba berasal dari 2

kata yaitu nir-yang artinya tidak dan laba yang artinya mendapatkan laba

                                                            19Mertokusumo, Op.Cit, 2007, h..83

20Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang undanganya di Indonesia sejak 1942,, Liberty, Yogyakarta, 1982, h..179

15  

dengan demikian arti nirlaba adalah tidak mendapatkan laba.21 Yayasan

mempunyai organ untuk melaksanakan kegiatannya, untuk dapat mencapai

tujuannya yang terdiri dari pembina, pengawas dan pengurus. Setiap organ

dalam yayasan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing–masing untuk

mencapai tujuan yayasan sesuai dengan anggaran dasar dari yayasan. Setiap

organ dari yayasan ini mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda

dalam pengelolaan yayasan.

1. Pembina

Pembina adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak

diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang.22 Hal

ini juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang tentang Yayasan.

Pembina adalah pendiri yayasan ataupun mereka yang diputuskan oleh

rapat anggota pembina. Pasal 28 ayat (2) menyebutkan tentang

kewenangan yang dimiliki oleh pengurus yaitu :

1. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan

anggota Pengawas

3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran

Dasar Yayasan

4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan

Yayasan

                                                            21 Ibid

22 Poerwadarminta,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

16  

5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau

pembubaran Yayasan.

Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan

kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi

perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan

datang. Dalam hal ini pembina dapat meminta pertanggung jawaban dari

pengurus dan pengawas bila ada hal yang melenceng dari tujuan dan

kepentingan yayasan

2. Pengurus

Pengurus organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan,

yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat

pembina.Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan

untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan

baik di dalam maupun di luar pengadilan23 Pengurus adalah organ

yayasan yang memegang peranan paling penting dalam yayasan.

Pengurus juga dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana

kegiatan yayasan. Pengaturan tentang pengurus ada pada Pasal (31)

sampai Pasal (39) UU tentang Yayasan

3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan

serta memberi nasehat pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada Pengurus.Pengawas

                                                            23 Prananingrum, op cit.,hal 14

17  

tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Dalam UU

Yayasan No.28 Tahun 2004 Organ Pengawas diatur dalam Pasal 40 sampai

Pasal 47.

Ilmu hukum telah mengenal adanya teori Kekayaan Bertujuan yang

dikemukakan oleh A. Blinz dan diikuti oleh Van der Heijden dan teori

Organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke (1841-1921). Teori

Kekayaan Bertujuan bertitik tolak dari pemikiran bahwa manusia sajalah

yang dapat menjadi subyek hukum, maka badan hukum bukanlah subyek

hukum. Adapun hak-hak yang diberikan kepada subyek hukum pada

hakikatnya adalah hak-hak dengan tiada subyek hukum namun merupakan

kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh

tujuan itu24. Teori Kekayaan Bertujuan dan teori Organ inilah yang

mendasari keberadaan yayasan sebagai subyek hukum

Definisi yayasan dalam Pasal (1) Undang undang No. 28 tahun 2004

tentang Yayasan ini dapat dilihat bahwa yayasan adalah:

1. Badan hukum.

Pasal 11 ayat (1) menujukan bahwa status yayasan sebagai badan

hukum diperoleh setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh

menteri. Sebagai badan hukum maka yayasan dapat melakukan memiliki

tanggung jawab hukum sebagaimana subyek hukum yang lain, dan dalam

melakukan tanggung jawab hukum tersebut yayasan akan diwakili oleh

pengurus yayasan.

                                                            24 Chatamarrasdjid, Badan Hukum Yayasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

18  

2. Mempunyai kekayaan yang dipisahkan.

Bab V Undang undang tentang Yayasan menujukan bahwa ada

kekayaan yang dipisahkan. Splitsing (pemisahan) adalah pembagian

atau pembelahan yang berarti terlepas satu dengan yang lain,

sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa bagian yang satu masih

merupakan bagian dari yang lain. Kekayaan yang terpisah artinya

terlepas dari yang memegangnya (onpersoonlijk atau subjecttloos).25

3. Mempunyai tujuan di bidang sosial, agama dan kemanusiaan.

Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang undang tentang Yayasan

menunjukan bahwa Yayasan dalam melakukan kegiatan untuk

mencapai tujuannya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban

umum,kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4. Tidak memiliki anggota.

Yayasan, menurut Rido Ali dapat dipahami sebagai badan hukum yang

mempunyai unsur-unsur :

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan

pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang

2. Menpunyai tujuan sendiri yaitu tujuan yang bersifat sosial,

keagamaan dan kemanusiaan.

                                                            25 Ibid

19  

3. Mempunyai alat perlengkapan yaitu meliputi pengurus, pembina dan

pengawas.26

Pendirian yayasan didalam hukum perdata diisyaratkan dalam (2) aspek

yaitu 27:

1. Aspek materiil :

a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan

b. Suatu tujuan yang jelas

c. Ada organisasi

2. Aspek formil

Pendirian yayasan dalam wujud akta otentik.

Yayasan yang didirikan menurut hukum diakui mempunyai hak dan

kewajiban, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum dengan subyek

hukum yang lain.28

4. Putusan Hakim Putusan hakim merupakan salah satu penemuan hukum yang sering dan

harus dilakukan oleh hakim dalam membuat suatu putusan. Putusan hakim

memaparkan fakta-fakta yang menimbulkan perkara dan melalui pertimbangan

                                                            26 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,

Koperasi, Yayasan dan Wakaf, Bandung : Penerbit Alumni, 1981, h..118

27 Panggabean, Kasus Aset Yayasan dan Penyelesaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002(selanjutnya disingkat Panggaben I), h..7.

28 Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, h..90

20  

hukum, hakim menerapkan pilihan hukumnya dan mencantumkan kaidah

hukum yang diramu melalui proses interprestasi yang dianggap paling tepat

untuk pemutusan sengketa tersebut.29

Ada beberapa definisi putusan hakim dari para ahli dan rancangan

perundang-undangan yaitu 30:

1. Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu

merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan

hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir

mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya

2. Ridwan Syahrani batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim

yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk

menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata

3. Sudikno Mertokusumo memberi batasan putusan hakim adalah : suatu

pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu,

diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan

suatu perkara atau sengketa antara para pihak

4. Bab I Pasal 1 ayat (5) Rancangan UndangUndang Hukum Acara Perdata

Tahun 2007. Putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan

untuk menyelesaikan dan atau mengakhiri gugatan.

                                                            29 Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan Putusan Hukum Perikatan,

Alumni, Bandung 2008(selanjutnya disingkat Panggaben II), h..65.

30 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h..148

21  

5. Lilik Mulyadi. Putusan hakim adalah putusan yang yang diucapkan oleh

hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang

terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara

perdata pada umumnya dibuat dalam betuk tertulis dengan tujuan

menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Dalam praktek kenegaraan dan praktek peradilan dikenal adanya 2 asas

pemberlakuan putusan yaitu31:

1. Asas precedent

Asas precedent dianut oleh Negara Anglo Saxon yang artinya bahwa

para hakim terikat atau tidak boleh menyimpang dari putusan-putusan

terdahulu dari hakim yang lebih tinggi atau sederajat tingkatanya

2. Asas bebas

Asas ini bermakna bahwa seorang hakim tidak terikat oleh putusan

hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Perkataan

tidak terikat disini diartikan bahwa seorang hakim, dalam memutuskan

suatu perkara, boleh mengikuti putusan hakim terdahulu, baik yang

sederajat atau yang lebih tinggi, boleh juga tidak mengikuti. Asas bebas

ini dianut oleh negara-negara eropa kontinental atau civil law

sistem seperti Belanda, Perancis dan Indonesia

Pendapat Roscoe Pound menguraikan tentang empat aspek dalam putusan

hakim yaitu:

                                                            31 Panggabean II, Op.Cit, h.110

22  

1. Bahwa putusan itu merupakan gambaran proses rekayasa sosial, sebagai

bagian dari seluruh proses kontrol sosial

2. Bahwa putusan itu merupakan bagian dari tatanan hukum yang berguna

bagi pribadi perorangan

3. Bahwa putusan itu mengganbarkan keseimbangan antara ketentuan daris

sebab yang nyata dan penguraian suatu preseden

4. Bahwa putusan itu menggambarkan kesadaran akan peran yang ideal

tentang tatanan sosial dan hukum

Upaya hukum terhadap putusan hakim

1. Banding

Peradilan tingkat banding dilakukan oleh peradilan tinggi yang

merupakan peradilan “ulangan” atau “revisi” dari putusan pengadilan

negeri. Pengadilan tinggi dalam tingkat banding ini memeriksa kembali

perkara perdata secara menyeluruh, baik fakta maupun penerapan

hukumnya. Peradilan tingkat banding lazim disebut dengan istilah

“peradilan tingkat kedua” atau ”Judex Facti”.

Pembanding melalui kuasa hukumnya akan mengajukan alasan-

alasan banding dalam memori bandingnya, alasan tersebut dapat

digolongkan dalam dua alasan yaitu:

1. Alasan-alasan bersifat formal yang meliputi

a. Surat kuasa khusus untuk banding tidak memenuhi syarat

sebagaimana ditentukan undang-undang

23  

Dalam perkara perdata apabila para pihak mempergunakan

seorang kuasa pihk pemberi kuasa harus menunjuk secara

tegas pihak penerima kuasa baik secara lisan maupun tertulis

di persidangan. Apabila hal ini diabaikan, merupakan salah

satu alasan untuk mengajukan permohonan banding.

b. Ketidakwenangan pengadilan (kompetensi) mengadili

perkara perdata tersebut

Ketidakwenangan pengadilan baik kompetensi absolute

maupun kompetensi relative lazim dijadikan alasan-alasan

mengemukakan memori banding

c. Bahwa surat gugatan penggugat adalah “obscuur libel”

Apabila suatu putusan pengadilan negeri mengabulkan

gugatan, padahal gugatan tersebut petitumnya tidak jelas dan

kabur serta positanya tidak tegas dan sempurna bahkan

bertentangan dengan petitum, putusan tersebut dapat

dimohonkan banding

d. Bahwa putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan

dimana subyek tergugat tidak lengkap digugat

Hal ini dapat dikategorikan pada alasan bersifat formal

dimana subyek tergugat seharusnya digugat tetapi tidak

digugat dan putusan pengadilan negeri malah mengabulkan

gugatan

2. Alasan-alasan bersifat material

24  

a. Bahwa putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena

berdasarkan pertimbangan yang kurang lengkap

(onvoldoende gemotiveerd)

Pada hakikatnya setiap putusan pengadilan negeri haruslah

memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Eksistensi alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting

karena putusan yang kurang lengkap dipertimbangkan

(onvoeldoende gemotiveerd) merupakan alasan banding dan

kasasi serta putusan dapat dibatalkan

b. Putusan pengadilan negeri salah menerapkan hukum

pembuktian atau hukum acara pada umumnya

Penerapan hukum pembuktian merupakan salah satu aspek

penting dalam putusan hakim. Apabila hakim salah

menerapkan hukum pembuktian, secara tidak langsung

putusan ini dapat diklasifikasikan salah pula dalam

menerapkan hukum acara dan putusan tersebut akan

dibatalkan oleh pengadilan tinggi

c. Pengadilan negeri telah memutus melebihi dari tuntutan atau

memutus terhadap hal yang tidak dituntut

Secara teori putusan mahkama agung Republik Indonesia

pada asasnya hakim wajib mengadili semua bagian dari

tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang

tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

25  

Putusan peradilan pada tingkat banding pada hakikatnya dapat

berupa:

1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima

Putusan pengadilan tinggi yang menyatakan permohonan

banding tidak dapat diterima disebabkan putusan pengadilan

negeri melanggar hal-hal bersifat formal.

2. Menguatkan putusan pengadilan negeri

Putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan

negeri bila pengadilan tinggi menilai putusan pengadilan negeri

benar dan tepat, baik mengenai hukum acara maupun material

yang telah diputus oleh pengadilan negeri

3. Membatalkan putusan pengadilan negeri

Putusan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan

negeri apabila hakim banding menilai putusan pengadilan negeri

tersebut tidak benar ditinjau dari penerapan hukum acara dan

hukum material serta tidak sesuai dengan rasa keadilan

4. Memperbaiki putusan pengadilan negeri

Pengadilan tinggi memandang putusan pengadilan negeri

tersebut kurang tepat menurut rasa keadilan sehingga perlu

diperbaiki

2. Kasasi

Upaya hukum pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tingkat kasasi bukan berarti pemeriksaan pada tingkat ketiga,

26  

karena pada tingkat kasasi ini tidak dilakukan pemeriksaan kembali

perkara tersebut, tetapi hanya diperiksa masalah hukum atau penerapan

hukumnya.

Alasan yang dapat diajukan untuk melakukan kasasi adalah:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

Konkretnya Judex Facti (pengadilan negeri dan pengadilan

tinggi) telah mengadili perkara perdata tersebut seolah

berwenang padahal sebenarnya Judex Facti tidak berwenang atau

bukan kewenangannya

2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Salah menerapkan hukum dapat diartikan salah menerapkan

ketentuan hukum formal atau hukum acara ataupun hukum

materialnya. Kesalahan tersebut dapat dilihat pada penerapan

hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum dapat

diartikan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah, dan

tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan undang-undang

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan

Dalam doktrin hukum acara perdata kelalaian memenuhi syarat

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam kelalaian dengan batalnya putusan. Aspek ini lazim

disebut dengan istilah melalaikan persyaratan formal

27  

Putusan pada tingkat kasasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Jika permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk

mengajukan kasasi, seperti melampaui tenggang waktu

melakukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi

syarat, belum dipenuhinya upaya hukum lain (verzet atau

banding), terlambat mengajukan memori kasasi, dan sebagainya,

hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi

dinyatakan tidak dapat diterima

2. Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung bisa

disebabkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan

hukum. Dapat pula permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah

Agung karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi

tidak relevan dengan pokok perkara.

3. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi dikabulkan berarti alasan atau keberatan

yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi oleh

Mahkamah Agung disetujui.Judex Facti dianggap telah salah

atau tidak benar dan tepat dalam penerapan hukum atau karena

alasan hukum lain.

28  

3. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum

agar putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi ataupun

putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi

mentah kembali.

Alasan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah

berkuatan hukum tetap adalah:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu:

a. Kebohongan

b. Tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara

diputus

c. Bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti

bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak

dapat diketemukan (novum)

3. Apabila telah dikabulkan mengenai:

a. Suatu hal tidak dituntut

b. Lebih daripada yang dituntut

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus

tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya

5. Putusan bertentangan antara satu dengan yang lainnya

Dalam hal ini terdapat:

a. Pihak-pihak yang sama

29  

b. Mengenai soal yang sama

c. Atas dasar yang sama

d. Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

6. Apabila dari suatu putusan terdapat

a. Suatu kekhilafan hakim

b. Suatu kekeliruan yang nyata

Putusan terhadap peninjauan kembali dalam perkara perdata dapat

diklasifikasikan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan kembali tidak

dapat diterima.

Permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formal

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang misalnya

permohonan peninjauan kembali tanpa surat kuasa, peninjauan

kembali dimohonkan terhadap putusan pengadilan yang belum

berkekuatan hukum tetap.

2. Putusan yang menyatakan bahwa peninjauan kembali ditolak

Peninjauan kembali ditolak apabila Mahkamah Agung

berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali yang

diajukan oleh pemohon tidak beralasan. Ini dapat disebabkan

permohonan peninjauan kembali tidak didukung oleh fakta yang

menjadi alasan dan dasar peninjauan kembali atau Judex Facti

yang dimohonkan peninjauan kembali tidak melanggar alasan-

alasan peninjauan kembali

30  

3. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan

kembali dikabulkan apabila Mahkamah Agung membenarkan

alasan-alasan permohonan peninjauan kembali.

Tugas hakim adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.

Dalam memilih putusan yang akan dijatuhkan bukan hanya prosedur tertentu

menurut undang-undang yang harus dipenuhi, tetapi yang penting adalah setelah

putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu

diterima, baik menurut persyaratan keadilan maupun persyaratan konsistensi

sistem.Selain itu putusan hakim tersebut harus dapat diterima dimasyarakat.

Hakim dalam mengadili harus mengadili berdasar hukum, yaitu hukum yang

mengandung kepastian hukum32.

Setiap keputusan hakim seharusnya mengandung tiga unsur pertimbangan

hukum secara proposional yaitu33:

1. Unsur kepastian hukum (rechtssicherkeit) yang memberi jaminan bahwa

hukum itu dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum dapat

memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan

untuk jenis perkara yang sama

2. Unsur kemanfaatan (zweckmassigkeit), bahwa isi putusan itu tidak hanya

bermanfaat bagi pihak berperkara tetapi juga bagi masyarakat luas.

Masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat

menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.

                                                            32 Panggabean II,Op.Cit, h..79.

33 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h..91.

31  

Unsur keadilan (gerechtigkeit), yang memberi keadilan bagi pihak yang

bersangkutan, kalaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus

dapat menerimanya secara adil. Asas hukum yang berbunyi lex dura sed temen

scripta, mengartikan hukum itu sangat kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam

hal terjadi konflik antar keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, unsur

keadilanlah yang seharusnya didahulukan.

Secara khusus ada tiga tahapan untuk mengambil keputusan yaitu34:

1. Cara berpikir hakim dalam mengambil keputusan:

a. Bahwa hukum sebagai ilmu mempengaruhi preferensi yang sangat

kuat terhadap pemikiran rasional logis (sistem pemikiran rasional),

tetapi dalam hambatan-hambatan tipis yang dihadapi hakim, hakim

akan dipengaruhi pemikiran yang lebih intuitif berdasarkan

pengalaman (sistem pemikiran eksperimental)

b. Sering terjadi hakim menerapkan pemikiran yang bergantung pada

pengalaman masa lalu yang mengakibatkan penekanan pada

heuristic kognitif yaitu suatu penilaian yang berat sebelah.

c. Dalam pengambilan keputusan sering terjadi proses kognitif (metal

proses) yaitu sikap menghadapi pengaruh faktor-faktor tertentu,

antara lain:

1. Faktor fisik, berupa keadaan kesehatan, kondisi kerja, dan lain-

lain.

                                                            34 Panggabean II,Op.Cit, h..80

32  

2. Faktor sosial, berupa hubungan kerja antar pribadi dan harapan

orang lain, dan lain-lain

3. Faktor mental, berupa dampak emosi dan stress.

2. Tahapan pengambilan keputusan

a. Kerangka putusan, pengertian tentang konteks putusan dan

menentukan masalah yang harus ditangani

b. Mengumpulkan informasi berkualitas tinggi dan kecerdasan,

mengambil keputusan

c. Mengambil konklusi dengan secara instimatil mengintegrasikan

informasi yang dikumpulkan untuk mengambil pilihan putusan yang

terakhir

d. Belajar dari umpan balik, dengan mengumpulkan informasi tentang

hasil dari proses putusan dan tentang proses putusan itu sendiri

dengan maksud untuk mengurangi konflik dari waktu yang akan

datang

3. Sumber pertimbangan putusan secara universal terdiri dari tiga bidang

kontekstual yaitu:

a. Bukti, suatu dasar fakta hukum yang dapat disebut sebagai aspek

materil perkara

b. Peraturan, suatu dasar yuridis yang dapat disebut sebagai aspek

formal perkara

c. Prinsip-prinsip terdiri dari asas-asas hukum dan kebiasaan dalam

peradilan

33  

5. Eksaminasi Eksaminasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan

hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan

prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah

diterapkan dengan benar, dan dinilai adil oleh masyarakat.35

Obyek dieksminasi adalah proses peradilan dan produk peradilan.

Misalnya Penetapan Pengadilan, Putusan Pengadilan, dsb. Kriteria obyek

eksaminasi adalah sebagai berikut36 :

1. putusan pengadilan yang menjadi perhatian luas masyarakat karena

dianggap jauh dari rasa keadilan

2. putusan pengadilan yang mengundang perdebatan di kalangan

hukum.

3. putusan pengadilan yang penting dijadikan pegangan

                                                            35Susanti Adi Nugroho.dkk,Buku Kumpulan Tulisan Eksaminasi,Indonesian Corruption Watch

Jakarta, 2003 h..1

36Chandera. Dkk, Modul Mata Kuliah Eksaminasi, Unversitas Katolik Adma Jaya ,Yogyakarta,2004, hal.13

34  

B. GAMBARAN KASUS

1.

Thoby Mutis mengganti statuta 2001 menjadi statuta 2001R yang memangkas kewenangan yayasan dan mengganti menjadi Badan Hukum Pendidikan. 

Menjadikan Usakti sebagai Badan Hukum Pendidikan dengan Akta Notaris Edi Priyono, SH. No. 27 tertanggal 29 Agustus 2002. 

Sengketa di PN Jaktim, Putusan No. 169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim,16 Desember 2008.Yayasan Trisakti harus menyerahkan pengelolaan pada Universitas Trisakti.

Pemecatan Thoby oleh Yayasan Trisakti yang berlaku mulai 5 September 2002 melalui SK No 310/YAYASAN TRISAKTI/SK/2002.

Banding, PT DKI Jakarta,Putusan No. 263/PDT/2009/PT.DKI, 30 September 2009. Mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Trisakti, memangkas kewenangan rektor untuk mengelola Universitas dan menyerahkannya pada Yayasan. 

Kasasi, Putusan MA No.822K/Pdt/2010.28 September 2010.Menolak Kasasi dari Universitas Trisakti.

Sengketa Universitas Trisakti37 melawan Yayasan Trisakti ini muncul pada

saat Thoby Mutis selaku rektor dari Universitas Trisakti mengganti statuta

Universitas Trisakti dari statuta 2001 yang telah disepakati serta ditandatangani

Peninjauan Kembali, Putusan MA No. 406/PK/Pdt/2011, 10 Nopember 2011. Menolak Peninjauan Kembali Universitas Trisakti’

                                                            37 http://hukum.kompasiana.com/2011/05/19/sengketa-yayasan-trisakti-dengan-thoby-mutis

365321.html. diunduh 16 juni 2012, pukul 17.34

35  

http://hukum.kompasiana.com/2011/05/19/sengketa-yayasan-trisakti-dengan-thoby-mutis%20365321.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2011/05/19/sengketa-yayasan-trisakti-dengan-thoby-mutis%20365321.html

bersama antara yayasan dan rektor, menjadi statuta 2001R pada tanggal 6 april

2002.

Statuta 2001R tersebut dibuat oleh rektor yang sekaligus ketua senat tanpa

melibatkan yayasan apalagi persetujuan yayasan. Dalam statuta tersebut, Thoby

Mutis memangkas kewenangan Yayasan Trisakti dalam mengelola Universitas

Trisakti.

Selain itu untuk menguatkan bahwa Universitas Trisakti adalah universitas

yang terlepas dari Yayasan Trisakti maka Thoby membuat Unversitas Trisakti

menjadi Badan Hukum Pendidikan dengan Akta Notaris Edi Priyono, SH. No. 27

tertanggal 29 Agustus 2002.

Tindakan Thoby mengganti statuta 2001 dengan statuta 2001R adalah

karena menurut Thoby Universitas Trisakti sebenarnya adalah milik Negara.

Argumen Thoby tersebut bertitik tolak dari sejarah Universitas Trisakti bahwa :

1. Yayasan Badan Permusyawaratan Kewarganegaan Indonesia (Baperki)

yang pertama kali mendirikan Universitas Baperki (1958-1962),

kemudian berganti nama menjadi Universtas Res Publica (1962-1965).

2. Keputusan Menteri Nomor 01/dar/tahun 1965 tanggal 11 Oktober 1965

tentang penutupan sementara perguruan tinggi (swasta) yang langsung

atau tidak langsung membantu gerakan petualangan atau kontra

revolusioner G30S PKI. Keputusan itu menyatakan, ada 24 perguruan

tinggi swasta, termasuk Universitas Res Publica Jakarta, ditutup untuk

sementara waktu.

36  

3. Kemudian, Menteri PTIP berdasarkan surat Keputusan Menteri Nomor

09/dar/tahun 1965, 18 Oktober 1965 jo nomor 12/dar/tahun 1965

membentuk tim persiapan pembukaan kembali Universitas Res Publica

yang diperbaiki oleh Keputusan Menteri Nomor 012/dar/Tahun 1965

Tanggal 13 November 1965.

4. Pemeritah kemudian mengambil alih Universitas Res Publica dan

mengganti namanya menjadi Universitas Trisakti. Dalam Keputusan

Menteri Nomor 13/dar/tahun 1965, tanggal 15 November 1965, Menteri

PTIP mengganti nama Universitas Res Publica menjadi Universitas

Trisakti dan pembentukan presidium sementara yang membawahi

Univeritas Trisakti. Kemudian, pada 19 November 1965 Universitas Res

Publica dibuka kembali dan bernaung dengan nama Universitas Trisakti.

Kemudian Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Syarif

Thayeb membentuk Yayasan Trisakti pada 27 Januari 1966

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef Nomor

0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979. Bahwa pengelolaan dan

pembinaan berikut seluruh aset Universitas Trisakti, berdasarkan surat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Desember 1979 ini,

diserahkan kepada Yayasan Trisakti.

Berdasarkan sejarah berdirinya Universitas Trisakti di atas maka Thoby

berpendapat bahwa Universitas Trisakti seharusnya adalah milik Negara.

Penyerahan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti pada Yayasan

Trisakti yang tertulis dalam Kepmendikbud No. 0281/U/1979, yaitu Penyerahan

37  

Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada Yayasan Trisakti,

menjadi masalah bagi Thoby. Thoby menilai Universitas dan Yayasan tak punya

pertalian apapun menyangkut aset dan pengelolaan karena Universitas Trisakti

muncul terlebih dahulu daripada yayasan.

Sikap dari Thoby mengganti statuta 2001 dengan 2001R yang menghapus

keberadaan Yayasan Trisakti dan menggantinya dengan Badan Hukum

Pendidikan tersebut mendapat respon dari pihak Yayasan Trisakti dengan

melakukan pemecatan terhadap Thoby Mutis dengan surat melalui surat

keputusan nomor 310K/YAYASAN TRISAKTI/SK/IX202 yang berlaku efektif

tanggal 5 november 2002.

Tindakan Thoby mengganti statuta menurut Yayasan Trisakti adalah

penyalahgunaan wewenang karena Thoby mengeluarkan statuta 2001R tanpa

melibatkan yayasan dan persetujuan yayasan. Tindakan yang dilakukan Thoby

tersebut menurut yayasan bertentangan dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan :

Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perguruan tinggi yangdiselenggarakan oleh masyarakat diatur dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan yangditetapkan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi atas usul senat perguruan tinggiyang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan dalam BAB VIII.”

Dalam hal pengelolaan dan aset Universitas Trisakti, Yayasan merasa

bahwa mereka berhak atas aset dan pengelolaan Universitas Trisakti berdasarkan

surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan Daoed Joesoef,

Nomor 0281/U/1979 pada31 Desember 1979. Karena berdasarkan surat tersebut

38  

Daoed Joesoef menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas berikut

seluruh aset kepada Yayasan

Selain itu tindakan Thoby menurut yayasan juga telah melanggar PP No. 17

tahun 2010 jo PP 66 tahun 2010, sebagai pengganti PP No. 60 tahun 1999 dalam

Pasal 58 G PP. No. 66 tahun 2010:

1. Organ dan pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan

hukum nir laba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan

2. Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 49

ayat (2): Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu,

evaluasi yang transparan, akses berkeadilan.

Pengelolaan aset dari sengketa Yayasan Trisakti melawan Universitas

Trisakti bukan satu-satunya masalah yang terjadi antara kedua pihak tersebut,

permasalahan antara kedua pihak ini juga menyangkut:

1. Hak atas merek dan logo Trisakti

2. Surat Kepmendikbud No. 0281/U/1979 tentang penyerahan pengelolaan

Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti

3. Penandatanganan ijazah yang dilakukan oleh Thoby Mutis selaku rektor

Universitas Trisakti padahal Thoby telah dipecat sebagai rektor oleh

Yayasan Trisakti

39  

4. Kepengurusan Yayasan Trisakti yang didasarkan pada Akta No. 22

tertanggal 7 September tentang Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti

yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Sutjipto, SH

5. Akta Pendirian Universitas Trisakti sebagai Badan Hukum Pendidikan,

yaitu Akta No.27 tanggal 29 Agustus 2002

C. PUTUSAN

Sengketa Pengelolaan dan aset Universitas Trisakti antara pihak Thoby

Mutis melawan Yayasan Trisakti sampai pada pengadilan.Kasus ini pertama

kali disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam persidangan

tersebut kedudukan Universitas Trisakti yang diwakili oleh Prof. DR. Thoby

Mutis; Prof. DR. H.A. Prayitno, dr., Sp.KJ; Advendi Simangunsong, SH., MM.,

masing-masing selaku Ketua Senat Universitas Trisakti dan Ketua Forum

Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti adalah sebagai Penggugat dan

Yayasan Trisakti sebagai tergugat. Dalam sengketa terhadap pengelolaan dan

aset Universitas Trisakti tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur

mengeluarkan Putusan No. 169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Desember

2008. Dalam Putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengalahkan

Yayasan Trisakti dan memberikan hak pengelolaan Universitas Trisakti serta

aset-aset Universitas Trisakti kepada Universitas Trisakti.

Pihak Yayasan Trisakti kemudian mengajukan banding ke Pengadilan

Tinggi. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi ini pihak Yayasan Trisakti

berkedukan sebagai Pembanding dan pihak Universitas Trisakti berkedudukan

40  

sebagai Terbanding.Pengadilan Tinggi akhirnya mengeluarkan Putusan No.

263/PDT/2009/PT.DKI tanggal 30 September 2009.Putusan dari Pengadilan

Tinggi ini membatalkan Putusan No. 169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 16

Desember 2008.

Setelah ada putusan dari Pengadilan Tinggi, pihak Universitas Trisakti

kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.Pada tingkat kasasi ini,

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.822/K/Pdt/2010.Dalam putusan

tersebut Mahkamah Agung menolak Kasasi yang diajukan oleh Universitas

Trisakti yang diwakili oleh Thoby Mutis. Menurut Mahkamah Agung alasan-

alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak

salah menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan bahwa kedudukan

Penggugat tidak berkualitas sebagai ius standi in judicio, sebagaimana diatur

dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No.

60 dan 61 Tahun 1999, Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No.

C.H.T.01.10-18, tanggal 28 Oktober 2002, putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 410 K/Pdt/2004 tertanggal 25 April 2005.Kemudian, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa ternyata putusan Judex Facti

dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang,

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Universitas

Trisakti tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Agung

Universitas Trisakti kemudian mengajukan Peninjauan Kembali kepada

Mahkamah Agung.Pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

mengeluarkan putusan No.406/PK/Pdt/2011.Dalam putusan tersebut Mahkamah

41  

Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Universitas Trisakti.

Penolakan terhadap Peninjauan Kembali itu adalah karena menurut Mahkamah

Agung alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kambali tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

1. Bahwa Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata

memutus perkara a quo.

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti atau Pengadilan tinggi sudah tepat

dan benar

gustus 2002

versitas

Trisakti tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

3. Bahwa tentang status Badan Hukum Universitas Trisakti atau

Penggugat telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu

putusan No.411/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Bar jo 410 K/Pdt/2004 yang

menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pendirian

Universitas Trisakti sebagai Badan Hukum Pendidikan, yaitu Akta

No.27 tanggal 29 A

4. Bahwa karenanya alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah

satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 67 a sampai dengan f Undang-Undang No. 14

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3

Tahun 2009.

5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Uni

42  

Tab Negeri dan Hel 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan akim Pengadilan Tinggi

Putusan No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim Putusan No.263/Pdt/2009/PT.DKI

1. Bahwa Perubahan Akta No. 152, tertanggal 31 Januari1991 dan pengangkatan kepengurusan baru Tergugat (Yayasan Trisakti)

1. Bahwa dalam pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan Penggunaan PP No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Dan PP No. 61

ntang Penetapan perguruan Tinggi Negeri sebagaimana terdapat dalam Akta

4

telah diputuskan sebagai

rakibat

pat Yayasan Trisakti No. 22 tangga

2005 berjumlah 34 orang; bukan seperti yang mereka nyatakan dihadapan notaris, “…Bahwa dalam Rapat

sebagai

nding uan dalam Peraturan

n

guruan tinggi yang

idak sah dan tidak berkekuatan hukum

sta

n 1999 maka

at oleh hukum belum diakui sebagai endukung hak dan kewajiban, sehingga bukanlah

badan hukum

No. 22, tertanggal 7 September 2005 adalah perbuatan melawan hukum,

2. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti

sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Sutjipto, SHNo. 152 tanggal 31 Januari 1991 menjadi Akte NotariSutjipto, SH No. 22 tanggal 7 September 2005, yang dilakukan dengan tujuan untuk penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 200tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan — dilakukan ketika Akte No. 152 tanggal 31 Januari 1991 oleh Pengadilan Negeri JakarBarat dalam perkara perdata No.391/Pdt.G/2004/PNBar tertanggal 17 Mei 2005

s

ta .Jak.

Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999

3. Bahwa dari ketentuan kedua peraturan pemerintah

tersebut perguruan tinggi yang berbentuk badahukum adalah perguruan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yang disebut perguruan tinggi negeri, sedangkan Universitas trisakti adalah

erguruan tinggi swasta atau per

akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum;

3. Bahwa Dewan Pengurus Yayasan yang telah berakhir

masa jabatannya pada tanggal 27 Januari 2005 telah tidak berwenang lagi (onbevoegd) untuk mengadakan rapat setelah tanggal 27 Januari 2005, sehingga termasuk tetapi tidak terbatas rapat yang diadakan pada tanggal 7-9-2005 yang berita acara rapat tersebut tercantum di dalam Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti tanggal 7-9-2005 Nomor 22 tersebut, adalah tidak sah yang bekeputusan yang diambil oleh rapat tersebut menjadi batal

4. Bahwa Rapat Dewan Pengurus Yayasan Trisakti

dihadapan Notaris Sutjipto, SH, yang dituangkan dalaBerita Acara Ra

m l 7-9-

akta pendirian Universitas Trisakti Badan Hukum Pendidikan

5. Bahwa karena penggugat adalah universitas swa

dan bukanlah badan hukum maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 danPeratu n Pemerintah No. 61 Tahu2005 telah memberikan keterangan “palsu”, dengan

alasan-alasan: 4.1. Dewan Pengurus Yayasan Trisakti Periode 2000-

TeBadan Hukum untuk menentukan status Penggugat(Universitas Trisakti) sebagai Badan Hukum

2. Bahwa gugatan Penggugat (Universitas Trisakti) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Juni 2008, pada waktu itu Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan belum ada, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Baakan m mpertimbangkan ketente

pdiselenggarakan oleh masyarakat sehingga tidak dapat berbentuk badan hukum

4. Bahwa disimpulkan Penggugat bukanlah badan hukum hal tersebut sesuai dengan putusan dalam perkara Nomor: 410 K/Pdt/2004 Jo No.411/Pdt.G/2002/ PN.Jkt.Bar antara Thoby Mutis dan kawan-kawan lawan Yayasan Trisakti cs yangmeny akan tat

ratergugat adalah Pembina, penyelenggara dan pengelola universitas trisakti.

6. ahwa PenggugB

p

43  

Lanj

u

ersitas

nteri Perguruan Tinggi

rimakan

dan029/U/1979

uat

pan Notaris Sutjipto, SH adalah Akta

t

ta maka

ajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri,

. ahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi tergugat haruslah ditolak

eh karena Penggugat bukanlah subjek hukum sehingga tidak dapat menggugat dan digugat

utan Tabel 1

ini telah dihadiri/diwakili oleh 10 dari 11 anggota Dewan Pengurus;

4.2. Universitas Trisakti tidak didirikan oleh Yayasan

Trisakti pada tanggal 29 Nopember 1965 berdasarkanoleh Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan IlmPengetahuan No.013/dar Tahun 1965;24 UnivTrisakti diadakan/didirikan atas perintah Presiden Republik Indonesia Pertama Dr. Ir. Soekarno beradasarkan Keputusan Medan Ilmu Pengetahuan No. 014/dar- tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965

4.3. Universitas Trisakti tidak pernah diserahte

kepada Yayasan Trisakti berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 029/U/1979 tertanggal 31 Desember 1979 karena Keputusan Menteri Pendidikantanggal 31Desember 1979adalah Keputusan tentang Pendirian Universitas Jember

5. Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang term

dalamAkta Notaris No. 22, tertanggal 7 September 2005 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti, yang

ibuat oleh/dihadadyang tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal

6. Bahwa Akta Anggaran Dasar Yayasan Trisakti tersebutelah di putuskan sebagai akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum serkepengurusan Yayasan Trisakti adalah tidak sah asset-asset yang dikuasai oleh Tergugat (Yayasan Trisakti) harus dikembalikan kepada Penggugat

7. Bahwa materi eksepsi tergugat bukan materi eksepsi

yang sebenarnya, akan tetapi telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan bukan mengenai ketidakwenangan Hakimsehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 361 K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975,maka tidak

oleh dibmelainkan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara B

7. Bahwa ol

8

44  

Tabel 2. asi dan Hakim Pe Pertimbangan Hakim Kas ninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Agung No.822/K/Pdt/2010

Putusan Mahkamah Agung No.406/PK/Pdt/2011

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan bahwa keduduka

gat tidak berkun

te a

Penggu alitas sebagai ius standi in judicio, sebagaimana diatur dalam

Pasal 56 Undang-:

s p

1.1. Undang No. 20 Tahun 2003,

1.2. Peraturan Pemerintah No. 60 dan 61 Tahun 1999,

1.3. Surat Dirjen Administrasi HuUmum No. C.H.T.01.10-18, tanggal 28 Oktober 2002,

kum ukum Akta Pendirian Universitas Trisak

sebagai Badan Hukum Pendidikan, yaitu Akta No.27 tanggal 29 Agustus 2002

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, 1.4. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 410 K/Pdt/2004 tertanggal 25 April 2005

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

ternyata putusan Judex Facti dalam perkara

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan tersebut harus ditolak

tan ti

maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Universitas Trisakti tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

1. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

rsebut tid k dapat dibenarkan: 1.1. Bahwa Judex Juris tidak melakukan

kekhilafan atau kekeliruan nyata memutuerkara

1.2. Bahwa pertimbangan Judex Facti / Pengadilan tinggi sudah tepat dan benar

1.3. Bahwa tidak sah dan tidak berkekuah

2.

Tabel 3. Amar putusan

G/2008/ t/2009/PT.

/K/Pdt/2010

11

Putusan No.169/Pdt/

PN.Jkt.Tim

Putusan No.263/Pd

DKI

Putusan MahkamahAgung

No.822

Putusan MahkamahAgung

No.406/PK/Pdt/201. Menolak eksepsi

tergugat

2. Mengabulkangugatan Penggugat untuk sebagian

3. Menyatakan

ut

perbuatan Tergugat

ayasan Trisakti a

an

ing

3. enerima eksepsi tergugat (Yayasan Trisakti)

Menolak permohonan kasasi dari Universitas Trisakti

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Universitas Trisakti

merupakan perbuatan melawa Hukum

4. Menyatakan Rapat Dewan Pengurus

ns

Yyangdiselenggarakn pada tanggal 7

1. MembatalkP usan No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim

2. Menerima permohonan banding dari Pembandemula Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi

M

45  

Lanjutan Tabel 3.

0

m o.

alah akta yang

embina dan

Trisakti

Menolak gugatan Penggugat selebihnya

p Universitas Trisakti kepada Tergugat (Yayasan Trisakti)

September 20tidak sah

5. Menyatakan

Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang termuat dalaAkta Notaris N22 tertanggal 7 September 2005 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti, yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Sutjipto, SH.,

5 4

adtidak sah dan batal demi hukum

6. Menyatakan Penggugat adalah PPengelola dari Universitas

7.

. Menyerahkan pengelolaan terhada

D. ANALISIS TERHADAP STATUS BADAN HUKUM TRISAKTI DALAM

822/K/PDT/2010

1. Putusan

bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam

PUTUSAN NO.

Hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok

manusia, agar dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.Hukum

46  

ma

rorangan didalam masyarakat, membagi wewenang

dan

aitu:

r

entu dari

syarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan

masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Sengketa Universitas Trisakti melawan Yayasan Trisakti mengenai

pengelolaan aset Universitas Trisakti adalah suatu masalah dimana ada

terjadi bentrokan kepentingan antara dua pihak yang merasa

mempunyai hak untuk mengelola aset Universitas Trisakti. Hukum

muncul disini sebagaimana tugas hukum yaitu membagi hak dan

kewajiban antar pe

mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara

kepastian hukum.

Putusan pengadilan Sengketa Universitas Trisakti melawan

Yayasan Trisakti y

1. Putusan No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Desembe

2008

2. Putusan No.263/PDT/2009/PT.DKI tanggal 30 September 2009

3. Putusan M.A No.822/K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010

4. Putusan M.A No.406/PK/Pdt/2011 tanggal 10 November 2011

Putusan hakim seperti yang telah ditulis sebelumya, dengan melihat

pendapat para ahli maka Penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim

itu mempunyai tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara

atau sengketa, yang melibatkan para pihak yang bersengketa. Putusan

yang dikeluarkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut harus

memuat alasan dan dasar putusan, serta memuat Pasal tert

47  

per

rsal pertimbangan hakim didasarkan pada:

kara

engandung tiga unsur yaitu unsur

kepastian hukum

ersitas Trisakti bukanlah badan hukum tetapi pelaksana

keg

ateri tersebut

aturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum

tak tertulis yang dijadikan dasar oleh hakim untuk mengadili.

Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil

keputusan. Secara unive

1. Bukti suatu dasar fakta hukum yang dapat disebut sebagai aspek

materil perkara

2. Peraturan suatu dasar yuridis yang dapat disebut sebagai aspek

formal per

3. Prinsip-prinsip terdiri dari asas-asas hukum dan kebiasaan

dalam peradilan

Putusan hakim juga seharusnya m

, unsur kemanfaatan, unsur keadilan.

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri memeriksa perkara secara menyeluruh, pada

putusan perngadilan ini pengadilan negeri menolak eksepsi dari

Yayasan Trisakti. Dimana dalam eksepsi Yayasan Trisakti menyatakan

bahwa Univ

iatan dari Yayasan Trisakti yang bertujuan dalam bidang

pendidikan.

Putusan pengadilan negeri yang kemudian menolak eksepsi

berdasarkan pertimbangan bahwa materi eksepsi bukan materi eksepsi

yang sebenarnya dan bukan mengenai ketidakwenangan hakim menurut

Penulis adalah suatu tindakan yang salah karena dalam m

48  

me

embelanya, berwenang

gugat38.

angan untuk menjadi pendukung hak

ndirian Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti

tela

ang yang bersangkutan dan diserahkan kepada

bad

                                                           

nguraikan tentang kedudukan subyek hukum dan subyek hukum

adalah salah satu syarat dalam tata cara proses peradilan.

Pada asasnya setiap pihak yang merasa mempunyai hak dan ingin

menuntutnya atau ingin mempertahankan atau m

untuk bertindak selaku pihak baik selaku penggugat maupun ter

Namun ada syarat yang harus dipenuhi yakni :

1. Mempunyai kewen

2. Mempunyai kemampuan untuk bertindak atau melakukan

perbuatan hukum

Mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan

mempunyai kemampuan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum

adalah subyek hukum. Seperti yang telah diuraikan dalam putusan

bahwa akta pe

h ditolak. Ini menunjukan bahwa Universitas Trisakti bukanlah

badan hukum.

Teori kekayaan bertujuan menyatakan adapun hak-hak yang

diberikan kepada subyek hukum pada hakikatnya adalah hak-hak

dengan tiada subyek hukum namun merupakan kekayaan yang terikat

oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan itu.

Kekayaan tersebut berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan

atau disendirikan dari or

an tersebut misalnya: Yayasan, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), dan lain-lain.  

38Soeroso, Tata Caradan Proses Persidangan,Sinar Grafika, Jakarta,2004 hal.11

49  

Teori organ menyatakan bahwa badan hukum seperti manusia,

menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan

hukum tersebut menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya

mel

pendaftaran Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti

ma

kum adalah Yayasan Trisakti sedangkan Universitas Trisakti

buk

t dalam

pen

alui perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya

anggota atau pengurus.

Teori Kekayaan Bertujuan dan Teori Organ inilah yang mendasari

keberadaan Yayasan sebagai subyek hukum.

Teori kenyataan yuridis mengatakan badan hukum dipersamakan

dengan manusia adalah suatu realitas yuridis, yaitu suatu fakta yang

diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan

oleh hukum sedemikian itu. Melihat teori kenyataan yuridis dengan

penolakan

ka hukum menyatakan bahwa Universits Trisakti bukanlah badan

hukum.

Teori badan hukum diatas menunjukan bahwa yang merupakan

badan hu

anlah badan hukum, melainkan pelaksana kegiatan dari Yayasan

Trisakti

Status Universitas Trisakti bukanlah badan hukum menjadikan

Universitas Trisakti tidak dapat menggugat dan diguga

gadilan. Karena itu tindakan hakim yang menolak eksepsi dari

pihak tergugat (Yayasan Trisakti) menurut Penulis tidak tepat.

50  

Selain sebagai syarat untuk beracara di pengadilan status badan

hukum juga berpengaruh pada pengelolaan Universitas Trisakti, karena

dalam pengelolaan pendidikan tinggi, bila dilihat dari Undang Undang

No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengelolaan terhadap

pen

ti sebagai Perguruan Tinggi Swasta pengelolaan

terh

versitas Trisakti sebagai perguruan tinggi swasta dapat dilihat

pada saat ditolaknya pendaftaran Universitas Trisakti sebagai perguruan

tinggi negeri oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun

didikan tinggi terbagi dua yaitu pada Perguruan Tinggi Swasta yang

harus melalui badan penyelenggara dan Perguruan Tinggi Negeri yang

dapat dikelola langsung oleh perguruan tinggi tersebut.

Putusan hakim yang menyatakan bahwa pengelolaan terhadap

Universitas Trisakti diserahkan kepada pihak Universitas Trisakti

(Thoby Mutis) menurut Penulis merupakan tindakan yang salah karena

bila melihat pada Pasal 67 Undang Undang Pendidikan Tinggi yang

menyatakan bahwa pengelolaan otonomi pada perguruan tinggi swasta

diselenggarakan oleh badan penyelenggara, maka dengan status

Universitas Trisak

adap Universitas Trisakti tidak dapat dikelola langsung oleh

Universitas melainkan harus melalui badan penyelenggara yaitu

Yayasan Trisakti.

Uni

1967.

51  

b. Banding

Peradilan tingkat banding dilakukan oleh peradilan tinggi yang

merupakan peradilan “ulangan” atau “revisi” dari putusan pengadilan

ne

. Pihak

Yay

pen

badan hukum sehingga Universitas

geri. Pengadilan tinggi dalam tingkat banding ini memeriksa kembali

perkara perdata secara menyeluruh, baik fakta maupun penerapan

hukumnya

Putusan hakim No.263/PDT/2009/PT.DKI tanggal 30 September

2009, merupakan hasil banding yang diajukan oleh pihak Yayasan

Trisakti kepada Pengadilan Tinggi terhadap Putusan

No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2008

asan Trisakti merasa tidak puas dengan putusan hakim yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memenangkan

pihak Universitas Trisakti dan kemudian mengajukan banding.

Permintaan Banding tersebut kemudian dimenangkan oleh pihak

Yayasan Trisakti. Sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan Tinggi

tersebut Universitas Trisakti kemudian mengajukan kasasi dan

injauan kembali kepada M.A namun MA merasa bahwa putusan

Pengadilan Tinggi sudah tepat sehingga kasasi dan peninjauan kembali

yang diajukan oleh Universitas Trisakti ditolak oleh Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim pengadilan tinggi menyatakan bahwa pihak

Universitas Trisakti bukanlah

Trisakti tidak dapat berperkara dipengadilan. Pertimbangan dari hakim

52  

Pengadilan Tinggi dalam Putusan No.263/PDT/2009/PT.DKI tanggal

30 September 2009, antara lain:

1. Bahwa dalam pengadilan tingkat pertama tidak

mempertimbangkan Penggunaan PP No. 60 Tahun 1999

tu itu Undang-Undang tentang Badan Hukum

garakan oleh pemerintah atau yang

Tentang Pendidikan Tinggi Dan PP No. 61 Tentang Penetapan

perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum untuk

menentukan status Penggugat (Universitas Trisakti) sebagai

Badan Hukum.

2. Bahwa gugatan Penggugat (Universitas Trisakti) diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Juni

2008, pada wak

Pendidikan belum ada, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Banding akan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.

61 Tahun 1999.

3. Bahwa dari ketentuan kedua peraturan pemerintah tersebut

perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum adalah

perguruan yang diseleng

disebut perguruan tinggi negeri, sedangkan Universitas trisakti

adalah perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi yang

diselenggarakan oleh masyarakat sehingga tidak dapat

berbentuk badan hukum.

53  

4. Bahwa disimpulkan Penggugat bukanlah badan hukum hal

tersebut sesuai dengan putusan dalam perkara Nomor: 410

K/Pdt/2004 Jo No.411/Pdt.G/2002/ PN.Jkt.Bar antara Thoby

Mutis dan kawan-kawan lawan Yayasan Trisakti cs yang

menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum akta

pendirian Universitas Trisakti Badan Hukum Pendidikan.

5. Bahwa karena penggugat adalah universitas swasta dan

emudian mengadili

sendiri yang m

bukanlah badan hukum maka berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.

61 Tahun 1999 maka tergugat adalah Pembina, penyelenggara

dan pengelola universitas trisakti.

6. Bahwa Penggugat oleh hukum belum diakui sebagai pendukung

hak dan kewajiban, sehingga bukanlah badan hukum.

7. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah subjek hukum sehingga

tidak dapat menggugat dan digugat

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi di atas, maka

Pengadilan Tinggi dalam putusan bandingnya kemudian membatalkan

putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan k

enyatakan bahwa Universitas Trisakti bukanlah badan

hukum sehingga pengelolaan aset Universitas Trisakti yang sebelumnya

telah dimenangkan oleh Universitas Trisakti melalui Pengadilan Negeri

Jakarta Timur diserahkan kepada Yayasan Trisakti.

54  

Inti dari pertimbangan hakim seperti yang telah Penulis paparkan di

atas, bila dikaitkan dengan pengelolaan aset Universitas Trisakti yang

menjadi sengketa m

amah Agung,

sem

kim dalam putusan itu berdasarkan subyek hukum.

Pengertian subyek hukum

at dilihat bahwa badan hukum

itu ada karena ditentukan oleh hukum sedemikian rupa, bila dikaitkan

enurut Penulis adalah masalah status badan hukum

Universitas Trisakti. Karena bila Universitas Trisakti diakui sebagai

subyek hukum maka Universitas Trisakti dapat berperkara dipengadilan

dan dengan adanya status badan hukum maka Universitas Trisakti dapat

mengelola sendiri aset yang dimiliki oleh Universitas Trisakti.

Putusan hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi

Mahkamah Agung, dan tingkat Peninjauan Kembali Mahk

uanya menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukanlah subyek

hukum. Putusan hakim yang menyatakan bahwa Universitas Trisakti

bukanlah subyek hukum muncul karena pertimbangan hakim yang

menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukan badan hukum sehingga

Universitas Trisakti tidak dapat berperkara di pengadilan.

Pertimbangan ha

itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat

memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subyek hukum antara lain

adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau

kelompok manusia yang mempunyai tujuan yang dapat menyandang

hak dan kewajiban.

Menurut teori badan hukun yaitu dap

55  

den

as Trisakti tidak dapat menjadi badan hukum dan tidak bias

angku hak dan kewajiban.

cio dengan

tanggal 28 Oktober 2002, yang isinya tentang penolakan anggaran

dasar pendirian Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 410 K/Pdt/2004

April 2005 pada amar no.4, yang Menyatakan tidak

sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pendirian Universitas

Trisakti Badan Hukum Pendidikan No.27, tanggal 29 Agustus

2002 yang dibuat di hadapan Edy Priyono, SH., Notaris di

Pada 4 poin di atas dapat dilihat bahwa Universitas Trisakti belum

menjadi badan hukum karena:

1. Penolakan terhadap anggaran dasar pendirian BHP Universitas

sah dan tidak

berkekuatan hukum Akta Pendirian Universitas Trisakti Badan

gan kasus sengketa trisakti ini maka bila oleh putusan pengadilan

dinyatakan bahwa Universitas Trisakti bukan badan hukum, maka

Universit

menjadi pem

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa

kedudukan Universitas Trisakti sebagai ius standi in judi

melihat:

1. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.H.T.01.10-18,

tertanggal 25

Jakarta

3. Pasal 56 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

4. Peraturan Pemerintah No. 60 dan 61 Tahun 1999

Trisakti

2. Adanya yurisprudensi yang menyatakan tidak

56  

Hukum Pendidikan No.27, tanggal 29 Agustus 2002 yang

dibuat di hadapan Edy Priyono, SH., Notaris di Jakarta

3. Undang-undang dan peraturan yang menyebutkan bahwa

Universitas Swasta tidak dapat berbadan hukum

hakim Pengadilan Tinggi tersebut membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Tim

benar karena pertim

pertimbangan hakim

1.

a tentang penolakan anggaran dasar

kan Universitas Trisakti.Dengan

a berada

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan

Pemerintah No. 61 Tahun 1999.

Putusan

ur.Keputusan tersebut menurut Penulis telah

bangan hakim tersebut telah memenuhi asas universal

yaitu:

Bukti

Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No.C.H.T.01.10-18, tanggal

28 Oktober 2002, yang isiny

pendirian Badan Hukum Pendidi

adanya bukti bahwa Universitas Trisakti bukan Badan Hukum

Pendidikan maka Universitas Trisakti dalam pengelolaanny

di bawah Yayasan Trisakti.

2. Dasar hukum pertimbangan hakim

a. Yurisprudensi berupa putusan dalam perkara Nomor: 410

K/Pdt/2004 Jo Nomor 411/Pdt.G/2002/ PN.Jkt.Bar

b.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim

yang menyatakan belum berbadan hukum telah benar. Hal itu berakibat

bahwa pihak Universitas Trisakti tidak dapat berperkara dipengadilan

57  

Tindakan pengadil