4. penyusunan perda inisiatif dan optimalisasi pelaks prolegda uu n0. 12 tahun 2011

5/11/2018 4. Penyusunan Perda Inisiatif Dan Optimalisasi Pelaks Prolegda UU N0. 12 Tahun 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/4-penyusunan-perda-inisiatif-dan-optimalisasi-pelaks-prolegda-uu-n0-12-tahun-2011 1/79

1

OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI,PENYUSUNAN PROLEGDA DAN PENYUSUNAN PERDA INISIATIF DPRD

Berdasarkan UU N0. 12 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 16 Tahun 2010

KEMENTRIAN DALAM NEGERI

2 0 1 1



2

1.OVERVIEW

KEDUDUKAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH



TNI/POLRI

dewanpertimbangan

kementeriannegara

badan-badan lain

yang fungsinya

berkaitan dengan

kekuasaan

kehakiman

KY

UUD 1945

kpubank sentral

DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan

Peradilan TUN

Lingkungan

Peradilan Militer

Lingkungan

Peradilan Agama

LingkunganPeradilan Umum

Perwakilan

BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah

Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

DPRDBupati/

Walikota

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Menurut UUD 1945



Pasal 24 (1)***

Kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan

yang merdeka untukmenyelenggarakan

peradilan guna

menegakkan

hukum dan keadilan

MA MK

Pasal 4 (1)

Memegang

kekuasaanpemerintahan

Presiden

Pasal 20 (1)*

Memegangkekuasaan

membentuk UU

DPR

LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAANMENURUT UUD



PEMERINTAH

PEMDA

OTONOMI

DAERAH

- MENERIMA DANA PERIMBANGAN

- MENGGALI SUMBER DAYA

- MENGELOLA SUMBER DAYA

DAERAH BERHAK BERWENANG & BERKEWAJIBAN

MENGATUR & MENGURUS

RUMAH TANGGANYASENDIRI

MENINGKATKAN JAH MASY

MENYEDIAKAN YAN UMUM

MENINGKATKAN DAYA SAING

KONSEP OTONOMI DAERAH



PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH & DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGASPEMBANTUAN DG PRINSIP OTONOMI SELUAS-LUASNYA DLM SISTEM DAN PRINSIP NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM UUD 1945

PEMERINTAHAN DAERAH( UU 32 tahun 2004)



7

SUSDUK DPRD (UU 27 tahun 2009)

DPRD terdiri atas anggota parpol peserta pemilu yg dipilih melalui

pemilu. DPRD mrp lembaga perwakilan rakyat daerah yg berkedudukan

sbg unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan pemerintahan yangsepenuhnya menjadi wewenang

Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)}

Urusan pemerintahan selain Psl 10 (3)dapat dikelola bersama olehPemerintah (Pusat), Prov, Kab/KotaDibagi dgn kriteria Psl 11 (1):

Politik Luar Negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi;

Moneter & Fiskal Nasional; & Agama.

Eksternalitas (scope dampak) Akuntabilitas (distance dampak)Efisiensi (rasio untung-rugi)

Urusan PemerintahUrusanPemerintahan Daerah

WAJIBPelayanan Dasar

{Psl 11 (3)}

PILIHANSektor Unggulan

{Psl 11 (3)}

{Psl 10 (5)}• Menyelenggarakan

sendiri;

• Melimpahkansebgn ursn kpdGub selaku wklPem.;

•

Menugaskan sebgnursn kpda Pem-anDaerah/Pemdes.

Standar Pelayanan

Minimal

{Psl 11 (4)}

Pem menyelenggarakansendiri atau dpt melimpahkansebagian urusannya kpdperngktnya atau kpd wakilPem di daerah, ataumenugskn kpd Pem-anDaerah/ Pemdes {Psl 10 (4)}

Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi &tugas pembantuan {Psl 10 (2)}



1. Pendekatan Eksternalitas (Spill-over )

Mempertimbangkan scope atau lingkup

dampak atau akibat dari penyelenggaraansuatu urusan peman. Bila dampaknya bersifatlokal maka urusan pemerintahan tsb menjadiurusan peman kab/kota; bila dampaknyabersifat regional menjadi urusan peman prov;

dan bila dampaknya bersifat nasional menjadiurusan Pemerintah (Pusat);

2. Pendekatan Akuntabilitas

Mempertimbangkan jarak atau derajatkedekatan dampak atau akibatpenyelenggaraan suatu urusan peman dgberbagai tingkatan peman yang ada. Dgdemikian, akuntabilitas penyelenggaraanbagian urusan pemerintahan dimaksud kepada

masyarakat akan lebih terjamin;



3. Pendekatan Efisiensi

Bila penanganan suatu bagian urusan pemandipastikan akan lebih berdayaguna danberhasilguna dilakukan oleh strata pemantertentu, maka strata peman tersebut akanlebih tepat untuk menangani bagian urusan

peman dimaksud, dibandingkan dg stratapeman lainnya.

Catatan : Dayaguna dan hasilguna dpt diukur a.l.kecepatan, ketepatan, dan cost proses

diperbandingkan dengan hasil dan manfaat ygdiperoleh, atau “rasio untung rugi” .



1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan hidup; 4. Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang; 6. Perencanaan pembangunan; 7. Perumahan; 8. Pemuda dan olahraga;

9. Penanaman modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Tenaga kerja;

13. Ketahanan pangan;

URUSAN PEMERINTAHANYG BERSIFAT WAJIB



14.Pemberdayaan perempuan & perlindungan

anak; 15. Keluarga berencana dan keluarga

sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan;

19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; 25. Arsip; dan

26. Perpustakaan.



1. Kelautan dan perikanan; 2. Pertanian;

3. Kehutanan; 4. Energi dan sumber daya mineral; 5. Pariwisata; 6. Perindustrian; 7. Perdagangan; dan 8. Transmigrasi.

URUSAN PILIHAN



2.FUNGSI, TUGAS

DAN WEWENANG DPRDterkait pembentukan

Perda



15

Lingkup Tugas DPRD

Politis;

Strategis.

Atau:

Tekhnis ? Administratif ?



16

Fungsi DPRD

legislasi; membentuk Perda bersama kdh.

Fungsi lain:

anggaran; menyusun & menetapkan APBD bersama Pemda.

pengawasan; pengawasan thd pelaksanaan UU,

Perda, Keputusan Kdh & kebijakan yg ditetapkan oleh Pemda.



17

Tugas dan Wewenang DPRD

membentuk Perda bersama Kdh; membahas & menyetujui Raperda mengenai APBD yg diajukan oleh Kdh .

Tugas lain: melaksanakan pengawasan thd pelaksanaan Perda & APBD;

mengusulkan peresmian pengangkatan & pemberhentian Kdh dan/atau WaKdh;

memilih Wa Kdh dlm hal terjadi kekosongan jabatan Wa Kdh;

memberikan pendapat & pertimbangan kepada

pemerintah daerah thd rencana perjanjian internasional yg menyangkut kepentingan daerah;



18

Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas lain:

memberikan persetujuan thd rencana kerjasama internasional yg dilakukan oleh pemerintah daerah; meminta LKPJ Kdh dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah; memberikan persetujuan thd rencana kerjasama dg daerah lain atau dg pihak ketiga yg membebani masyarakat & daerah; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dg peraturan perUU; melaks tugas & wewenang lain yg diatur dlm

peruuan.



19

TERCERMINFUNGSIDPRD

ALATKELENGAPAN



20

ALAT KELENGKAPAN

1. Pimpinan;

2. Badan Musyawarah;

3. Komisi; 4. Badan Legislasi Daerah ;

5. Badan Anggaran;

6. Badan Kehormatan; dan Alat kelengkapan lain yang

diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.



21

FUNGSILEGISLASI

BALEG



22

FUNGSIANGGARAN

BADANANGGARAN



23

FUNGSIPENGAWASAN ?



24

TUGAS DAN

WEWENANGDPRD

BIDANG LEGISLASI

membentuk

Perda bersama

Kdh;

membahas &

menyetujui Raperda

mengenai APBD

yg diajukan oleh

Kdh.



25

3.tata urutan peraturan

perundang-undangan danpengajuan Raperda oleh

anggota DPRD



26

TATA URUTAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

MENURUT TAP MPR NO. III/MPR/2000

UUD DAN PERUBAHAN UUD

TAP MPR

UU

PERPU

PPKEPPRES YANG BERSIFAT

MENGATUR

PERDA



27


MENURUT UU NO. 10 TH 2004

UUD RI 1945

UU/PERPU

PP

PERPRESPERDA



28


MENURUT UU NO. 12 TH 2011

UUD RI 1945

TAP MPR

UU/PERPU

PP

PERPRES

PERDA PROV

PERDA KAB/KOTA

Peraturan Lain



29

HAK ANGGOTA DPRD

DALAM PENGAJUAN PERDAINISIATIF



30

HAK

ANGGOTADPRD

mengajukan

rancangan

Perda



31

PENGAJUAN RAPERDA

Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda.

Usul prakarsa disampaikan kpd Pimp DPRD dlm bentuk Raperda disertai penjelasan scr

tertulis & diberikan Nomor Pokok oleh Set DPRD.

Usul prakarsa, oleh Pimp DPRD disampaikan kepada Baleg untuk dilakukan pengkajian.

Berdasarkan hasil pengkajian Baleg, pimpinan

DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.

Dlm Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa.



32

Pengajuan Raperda (2)

Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa

dilakukan dg memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan

pandangan; b. para pengusul memberikan jawaban atas

pandangan anggota DPRD lainnya.

Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.

Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Raperda atas prakarsa kdh.



33

4.

TUGAS DPRDDI BIDANG LEGISLASI



34

TUGAS DPRD DI BIDANGLEGISLASI

Penyusunan rancangan program legislasi

Daerah yg memuat daftar urutan & prioritas

rancangan Perda beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan & untuk setiap Tahun

Anggaran di lingkungan DPRD



35


Koordinasi

penyusunan program

legislasi daerah dengan Pemda



36


Menyiapkan rancangan perda usul

DPRD berdasarkan program prioritas

yg telah ditetapkan



37


Melakukan

pembahasan perda

bersama

Kepala Daerah



38


Memberikan persetujuan

Raperda

bersama Kepala Daerah



39

5.

ARAH KEBIJAKAN PROLEGDADAN PEMBENTUKAN PERDAINISIATIF DPRD



40

PROLEGDA

1. Pasal 15 Ayat (2) UU No. 10 Thn 2004 “perencanaan penyusunan perda dilakukan dlm suatu Prolegda.”

2. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu & sistematis.”

3. Prolegda disusun setiap Tahun (Kepmendagri

169 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Prolegda).

4. Aturan Prolegnas dapat diberlakukan dalam pembuatan Prolegda (Mutatis Mutandis) .



41

TAHAPAN PENYUSUNANPROLEG

1.Penyusunan Rencana Legislasi.

2.Penyusunan Program Legislasi.

1 P R



42

1. Penyusunan Rencana Legislasi

Baleg dlm penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dpt meminta dan memperoleh bahan dari masyarakat.

Di Lingk Pemda, Biro hukum meminta pembentukan perencanaan pembangunan di instansi masing2.



43

KRITERIA PRIORITASPROLEGDA

1. Kriteria Substansi.Sangat urgen untuk segera

diwujudkan.

2. Kriteria Teknis.

a. Telah Disusun Naskah Akademik. b. Telah Disusun Rancangan.

c. Telah Diharmonisasi.

PERDA



44

PERDAUU 32/2004 Pasal 136

1. Perda ditetapkan oleh Kdh setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

2. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otda Prov/Kab/Kota.

3. Perda mrp penjabaran lbh lanjut dari peraturan perUU yang lbh tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing2.

4. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perUU yang lebih tinggi.

PEMBENTUKAN



45

PEMBENTUKANPERDA

Pembentukan Peraturan PerUUan adl proses pembuatan Peraturan PerUUan yg pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan,

penyebarluasan. Peraturan PerUUn adl peraturan tertulis yg

dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yg berwenang & mengikat scr umum.

Perda adl Peraturan PerUUan yg dibentuk oleh DPRD dg persetujuan bersama Kdh.

Pengundangan adalah penempatan PerUUan dlm Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, Berita Negara RI, Tambahan Berita RI, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

1 Persiapan



46

1. Persiapan Pembentukan Perda

Raperda dpt berasal dari DPRD atau gubernur, atau bupati/walikota, masing2 sbg kepala pemerintah daerah prov, kab/kota.

Raperda dapat disampaikan oleh anggota, komisi,

gabungan komisi, atau alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani bidang legislasi

Raperda yg telah disiapkan oleh gub atau bup/walikota disampaikan dg surat pengantar gub atau bupati/walikota kpd DPRD oleh gub atau bupati /walikota.

Raperda yg telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gub atau

bupati/walikota.

P i



47

Persiapan Pembentukan Perda

Penyebarluasan Raperda yg berasal dari DPRD dilaksanakan oleh set DPRD.

Penyebarluasan Raperda yg berasal dari gub atau bupati/walikota dilaksanakan oleh

sekretaris daerah. Apabila dalam satu masa sidang, gub atau

bupati/walikota dan DPRD menyampaikan Raperda, mengenai materi yg sama, maka yg

dibahas adalah Raperda yg disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yg disampaikan oleh gub atau bupati/walikota digunakan sbg bahan untuk dipersandingkan.



48

2. Pembahasan Raperda

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gub atau bupati/walikota.

Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

Tingkat2 pembicaraan, dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yg khusus menangani bidang legislasi & rapat paripurna.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah, diatur dengan Peraturan Tatib DPRD.



49

Pembahasan Raperda

Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gub, Bupati/Walikota.

Raperda yg sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD & gub atau bupati/walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Raperda diatur dg Peraturan Tatib DPRD.



50

3. Penetapan Raperda

Raperda yg telah disetujui bersama oleh DPRD dan gub atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gub atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi

Perda.Penyampaikan Raperda, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.



51

Penetapan Raperda

Raperda ditetapkan oleh gub atau bupati/walikota dg membubuhkan tanda tangan dlm jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RPerda tsb disetujui bersama oleh DPRD & gub atau bupati/walikota.

Dalam hal Rpreda tdk ditandatangani oleh gub atau bupati/walikota dlm waktu paling lambat 30 hari sejak RPerda tsb disetujui bersama, maka Raperda tsb sah menjadi Perda & wajib diundangkan.

Dalam hal sahnya, maka kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.

Kalimat pengesahan tsb harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.



52

4. Pengundangan Perda

Peraturan PerUUan yg diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Perda.

Peraturan Gub, Peraturan Bup/Walikota, atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah.

Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan .

5 Penyebarluasan



53

5. Penyebarluasan Perda

Peraturan PerUUan yg diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Perda.

Peraturan Gub, Peraturan Bup/Walikota, atau

peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah.

Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.



54

Kuorum PenetapanPerda/APBD

Dihadiri

min 2/3 dari

jumlah anggota DPRD

dan disetujui oleh 1/3 anggota yang hadir.



55

MATERI MUATAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/

PERDA

1 A P b t k P t



56

1. Asas Pembentukan Peraturan

PerUU

a. kejelasan Tujuan; harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang- undangan dapat dibatalkan atau batal demi

hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.



57

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya

d. dapat dilaksanakan; Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis

maupun sosiologis

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Asas Pembentukan Peraturan PerUU



58

f. kejelasan rumusan; Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

g. keterbukaan.Proses Pembentukan Peraturan perundang-

undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses

pembuatan Peraturan perundang-undangan

Asas Pembentukan Peraturan PerUU

2. MATERI MUATAN PERATURAN



59

a. Pengayoman; setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka

menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan; setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap arga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

2. MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGANDUNG ASAS

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG



60

c. Kebangsaan; Setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan; Setiap materi muatan Peraturan perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap

pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan; Setiap materi muatan Peraturan perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan

peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah merupakan bagian dari system hokum

nasional yang berdasarkan Pancasila.

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MENGANDUNG ASAS




61

f. Bhineka tunggal ika; Materi muatan Peraturan perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan; Setiap materi muatan Peraturan perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara

tanpa kecuali.





62

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Setiap materi muatan Peraturan perundang- undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

i. Ketertiban dan kepastian hukum;

Setiap materi muatan Peraturan perundang- undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.





63

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.Setiap materi muatan Peraturan perundang- undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain asas tersebut huruf a s.d huruf j, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Antara lain: dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada

hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan

berkontrak dan itikad baik.




64

a. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal sebagai berikut :

1) Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

• hak-hak asasi manusia; • hak dan kewajiban warga Negara; • pelaksanaan dan penegakan kedaulatan

Negara serta pembagian kekuasaan Negara;

• wilayah Negara dan pembagian daerah; • kewarganegaraan dan kependudukan; • keuangan Negara,

3. Materi Muatan



65

2) Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.Contoh UU yang memerintahkan untuk diatur dengan UU Penanaman Modal, dimana dalam Pasal 31 menyatakan: (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di

wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.

(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus diatur dengan undang-undang.

Materi Muatan



66

b. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti

UU Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan UU.

c. Materi Muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

d. Materi Muatan Perpres Berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau untuk melaksanakan PP.

Materi Muatan

Materi Muatan



67

e. Materi Muatan Perda Seluruh materi muatan Perda adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut PUU yang lebih tinggi.

f. Materi Muatan Perdes/yang setingkat Seluruh materi Perdes/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut PUU yang lebih tinggi.

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Perda .

Materi Muatan



68

EVALUASI DAN PEMBATALAN PERDA

PERDA PERLU DIEVALUASI



69

1. Perda tentang APBD.

2. Perda tentang pajak daerah.3. Perda tentang retribusi daerah.

4. Perda tentang tata ruang.

PERDA PERLU DIEVALUASI GUB/MENDAGRI

(PASAL 185, 186 UU No. 32/2004)

EVALUASI PERDA



70

Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Raper gub/bup/Wlkt ttg penjabaran APBD sebelum ditetapkan paling lambat 3 hari disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh MDN kepada Gub atau Gub kpd Bup/Wlkt paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Apabila MDN/Gub menyatakan hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan Raper Gub/Bup/Wlkt ttg penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepantingan umum dan peraturan PUU yang lebih tinggi, Gub/Bpt/Wlkt menetapkan rancangan dimaksud menjadi

Perda dan Perbup/Perbup/Perwlkt.

EVALUASI PERDA(PASAL 185, 186 UU No. 32/2004)

EVALUASI PERDA



71

Apabila MDN/Gub menyatakan hasil evaluasi Raperda ttg APBD & Raper Gup/Bup/Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dg kepentingan umum dan PUU yang lebih tinggi, Gub/Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gub/Bupati/Walikota dan DPRD; dan Gubernur /Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda

tentang APBD dan raPer Gub/Bupati/Walikota ttg penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gub/Bupati/Walikota, maka MDN /Gub membatalkan Perda & Peraturan Gub/Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

EVALUASI PERDA

PERDA DAPAT DIBATALKAN



72

bertentangan dengan kepentingan umum;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

OLEH PEMERINTAH (PASAL 145 UU No. 32/2004)

PEMBATALAN PERDA



73

Perda disampaikan kepada Pem paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda.

Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kdh harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kdh mencabut Perda dimaksud.

Apabila prov/kab/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perUU, kdh dapat mengajukan keberatan kepada MA.

PEMBATALAN PERDA(PASAL 145 UU No. 32/2004)



74

SISTEM PENDUKUNG

DALAM PEMBUATAN PERDA

SEKRETARIAT DPRD



75

SEKRETARIAT DPRD

Dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yg diangkat & diberhentikan dg keputusan Gub, Bupati/Walikota

atas persetujuan pimpinan DPRD.Sekretaris DPRD & pegawai

sekretariat DPRD berasal dari PNS.

KELOMPOK PAKAR/



76

/TIM AHLI

Paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.

Dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.

Diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas & wewenang DPRD yg tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI



77

KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun,

Pendidikan strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun,

Pendidikan strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu)

tahun; Menguasai bidang yang diperlukan;

Menguasai tugas dan fungsi DPRD .

K l k P k /Ti Ahli



78

Kelompok Pakar/Tim Ahli

- Kelompok pakar/tim ahli bidang pembuatan peraturan

perundang-undangan, sebaiknya:

1. Berpendidikan serendah-rendahnya S1 (hukum)

2. Menguasai legal drafting.

3. Menguasai bidang pemerintahan. 4. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

5. Berusia serendah-rendahnya 30 tahun.

- Masa kerja paling lama sama dengan masa kerja DPRD.

- Diangkat & diberhentikan dg keputusan sekretaris DPRD sesuai dg kebutuhan atas usul anggota &

kemampuan daerah.

- Selain kelompok pakar/tim ahli dpt diangkat tenaga

ahli/pakar untuk melaksanakan kegiatan tertentu DPRD.

4. penyusunan perda inisiatif dan optimalisasi pelaks prolegda uu n0. 12 tahun 2011

Documents