$325$1 7$+81$1 - pa-bengkayang.go.id€¦ · laporan tahunan pa bengkayang tahun 2017 daftar isi...

[email protected] http://www.pa-bengkayang.go.idTelp : 0562-631965Fax : 0562-4646161

PENGADILAN AGAMABENGKAYANG

LAPORANTAHUNAN

i

LAPORAN TAHUNAN PA BENGKAYANG TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat

Allah, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan ‘inayahNya,

sehingga kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan

Agama Bengkayang Tahun 2017. Laporan Tahunan ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban kami dalam

melaksanakan tugas sekaligus sebagai informasi dan evaluasi

terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengadilan Agama

Bengkayang Tahun 2017 yang meliputi Manajemen Peradilan, Teknis Peradilan,

Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum serta Kegiatan lainnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini didasarkan atas kinerja dan target yang telah

dicapai dalam pelaksanaan Program Kerja. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima

kasih dan penghargaan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkayang yang

telah melaksanakan tugas dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyampaian hasil/ kinerja Pengadilan Agama

Bengkayang belum sesuai dengan harapan mengingat beberapa hambatan yang diluar

kemampuan meskipun telah berusaha mencari jalan keluarnya. Selain itu mungkin

dalam penusunan Laporan Tahunan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu

kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan di tahun yang

akan datang.

Singkawang, 29 Desember 2017 Wakil Ketua, Hj. Andriani, S.Ag. NIP. 19720627 200003 2 001

ii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Kebijakan Umum Peradilan 1

B. Visi dan Misi 4

C. Rencana Strategis 5

BAB II GAMBARAN UMUM 7

A. Struktur Organisasi (Tupoksi) 7

1. Standard Operasional Prosedur ( SOP ) 8

2. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) 13

B. Pelayanan Publik Yang Prima 14

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 15

2. Posbakum 16

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 17

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 17

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 19

A. Sumber Daya Manusia 19

1. Mutasi 26

2. Promosi 27

3. Pensiun 27

4. Diklat 27

B. Penyelesaian Perkara 28

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 28

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 29

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

iii


Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) 32

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi 32

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 33

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 33

1. Tanah 33

2. Gedung dan Bangunan serta Fasilitas Perkantoran 33

3. Kendaraan Dinas 37

4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 37

D. Pengelolaan Keuangan 39

1. Alokasi Pagu Anggaran 39

2. Pelaksanaan Anggaran 40

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya 40

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung 42

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 42

d. Total Realisasi Anggaran 43

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP 44

1. Perangkat Keras (Hardware) 44

2. Perangkat Lunak (Software) 45

F. Regulasi Tahun 2017 53

BAB IV PENGAWASAN 56

A. Internal 56

B. Evaluasi 59

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 60

iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2016 7

Gambar 2 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Bengkayang 16

Gambar 3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Sidang Keliling 17

Gambar 4 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pelaksanaan Prodeo 18

Gambar 5 Grafik SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 21

Gambar 6 Grafik SDM Berdasarkan Jenis Kelamin 21

Gambar 7 Grafik Sisa Perkara Tahun 2016 28

Gambar 8 Grafik Perkara Gugatan Yang Diterima Tahun 2017 29

Gambar 9 Grafik Perkara Permohonan Yang Diterima Tahun 2017 29

Gambar 10 Grafik Perkara Gugatan Yang Belum Diselesaikan Tahun 2017 30

Gambar 11 Grafik Perkara Permohonan Yang Belum Diselesaikan Tahun 2017 31

Gambar 12 Foto Gedung Pengadilan Agama Bengkayang 34

Gambar 13 Grafik Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 01 39

Gambar 14 Grafik Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 04 40

Gambar 15 Grafik Persentase Total Realisasi Anggaran 43

Gambar 16 Server SIPP PA Bengkayang 45

Gambar 17 Persentase Monitoring Kelengkapan Data SIKEP MA RI 46

Gambar 18 Persentase Monitoring Kelengkapan e-doc SIKEP MA RI 47

Gambar 19 Persentase Rasio Penanganan Perkara Melalui SIPP MA RI 48

v


Gambar 20 SIPP Web Pengadilan Agama Bengkayang 48

Gambar 21 Direktori Putusan Pengadilan Agama Bengkayang 49

Gambar 22 Aplikasi Portal Layanan Informasi Pengadilan Agama Bengkayang 50

Gambar 23 Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Bengkayang 51

Gambar 24 Website Pengadilan Agama Bengkayang 51

Gambar 25 Wesbite JDIH Pengadilan Agama Bengkayang 52

Gambar 26 Charger Box Pengadilan Agama Bengkayang 53

Gambar 27 Penyerahan Penghargaan Role Model 53

vi


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Kecamatan Wilayah Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang 2

Tabel 2 Pemeluk Agama Wilayah Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang 2

Tabel 3 Matriks Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang 6

Tabel 4 Daftar SOP Pengadilan Agama Bengkayang 13

Tabel 5 Matriks Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Bengkayang 14

Tabel 6 Keadaan Tenaga Teknis Yudisial 20

Tabel 7 Keadaan Tenaga Non Teknis Yudisial 20

Tabel 8 Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bengkayang 25

Tabel 9 Data Pegawai Pengadilan Agama Bengkayang Yang Rangkap Jabatan 25

Tabel 10 Daftar Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 26

Tabel 11 Daftar Pegawai Mutasi Masuk dan Keluar 26

Tabel 12 Daftar Pegawai Yang Mendapat Promosi Jabatan 27

Tabel 13 Daftar Pegawai Yang Pensiun 27

Tabel 14 Daftar Pegarai Yang Mengikuti Diklat 28

Tabel 15 Tingkat Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 30

Tabel 16 Matriks Keadaan Perkara 31

Tabel 17 Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Banding 32

Tabel 18 Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 33

Tabel 19 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 36

vii


Tabel 20 Data Rumah Dinas 37

Tabel 21 Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 37

Tabel 22 Neraca SIMAK BMN per 29 Desember 2017 38

Tabel 23 Pagu Anggaran DIPA BA 01 39

Tabel 24 Pagu Anggaran DIPA BA 04 40

Tabel 25 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA BA 01 41

Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA BA 01 42

Tabel 27 Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA BA 01 42

Tabel 28 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA BA 04 43

Tabel 29 Total Realisasi Anggaran 43

Tabel 30 Daftar Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 44

Tabel 31 Susunan Hakim Pengawas Bidang 58

Tabel 32 Susunan Tim Penanggungjawab Audit Kinerja 58

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang

diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Bengkayang yang diresmikan pada tanggal 8 September

2001, operasionalnya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2001. Adapun wilayah

yurisdiksi Kota Singkawang dengan luas wilayah lebih kurang 504 km2 dan

Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah lebih kurang 5.901,30 km2, dapat

dilihat pada tabel berikut :

NO KECAMATAN KABUPATEN/KOTA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kecamatan Singkawang Tengah

Kecamatan Singkawang Utara

Kecamatan Singkawang Barat

Kecamatan Singkawang Selatan

Kecamatan Singkawang Timur

Kecamatan Bengkayang

Kecamatan Samalantan

Kecamatan Sungai Raya

Kecamatan Sungai Raya Kepulauan

Kecamatan Capkala

Kecamatan Ledo

Kecamatan Sanggau Ledo

Kecamatan Tujuh Belas

Kecamatan Seluas

Kecamatan Jagoi Babang

Kota Singkawang

Kota Singkawang

Kota Singkawang

Kota Singkawang

Kota Singkawang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

2


16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kecamatan Menterado

Kecamatan Suti Semarang

Kecamatan Lembah Bawang

Kecamatan Teriak

Kecamatan Sungai Betang

Kecamatan Lumar

Kecamatan Siding

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang

Tabel 1 - Daftar Kecamatan Wilayah Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang

Adapun penyebaran penduduk di wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten

Bengkayang berdasarkan perbandingan pemeluk Agama-nya dapat dilihat pada

tabel berikut :

NO AGAMA BENGKAYANG % SINGKAWANG %

1. ISLAM 109.934 34,30 137.192 49,60

2. KATOLIK 91.539 30,50 20.758 7,51

3. KRISTEN 80.438 26,80 14.570 5,27

4. HINDU 338 0,11 101 0,04

5. BUDHA 21.328 7,11 103.506 37,43

6. LAINNYA 3.541 1,18 425 0,15

JUMLAH 300.111 100 276.552 100

Tabel 2 - Daftar Pemeluk Agama Wilayah Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat

pencari keadilan yang beragama Islam di Kabupaten Bengkayang dan Kota

Singkawang tersebut, Pengadilan Agama senantiasa dituntut untuk memberikan

pelayanan prima sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3


Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan

Agama Bengkayang telah menetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam manajemen

peradilan, manajemen kepaniteraan serta dalam manajemen kesekretariatan yang

secara garis besar dapat dirinci sebagai berikut :

a. Manajemen Peradilan

Pengembangan sistem manajemen Peradilan dengan mengoptimalkan

fungsi-fungsi manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, yang selanjutnya dirinci dalam

program sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan yang matang,

2. Melakukan pengorganisasian dan pembagian tugas,

3. Meningkatkan koordinasi antar pejabat baik kepaniteraan maupun

kesekretariatan dengan mengadakan pertemuan secara rutin,

4. Melakukan pembinaan SDM secara rutin baik di bidang hukum acara,

hukum materiil, bidang administrasi kepaniteraan maupun administrasi

kesekretariatan,

5. Melakukan pengawasan jalannya peradilan, pengawasan disiplin pegawai,

serta pengawasan terhadap tingkah laku aparat peradilan, dan

6. Mempertanggungjawabkan kinerja manajemen peradilan.

b. Manajemen Kepaniteraan

1. Peningkatan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan dengan berusaha

semaksimal mungkin untuk melaksanakan prinsip peradilan sederhana,

cepat, dan biaya ringan,

2. Meningkatkan penyelesaian perkara sehingga menghindari lambatnya

penyelesaian perkara,

3. Perbaikan sistem manajemen penanganan perkara untuk meningkatkan

kecepatan dan efisiensi dalam pencatatan, pemrosesan, pemeriksaan,

penyelesaian hingga pengarsipan perkara,

4. Pemberdayaan teknologi informasi dalam efektifitas peningkatan pelayanan

hukum kepada pencari keadilan melalui website Pengadilan, dan efektifitas

4


pembinaan administrasi perkara dengan penggunaan Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP), dan

5. Meningkatkan transparansi dan pelayanan akses publik dalam rangka

pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi Di Pengadilan.

c. Manajemen Kesekretariatan

1. Merumuskan sistem peningkatan kinerja pegawai khususnya di bidang

kesekretariatan yang meliputi bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan, Kepegawaian dan Ortala, serta Umum dan Keuangan,

2. Pemberdayaan teknologi informasi dalam efektifitas peningkatan

administrasi kepegawaian dengan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

Mahkamah Agung RI, SAPK BKN, administrasi keuangan dengan SAS (Sistem

Aplikasi Satker), SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual),

Komdanas, SIMARI, Monev SMART, Monev Bappenas RI dan administrasi

umum dengan SIMAK BMN serta Aplikasi Persediaan,

3. Membuat perencanaan anggaran yang mencakup seluruh kebutuhan

pengadilan guna efektifitas kinerja pegawai,

4. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan aturan dan

melakukan kebijakan penggunaan keuangan sesuai dengan kebutuhan, dan

5. Memenuhi seluruh kebutuhan sarana maupun prasarana kantor dengan

memasukkan dalam usulan RKBMN dan RKAKL.

B. VISI DAN MISI

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkayang Yang Agung”

Misi : - Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan

dan transparan.

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam

rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

5


- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan

efisien.

- Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen peradilan

yang efektif dan efisien.

- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP-LKjIP)

serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, rencana strategis Pengadilan Agama Bengkayang dalam naskah ini

dimaksudkan sebagai program-program yang akan dilaksanakan dan akan

dicapai selama 1 (satu) tahun ke depan, yang mencakup uraian tentang

tujuan/sasaran dan aktivitas organisasi (kegiatan) untuk mencapai tujuan dan

sasaran tersebut dengan mengukur indikator kinerja.

Adapun Matriks Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang

Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para

pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100%

86% 3%

100% 100% 100%

84

100%

10%

100%

100%

86% 3%

100% 100% 100%

84

100%

10%

100%

100%

86% 3%

99% 100% 100%

84

100%

10%

100%

100%

86% 3%

100% 100% 100%

84

100%

10%

100%

100%

86% 3%

100% 100% 100%

84

100%

10%

100%

6


Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar

gedung pengadilan c. Persentase perkara permohonan (voluntair)

identitas hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

0%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 3 - Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang

7


BAB II

GAMBARAN UMUM

R

O

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Mengacu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, struktur dan susunan pejabat Pengadilan Agama Bengkayang saat ini

secara detil dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1 - Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2017

8


1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar operasional prosedur merupakan bagian yang harus dilaksanakan

dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari lembaga

peradilan agama khususnya pada Pengadilan Agama Bengkayang. Penerapan SOP

yang baik merupakan wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi, salah satunya ialah

dapat memberi kepastian kepada para pencari keadilan kapan proses pelayanan

mereka dapat diselesaikan. Dari SOP inilah akan diketahui alur dan waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Adapun jumlah keseluruhan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengadilan Agama Bengkayang yaitu sebanyak 112 SOP yang secara rinci dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

NO KODE

DOKUMEN NAMA DOKUMEN

TGL.

PEMBUATAN

TGL.

REVISI

TGL.

EFEKTIF

ADMINISTRASI MANAJEMEN

1. SOP/AM/01 SOP Manajemen Risiko Pengadilan Agama 22/09/2017 - 22/09/2017

2. SOP/AM/02 SOP Pengendalian Dokumen 22/09/2017 - 22/09/2017

3. SOP/AM/03 SOP Pengendalian Rekaman/Arsip/Catatan Mutu 22/09/2017 - 22/09/2017

4. SOP/AM/04 SOP Komunikasi 22/09/2017 - 22/09/2017

5. SOP/AM/05 SOP Self Asessment 22/09/2017 - 22/09/2017

6. SOP/AM/06 SOP Tinjauan Manajemen 22/09/2017 - 22/09/2017

7. SOP/AM/07 SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai 22/09/2017 - 22/09/2017

8. SOP/AM/08 SOP Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan/

Pencari Keadilan 22/09/2017 - 22/09/2017

9. SOP/AM/09 SOP Tindakan Perbaikan 22/09/2017 - 22/09/2017

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

10. SOP/AS/01 SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi 04/09/2017 - 04/09/2017

11. SOP/AS/02 SOP Pengembangan Pegawai 04/09/2017 - 04/09/2017

12. SOP/AS/03 SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar 04/09/2017 - 04/09/2017

13. SOP/AS/04 SOP Pengelolaan Pegawai 04/09/2017 - 04/09/2017

14. SOP/AS/05 SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS 04/09/2017 - 04/09/2017

9


NO KODE


TGL.

PEMBUATAN

TGL.

REVISI

TGL.

EFEKTIF

15. SOP/AS/06 SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 04/09/2017 - 04/09/2017

16. SOP/AS/07 SOP Pengajuan Cuti Pegawai 04/09/2017 - 04/09/2017

17. SOP/AS/08 SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat 04/09/2017 - 04/09/2017

18. SOP/AS/09 SOP Kenaikan Gaji Berkala 04/09/2017 - 04/09/2017

19. SOP/AS/10 SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian

Bagi Pegawai 04/09/2017 - 04/09/2017

20. SOP/AS/11 SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 04/09/2017 - 04/09/2017

21. SOP/AS/12 SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai 04/09/2017 - 04/09/2017

22. SOP/AS/13 SOP Pendelegasian Wewenang 04/09/2017 - 04/09/2017

23. SOP/AS/14 SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai 04/09/2017 - 04/09/2017

24. SOP/AS/15 SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan

Pejabat Negara 04/09/2017 - 04/09/2017

25. SOP/AS/16 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas 04/09/2017 - 04/09/2017

26. SOP/AS/17 SOP Administrasi Persuratan (surat Masuk dan Surat

Keluar) 04/09/2017 - 04/09/2017

27. SOP/AS/18 SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif 04/09/2017 - 04/09/2017

28. SOP/AS/19 SOP Penatausahaan Aset 04/09/2017 - 04/09/2017

29. SOP/AS/20 SOP Penatausahaan Persediaan 04/09/2017 - 04/09/2017

30. SOP/AS/21 SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan 04/09/2017 - 04/09/2017

31. SOP/AS/22 SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 04/09/2017 - 04/09/2017

32. SOP/AS/23 SOP Pemberian Informasi 04/09/2017 - 04/09/2017

33. SOP/AS/24 SOP Pengelolaan Perpustakaan 04/09/2017 - 04/09/2017

34. SOP/AS/25 SOP Pencairan Anggaran 04/09/2017 - 04/09/2017

35. SOP/AS/26 SOP Pertanggungjawaban Anggaran 04/09/2017 - 04/09/2017

36. SOP/AS/27 SOP Penatausahaan PNBP 04/09/2017 - 04/09/2017

37. SOP/AS/28 SOP Penyusunan Laporan Keuangan 04/09/2017 - 04/09/2017

38. SOP/AS/29 SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 04/09/2017 - 04/09/2017

39. SOP/AS/30 SOP Penyusunan SAKIP 04/09/2017 - 04/09/2017

10


NO KODE


TGL.

PEMBUATAN

TGL.

REVISI

TGL.

EFEKTIF

40. SOP/AS/31 SOP Penyusunan Laporan 04/09/2017 - 04/09/2017

41. SOP/AS/32 SOP Pengelolaan TI 04/09/2017 - 04/09/2017

ADMINISTRASI KEPANITERAAN

42. SOP/AP/01 SOP Layanan Informasi 04/09/2017 - 04/09/2017

43. SOP/AP/02 SOP Layanan Pos Bantuan Hukum 04/09/2017 - 04/09/2017

44. SOP/AP/03 SOP Layanan Sidang Di Luar Gedung 04/09/2017 - 04/09/2017

45. SOP/AP/04 SOP Penerimaan Perkara 04/09/2017 - 04/09/2017

46. SOP/AP/05 SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara 04/09/2017 - 04/09/2017

47. SOP/AP/06 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 04/09/2017 - 04/09/2017

48. SOP/AP/07 SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti 04/09/2017 - 04/09/2017

49. SOP/AP/08 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti 04/09/2017 - 04/09/2017

50. SOP/AP/09 SOP Penetapan Hari Sidang 04/09/2017 - 04/09/2017

51. SOP/AP/10 SOP Pemanggilan Para Pihak 04/09/2017 - 04/09/2017

52. SOP/AP/11 SOP Permohonan Bantuan

Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain 04/09/2017 - 04/09/2017

53. SOP/AP/12 SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan

agama lain 04/09/2017 - 04/09/2017

54. SOP/AP/13 SOP kegiatan persiapan persidangan 04/09/2017 - 04/09/2017

55. SOP/AP/14 SOP Pelayanan Mediasi 04/09/2017 - 04/09/2017

56. SOP/AP/15 SOP Pemanggilan Mediasi 04/09/2017 - 04/09/2017

57. SOP/AP/16 SOP Layanan Penundaan Sidang 04/09/2017 - 04/09/2017

58. SOP/AP/17 SOP Layanan Pemanggilan Saksi 04/09/2017 - 04/09/2017

59. SOP/AP/18 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi

ke Pengadilan Agama Lain 04/09/2017 - 04/09/2017

60. SOP/AP/19 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi

dari Pengadilan Agama Lain 04/09/2017 - 04/09/2017

61. SOP/AP/20 SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat 04/09/2017 - 04/09/2017

62. SOP/AP/21 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan

Setempat dari Pengadilan Agama Lain 04/09/2017 - 04/09/2017

11


NO KODE


TGL.

PEMBUATAN

TGL.

REVISI

TGL.

EFEKTIF

63. SOP/AP/22 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan

Setempat ke Pengadilan Agama Lain 04/09/2017 - 04/09/2017

64. SOP/AP/23 SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang

Menambah Panjar 04/09/2017 - 04/09/2017

65. SOP/AP/24 SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang

Tidak Menambah Panjar 04/09/2017 - 04/09/2017

66. SOP/AP/25 SOP Pelayanan Sita Jaminan 04/09/2017 - 04/09/2017

67. SOP/AP/26 SOP Pelayanan Sita Buntut 04/09/2017 - 04/09/2017

68. SOP/AP/27 SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara 04/09/2017 - 04/09/2017

69. SOP/AP/28 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan 04/09/2017 - 04/09/2017

70. SOP/AP/29 SOP Pengambilan Sisa Panjar 04/09/2017 - 04/09/2017

71. SOP/AP/30 SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada

Para Pihak 04/09/2017 - 04/09/2017

72. SOP/AP/31 SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah 04/09/2017 - 04/09/2017

73. SOP/AP/32 SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum

Tetap 04/09/2017 - 04/09/2017

74. SOP/AP/33 SOP Pelayanan Ikrar Talak 04/09/2017 - 04/09/2017

75. SOP/AP/34 SOP Penyerahan Produk Pengadilan 04/09/2017 - 04/09/2017

76. SOP/AP/35 SOP Penyerahan Akta cerai 04/09/2017 - 04/09/2017

77. SOP/AP/36 SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak 04/09/2017 - 04/09/2017

78. SOP/AP/37 SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah

Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA 04/09/2017 - 04/09/2017

79. SOP/AP/38 SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan 04/09/2017 - 04/09/2017

80. SOP/AP/39 SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat 04/09/2017 - 04/09/2017

81. SOP/AP/40 SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak 04/09/2017 - 04/09/2017

82. SOP/AP/41 SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi

Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana 04/09/2017 - 04/09/2017

83. SOP/AP/42 SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi

Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi

Syarat

04/09/2017 - 04/09/2017

12


NO KODE


TGL.

PEMBUATAN

TGL.

REVISI

TGL.

EFEKTIF

84. SOP/AP/43 SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya

Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah

Telah Melewati Batas Waktu

04/09/2017 - 04/09/2017

85. SOP/AP/44 SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam

Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam

Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu

04/09/2017 - 04/09/2017

86. SOP/AP/45 SOP Pelayanan Banding 04/09/2017 - 04/09/2017

87. SOP/AP/46 SOP Pelayanan Kasasi 04/09/2017 - 04/09/2017

88. SOP/AP/47 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi

Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas 04/09/2017 - 04/09/2017

89. SOP/AP/48 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi

Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan

Memori Kasasi

04/09/2017 - 04/09/2017

90. SOP/AP/49 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali 04/09/2017 - 04/09/2017

91. SOP/AP/50 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama 04/09/2017 - 04/09/2017

92. SOP/AP/51 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding 04/09/2017 - 04/09/2017

93. SOP/AP/52 SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada

Tingkat Kasasi 04/09/2017 - 04/09/2017

94. SOP/AP/53 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat

Pertama 04/09/2017 - 04/09/2017


Banding 04/09/2017 - 04/09/2017


Kasasi 04/09/2017 - 04/09/2017

97. SOP/AP/56 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil 04/09/2017 - 04/09/2017

98. SOP/AP/57 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran

Sejumlah Uang 04/09/2017 - 04/09/2017

99. SOP/AP/58 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain

Putusan Pengadilan Agama dengan lelang 04/09/2017 - 04/09/2017

100. SOP/AP/59 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke

Pengadilan Agama Lain 04/09/2017 - 04/09/2017

101. SOP/AP/60 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari

Pengadilan Agama Lain 04/09/2017 - 04/09/2017

102. SOP/AP/61 SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi 04/09/2017 - 04/09/2017

13


NO KODE


TGL.

PEMBUATAN

TGL.

REVISI

TGL.

EFEKTIF

103. SOP/AP/62 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal 04/09/2017 - 04/09/2017

104. SOP/AP/63 SOP Pengarsipan 04/09/2017 - 04/09/2017

105. SOP/AP/64 SOP Prosedur Pelaporan 04/09/2017 - 04/09/2017

106. SOP/AP/65 SOP Prosedur Pengaduan 04/09/2017 - 04/09/2017

107. SOP/AP/66 SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS

atau TNI atau Polri 04/09/2017 - 04/09/2017

108. SOP/AP/67 SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat

Kuasa Khusus 04/09/2017 - 04/09/2017

109. SOP/AP/68 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter 04/09/2017 - 04/09/2017

110. SOP/AP/69 SOP Pengelolaan ATK Perkara 04/09/2017 - 04/09/2017

111. SOP/AP/70 SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara 04/09/2017 - 04/09/2017

112. SOP/AP/71 SOP Pengelolaan Sisa Panjar 04/09/2017 - 04/09/2017

Tabel 4 - Daftar SOP Pengadilan Agama Bengkayang

2. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 20 di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil, tujuan dilaksanakannya penilaian prestasi kerja ialah untuk

mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat memberikan petunjuk

bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja suatu unit

kerja dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja tersebut dimanfaatkan sebagai

dasar pertimbangan penetapan keputusan atau kebijakan pembinaaan karir

Pegawai Negeri Sipil. Penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah di atas terdapat

di dalam Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 yang mana dalam melakukan penilaian

prestasi kerja, ada beberapa unsur yang harus dinilai. Pertama, Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) yang merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS dalam periode 1 tahun. Kedua, perilaku kerja di mana seorang PNS

akan dinilai berdasarkan tingkah laku, sikap atau tindakan berdasarkan ketentuan

yang berlaku. Berikut ini adalah matriks Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada

Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2017 :

14


NO SASARAN KERJA PEGAWAI JUMLAH

KEGIATAN KET

1. KETUA - Jabatan Kosong

2. WAKIL KETUA 2109

3. HAKIM 1810

4. HAKIM 1850

5. HAKIM 2971

6. PANITERA 3675

7. WAKIL PANITERA 1852

8. PANITERA MUDA HUKUM 1126

9. PANITERA MUDA GUGATAN 1890

10. PANITERA MUDA PERMOHONAN 1255

11. PANITERA PENGGANTI 700




15. JURUSITA 1472

16. JURUSITA PENGGANTI 930

17. JURUSITA PENGGANTI 1100

18. SEKRETARIS 1016

19. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN 870

20. KASUBBAG KEPEGAWAIAN , ORGANISASI DAN

TATALAKSANA 1131

21. KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI

INFORMASI DAN PELAPORAN 1094

22. SITI LISNA WATI, A. Md. 466

23. ASIM 224

Tabel 5 - Matriks Sasaran Kerja Pegawai PA Bengkayang Tahun 2017

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Pelayanan publik yang prima merupakan suatu keharusan bagi lembaga

peradilan khususnya Pengadilan Agama Bengkayang dalam melayani para pihak

untuk menyelesaikan permasalahannya. Wujud keseriusan Mahkamah Agung RI

dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ialah dengan

diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun

15


2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang

berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang optimal sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

semakin baik.

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Pelayanan publik yang prima merupakan suatu keharusan bagi lembaga

peradilan khususnya Pengadilan Agama Bengkayang dalam melayani para pihak

untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jaminan akan layanan yang cepat,

transparan dan biaya ringan merupakan hal pokok yang ingin didapatkan para

pihak sebagai wujud layanan yang prima.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang telah

menata pola pikir dan pola kerja guna peningkatan pelayanan salah satunya melalui

akreditasi penjaminan mutu. Di tahun ini, Pengadilan Agama Bengkayang dan 2

(dua) Pengadilan Agama lainnya di wilayah Kalimantan Barat dipilih oleh

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk mengikuti Sertifikasi Akreditasi

Penjaminan Mutu (SAPM) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Terpilih

menjadi pilot project SAPM merupakan bukti kinerja aparat Pengadilan Agama

Bengkayang sudah baik.

Proses akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Agama Bengkayang di

mulai pada pertengahan bulan September 2017. Tim Asessor PTA Pontianak

melakukan sosialisasi dan asistensi SAPM sejak tanggal 18 s.d. 20 September 2017.

Dalam periode tersebut, Tim menyampaikan materi-materi terkait SAPM mulai dari

penataan administrasi manajemen, administrasi kepaniteraan dan administrasi

kesekretariatan. Hasil dari sosialisasi dan asistensi tersebut harus

diimplementasikan dan akan dilakukan assessment eksternal oleh Tim Asessor

Eksternal yang ditunjuk oleh Komite SAPM Mahkamah Agung RI untuk mengetahui

setiap instrumen penilaian yang terdapat di dalam Buku I SAPM apakah sudah

ditindak lanjuti. Proses assessment eksternal tersebut dilaksanakan pada tanggal 31

16


Oktober s.d. 01 November 2017 dan disusul dengan peninjauan lapangan oleh

Anggota Komite SAPM pada tanggal 14 November 2017 untuk mengecek secara

langsung implementasi SAPM di Pengadilan Agama Bengkayang.

Puncaknya pada tanggal 21 November 2017, Direktur Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI DR. Abdul Manaf, M.H. menerbitkan surat

nomor : 4093/DjA/HM.01.1/11/2017 perihal Rapat Koordinasi dan Penyerahan

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama yang akan diselenggarakan

di Makassar pada tanggal 29 November 2017. Pengadilan Agama Bengkayang

bersama dengan Pengadilan Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Sintang

berhasil meraih predikat “A Excellent”.

Gambar 2 – Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2017

2. POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Di tahun 2017 ini, Pengadilan Agama Bengkayang belum mendapat alokasi

anggaran untuk pelaksanaan Posbakum. Melihat jumlah perkara yang terus

meningkat setiap tahunnya, peran Posbakum sangatlah penting. Untuk itu,

Pengadilan Agama Bengkayang terus berusaha untuk mengajukan anggaran

Posbakum melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)

setiap tahunnya.

17


3. SIDANG KELILING

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan amat penting peranannya bagi

masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkayang. Mengingat lokasi kantor yang

berada di Kota Singkawang tentu menjadi kendala tersendiri bagi para pihak yang

domisilinya jauh hingga ke perbatasan antar negara. Melalui program sidang

keliling, Pengadilan Agama Bengkayang membuka balai sidang di Kabupaten

Bengkayang guna mempermudah akses transportasi bagi masyarakat di wilayah

tersebut.

Dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah), Pengadilan Agama Bengkayang telah melaksanakan sidang

keliling sebanyak 25 kali sepanjang tahun 2017 dengan jumlah perkara yang

diputus mencapai 54 perkara. Adapun perbandingan antara target dan realisasi

output pelaksanaan sidang keliling Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada grafik

di bawah ini :

Gambar 3 - Grafik Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pelaksanaan Sidang Keliling

4. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Setiap tahunnya, Pengadilan Agama Bengkayang mendapat alokasi anggaran

untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat yang kurang mampu di

40 perkara

54 perkara

50.000.000

50.000.000

Target

Realisasi

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Pelaksanaan Sidang Keliling TA 2017

Pagu Anggaran Output

18


wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Anggaran yang diberikan

oleh Pemerintah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk

layanan perkara prodeo. Dari jumlah anggaran yang diterima tersebut, jumlah

perkara prodeo yang dilayani di Pengadilan Agama Bengkayang mencapai 10

perkara. Adapun perbandingan antara target dan realisasi output pelaksanaan

perkara prodeo Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 4 - Grafik Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pelaksanaan Perkara Prodeo

10 perkara

10 perkara

3.500.000

3.500.000

Target

Realisasi

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Pelaksanaan Perkara Prodeo TA 2017

Pagu Anggaran Output

19


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan pada aspek manajemen pelayanan, harus disertai dengan

dukungan aspek manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), tanpa dukungan ini

reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik.

Pengadilan Agama Bengkayang agar dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka selain ditunjang

dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka perlu pula dilengkapi

dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas yang

mencukupi, serta sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai integritas

dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Tenaga Teknis Yudisial

Dalam periode tahun 2017 dapat digambarkan keadaan sumber daya

manusia bidang teknis yudisial yang terdiri dari :

a. 4 (empat) orang Hakim termasuk Wakil Ketua,

b. 1 (satu) orang Panitera,

c. 1 (satu) orang Wakil Panitera,

d. 3 (tiga) orang Panitera Muda,

e. 4 (empat) orang Panitera Pengganti,

f. 1 (satu) orang Jurusita, dan

g. 2 (dua) orang Jurusita Pengganti.

Untuk lebih jelasnya keadaan sumber daya manusia bidang teknis

yudisial berdasarkan golongan dapat dilihat tabel berikut ini :

20


No Jabatan

Golongan

IV III II I

a b c d a b c d a b c d a b c d

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ketua

Wakil Ketua

Hakim

Panitera

Wakil Panitera

Panitera Muda

Panitera Pengganti

Jurusita

Jurusita Pengganti

Staf

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Tabel 6 - Keadaan Tenaga Teknis Yudisial

Tenaga Non Teknis Yudisial

Untuk sumber daya manusia bidang non teknis yudisial, Ketua juga

dibantu oleh :

a. 1 (satu) orang Sekretaris,

b. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan

c. 2 (dua) orang Staf.

Adapun tabel keadaan sumber daya manusia bidang non teknis yudisial

dapat dilihat di bawah ini :

No Jabatan

Golongan

IV III II I

a b c d a b c d a b c d a b c d

1.

2.

3.

Sekretaris

Kepala Sub Bagian

Staf

1

2

1

1

1

Tabel 7 - Keadaan Tenaga Non Teknis Yudisial

Adapun Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama

Bengkayang periode Desember 2017 dapat dilihat pada grafik-grafik di bawah ini :

21


Gambar 5 - Grafik Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 6 - Grafik Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun matriks sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Bengkayang

dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

1

8

7

1

2 2

1

S-2 Agama S-1 Agama S-1 Umum Sarjana Muda SLTA Agama SLTA Umum SLTP Umum

Grafik Sumber Daya Manusia pada PA Bengkayang berdasarkan Tingkat Pendidikan

157

Grafik Sumber Daya Manusia PA Bengkayang berdasarkanJenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

22


No Nama Pegawai Jabatan /

Unit Kerja Keterangan

1.

Ketua PA. Bengkayang

(Jabatan Kosong)

2.

Nama NIP Gol/Ruang Tempat & Tgl Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir

: : : : : :

Andriani, S.Ag. 19720627 200003 2 001 01/04/2016, IV/a Merapi, 27/06/1972 P S1 – PERADILAN AGAMA 1998

Wakil Ketua PA. Bengkayang

01-Mar-00 01-Mei-01 30-Jan-03 23-Jun-04 03-Sep-04 30-Jun-08

31-Jul-09

09-Nov-10 22-Mar-16 26-Sep-16

Cpns PA. SANGGAU Pns PA. SANGGAU Kasubbag Umum PA. SANGGAU Panitera Pengganti PA. SANGGAU Staf PTA PONTIANAK Panitera Pengganti PA. PONTIANAK Hakim PA. TAHUNA Hakim PA. SANGGAU Hakim PA. MEMPAWAH Wakil Ketua PA. BENGKAYANG

3.


: : : : : :

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. 19730804.200112.1.003 01/04/2014, III/d Karawang, 04/08/1973 L S2 - HUKUM ISLAM 2003

Hakim PA. Bengkayang

01-Des-01 01-Jul-03 24-Jan-05 28-Jul-09

01-Feb-13

Cpns PA. WATES Pns PA. WATES Staf PA. WATES Hakim PA. TANJUNG SELOR Hakim PA. BENGKAYANG

4.


: : : : : :

M. Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. 19770204.200904.1.002 01/04/2013, III/b Medan, 02/02/1977 L S2 – HUKUM ISLAM 2005


01-Apr-09 01-Sep-19 30-Nov-11 01-Mar-16

Cpns/Cakim PA. MEDAN Pns/Cakim PA. MEDAN Hakim PA. MEMPAWAH Hakim PA. BENGKAYANG

5.


: : : : : :

Arsyad, S.H.I. 19771028.200904.1.003 01/04/2013, III/b Sinjai, 28/10/1977 L S1 - AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH 2004


01-Apr-09 01-Jan-11 06-Des-11 01-02-16

Cpns/Cakim PA. BALIKPAPAN Pns/Cakim PA. BALIKPAPAN Hakim PA. SINTANG Hakim PA. BENGKAYANG

6.


: : : : : :

H. Muhammadiyah, S.Ag. 19700204.199903.1.001 01/04/2011, III/d Peniti Luar, 04/02/1970 L S1 - HUKUM PERDATA 1991

Panitera PA. Bengkayang

01-Mar-99 01-Agu-00 26-Sep-01

01-Juli-02 30-Jan-03 28-Apr-04 21-Sep-06 30-Jun-08 23-Jun-10

23-Des-15 10-Agu-16

Cpns PA. SINTANG Pns PA. SINTANG Kepala Sub Bagian Kepegawaian PA. SAMBAS Jurusita Pengganti PA. SAMBAS Kaur. Kepegawaian PA. SAMBAS Panitera Pengganti PA. SAMBAS Panmud. Hukum PA. SAMBAS Wakil Panitera PA. MEMPAWAH Panitera / Sekretaris PA. SANGGAU Panitera PA. SANGGAU Panitera PA. BENGKAYANG

7.


: : : : : :

M. Noviar Ach. H., S.H. 19641114.198703.1.002 01/10/2011, III/d Pontianak, 14/11/1964 L S1 - ILMU HUKUM 2000

Wakil Panitera PA. Bengkayang

01-Mar-87 01-Agu-88 16-Jul-90

01-Des-93

29-Mei-03

30-Agu-05

31-Jan-12

20-Jun-14

Cpns PA. MEMPAWAH Pns PA. MEMPAWAH Panitera Muda Permohonan PA. MEMPAWAH Panitera Pengganti PA. MEMPAWAH Panitera Muda Hukum PA. MEMPAWAH Panitera Muda Gugatan PA. PONTIANAK Panitera Muda Hukum PA. PONTIANAK Wakil Panitera PA. BENGKAYANG

23


8.


: : : : : :

Mariadi, S.H.I. 19760803.199703.1.005 01/10/2014, III/c Setapuk Kecil, 03/08/1976 L S1 - AHWAL SYAKHSYIYAH 2004

Panmud Hukum PA. Bengkayang

01-Mar-97 01-Mei-98 30-Nov-04 02-Mei-05

26-Ags-13

07-Jul-17

Cpns PA. SINTANG Pns PA. SINTANG Panitera Pengganti PA. SINTANG Panitera Muda Permohonan PA. SINTANG Panitera Muda Hukum PA. SINTANG Panitera Muda Hukum PA. BENGKAYANG

9.


: : : : : :

Asnul, S.H. 19610308.198703.1.001 01/04/2012, III/d Pontianak, 08/03/1961 L S1 - ILMU HUKUM 2007

Panmud Gugatan PA. Bengkayang

01-Mar-87 01-Agu-88 22-Jul-99

08-Mei-00

01-Des-10

31-Jan-12

14-Nov-13

Cpns PA. PUTUSSIBAU Pns PA. PUTUSSIBAU Staf PA. PONTIANAK Juru Sita Pengganti PA. PONTIANAK Panitera Pengganti PA. PUTUSSIBAU Panitera Muda Permohonan PA. SAMBAS Panitera Muda Gugatan PA. BENGKAYANG

10.


: : : : : :

Etha, S.H. 19751210.200212.2.003 01/04/2016, III/c Pontianak, 10/12/1975 P S1 - ILMU HUKUM 1999

Panmud Permohonan

PA. Bengkayang

01-Des-02 01-Jun-04 21-Des-09 30-Jan-12 04-Mei-15

03-Jan-17

Cpns PA. SANGGAU Pns PA. SANGGAU Kaur Kepegawaian PA. SANGGAU Staf PA. MEMPAWAH Panitera Pengganti PA. BENGKAYANG Panitera Muda Permohonan PA. BENGKAYANG

11.


: : : : : :

Zunainah Zaudji 19580307.197903.2.002 01/10/2006, III/c Pemangkat, 07/03/1958 P PGAN - 1976

Panitera Pengganti PA. Bengkayang

01-Mar-79 01-Apr-80 02-Jan-86 16-Nov-87

26-Sep-01

05-Apr-06

13-Nov-08

01-Des-10

Cpns PA. SAMBAS Pns PA. SAMBAS Panitera Pengganti PA. SAMBAS Kepala Sub Bagian Kepegawaian PA. SAMBAS Panitera Muda Permohonan PA. BENGKAYANG Panitera Muda Gugatan PA. BENGKAYANG Panitera Muda Permohonan PA. SAMBAS Panitera Pengganti PA. BENGKAYANG

12.


: : : : : :

Yuni Syahbani, S.H.I. 19830610.201101.2.012 01/04/2015, III/b Mempawah, 10/06/1983 P S1 - SYARI'AH 2008


01-Jan-11 01-Jul-12

01-Mar-16

Cpns PA. BENGKAYANG Staf PA. BENGKAYANG Panitera Pengganti PA. BENGKAYANG

13.


: : : : : :

Purmaningsih, S.H.I. 19871215.200604.2.002 01/04/2013, III/a Singkawang, 15/12/1987 P S1 - SYARI'AH 2010


01-Apr-06 01-Mei-07 28-Jun-11

19-Feb-13 01-Mar-16

Cpns PA. BENGKAYANG Pns PA. BENGKAYANG Juru Sita Pengganti PA. BENGKAYANG Staf PA. BENGKAYANG Panitera Pengganti PA. BENGKAYANG

14.


: : : : : :

Zainol Hadi, S.H. 19861002.200604.1.001 01/04/2016, III/a Pontianak, 02/10/1986 L S1 - Ilmu Hukum 2015


01-Apr-06 01-Sep-07 28-Feb-08

03-Jan-17

Cpns PA. BENGKAYANG Pns PA. BENGKAYANG Juru Sita Pengganti PA. BENGKAYANG Panitera Pengganti PA. BENGKAYANG

15.

Nama NIP

: :

Suryanto 19730611.200604.1.001

Jurusita PA. Bengkayang

01-Apr-06 01-Jun-07

Cpns PA. PUTUSSIBAU Pns PA. PUTUSSIBAU

24


Gol/Ruang Tempat & Tgl Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir

: : : :

01/04/2014, II/c Kendal, 11/06/1973 L SMEA - KEUANGAN 1991

01-Apr-08

01-Feb-11 31-Mei-11

27-Nov-15

Juru Sita Pengganti PA. PUTUSSIBAU Staf PA. BENGKAYANG Juru Sita Pengganti PA. BENGKAYANG Juru Sita PA. BENGKAYANG

16.


: : : : : :

Wahyu Indradinata 19780516.200604.1.003 01/04/2014, II/c Mempawah, 16/05/1978 L SLTA - IPA 1996

Jurusita Pengganti PA. Bengkayang

01-Apr-06 01-Sep-07 28-Feb-08

Cpns PA. BENGKAYANG Pns PA. BENGKAYANG Juru Sita Pengganti PA. BENGKAYANG

17.


: : : : : :

Setiawan Prabowo, S.H. 19901114.200912.1.001 01/04/2016, III/a Pontianak, 14/11/1990 L S1 - Ilmu Hukum 2015


01-Des-09 01-Apr-11 28-Jun-11

Cpns PA. BENGKAYANG Pns PA. BENGKAYANG Juru Sita Pengganti PA. BENGKAYANG

18.


: : : : : :

H. Idon, S.H.I. 19650405.199003.1.003 01/04/2013, III/c Seruat II, 05/04/1965 L S1 - AHWAL AL-SYAKHSYIYAH 2004

Sekretaris PA. Bengkayang

01-Mar-90 01-Okt-91 01-Sep-95 29-Jan-03

30-Mei-05

03-Des-07 12-Agu-09

29-Des-15

Cpns PA. SINTANG Pns PA. SINTANG Staf PA. MEMPAWAH Kepala Urusan Keuangan PA. MEMPAWAH Panitera Pengganti PA. MEMPAWAH Wakil Sekretaris PA. MEMPAWAH Wakil Sekretaris PA. BENGKAYANG Sekretaris PA. BENGKAYANG

19.


: : : : : :

Herry Andrianto, S.T. 19850903.200912.1.005 01/04/2014, III/b Kebumen, 03/09/1985 L S1 - TEKNIK INFORMATIKA 2008

Kasubbag Perencanaan,

Teknologi Informasi & Pelaporan

PA. Bengkayang

01-Des-09 01-Jun-11 28-Jun-12

29-Des-15

Cpns PA. BENGKAYANG Pns PA. BENGKAYANG Kepala Urusan Kepegawaian PA. BENGKAYANG Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan PA. BENGKAYANG

20.


: : : : : :

Juanti, S.E. 19781101.200604.2.003 01/04/2014, III/c Pontianak, 01/11/1978 P S1 - AKUNTANSI 2002

Kasubbag Kepegawaian,

Organisasi & Tata Laksana

PA. Bengkayang

01-Apr-06 01-Mei-07 01-Sep-08 30-Sep-11 01-Feb-12

13-Mei-14

29-Des-15

Cpns PA. PUTUSSIBAU Pns PA. PUTUSSIBAU Kaur Umum PA. PUTUSSIBAU Staf PA. SANGGAU Kepala Urusan Kepegawaian PA. SANGGAU Kepala Urusan Keuangan PA. BENGKAYANG Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana PA. BENGKAYANG

21.


: : : : : :

A l i 19650504.198802.1.001 01/10/2016, III/c Buluh Enggadang, 04/05/1965 L SLTA - IPS 1985

Kasubbag Umum & Keuangan

PA. Bengkayang

01-Feb-88 01-Jul-89

31-Mei-90 04-Apr-98

24-Feb-03 02-Apr-09 31-Mei-11 29-Des-15

Cpns PA. SAMBAS Pns PA. SAMBAS Juru Sita Pengganti PA. SAMBAS Kaur Kepegawaian PA Singkawang Kaur Umum PA. BENGKAYANG Kaur Umum PA. MEMPAWAH Kaur Umum PA. BENGKAYANG Kasubbag Umum dan Keuangan PA. BENGKAYANG

22.

Nama NIP Gol/Ruang Tempat & Tgl Lahir Jenis Kelamin

: : : : :

H. Asim 19640612.199303.1.004 01/04/2009, II/b Sosok, 12/06/1964 L

Staf Subbag Umum dan Keuangan

PA. Bengkayang

01-Mar-93 01-Jun-94 05-Jul-01 01-Jun-08 05-Jun-09

Cpns PTA PONTIANAK Pns PTA PONTIANAK Staf PA. PONTIANAK Staf PA. SANGGAU Staf PA. BENGKAYANG

25


Pendidikan Terakhir : SLTP - UPERS 1990

23.


: : : : : :

Siti Lisna Wati, A.Md. 19910816.201503.2.002 01/03/2015, II/c Tegal, 16/08/1991 P DIII - Manajemen Informatika 2012


PA. Bengkayang

01-Mar-15 01-Sep-16

Cpns PA. BENGKAYANG PNS. PA BENGKAYANG

Tabel 8 – Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bengkayang

Dari segi kuantitas jumlah pegawai, Pengadilan Agama Bengkayang saat ini

membutuhkan pegawai untuk membantu tugas-tugas di bagian Kepaniteraan dan

Kesekretariatan mengingat masih terdapat pegawai yang rangkap jabatan karena

minimnya kemampuan SDM yang ada. Berikut ini tabel data pegawai yang rangkap

jabatan :

No Nama Jabatan

Pokok Rangkap

1.

2.

3.

4.

5.

Purmaningsih, S.H.I.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Zainol Hadi, S.H.

Wahyu Indradinata

Setiawan Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti

Operator SAIBA

Kasir

Petugas Meja Informasi & Pengaduan

Operator SIMAK BMN dan PPABP

Bendahara Penerimaan & Bendahara

Biaya Proses

Tabel 9 - Data Pegawai Pengadilan Agama Bengkayang Yang Rangkap Jabatan

Adapun kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama

Bengkayang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Nama Jabatan Kebutuhan

SDM Ideal

Ketersediaan

SDM

Kekurangan

SDM Ket

1. KETUA 1 0 1

2. WAKIL KETUA 1 1 0

3. HAKIM 11 3 8

4. PANITERA 1 1 0

5. WAKIL PANITERA 1 1 0

6. PANMUD HUKUM 1 1 0

7. PANMUD GUGATAN 1 1 0

8. PANMUD PERMOHONAN 1 1 0

26


9. PANITERA PENGGANTI 16 4 12

10. JURUSITA 3 1 2

11. JURUSITA PENGGANTI 6 2 4

12. SEKRETARIS 1 1 0

13. KASUBBAG

PERENCANAAN,

TEKNOLOGI INFORMASI

DAN PELAPORAN

1 1 0

14. KASUBBAG

KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

1 1 0

15. KASUBBAG UMUM DAN

KEUANGAN

1 1 0

16. STAF 11 2 9

17. TENAGA HONORER 21 8 13

Tabel 10 - Daftar Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Mutasi

Dalam periode Tahun 2017 ini, terdapat beberapa pegawai Pengadilan

Agama Bengkayang yang dimutasi berdasarkan hasil rapat Tim TPM Badilag

Mahkamah Agung RI. Data mutasi tersebut dapat dilihat tabel berikut :

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU

1. 2.

1) MUTASI MASUK Mariadi, S.H.I. NIP. 197608031997031005 2) MUTASI KELUAR Nurjanah, S.H., M.H. NIP. 196402031992032001

Panitera Muda Hukum

PA. Sintang

Ketua /Hakim Madya Muda

PA. Bengkayang

Panitera Muda Hukum PA Bengkayang berdasarkan SK Nomor : 513/DJA/ KP.04.6/SK/05/ 2017 tanggal 12 Mei 2017. (TMT 07-07-2017) Hakim Madya Muda PA Pontianak Kelas I.A berdasarkan SK Nomor : 882/DJA/KP.04.6/SK/07/2017 tanggal 20 Juli 2017. (TMT 08-09-2017)

Tabel 11 - Daftar Pegawai Mutasi Masuk Dan Keluar

27


2. Promosi

Berkaitan dengan promosi jabatan pada Pengadilan Agama Bengkayang,

berikut ini ialah tabel data pegawai yang mendapat promosi jabatan :

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU

1. 2.

Etha, S.H. NIP. 197512102002122003 Zainol Hadi, S.H. NIP. 198610022006041001



Panitera Muda Permohonan PA. Bengkayang berdasarkan SK Nomor : 3503/DJA/KP.04.6/ SK/12/2016 tanggal 5 Desember 2017. (TMT 03-01-2017) Panitera Pengganti PA. Bengkayang berdasarkan SK Nomor : 3502/DJA/KP.04.6/ SK/12/2016 tanggal 5 Desember 2017. (TMT 03-01-2017)

Tabel 12 - Daftar Pegawai Yang Mendapat Promosi Jabatan

3. Pensiun

Dalam periode tahun 2017 ini, terdapat pegawai Pengadilan Agama

Bengkayang yang pensiun karena meninggal dunia. Adapun data pensiun tersebut

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO NAMA JABATAN SK PENSIUN

1. Mujahid, S.H.I. NIP. 197802102000121003

Panmud Hukum PA. Bengkayang

Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 00004/ KEP/FV/13001/17 tanggal 19 Juli 2017. (TMT 01-05-2017)

Tabel 13 - Daftar Pegawai Yang Pensiun

4. Diklat

Di tahun 2017, Pengadilan Agama Bengkayang menugaskan beberapa

pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis maupun Non Teknis. Adapun data diklat

secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

28


NO NAMA JABATAN JENIS DIKLAT

TEKNIS NON TEKNIS

1. 2. 3. 4.

Siti Lisna Wati, A. Md. Nurjanah, S.H., M.H. Nurjanah, S.H., M.H. Acep Sugiri, S.Ag., M. Ag.


Ketua

Ketua

Hakim Pratama

Utama

Diklat Bendahara (4 – 9 Juni 2017)

- - -

-

Temu Wicara MARI, BI dan Otoritas Jasa

Keuangan (25-29 Juli 2017)

Pelatihan KEPPH

(21-25 Agustus 2017)

Pelatihan KEPPH (21-25 Agustus 2017)

Tabel 14 - Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Di tahun 2016, sisa perkara Pengadilan Agama Bengkayang yang belum

dapat diselesaikan sebanyak 73 perkara yang terdiri dari (Gugatan : 72 perkara,

Permohonan : 1 perkara).

Seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan di tahun 2017. Adapun

rincian sisa perkara tahun 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

0

20

40

60

Cerai GugatCerai Talak

Izin Poligami

Istbat Nikah

59

121

1

Gugatan Permohonan

Gambar 7 - Grafik Sisa Perkara Tahun 2016

29


2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Penerimaan Perkara

Untuk perkara yang diterima pada tahun 2017, tercatat sebanyak 515

perkara yang terdiri dari (Gugatan : 430 perkara, Permohonan : 85 perkara).

Adapun rincian jenis perkara yang diterima pada tahun 2017 dapat dilihat pada

grafik di bawah ini :

Gambar 8 - Grafik Perkara Gugatan Yang Diterima Tahun 2017

Gambar 9 - Grafik Perkara Permohonan Yang Diterima Tahun 2017

335

86

2 2 2 1 1 1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Perkara Gugatan

22

1113

6

29

1 3

0

5

10

15

20

25

30

35

DispensasiNikah

PenetapanAhli Waris

Perwalian Asal UsulAnak

Istbat Nikah Wali Adhol Lain-Lain

Perkara Permohonan

30


Tingkat Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Dari seluruh perkara yang ditangani pada tahun 2017 tersebut telah

diputus sebanyak 533 perkara. Perkara Gugatan diputus sebanyak 454 perkara

sedangkan Perkara Permohonan diputus sebanyak 79 perkara. Adapun tingkat

penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bengkayang dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

No

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

Diputus

0 s.d. 5 Bulan Persentase

Diputus

> 5 Bulan Persentase

1 519 perkara 97,37% 14 perkara 2,63%

Tabel 15 – Tingkat Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelesaian perkara

tepat waktu pada Pengadilan Agama Bengkayang persentasenya mencapai

97,37%.

Sisa Perkara Tahun 2017

Di akhir tahun 2017, terdapat sisa perkara yang belum dapat diselesaikan

yakni sebanyak 55 perkara (Gugatan : 48 perkara, Permohonan : 7 perkara).

Adapun rincian jenis perkara yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2017

dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 10 - Grafik Perkara Gugatan Yang Belum Diselesaikan Tahun 2017

34

14

Perkara Gugatan

Cerai Gugat

Cerai Talak

31


Gambar 11 - Grafik Perkara Permohonan Yang Belum Diselesaikan Tahun 2017

Adapun matriks keadaan perkara pada Pengadilan Agama Bengkayang di

Tahun 2017 dapat dilihat berikut ini :

No Nama Sisa Perkara Tahun Lalu

Perkara Masuk

Perkara Yang Diputus

Sisa Perkara Tahun Ini

Ket

Perdata Agama

1 Perdata

Gugatan

72 430 454 48

2 Perdata

Permohonan

1 85 79 7

Jumlah 73 515 533 55

Tabel 16 – Matriks Keadaan Perkara

Dengan demikian, persentase tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan

Agama Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 90,65%. Di mana total perkara

yang ditangani di tahun 2017 sebanyak 588 perkara, sedangkan perkara yang

diputus sebanyak 533 perkara.

1

5

1

Perkara Permohonan

Dispensasi Nikah

Istbat Nikah

Lain-Lain

32


3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2017, terdapat 4 (empat) perkara yang diputus Pengadilan

Agama Bengkayang yang diajukan upaya hukum oleh para pihak, dengan

rincian sebagai berikut :

Upaya Hukum Banding

No Nomor Perkara Tanggal

Pengajuan Banding

Putusan Banding

Keterangan

1 23/Pdt.G/2017/PA.Bky 03/04/2017 Dikuatkan -

2 161/Pdt.G/2017/PA.Bky 26/07/2017 Dikuatkan -

3 194/Pdt.G/2017/PA.Bky 08/11/2017 Masih Proses -

4 208/Pdt.G/2017/PA.Bky 08/11/2017 Masih Proses

Tabel 17 – Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Kasasi

Pada tahun 2017 ini tidak ada perkara di Pengadilan Agama Bengkayang

yang diajukan untuk dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2017 ini tidak ada perkara di Pengadilan Agama Bengkayang

yang diajukan untuk dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke

Mahkamah Agung RI.

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Jumlah perkara di Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2017 yang

dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut :

33


No Jumlah Perkara Mediasi

Penyelesaian Mediasi

Berhasil Tidak

Berhasil Tidak Dapat

Dilaksanakan Berhasil

Seluruhnya Berhasil Sebagian

Penetapan Pencabutan

Jumlah

1 113 1 4 4 9 104 0

Tabel 18 - Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Pengadilan Agama Bengkayang pada Tahun 2017 tidak menerima perkara

anak yang berhasil melalui diversi karena perkara ini merupakan kewenangan

peradilan umum.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Tanah

Pengadilan Agama Bengkayang memiliki 2 sertifikat tanah dari

Pemerintah a.n. Mahkamah Agung RI yang digunakan untuk bangunan gedung

kantor dan rumah dinas. Tanah seluas 3.766 m2 yang terletak di Jalan Alianyang

No. 34.A Singkawang digunakan untuk bangunan gedung kantor. Sedangkan

tanah seluas 3.204 m2 yang terletak di Jalan Ratu Sepudak Singkawang

digunakan untuk rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Bengkayang.

2. Gedung dan Bangunan serta Fasilitas Perkantoran

Di tahun 2011 s.d. 2013, Pengadilan Agama Bengkayang mendapat

alokasi anggaran untuk membangun gedung baru sesuai dengan prototype dari

Mahkamah Agung RI. Bangunan dengan luas 1.152 m2 dibangun dengan total

anggaran sebesar Rp. 6.208.145.300,-. Kemudian di tahun 2015, Pengadilan

Agama Bengkayang mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan penataan

halaman gedung kantor sebesar Rp. 715.183.000,-.

Gedung tersebut selesai dibangun pada tahun 2013, tepatnya pada

tanggal 27 September 2013, akan tetapi gedung yang belum sempat diresmikan

hingga akhir tahun 2016 ini telah dipergunakan dan difungsikan sejak tanggal

34


1 Januari 2014. Berikut ini adalah foto gedung Pengadilan Agama Bengkayang

yang telah sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI :

Gambar 12 - Foto Gedung Pengadilan Agama Bengkayang

Adapun matriks sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Agama

Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I. Ruang Gedung Kantor

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 1

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Sidang Utama 1

7. Ruang Sidang I 1

8. Ruang Mediasi 1

9. Ruang Pengacara 1

10. Ruang Kepaniteraan 1

11. Ruang Kesekretariatan 1

12. Ruang Wakil Panitera 1

13. Ruang Bendahara Pengeluaran 1

35


14. Ruang Kasir 1

15. Ruang Tunggu Pendaftaran 1

16. Ruang Tunggu Sidang 1

17. Ruang Laktasi 1

18. Ruang Arsip 1

19. Ruang Perpustakaan 1

20. Ruang IT/Server 1

21. Gudang 1

22. Ruang Tunggu Tamu Ketua 1

23. Ruang Meja Informasi & Pengaduan 1

24. Ruang Rapat 1

25. Musholla 1

26. Ruang Bermain Anak 1

II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

1. Stationary Water Pump 1 Rusak

2. Portable Water Pump 1 Rusak

3. Mesin Absensi (Finger Scan) 1 Rusak

4. Hand Metal Detector 1 Baik

5. Vacuum Cleaner 1 Baik

6. Mesin Pemotong Rumput 2 Baik

7. Lemari Es 1 Baik

8. A.C. Split 24 4 Rusak

9. Kompos Gas 2 Baik

10. Televisi 4 1 Rusak

11. Sound System 3 Baik

12. Dispenser 1 Baik

13. Lambang Instansi 2 Baik

14. Gordyin/Kray 10 Baik

15. Uninterruptible Power Supply (UPS) 17 9 Rusak

16. Telephone (PABX) 2 Baik

17. Pesawat Telephone 1 Baik

18. Telephone Mobile 1 Baik

36


19. Mesin Hitung Elektronik/Calculator 2 Baik

20. Jam Elektronik 6 Baik

21. Kipas Angin 4 3 Rusak

22. Lambang Garuda Pancasila 4 Baik

23. Mesin Faximile 1 Baik

24. Wireless Amplifier 1 Baik

25. Antene UHF Stationary 2 Baik

26. Genset 1 Rusak Ringan

27. Laptop 17 2 Rusak

28. Personal Computer (PC) 23 9 Rusak

29. P.C. Touchscreen 1 Rusak

30. Server 2 Baik

31. Printer 17 9 Rusak

32. Scanner 3 Baik

33. Router 2 Baik

34. Rak Server 1 Baik

35. Televisi (LCD) 4 1 Rusak

36. LCD Projector/Infocus 1 Rusak

37. Peralatan Jaringan Lainnya 2 Baik

38. Kamera Digital 1 Rusak

Tabel 19 – Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Di samping itu Pengadilan Agama Bengkayang juga memiliki rumah

dinas seluas 120 m2 yang terletak di Jalan Ratu Sepudak Singkawang yang

dipergunakan untuk fasilitas jabatan bagi Ketua Pengadilan Agama

Bengkayang. Data mengenai kondisi rumah dinas tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

37


No Uraian Jumlah Kondisi

Ket Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

I. RUMAH DINAS

1. Rumah Dinas Ketua 1 √

Tabel 20 – Data Rumah Dinas

3. Kendaraan Dinas

Semula Pengadilan Agama Bengkayang memiliki kendaraan dinas roda

4 sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 8 (delapan) unit.

Di tahun 2016, telah terbit Surat Keputusan penghapusan 1 (satu) unit

kendaraan dinas roda 2 sehingga saat ini tersisa 7 (tujuh) unit. Adapun

rinciannya sebagai berikut :

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

I. JENIS KENDARAAN RODA 4

1. Mobil Toyota Kijang Innova

2007 √

II. JENIS KENDARAAN RODA 2

1. Motor Yamaha Jupiter MX 2009 √

2. Motor Yamaha Scorpio Z 2008 √

3. Motor Yamaha Scorpio Z 2008 √

4. Motor Yamaha Jupiter MX 2008 √

5. Motor Yamaha Jupiter Z 2008 √

6. Motor Yamaha Jupiter Z 2008 √

7. Motor Honda Mega Pro 2005 √

Tabel 21 - Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah yang menuntut agar satuan kerja dapat bekerja secara optimal

38


dalam mengelola inventaris Barang Milik Negara (BMN), Pengadilan Agama

Bengkayang telah mengimplementasikan pengelolaan BMN melalui Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

dengan baik.

Di tahun 2017 ini, Pengadilan Agama Bengkayang telah menyusun

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Tahun Anggaran

2019 yang meliputi usulan pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Penyusunan RKBMN TA 2019 ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan

Kebutuhan BMN, kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

127/KM.6/2016 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kebutuhan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Selain itu, Pengadilan Agama Bengkayang juga telah

mengimplementasikan penggunaan Aplikasi Persediaan untuk mencatat

pembelian dan pemakaian aset-aset lancar (barang persediaan).

Adapun posisi Neraca di dalam Aplikasi SIMAK BMN per 29 Desember

2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No Jenis Aset Nilai BMN Penyusutan Netto

1. Barang Konsumsi 4.458.500 0 4.458.500

2. Bahan Untuk Pemeliharaan 4.717.000 0 4.717.000

3. Tanah 1.462.396.000 0 1.462.396.000

4. Peralatan dan Mesin 1.876.954.172 1.350.997.228 525.956.944

5. Gedung dan Bangunan 7.482.190.300 610.413.244 6.871.777.056

6. Jaringan 52.240.000 29.463.160 22.776.840

7. Aset Tetap Lainnya 8.891.098 0 8.891.098

8. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0

9. Aset Tak Berwujud Lainnya 4.980.220 0 4.980.220

10. Aset Tetap Tidak Digunakan 166.487.675 166.487.675 0

Jumlah 11.063.314.965 2.157.361.307 8.905.953.658

Tabel 22 - Neraca SIMAK BMN per 29 Desember 2017

39


D. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN NON

TEKNIS)

1. Alokasi Pagu Anggaran

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Bengkayang menerima dan

mengelola anggaran sebesar Rp. 3.324.932.000,- yang berasal dari pagu anggaran

DIPA Bagian Anggaran 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) yang

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pada triwulan IV,

dilakukan revisi pagu DIPA BA 01 pada belanja barang sehingga total pagu anggaran

menjadi Rp. 3.434.108.000,-. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

No. DIPA Tgl. DIPA BA Jenis Belanja Pagu

(Rp)

Pagu Setelah

Revisi (Rp)

SP DIPA - 005.

01.2.632039/20

17

07 Des 2016 01

Belanja Pegawai 2.571.748.000 2.508.124.000

Belanja Barang 618.184.000 790.984.000

Belanja Modal 135.000.000 135.000.000

TOTAL PAGU 3.324.932.000 3.434.108.000

Tabel 23 - Pagu Anggaran DIPA BA 01

Gambar 13 - Grafik Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 01

Untuk pagu anggaran DIPA Bagian Anggaran 04 (Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), alokasi yang diberikan untuk Pengadilan

73,04%

23,03%3,93%

Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 01Tahun Anggaran 2017

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

40


Agama Bengkayang sebesar Rp. 53.500.000,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

No. DIPA Tgl. DIPA BA Uraian Kegiatan Pagu

(Rp)

Pagu Setelah

Revisi (Rp)

SP DIPA - 005.

04.2.632040/2017 07 Des 2016 04

Prodeo

Sidang Keliling

3.500.000

50.000.000

3.500.000

50.000.000

TOTAL PAGU 53.500.000 53.500.000

Tabel 24 - Pagu Anggaran DIPA BA 04

Gambar 14 - Grafik Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 04

2. Pelaksanaan Anggaran

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1) Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai hasil revisi terakhir DIPA BA 01 Pengadilan Agama

Bengkayang TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.508.124.000,- atau 73,04% dari

total pagu anggaran. Realisasi belanja pegawai sampai dengan berakhirnya

TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.339.693.853,- atau 93,28% dari total pagu

belanja pegawai. Sisa belanja pegawai sampai dengan berakhirnya TA

adalah sebesar Rp. 168.430.147,- atau 6,72% dari total pagu belanja

pegawai. Rincian pagu belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode

Akun Uraian Belanja

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

(Rp)

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.100.000.000 1.028.375.400 71.624.600

6,54%

93,46%

Persentase Pagu Anggaran DIPA BA 04 Tahun Anggaran 2017

Prodeo Sidang Keliling

41


511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.000 14.924 2.076

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 70.000.000 67.989.070 2.010.930

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 23.734.000 22.129.874 1.604.126

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 26.130.000 0

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 805.000.000 801.830.000 3.170.000

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 115.083.000 89.427.525 25.655.475

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 60.000.000 57.429.060 2.570.940

511129 Belanja Uang Makan PNS 190.080.000 166.088.000 23.992.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.680.000 4.680.000 0

511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 113.400.000 75.600.000 37.800.000

TOTAL 2.508.124.000 2.339.693.853 168.430.147

Tabel 25 - Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA BA 01

2) Belanja Barang

Pagu belanja barang pada DIPA BA 01 Pengadilan Agama Bengkayang TA

2017 adalah sebesar Rp. 790.984.000,- atau 23,03% dari total pagu

anggaran. Realisasi belanja barang DIPA BA 01 sampai dengan berakhirnya

TA 2017 adalah sebesar Rp. 785.570.800,- atau 99,32% dari total pagu

belanja barang. Sisa belanja barang sampai dengan berakhirnya TA 2017

adalah sebesar Rp. 5.413.200,- atau 0,68% dari total pagu belanja barang.

Rincian pagu belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode

Akun Uraian Belanja

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

(Rp)

521211 Rapat-Rapat Koordinasi 6.759.000 5.442.000 1.317.000

521211 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 3.375.000 2.976.200 398.800

524111 Konsultasi dan Koordinasi ke Tk. Banding 38.043.000 38.040.400 2.600

524113 Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000 5.400.000 0

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 178.200.000 178.074.500 125.500

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 57.670.000 57.670.000 0

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.650.000 11.185.100 464.900

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4.800.000 2.360.000 2.440.000

522111 Belanja Langganan Listrik 64.800.000 64.694.400 105.600

522112 Belanja Langganan Telepon 4.800.000 4.800.000 0

522113 Belanja Langganan Air 4.800.000 4.800.000 0

42


523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 80.725.000 80.544.500 180.500

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 9.225.000 9.018.000 207.000

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 7.200.000 7.188.000 12.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 82.037.000 82.033.100 3.900

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 43.800.000 43.800.000 0

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 187.700.000 187.544.600 155.400

TOTAL 790.984.000 785.570.800 5.413.200

Tabel 26 - Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA BA 01

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pagu belanja modal pada DIPA BA 01 Pengadilan Agama Bengkayang TA 2017

adalah sebesar Rp. 135.000.000,- atau 3,93% dari total pagu anggaran DIPA 01.

Realisasi belanja modal sampai dengan berakhirnya TA 2017 adalah sebesar Rp.

134.980.220,- atau 99,99% dari total pagu belanja modal. Sisa belanja modal

sampai dengan berakhirnya TA 2017 adalah sebesar Rp. 19.780,- atau 0,01%

dari total pagu belanja modal. Rincian pagu belanja modal dapat dilihat pada

tabel berikut :

Kode

Akun Uraian Belanja

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

(Rp)

536111 Pengadaan Anti Virus 5.000.000 4.980.220 19.780

532111 Pengadaan Alat Pengolah Data dan

Komunikasi

37.500.000 37.500.000 0

532111 Pengadaan Alat Pengolah Data dan

Komunikasi Pendukung SIPP

92.500.000 92.500.000 0

TOTAL 135.000.000 134.980.220 19.780

Tabel 27 - Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA BA 01

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pagu belanja barang pada DIPA BA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI) sebesar Rp. 53.500.000,-. Realisasi belanja barang

sampai dengan berakhirnya TA 2017 adalah sebesar Rp. 53.500.000,- atau

100,00% dari total pagu belanja. Rincian realisasi belanja barang dapat dilihat

pada tabel berikut :

43


Kode

Akun Uraian Belanja

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

(Rp)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.500.000 3.500.000 0

524111 Belanja Perjalanan Biasa 50.000.000 50.000.000 0

TOTAL 53.500.000 53.500.000 0

Tabel 28 - Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA BA 04

d. Total Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan baik Bagian Anggaran 01 dan 04

dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

No. DIPA/

Tgl. DIPA BA

Pagu Awal

(Rp)

Pagu Setelah

Revisi (Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa Anggaran

(Rp)

SP DIPA - 005.

01.2.632039/

2017 / 07 Des 2016

SP DIPA - 005.

04.2.632040/

2017 / 07 Des 2016

01

04

3.324.932.000

53.500.000

3.434.108.000

3.260.244.873

173.863.127

53.500.000 53.500.000 0

TOTAL PAGU 3.378.432.000 3.487.608.000 3.313.744.873 173.863.127

Tabel 29 – Total Realisasi Anggaran

Gambar 15 - Grafik Persentase Total Realisasi Anggaran

95,01%

100%

94,94%

TotalKeseluruhan

DIPA 04

DIPA 01

Persentase Total Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017

44


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Demi pentingnya memelihara momentum sebuah reformasi birokrasi, maka

implementasi teknologi informasi sangatlah diutamakan sesuai dengan Surat

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang

pembentukan tim pembaharuan peradilan dan Surat Keputusan Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai

tindak lanjut dari SK di maksud Pengadilan Agama Bengkayang telah

mengembangkan teknologi informasi dengan dukungan antara lain :

1. Perangkat Keras (Hardware)

Dukungan teknologi infomasi erat kaitannya dengan pemanfaatan

sarana dan prasarana peralatan dan mesin berupa alat-alat pengolah data. Di

Pengadilan Agama Bengkayang, perangkat pengolah data yang mendukung

terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi meliputi :

No Jenis Barang Jumlah Satuan Kondisi

1. Laptop 17 unit 2 Rusak

2. Personal Computer (PC) 23 unit 9 Rusak

3. P.C. Touchscreen 1 unit Rusak

4. Server 2 unit Baik

5. Printer 17 unit 9 Rusak

6. Scanner 3 unit Baik

7. Router 2 unit Baik

8. Rak Server 1 unit Baik

9. Televisi (LCD) 4 unit 1 Rusak

10. LCD Projector/Infocus 1 unit Rusak

11. Peralatan Jaringan Lainnya 2 unit Baik

12. Kamera Digital 1 unit Rusak

Tabel 30 - Daftar Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya dalam

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Agama

45


Bengkayang telah mendapat sarana dan prasarana berupa server SIPP yang

merupakan penunjang kegiatan sehari-hari. Dengan spesifikasi yang mumpuni,

diharapkan server ini dapat menampung seluruh data perkara selama

bertahun-tahun. Berikut ini adalah server yang digunakan pada Pengadilan

Agama Bengkayang :

Gambar 16 - Server SIPP PA Bengkayang

2. Perangkat Lunak (Software)

Sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan

Agama Bengkayang telah mengimplementasikan beberapa aplikasi (software)

baik yang dibangun sendiri oleh Mahkamah Agung RI, Badilag MARI, dan

46


Pengadilan Agama Bengkayang atau yang telah disediakan oleh Instansi lain

selaku mitra kerja antara lain :

Aplikasi Administrasi Umum dan Keuangan

Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan administrasi umum dan

keuangan yang terdiri dari : SAIBA, Silabi, Simponi, SAS, GPP, Pin PPSPM,

K2PN, OmSPAN, Pajak Online (SSE), SIMARI, Komdanas MA RI, Aplikasi

SIMAK BMN, Simantap, SIMAN dan Persediaan serta Aplikasi Senayan yang

mencakup ruang lingkup pendataaan buku-buku perpustakaan.

Aplikasi Administrasi Kepegawaian

Aplikasi ini mencakup ruang lingkup adminitrasi kepegawaian.

Implementasinya pun memuaskan, di mana kelengkapan pengisian data dan

kelengkapan e-doc pada Pengadilan Agama Bengkayang di dalam aplikasi

SIKEP Mahkamah Agung sudah 100%. Hasilnya dapat dilihat pada gambar

berikut ini :

Gambar 17 - Persentase Monitoring Kelengkapan Data SIKEP Mahkamah Agung RI

47


Gambar 18 - Persentase Monitoring Kelengkapan e-doc SIKEP Mahkamah Agung RI

Aplikasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

Aplikasi yang diberkaitan dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi

serta pelaporan yang terdiri dari : Aplikasi RKAKL & RKAKL Online, e-monev

Bappenas PP 39, e-monev SMART Kemenkeu RI, LPSE MA RI, e-katalog MA

RI, Komdanas MA RI dan SIPO (RKAKL) SIMARI.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi

administrasi perkara yang dipergunakan untuk menyelesaikan proses

perkara di Pengadilan Agama Bengkayang yang terhubung langsung ke

dalam SIPP Mahkamah Agung RI. Di dalam implementasinya, seluruh

operator mulai dari Ketua Pengadilan sampai dengan petugas kasir telah

menggunakan SIPP untuk seluruh proses administrasi perkara. Untuk proses

sinkronisasinya pun telah dilakukan secara rutin. Hasilnya cukup

memuaskan, karena rasio penanganan perkara pada Pengadilan Agama

Bengkayang tahun 2017 mencapai 90,65% (perbandingan antara perkara

masuk dengan minutasi perkara). Adapun persentase tersebut di atas dapat

dilihat pada gambar di bawah ini :

48


Gambar 19 - Persentase Rasio Penanganan Perkara Melalui SIPP Mahkamah Agung RI

Selain itu, untuk kemudahan akses informasi perkara bagi para pihak,

Pengadilan Agama Bengkayang telah mempublikasikan SIPP versi Web di

alamat url (http://sipp.pa-bengkayang.go.id) yang secara rutin dilakukan

sinkronisasi setiap hari. Berikut ini adalah tampilannya :

Gambar 20 - SIPP Web Pengadilan Agama Bengkayang

http://sipp.pa-bengkayang.go.id/

49


Publikasi Putusan (One Day One Publish)

Pengadilan Agama Bengkayang secara rutin melakukan upload data putusan

melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Sistem ini digunakan untuk

mempermudah masyarakat melihat langsung putusan yang dibuat oleh

Majelis Hakim yang menangani suatu perkara. Hingga akhir tahun 2017, dari

533 perkara yang telah diputus, 533 putusan perkara telah dipublikasikan.

Direktori Putusan Pengadilan Agama Bengkayang dapat diakses melalui

alamat url (https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-

bengkayang). Berikut ini tampilan website Direktori Putusan Mahkamah

Agung RI :

Gambar 21 - Direktori Putusan Pengadilan Agama Bengkayang

Aplikasi Touch Screen Portal Layanan Pengadilan

Pengadilan Agama Bengkayang berinisiatif membuat aplikasi layar sentuh

yang dapat memberikan informasi perkara, polling kepuasan pelayanan

publik, jadwal sidang, kinerja SIPP, JDIH PA Bengkayang, Direktori Putusan

dan link ke website lain yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bengkayang

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bengkayang

50


para pihak untuk mencari sendiri informasi tentang perkaranya. Adapun

tampilan aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 22 - Aplikasi Portal Layanan Informasi Pengadilan Agama Bengkayang

Aplikasi Antrian Sidang Para Pihak

Aplikasi antrian sidang yang sudah include di dalam Sistem Informasi

Penelusuran Perkara telah diimplementasikan di Pengadilan Agama

Bengkayang. Proses persidangan yang semula dilakukan secara manual

yakni dengan memanggil para pihak, sekarang sudah diganti dengan aplikasi

antrian sidang. Berikut ini adalah tampilan layar antrian sidang pada

Pengadilan Agama Bengkayang :

51


Gambar 23 - Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Bengkayang

Website Pengadilan Agama Bengkayang

Sebagai wujud keterbukaan informasi pelayanan publik, Pengadilan Agama

Bengkayang telah mengimplementasikan website melalui alamat url

(http://www.pa-bengkayang.go.id) sebagai sarana untuk mewujudkan

keterbukaan informasi. Berikut ini adalah tampilan website Pengadilan

Agama Bengkayang :

Gambar 24 - Website Pengadilan Agama Bengkayang

52


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Salah satu poin reformasi birokrasi ialah penataan peraturan perundang-

undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang

telah mengimplementasikan JDIH melalui alamat url (http://jdih.pa-

bengkayang.go.id) yang telah di-upload ke website Pengadilan Agama

Bengkayang. Berikut ini adalah tampilannya :

Gambar 25 - Website JDIH Pengadilan Agama Bengkayang

Charger Box

Salah satu bentuk pelayanan publik Pengadilan Agama Bengkayang lainnya

yakni Charger Box. Kegunaannya bagi para pihak ialah memberikan

kemudahan untuk melakukan pengisian baterai smartphone/tablet.

Mengingat jangka waktu proses pendaftaran perkara/persidangan kadang

kala membutuhkan waktu yang lama (tergantung jumlah antrian), para pihak

tidak perlu pulang ke rumah untuk melakukan pengisian baterai

smartphone/tablet karena telah disediakan di Pengadilan Agama

Bengkayang.

53


Gambar 26 - Charger Box Pengadilan Agama Bengkayang

F. REGULASI TAHUN 2017

Regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas Pengadilan Agama

Bengkayang pada tahun 2017 guna mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

antara lain pada area :

1. Manajemen Perubahan

Telah dilaksanakannya penunjukan Role Model di Pengadilan Agama

Bengkayang sesuai petunjuk dan arahan dari PTA Pontianak.

Gambar 27 – Penyerahan Penghargaan Role Model Saat Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-72

54


2. Perundang-Undangan

Penerbitan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta Surat

Keputusan telah tertib dan tidak tumpang tindih serta telah ditampung ke

dalam sebuah sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PA

Bengkayang dengan alamat : http://jdih.pa-bengkayang.go.id.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Bengkayang Nomor : W14-A8/21/OT.00/I/2017 tanggal 03 Januari 2017

tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Struktural dan Fungsional serta

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai Pengadilan Agama

Bengkayang.

4. Penataan Tata Laksana

Telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

telah dijabarkan pada BAB II.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Kebijakan dalam pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM, Pengadilan

Agama Bengkayang telah melaksanakan rapat dan pembinaan rutin Hakim

serta Pegawai Pengadilan Agama Bengkayang sesuai dengan jadwal yang

telah dibuat serta melaksanakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) Pengadilan

Agama Bengkayang.

6. Penguatan Akuntabilitas

Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dengan Surat

Keputusan Nomor : W14-A8/1342/KP.00/XII/2017, tanggal 28 Desember

2017.

7. Penguatan Pengawasan

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bengkayang Tahun

2017 dengan Surat Keputusan Nomor : W14-A8/24/PS.01/I/2017, tanggal

03 Januari 2017.

55


8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Penunjukan Petugas Meja Informasi, dengan Surat Keputusan Nomor

: W14-A8/30/KP.04.6/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.

b. Penunjukan Petugas Meja I, dengan Surat Keputusan Nomor : W14-

A8/37/KP.04.6/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.

c. Penunjukan Petugas Meja II, dengan Surat Keputusan Nomor : W14-

A8/38/KP.04.6/I/2017, tanggal 03 Januari 2017.

d. Penunjukan Petugas Meja III, dengan Surat Keputusan Nomor : W14-


e. Penunjukan Kasir, dengan Surat Keputusan Nomor : W14-


f. Penunjukan Petugas Meja Pengaduan, dengan Surat Keputusan

Nomor : W14-A8/44/KP.04.6/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.

g. Penunjukan Humas, dengan Surat Keputusan Nomor : W14-

A8/26/HM.00/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.

h. Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Bengkayang,

dengan Surat Keputusan Nomor : W14-A8/32/KP.04.6/I/2017,

tanggal 03 Januari 2017.

i. Penunjukan Tim Pengelola Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Surat Keputusan

Nomor : W14-A8/57/KP.04.6/I/2017, tanggal 03 Januari 2017.

56


BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Peranan pengawasan sebagai upaya penyeimbang kekuasaaan kehakiman

yang merdeka dalam rangka peningkatan kinerja peradilan sangatlah perlu dalam

suatu organisasi peradilan khususnya dalam hal ini Peradilan Agama.

Pengawasan (controlling) memiliki relevansi dengan cita-cita keselamatan.

Dalam suatu organisasi, pengawasan merupakan bagian dari unsur manajemen

yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan tetapi hanya dapat dibedakan

dalam kajian fungsi dan kewenangan yang didefinisikan sebagai suatu proses

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan/disepakati seluruhnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga

dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan

sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan

pengawasan fungsional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan pada semua tingkat wajib melakukan

pengawasan dan pembinaan terhadap aparat peradilan, antara lain terhadap

pelaksanaan tugas dan tingkah laku tenaga teknis maupun non teknis di daerah

hukumnya, selain itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya

melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Tingkat Pengadilan Agama

dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

57


Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Pontianak Nomor : W14-A/1701/HK.00/11/2016 tanggal 24 November 2016

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan bagi Hakim Tinggi Pembina dan

Pengawas Daerah (Hatibinwasda) dan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada

Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat, memberikan tanggung jawab kepada Ketua

Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk

melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, terutama mengenai

manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan

pelaksanaan putusan, administrasi umum, serta kinerja pelayanan publik.

Untuk melaksanakan pengawasan internal yang diamanatkan oleh Undang

Undang dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut di Pengadilan

Agama Bengkayang dilakukan pengawasan secara berkala dan terstruktur baik

langsung oleh pimpinan, atasan langsung, serta pengawasan yang dilakukan oleh

Hawasbid.

Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/24/PS.01/I/2017, tanggal 03

Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama

Bengkayang yang mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

1. Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan,

2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara,

3. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan,

dan

4. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik.

Hakim Pengawas Bidang tersebut telah melaksanakan pengawasan sesuai

bidangnya masing-masing setiap 3 bulan sekali yang hasilnya dilaporkan kepada

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama

Bengkayang sebagai koordinator pengawasan untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti

dan selanjutnya hasil evaluasi dan tindak lanjut tersebut dilaporkan ke Pengadilan

Tinggi Agama Kalimantan Barat. Adapun susunan Hakim Pengawas Bidang

(HAWASBID) Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut :

58


NO NAMA/NIP JABATAN

1.

2.

3.

4.

ANDRIANI, S.Ag.

NIP. 19720627 200003 2 001

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19730804 200112 1 003

MUHAMMAD LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19770204 200904 1 002

ARSYAD, S.H.I.

NIP. 19771028 200904 1 003

Koordinator Pengawasan / Hakim

Pengawas Bidang Manajemen Peradilan

Hakim Pengawas Bidang Administrasi

Perkara


Persidangan dan Pelaksanaan Putusan


Umum dan Kinerja Pelayanan Publik

Tabel 31 - Susunan Hakim Pengawas Bidang

Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai juga sangat ditekankan oleh Ketua

Pengadilan Agama Bengkayang, dengan dikeluarkannya surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/31/KP.04.6/I/2017 tanggal 03

Januari 2017 tentang Penetapan Susunan Tim Penanggung Jawab Audit Kinerja di

Lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang.

Tim penanggung jawab Audit Kinerja yang ditunjuk telah melaksanakan

tugasnya serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang untuk

diadakan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan Kinerja pegawai.

Adapun susunan Tim Pengawas Pengadilan Agama Bengkayang sebagai berikut :

NO NAMA/NIP JABATAN KEDUDUKAN

DALAM TIM

1.

2.

3.

4.

5.

ANDRIANI, S.Ag.

NIP. 19720627 200003 2 001

H. IDON, S.H.I.

NIP. 19650405 199003 1 003

H. MUHAMMADIYAH, S.Ag.

NIP. 19700206 199903 1 001

M. NOVIAR ACH. H., S.H.

NIP. 19641114 198703 1 002

Seluruh Pegawai

Wakil Ketua

Sekretaris

Panitera

Wakil Panitera

-

Penanggung jawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Tabel 32 - Susunan Tim Penanggung Jawab Audit Kinerja

59


Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, di

Pengadilan Agama Bengkayang juga dilakukan pengawasan eksternal yang

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Pengawasan tersebut

dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun yang dilakukan oleh Hakim Tinggi

Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) yaitu pada tanggal 03 s.d. 05

April 2017.

Terkait dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System),

Pengadilan Agama Bengkayang telah melakukan sosialisasi tentang penanganan

pengaduan melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah

Agung RI.

B. EVALUASI

Terhadap temuan-temuan hasil pengawasan dari Hawasbid Pengadilan

Agama Bengkayang maupun Hatibinwasda Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan serta

penyempurnaan, kecuali terhadap hal-hal yang upaya tindak lanjutnya menghadapi

kendala di luar kemampuan Pengadilan Agama Bengkayang.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat terkait

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai

melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI, Tim

Pemeriksa yang dibentuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun

yang didelegasikan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan melakukan

pemeriksaan atas laporan tersebut sesuai dengan Perma Nomor 9 Tahun 2016. Dan

hingga akhir tahun 2017 ini, belum ada laporan pengaduan yang masuk ke

Pengadilan Agama Bengkayang.

60


BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar seluruh kegiatan/program yang tertuang dalam Program

Kerja maupun kegiatan yang insidentil sudah terlaksana secara proporsional dan

maksimal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya kendala dan

hambatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal, antara lain :

1. Sarana dan prasarana kantor yang masih belum memadai terutama kendaraan

dinas dan rumah dinas,

2. Anggaran perjalanan dinas masih kurang sehingga tidak mengakomodir

kegiatan pada periode triwulan IV Tahun 2017,

3. Beban tugas tidak sesuai dengan jumlah pegawai, dan

4. Pengangkatan pejabat yang kurang profesional tanpa mempertimbangkan

prestasi dan kinerjanya.

B. REKOMENDASI

Untuk lebih meningkatkan kinerja maupun mutu Peradilan Agama yang

dicanangkan Mahkamah Agung RI dalam Reformasi Birokrasi, maka perlu

diupayakan :

1. Penambahan Hakim dan Pegawai,

2. Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan dinas dan rumah dinas,

3. Mengangkat pejabat yang lebih profesional,

4. Perlu penambahan anggaran untuk perjalanan dinas dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan

5. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan baik Hakim,

pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan.

$325$1 7$+81$1 - pa-bengkayang.go.id€¦ · laporan tahunan pa bengkayang tahun 2017 daftar isi...

Documents