20160311-mdn-paparan

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

1/12

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Hotel Grand Sahid Jaya - Jakarta, 11 Maret 2016

Disampaikan oleh:

TJAHJO KUMOLO

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

2/12


URUSAN

PEMERINTAHAN Dibagi

berdasarkan

kriteria

Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PR

4. PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAW

PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM &

LINMAS 6. SOSIAL Dilaksanakan secara bertahap dengan memp ert imbang kan kapasitas

kuang an daerah, sumb er daya personil, dan ketersediaan sarana dan

prasarana.

KONKUREN ABSOLUT

1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

PILIHAN (8) WAJIB (24)

URUSAN

PEMERINTAHA

N UMUM

YAN DASAR

(6)

NON YAN

DASAR (18 )

S P M

N S P

K

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

3/12


PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHANWAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN YANG DIPRIORITASKAN OLEH SETIAP

DAERAH

(Pasal24)

1. K/L bersama Pemda

melakukan Pemetaan

Urusan .

2. Hasil pemetaanditetapkan dengan

peraturan menteri setelah

mendapatkan

rekomendasi dari Menteri

Dalam Neger i.3. Pemetaan Urusan dan

pembinaan kepada

Daerah dikoordinasikan

oleh Menteri Dalam

Negeri.

Untuk menentukanintensitas Urusan

Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan denganPelayanan Dasar berdasarkan

jumlah penduduk, besarnyaAPBD, danluas wilayah

Untuk menentukan Daerahyang mempunyai Urusan

Pemerintahan Pilihan

berdasarkan potensi,proyeksi penyerapan tenaga

kerja, dan pemanfaatanlahan.

Digunakan olehDaerah dalam penetapan:

• Kelembagaan

• Perencanaan

• Penganggaran

Digunakan oleh K/Lsebagai dasar untukpembinaan kepada

Daerah secara nasional

PemetaanUrusan

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

4/12

3


a. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi

pemerintahan yang ada saat ini dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah;

b. Untuk menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan

efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

dan

c. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan

nasional.

26

TUJUAN PEMETAAN

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

5/12

4

KEMENTERIAN DALAM NEGERI26

JENIS PEMETAAN URUSAN

Pemetaan Urusan digunakanoleh daerah untuk penetapan:

Perencanaan Penganggaran Kelembagaanuntuk sinkronisasi dan

harmonisasi perencanaan

pembangunan daerah

dalam pencapaian tujuan

pembangunan nasional

untuk menjaga efisiensi

pengalokasian anggaran

yang berorientasi pada

ketepatan sasaran

pembangunan

berdasarkan potensi

unggulan daerah dan

beban kerja dalam

penyelenggaraan urusan

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

6/12

5


5

UU NO. 23 TAHUN 2014

ttg PEMDAMDN melakukan pembinaan dan

pengawasan umum

penyelenggaraan pemda secara

nasional

POROSPemerintahan & Politik

Dalam Negeri

• pelayanan &pemberdayaanmasyarakat

• pembangunan daerah,• demokrasi,•

penegakan hokum dankesatuan bangsa

menjaminkeberlangsungan

• Penjabaran Visi, Misi, dan

Program sesuai dgn agenda

prioritas NAWA CITA Presiden

RI Jokowi-JK dlm PERPRES 2

Thn 2015 ttg RPJMN 2015-

2019;

• Penjabaran Program

Operasional KEMENDAGRI;

• Koordinasi antar K/L secaraterpadu.

berlandaskan

PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI

melaksanakanprogram secara efektif,efisien, bersihberwibawa dlm rangkamemperkokoh NKRI

komitmen bersama &

partisipasi masyarakat

gubernur,

bupati/walikota

mengelola, & memecahkanberbagai isu-isu strategis

SASARANPEMBANGUNAN

NASIONAL

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

7/126


6

1. Konektivitas wilayah, meningkatkan keterkaitan desa-kota, meningkatkan fungsi kawasan sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan

wilayah seki tarnya.

2. Ketahanan Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang- Undang Dasar.

3. Energi, pemenuhan pelayanan dasar energi l istr ik di Pulau Kal imantan, dalam tahun 2015 – 2019 melalui pembangunan pembangki t tenaga listr ik , serta pengembangan biogas ramah

lingkungan dan penyediaan bahan bakar minyak di wi layah terpenci l dan perbatasan.

4. Kemaritiman, posisi wilayah Kalimantan yang strategis, didukung potensi di bidang

kemaritiman, seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bij ih besi terbesar di I ndonesia, membutuhkan

percepatan pembangunan. Inf rastruktur, sebagai penunjang dari aktivitas ekonomi , yang saat

ini dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana

dasar (energi dan sumber daya air ).

5. Perbatasan , sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019, sasaran pengembangan wi layah Pulau Kal imantan terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan Negara

yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

I SU STRATEGIS PEMBANGUNAN

REGION KALIMANTAN

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

8/127


7

1. Penyelengaraan Penataan Ruang di Pulau Kalimantan saat ini telah

ditetapkan 4 Perda Provinsi tentang RTRW yaitu Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Sedangkan Kalimantan Utara masih dalam proses persetujuan

bersama dengan DPRD.

2. Permasalahan secara menyeluruh di Pulau Kalimantan di bidang

Penataan Ruang terkait dengan penetapan rencana pola ruang

kawasan hutan oleh SK Menteri LHK yang harus diintegrasikan

kedalam Raperda tentang RTRW belum dapat diter ima/disepakati oleh

Pemerintah Daerah.

3. Terhadap 4 (Empat) Provinsi yang telah ditetapkan Perda RTRW mengunakan upaya terobosan dengan menggambarkan deliniasi

rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan ke dalam peta rencana pola

ruang RTRWP (outline) sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2013

tentang Tingkat Ketel i tian Peta dalam Penataan Ruang

Penataan Ruang Region Kalimantan

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

9/12

8


8

SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

NASIONAL DAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan

priori tas dan sasaran pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan M inimal (SPM), penyusunan

Rencana Ker ja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017

gubernur, bupati/walikota menggunakan target dan

capaian Standar Pelayanan M inimal 6 (enam) urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok

RPJPD, RKP Tahun 2017, serta memperhatikan visi, misi,

dan program kepala daerah terpil ih.

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

10/12

9


PP 38/2007 perencanaan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib

Lampiran UU 23/2014 perencanaan menjadi salah

satu fungsi penunjang seluruh urusan pemerintahan

Terjadi perubahan paradigma untuk perencanaan

diposisikan diluar urusan/li ntas urusan

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

11/12

10


BADAN DAERAH

Badan adalah un sur penun jang yang melaksanakan fungsi-fungs i yang

bersifat strategis yang dip erlukan untu k mend ukung pelaksanaan Urusan

Pemer in tahan yang men jad i kewenangan Daerah an tara l ai n

perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan

latihan serta penelitian dan pengembangan

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

perencanaan

keuangan

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

penelitian dan pengembangan

fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

8/18/2019 20160311-MDN-Paparan

12/12

11


11

TERIMA KASIH

20160311-mdn-paparan

Documents