170011172 himpunan peraturan yang berkaitan dengan akreditasi

8/18/2019 170011172 Himpunan Peraturan Yang Berkaitan Dengan Akreditasi

1/159

t_

I{IMPUNAN

ERATURAN

YANGERKAITANENGAN

AKREDITASI

PER.sI

I(ARS

Perhimpunon

umoh

qkitSeluruh

ndonesio

Komigi

Akreditosi

Rumoh

Sokitdon

Sorono

Kesehoton

ong oin

Cetokon

e I


2/159

KATA SAMBUTAN

Saudara-saudara Pengelola Rumah Sakit Yth.

Dalam

kunjungan

surveyorKomite

Akreditasi

Rumah Sakit dan

sarana esehatan

lain

ke

rumah

sakit-rumah akit

serta

pemantauan

engurus

Perhimpunan

Rumah

Sakit

Seluruh

ndonesia,disadari

bahwa

banyak

pengelola

Rumah

sakit

belum

lengkap

memiliki peraturan-peraturan

an dokumen-dokumen

ain

yang

terkait

dengan

akreditasi.

Atas

dasar ni kemudian PERSI dan KARS

sepakat

untuk

memperbanyak

peraturan-peraturandan dokurnen dimaksud.

Kesepakatan

ni ditanda

angani

secara esmi

di Jakarta

pada

anggal

2t Januari

1998.

Buku kumpulan peraturan-peraturanni merupakanproduk pertamadan panitia

yang

diberi

ugasuntuk

melaksanakan

esepakatan

ARS

-

PERSI

sb.

yang

erdiri

atasunsur-unsur

Kompartemen

Akreditasi

PERSI dan PengurusKARS.

Perlu

kami ingatkan,bahwaUndang-undangNo.23 tahun

992tentangkesehatan

tetap

merupakanacuan

yang

mendasar.

Semogabuku

ini ada aedahnya.

Jakarta,5 Nopember 1998

gus

Mulyadi, DSM.

Dr. A.W.

Boediarso,

SKM,

MBA.

r. H.


3/159

l

l .

)

3.

4.

DAFTAR ISI

Hal

KomisiAkreditasiS

&

Saranaesehatan

ainnya

I

Berlakunyaode tikKedokteranndonesia

agi

ara

okter i Indonesia

9

PedomanrganisasiRumahakit

mum

11

Berlakunva

tandar

elavanan

umah

akit

an

tandar

elayanan

edis

iRumah

Sakit.

Berlakunya

tandar

elayanan

raktek

erkelompokokter pesia|is........................

Pedomanugas okok, eran anFungsintara emilik, ewan enyantun

Badan

Pcmbina)

an

Pengelola

ada

umah

akit wasta

PedomanakdanKenajiban asien,

okter anRumah akit

.............

Tenaga

esehatan

WajibSinrpanahasiaedokteran

Upaya elayananesehatan

wastai bidang\{edik

Perubahantas

craturan

No920/MenkeVPerD(II/1986

Petunjuk elaksanaan

paya

elayanan

esehatanwastai bidang edikSpesialis.

Klasifikasiumah akit

Unrun/Srvasta.............

Pedoman

eknis

pava

esehatan

rvastali bidang umah akit alamangka.

Penanarnan{odal alam

egeridanenanaman{odalAsing

RS

PMDN/PMA).. .

Standar

elayanan

edis..............

Upaya

esehatani bidang ransfusi

arah. ...;..............a

Rekanr

VIedis/TUedicalecords

Petunjuk elaksanaan

enyelenggaraan

ekamMediVMedicalecordsi

Revisi edomanengclolaan

ekam edis

umah

akit

7.

8,

9,

l'0.

l l .

t2.

28

30

35

40

50

69

73

M

6.

107

fi1

l l9

t29

134

143

152

86

l{H

15.

16.

17.

t8.

13 .

14.

19 .

20.

Persetujuanindakan

edik ...........


4/159

HIMPUNAN

PERATURAN

I'ANG BERKAITAN DENGAN AKREDITASI

TAHUN 1998

NO. KETERANCAN

TENTANC

NOMOR

2.

J

4.

t .

6.

7.

8.

5.

9

t0

Keputusan Direktur Jenderal

PelayananMedik

KeputusanMenteri Kesehatarr

Republik Indonesia

KeputusanMenteri Kesehatan

Republik

Indonesia.

KeputusanMcnter; Kesehatan

Republik

Indonesia.

Keputusan

Direktur Jenderal

PelayananMedik.

Surat KeputusanDirektur

JenderalPclayananMedik.

Surat EdaranDirektur Jenderal

Pelayanan

Medik.

PeraturanPemerintahRepublik

Indonesia

lrmbaran NegaraRI No.49

|

995

Kesehatan

Peraturan Pemerintah

Peraturan

Menteri Kesehatan

Republik lndonesia

Komisi

Akreditasi

S

&

Sarana esehatan

ainnya

Berlakunya

odeEtik

Kedokteranndonesiaag i

pam

dokter i

Indonesia

Pedornan

Organisasi

Sakit Umum.

Eerlakunya

Standar

Pelayanan

Rumah

Sakit

dan Standar

Pelayanan Medis

di

Rumah

Sakit.

Berlakunya

Standar

Pelayanan

PraktekBerkclompok Dokter

Spcsialis.

Pedoman Tugas

Pokok, Peran

dan Fungsi antara

Penrilik,

Dewan Pcnyantun

Badan

Penrbina) an Pengelola

pada

RurnahSakit Swasta

Pedonran Hak dan Kervajiban

Pasien,Dokter dan Rumah

Sakit

TenagaKesehatan

Wajib Simpan

Rahasia

Kedokteran.

Upaya

PelayananKesehatan

Swasta

di

bidang

Medik

YM

02.03.

3.5.2626

TANGCAL

8

APRIL I998

434I[MENKES/S

/X/ i 983

TANCGAL 28

OKTOBER

| 983

983/MENKES/SKlXt

| 1992

TANCCAL 12

NOPEMBER

l Qo,

436/MENKES/SK/V]

I 993

TANCCAL

3 JUNI I993

YM

02.04.3.5.2414

TANGCAL

30 MARET I998

YM02.M3 5.02270

TANGGAL

JUNI

1996

YM/02.04.3.5.2504

TANGGAL

OJUNI

I997

32TAHUN

1996

TANGCAL

22 MEI

1996

IOTAHUN

1996

TANCGAL2I

MEI 1966

92O/MENKES/PER/Xn/86

TANGGAL

I7 DESEMBER

|

98 6

ll l


5/159

No.

KETEI{ANCAN

TENTANC N()N,t()tt

il .

t3.

12.

14.

l -5.

t6.

17.

t8.

t9.

20.

PeraturanMcnteri Kcschatan

Republ ik

ndoncsi l

Keputusan

Direktur

Jenderal

Pelayarnan etlik

Departertrcn

Kesehrtan

Republik Indoncsia

KeputusanMcntcri Kcselratan

Republ ik ndonesia

KeputusanDirektul Jendernl

PelayananMedik

KeputusanMcntcri Kesehatan

Republik

Indoncsiir

Pemtul-an

Menteri Kesehatan

Republik

In


6/159


7/159

DEPARTEMENKBSEHATAN R.I.

DIREKTORAT

JENDERAL

PELAYANAN MEDIK

JL.

H.R.

FASUNA

SAIO

BLOKX5 KAV.NO.4.9. PO, BOX :3097, 1196

AKARTA

12950

TELEPON

: 5201590

HUNTING)

FAKSIMIL

: 5261914, 203872

d.

e.

c. Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI Nomor

558/lVlenKes/

SK/l984

tentang

Susunan

Organisasidan Tata

Kerja.-

DepartemenKesehatan.

KeputusanMenteri KesehatanRI Nomor I 59b/lvlenKes/

PerlU1989

entang

Rumah Sakit.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

436lMenKes/

SMV/I993

tentang PenerapanStandar PelayananRu-

mah Sakit dan StandarPelayananMedik.

MEMI.'TUSKAN

KEPUTUSAN

DIREKTUR

JENDERAL

PELAYANAN

MEDIK TENTANG

KOMISI AKREDITASI RUMAH

SAKIT

DAN SARANA KESEFIATAN LAINNYA.

BAB

r

KETBNTUANUMUM

Menetapkan

Pasal

L

Dalam ketentuan ni

yang

dimaksud

dengan

( t )

(2)

Akreditasi adalah

pengakuan

ahwa umah sakit

dan

sarana esehatanain-

nya memenuhi tandarminimal yangditentukan.

Komisi

Akreditasi

Rumah

Sakit

dan Sarana

Kesehatan ainnya

disingkat

KARS aclalah ebuah

im fungsional

yang

bersifat non-struktr-rral

erada

dibawah

dan bertanggung

awab

kepadaDirektur

Jenderal

PelayananMedik,

selanjutnyaisebut

Komisi .

t

t,

Rumah

Sakit

adalah

maupun

wasta.

rumah sakit

trmum dan khusus, mil ik

pemerintah


8/159

(4)

DEPARTEMEN

KESEHATAN R.I.

DIREKTORAT

JENDERAL

PELAYANAN MEDIK

JL. H.R.

RASUNA SAIO BLOK Xg KAV.NO. 4-g

-

P.O.

BOX : 3097. 1196 JAKARTA 12950

TELEPON

:

5201590(HUNTING)

FAKSIMIL :

520i814,

5203872

Sarana

Kesehatan

dalah empat

yang

digunakanuntuk menyelenggarakan

upaya kesehatan, ntara ain

Puskesmas,

umah Sakit dan lain-lain,

milik

pemerintahmaupun swasta.

BAB iI

TUGAS DAN FUNGSI

'

Pasal2

Komisi

mempunyaiTugas

Pokok merrrbantu irektur JenderatPelayanan

Medik

dalam merencanakan,melaksanakan an menilai

program

akreditasi umah

sakit

dan sarana

kesehatanainnva.

Pasal 3

'Untuk

melaksanakan

ugas

pokok

sebagaimana iimaksud

dalarrr Pasal2,Komisi

menyelenggarakanungsi :

Menyusun Standar

PelayananRumah

Sakit dan StandarPelayanan

Sarana

Kesehatanainnya.

(2)

Menyusun nstrumen

enilaian

ntuk

akreditasi.

(3)

Melaksanakan

urvei

penilaian

ntuk

akreditasi.

(4)

Menyelenggarakan

enyuluhan

an

pelatihan

entangakreditasi.

(5) Memilih danmelatih enaga urveiorakreditasi.

(6)

Mengangkat

ai

memberhentikan

enaga

urveior.

(7)

Memberikanbimbinganmanajemen.

(8)

Mengajukan

sar?n an

rekomendasi

entang

enetapan

tatusakreditasi.

( l )


9/159

(a )

DEPARTEMENKESEHATAN R.I.

DIREKTORAT

JENDERAL

PELAYANAN

MBDIK

JL.

H.Fl.

RASUNA

SAID

BLOK

Xs KAV.

NO. 4-9

-

PO. BOX 3097,

1196

AKARTA

2950

TELEPON

:

5201s90{HUNTING)

FAKSIMfL

: 5261814. 52O3a72

Pasal 4

Untuk

melaksanakan

ugas

pokok

dan

fungsinya,Komisi

dibantu

oteh

3

(tiga)

Bidang,yaitu:

(b)

Bidang Standarisasi,

engan ugasdan fungsi

:

'

I . Menyusun

dan

mengcvaluasi

tandar

elayanan

umah

sakit

dan

sarana

kesehatanainnya.

2. Menyusun dan mengevaluasi

tandar

ketenagaan, tandarsarana

dan

prasarana.

i

3.

Bersamadengan rganisasi

rofesi

kesehatanmenyusun tandarprofesi.

BidangAkreditasi,

engan

ugas

dan

ungsi

:

| . Menyusundanmengevaluasiukupedoman arr ata aksana kreditasi.

2.

Menyusundan

mengevaluasi

nstrumen

kreditasi.

3.

Mernii ih im

surveior

untuk

akreditasi.

4. Melakukan survei akreditasi.

5.

Memberikan aran

an rekomendasi

enetapan

tatus kreditasi.

Bidang Komunikasi,

nformasidan

Edukasi,dengan

ugas

dan

ungsi

:

l.

Melakukan

pelatihan

an

penyuluhan

entangakreditasi.

2.

Melaktrkau

elatihan

alon

surveiorakreditasi.

3.

Memberikansert i f ikat

anda elah mengikut i

pelat ihan

bagi calon

surveior.

4.

Mengusulkan ama-narna ntuk

ditetapkan ebagaisurveior.

5. Melakukan

koordinasi

elaksanaan

imbingan

manajenten

(c)


10/159

DEPARTDMEN

KESEHATANR.I.

DIREKTORAT

.IBNDERAL

PEI,AYANAN

MEDIK

TELEPON

520159O{HUNT|NG)

JL.

H.R.RASUNASAID

LOK

X5

KAV.

NO.4-9- PO. BOX:3097,1196JAKABTA1295O

FAKSIMIL

5261814,5203872

BAT}

tl

SUSUNANORGANISASIDAN

KEANGGOTAAN

:,

Pasal5

Susunan

Organisasi

Kornisi terdiri

dari Penanggung

awab,Pengarah,Ketua,

Sekretaris

anAnggota.

Pasal6

Susunan

organisasi

ebagaimana

imaksud

dalam Pasal5.

ditetapkan

sebagai

berikut:

Perranggungawatr

Pengarah

Ketua,

merangkapanggota

Sekretaris,

merangkap

nggota

KetuaBidangStandarisasi

Anggota

Ketua

Bidang Akreditasi

Anggota

DirekturJenderal elayananMedik

l. Dr.

H.

Soejoga.

MPH.

2. Dr.

HidayatHardjoprawito.

3

Dr.

A. W

Boediarso,SKM, MBA.

Dr.

H.

BagusMulyadi.

DSM.

Dr.

Luwiharsilr,MSc.

Dr.

H.

BagusMulyadi.

DSM.

l. Dr.H.Aclrrnad

ardiman. AJ.

MARS,

2.

Dr. HadiSoed.iono

. ,

DSM.

3.

Dr.

Januar

Sjaaf

Maarifat,

vIPH.

4. Dr. RatnaRosita,MPHM.

5.

TienGart inalr. N.

Dr. H.

Boedihartono, HA.

l.

Dr.

TyasP.Katamsi,

MHA.

2. Dr.

LLrwiharsih. Sc.

3.

Dr.

RobbyTandiari,

DSR.

4. Dr.

Benotonro

Rurnondor. SB.

5. Maria Wiiaya.SKM.


11/159

DEPARTEMEN

ESEHATANR.I.

DIREKTO

RAT

.IENDERAL

PELAI'ANAN

MEDIK

JL.

H.F.

FASUNA

SAID

BLOKx5

KAV.

NO.

4-9

PO BOX

3097, 1196 AKAFiTA

2950

TELEPON :

520159O(HUNTING)

FAKSIMIL :

5261814.

203872

Ketua

BidangKornunikasi.

Intbrmasidan

dukasi

Anggota

: Dr.

Nico

A. Lumenta.MM.

: l . Dr. Lies D.jakiah, PH.

2. Dr. Snnrarsono.MHA.

3. Dr. Sumiat i

Suhartono.

4.

Dra. M. Arnatyah, .Ac

5. Dr.

R. Ritiryantini,

MHA.

Pasa 7

( l)

Keanggotaan

omisi erdiri

dari

perorangan,

ari unsur-unsur

A. OryanisasiProfesiKesehatan.

B. Perhimpunan umahSakitSeluruh ndcnesia

PERSI).

C. Adrninistrator urnahSakit.

D. DepartemenKesehat'rn.

Keanggotailn onlisi

rebagaimana

irnaksud alam Pasal7

ayat I di atas

beriumlah

ebanyak-banyaknya

-5

dua

puluh

lirla)

orang.

Keanggotaar r omisi

diangkat

dan diberhentik an leh Direktur

-lenderal

Pelayanan edik untuk masa

bakti

5

(l irna)

a,hun.

Penggantiarr

canggotaan

onrisi

dapat dilakuk:rnapabila

anggota

yang

bersangkutan

reninggal unia

ataukarena

esuatu

al rnerryebabkan

idak

mampu

melaksanakan

ugas

an 'ungsinya.

(2)

(3)

(4 )

#ffi


12/159

( t )

. (2)

DEPARTEMEN

KESEHATAN

R. .

DIREKTORAT

.IENDERAL

PELAYANAN MEDIK

JL.

H.R.

RASUNASAID

BLOK

X5 KAV.

NO 4.9

-

PO.

BOX

30e7. 1196 AKABTA 2950

TELEPON

520159O

HUNTING)

FAKSIMIL

5261814,

203872

Pasal 8

Uraian

Tugas,

Tata Kerja.

PetunjukPelaksana

an h:rl-hal airr

yang

berkaitan

dengan engelolaan omisi serta elaksanaanrogranr kreditasi kandiaturdan

ditetapkan

ebih an-iut

leh

KetuaKcmisi

.

BAB

IV

TANGGUNG

JAWAB

Pasal

9

Komisi bertanggung .iawabepadaDirekturJenderal

PelayananMedik.

Setiap6 (enam)bulan atau padasetiapwaktu sesuaikebutuhanKomisi

wajib memberikan aporan egiatanKomisi.

BAII

V

T'['h{BIAYAAN

Pasal 0

Pembiayaan ntukmendukung

elaksanaan

ugas

an

'ungsi omisi

cl ibebankan

kepadaanggaranDepafiemen

esehatarran atau

surnber

ernbiayaarr

ain

yang

darratmendukung enrandiriarr ornisi.

.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal I

SurafKeputusan

ni

berlaku e.iakanggal itetapkan

an akandiperbaiki

kembali

apabiladikemudianhari ernyata erdapat

ekeliruan.

7.


13/159

DEPARTEMBN

KESEHATAN R.I.

DIREKTORAT

JENDERAL

PELAYANAN

MEDIK

TELEPON

:

s2olsgOiHUNTtNGI

JL.

H.R.

RASUNASAID

BLOK XS KAV.NO.4-9

-

PO.

BOX: 3097.

1196

AKAFTA

12950

FAKSIMIL

s2618i4,

5203872

Pasal12

Dengan

ditetapkannya

eputusanni,

rnaka

Surat

Keputusan

Direktur

Jenderal

Pelayanan

Medik

nornor

HK.00.06.3.5.00788anggal 6

Pebruari

1995

entang

Komisi Gabungan kreditasiRumahSakitdinyatakanidak berlaku agi.

Ditetapkan

DI JAKARTA.

Tanggal : 8 APRIL

1998

DEPARTEMEN

ESEHATAN

RI

Direktur

errderalelayanan

edik

ttd.

Dr. H. Soe.ioga.

MPH

NIP. 40024

48

.E t

f

d

t

I

a

5

fr

-+

;

4

fr

.i .


14/159

KEPUTUSAN MENTERI

KESEHATAN

REPUBLIK

INDONESIA

NOIVIOR 434/MEN.KES/SK/X/1983

TENTANG

BERLAKUNYA

KODE

ETIK KBDOKTERAN

INDONESIA BAGI

PARA DOKTER

DI

INDONESIA

MENTERI KESEIIATAN REPUBLIK

INDONESIA

Menimbang

: a:

4

z-

4

-t .

b:

c:

d:

bahwa

agar

para

dokter

dapat

ebih nyata

mewujudkan

kesungguhan

an keluhuranpenerapanlmu kedokteran

baik

secara

perorangan

maupun

kelompok

dalarn

pengabdian

profesinya

untuk

memberikan

pelayanan

kesehatan,

iperlukan

adanyaKode Etik Kedokteran n-

donesia;

bahwa

keputusan

Musyawarah kerja Nasional Et ik

Kedokteran

I Tahun

l98l di Jakarta

menyatakan

ahwa

Kode

Etik Kedokteran

ang

dihasilkan leh

Musyawarah

Kerja

SusilaKedokteran

NasionalTahun1969

idak

sesuai

lagi dengan

perkembangan ada

dewasa ni dan

perlu

disempurnakan;

bahwa sehubungan enganhuruf a dan b di atas,maka

Kode

Etik

Kedokteran

ndonesia

ang

ditetapkan

engan

F\eputusan.

Menteri

KesehatanRepublik

ndonesia

No. 80/DPK/I/K/

69 entang

ernyataan erlakunya

KodeEtik Kedokteran

Indonesia,

erlu

diganti ;

bahwa

untuk

maksud

tersebuthuruf a, b rlan

c

perlu

di tetapkan dengan

Keputusan Menter i Kesehatan

Republ ik

Indonesia

entang

Ber lakunya

Kode

Etik

Kedokteran

ndonesia agi Par-a oktcr di

Indonesia.

Undang-undang

No. 9 Tahun

|

964

tentangPokok-pokok

Kesehatan

Lembaran

Negara Tahun 1960

No

l3l ,

TambahanLembaranNegaraNo. 2068);

Undang-undang

No. 6 Ta hun 1963 tentangTenaga

Kesehatan

Lembaran

Negara Tahun 1963

No

79,

Tambahan

embaranNegara

No

2576);

PeraturanPemerintah

No. 36 Tahun 1964

tentang

Pendaftaran

jazah dan Pemberian

jin

Menjalankan

PekerjaanDokter/Dokter Gigi /Apoteker

(l -embaran

NegaraTahun 1964

No.

98, Tambahan embaranNegara

No.269l ) :

Peratu

an

Mcnteri Keseh tanNo. 560/l\4en. es/Per/

98

Tentang

pemberian

jin Menjalankan

Pekerjaan

dan

Ijin

Praktek

Bagi Dopkter

Umum.

PeraturanMenteri Kesehatan 6ii Men.Kes/PerDOl 8

tentangPemberran

jin Menjalankan,

ekerjaan

an

ji n

PraktekDokterSpesial is.

4.


15/159

MenetaPkan:

Pertama:

Kedua:

Ketiga:

Keempat:

MencabutKeputusanMenteri Kesehatan

Republik

Indonesia o. 80/DPKlllK/1969

entangPernyataan

Berlakunya

odeEtik Kedokteran

ndonesia

KEPUTUSAN

MENTERI

KESEHA'TANREPUBLIK

INDONESIATENTANGBERLAKIINYA

KODE

ETIK

KEDOKTERAN INDONESIA BAGI PARA DOKTER

Di

INDONESIA.

MenyatakanKode Etik Kedokteran

Indonesia

sebagaimana

erlampir alam

eputusanni

berlaku agi

semua

okter i

Indonesia.

Keputusan

ni

mulaiberlaku

ejak

anggal

itetapkan.

Agar setiaporangmengetahuinya emerintahkan

pengundangan

eputusan enteriKesehatan

ni

dengan

penempatannya

alamBeritaNegaraRepublik

Iudonesia

Jakarta.

8 Oktober

1983.

MENTERI KESEHATANREPUBLIK

INDONESIA

Dr. SIIWARDJONOSURJANINGRAT.

ttd.

t0


16/159

I

:;

{

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

: 983/MENKESISKfiVL99?

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASIRUMAH SAKIT UMUM.

MBNTBRI KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA.

Menimbang : a. bahwadalam angkamenjaminkeberhasilan eningkatan

mutu dan

angkauan

elal,anan

umah

sakitseiring

dengan

tuntutan

ebutuhan

masyarakat,umahsakit

perlu

dikelola

secara erdayaguna

an berhasilguna;

bahwa

untuk melaksanakanbutir a tersebut

di atas,

dipandang

erlu

menetapkan

edoman

Crganisasi

Rumah

SakitUmum.

b.

Mengingat

f .

Undang-UndangNomor Z3Tah:un1992.

2. Peraturan emerintah ornor 7 Tahun 1987.

3.

Peraturan emerintah omor

45

Tahun 1992.

4.

Keputusan residen epublik ndonesia omor44Tahun

1914.

5.

KeputusanPresidenRepublik ndonesiaNomor

l5

Tahun

1984,

sebagaimana

elah diubah

terakhi r

dengan

Keputusan residen epublik

ndonesia omor

35Tahun

t992.

6.

Keputusan residen epublik

ndonesia omor

38

Tahun

t99t.

7. KeputusanMenteri

Kesehatar:

epublik

ndonesiaNomor

558 Thhun1984.

Persetujuan enteri

NegaraPendayagunaan

paratur

Negara

denganSuratnomcr

B- I l35ll/92 Tanggal

5 Oktober

1992.

Mempcrhatikan:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEDOMAN ORGANISASI

RUMAHSAKIT

UMUM.

tl

:

F

I

?.

I

T

t

Menetapkan


17/159

BAB T

KETENTUAN

UMUM

Pasal

I

Dalam

keputusan

ni yang

dimaksud engan

(l)

Rumah Sakit

Umum

adalah

Runrah

Sakit

yang

memberikan

pelayanan

kesehatan

ang

bersifat

asa-r,pesialistik an subspesialistik.

(2)

Rumah Sakit Umum Pemerintahadalah

Rumah

Sakit Umum

mil ik

Pemerintah baik Pusat,Daerah, DepartemenPertahanandan Keamanan

maupunBadanUsahaMilik Negara.

(3)

Rumah Sakit

Pendidikan

dalah

Rumah

Sakit

Umum

Pemerintah elas

A

dan ke las B

yang

dipergunakan ebagai

empat

pendidikan

enagamedis

oleh

Fakultas Kedokteran.

(4)

Klasifikasi Rumah

Sakit

Umum adalah

engelompokan

umah

Sakit

Umum

berdasarkan

embeCaan

ingkatan

menurutkemampuar,

elayanan

eseha-

tan

yang

dapatdisediakan.

(5)

Pelayanan

Medis

Spesialistik

Dasaradalah

pelayanan

medis

spesialistik

penyakitdalam,kebidanan anpenyakitkandungan, edahdan kesehatan

anak.

(6)

Pelayanan

Medis

Spesialistik

uas

adalah

elayanan

medisspesialistik asar

ditambahdengan

pelayanan

pesialistikelinga,hidrrng

dan tenggorokan,

mata, syaraf,

iwa,

kulit dan

kelamin,

antung,

paru,

radiologi, anestesi,

rehabi l i tas i

medis,

patologi k l in is, pato logi

anatomi dan

pelayanan

spesialistik

ain

sesuai

engan

ebutuhan.

(7>

Pelayanan

Medis

Spesialistik

uas

adalah

elayanan

medis

subspesialistik

di setiapspesialisasi

ang

ada.

(8) Rumah Sakit Swadana dalahRumahSakit milik Pemerintah ang diberi

wewenang

untuk menggunalgan

enerimaan

ungsionalnya ecaraangsung.

tsAB

I

MISI,

KEDUDUKAN,

UGAS,

UNGSI

AN

KLASIFIKASI

Pasal 2

(l)

Rumah

Sakit Umum

mempunyaimisi memberikanpelayanan

esehatan

yang

bermutu dan

erjangkauoleh masyarakat alam rangkameningkatkan

derajat

kesehatanmasyarakat.

(2) Misi khususRumahSakitUmum adalah spirasi angditetapkan an ngin

dicapai

oleh

pemil ik

rumah zrki t .

l2


18/159

Pasal

3

Kedudukan

Rumah

Sakit Umum ditentukanpadawaktu

penetapan

rganisasi

dan

atakerja ari masing-masing

umahsakit

yang

bersangkutan

esuai

engan

peraturan

erundang-undangan

ang

berlaku.

Rumah

Sakit

Umum dipimpin oleh

seorangKepala

dengan

sebutan

Direktur.

Pasal 4

Rumah

Sakit Umunl

mempunyai

ugas

meiaksanakan

payakesehatan

ecara

berdayaguna an berhasil

guna

denganmengutamakan paya

penyembuhan

dan

pemulihan

yang

dilaksanakansecara

serasidan

terpadu dengan

upaya

peningkatan

dan

pencegahan

erta

melaksanakan

paya rujukan.

:,

Pasals

Untuk menyelenggarakanuga's

ersebut

pada

Pasal

4, Rumah

Sakit

Umum

mempunyai ungsi:

a.

menyelenggarakan

elayanan

medis;

b.

menyelenggarakan

elayanan enunjang

medis

dan

nonmedis;

c.

menyelenggarakan elayanan

dan

asuhankeperawatan;

d.

menyelenggarakanpelayanan

ujukan;

e. menyelenggarakan

endidikan

an

pelatihan:

f.

menyelenggarakan

enelit ian

an

pengembangan;

g.

menyelenggarakan

dministrasiumum dan

keuangan.

Pasal

6

(

l) Rumah Sakit

Umum

Pemerintah usat

dan Daerah

diklasifikasikan

menjadi

Rumah

Sakit

Umum KelasA. B.

C. dan Kelas

D.

Klasifikasi

RumahSakitLrmum

sebagaimana

ersebut

ada

ayat

1)

didasarkan

pada

unsur

pelayanan,

etenagaan,isik

dan

peralatan ebagaimana

erlampir

dalamkeputusanni.

Rumah Sakit

Umum

KelasA adalah

Rumah Sakit

Umum

yang

mempunyai

fasilitas

an

kemampuan

elayanan

medis

spesialistik

uas

dansubspesialistik

luas.

Rumah

Sakit

Umum Kelas B

adalahRumah

Sakit Umum

yang

mempunyai

fasilitas

ankemampuan

elayanan

medissekurang-kurangnyaI

spesialistik

dan subspesialistikerbatas.

Rumah

Sakit Umum

Kelas

C adalahRumah

Sakit Umum

yang

mempunyai

fasilitas

dan

kemampuan

elayanan

medisspesialistik asar.

Rumah

Sakit

Unrum Kelas D adalahRumah

Sakit Umum

yang

mempunyai

fasilitasdan

kemampuan elayanan

medis

dasar.

( t )

(2)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

t3


19/159

BAB

II I

SUSUNAN

ORGANISASI

Bagian

Pertama

Rumah

Sakit

Umum

Kelas

A

Pasal

7

Susunan

Organisasi

Rumah

Sakit

Umum

Kelas

A terdiri

dari :

L

Direktur

yang

dibantu

oleh

sebanyak-banyaknya

(empat)

wakil

Direktur;

2.

Wakil

Direktur

Pelayanan

Medis;

3.

Wakil

Direktur

Penunjang

Medis;

4.

Wakil

Direktur

Penciidikan

an

Penelitian:

5.

Wakil

Direktur

Umum

dan Keuangan;

6. Komite

Medis

dan

Staf

Medis

Fungsional;

7. Dewan

Penyantun;

8. Satuan

Pengawasan

ntern.

Pasal

8

Direktur mempunyai ugasmemimpin,menyusunkebijaksanaan elaksanaan,

membina

pelaksanaan,

mengkoordinasikan

an

mengawasi

pelaksanaan

ugas

rumah

sakit

sesuai

engan

peraturan

erundang-undangan

ang

berlaku.

Pasal 9

v/akil

Direktur

Pelayanan

Medis

membawahkan

ekurang-kurangnya

(enam)

Instalasi

dan

I

(saru)

Bidang

Pelayanan

Medis.

Bidang

membawahkan

ebanyak-banyaknya

(tiga)

seksi.

Pasal10

(l)

Tugas

waki l

Direktur

pelayanan

Medis

sekurang-kurangnya

el iput i

pelayanan

rawat

.ialan,

awat

inap,

rarvat

darurat,

bedah

sentral,

perawatan

intensif

dan

kegiatan

idangpelayanan

meclis

erta

rusan

Ketatausahaan

an

kerumahtanggaan.

(2)

Tugas

Bidang

Pelayanan

Medis

mengkoordinasikan

emua

ebutuhan

pelayanan

medis,

melaksanakan

emarrtauan

an pengawasan

enggunaan

fasilitas

dan

kegiatan

pelayanan

medis

serta

pengawasan

an

pengendalian

penerimaan

an

pemulangan

asien.

( t)

(2 )

t4


20/159

( l

)

(2)

(1)

Pasal

1l

wakil

Direklur

Penunjang

Medis

membawahkan

sekurang-kurangnya

(delapan)nstalasi

an

1

(satu)

Bidang

Penunjang

Medis'

Bidang

membawahkan

ebanyak-banyaknya

(tiga)

Seksi'

Pasal

12

Tugas wakil Direktur

Penunjang

medis

sekurang-kurangnya

meliputi

p"ilyunun

radiologi,

armasi,

gizi,

rehabilitasi

medis,

patologi

klinis,

patologi

anatorni,

pemulaiaraan

enazah,

pemeliharaan

sarana

rumah

sakit dan

kegialan

bidang

penunjang

medis

serta

urusan

ketatausahaan

an

kerumahtanggaan.

Tugas

Bidang

Penunjang

Medis

mengkoordinasikan

semua

kebutuhan

p"luyonon

penunjang

medis,

melaksanakan

emantauan

dan

pengawasan

p"nggunuun

fasilitas

dan

kegiatan

pelayanan

penunjang

medis

serta

pengawasan

an

pengendalian

asien.

Pasal

13

( l )

Waki l

Direktur

Pendidikan

dan

Penel i t ian

membawahkan

ekuramg-

kurangnya

(dua)

nstatasi

an

3

(tiga)

bidang

yang meliputi

Bidang

Pen-

didikan

dan

Pelatihan,

idang

Penelitian

an

Pengembangan

erta

Ridang

Keperawatan.

(2) Bidang

membawahkan

ebanyak-banyaknya

(tiga)

seksi'

Pasal

14

(

I

)

Tugas

Wakil

Direktur

Pendidikan

an

Penelit ian

melipuli

kegiatan

endidi-

kan,

pelat ihan,

penel i t ian,

pengembangan,

asuhan

dan

pelayanan

keperawatan

serta

uru

san

ketatausahaan

an

kerumahtan

ggaan.

(2) Tugas

Bidang

Pendidikan

an

Pelatihan

mengkoordinasikan

emua

ebu-

-

tuhin

kegiatan

pendidikan

dan

pelatihan

serta

bimbingan

pelaksanaan'

pemanrauan,

engawasan an

penilaian

pelaksanaan

egiatan

pendidikan

dan

pelatihan.

(3)

Tugas

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan

nengkoordinasikan

emua

kebutuhan

kegiatan

penel i t ian

dan

pengembangan

erta

bimbingan

pelaksanaan,

emantauan,

engawasan

an

penilai

an

pelaksanaan

egiatan

penelitian

an

pengembangan'

(4)

Tugas

Bidang

Keperawatan

melakukan

bimbingan

pelaksanaan

suhan

an

pelayanan

keperawatan,

tika

dan

mutu

keperawatan'

:,

I

(/)

r5


21/159

Pasal

t5

waki|

Direktur

umum

dan

Keuangan

membawahkan

ebanyak-banyaknya

4

(empat)

Bagian

yang

meriputi

kegiatan

kesekretaria,un,

"r"n"unaan

dan

rekam

medis,

penyusunan

anggaran

dan

perbendaharaan,

akuntansi

serta

mobi l isasi

ana.

Bagian

membawahkan

ebanyak_banyakny4.4

(empat)

Subbagian.

wakil

Direktur

umum.dan

Keuangan

dimungkinkan

dapat

membawahkan

sebanyak-banyaknya

4

(empat)

ti'starasi

untuk

menampungbebankerjaWhk Direktur penunjang

Medis.

,

pasal

16

Tugas

wakir

Direktur

umum

dan

Keuangan

meriput i

kegiatan

kesekretariatan,

erencanaan

an

ekam

medis,

enyusunan

nggaran

an

erbendaharaan,

akuntasi

erta

mobilisasi

ana.

r

--l

-ver's"

4'

Tugas

kegiatan

kesekretariatan

meriputi

f ietatausahaan.

epegawaian,

kerumahtanggaan

dan

perlengkapan.

Tirgas-kegiatanerencanaanan rekammedis

meriputi

penyusunan

ro-

gram

Can

aporan,

ekam

medis,

hukum,

perpustakaan,

ublikasi,

pemasaran

sosial

dan

nformasi

umah

sakit.

(4)

Tugas

kegiatan

penyusunan

anggaran

dan

perbendaharaan

meriput i

penyusunan

nggaran,

erbendaharaan

dan

uerifikasi.

(5)

Tugas

kegiatan

aku-ntansi

meriput i

akuntansi

keuangan,

akuntansi

manajemen

an

mobilisasi

dana.

Bagian

Kedua

Rumah Sakit Umum Kclas B

pasal

17

Rumah

akit

Umrm

Keras

B

dibedakan

aram

uajenis

rerd.r;.rrka;i

danya

ungsi

ebagai

empat

pendidikan

enaga

medis

oreh

Fakuftas


22/159

a

4.

5.

6.

7.

Wakil

Direktur

Penunjang

Meclis

dan

pendidikan:

Wakil

Direktur

Umum

dan

Keuangan;

Komite

Medis

dan

Staf

Medis

fungsional;

Dewan

Penyantun;

Satuan

Pengawasan

ntern.

Pasal

19

Direktur

mempunyai

ugas

memimpin,

menyusun

kebijaksanaan

etaksanaan

membina

pelaksanaan,

mengkoordinasikandan m"nguwasi pelaksanaan ;;;;

rumah

sakit

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

ang

berraku.

Pasal

20

(1)

waki l

Direktur

pelayanan

Medis

dan

Keperhwatan

membawahkan

sekurangkurangnya

(enam)

nstarasi,2 dua)

bidang

yang

meriputi

Bidang

Pelayanan

Medis

dan

Bidang

keperawatan.

(2)

Bidang

membawahkan

ebanyak_banyaknya

(tiga)

Seksi.

Pasal

2l

(1)

Tugas

waki l

Di rektur

pelayanan

Me


23/159

(2',)

patologi

anatomi,

pemulasaraan

enazah,

pemeliharaan

sarana umah

sakit,

dan

kegiatan

pendidikan,

pelatihan,penelitian,pengembangan

ertaurusan

ketatausahaan

an

kerumahtanggaan.

Tugas

Bidang

Penunjang

Medis

mengkoordinasikan

emua kebutuhan

pelayananpenunjang

medis,

melaksanakan

emantauan

dan

pengawasan

penggunaan

asilitas

dan

kegiatan pelayanan penunjang

medis

serta

pengawasan

an

pengendalian asien.

(3)

Tugas

Bidang

Pendidikandan Penelitian

mengkoordinasikan emua

kebu-

tuhan kegiatanpendidikan,pelatihan,penelitiandan pengembangan erta

melakukan

bi

nrbi

n

ganpelaksanaan, emantauan,

engawasan

an

rni

laian

pelaksanaan

egiatarr

endidikan,pelatihan,

penelitian

dan pengembangan.

Pasal

24

Wakil

Direktur

Umum

dan Keuangan

membawahkan

ebanyak-banyaknya

4

(empat)

Bagian

yang

meliputi kegiatan

kesekretariatan,

perencanaan

dan

rekam medis,penyusunan

nggaran

an

perbendaharaan,

kuntansi erta

mobilisasidana.

Bagian membawahkan

sebanyak-banyaknya

(tiga)

Subbagian.

Waki l

Di rektur

Umum dan

Keuangan dimungkinkan

dapat

membawahkasebanyak-banyaknya

(empat)

Instalasi untuk

menampung

beban

kerja Wakil

direktur Penunjang

Medis dan Pendidikan.

Pasal 25

Tugas

Waki l

Di rektur Umum

dan

Keuangan

mel iput i

kegiatan

kesekretariatan,

erencanaan

an rekam medis,

penyusunan

anggaran

dan

perbendaharaan,

kuntansi

ertamobilisasidana.

Tugas kegiatankesekretariatan el iput i ketatausahaan.epegawaian.

keru

mahtangga

an

perlengkapan.

Tugas

kegiatan

perencanaan

an

rekam medis meliprrtipenyusunan

ro -

gram

dan

aporan, ekam

medis,hukum, perpustakaan,

utrlika:.,pcrnas


24/159

pasal

26

susnnalr

rganisasi

urnah

akit

umum

Keras

Non

pendidikan

erdiri

dari:

i

fi,Xiii'il:

lffi

r:.ili:fff""t'

u'"v

"t

v"

ou

r'wuiji

."r,u,,

3

Wakil

Direktur

Umum

dan

Keuangan;

4.

Komite

Medis

dan

Staf

Meai,

nun- .*ionul,

5.

Dewan

enyantun;

6.

Satuan

engawasan

Intern.

pasal27

3fitti::

ffi[Hl"?,,

f,::,

;:T,#Xj:i1l'"

y

,u

keb

j

ak

anaa

peraksanaan,

ru

mah

ak

t

sesu

J

"n

un

eraru

an

,"

ll

J#

"Tff"T;T;ff

fji1*

;;;;:

pasal

2g

(l)

wakir

Direktrrperayanan

membawall,T.*:ng-kurangnya

I2(duaberas)

ii:r:;ldan

2

(dua)

idang

vung

'"ripuiliffiJi;ufu"un

dan

idang

(2)

Bidang

membawahkan

sebanyak_banl,aknya

3

(tiga)

Seksi.

pasal

29

(l)

Tugas

Wakil

Direktur

p"luvu.lT^1?ky1n8;kurangnY.a

metiprrti

pelayanan

awat jaran,

rarvat

nap,

rawat

darurat,

bedah

a"nL,,

perawatan

ntensif,

adiologi,

armasi,

izi,

rehabilnori

"jii

p"i.f

" j

f.,," ir,

patologi

anatomi,

emulasaraan

enazah,

emeliharaan

sarana

u*oh

sakit

dan

kegiatan

bidang

erayanan,

eperarvatan

serta

urusan

etatausahaan

dan

kerumahtanggan,

(2)

Tugas

Bidang

perayanan

mengkoordinasikan

sen-ruaebutuhan erayananedisdanpenunjangmedis,

reraksa-nakr"

"."""r"uan

dan

pengawasan

enggunaan

asiritas

ena

kegiatan

erayanan

medis

dan

penunjang

medis,

engawasarr

an

pengendarian

penerimaan

oon

p"mutungan

pasien.

(3)

Tugas

Bidang

Kepei:iwatan

merakukan

imbingan

eraksanaan

asuhan

an

elayaanan

eperawatan,

etika

can

mutu

keperawatan.

pasal

30

(

r

)

wakir

Direktur

umunr

dan

Keuangan

membawahkan

sebanyak_banyaknya

3

(tiga)

Bagian

yang

rneriputi

keg;atan

";;k*;;ran,

perencanaan

da n

ekam

medis

serta

euangan.

(2)

Bagian

membawahkan

ebanyak.banyaknya

3

(tiga)

Subbagian.

I

t9


25/159

(3 )

(1)

(3)

(4)

Wakil

Direktur

Umum dan

Keuangan

dimungkinkan

d6patmembawahkan

sebanyak-banyaknya

(tiga)

nstalasi

ntuk

menampung eban

erjaWakil

Direktur

Pelayanan.

Pasal

31

Tugas

Waki l

Di rektur Umum

dan

Keuangan mel iput i kegiatan

kesekretariatan,

erencanaan

an

rekam medis,

penyusunan

nggaran an

perbendaharaan,

erif ikasi,

akuntansi

an

mobilisasi

dana.

(2) Tugas kegiatankesekretariatanmeliputi ketatausahaan,epegawaian,

kerumahtanggaan

an

perlengkapan.

Tugas

kegiatan

perencanaan

an

rekam rnedis meliputi

penyusunanpro-

gram

dan

aporan, ekam

medis,

hukttm,

perpusiakaan, ublikasi,pemasaran

sosial dan informasi

rumah sakit.

Tugas

kegiatan

keuangan

meliputi

penyusunan,

nggaran,

erbendaharaan,

verifikasi.

akuntansi

dan mobilisasi

dana.

Bagian

Ketiga

Rumah Sakit

Umum Kelas

C

Pasal32

Susunan

rganisasi

umahSakitUmurr,

KelasC terdiridari

:

Direktur;

Seksi Keperawatan;

Seksi

Pelayanan;

Subbagian

Kesekretariatan an Rekam

Medis;

Subbagian

Keuangandan Program;

Instalasi;

KomiteMedisdanStafMedisFunssional;

Dewan

Penyantun;

Satuan

Pengawasan

ntern.

Pasal 33

Direktur

mempunyai

ugas

memimpin,menyustrn

ebi jaksanaan

elaksanaan,

membina

pelaksanaan,

mengkoordinasikan

an mengawasi

pelaksanaanugas

rumah

sakit

sesuai

engan

peraturan

erundang-undanganang

berlaku.

Pasal

34

Seksi

membawahkanebanyak-banyaknya

(tiga)

Subseksi.

i

t

I

i

i

l

$

I

-

t -

I

I

l r

1(

t .

l.;

, -

t .

ht{i

I

E

h

( t )

20


26/159

(2)

(3)

Subbagian

embawahkanebanyak-banyaknya

(e

hpat)

Urusan.

Instalasi

ekurang-kurangnya

(sembilan)

nstalasi.

Pasal

35

Tugas

Seksi Keperawatan

meliputi

bimbingan pelaksanaan

suhan

dan

pelayanan

eperawatan,

tika dan mutu keperawatan

erta

kegiatan

pendi-

dikan,

pelatihan

dan

penyriluhan

esehatan.

(2>

Tugas

seksi

Pelayanan

mengkoordinasikan

emua

kebutuhan

pelayanan

medis

dan

pcnunjang

medis,

melakukan

perrantauan

dan

pengawasan

penggunaan

asilitas

erta egiaian elayanan

redis

dan penunjang

medis,

melakukanpengawasan

aan

pengendalian

enerimaan

an

pemurangan

pasien.

TugasSubbagian

esekretariatan

an

Rekam

Medis meliputi

ketatausahaan,

kepegawaian,

erumahtanggaan,

erlengkapan,

ekam

medis,

laporan,

hukum,perpustakaan,

ublikasi,

pemasaran

osialdan

nformasi.

TugasSubbagian euangan anProgrammeliputi penyusunan nggaran,

kegiatan

perbendaharaan,

eri f ikasi ,

akuntansi.

mobi l isasi

dana

dan

penyusunan

rogram.

Instalasi

meliputi pelayanan

awat

alan,

rawat

inap, rawat

darurat,

bedah

sentra l ,

perawatan

ntensi f ,

radio logi ,

farmasi , g iz i ,

pato logi

dan

perneliharaan

arana

umah

sakit.

Pasal

36

Berdasarkan

beban

ker ja Di rekrur

Rumah

Sakit

Umum

Kelas

C

dimungkinkan apatdibantuoleh I (saru)wakil Direktursesuai ereturan

perundang-undangan

ang

berlaku,

Pembagiarr

ugas

dan wewenang

wakil

Direktur

Rumah

Sakit umum

Keras

C ditetapkan

leh Direktur,

Bagian

Keempat

Rumah

Sakit

Umum Kelas

D

Pasal

37

Susunan

Organisasi

umahSakit Umum KelasD terdiri dari

l .

Direktur;

2.

SeksiPelayanan;

3.

Subbagian

Kesekretariatan

an

Rekam

Medis;

( l

)

(3)

(4)

(5)

f l )

(2)

2l


27/159

4.

Subbagian

Keuangandan

Program;

5.

Instalasi;

6.

Komite

Medis

dan

Staf

Medis

Fungsional.

Pasal

38

Direktur

mempunyai

ugas memimpin,

menyusunkebijaksanaan

elaksanaan,

membina

pelaksanaan,

engkoordinasikan

an mengawasi

pelaksanaan

ugas-

tugas

runrahsakit

sesuai

dengan

peraturanperundang-undangan

ang

berlaku.

(1)

(2)

(3 )

'

Pasal 39

Seksi

membawahkan

ebanyak-banyaknya

(tiga)

Subseksi.

Subbagian

membawahkan

ebanyak-banyaknya

(empat)

Urusan.

Instalasi

sekurang-kurangnya

(tujuh)

Instalasi.

Pasal 40

Tugas Seksi Pelayanan

mengkoordinasikansemua

kebutuhan

pelayanan

medis,

penur,jang

medis,

kegiatan

pendidikan

dan

pelatihan,

melakukan

pemantauan,pengawasanpenggunaan asilitas

serta kegiatan

Delayanan

medisdan

penunjang

medis,kegiatan

pendidikan

dan

latihan,

melakukan

pengawasan

an

pengendal ian

enerimaan

dan pemulanganpasien,

melakukan

bimbingan

pelaksanaan

suhan an

pelayanan

eperawatan,

tika

dan mutu

keperawatan.

egiatan

pendidikan,pelatihan

serta

penvuluhan

kesehatan.

TugasSubbagian

Kesekretariatanan

RekamMedis meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, erumahtanggan ,

erlengkapan,

ekam

medis,

aporan,

hukum,

perpustakaan,

ublikasi,

pemasaran

osialdan

nformasi.

Tugas

SubbagianKeuangan

dan Program

meliputi

penyusunan

anggaran,

kegiatan

perhendaharaan,er i f ikas i ,

akuntansi ,

mobi l ica. i dana dan

penyusunan

rogranl.

Instalasimeliputi

pelayanan awat

alan,

rawat

nap, gawat

darurat,

amar

bedah,

adiologi, armasi,

atologiklinis,

gizi

dan

pemeliharaan

arana

u-

mahsakit .

l-

i

l

l- -

:

( l

)

.i

]

5

t.

t -

t

I

I

I

i. (

I

(4)

:

::

t

h

fi;

i

I

I

t

:

I

.

i,

I

I

(2 )

(3)

22


28/159

( l )

(2)

(3)

(4)

BAB IV

INSTALASI

.. .

Pasal

41

(

I

)

Instalasimerupakan

asilitas

penyelenggaraan

elayanan

medis,

pelayanan

penunjang

medis,kegiatan

enelitian, engembangan,

endidikan,

pelatihan

dan

pemeliharaan

arana

umah

sakit.

(2) Instalasidipimpin oleh seorangKepaladalam abatan nonstruktural.

(3)

Jenis nstalasidisesuaikan engan

elasdan kemampuanRumah

Sakit

sena

kebutuhanmasyarakat.

(4>

Penrbahan

umlah

dan

enis

nstalasi itetapkan

lehDirektursesuai

engan

peraturan

perundang-undanganang

berlaku.

BAB V

KOMITE MEDIS

Pasal 42

Komi te

Med s

adalahkelompok en^ga

medi

s

yang

keanggotaannya

ipi I h

dari anggota

StafMedis ungsional.

Komite Medis beradadi bawahdan bertanggungjawab

epada

Direktur.

Komite

Medis

rnempunyai

ugas

membantuDirektur

menyusun

standar

pelayanan an rrremantauelaksanaannya,

ertamel

aksanakan

embinaan

etika

profesi,

mengatur ewenangan

rofesi

anggata

taf Medis Fungsional

sertamengembangkan

rogmmpelayanan, endidikan

dan

pelatihan

serta

penelit ian

an

pengembangan.

Dalam rrrelaksanakanugasKomiteMedis dapatdibanruoleh Panitia-Panitia

yang

anggotanyaerdiridari

Staf

MedisFungsional

an enaga

rofesi

ain-

nya secara

x-officio.

Panitiaadalah elompok

kerjakhusus i dalam Komite

Medis

yang

dibentuk

untuk

mengatasi asalah

husus.

Pembentukan

anitiaditetapkan

leh Direktur.

Pembentukan

Komite Medis

pada

Rumah

Sakit milik Departemen

Keseha-

tan ditetapkan

dengan

Keputusan

Direktur JenderalPelayanan

Medik

atas

usul

Direktur

untuk masa erja

3

(tiga)

ahun.

PembentukanKomite

Medis

pada

Rumah Sokit bukan

milik

Departemen

Kesehatan

itctapkan

dengan

Keputusan

Pemilik Rumah

Sakit

atas

usul

Direktur.

ii i

,i$

iil

iil

ilt

lq

;i

(6 )

(7',)

I

t

E

E

&'

(s)

(8)

23


29/159


30/159

(3)

Penempatan

enaga

Nonmedisdilaksanakan

leh

Wbtit

piret


31/159

Pasal 50

Set iap

pimpinan

satuan

organisasid i

l ingkungan

Rumah Saki t Umum

berthnggungjawab

emimpin

danmengkoordinasikan

awahannyamasing-masing

dan

memberikan

etunjuk

bagi

pelaksanaanugas

bawahan.

Setiap

pimpinan

satuanorganisasi

bertanggungf

wab kepada atasan

berkala epatpadawaktunya.

Pasal

51

wajib

mengikuti

dan mematuhi

petunjuk

dan

masing-masing dan menyampaikan laporan

Pasal 52

Setiap

aporanyahg

diterima

oleh

pimpinan

satuanorganisasi

dari

bawahanwajib

diolah

dan dipergunakan ebagai ahan

penyusunanaporan

ebih

lanjut

dan untuk

memberikan

petunjuk-petunjuk

epada

bawahan.

Pasal 53

Dalam

menyampaikan

aporan masing-masing epadaatasan, embusan aporan

wajib disampaikan

ula kepadasatuan

organisasi

ain

yang

secara ungsional

mempunyaihubungan erja.

Pasal 54

Dalam

rnelaksanakan

ugasnya

etiap

pimpinan

satuan

organisasi

ibantu

oleh

kepala satuanorganisasi

i bawahnya an

dalam

rangka

pemberian

bimbingan

dan

pembinaan

epada

awahan

masing-masing

ajib mengadakanapatberkala.

Pasal55

Rumah

Sakit Umum

Kelas

A, B. C dan Kelas

D

mempunyai

hubungan

dengan

KantorWilayah

Departemen

esehatan rovinsi/Dinas KesehatanDaerah

-ingkat

I/ Kantor-Departemen

esehatan abupaten/Kotamadya/Dinas

esehatan

Daerah

Tingkat

I di

wilayahnya esuai engan ugas

an

ungsinya

berdasarkan

eraturan

perundang-undangan

ang

berlaku.

BAB

XI

KETENTUAN LAIN

Pasal56

Pembentukan

rganisasidan

atakeria rasing-mas ing umah

Sakit

Umum milik

Departemen

esehatan

itetapkan

lehMenteri

Kesehatan

etelah erlebih

dahulu

mendapatpersetujuan ertuli.s ari Menteri yang bertanggungjawab i bidang

pendayagunaan paratur

negara.

26


32/159

:

Pasal

57

Organisasi

dan

Tatakerja

masing-masing umah

Sakit

Umum Pemerintah

Daerah

dan

instansi ain

ditetapkan erdasarkan

edomanOrganisasi

Rumah

Sakit

Umum

sebagaimana

iatur dalam

keputusan ni.

Pasal

58

Organisasi

dan TatakerjaRumah Sakit

Umum

Swasta

dapat

mengacu pada

PedomanOrganisasiRumahSakit Umum.

Pasal

59

Setiap

penyusunan

rganisasidanatakerjaRumahSakit Umum berdasarkan

asil

analisis

abatan.

'

Pasal

60

Bagan

Organasi

Rumah

Sakit

Umum

Kelas A,

B. C,

dan

D

sebagaimana

ercan-

tum dalam lampiran ni merupakan agian

yang

idak

terpisahkandari Keputusarr

ini .

BAB

XII

PENUTUP

Pasal61

Dengan

berlakunya

Keputusan ni, maka

Keputusan

Menteri Kesehatan

Republik

IndonesiaNomor 134

Tahun

1978dinvatakan

idak berlaku

as i

Pasal

62

Keputusan

ni mulai berlaku

pada

anggal

ditetapkan.

DITETAPKAN DI

: JAKARTA

PADA TANCGAL

: l2 NOVEMBER 1992

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

INDOI.{ESIA

ttd.

DT.ADHYATMA,

MPH

27


33/159

KEPUTUSAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIIG.INDONESIA

NOMOR 436/MBNKES/S /VVI993

TENTANG

BERLAKUNYA STANDAR

PELAYANANRUMAH SAKIT DAN

STANDAR PELAYANANMEDIS

DI RUMAH

SAKIT

MENTERI KESEHATANREPUBLIK

INDONESIA.

Menimbang bahwapembangunanesehatan ibidangperumahsakitan

bertujuan

untuk

meningkatkan

mutu,

cakupan dan

efisiensi

elayanan

esehatan;

bahwauntuk meningkatkanmutu,

cakupan

dan efisiensi

pelayanan esehatan

i

rumali

sakil

perlu

diupayakan

pemantapan

an

peningkatan

manajemen umah

sakit;

bahwauntuk

tu

telahdisusun

StandarPelayanan

Rumah

Sakit oleh

Direktorat Jenderal Pelayanan

Medik

Departemen esehatan

.l

dan

Standar

PelayananMedis

oleh Ikatan

Dokter Indonesia,

ebagai aiah

satu upaya

penertibandan peningkatanmanajemen rumah sakit

denganmemanfaatkan

endayagunaan

egala

sumber

daya

yang

ada di rumah sakit

guna

mencapaihasi l

seoptimal

ungkin;

bahwa sehubungan engan

hal -hal

tersebut

diatas

diperlukan

eputusaniberlakukannya tandar elayanan

Rumah Sakit dan StandarPelayananMedis

sebagai

penyelenggaraanelayanan

umah

sakit.

Undang-Undang epublik ndonesiano.

23

Tahun

| 992

Tentang

Kesehatan.

Mengingat

: l .

2. Keputusan enteriKesehatanl. no.558/MENKES/

IV

IIl1984,

entang usunan

rganisasi

an Tatakerja

Departemen

esehatan

epublik

ndouesia,

3. Keputusanenteri eseharan

.l

No.

983A4ENKES/V

1992

entang edoman rganisasi umah

akitUmum;

.

MBMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN

MENTERI

KESEHATAN

RI

TENTANG

BERLAKUNYA STANDAR

PELAYANAN

RUMAH

SAKIT DAN STANDAR PELAYANAN MEDIS DI

RUMAH SAKIT:

b.

c.

d.


34/159

Pertama

Ketiga

Keempat

StandarPelayanan

Rumah

Sakit

dafi

Standar

Pelayanan

Medis

yang

diberlakukan,

elah disusrrn

alam

bentuk

buku

-

Standar elayanan

umah

SakitNo.

351.841.

nd.

S

Tahun 1992 Direktorat Jenderal

Pelavanan

Medik.

Jakarta;

-

StandarPelayanan

Medis, bulan

Apri l

1992

oleh

DepartemenKesehatan akarta;

Pelaksanaan

enerapan

tandar

sebagaimana

ercantum

dalam

buku

per-tama

ersebutdapat ditenrpuh

secara

?

bertahap.

Direktur

Jenderal

PelayananMedik akan mengatur,

mengawasi

dan

mengendalikan

elaksanaan

erta indak

lanjut

dari

penerapan

tandarPelayanan

Rumah

Sakit dan

Stanciar

elayananMedis

Surat

Keputusan

ni

berlaku

sejak

tanggal ditetapkan

denganketentuanapabi la dikemudian hari

terdapat

kekeliruan

alam

keputusanni

akan

diadakan

embetulan

sebagairnana estinya

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADATANGGAL :

3

JUNI 1993

MENTERI

KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

rrd

Prof.

Dr.

SUJUDI

,

::

I

*

t

r

5'

s

x,:

F

29

.

i


35/159

DEPARTEMENKESEHATANR.I.

DIREKTORAT

JENDERAL

PELAYANAN

NIEDIK

TELEPON

:

s20159o(HUNflNG)

JL.H.R.FASUNASAIDBLOKXSKAVNO.4-9-PO.BOX:3097,

1196JAKARTA12950

FAKSIMIL:

-q261314,5203872

KEPUTUSAN

DIRBKTUR

JENDERAL

PELAYANAN MEDIK

NOMOR

:

YM.02.04. .

5.

2414

TENTANG

BERLAKUI{YA

STA

NDAR

PELAYANAN PRA KTB K

B

ERKEI-ONIPOK

DOKTER SPESIALIS

DIREKTUR

JENDERAL

PELAYANAN MEDIK

Menimbang : a. bahwa

pembangunanesehatan

ertujuan

untuk

meningkatkan

utu,cakupan an efisiensi

elayanan

kesehatan:

Mengingat

:

MEMUTUSKAN:

t{

b.

bahwauntuk

meningkatkan

mutu,

cakupandan

efisiensi

pelayanan

esehatan

i Praktek Berkelompok

Dokter

Spesial is

PBDS)

perlu

diupayakan

pemantapan

an

peningkatan

manajemen raktek Berkolompok Dokter

Spesial is.

c. bahwa

untuk itu telahdrsusunStandarPelayaranPral


36/159

't

i

I

DEPARTEMEN KESEHATAN

R.I.

DIREKTORAT

JENDERAL

PELAYANAN

MEDIK

JL.

H.R. RASUNA

SAID 8LOK

X5

KAV.NO.

4-9

-

PO.

BOX 3097,

11

6 JAKAFTTA

29s0

IELEPON

:

520159O(HUNTING)

FAKSIMIL

5261814,

?03872

Kedua

Ketiga

Ketiga

: Dengan dikeluarkannya standar pelayanan Praktek

Berkelontpok

Dokter Spesial ismaka inst i tusi

Praktek

Berkelompok

Dokter

Spesial is

diwaj ibkan

menerapkan

standar

ni .

Evaluasi Pelaksanaan

enerapan

tandarakan dilakukan

melalui

program

akreditasiPraktek Berkelompok

Dokter

Spesial is.

Surat

Keputusanni

berlaku ejak

anggal itetapkan

engan

ketentuan

pabila

di kemudian

hari

terdapat

ekeliruan

a-

lam keputusan

ni akan

diadakan

pembetulan

sebagaimana

mestinya.

DITETAPKANDI:JAKARTA

PADATANGGAL :

30 MARET

1998

DIREKTUR

JENDERAL

PELAYANAN

MEDIK

rtd.

Drs. H.

Soejoga,MPH

NIP. 140024148

3t


37/159

Lampiran

: Keputusan irektur

enderal elayanan

edik'

Nomor

:YM.02.04.3.5.2414

Tanggal

:

30 MARE'I

l99B

Tentang

STANDAR PELAYANAN

PRAKTEK

BERKELOMPOK

DOKTBR

SPESIALIS

(PBDS)

STANDAR 1. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Pirnpinzrnbertanggung

awab

bahwa

penyelenggaraan

raktek Berkelompok

Dokter

Spesialis

PBDS)

sesuai engan

eraturan

arundangan ang

berlzrku.

1.1 Penyetenggaraan

raktekBerkelompok

Dokter

Spesialiswajib

mempunyai

ijin

penyelenggaraan.

| . 2. Perryelenggaraan

raktekBerkelompok

Dokter

Spesialis alam

menrberikan

pel

a,vanannya

elalu

mempertimbangkanungsi

sosi

lnya erutama

epada

pasienyang ak mampu.

Struktur organisasi raktek

BerkelompokDokter

Spesialis

erdiri dari

unsur

pimpinan

dan

penrbantu

impinan

sertaunsur

pelaksana.

Pimpinan

PraktekBelkelornpok

Dokter

Spesialis cialah

okter

umum

atau

dokter

spesialis

ang

mempunyai

urat

j in praktek

esuai engan

etentuan

yang

berlaku.

Praktek

BerkelompokDokter

Spesialis aling

sedikitmempunyai

3

(tiga)

dokterspesialis ang elahmempunyaijin praktek esuai engan etentuan

yang

berlaku.

Praktek

Berkelompok

DokterSpesiali s ang

buka

24.iamwajib

mempunyai

dokter

aga.

ir

i,

I

T

-

t '

i

$

e

i

t

. { .

.t

I

I

i

t

r .

3.

t .4

l.

5.

t .

6.

32


38/159

1.7. Praktek

Berkelompok

Dokter Spesialis

wajib

menyiidiakan

bat-obatan

gawat

daruratsesuai engan

ebutuhan.

l. 8.

Ruang observasi

pasca

indakan bedah

minor atau

indakan

medis ainnya

maksimum 2

(dua)

tempat idur.

I

.

9.

Praktek

Berkelompok

Dokter

Spesialis

wajib

menyelenggarakan

encatatan

dan

pelaporan

yang

mengacu

kepada

pencatatan

an pelaporan

awat

alan

runrah

sakit.

1.10. Praktek Berkelompok

Dokter Spesialis

waiib

menyelenggarakan

ekam

medis

yang

mengacu

epada

ekammedis

awat

alan

rumah

sakit.

l I l. Peny elenggaraan elayanan

penunjang

medik

dan

penunjang

diagnosis

dalam

Praktek

Berkelompok

Dokter

Spesialis

arus

mengikuti

ketentuan

yang

berlaku.

STANDAR2. KEBI.IAKAN DAN PROSEDUR.

Pemberian

elayanan

medis

kepada

pasien

harus

sesuai

engan

standar

rofesi

,

dan

perkenrbangan

lmu

dan eknotogi

kedokteran

ertaharus

dapatmemanfaatkan

kemampuan asilitasPraktek

Berkelompok

Dokter

Spesialis

ecara ptima..

2. | .

Pelayananmedis

dan indakan

medis

diberikan

berdasarkan

tandar

rofesi

yang

elahditetapkan

ieh Perhimplrnari

rofesi.

2.2. Praktek Berkelompok

Dokter Spesialismempunyaiprosedur

etap

untuk

pemeriksaan enunjangmedis Laboratorium an Radiologi .

2.3. Praktek

Berkelompok

Dokter

Spesialis

mempunyai ebijakan

ketentuan

terttrl is

ang

mengatur

entang

ata ara

pemeriksaan

tatus esehatan

medi-

cal check-up).

'

.

33


39/159

2.

4. Praktek

BerkelompokDokter

Spesialis ajib mempunyai

istem tatacara

menerbitkan

Surat Keterangan

Kesehatan

asil

medical check-up

sehingga

tidak

memungkinkan

terjadi

pemalsuan

surat keterangankesehatan

oleh

orang

yang

idak

berhak.

2.5.

Praktek

Berkelompok Dokter

Spesialismempunyai

prosedur

ujukan

se-

suai dengan

ketentuan

ang

berlaku.

7 6.

Praktek Berkelompok Dokter

Spesialismempunyai kebijakan ketentuan

upaya

peningkatan

mutu

pelayanan

esehatan.

STANDAR

3. FASILITAS DAN

PERALATAN

Pemilik bertanggung

awab

tersedianya

arana an

prasarana

ntuk rhendukung

fungsi Praktek

Berkelompok Dokter

Spesialis.

3.1.

Peralatan, uang dan

tenaga

mengacukepada

standar

peralatan,

uang

dan

tenaga

umah

sakit

kelasC

untuk

poliklinik.

3.2. Ada kebijakan

dan-prosedur ertulis

tentang

program pemeliharaan

dan

perbaikan

dari

sarana,

rasarana

an

alat.

Ditetapkandi : Jakarta

Pada anggal 30 Maret 1998

Direktur

Jenderal

PelayananMedik

ffd.

Drs. H.

Soejoga,

MPH

NIP.

14002418

:

I

34


40/159

SURAT

KEPUTUSAN

DIREKTUR

JENDERAL

PELAYANAN

I\{EDIK

NOMOR

:

YM.02.04.3

5.A227

TENTANG

PEDOMAN

TUGAS

POKOK,

PBRAN

DAN

FUNGSI

ANTARA

PEMILIK,

DBWAN

PENYANTUN

GADAN

PEMBINA)

DAN

PENGELOLA

PADA

RUMAH

SAKIT

SWASTA

DIREKTUR

JENDERAL

PELAYANAN

MEDIK

Menimbang:

bahwa

peranmasyarakat

an

swasta

dalam

penyelenggaraan

rumah

sakit

semakin

neningkat

an berkembang

bahwa agar

manajemen

dan

penyelenggaraan etiap

umah

sakit

dapat berjalan

secara

proposional

maka perlu adanya

pejelasan ukum

tentang

perandan fungsi antara

pemilik,

dewan

penyantun

badanpembina)dan

pengelola,

Berdasarkan

d.

b) maka

perlu

disusun

pedoman ugas

pokok.

Peran

dan

fungsi

antara

pemilik dewan,

penyantun

badan

pembina)dan

pengelola

pada rumah

sakit

swasta,

ang

di tetapkan

dengan

suat

keputusan

Direktur

Jenderal

Pelayanan

Medik.

Undang-undang

o.23

ahun

1992

entangKesehatar;

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No. 920/86 entang

upaya

pelayanan

esehatan wasta

i bidang

medik.

MEMUTUSKAN

Pedoman

ugas

pokok,

peran dan

fungsi antara

pemilik,

dewan

penyantun

(badanpembina) dan

pengelola

yang

berlaku

bagi

setiap

umah

sakit

swasta.

Hal-hal

yang

bertalian

engan

etentuan-ketentuan

ersebut

dalam

diktum

PERTAMA

adalahseperti ercantumdalam

lampiransurat

keputusan

irekturJenderal

elayanan

Medik ini.

Surat

Keputusan

ni berlaku

sejak

anggalditetapkan

engan

ketentuanakan

diadakan

perbaikanseperlunya

apabia

dikemudian

hari

erdapat

ekel

ruan.

Mengingat

DITETAPKANDI

:JAKARTA

PADATANGGGAL

5 JUNI

1996

DIREKTUR

JENDERAL

PELAYANAN

MF,DIK

ttd.

Dr. H.Soe.ioga.

PH

NIP.

140024148

b.

c,

:

l .

2.

Menetapkan

Kedua

Kedua

Ketiga

35


41/159

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN

MEDIK

NOMOR

: YM.

02'04.3 '5.02210

TANGGAL:5JUNI1996

TENTANG

PEDOMAN

TUGAS POKOK, PERAN DAN FUNGSI ANTARA PEMILIK,

DEWAN

PENYANTUN

(BADAN

PEMBINA)

DAN

PENGELOLA

PADA

RUMAH SAKIT SWASTA

IENDAHIILUAN

Pelayanan umah sakit khususnya umah sakit swastacenderung

bergeser

lari

pola yang

sen-rula

social

welfarc

oriented'

kearah

bussiness

riented"

ang

rpabila

idak diantisipasimakaakan

dapat

menjauhkan

iri dari

pemerataan

an

.eterjangkuan

elayanan.

Perubahan rientasi ersebut ering erjadi

padapemilik

rumah

sakit,namun

.adang-kadangidak demikian

dengan

pengelolanya

ehinggamenyebabkan

danya

perbedaan

persepsi

antara

pernil ik

dan

pemilik, pengelola

dan

dewan

enyantun

badanpembina)

Berdasarkanhal tersebut diatas maka kejelasan ugas,peran dan fungsi

emilik,

pengelola

dandewan

penyantun

badan

pembina)pada

umah

sakit

swasta

angatlah enting.

'ENGERTIAN

. Yang

dimaksud

derrgan emilik

adalah

adan

hukum

(yayasan

tau

badan

hukum

ainnya)

ang

memil ik i unrah aki t

ersebut.

.

Yangdimaksud

dengan

pengelola

dalah irekrur umah

sakit

dan

ajarannya.

. Yang

dimaksud

dengandewan

penyantun

badan

pembina)

adalalr

elornpok

pengarah/penasehatangkeanggotaannyaerdiridari unsurpemilik rumah

sakit,unsur

pemerintah,

nsur

profesi

dan okoh rnasyarakat.

UGAS

POKOK,PERAN

DAN FUNGSI

ubunganantara

pemilik, pengelola

an dewan

penyantun

badan

pembina)

bagaiberikut

:

T

x

a

t

d

i:

t

36


42/159

PEMILIK

' l

DEWANPENYANTUN

---J

I

(BADAN

PEMBINA)

I

DIREKTUR

a. Pemilik rumah sakit.

ThgasPokok

: - Menetapkan

isi, Falsafah anTujuan

Rumah

Sakit

Peran : Sebagai

emilik

rumahsakit

Fungsi : - Menentukan

mission'tujuan diil rumah akit

AD

ART)

-

Bertanggungawab

erhadap

elaksanaan

eraturan

ffil?"HiJJ::1"iiJH:?i:ff

'#;:ilT'llfJ,T;

(dewanpenyantun)

Mengangkat

dan memberhentikanDireksi,

terlebih

dahulu

dengan

mengajukan.rencana

engangkatan

an

pemberhentian

Direksi kepada Ka. Kanwil

Dep Kes

setempat

_

i:ilff'1Xff'o*oaharaan

Penjamin

kredit

_

il'.?il:l"ffi:i

Mengagunkan

kekayaan

-

ilfi::Hiffi;ff1l"*un

penyantun)Badan

Pembina

dan Direksi

Merencanakan

an melaksanakan

embangunan/

pengembangan

umah

sakit.

b.

Dewan

Penyantun

(Badan

Pembina)

Thgas

Pokok

:

MenetapkanstarategiPenjabaran

Misi, Falsafahdan

Tujuan

Rumah Sakit

37


43/159

peran

: Mewakili

pemilik/badan

hukum.

Fungsi

:

-

Memberi

saran/nasehat

epada

emilik

danDirektur

u-

mah

sakitdalam enyelenggaraan

engelolaan

umah

akit.

-

Bersama-sama

engan

ireksimerumuskanstrategi"

dan

"Rencana

nduk

Pengembangan"

alam

melaksanakan

"Mission"

yang

ditentukan

emilik

dan

pemerintah.

Mengesahkan

rogram

kerja

dan

anggaran

ahunan ang

diajukan

ireksi.

- Mengesahkanaporanpertanggungjawabanelaksanaan

program

direksi

dengan

oreksil

penyesuaian

ika

diperlukan.

Bila

perlu

mengundang

kuntan ublik

untuk

melakukan

audit

ekstern

erhadap

umah

sakitdan

mempelajari

asil

audit

tu

untuk

diusulkan

indakanperbaikan

-

Menyetujui

kontrak

pembelian

nvestasi

di atas

umlah

tertentu

-

Mengarahkan

irektur

umahsakit

dalam

melaksanakan

missi

rumah

sakitdengan

memperhatikan

ebijaksanaan

yang

elah

ditetapkan.

c. Direktur

Rumah

sakit.

T[gas Pokok

: - Melaksanakan

upaya

kesehatan

ecara erdayaguna

dan

berhasilguna

dengan

mengutamakan

payapenyembuhan

dan pemulihan

yang

dilaksanakan

secara

serasi

dan

terpadu

denganpeningkatan

an

pencegahan

erta

melak-

sanakan

upaya

rujukan.

-

Melaksanakan

fungsi-fungsi

manajemen

rumah

sakit

secara

erpadu

efisien,

efektifdan

kreatif.

P-eran : Administrator/pimpinan ru:nah sakit.

Fungsi

:

-

Menyusun

kebijaksanan

elaksanaan

egiatan

irumah

sakit

-

Membina pelaksanaan

egiatan

di

rumah

sakit

H

*,':

JJ*1XH,ff

ilil

:'

fi

T:IJff

undangan

yang

berlaku.

-

Menyusun

rencana

kerja

dan rencana

anggaran

ahunan.

- Melaksanakan

program

kerja dan anggaran

ahunanyang

telah

disetujui

- Mengusulkan rencanapembangunandan pengembangan

sarana

dan

prasarana

umah

sakit

yang

diperlukan

sejalan

dengan

kebutuhan

saat ni

pengembangan

imasa

depan.

I

I

38


44/159

Bersama dengan

dewan

penyantun

(badan

pembina)

merumuskan

trategi

dan rencana nduk

pengembangan

rumah sakit.

Melaporkan

kegiatan

penyelenggaraanumah

sakit

rneliputi

laporan

pelayanan, etenagaan

an keuangan.

Memelihara

hubungan

baik dengan

pemerintah.

rganisasi

perumahsakitan,

rganisasi

profesi

dan masyarakat.

PENUTT'P.

Pedoman ni digunakan

sebagai asarpembinaan

manajemen umah

sakit

swasta

dalam rangka

peningkatan

mutu

pelayanan.

Dengan adanya

kejelasan

ugas

pokok,

peran

dan

fungsi

antara

pemilik,

dewan

penyantun

badanpembina)

dan

pengeloladiharapkan

pengelolaan

umah

sakit secara

rofesionaldapat ebih ditingkatkan.

DITETAPKANDI:JAKARTA

PADATANGGAL :5 JUNI 1996

DIREKTUR JENDERAL

PELAYANAN

MEDIK

ttd.

Dr. H. Soejoga,MPH

NIP.

140024148

1:

li,:

. . :

it

ti

:1

39


45/159

DEPARTEMEN

KESEHATAN

R.I.

DIREKTORAT

JENDERAL

PELAYANAN

MEDIK

\(uU

ii

TELEPON

:520159O(HUNT|NG)

{

Jt

H.R.RASUNASAIOBLOKX5KAV.NO.4-9-P.O.BOX:[email protected] FAKSIMIL

15261814.5203872

SURAT

EDARAN

DIREKTUR

JENDERAL

PELAYANAN

MEDIK

NOMOR

: YM/ 02.04.3.5.2504

TENTANG

PEDOMAN

HAK DAN

KEWAJIBAN

PASMN,

DOKTBR DAN RUMAH

SAKIT

I.

PENDAHULUAN

1. UMUM

a. Pernbangunan

Kesehatan

diselenggarakan

erasaskan

erikemanusiaan

yang berdasarkanKetuhananYang Maha Esa, manfaat,usahabersama

dan

kekeluargaan,

dil dan

merata,

perikehidupan

alamkeseirnbangan

serta kepercayaan

akan kemampuan

dan kekuatan

sendiri, dimana

kepentingan masyarakat

ebih

diutamakan dari pada

kepentingan

individu atau

golongan.

b.

Dalam

upaya mewujudkan

derajat

kesehatan

yang

optimal

sesuai

dengan ujuan Pernbangunan

esehatan,

maka

perlu

diselenggarakan

sarana

kesehatan ang

antara ain

adalah umah

sakit.

c.

Di

dalam nrmah

sakit, hubungan

antara

pasien,

okter dan

rumah

sakit

merupakan hubungan

yang

sangat kompleks

dan terus

berkembang

sesuai dengan berubahnya

ata

nilai dan nornra

dalam

masyarakat.

Dengan

semakinmeningkatnyapendidikan

dan

kesadaran

masyarakat

terhadap hukum,

maka tertib hukum

dalam

Pelayanan

Kesehatan

yang pada

ntinya

akan memberikan

kepastian

hukum kepadapasien

dokter dan

rumah

sakit

perlu

dikembangkan.

Kepastian

hukum

dan

perlindungan

ukum

berlakuuntuk pasien, okterdan

mmah

sakitsesuai

denganhak dan kewajibannyamasing-masing.

40


46/159

d. Pada dasarnyahak dan kewajiban

pasien,

dokter dan rumah sakit

hamslah ilaksanakan ecara

eimbang alam arti hak

dan kewajiban

tersebut

berlaku

secara imbal balik

(hak

pihak

kesatu

erhadap

pihak

kedua

merupakan

kewajiban

pihak

kedua

terhadappihak

kesatu

dan

sebal iknya,hak

pihak

kedua terhadap

pihak

kesatu

merupakan

kewajibannya andemikian

seterusnya). pabila

satupihak

idak me-

laksanakan ewajibannyamaka

ia tj.dakdapat

menuntut

hak

yang

menjadi mbangankewajiban ersebutkepadapihak yang lain.

e. Untuk meningkatkan

ubungan

ang

serasidan

harmonis

antaradoktet

pasien

dan

rumah

sakit

dalam

pelayanan

esehatan i

rumah sakitmaka

dipandang

perlu

adanya surat

edaran tentang keJelasanhak dan

kewajiban

pasien,

okterdan

umah sakit

yang

dalam

hal ini

telah

diatur

dalam berbagai ingkat

peraturan.

Namun kita

menyadari,

idaklah

mudahuntuk merinci hak dan kewajiban

masing-masing,

atu

erha-

dap

yang

ain, etapi etap

diperlukan danya uatu

pedoman

meskipun

tidak

selengkap

ang

diharapkan gar

dapatdipergunakarr

ebagai

cuan

bagi rumah sakitdalam menyusunhak dan kewajibanpasien,dokter

dan rumahsakitdi lingkungannya

masing-masing.

2. DASAR

:

Sebagai

dasar dikeluarkannyaedaran

kesehatan

erutama

yang

menyangkut

dan rumah akit

yai tu

l. KUHAP

pasal

170;

2. Undang-undang

Nomor 23

tahun

ini

adalah

ketentuandalam bidang

hak

dan

kewajiban

pasien,

dokter

|

992

tentangKesehatan;

3. Peraturan

PemerintahNomor l0 tahun 1966

tentang Wajib

Simpan

RahasiaKedokteran:

:

f::

t

t

r

&

&

4l


47/159

4.

Peraturan

emerintah

omor

8 ahun

1981entang edahMayat

Klinis

dan

Bedah

MayatAnatomis erta

ransplantasilat

dan

atau aringan

Tubuh

Manusia;

5.

Peraturan

emerintahNomor 32

tahun 1996 entang

Tenaga

Kesehatan:

6. PeraturanMenteri Kesehatan I

Nomor l59b/Menkes/Per/IU

988

tentang

Rumah

Sakit;

7. PeraturanMenteri Kesehatan I

Nomor 575/Menkes/Per/DV

989

tentang ersetujuanindakanMedik;

8. PeraturanMenteri KesehatanRI Nomor

T49alMenkes[Per/

IVI989

tentang

Rekam

Medis/Medical ecord;

9. Keputusan Menteri Kesehatan

RI Nomor 434lMenkes/SK/X/

1983

tentang

BerlakunyaKode Etik

Kedokteran ndonesiaBagi Para

Dokter

.

di Indonesia;

10. KeputusanMenteri KesehatanRI Nomor

g24lMenkes/SKD(V

1986

i

tentangberlakunya

ode etik

rumah sakit ndonesiabagi

rumah

sakit

:

di

seluruh

ndonesia:

I

I . UnitedNationsUniversalDeclaration f

Human

Right

ahun

948

yairu:

-

Hak atas

pemeliharaan

esehatan.

-

Hak

untuk nenentukan

asibsendiri.

,

12. Declaration f Lisboa

on

the Right

of the

Patients

Tahun

f

gA

f

l.

3.

TUJUAN

Edaran

ni

adalah

ebagai

cuanbagi seluruh umah sakit

di

Indonesia

alam

menyusun

hak

dan

kewajiban

pasien,

dokter

dan rumah

sakit

yang

perlu

:

di terapkan

i l ingkungann nya asing-masing.

42


48/159

4.

PENGERTIAN

1.

Hak:

Kekuasaan/kewenanganang

dimiliki

oleh

seseorang

170011172 himpunan peraturan yang berkaitan dengan akreditasi

Documents