PELAKSANAAN KONTRAK JASA PEMBORONGAN/BARANG/JASA LAINNYA

PELAKSANAAN KONTRAK

Untuk kontrak jasa pemborongan, mobilisasi merupakan awal dari pelaksanaan kontrak dan memerlukan persiapan yang matang.

Untuk kontrak pengadaan barang dan juga jasa lain pada umummya tidak diperlukan mobilisasi karena pada tahap pertama kegiatan lebih Hanya pada kegiatan administratif baik di phak pertama maupun di pihak kedua.

Kegiatan pelaksanaan kontrak jasa pemborongan/barang/jasa lainnya meliputi kegiatan dimulai dari mobilisasi sampai dengan setelah selesai masa pemeliharaan (Penyerahan Pekerjaan Akhir).

I. KETENTUAN UMUM MANAGEMEN KONTRAK

1)Pemeriksaan BersamaPemeriksaan bersama di lapangan dengan kontraktor (Mutual Cheek Order (MCO) Berita Acara Pemeriksaan Terjadi perbedaan, baik lokasi, elevasi maupun kuantitas, dituangkan dalam adendum kontrak. Selama periode pelaksanaan kontrak dan bila masih ada perubahan yang signifikan maka dibuatkan adendum kontrak dalam hal ini sebagai Contract Change Order (CCO) Tugas panitia peneliti pelaksanaan kontrak berakhir pada akhir tahun anggaran Untuk tahun jamak tugas panitia berakhir setelah diterbitkan Final Sertficate. Dalam hal tidak dibentuk panitia peneliti , maka dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa.

2)Pembayaran Uang Muka

Usulan dan rencana penggunaan uang muka;Nilainya paling tinggi sesuai dengan kontrak,Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima ;Jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan; Untuk kontrak tahun jamak (multi years) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

3)Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, atas tagihan;PPK dalam 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan SPP;Dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn;Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak;Pembayaran sistem termijn :Pihak kedua mengajukan penagihan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa.Penelitian dan pengecekan lapangan atas kebenaran laporan hasil pekerjaan Paling lambat 10 (sepuluh) hari harus sudah mengajukan SPP ke KPPN setempat.

(6) Pembayaran sistem bulanan (Monthly Certificate /MC) :

Setiap tanggal 25 bulan pihak kedua membuat dan mengajukan sertifikat bulanan Sertifikat bulanan harus sudah mendapat kepastian disetujui/ditolak/diperbaiki selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari.10hari setelah pengajuan sertifikat , harus sudah mengajukan SPP dan diusahakan disetujui sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.Masalah yang masih belum tercapai kesempatan ditunda dahulu, Yang ditunda dapat diajukan pada bulan berikutnya atau dapat dibayarkan sementara sebesar 70%.Bila ditentukan dalam kontrak, dapat dilakukan lebih satu kali / bulan.Setiap pembayaran bulanan dapat dilakukan pemotongan misalnya :Potongan MC bulan sebelumnyaPotongan sebesar % tertentu dari jumlah kotor setiap sertifikat bulanan untuk jaminan pemeliharaanPotongan untuk angsuran uang mukaPotongan pajak, denda dan pembayaran kembali material on site untuk pekerjaan denga PLN/Hibah (7) Bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor

4) Perubahan Kegiatan PekerjaanDapat membentuk panitia/pejabat peneliti ; Apabila terdapat perbedaan yang signifikan dapat melakukan perubahan kontrak meliputi antara lain : menambah atau mengurangi volume pekerjaan ; mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi pekerjaan ; melaksanakan pekerjaan tambah .Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari kontrak awal;Pekerjaan tambah/kurang dibedakan 2 jenis yaitu :Pekerjaan tambah/kurang yang berupa kenaikan atau turunnya volume pada item tertentu.Pekerjaan tambah/kurang akibat Variation Order atau Change Order yang belum ada harga satuannya .Dalam keadaan mendesak, perintah perubahan secara lisan. Paling lambat 3 hari ditindak lanjutan tertulis. Tindak lanjut dengan negosiasi teknis dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

5) Denda dan Ganti RugiDenda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna barang/jasa, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam kontrak;Besarnya denda 1 0/00 (satu per seribu) dari kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;Besarnya ganti rugi sebesar bunga terhadap nilai tagihan, berdasarkan suku bunga yang berlaku, atau dapat diberikan kompensasi; Tata cara pembayaran denda dan atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak. 6) Penyesuaian HargaPenyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang (lebih dari 12 bulan).

7) Keadaan Kahar (Force Majeur)

Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

8) Penghentian dan Pemutusan KontrakPenghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai; Terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak antara lain :timbulnya perang;pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;keributan, kekacauan dan huru-hara;bencana alam.Penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya;Para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan :a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi :jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah;sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.b) Pengguna barang/jasa dikenakan sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment

Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan pertama ;Berlaku bagi HS seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen OHP;Indeks harga sesuai jadual pelaksanaan yang ditetapkan pada kontrak awal;Komponen yang dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang; Rumusan penyesuaian harga satuan.Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + )Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakanHo = Harga satuan penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran)A = Koefisien tetap ( keuntungan dan overhead). atau 0,15.b, c, d = Koefisien komponen kerja, bahan, alat kerja dsb dengan total 1,00.Bn, Cn, Dn = indeks saat pekerjaan dilaksanakanBo, Co, Do = indeks (28 hari sebelum pemasukan ).Catatan :a.Indeks dari BPS. Jika tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis.Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan oleh menteri teknis terkait.Rumusan penyesuaian nilai kontrakPn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ..... dst

II Jasa Pemborongan

Ketentuan umum berlaku kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini.Rapat Persiapan Pelaksanaan KontrakPengguna barang/jasa bersama-sama dengan penyedia barang/jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyusun rencana pelaksanaan ;Rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terbitkannya SPMK;Beberapa hal yang dibahas dan disepakati:organisasi kerja;tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;jadual pelaksanaan pekerjaan;jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;penyusunan program mutu proyek.

6) Laporan Hasil Pekerjaan

Laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Laporan harian berisi :kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;jumlah, jenis dan kondisi peralatan;kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;keadaan cuaca yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Laporan harian bilamana perlu diperiksa konsultan, dan disetujui oleh wakil PPK;

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian;

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan

(6) PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

7) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

Diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar;pekerjaan tambah;perubahan disain;keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa;masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa;keadaan kahar (force majeur).

PPK menyetujui perpanjangan setelah melakukan penelitian dan evaluasi;

Dituangkan di dalam adendum kontrak.

8) Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan sub kontraktor

Kontrak di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia barang/jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa;

Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;

Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

9) Serah Terima Pekerjaan

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),;

Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya;

Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Pembayaran dilakukan retensi, atau jaminan bank sebesar 5% (lima persen);

Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan;

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyerahan akhir pekerjaan;

Pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan;

Pengguna barang/jasa berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

III PENGADAAN BARANG

1)Ketentuan Umum

2)Surat PesananPengguna barang harus menerbitkan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang/jasa; Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO), surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) tersebut harus sudah disetujui/ ditanda tangani di atas kertas segel/bermaterai oleh penyedia barang sesuai dengan yang dipersyaratkan;Tanggal penanda tanganan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) oleh penyedia barang ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan;Pesanan barang yang telah diserahkan sebelum diterbitkan surat pesanan/purchase order, harus dinyatakan secara jelas dalam surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO).

3) Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Persiapan pelaksanaan kontrak dilakukan sebagai berikut :(1)Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan dikirim untuk pabrikasi sesuai dengan pesanan;Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan sistem harga satuan maka harga satuan, jadual dan tempat pengiriman serta perkiraan jumlah barang harus ditetapkan.

4) Inspeksi Pabrikasi

Pengguna barang atau jasa inspeksi yang ditunjuk pengguna barang dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);Jadual, tempat, dan ruang lingkup inspeksi harus disepakati kedua belah pihak;Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak.

5) Perubahan Lingkup

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, ekonomis dan kesempurnaan hasil, pengguna barang dapat mengubah surat pesanan (purchase order) dengan persetujuan penyedia barang sepanjang tidak mengurangi kualitas dengan mempertimbangkan tersedianya anggaran dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. 6) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia barang harus menjamin pengguna barang bahwa barang yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pengiriman

Penyedia barang memberi informasi kepada pengguna barang tentang jadual pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barang;Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan dokumen kontrak;Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia barang harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

8) Serah Terima Barang

Harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara;Berita acara dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran,;Pengguna barang dapat menunjuk wakil;Barang tidak sesuai jenis dan mutu dalam kontrak/PO, PPK berhak menolak.

9) Uji Coba

Uji-coba oleh penyedia barang disaksikan oleh pengguna barang;Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;Apabila pengoperasian memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;Hasil uji coba tidak sesuai spesifikasi, penyedia memperbaiki atau mengganti

10) AsuransiPenyedia harus mengasuransikan barang yang akan dikirim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan kontrak;Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan kontrak.

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa A adalah :(Rp. 1.100.000.000,00 - Rp. 1.050.000.000,00) + (Rp. 1.009.174.311,93 - Rp. 982.142.857,14) = Rp. 50.000.000,00 + Rp. 27.031.454,79= Rp. 77.031.454,79 100HEA = ------------------ x HP 100 + KP

Penyedia barang/Jasa PenawaranYang SeharusnyaHarga Penawaran (Rp.)TKDNHEA(Rp)PeringkatTKDNHEA(Rp)PeringkatA1.100.000.00080% 982.142.857,14I60%1.009.174.311,93IIB1.050.000.00040% 990.566.037,74II40%990.566.037,74IC1.200.000.00080%1.071.428.571,43III80%1.071.428.571,43III

4. PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSULTANSIPelaksanaan kontrak :

persiapan yang matang

kegiatan mobilisasi konsultan Mobilisasi tenaga ahli dilakukan secara bertahap Kegiatan pelaksanaan kontrak

penyerahan Laporan.

1)Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pertemuan persiapan pelaksanaan kontrak secara bersama yang untuk pekerjaan konsultansi bisa disebut sebagai (Kickoff Meeting). pihak konsultan semua tenaga ahli Koordinator Tim pengguna jasa atau wakilnya pejabat struktural dan unsur satuan kerja laintim/panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak. Agenda Kickoff Meeting antara lain :Pengenalan staf/pejabat/tenaga ahli yang terlibat pekerjaan konsultansi dari kedua belah pihak.Pembahasan ruang lingkup pekerjaan, rencana kerja dan hasil yang akan dicapai.Penjelasan konsultan mengenai hal-hal yang sudah dilakukan dan rencana kerja jangka pendek sampai dengan penyusunan Laporan PendahuluanStatus mobilisasi dan usulan penggantian tenaga ahli bila adaPembahasan bersama mengenai organisasi pelaksanaan pekerjaan, Hal-hal lain yang diperlukan

2) Pembayaran Uang Muka

3) Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi disepakati apabila penyedia mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;Pada prinsipnya perhitingan tagihan unutuk biaya personil maupun nin personil dilakukan secara unit harga satuan.Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan SPP;Pembayaran prestasi yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn dalam dokumen kontrak;Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong, angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak;

Pembayaran sistem termijn :Setelah prestasi pekerjaan mendapatkan prestasi tertentu,.Penelitian dan pengecekan lapangan atas kebenaran laporan.Paling lambat batasan waktu yang ditetapkan dalam kontrak, setelah pengajuan tagihan, pengguna barang/jasa harus sudah mengajukan SPP ke KPPN setempat.

7) Pembayaran sistem bulanan :

Setiap akhir periode bulanan mengajukan tagihan (invoice).Apabila masih dijumpai adanya perbedaan pendapat, maka hanya masalah yang masih belum tercapai kesempatan ditunda terlebih dahulu, dan tagihan bulanan dapat diteruskan prosesnya.Masalah yang belum tercapai pada butir 1.d tersebut di atas, dapat diajukan pada tagihan bulan berikutnya. Bila ditentukan dalam kontrak, dapat dilakukan pembayaran lebih satu kali dalam satu bulan.Setiap pembayaran bulanan dapat dilakukan pemotongan antara laian :Potongan pajak, Potongan pembayaran kembali uang muka 8) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak. Permintaan pembayaran kepada pengguna barang/jasa harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor.

9) Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak meliputi antara lain :

menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;mengubah metoda pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;

Perintah perubahan pekerjaan ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;

Perubahan Personil yang diajukan oleh penyedia jasa

Tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK;Penyedia jasa harus mengajukan permohonan kepada PPK sebelum melaksanakan penggantian personil dan/atau peralatan ;Penyedia jasa diwajibkan melampirkan CV personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.

(2) Penggantian Personil Atas Perintah Pengguna Jasa

Apabila PPK menilai bahwa personil tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus memerintahkan untuk mengganti personil;Dalam waktu tidak lebih dari 15 hari, penyedia jasa harus mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih baik tanpa penambahan biaya;Apabila waktu 15 (lima belas) hari terlampaui, maka penyedia jasa harus melaporkan kepada pengguna jasa disertai alasannya.

Laporan Hasil Pekerjaan

Laporan Pendahuluan yang disampaikan pada awal pelaksanaan pekerjaan yang hasil pembahasaannya menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

Laporan Bulanan yang merupakan alat monitoring kemajuan pekerjaan dan pengendalian kualitas hasil pekerjaan.

Laporan Antara yang merupakan laporan paruh waktu jangka kontrak sebagai evaluasi untuk rencana tindak agar sasaran pekerjaan dapat tercapai dengan baik.

Konsep Laporan Akhir yang merupakan kerangka dan konsep materi laporan akhir, sebagai gambaran hasil akhir yang dapat dicapai,

5) Laporan Akhir yang setelah dilakukan pembahasan dan perbaikan menjadi hasil akhir dari pekerjaan jasa konsultansi yang telah selesai dilaksanakan.