unnes · web view2018/10/01 · perencanaan tata ruang bergantung pada peta untuk memberikan...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Keadaan Wilayah
Kondisi geografis Desa Randugunting merupakan wilayah perbukitan atau dataran tinggi
dengan ketinggian tanah 350 m dari permukaan laut. Dengan letak ketinggian seperti itu maka secara
umum kelurahan desa randu gunting memiliki iklim ya sejuk, dengan keadaan suhu rata rata 29 C.
Desa Randugunting adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan bergas yang
mempunyai luas wilayah 1.078.500.00 m2 dan terdiri atas 4 RW dan 20 RT. Batas Batas Desa
Randugunting meliputi :
Sebelah Utara : Desa Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
Sebelah selatan : Desa Harjosari, Kecamatan bawen, Kabupaten Semarang
Sebelah Timur : Desa Lemah Ireng , Kecamatan Bawen, kabupaten Semarang.
Sebelah Barat : Desa Samban , Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang
Jarak Desa Randugunting dengan Pusata pemerintahan ( orbitasi ) adalah sebagai Berikut :
Jarak dari ibukota Kecamatan : 4 Km
Jarak dari Ibokota Kabupaten : 11 Km
Jarak dari Ibukota Propinsi : 31 Km
Wilayah Desa Randugunting sebagian Besar didominasi oleh daerah pemukiman . Hal ini
dikarenakan letaknya yang cukup strategis, yaitu dijalur utama Semarang - Solo – Yogyakarta dan
merupakan kawasan padat industri. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Desa
Randugunting. Dibawah ini data statistik pemetaan mata pencaharian penduduk Desa Randugunting :
NO JENIS/BIDANG PEKERJAAN JUMLAH ORANG
1
2
3
4
5
6
Tananman Pangan
Holtikultura
Perkebunan
Perikanan
Pertenakan
Kehutanan
23
1
-
-
4
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Pertambangan dan Penggalian
Industri
Listrik dan Gas
Konstruksi
Perdagangan
Hotel dan Rumah Makan
Transportasi
Informasi dan Komunikasi
Keuangan dan Asuransi
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan
Jasa Kemasyarakatan Pemerintahan dan Perorangan
Lainnya
14
2375
5
25
242
32
45
8
2
44
3
251
15
Total 3094
Dari observasi lapangan, juga diperoleh hasil bahwa masih banyak tanah-tanah yang dimiliki
oleh masyarakat Desa Randugunting yang belum bersertifikat. Masyarakat hanya menguasai tanah
secara fisik saja dan belum menguasai tanah secara yuridis atau hukum. Kepala Desa Randugunting
mengatakan masih terdapat sekitar 150 bidang tanah di desa Randuguntig yang belum bersertifikat.
Hal tersebut tentunya dapat memicu permasalahan sengketa atau konflik pertanahan di dalam
masyarakat.
Masyarakat di Desa Randugunting berdasarkan data diatas, dapat dikatakan belum memiliki
kesadaran penuh terkait pentingnya sertifikat tanah. Hal ini terbukti masih banyaknya tanah-tanah
yang belum bersertifikat di Desa Randugunting. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan
dari proposal KKN keilmuan Hukum dengan Judul “UPAYA MEMINIMALISASI SENGKETA
TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT BERBASIS PTSL (PEDULI,
TERAMPIL, SEJAHTERA DAN LESTARI) DI DESA RANDUGUNTING” yaitu untuk
mensusseskan Program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Randugunting
juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah dan masyarakat
Randuguntig dapat melakukan pengelolaan tanah dengan PTSL yaitu Peduli, Terampil, Sejahtera,
dan Lestari.
1.2 Persoalan Yang Ada Di Masyarakat
Desa Randugunting memiliki wilayah yang luas dimana terdiri dari 4 RW dan 20 RT. Desa
Randugunting memiliki potensi alam yang cukup baik terutama dalam bidang pertanian dan bidang
perindustrian . Akan tetapi, terdapat permasalahan serius yang belum mendapat solusi yaitu terdapat
sekitar 150 bidang tanah yang belum tersertifikatkan. Selain itu antara warga dengan PT TKPN
terdapat masalah sengketa tanah pemakaman dimana keduanya saling mengklaim akan kepemilikan
hak atas tanah tersebut . Yang menjadi pokok perhatian adalah kurang sadarnya perhatian masyarakat
terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Sehingga di Desa Randugunting termasuk desa
penerima program PTSL ( Pendaftaran Sertifikat Sistematis Lengkap ). Desa Randugunting memiliki
potensi alam yang cukup baik terutama dalam bidang pertanian dan bidang perindustrian . Ada
potensi lain yang belum terkelola secara maksimal oleh pemerintah desa yaitu pada unsur sapta
pesona wisata berupa peninggalan situs sejarah purbakala masa mataram kuno yakni lingga dan yoni.
Hal ini disebabkan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap wisata yang masih minim.
Minimnya kesadaran masyarakat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara
mengelola potensi alam secara baik. Desa Randugunting memiliki 4 lembaga pendidikan (sekolah)
yang terdiri dari 1 Sekolah Dasar, 1 PAUD/TK dan 1 SMP untuk menunjang kegiatan belajar siswa.
Proses belajar di sekolah seharusnya ditunjang dengan kegiatan di luar sekolah, sehingga dapat
memberikan wadah untuk mengasah keterampilan siswa dalam berkreasi dan berinovasi sesuai
dengan kegemaran. Keterampilan berinovasi ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda mengingat
masih banyaknya potensi ekonomi di Desa Randugunting yang belum dikembangkan secara
maksimal. Potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara maksimal ini antara lain, melimpahnya
sumber daya alam, seperti tanaman hasil pertanian, air dan lain sebagainya. Lulusan dari warga Desa
Randugunting kebanyakan bekerja sebagai buruh tani atau buruh pabrik disebabkan oleh rendahnya
pendidikan warga Desa Randugunting berdampak terhadap kesejahteraan warga desa. Serta tingkat
pendapatan yang cenderung tetap dan tidak meningkat mengakibatkan timbulnya permasalahan di
bidang kesehatan, lingkungan dan infrastruktur. Dilema ekonomi yang tidak meningkat
mempengaruhi kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan sanitasi. Jika kedua hal ini
terabaikan maka secara tidak langsung akan mengakibatkan timbulnya penyakit.
BAB II
SOLUSI DAN TARGET LUARAN
2.1 Pendampingan PTSL
2.1.1 Satgas Fisik
Satgas Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdapat di Pasal 8 ayat (3),
Satgas Fisik mempunyai tugas:
a. Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
b. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas
penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
c. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta
menandatangani Surat Ukur; dan
d. Menjalakan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik
bidang tanah pada aplikasi KKP yang menghasilkan informasi tentang: Gambar Ukur, Peta
Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran, dan Surat Ukur, serta informasi lainnya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satgas Fisik dapat
dibantu oleh Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi melalui tata cara dan pembiayaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan
mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Maka kegiatan kami yaitu dapat melakukan pembantuan dalam hal pengukuran,
mendampingi dan membantu pekerjaan satgas fisik saat bekerja.
2.1.2 Satgas Yuridis
Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan pemeriksaan dan
penyelidikan riwayat kepemilikan tanah. Pengumpulan Data Yuridis dilakukan oleh Satgas
Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. Satgas Yuridis
mempunyai tugas, yaitu :
a. Melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
b. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
c. Melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah;
d. Membuat daftar bidang-bidang tanah;
e. Menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
f. Menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
g. Menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Data Yuridis pada
aplikasi KKP; dan
h. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu. (4) Dalam melakukan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul dan
Pemeriksa Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan Data Yuridis lokasi pelaksanaan
percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk setiap 1 (satu) lokasi, dapat dilakukan
secara bersamaan atau simultan dengan kegiatan pengumpulan Data Fisik. Pasal 10
Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satgas Fisik, dan Satgas Yuridis dibuat dalam
bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak.
Dalam hal ini kami dapat membantu petugas satgas yuridis dengan cara membantu untuk
melakukan pendampingan dan pengumpulan kelengkapan data yuridis serta membantu untuk
melakukan pengecekan riwayat kepemilikan tanah.
2.1.3 Sosialisasi Pertanahan
Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan
dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi
sebagai suatu proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk
mengenal pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi
pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya. Sosialisasi pertanahan merupakan sebuah proses
penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan yang berkaitan dengan pertanahan agar generasi
selanjutnya dapat mengetahui aturan-aturan pertanahan. Karena dalam proses sosialisasi
diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Membahas mengenai pertanahan
maka tak jauh dengan sertifikat tanah. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas
tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya
penyadaran terhadap masyarakat. Kepemilikan sertifikat tersebut tidak sekedar terpenuhinya
syarat administrative, dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan
kepastian hukum.
Yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah sebagai suatu surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari pengertian sertifikat tersebut, maka secara
terseirat kekuatan pembuktian suatu sertifikat adalah merupakan “alat pembuktian yang kuat”,
yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data
yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam
melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk
memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahului
dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah yang pertama kali maupun
pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah.
Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat maksudnya bahwa sertipikat merupakan surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sepanjang tidak dibuktikan
sebaliknya, data-data yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar.
Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum. Peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran tanah sebagai
suatu prosedur untuk mendapatkan tanda bukti yang kuat adalah Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Dalam Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa: “Sertipikat adalah
surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk
hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.
Sertipikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan penting bagi
pemegang hak yang bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah.
Pemilik tanah dengan alat bukti yang kuat dan dengan status yang jelas akan dijamin kepastian
hukum dan perlindungan hukumnya, sehingga akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa
tanah tersebut adalah miliknya. Bilamana pada suatu saat atas tanah tersebut terjadi peralihan
pemilikannya, berarti terjadi peralihan hak atas tanah, dimana secara yuridis terdapat perbedaan
pengertian antara peralihan dengan pemindahan hak atas tanah. Dalam peralihan hak atas tanah
terdapat dua unsur yaitu:
a. Pemilik tanah mengalihkan secara sengaja kepada pihak lain, contoh pada jual beli tanah,
hibah, tukar-menukar, lelang dll. Dalam hal pemilik tanah mengalihkan dengan sengaja
inilah yang disebut dengan pemindahan hak atas tanah,
b. Tanah itu beralih artinya tanah itu beralih dari seseorang kepada orang lain secara
hukum/tidak ada kesengajaan, contoh jika pemilik tanah meninggal dunia, hak tersebut
karena hukum otomatis beralih kepada ahli warisnya.
Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena dua hal, yaitu pewarisan tanpa wasiat dan
perbuatan hukum pemindahan hak. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa seseorang
dapat memperoleh bagian dari harta warisan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
a. Berdasarkan Undang-Undang atau Wettelijk Erfrech atau disebut juga Ab Intestato, yaitu
ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan darah atau kekeluargaan
yang berdasarkan pada keturunan.
b. Berdasarkan testament atau wasiat, disebut Testamentair Erfrech, yaitu seseorang yang
mendapatkan bagian harta warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu wasiat.
Menurut hukum perdata jika pemegang suatu hak atas tanah meninggal dunia hak tersebut
karena hukum beralih kepada ahli warisnya, yaitu orangorang/keturunan dari orang yang
meninggal tersebut berhak menerima dan menggantikan segala hak dan kewajiban dari
orang yang meninggal tersebut. Tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian
masingmasing dan bagaimana cara pembagiannya diatur oleh hukum waris pemegang hak
yang bersangkutan, bukan oleh hukum tanah.
2.1.4 Pencatatan Secara Digital Data Pertanahan
Kegiatan penyimpanan daftar terutama terutama buku tanah selama ini masih tersimpan
secara manual dalam bentuk bundel yang tersimpan dalam rak-rak lemari pada kantor
pertanahan. Sebagaimana dokumen negara, maka buku tanah harus tersimpan dan terpelihara
sesuai dengan pasal 35 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa daftar umum dan dokumen harus
tetap berada pada kantor pertanahan yang bersangkutan atau tanah lain yang ditetapkan oleh
menteri dengan alasan untuk mencegah hilangnya dokumen negara yang sangat penting untuk
kepentingan masyarakat.
Selain disimpan secara manual dalam bentuk bundel, buku tanah dapat pula disimpan
secara digital. Pasal 35 ayat (5) berbunyi “Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan
disajukan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm”. Hal ini dilaksanakan untuk
menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan.
Dalam hal pengelolaan arsip, buku tanah sebagai salaah satu arsip dokumen negara yang
sangat penting, maka BPN telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN
No. 19 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip dan sedangkan
dalam rangka pelaksanaan agenda BPN tahun 2007-2009 mengenai pembangunan Sistem
Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan
kegiatan yang dilakukan antara lain document/imaging, pembangunan database tekstual
(digitalisasi dan validasi). Hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa
pembangunan SIMTANAS meliputi antara lain penyusunan basis data tanah pelayanan
pelayanan tanah.
2.1.5 Melek Info Pertanahan
Saat ini budaya membaca di negara kita masih sangat kurang, saat ini Pemerintah
menggalakan berbagai cara untuk meningkatkan budaya membaca di negara kita. Salah satu cara
untuk menamamkan membaca saat ini banyak instansi yang membuat pojok baca di dalam ruang
tunggu. Seperti yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, menyebutkan bahwa pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat
dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau,
murah, dan bermutu (pasal 48 ayat 4). Menurut penjelasan undang-undang tersebut, yang
dimaksud dengan tempat umum adalah kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit,
pasar, mall dan lain-lain. Semangat dari undang-undang ini cukup bagus, yakni berusaha untuk
mewarnai ruang publik dengan dunia membaca.
Namun saat ini masih banyak layanan publik yang belum merealisasakan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (pasal 48 ayat 4) ini. Masih banyak
layanan publik yang belum menyediakan fasilitas pojok baca. Semogga dengan perkembangan
zaman instansi semakin menyadari betapa pentingnya pojok baca untuk edukasi dan bahwa
membudayakan minat baca merupakan kewajiban bersama bukan hanya perpustakaan tetapi
semua instansi. Dengan adanya pojok baca di setiap layanan publik juga membantu masyarakat
dalam mencari hiburan maupun informasi , tidak harus datang ke perpustakaan.
Pojok baca biasanya diletakan di sudut ruangan, dengan rak – rak buku dengan hiasan
menarik yang terdapat berbagai koleksi buku bacaan yang rekreatif dan menghibur seperti novel,
majalah, tabloid, dan koran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Pojok baca
yang terdapat di ruang tunggu layanan publik merupakan suatu media yang cocok untuk
membunuh kebosanan. Dengan adanya pojok baca di tempat umum seperti stasiun, terminal
bandara, bank maupun layanan pemerintah lainnya dapat membantu orang yang sedang
menunggu tidak merasa bosan selain sebagai hiburan, membaca juga dapat meningkatkan
pengetahuan.
Pojok baca ini cukup efektif untuk mengedukasi masyarakat untuk gemar membaca.
Menurut saya seharusnya setiap layanan publik wajib membuat pojok baca. Bukankah sangat
membosankan berjam jam menunggu tanpa melakukan aktifas apapun dan hanya menonton
televisi. Dengan adanya layanan pojok baca juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik.
Kami akan membuat sarana pojok baca di balai desa yang berisikan tentang buku-buku baca
ringan yang berkaitan dengan pertanahan agar masyarakat mengetahui ilmu tentang pertanahan.
2.2 Solusi
2.2.1 Bidang Pertanahan
2.2.1.1 Sosialisasi Peralihan Hak Atas Tanah
Penanggung jawab : Bangun Iswahyudi
Deskripsi : Sosialisasi peralihan hak atas tanah merupakan
kegiatan sosialisasi, pemaparan, serta
penyuluhan berkalitan dengan peralihan hak atas
tanah warga desa Randugunting.
Tujuan : Memberikan wawasan serta pengetahuan kepada
warga masyarakat, yang nantinya dapat
meminimalisasikan konflik yang berkaitan
dengan perlaihan hak atas tanah antar warga.
Sehingga masyarakat lebih siap menghadapi
berbagai permasalahan yang timbul dari
peralihan hak atas tanah di Desa Randugunting.
Sasaran : Warga Desa Randugunting yang memiliki hak
atas tanah dan pemerintah desa
Bentuk kegiatan : Seminar dan penyuluhan kepada masyarakat.
Teknis pelaksanaan : Seminar pentingnya pendaftaran hak atas tanah :
1) Membentuk kepanitiaan untuk menjalankan
kegiatan seminar.
2) Dilakukan sosialisasi dengan mendatangkan
narasumber yang berkompeten di bidang
pertanahan ( Dosen atau Pihak BPN). Dan
dilakukan disatu titik pusat yakni di Kantor desa
( Balai desa).
Peralatan : LCD Proyektor, Kursi, Bangku, Laptop, Materi,
Whiteboard, Spidol, Penghapus, Banner, Sound
System, buku
2.2.1.2 Program Pendampingan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
Penanggung jawab : Muhammad Miftakhuddin Hanif
Deskripsi : Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan
atau nama lainya yang setingkat dengan itu, yang
meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran
data fisik dan data yuridis mengenai satu atau
beberapa objek pendaftaran tanah untuk
keperluan pendaftaranya. Kegiatan
pendampingan PTSL adalah suatu program yang
dibuat untuk membentuk dan menciptakan
kesadaran masyarakat khususnya masyarakat
Desa Randugunting mengenai pentingnya
mendaftarkan tanah untuk memperoleh bukti
kepemilikan tanah yang kuat yakni berupa
sertifikat tanah
Tujuan : Program ini mempunyai output berupa kesadaran
masyarakat untuk mendaftarkan setiap hak atas
tanah yang dimilikinya dan terlaksananya
pendaftaran tanah secara sistematik dan lengkap
di Desa Randugunting.
Sasaran : Warga Desa Randugunting yang memiliki hak
atas tanah dan pemerintah desa
Bentuk kegiatan : Kegiatan ini menggunakan metode
pendampingan berupa ikut sertanya
melancarkan program PTSL dengan membantu
pihak Perangkat Desa serta pihak BPN
Kabupaten Semarang, serta seminar dan diskusi
publik serta pelaksanaan secara nyata dari
program pendaftaran tanah sistematik lengkap
Teknis pelaksanaan : Seminar pentingnya pendaftaran hak atas tanah :
1) membentuk kepanitiaan untuk menjalankan
kegiatan seminar.
2) mengumpulkan warga desa yang memiliki hak
atas tanahh yang kemudian melakukan kajian
mengenai pentingnya mendaftarkan hak atas
tanah.
Peralatan : LCD Proyektor, Kursi, Bangku, Laptop, Materi,
Whiteboard, Spidol, Penghapus, Banner, Sound
System
2.2.1.3 Pendataan Kepemilikan Hak Atas Tanah
Penanggung jawab : Istna Ida Matut Tho’ah
Deskripsi : pendataan Kepemilikan hak atas tanah adalah
kegiatan yang dilakukan untuk mendata surat-
surat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki
oleh warga desa Randugunting.
Tujuan : pendataan Kepemilikan Hak Atas Tanah ini
bertujuan untuk mengumpulkan data dan
mengetahui macam-macam hak atas tanah dan
jumlah kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki
oleh masyarakat desa Randugunting.
Sasaran : masyarakat desa Randugunting
Bentuk kegiatan : pendataan surat kepemilikan hak atas tanah yang
dimiliki masyarakat desa Randugunting
Teknis pelaksanaan : dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, bahwa akan
dilaksanakan pendataan Kepemilikan hak atas
tanah. Kemudian, dari tim KKN akan visiting ke
rumah RT mengambil data kepemilikan hak atas
tanah dari masyarakat desa Randugunting.
Peralatan : Bolpoin, Kertas, Laptop.
2.2.1.4 Buku Profil PTSL Desa Randugunting
Penanggung jawab : Doni Aprilianto
Deskripsi : Buku Profil PTSL Desa Randugunting
merupakan media informasi menyeluruh terkait
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
yang diterapkan di Desa Randugunting.
Tujuan : Sebagai bahan informasi terkait PTSL yang telah
dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagi
referensi masyarakat maupun civitas akademika
yang memerlukan informasi tersebut.
Sasaran : Masyarakat dan Akademisi
Bentuk kegiatan : Pembuatan laporan program PTSL
Teknis pelaksanaan : Kegiatan PTSL yang dilakukan selama KKN di
Desa Randugunting dan dilaporkan dalam bentuk
Buku Profil PTSL.
Peralatan : Komputer, Kamera, Berkas terkait PTSL, Alat
tulis.
2.2.1.5 Pojok Baca Pertanahan
Penanggung jawab : Yayuk Lestari
Deskripsi : Pojok baca biasanya diletakan di sudut ruangan,
dengan rak – rak buku dengan hiasan menarik
yang terdapat berbagai koleksi buku bacaan yang
rekreatif dan menghibur seperti novel, majalah,
tabloid, dan koran yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat secara umum. Pojok baca yang
terdapat di ruang tunggu layanan publik
merupakan suatu media yang cocok untuk
membunuh kebosanan. Dengan adanya pojok
baca di tempat umum seperti stasiun, terminal
bandara, bank maupun layanan pemerintah
lainnya dapat membantu orang yang sedang
menunggu tidak merasa bosan selain sebagai
hiburan, membaca juga dapat meningkatkan
pengetahuan.
Tujuan : Program ini mempunyai output perpustakaan
kecil buku pertanahan di Desa Randugunting.
Sasaran : Warga Desa Randugunting
Bentuk kegiatan : Kegiatan ini menggunakan metode
pendampingan berupa ikut sertanya
melancarkan program PTSL dengan membantu
pihak Perangkat Desa serta pihak BPN
Kabupaten Semarang, serta seminar dan diskusi
publik serta pelaksanaan secara nyata dari
program pendaftaran tanah sistematik lengkap
Teknis pelaksanaan : 1.Penentuan lokasi pojok baca
2. Pemberian lemari kecil atau rak buku
3. Pengisian lemari atau rak buku dengan buku-
buku pertanahan
Peralatan : Lemari , Buku Pertanahan
2.2.1.6 Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah
Penanggung jawab : Elke Rinjani Gita Cahyani
Deskripsi : Dalam “Nawa Cita” yaitu 9 agenda prioritas
pemerintahan Jokowi-JK disebutkan salah satu
yang menjadi fokus pemerintahan adalah
"Indonesia Sejahtera", yaitu dengan cara
mendorong land reform dan program
kepemilikan tanah seluas 9 hektar. Oleh karena
itu perlu dibangun kesadaran, khususnya bagi
masyarakat di daerah pedesaan terkait pentingnya
sertifikasi lahan. Selain sebagai pengakuan atas
kepemilikan, sertifikat tanah bisa memiliki nilai
ekonomis bagi pemiliknya. sertifikasi lahan,
khususnya lahan produktif menjadi penting
sebagai langkah antisipasi terjadinya alih fungsi
lahan. Karena dalam konstitusi telah ditegaskan
bahwa, tanah harus dikelola dan dimanfaatkan
untuk mendatangkan kesejahteraan bagi
masyarakat.
Tujuan : Mahasiswa akan melakukan sosialisasi program
dan kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi
tanah, serta mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi
tanah.
Sasaran : Masyarakat Desa Randugunting
Bentuk kegiatan :
Teknis pelaksanaan : Kegiatan seminar akan dilakukan di balaidesa
atau aula milik desa pada pukul 13.00 WIB –
selesai. Mahasiswa memberikan sosialisasi
mengenai pentingnya sertifikasi tanah, dengan
mengundang pihak terkait untuk memberikan
materi.
Peralatan : Meja, Kursi, Banner, Sound System, Spidol,
White Board, LCD (kondisional).
2.2.1.7 Program Sosialisasi Hak Tanggungan
Penanggung jawab : Umar Syahid
Deskripsi : Memberikan pengetahuan kepada masyarakat
bahwa sertifikat tanah bias dijaminkan ke Bank
untuk mendapatkan modal sebagai peluang usaha
dalam masyarakat. Untuk Warga Desa
Randugunting pentingnya mendaftarkan tanah
untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah yang
kuat yakni berupa sertifikat tanah.
Tujuan : Program ini mempunyai output berupa
pemberian informasi kepada masyarakat bahwa
sertifikat tanah bias dijaminkan ke Bank untuk
peminjaman modal.
Sasaran : Warga Desa Randugunting yang memiliki hak
atas tanah dan pemerintah desa
Bentuk kegiatan : Kegiatan ini menggunakan metode
pendampingan berupa ikut sertanya dalam
sosialisasi.
Teknis pelaksanaan : Seminar pentingnya pendaftaran hak atas tanah :
1) membentuk kepanitiaan untuk menjalankan
kegiatan seminar.
2) mengumpulkan warga desa yang memiliki hak
atas tanah yang kemudian melakukan kajian
mengenai pentingnya mendaftarkan hak atas
tanah karena bisa dipakai untuk peminjaman
modal ke lembaga-lembaga keuangan.
Peralatan : LCD Proyektor, Kursi, Bangku, Laptop, Materi,
Whiteboard, Spidol, Penghapus, Banner, Sound
System
2.2.1.8 Program Klinik Hukum Pertanahan
Penanggung jawab : Fitriyatul Fuadah
Deskripsi : Klinik bantuan hukum merupakan sebuah wadah
untuk konsultasi dan bantuan pada para pihak
yang mencari keadilan dalam masalah yang
dihadapinya. Dengan jalan memberikan saran-
saran hukum serta merumuskan dasar hukum,
sehingga para pihak mengerti dengan masalah
yang sedang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan
apa yang dijelaskan oleh Clarence J. Dias yang
mempergunakan istilah “legal service yang
diartikan dengan pelayanan hukum. pelayanan
hukum menurut Dias adalah: “langkah-langkah
yang diambil untuk menjamin agar operasi
sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan
menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan
tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya
lain yang dikuasai oleh individu dalam
masyarakat”.
Kegiatan pengadaan Klinik Hukum Pertanahan ini dalam program klinik hukum Pertanahan, mahasiswa akan memberikan wadah untuk pelayanan pengaduan masalah-masalah pertanahan, baik dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan hukum. Klinik ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami cara bekerja seorang advokat dalam menangani kasus dengan cara mendampingi advokat dari sebuah lembaga bantuan hukum. Klinik Hukum FH UNNES bekerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang berada di wilayah Semarang dan sekitarnya sebagai upaya Penyelesaian Sengketa yang terjadi.
Tujuan : Bantuan klinik hukum ini sebagai bentuk
pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum
kepada khalayak di masyarakat dengan maksud
untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di
dalam masyarakat yang terampas haknya untuk
memperoleh nasehat-nasehat hukum yang
diperlukan hanya oleh karena sebab tidak
dimilikinya sumber daya finansial yang cukup
atau kekurangtahuan warga terkait permasalahan
yang dihadapinya sehingga memberikan arahan
sengketa itu dapat terselesaikan dengan solusi-
solusi yang disarankan.
Sasaran : Warga Desa Randugunting yang memiliki
persoalan atas tanah.
Bentuk kegiatan : Kegiatan ini menggunakan metode pelayanan
pengaduan berupa menarik masyarakat yang
mempunyai masalah dalam tanahnya untuk
dengan bekerjasama dengan pihak Perangkat
Desa serta pihak BPN Kabupaten Semarang,
berdiskusi terkait penyelesaian masalah yang
diharapkan.
Teknis pelaksanaan : Pembuatan posko klinik hukum pertanahan :
1) menggiring warga desa yang memiliki
hak atas tanah terutama yang memiliki
masalah dengan tanahnya kemudian
melakukan kajian mengenai penyelesaian
masalah dan apabila masyarakat belum
sempat mendaftarkan hak atas tanah
dapat membantu dengan memenuhi
persyaratan administrasi yang dibutuhkan
dalam pendaftaran sertifikat ke BPN .
Peralatan : Buku, Kursi, Bangku, Laptop, dan Sound System
2.2.1.9 Plangisasi
Penanggung jawab : Arsyad Toriqudin
Deskripsi : Plangisasi merupakan kegiatan pembuatan
identitas untuk instansi desa.
Tujuan : Memperjelas dan melengkapi infrastruktur di
Desa Randugunting.
Sasaran : Kantor Kepala Desa Desa Randugunting
Bentuk kegiatan : Pembuatan plang balai desa.
Teknis pelaksanaan : Membuat plang
Peralatan : Cat, besi, pilok, grendo
2.2.1.10 Pembuatan Peta Tata Guna Tanah Dan Tata Ruang
Penanggung jawab : Triyana Fadila
Deskripsi : Perencanaan tata ruang bergantung pada peta
untuk memberikan informasi tentang tutupan
hutan, jenis tanah, dan kepemilikan batas.
Pemetaan lahan untuk tujuan perencanaan tata
ruang harus melibatkan dua hal yaitu masalah
teknis dan masalah sosial.
Tujuan : Program ini bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang Penataan ruang di Desa
Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten
Semarang.
Sasaran : Masyarakat Desa Randugunting
Bentuk kegiatan : Pembuatan peta dilakukan dengan data yang
diperoleh dari Kantor Kepala Desa Randugunting
sesuai estimasi waktu yang telah ditentukan.
Teknis pelaksanaan : Dilakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai
pentingnya peta tata guna dan tata ruang untuk
memberikan informasi seputar pertanahan di
Desa Randugunting. Kemudian dari tim KKN
akan menyiapkan peralatan yang akan digunakan
untuk pembuatan peta tersebut.
Peralatan : Laptop, Pensil, Buku Gambar.
2.2.2 Bidang Pendidikan
2.2.2.1 Pelatihan Media
Penanggung jawab : Uwis Alqorona
Deskripsi : Pelatihan media merupakan kegiatan pelatihan
yang dilakukan oleh anggota KKN kepada
seluruh karang taruna dan pemuda pemudi yang
ada di Desa Randugunting. Pilihan pelatihan
antara lain pelatihan design dan pelatihan after
movie untuk membuat video yang menarik
menyesuaikan minat pemuda dan pemudi
randugunting.
Tujuan : Karang taruna dan pemuda-pemudi dapat
membuat design dan juga video menarik yang
dapat digunakan untuk mengenalkan Desa
Randugunting kepada masyarakat luas juga untuk
meningkatkan kreativitas pemuda-pemudi Desa
Randugunting.
Sasaran : Karang Taruna dan Pemuda Pemudi Desa
Randugunting
Bentuk kegiatan : Kegiatan ini berbentuk workshop dengan
pendampingan pada masing-masing kelompok.
Teknis pelaksanaan : Pelatihan dibagi menjadi beberapa kelompok
menyesuaikan dengan banyaknya peralatan yang
tersedia.
Peralatan : LCD Projector, Screen Projector, Laptop,
Koneksi Internet, Sound System, MMT.
2.2.2.2 Program Sosialisasi Hukum dan Teknologi
Penanggung jawab : Siti Nikmatus S
Deskripsi : Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi
merupakan salah satu jenis dari bentuk teknologi
yang berkembang dengan sangat
pesat. Meskipun memiliki teknologi memiliki
banyak dampak positif, akan tetapi ternyata
teknologi informasi dan komunikasi memiliki
beberapa dampak negatif yang cukup
mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan
dampak tersebut disebabkan karena
penyalahgunaan dari teknologi informasi dan
komunikasi, ataupun disebabkan karena
kurangnya pemahaman user akan etika dan juga
cara untuk menggunakan teknologi informasi
dan juga komunkasi dengan baik dan juga benar.
Oleh karena itu perlu dibangun kesadaran,
khususnya bagi masyarakat di daerah pedesaan
terkait pentingnya memanfaatkan teknologi
karena sekarang tidak ada yang mengontrol akan
penggunaan teknologi. Sehingga diperlukan
sosialisasi terkait penggunaan teknologi dan
pemanfaatannya yang bias digali lebih banyak
lagi. Dan terkait hukum teknologi sendiri telah
diatur dalam UU ITE yang harus dimengerti
kebanyakan masyarakat sehingga tidak
mengembangkan perilaku penyebaran hoax,
ujaran kebencian dll. Oleh karena teknologi
dapat mempengaruhi arah kenama bangsa
Indonesia akan berkembang.
Tujuan : Mahasiswa akan melakukan sosialisasi program
dan kebijakan yang berkaitan dengan hokum dan
teknologi, serta mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya
mengaplikasikan teknologi dengan baik.
Sasaran : Masyarakat Desa Randugunting
Bentuk kegiatan : Sosialisasi hukum dan teknologi dan
penerapannya
Teknis pelaksanaan : Kegiatan seminar akan dilakukan di balai desa
atau aula milik desa pada pukul 13.00 WIB –
selesai. Mahasiswa memberikan sosialisasi
mengenai hukum dan teknologi, dengan
mengundang pihak terkait untuk memberikan
materi.
Peralatan : Meja, Kursi, Banner, Sound System, Spidol,
White Board, LCD (kondisional).
2.2.3 Bidang Kegiatan Lain – lain
2.2.3.1 Program Minggu Sehat
Penanggung jawab : Evan Wahyudi.LS.
Deskripsi : Minggu sehat ini merupakan kegiatan yang
melibatkan warga untuk ikut melakukan kegiatan
senam sehat.
Tujuan : Kegiatan ini bertujuan agar Memberikan
penjelasan kepada warga masyarakat Desa
randugunting tentang Pentingnya Berolahraga
untuk Menjaga Kesehatan dan Kebugaran serta
menimbulkan minat masyarakat terhadap
olahraga khususnya senam.
Sasaran : Masyarakat di Desa Randugunting
Bentuk kegiatan : - Senam kebugaran
- Gerakan Senam Mengikuti Instruktur
Teknis pelaksanaan : Dilaksanakan Kegiatan senam dilakukan di
depan kantor Kepala Desa Randugunting
Peralatan : Untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dibutuhkan sarana penunjang teknis sebagai
berikut :
- Pakaian olahraga
- Sound system
- Lagu buat senam
2.2.3.2 Program Kerja Bakti
Penanggung jawab : Anang Fahrudin Maulana
Deskripsi : Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk
meningkatkan kesadaran warga Desa
Randugunting mengenai kebersihan lingkungan
sekitar. Kerja bakti yang dilakukan meliputi
membersihkan Balai Desa Randugunting dan
tempat sekitar Balai Desa Randugunting dari
sampah dan tumbuhan liar yang tumbuh di
sekitar Balai Desa Randugunting. Selain itu,
kegiatan ini bertujuan dalam menjalin tali
silahturhami antar warga Desa Randugunting dan
antara warga Desa Randugunting dengan
mahasiswa KKN Keilmuan Pertanahan UNNES.
Tujuan : Meningkatkan kesadaran masyarakat
mengenai kebersihan lingkungan.
Menciptakan lingkungan yang bersih di
sekitar Balai Desa Randugunting.
Meningkatkan tali silahturami antar
warga Desa Randugunting.
Meningkatkan tali silahturahmi antara
warga Desa Randugunting dengan
mahasiswa KKN Keilmuan Pertanahan
UNNES.
Sasaran : Anggota masyarakat Desa Randugunting
Bentuk kegiatan : Kerja bakti yang dilakukan meliputi
membersihkan Balai Desa Randugunting dan
tempat sekitar Balai Desa Randugunting dari
sampah dan tumbuhan liar yang tumbuh di
sekitar Balai Desa Randugunting.
Teknis pelaksanaan : Dilaksanakan bersama seluruh warga disekitar
Balai Desa Randugunting. Dengan membawa
peralatan kebersihan yang dibutuhkan.
Peralatan : Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan
sarana penunjang teknis seperti :
cangkul
sapu
alat cukil batu
clurit
sabit
karung plastik
engkrak
linggis
2.2.3.3 HUT RI KE – 73 “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita
Perkuat Ketahanan Nasional Menghadapi Tantangan Global”
Kemerdekaan merupakan sebuah anugerah yang tak terhingga bagi bangsa
Indonesia, setelah dijajah oleh bangsa asing selama bertahun tahun akhirnya bangsa
Indonesia bisa lepas dari penjajahan dan berhasil merebut kemerdekaan. Meski untuk
mendapatkan hal itu para pahlawan dan rakyat Indonesia banyak yang gugur. Kini,
bangsa kita telah terlepas dari penjajahan bangsa asing , semua rakyat dan masyarakat
bersuka cita untuk menyambut hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus
2018. Untuk menyambutnya, maka rakyat Indonesia menggelar hiburan rakyat yang
bersifat menghibur dan edukatif.
Penanggung jawab : Kholidah Romli
Deskripsi : Acara 17 agustus kami adakan untuk
memeriahkan hari kemerdekaan Republik
Indonesia yang ke 73 tahun, dari tahun 1945.
Adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah
sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan kegembiraan dalam menyambut
Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik
Indonesia yang ke 73 pada tanggal 17 Agustus
2018. Dengan niat tulus dari kami Mahasiswa
KKN kami melaksankan kegiatan ini, dan
sebagai salah satu Program Kelompok kami .
Tujuan : Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah :
1. Mempererat tali silaturahmi antar sesama
warga di desa Randugunting.
2. Meningkatkan semangat juang dalam
meraih prestasi diantara anak-anak .
3. Memupuk jiwa sportifitas dalam
berlomba diantara anak – anak.
4. Memupuk semangat kebangsaan antar
generasi untuk memperkuat ketahanan
nasional menghadapi tantangan global.
Sasaran : Anggota masyarakat yang bersedia mengikuti
lomba yang kami adakan di Desa Randugunting
Bentuk kegiatan : 1. Lomba Makan Kerupuk
2. Lomba Estafet Kelereng Dalam Sendok
3. Lomba Futsal Dangdut
4. Lomba Memasukan Pensil Dalam Botol
5. Lomba Balap Karung
6. Lomba Memecahkan air
7. Lomba Joget Balon
Teknis pelaksanaan : Dilaksanakan dua hari menjelang puncak
perayaan HUT RI Ke - 73 yaitu pada hari rabu,
15 Agustus 2018 – jum’at, 17 Agustus 2018 di
halaman kantor kepala Desa Randugunting.
Peralatan : Untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dibutuhkan sarana penunjang teknis seperti :
1. Banner
2. sound system + MIC
3. Ttratak ( Tenda )
2.3 Target Luaran
2.3.1 Profil Program PTSL
Dalam pelaksanaan program pendampingan PTSL kegiatan yang dilakukan adalah
melakukan pembantuan terhadap satgas fisik dan satgas yuridis, yang mana dalam kegiatan
tersebut hal-hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu :
1. Membantu dalam hal pengukuran objek pertanahan
2. Membantu mendampingi berlangsungnya kegiatan PTSL
3. Membantu untuk melakukan pengumpulan data yuridis yang digunakan untuk melakukan
pendaftaran tanah (PTSL)
4. Melakukan pembantuan dalam hal pengecekan riwayat kepemilikan dari objek pertanahan
yang akan di daftarkan.
Selain hal ini kegiatan yang dapat dilakukan ialah melakukan sosialisasi terkait dengan
seberapa pentingnya sertifikat tanah tersebut, pelimpahan hak atas tanah dan terkait dengan
waris. Terkait dengan penyimpanan daftar terutama buku tanah selama ini masih tersimpan
secara manual dalam bentuk bundel yang tersimpan dalam rak-rak lemari pada kantor
pertanahan. Maka program yang sesuai untuk hal tersebut adalah pencetakan secara digital
dimana dapat mem-back up data yang tersimpan didalam buku tanah, hal ini dapat
meminimalisir terjadinya hilangnya data pertanahan.
Salah satu masalah yang dihadapi adalah terkait dengan pendidikan, karena budaya
membaca di negara kita masih sangat kurang, saat ini Pemerintah menggalakan berbagai
cara untuk meningkatkan budaya membaca di negara kita. Salah satu cara untuk
menamamkan membaca saat ini banyak instansi yang membuat pojok baca di dalam ruang
tunggu. Seperti yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan. Adanya pojok baca dapat digunakan sebagai akses memperluas oemikiran
masyarakat untuk mengikuti program PTSL dan mampu melihat keperluan sertifikat
menurut sudut keilmuan.
2.3.2 Infografis Pertanahan
Dalam KKN Keilmuan di Desa Randugunting, TIM KKN Keilmuan akan membuat suatu
Modul dan Leaflet/ Brosur untuk dibagikan ke masyarakat dan diletakkan pada pojok baca di
Balai Desa. TIM KKN Keilmuan akan membuat 2 modul untuk diberikan saat adanya sosialisasi
ke masyarakat.
Modul pertama tentang Pentingnya Sertifikat, yang didalamnya berisi:
1. Pengertian sertifikat
2. Sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan
3. Sertifikat mempermudah informasi kepemilikan tanah
4. Sertifikat bisa dijaminkan dan
5. mempermudah jual beli dan sewa menyewa
Modul kedua tentang pengalihan hak atas tanah, yang didalamnya berisi:
1. macam-macam pengalihan hak atas tanah
2. syarat-syarat pengalihan hak atas tanah
TIM KKN Keilmuan membuat Leaflet/brosur 2 minggu sekali, minggu pertama membahas
tentang Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berisi:
1. Sosialisasi
2. Penyuluhan
3. Pengumpulan Data Yuridis
4. Pengelolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak
5. Pemeriksaan Tanah
6. Pengumuman
7. Pengesahan
8. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak
Leaflet/brosur minggu kedua membahas tentang Prosedur jual beli tanah
2.3.3 Profil Program Non PTSL
Dalam kegiatan program Non PTSL kami menciptakan program-program untuk menunjang
kehidupan masyarakat dengan melakukan kegiatan yaitu:
1. Membantu masyarakat dalam Bidang Pendidikan tujuan kami melakukan kegiatan ini untuk
membantu anak-anak untuk belajar bersama dan mengembangkan daya fikir anak-anak untuk
lebih maju dan mempunyai cita-cita yang tinggi.
2. Membantu masyarakat dalam Bidang Kesehatan tujuan kami untuk membuat Desa
Randugunting menjadi Desa yang sehat serta kegiatan yang kita lakukan untuk hal-hal yang
positif dalam hal kesehatan.
3. Membantu masyarakat dalam Bidang Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Kegiatan ini kami lakukan untuk membantu isfraktuktur Desa Randugunting dan membantu
kegiatan Desa.
BAB III
PROGRAM KERJA
3.1 Tabel Pelaksanaan Program Kerja
Tabel 3.1 Pelaksanaan Program Kerja KKN Keilmuan 2018, Desa Randugunting, Kec.
Bergas Kab. Semarang
No Kegiatan BidangMinggu Penanggung
JawabI II III IV V VI VII
1
Sosialisasi
Pengalihan hak
atas tanah
Pertanahan vBangun
Iswahyudi
2Pendampingan
PTSLPertanahan V v v v v v v
Muhammad
M Hanif
3
Pendataan
Kepemilikan
Hak Atas Tanah
Pertanahan V V v v v V vIstna Ida
Matut Tho’ah
4
Buku Profil
PTSL Desa
Randugunting
Pertanahan vDoni
Aprilianto
5Pojok Baca
PertanahanPertanahan v
Yayuk
Lestari
6
Sosialisasi
Pentingnya
Sertifikat Tanah
Pertanahan vELke Rinjani
G C
7Sosialisasi Hak
TanggunganPertanahan v Umar Syahid
8Klinik Hukum
PertanahanPertanahan V v v v Fitriyatul F
9
Pembuatan Peta
Tata Guna
Tanah dan Tata
Ruang
Pertanahan vTriyana
Fadila
10 Pelatihan Media Pendidikan vUwis
Alqorona
11 Sosialiasi
Hukum dan Pendidikan v
Siti Nikmatus
S
Teknologi
12 Minggu Sehat Lain-lain vEvan
Wahyudi
13 Kerja bakti Lain-lain v vAnang F
Maulana
14 HUT RI ke-73 Lain-lain VKholidah
Romli
15 Plangisasi Lain-lain v Arsyad
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
4.1 Program Unggulan
Program unggulan dalam KKN Keilmuan UNNES Tahun 2018 di Desa Randugunting ini
adalah program bidang Pertanahan yang terangkum dalam beberapa progja yaitu :
4.1.1 Sosialisasi Peralihan Hak Atas TanahSosialisasi peralihan hak atas tanah merupakan kegiatan sosialisasi, pemaparan,
serta penyuluhan berkalitan dengan peralihan hak atas tanah warga desa Randugunting. Tujuan program Memberikan wawasan serta pengetahuan kepada warga masyarakat, yang nantinya dapat meminimalisasikan konflik yang berkaitan dengan perlaihan hak atas tanah antar warga. Sehingga masyarakat lebih siap menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dari peralihan hak atas tanah di Desa Randugunting. Sosialisasi dilaksanakan Tanggal 25 Agustus 2018 Pukul 20.00 WIB di rumah Bapak Winarso RT.02 RW.03 Dusun Krajan Desa Randugunting. Dalam Kegiatan sosialisasi Perolehan Hak Atas Tanah diawali dengan penjelasan mengenai sertipikat tanah yaitu adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. Dilanjutkan dengan penjelasan Pendaftaran tanah yaiturangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Selanjutnya dijelaskan bagaimana cara perolehan hak atas tanah yaitu dengan melalui:1. Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak
Konversi hak atas tanah adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum lama yaitu: hak-hak tanah menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Barat dan tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan UUPA.
2. WakafWakaf tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
3. Waris Atau WasiatHukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata.
4. Hibah
Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada pengganti apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.
5. Jual BeliPasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Gambar 4.1 Sosialisasi Peralihan Hak Atas Tanah 1
Gambar 4.2 Sosialisasi Hak Atas Tanah 2
4.1.2 Pendampingan PTSLProgram pendampingan PTSL merupakan suatu program kerja utama yang
dijalankan dalam rangka pengolahan, pendistribusian dan pencacahan data-data dari tanah-tanah yang terkena objek PTSL. Program PTSL dilakukan mulai dari minggu pertama penerjunan KKN hingga hari terkahir penarikan KKN. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pendampingan PTSL meliputi pengukuran tanah, input data, distribusi data dan kegiatan penunjang lainya seperti pencacahan dan pemetaan.
Program kerja pendampigan PTSL melibatkan peran serta perangkat desa, petugas pengukuran dari BPN Kabupaten Semarang dan panitia PTSL, Tim KKN Keilmuan UNNES dan warga terkait. Selain melibatkan unsur dari pemerintah desa dan dinas terkait, program pendampingan PTSL juga melibatkan peran masyarakat.
Pelaksanaan program PTSL dibagi kedalam dua bagian. Bagian pertama dari program ini adalah pendampingan lapangan meliputi pengukuran, pemetaan dan penetapan wilayah objek PTSL. Sementara pada bagian kedua adalah pendampingan administrasi yang dikerjakan pada malam hari guna mengefektifkan waktu kerja agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Pendampingan PTSLJenis kegiatan pendampinga
nWaktu pelaksanaan Keterangan
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4
Minggu 5
Minggu 6
Pengukuran Input data
Gambar 4.3 Kegiatan Pengukuran Tanah Gambar 4.4 Kegiatan Input Data
4.1.3 Pendataan Kepemilikan Hak Atas TanahKegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk mengetahui jenis-jenis
kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki warga Desa Randugunting yang mengikuti program PTSL. Pendataan kepemilikan hak atas tanah ini dilakukan bersamaan dengan program pendampingan PTSL. Program kerja ini dilakukan dengan mengidentifikasi data kepemilikan hak dalam proses pendaftaran program PTSL di Desa Randugunting.
Program Kerja Pendataan Kepemilikan Hak atas Tanah ini melibatkan peran serta perangkat desa, Panitia PTSL, Tim KKN Keilmuan UNNES dan warga terkait. Selain melibatkan unsur dari Pemerintah Desa Randugunting, program Pendataan Kepemilikan Hak atas Tanah ini juga melibatkan peran masyarakat. Pendataan kepemilikan hak atas tanah ini kegiatanntya berupa pendampingan administrasi yang dikerjakan pada malam hari guna mengefektifkan waktu kerja agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Pendataan Kepemilikan Hak atas Tanah selama kami KKN ini dilaksanakan pada tanggal seperti pada table 4.2.
Tabel 4.2 Pendataan Kepemilikan Hak Atas TanahJenis kegiatan pendampinga
n
Waktu pelaksanaan Ket.
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4
Minggu 5
Minggu 6
Input data
Hasil Pendataan Kepemilikan Hak atas Tanah
Tabel 4.3 Jumlah Peserta PTSL dari tahun 2017 - 2018Tahun Jumlah bidang
Per 27 Februari 2017 300
Per 11 Oktober 2017 30
Per 24 Agustus 2018 75
Tabel 4.4 Jenis-Jenis Kepemilikan Hak atas Tanah pendaftar PTSL dari tahun 2017-2018
Tahun Status Tanah Penggunaan/Pemanfaatan
Pertanian Non Pertanian
Perumahan Sawah Ladang Pekarangan/Kebun
Per 27 Februari 2017 (300 bidang)
33 267 191 33 - 76
Per 11 Oktober 2017 (30 bidang)
7 23 11 7 - 12
Per 24 Agustus 2018 (75 bidang)**
20 21 8 17 4 12
**catatan:Sejumlah 75 bidang dipetakan dan diukur. Sejumlah 41 bidang data yang diperoleh sudah lengkap termasuk status tanah dan penggunaannya; 16 bidang diukur tanpa diketahui status tanah dan penggunaannya; 18 bidang diketahui status tanahnya tanpa diketahui penggunaannya (tanah yang berupa sendang, bengkok, sekolah dan milik seseorang yang tidak diketahui keberadaannya).
Berikut beberapa foto kegiatan pendataan kepemilikan hak atas tanah yang telah kami laksanakan :
Gambar 4.5 Pendataan kepemilikan ha katas tanah
4.1.4 Buku Profil PTSL Desa RanduguntingKegiatan PTSL yang dilakukan selama KKN di Desa Randugunting dilaporkan
dalam bentuk Buku Profil PTSL. Buku Profil PTSL Desa Randugunting merupakan media informasi menyeluruh terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diterapkan di Desa Randugunting. Program ini bertujuan Sebagai bahan informasi terkait PTSL yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi masyarakat
maupun civitas akademika yang memerlukan informasi tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data warga yang mendaftarkan tanahnya pada program PTSL. Kegiatan ini dilakukan pada akhir kegiatan KKN.
Gambar 4.6 Sampul Buku Profil PTSL Desa Randugunting
4.1.5 Pojok Baca PertanahanPojok Baca Pertanahan merupakan program yang mempunyai output berupa
perpustakaan kecil dengan isi buku pertanahan, diletakkan di sudut ruangan tepatnya di sudut ruang tunggu balaidesa Randugunting, perpustakaan kecil ini menggunakan media rak buku dengan hiasan menarik yang terdapat berbagai koleksi buku pertanahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pojok baca yang terdapat di ruang tunggu layanan publik ini merupakan suatu media yang cocok untuk menghilangkan kebosanan dan meningkatkan pengetahuan. Buku yang kami sediakan antara lain seperti buku hak tanggungan, cara pendaftaran tanah, pajak, dsb. Buku-buku ini kami sediakan dengan harapan warga Randugunting memiliki pemahaman mengenai hukum pertanahan. Waktu pelaksanaan atau peletakan rak buku pojok baca di balaidesa pada minggu kelima KKN tepatnya pada tanggal 7 September 2018.
Gambar 4.7 Penyerahan Rak Buku Gambar 4.8 Penempatan Pojok Buku
4.1.6 Sosialisasi pentingnya sertifikat tanahSosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah dilaksanakan pada tanggal 25
September 2018 Pukul 20.00 WIB, dan secara bersamaan pada saat rapat RT di dusun Krajan, tepatnya di rumah bapak Winarso selaku ketua RT. 02 RW. 03. Sosialisasi ini hanya dihadiri oleh setiap kepala keluarga di dusun Krajan, mengingat sebagian besar warga dusun Krajan bahkan warga desa Randugunting merupakan pekerja pabrik, serta penduduk setempat di dominasi oleh pekerja dari luar daerah yang indekost.
Dari observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa masih banyak tanah – tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Randugunting belum dilakukan pendaftaran tanah sehingga masih banyak tanah yang belum bersertifikat. Masyarakat hanya menguasai tanah secara fisik saja, dan belum menguasai tanah secara yuridis atau hukum. Susiarto selaku Kepala Desa Randugunting mengatakan bahwa, masih terdapat sekitar 150 bidang tanah di desa Randuguntig yang belum bersertifikat. Hal tersebut tentunya dapat memicu permasalahan sengketa atau konflik pertanahan di dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat Desa Randugunting dapat dikatakan masih belum memiliki kesadaran penuh terkait pentingnya sertifikat tanah.
Oleh karena itu, sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah dilakukan terhadap warga desa Randugunting melalui masing – masing kepala keluarga. Pada saat sosialisasi, dijelaskan bahwa, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan penegasan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa, selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari – hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa, orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya. Dengan demikian maka makna dari disebutnya sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sungguh nyata terasa dampaknya bagi pemegang hak atas tanah yang memiliki sertipikat.
Gambar 4.9 Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah 1
Gambar 4.10 Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah 1
4.1.7 Sosialisasi Hak TanggunganHak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya
disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor lertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Sosialisasi mengenai Hak Tanggungan dilakukan secara bersamaan pada saat rapat RT 02 RW 03 di dusun Krajan, tepatnya di rumah bapak Winarso selaku ketua RT. Sosialisasi ini hanya dihadiri oleh setiap kepala keluarga di dusun Krajan. Kenyataan bahwa banyak bangunan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanahnya, sehingga dimungkinkan obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Sosialisasi Hak Tanggungan bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya Hak Tanggungan, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Hak Tanggungan. Dalam sosialisasi ini juga terdapat diskusi bersama dan tanya jawab sehingga bisa memberi informasi lebih lanjut kepada masyarakat.
Gambar 4.11 Sosialisasi Hak Tanggungan 1
Gambar 4.12 Sosialisasi Hak Tanggungan 2
4.1.8 Klinik Hukum PertanahanDesa Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang merupakan salah satu desa
terpilih yang mengikuti program pendaftaran sertipikat tanah masal, dikarenakan masih banyak bidang tanah yang belum tersertifikasi oleh BPN. Selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2016, 2017, dan 2018 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan, terdapat 300 bidang tanah yang berhasil disertifikatkan sementara pada tahun 2018 menyelesaikan 80 bidang tanah, dimana masih dalam proses pengolahan data, baik data yuridis maupun data fisik tanah. Dari 300 Sertipikat tanah hasil PTSL yang diterima warga pada tahun 2017, SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) masih mencantumkan nama pemilik objek pajak terdahulu dikarenakan belum adanya pembaharuan data pada objek pajak. Ketidaktahuan warga terkait bagaimana prosedur dalam melakukan pemecahan pajak menjadi faktor adanya keterlambatan melaporkan perubahan data terbaru. Selain itu terbatasnya SDM perangkat desa dalam membantu melakukan pengurusan pemecahan pajak juga menjadi penghambat peremajaan data. Sehingga kebanyakan warga yang sudah mendapatkan Sertipikat baik dari hasil PTSL maupun Sertipikat hasil Sporadik cenderung belum melakukan pembaharuan data pada SPPT PBBnya. Masih banyak yang mencantumkan nama salah satu pemilik saja, sementara pemilik objek pajak tersebut lebih dari satu orang.
Oleh karena itu, sesuai dengan program kerja KKN Keilmuan UNNES berlokasi di Desa Randugunting yang telah kami diusulkan sebelumnya yaitu Klinik Hukum Pertanahan dengan Penanggung Jawab Fitriyatul Fuadah. Program ini dibentuk berupa pendampingan lapangan ke rumah tiap warga Desa Randugunting yang bertujuan untuk membantu permasalahan khususnya bidang administrasi pajak menguruskan pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga Desa Randugunting yang ingin melakukan pemecahan SPPT PBB tahun 2018 yang dilakukan secara massal.
Waktu pelaksanaan klinik hukum pertanahan (Pemecahan SPPT PBB) dilaksanakan selama 4 minggu selama KKN, yakni erlangsung mulai tanggal 23 Agustus 2018 hingga 18 September 2018. Waktu pelaksanaan mulai pukul 09.00-21.00 WIB. Tempat pelaksanaan kegiatan klinik hukum pertanahan berada di Posko KKN, Balai Desa Randugunting, dan rumah warga setempat. Daftar peserta pemecahan SPPT PBB Desa Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang yaitu berjumlah 13 berkas pecah PBB yang terdiri dari 51 bidang tanah dengan nama subjek pajak baru.
Kegiatan klinik hukum pertanahan (Pemecahan SPPT PBB) dilaksanakan di Desa Randugunting dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :1. Perizinan tim KKN kepada Kepala Desa Randugunting beserta perangkat desa untuk
pengadaan pengurusan pemecahan SPPT PBB secara massal.
2. Bertemu dengan Kaur Umum Bapak Tarmidi untuk berkoordinasi meminta
pertimbangan terkait pemecahan pajak.
3. Melakukan pendataan warga Desa Randugunting bagi yang ingin mengajukan
pemecahan pajak, termasuk berkas yang sudah masuk di kantor desa dengan status
belum lengkap.
4. Melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan pemecahan PBB
yakni :
a. Mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
b. Fotocopy KTP yang ingin mengajukan pemecahan pajak
c. Fotocopy PBB lama
d. Fotocopy Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah & Bangunan
e. Fotocopy Bukti Pembayaran SPPT PBB Tahun Terakhir
5. Pengecekan berkas oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Semarang
6. Pengumpulan Berkas Pemecahan SPPT PBB massal di BKD
7. Evaluasi
Berikut foto kegiatan klinik hukum pertanahan (Pemecahan SPPT PBB) yang telah kami
laksanakan
Gambar 4.13 Pelaporan Hasil Pajak Gambar 4.14 Proses Pemecahan Pajak
4.1.9 PlangisasiPlangisasi merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan
papan informasi (plang), papan nama, ataupun papan petunjuk yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada public atau masyarakt desa, dalam hal ini masyarakat Desas Randugunting berkaitan dengan fasilitas yang ada di Desa Randugunting. Salah satunya merupakan pemberian plang nama Kantor Kepala Desa Randgunting, serta beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Randugunting, diantaranya, BPD, LINMAS, PKK, KPMD, serta PKD. Waktu kegiatan Plangisasi ini di Bulan September 2018. Kegiatan plangisasi memiliki beberapa tahapan, diantaranya tahap awal, monitoring, dan finishing. Di tahap awal merupakan tahap dimana dilakukannya pengukuran, serta analisi kebutuhan pemerintahan desa terkait dengan pembangunan infrastruktur papan nama. Keluaran dari tahap ini berupa jumlah plang yang dibutuhkan serta model dari plang tersebut. Di tahap kedua yaitu monitoring merupakan monitor terhadap proses pembuatan plang, plang atau papan nama berbahan dasar besi sehingga pembuatannya dilakukan oleh pihak ketiga. Dan tahap terakhir adalah finishing yakni pemasangan plang dibeberapa titik, salah satunya dikantor Kepala Desa Randugunting.
Gambar 4.15 Plang Lembaga Desa
Gambar 4.16 Plang Desa
4.1.10 Pembuatan Peta Tata Guna TanahPembuatan peta tata guna tata ruang merupakan program yang bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai penataan ruang di Desa Randugjunting yang disajikan dalam bentuk peta. Peta tersebut meliputi pemetaan lahan antara lain kepemilikan batas, jenis tanah, tutupan hutan, Kawasan industri, dan lain-lain.
Teknis pelaksanaan pembuatan peta tata guna dan tata ruang adalah dengan meminta data peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dengan tahapan sebagai berikut:
Kamis, 30 Agustus 2018 : Pembuatan surat pengantar permohonan data ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. SemarangJum’at, 7 September 2018 : Permohonan pengatar dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. SemarangSenin, 10 September 2018 : Permohonan pengantar dari LP2M Universitas Negeri SemarangRabu, 12 September 2018 : Permohonan peta ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. SemarangSenin, 17 September 2018 : Pembuatan peta Desa Randugunting
Dikarenakan peta RTRW belum diperbarui oleh Dinas Pekerjaan Umum, belum ada peta RTRW untuk Desa Randugunting yang tersedia sehingga pembuatan peta tata guna dan tata ruang Desa Randugunting tidak sesuai dengan tujuan awal dan diganti dengan pembuatan peta Desa Randugunting.
Gambar 4.17 Peta Wilayah Desa Randugunting
4.2 Program Pendukung
Program pendukung dalam KKN Keilmuan UNNES Tahun 2018 di Desa Randugunting ini
adalah program bidang pendidikan yang terangkum dalam pelatihan media dan diskusi bersama
mengenai hukum dan teknologi ditambah dengan bidang kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
Adapun program pendamping tersebut hasilnya sebagai berikut :
4.2.1 Pelatihan MediaPelatihan media dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 16 September 2018 pada
pukul 19.00 hingga pukul 22.00 WIB. Kegiatan ini diadakan di Aula / Gedung Serba Guna balaidesa randugunting. Pelatihan berisi tentang cara membuat dan mengelola media informasi berupa blog. Pelatihan yang diberikan ini akan menjadi bekal bagi karangtaruna untuk dapat membuat media informasi sendiri contohnya blog karang taruna ataupun blog desa. Kegiatan yang diisi tim kkn keilmuan klinik hukum ini diikuti oleh remaja-remaja karang taruna desa randugunting. Pelatihan dilakukan dengan membuat
beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok disediakan 1 buah laptop sebagai media untuk praktik bersama dengan mengikuti instruksi yang diberikan.
Gambar 4.18 Pemberian Materi Pelatihan Media
Gambar 4.19 Praktik Pelatihan Media
4.2.2. Program Sosialisasi Hukum dan TeknologiSaat ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu jenis dari
bentuk teknologi yang berkembang dengan pesat. Meskipun memiliki teknologi memiliki banyak dampak positif, akan tetapi teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik dan benar.
Oleh karena itu perlu dibangun kesadaran, khususnya bagi masyarakat di daerah pedesaan terkait pentingnya memanfaatkan teknologi karena saat ini hampir tidak ada yang mengontrol akan penggunaan teknologi dan pemanfaatannya yang bias digali lebih banyak lagi. Dan terkait hukum teknologi sendiri telah diatur dalam UU ITE yang harus dimengerti kebanyakan masyarakat sehingga tidak mengembangkan perilaku penyebaran hoax, ujaran kebencian dll. Oleh karena teknologi dapat mempengaruhi arah kemana bangsa Indonesia akan berkembang.
Diskusi bersama ini dilaksanakan bersamaan dengan pelatihan media pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018 pukul 19:30-22:00 WIB di Gedung Serbaguna Balaidesa Randugunting, Kec. Bergas. Diskusi bersama dan pelatihan media ini dihadiri oleh kurang lebih 20 (duapuluh) orang, perwakilan dari karang taruna dusun setempat (diantaranya Dusun Krajan, Dusun Kutan, dan Dusun Kebonan). Diskusi bersama ini menggunakan anggaran dana progja, kurang lebih menghabiskan dana sebesar Rp. 200.000,- yang digunakan untuk membeli snack (jajanan ringan) bagi peserta pelatihan media dan diskusi bersama.
Gambar 4.20 Pemaparan Diskusi Bersama Gambar 4.21 Peserta Diskusi Bersama
4.2.3. Program Minggu SehatKegiatan minngu sehat merupakan aktivitas kegiatan fisik yang dilakukan pada
bulan September. Dalam kegiatan ini diikuti Bapak-bapak dan Ibu-ibu lansia di Desa Randugunting Kecamatan Bergas. Kegiatan Minggu Sehat ini dilaksanakan di aula Balai Desa dimulai pada pukul 07.30 WIB. Kegiatan yang dilakukan dalam minggu sehat yaitu senam sehat dan kegiatan posyandu bagi para lansia. Kegiatan ini hanya diperuntukkan untuk lansia dan mereka sendiri sudah mempunyai instruktur senam sendiri. Dan Dari KKN Keilmuwan hanya ikut berpartisipasi dalam senam tersebut.
Sebelum kegiaatan Posyandu dimulai terlebih dahulu melakukan kegiatan senam sehat yang diikuti oleh para lansia yang ada di desa Randugunting. Setelah kegiatan senam sehat selesai dilanjutkan dengan diadakannya kegiatan posyandu untuk para lansia dengan mendatangkan dari kesehatan masyarakat yang ada di desa tersebut. Dalam kegiatan posyandu tersebut dari cek tensi, timbang berat badan, dan keluhan-keluhan yang dialami oleh warga setempat dan tidak lupa juga diberikan obat. Berikut beberapa kegiatan Foto Minggu Sehat yang telah kami lakukan :
Gambar 4.22 Senam Sehat 4.23 Minggu Sehat
4.2.4. Perayaan HUT RISemua rakyat dan masyarakat bersuka cita untuk menyambut hari kemerdekaan
yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2018. Untuk menyambutnya, maka rakyat Indonesia menggelar hiburan rakyat yang bersifat menghibur dan edukatif. Acara 17 agustus kami
adakan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 73 tahun, dari tahun 1945. Adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kegembiraan dalam menyambut Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 73 pada tanggal 17 Agustus 2018. Perayaan HUT – RI KE – 73 di laksanakan dengan beberapa kegiatan lomba antar dusun berupa lomba membuat karya mural di setiap dinding – dinding warga yang kosong dan lomba kebersihan di setiap rumah – rumah warga Desa Randugunting. Kemudian ditutup dengan acara jalan santai dan di susul dengan adanya kesenian jaran kepang yang di tampilkan oleh BUDI UTOMO yang diikuti oleh masyarakat yang tinggal di tiga dusun yaitu dusun krajan, dusun kebonan dan kutan. Dan karena mengingat sebagian besar peduduk setempat didominasi oleh pekerja pabrik di luar daerah desa Randugunting maka peserta jalan santai juga di ikuti para pekerja yang indekost. Perayaan HUT – RI KE – 73 dilaksanakan pada tanggal 19 agustus 2018 dari pukul 07.00 WIB- selesai.
Gambar 4.24 Pembagian Doorprize Perayaan HUT RI ke-73
Gambar 4.25 Kegiatan Jalan Santai HUT RI ke-73
4.3 Program Konservasi
4.3.1 Kerja BaktiKegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran warga
Desa Randugunting mengenai kebersihan lingkungan sekitar. Kerja bakti yang dilakukan meliputi membersihkan sampah dan tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar Balai Desa Randugunting dan sebuah situs purbakala yang ada di Desa Randugunting yaitu sebuah Batu Yoni. Selain itu, kegiatan kerja bakti juga membuat sebuah Taman di Dusun Kutan Desa Randugunting.
Kegiatan kerja bakti ini bertujuan dalam menjalin tali silahturhami antar warga Desa Randugunting dan antara warga Desa Randugunting dengan mahasiswa KKN Keilmuan Pertanahan UNNES.
Kerja Bakti selama kami KKN ini dilaksanakan pada tanggal, yaitu :18 Agustus 2018 : Kerja Bakti membersihkan situs purbakala Batu Yoni21-28 Agustus 2018 : Kerja Bakti membuat taman di Dusun Kutan
Gambar 4.26 Kerja Bakti Membuat Taman
Gambar 4.27 Kerja Bakti Membersihkan Situs Yoni
4.3.2 PHBS (Posyandu)
Kegiatan Posyandu merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan di
lingkungan Desa Randugunting. Kegiatan Posyandu ini biasa dilaksanakan pada hari
sabtu minggu kedua tiap bulan. Kegiatan Posyandu ini dimulai dari pendaftaran oleh
orang tua balita, kemudian diberikan kartu kendali posyandu. Setelah diberikan kartu
kendali balita dilakukan penimbangan berat badan. Setelah diketahui berat badan balita
ditulis dalam buku kendali dan diserahkan kembali ke petugas posyandu.
Kegiatan Posyandu yang kami ikuti selama KKN ada 5 kali yaitu pada tanggal 3
september 2018, 8 September 2018 dan Senin, 10 September 2018, 12 september 2018
serta 18 September 2018 . Posyandu dimulai pukul 10.00 WIB s/d selesai. Tempat
kegiatan Posyandu di Balai Desa Randugunting, Dusun Kutan, Dusun Krajan, Dusun
Kebonan, pwerumahan Krajan. Dilihat dari data jumlah balita yang ada di Desa
Randugunting, masih minim orang tua yang menimbangkan anaknya, selain itu untuk
data jumlah lansia yang ikut Posyandu sangat antusias yang mengikutinya.
Berikut adalah beberapa foto kegiatan posyandu yang kami ikuti selama KKN :
Gambar 4.28 Posyandu Lansia Gambar 4.29 Posyandu balita
4.3.3 Penanaman Pohon
Menjaga lingkungan berarti telah berusaha melestarikan lingkungan sekitar. Usaha
untuk melestarikan lingkungan tersebut dapat dilakukan dimanapun. Dapat dilakukan di
rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Konservasi adalah upaya
manusia untuk melestarikan dan melindungi lingkungan sekitarnya serta kekayaan alam
yang terdapat di dalamnya.
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Keilmuan Universitas Negeri Semarang
(Unnes) telah melakukan penghijauan dengan menanam pohon sebayak 15 pohon dengan
jenis tumbuhan pucuk merah dimana penanamannya dilakukan di SDN Randugunting
pada hari Sabtu, 9 September 2018 pukul 07.00 WIB. Peserta penanaman pohon tersebut
adalah siswa SDN Randugunting. Berikut dokumentasi penanaman pohon :
Gambar 4.30 Penanaman Pohon
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kuliah Kerja Nyata memang benar – benar kuliah di lingkungan yang sesungguhnya.
Kami dituntut untuk bisa membaur dengan masyarakat. Sebagai seorang akademisi kami harus
mampu menangkap masalah – masalah yang ada di masyarakat dan mampu memberikan arahan
dan solusi dalam mencegah atau mengatasi masalah tersebut. Dari observasi awal kondisi dan
permasalahan yang ada di Desa Randugunting hingga pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata selama
45 hari ini tidak jauh berbeda. Program Kerja yang kami tawarkan dalam Kuliah Kerja Nyata ini
sesuai dengan solusi untu membantu mengatasi permasalahan yang ada di Desa Randugunting.
Dari 15 program kerja yang kami tawarkan semua terlaksana dengan baik. Hanya saja dalam
pelaksanaannya sedikit kurang optimal dikarenakan antusias dari masyarakat yang masih kurang
dalam mengikuti kegiatan bersama.
5.2 Saran
Masyarakat hendaknya mengerti bahwa kegiatan KKN bukan hanya untuk kepentingan
mahasiswa saja. Program kerja yang dibuat mahasiswa KKN juga untuk kepentingan masyarakat
kelurahan setempat juga,sehingga masyarakat harus lebih antusias dan dengan tangan terbuka
menerima dan mau mengikuti bahkan membantu berbagai kegiatan yang diadakan oleh
mahasiswa KKN. Mahasiswa KKN sebenarnya hanya bertindak sebagai motivator yang
membantu menyelesaikan masalah dan membantu menbangun kelurahan sehingga diharapkan
partisipasi dan suka rela masyarakat dalam setiap program kerja KKN dapat lebih tinggi.