KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BAGI SEKTOR INFORMAL

Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas

High Level Forum on Expanding Coverage to the Informal Sector Yogyakarta, 30 September 2013

KERANGKA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

2 Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dlaam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat

“Mendorong Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia

di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050 melalui ”pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan

berkelanjutan”

• UU No. 17/2007 tentang RPJPN menyebutkan visi pembangunan ekonomi nasional sampai dengan 2025 adalah ”mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.”

• Mengacu proyeksi pertumbuhan RPJMN yg berkisar 6,3% - 6,8% per tahun, pada tahun 2014 PDB diperkirakan akan berkisar US$1.200 miliar dan PDB per kapita sedikit di bawah US$5.000.

• Untuk jangka waktu yang lebih panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sbb:

• PDB pada tahun 2025 berkisar antara US$ 3.760 – 4.730 miliar.

• Dengan proyeksi penduduk sekitar 293 juta jiwa, PDB per kapita akan berkisar antara US$ 12.855 – 16.160.

• Menurut Goldmann Sachs dan Economist, pada tahun 2050 PDB Indonesia akan mencapai lebih dari US$ 26.000 miliar dan menjadi kekuatan 6 besar dunia.

LANDASAN UU SJSN & BPJS MENGAMANATKAN ASURANSI SOSIAL

1. Pendorong cakupan universal

2. Pencegah kegagalan pasar

3. Pendorong efisiensi makro

4. Mendukung kinerja kesehatan

3

UU 40/2004 tentang SJSN

UU 24/2011 tentang BPJS

Askes, Jamkesmas, JPK bertransformasi menjadi

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

Jaminan Kesehatan

Jamsostek bertransformasi menjadi

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Kecelakaan

Kerja

Jaminan Hari Tua

Jaminan Pensiun

Jaminan Kematian

Transformasi harus selesai

pada 1 Januari 2014

BPJS ketenagakerjaan

harus mulai diselenggarakan pada 1 Juli 2015

Program Kesehatan Jamsostek

ditransfer ke BPJS

Kesehatan pada 1

Januari 2014

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

4

1. Amendemen Konstitusi memberi mandat bahwa negara harus mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh warga nerga.

Ditindak lanjuti oleh UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS.

2. Bonus Demografi dan kompetisi global ke depan membutuhkan sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas.

3. Perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan

Terutama mencegah tidak jatuh lebih miskin saat sakit.

5

PENTINGNYA PERLUASAN CAKUPAN JKN

Man

faat

(w

hic

h b

enef

its

are

co

vere

d?)

Kepesertaan (who is insured?)

Pembiayaan (what proportion of the cost is covered?)

ASURANSI SWASTA

ASKES JAM SOSTEK

JAMKESMAS JAMKESDA

KEBIJAKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

diperkirakan sekitar 32,5 juta pekerja informal yang belum tercover (IES)

6

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Perpres No. 12/2013 tentang Jamkes)

7

PBI BUKAN PBI

Tidak mampu

Fakir miskin

Pekerja Penerima upah

(dan ART)

Pekerja Bukan Penerima upah

(dan ART)

Bukan Pekerja

(dan ART)

• PNS • TNI • Polri • Pejabat negara • Pegawai

Pemerintah non PNS

• Pensiunan • Pegawai Swasta • Pekerja lain yg

menerima upah

• Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri

• Pekerja lain yg tidak menerima upah

• Investor • Pemberi kerja • Penerima Pensiun • Veteran • Perintis

kemerdekaan • Bukan pekerja

lainnya yang mampu membayar iuran

Kepesertaan mencakup: 1. Pengalihan dan integrasi peserta Jamkesmas/da, JPK Jamsostek, PNS/TNI/Polri.

2. Perluasan kepesertaan di kelompok pekerja swasta dan pekerja mandiri (sektor informal).

BEBERAPA KARAKTERISTIK SEKTOR INFORMAL

8

• Saat ini, dari 120 juta angkatan kerja, 114 juta adalah pekerja, sedangkan 6 juta orang menganggur.

• 60% diantaranya adalah pekerja informal (BPS, Feb 2013).

– Sekitar 20 juta pekerja (28,3%) adalah unpaid family workers.

– Sekitar 35,6 juta orang (31,5%) bekerja kurang dari 35 jam/minggu (kategori setengah menganggur).

• Sekitar 55,5 juta pekerja (49,2%) hanya berpendidikan SD ke bawah.

• Rata2 pendapatannya adalah Rp.1,5 juta/bulan.

BEBERAPA TANTANGAN PERLUASAN CAKUPAN KEPADA SEKTOR INFORMAL

9

• Tersebar di berbagai pelosok nusantara (termasuk diantaranya petani, nelayan, buruh perkebunan, dsb)

• Sekitar 43% berusaha pada tempat yang tidak permanen.

• Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi

• Dapat memiliki 2-3 pekerjaan sekaligus, atau jam kerja tidak menentu

• Pendapatan sering tidak stabil dan berkelanjutan

• Kurang terlibat dalam jasa keuangan. • Hanya 16% dari pekerja informal yang memiliki rekening

bank atas nama sendiri

• Sekitar 86% menerima pendapatan dalam bentuk tunai

Indikator Gap Puskesmas Pustu

Instalasi Air 517

2.837

Inkubator bayi 5.860 22.154

Listrik 305 10.282 (termasuk Poskesdes dan Polindes)

Keberadaan Dokter

733 20.871

Keberadaan Bidan

187 5.831

Keberadaan Dokter Gigi

106 7.400

GAP KETERSEDIAAN FASILITAS DAN TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DAN PUSTU

Sumber: Podes 2011 10

DISTRIBUSI/PERSEBARAN BIDAN DI TINGKAT DESA

Sumber: Podes 2011 11

PERSEBARAN FASKES YANG DILENGKAPI LISTRIK

Sumber: Podes 2011 12

PENGALAMAN NEGARA LAIN - STRATEGI PERLUASAN CAKUPAN SEKTOR INFORMAL

3 Pilihan Strategi:

1. Contributory (contoh: US, Jepang, Taiwan)

2. Non contributory (contoh: Thailand, Korsel, dan Philipina)

3. Kombinasi 1 dan 2 (contoh: Vietnam, China)

13

HAL-HAL PENTING DALAM STRATEGI PERLUASAN KEPESERTAAN

Hasil IES:

• Sekitar 48% pekerja informal tidak mengetahui tentang jaminan kesehatan.

• Sekitar 38% pekerja informal tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan

• Dari yang telah memiliki jaminan kesehatan, cukup banyak yang tidak memahami paket manfaat yg diberikan.

1. Design kontribusi dan manfaat yang didapat harus jelas agar masyarakat yakin perlunya menyisihkan pendapatan yg terbatas.

2. Pengumpulan/pembayaran premi yg fleksibel waktu dan besarannya, terpercaya, dan mudah.

3. Informasi (Social marketing): pentingnya hidup sehat, pengobatan yang benar, prinsip asuransi sosial, dsb.

14

KESIMPULAN

• Peran pemerintah daerah penting dalam mendukung perluasan kepesertaan.

– Berdasarkan survei SMERU, setidaknya sebanyak 245 kabupaten/kota memiliki Jamkesda,

sebagiannya telah melakukan pengumpulan premi/iuran, baik secara langsung (melalui UPTD)

maupun tidak langsung (menggunakan pihak ketiga).

• Memanfaatkan sistem kelembagaan masyarakat yang telah berakar di

masyarakat: koperasi, asosiasi, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

– Perlu penilaian terhadap dasar hukum kelembagaan, kapasitas pengelolaan, dan tata kelola.

• Memanfaatkan inovasi: branchless banking – e money untuk pengumpulan

premi di daerah sulit.

• Melakukan uji coba berbagai alternatif strategi dan evaluasinya.

• Pengalaman negara lain dapat membantu penyusunan strategi yang dapat

menyeimbangkan prinsip: keadilan, keberlanjutan, efisiensi, dan kualitas

layanan.

15 TERIMA KASIH