BAB II

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI SUPREME LAW DI

INDONESIA

Sebelum melangkah ke dalam analisis mengenai Constitutional Review oleh MA

melalui kasus konkrit, adalah penting kiranya menurut penulis untuk terlebih dahulu

memberikan pemahaman mengenai „UUD 1945 sebagai Supreme Law di Indonesia‟,

sebagai dasar pijakan dalam mendukung analisis tersebut yang akan dibahas pada bab

berikutnya.

Adapun metode yang diambil dalam penulisan bab ini ialah menggunakan

pendekatan konseptual sehingga dengan demikian, pemahaman, prinsip serta asas

Supreme Law adalah fokus utama penulis dalam memberikan pengertian atau

pemahaman bahwa UUD 1945 merupakan Supreme Law di Indonesia, sehingga pada

hakikatnya, merupakan kewajiban untuk seluruh lembaga negara di Indonesia

mematuhi UUD 1945 dan tidak ada peraturan yang akan bertentangan dengan UUD

1945 itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan penulisan pada Bab ini, maka

sistematika pembahasan disusun sebagai berikut. Pertama, akan membahas mengenai

konstitusi sebagai Supreme Law; Kedua, akan membahas UUD 1945 sebagai dasar

bernegara di Indonesia.

A. Konstitusi sebagai Supreme Law.

Sebelum mengetahui bagaimana suatu konstitusi dikatakan Supreme Law,

baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa makna dan arti dari Supreme Law itu

sendiri. Kata Supreme Law sendiri terdiri dari 2 suku kata yaitu “Supreme” dan

“Law”, makna dari kata “Supreme” itu sendiri menurut West‟s Legal Thesaurus

Dictionary merupakan kata sifat, Superior to all other things. see predominant,

primary, best1, yang berarti sesuatu yang bersifat terutama, paling berkuasa, dasar,

pokok, dan paling unggul dari semua hal lainnya.

Sementara itu “Law” sendiri secara gramatikal biasa kita mengartikan sebagai

hukum secara luas, namun menurut Oxford Dictionary Of Law, ”Law” memiliki arti

the enforceable body of rules that govern any society2, tetapi West‟s Legal Thesaurus

Dictionary juga memiliki arti sendiri yaitu a rule of action or conduct prescribed by a

controlling authority and having binding force; that which must be obeyed3, pada

dasarnya kedua arti diatas mengatakan “Law” adalah suatu aturan yang mengatur

tingkah laku masyarakat yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi. Menurut

Soedjono Dirdjosisworo sendiri “Law” memiliki makna suatu sistem kaidah, sistem

yang merupakan suatu pemikiran bulat yang terdiri dari bagian-bagian yang saling

1 William Statsky, “West‟s LEGAL Thesaurus Dictionary”, West Publishing, United States, 1996, Hal.

731. 2 “Oxford Dictionary Of Law”, Oxford University Press, New York, 1997, Hal. 259.

3 William Statsky, Op.Cit, Hal. 449.

berhubungan, dan kaidah adalah ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di

tengah pergaulan hidup, dengan menentukan perangkat-perangkat aturan yang

bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan, jadi bisa disimpulkan “Law”

merupakan suatu kumpulan kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam

pergaulan di hidupnya yang dimana diantara kaidah-kaidah tersebut saling

berhubungan4.

Sedangkan menurut para ahli, norma tertinggi atau Supreme Law menurut Hans

Nawiasky, ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau

Undang-Undang Dasar dari suatu negara, termasuk norma pengubahannya5.

Jadi bisa disimpulkan “Supreme Law” memiliki arti hukum atau aturan tertinggi,

yang paling dasar, pokok dan bersifat mengikat secara menyeluruh serta paling

unggul dari aturan lainnya, atau lebih sederhananya hukum atau norma atau aturan

tertinggi di suatu negara.

Kedudukan Supreme Law di suatu negara menurut Hans Nawiasky merupakan

sebuah norma tertinggi di suatu negara, atau disebut norma fundamental negara

(Staatsfundamentalnorm), ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan

konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari suatu negara, termasuk norma

pengubahnya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi

berlakunya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Selain hal itu norma dasar

4 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal.36-37.

5 Farida Maria Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 46.

sebagaimana yang disebutkan bersifat „pre-supposed‟ dan tidak dapat ditelusuri lebih

lanjut dasar berlakunya, sehingga kita perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak

dapat diperdebatkan lagi, ini diperlakukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis

bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri

kepadanya. Di dalam suatu negara norma dasar ini disebut juga

Staatsfundamentalnorm. Staatsfundamentalnorm suatu negara merupakan landasan

dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara

lebih lanjut6.

Jika berangkat dari teori Hans Kelsen serta pendapat dari Jimly Asshiddiqie

maka, makna dari Supreme Law ialah aturan tersebut merupakan aturan fundamental

di suatu negara, kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional, aturan yang yang

merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini adalah norma yang tidak dibentuk

oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi pre-supposed atau ditetapkan terlebih

dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang

menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya lalu berisi asas-asas

hukum bersifat abstrak, bersifat umum.

Adolf Merkl juga berpendapat mengenai kedudukan Supreme Law di suatu

negara sangat mempengaruhi peraturan-peraturan dibawahnya, karena ia menyatakan

bahwa norma hukum itu mempunyai masa berlalu yang relatif sebab masa berlalunya

tergantung pada norma hukum diatasnya, apabila norma hukum yang berada

6 Ibid, Hal.46-47.

diatasnya dicabut atau dihapus maka norma hukum yang berada di bawahnya tercabut

atau terhapus pula7.

Lalu ada teori yang mengatakan tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma

terkoordinir yang berkedudukan sama, melainkan sebuah hierarki norma hukum

dengan berbagai jenjang. Kesatuannya diwujudkan oleh kaitan yang tercipta dari

fakta bahwa keabsahan suatu norma, yang diciptakan sesuai dengan norma lain,

bersandar pada norma yang lain itu, yang penciptaannya pada gilirannya ditentukan

oleh norma yang ketiga. Ini merupakan regresi yang pada akhirnya berujung pada

norma dasar yang diandaikan keberadaannya. Karena itu, norma dasar ini merupakan

alasan tertinggi bagi keabsahan norma, norma yang satu diciptakan sesuai dengan

yang lain, dan demikian terbentuklah sebuah tatanan hukum dalam struktur

hierarkisnya8.

Supreme Law, sebagai norma tertinggi di suatu negara dapat menentukan

penciptaan suatu norma yang lebih rendah dan dapat menentukan muatan dari norma

lebih rendah tersebut, norma tertinggi di suatu negara pun mempunyai kedudukan

untuk menentukan organ, yakni individunya, siapa yang harus menciptakan norma

yang lebih rendah, sebab sebuah norma yang penciptaannya tidak ditetapkan oleh

norma yang lebih tinggi tidak bisa dianggap sebagai norma yang diciptakan dalam

tatanan hukum dan tidak bisa menjadi bagian darinya, dan seorang individu tidak bisa

7 Tanto Lailam, Teori & Hukum Perundang-Undangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal. 13.

8 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 259.

dianggap sebagai sebuah organ komunitas hukum (fungsinya tidak bisa diatributkan

kepada masyarakat), kecuali bila ia telah ditunjuk oleh sebuah norma dari tatanan

hukum, yakni kecuali jika dia telah diberi wewenang oleh norma yang lebih tinggi itu

untuk menjalankan fungsinya9.

Pada dasarnya ada 2 bentuk Supreme Law, atau hukum tertinggi yang diterapkan

di berbagai negara, menurut Hans Nawiasky, pertama ada Staatsfundamentalnorm

adalah landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi

pengaturan negara lebih lanjut, tidak tertulis, dan merupakan pemikiran ideologis

suatu negara, berisi cita-cita suatu negara ke depannya. Yang kedua merupakan

Staatsgrundgesetz, atau norma dasar negara, adalah aturan aturan yang masih bersifat

pokok dan merupakan aturan aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga

merupakan norma hukum tunggal, menurut Hans Nawiasky, merupakan suatu aturan

dasar negara dapat dituangkan dalam dokumen negara10

, atau biasa kita kenal dengan

nama konstitusi.

Konstitusi merupakan peraturan yang biasa disandingkan dengan Supreme Law

atau aturan tertinggi, biasa disandingkan dengan Supreme Law, karena konstitusi

berkedudukan sebagai hukum dasar negara (staatsgrundgesetz) yang dijadikan

pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar

tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis11

,

9 Ibid.

10 Farida Maria Indrati, Op.Cit, Hal. 48.

11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.78

karena merupakan hukum tertinggi di suatu negara maka akan mengikat ke negara

tersebut dan sudah sewajibnya lembaga lembaga negara di dalamnya serta

masyarakat berlaku dan menjalankan sesuai yang diatur dalam konstitusinya.

Konstitusi juga mengatur penciptaan norma-norma umum (peraturan perundang-

undangan) juga dapat menentukan isi dari peraturan perundang-undangan mendatang

konstitusi positif sering melakukan hal ini dengan memasukan atau mencabut muatan

tertentu12

. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi

serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber

legitimasi atau landasan otorisasi bentuk bentuk hukum atau peraturan perundang-

undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar

peraturan-peraturan yang berlaku tingkatannya berada di bawah Undang-Undang

Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh

bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Atas dasar logika demikian

itulah, Supreme Court AS menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk

menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif (judicial review) terhadap

materi konstitusi, meskipun konstitusi AS tidak secara eksplisit memberikan

kewenangan demikian kepada Supreme Court13

.

12

Hans Kelsen, Op.Cit, hal. 246. 13 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, Hal. 19

Kedudukan konstitusi dicermati dari hierarki norma, dapat dirujuk pendapat

Hans Nawiasky, ajarannya mengenai “Die Theorue vom stufenaufbau” dalam

bukunya, ada 4 tingkatan norma hukum, yaitu:

a. Staatsfundamentalnorm (Pokok-pokok kaidah fundamental negara atau norma

dasar negara);

b. Staatsgrundgesetz (norma konstitusi);

c. Formellgesetz (norma undang-undang);

d. Verodnung dan autonomie satzungen (aturan pelaksanaan atau aturan

otonom).

Berdasarkan pandangan itu, jelas konstitusi kedudukannya merupakan ”norma

tingkatan kedua “ di bawah “pokok-pokok kaidah fundamental negara”, karena itu

ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 tentu tidak boleh bertentangan demgan

“pokok-pokok kaidah fundamental negara”14

. Kemudian karena UUD 1945 termasuk

dalam kelompok Staatsgrundgesetz, sedangkan peraturan perundang-undangan

dibawah UUD 1945 termasuk kelompok Formellgesetz yang posisi hirarkinya

dibawah Staatsgrundgesetz, maka tidak boleh ada peraturan perundang-undangan

dibawah UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945.

Kedudukan Konstitusi sebagai Supreme Law, aturan tertinggi di suatu negara

dijelaskan kembali oleh Thomas Paine yaitu “a constitution is not the act of a

government, but of a people constituting a government, and a government without a

constitution is power without right”, yang pada intinya ingin mengatakan konstitusi

bukan tindakan dari pemerintah, tetapi dari orang-orang yang membentuk

14

Dewa Gede Atmaja, Hukum Konstitusi,Setara Press, Malang, 2010, Hal. 65.

pemerintahan, sedangkan pemerintahan tanpa konstitusi adalah kekuatan tanpa hak,

lalu diperjelas lagi “a constitution is a thing antecedent to a government, and a

government is only is only the creature of a constitution”, yang sama pada intinya

mengatakan bahwa konstitusi mendahului pemerintah, pemerintahlah yang diatur

oleh konstitusi, tidak sebaliknya15

.

Kemudian dalam materi muatan konstitusi, yang dianggap sebagai Supreme Law,

atau aturan tertinggi, memiliki materi muatan yang berbeda dengan peraturan

perundang-undangan lainnya. menurut Steenbeek bahwa ada tiga hal pokok yang

menjadi materi muatan konstitusi, yaitu;

a. Adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia dan warga negara;

b. Diterapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat

fundamental;

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat

fundamental16

;

Berbeda lagi pendapat mengenai materi muatan sebuah konstitusi, Ernest A

Young berpendapat bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara harus

memperkuat pengaturan hukum tertentu terhadap perubahan, Di AS, sebaliknya

kesulitan mengubah konstitusi kanonis menetapkan hukum pengaturan yang dibuat

oleh dokumen itu sangat berbeda dari yang lain pengaturan, yang dapat diubah

dengan cara "biasa", lalu Ernest A Young juga berpendapat penguatan hukum

15

Titon Slamet Kurnia, Konstitusi HAM, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hal. 7 16

Dewa Gede Atmaja, Hukum Konstitusi,Setara Press, Malang, 2010, Hal.69

terhadap perubahan itu dilakukan karena konstitusi tidak dapat diubah oleh politik

biasa, karena dianggap sebagai warisan abadi dari nenek moyang kita17

Konstitusi yang merupakan salah satu bentuk dari Supreme Law, yang

merupakan aturan tertinggi di berbagai negara, menurut C.F Strong merumuskan

pengertian konstitusi memuat prinsip prinsip pengaturan kekuasaan, yaitu kekuasaan

pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Menurut Jimly

Asshiddiqie, ciri atau karakteristik terpenting dan tugas utama dari konstitusi di suatu

negara merupakan pengaturan dan pembatasan kekuasaan, sehingga kemungkinan

kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan18

. Menurut

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat mengapa konstitusi merupakan hukum tertinggi

dan dasar, “Supreme Law Of The Land” karena konstitusi sendiri memiliki pengertian

“Constituer” yang berarti membentuk, jadi konstitusi mengandung arti pembentukan,

dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung

permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk

menegakan bangunan besar yang bernama negara19

.

Teori Kelsen menjelaskan juga perbedaan konsep konstitusi formal dan

konstitusi material, menurut kelsen konstitusi menjadi dua arti yakni arti formal dan

arti material. Konstutusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat

norma hukum yang dapat dirubah hanya di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan

17

Ernest Young, “The Constitution Outside The Constitution”, Yale Law Journal 408, 2007, Hal. 426. 18

C. Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, Intrans Publishing, Malang, 2011, Hal. 20 19

Rukmana Amanwinata, “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan

Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung 1996, hlm 48.

khusus yang tujuannya untuk mebuat perubahan-perubahan itu lebih sulit. Konstitusi

dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan

norma-norma yang bersifat umum, khususnya pembentukan undang-undang. Dalam

proses diskursus hukum tata negara yang lazim di Amerika Serikat, proses

formalisasi konstitusi dikonsepsikan dengan entrenchment. Yang dimaksud dengan

entrenchment adalah to entrench certain legal arrangements against change. Hal ini

berarti, dengan entrenchment, untuk mengubah konstitusi tidak dapat dilakukan

dengan mekanisme atau prosedur biasa seperti layaknya pada legislasi atau undang-

undang biasa, tetapi harus berdasarkan ketentuan tentang perubahan konstitusi yang

dimuat di dalam konstitusi sendiri, dengan syarat syarat atau kriteria perubahan

khusus. Entrenchment hanya dimungkinkan jika bentuk konstitusi tersebut adalah

undang-undang dasar (UUD)20

Dengan demikian, mengapa konstitusi biasa disejajarkan dengan Supreme Law,

atau aturan tertinggi di suatu negara, selain merupakan aturan dasar bernegara, dan

memiliki materi muatan yang berisi norma fundamental negara, konstitusi merupakan

sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan

perundang-undangan lainnya kemudian, UUD 1945 yang adalah konstitusi Indonesia

merupakan salah satu konstitusi formal karena itu UUD 1945 merupakan Supreme

Law dan menjadi dasar untuk bernegara.

20

Titon Slamet Kurnia, Op.Cit, Hal.13-14.

B. UUD 1945 sebagai Dasar Bernegara di Indonesia

Indonesia sendiri memiliki konstitusi yang telah melalui proses formalisasi,

sehingga sekarang memiliki UUD 1945, yang dimana UUD 1945 merupakan aturan

dasar, tertinggi di Indonesia, dan merupakan salah satu contoh konstitusi formal.

Dalam tonggak sejarah bangsa Indonesia, pada saat proklamasi kemerdekaan

Indonesia diucapkan oleh Bung Karno atas nama rakyat di pegangsaan timur 56 pada

tanggal 17 agustus 1945 pukul 10 pagi, atas kemerdekaan yang telah di proklamirkan,

maka disusun dan ditetapkanlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia dalam rapat tanggal 18 dan 19 agustus, jadi sehari sesudah saat

proklamasi UUD 1945 benar-benar disusun atas kemerdekaan yang berdaulat. Pada

tanggal 19 agustus disidang penutup konstitusi pertama mulai dijalankan, dengan

memilih Bung Karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden,

kedua-duanya menurut UUD 1945 yang telah disahkan. Istilah hukum Undang-

Undang Dasar pertama kalinya dipakai dengan resmi dalam bahasa Indonesia dalam

konstitusi Republik Indonesia. Adapun dasar-dasar hukum Republik Indonesia

menurut UUD 1945 memang sesuai dengan syarat syarat keperibadian dan peradaban

bangsa Indonesia dan Pola ketatanegaraan Republik Indonesia disusun menurut dasar,

syarat-syarat dan filsafah negara seperti dirumuskan dalam UUD, dalam naskah

persiapan UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa UUD 1945 jadi Undang-Undang

Dasar tetap bagi Negara Republik Indonesia.21

UUD 1945 adalah asas-asas dasar dan aturan hukum mengenai bangunan negara,

semua asas-asas dasar, asas-asas hukum, aturan-aturan dasar, dan norma hukum yang

memberikan bentuk kepada pemerintahan negara untuk mengatur hubungan antara

negara dan warga negara dan yang mengakui beberapa hak dasar warga negara22

.

Dalam UUD 1945 telah terjadi Konstituering atau penuangan Pancasila sebagai

groundnorm ke dalam UUD 1945 secara konstitusional. Proses ini menjadikan

Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum negara Republik Indonesia.

Walaupun nama Pancasila tidak tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh

UUD 1945, akan tetapi sudah merupakan pendapat umum atau “doktrin umum”

bahwa dasar negara yang lima sila itu adalah Pancasila, dan bahwa pancasila itu juga

ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia. Pendapat demikian menunjukan

bahwa Pembukaan UUD 1945, normanya berkedudukan sebagai “pokok-pokok

kaidah fundamental negara”, “groundnorm” atau norma dasar sedangkan “Batang

Tubuh UUD 1945” (pasal – pasal) berkedudukan sebagai norma “grundgestz” atau

“norma konstitusi”23

.

21

Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid ke 2, Hal 15-17. 22

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal.113 23

Ibid, Hal. 68

Materi muatan UUD 1945 juga tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan

UUD 1945 yang intinya mengandung nilai-nilai Pancasila. Konsekuensinya

Pembukaan UUD 1945 dapat dijadikan dasar evaluasi dalam Judicial Review atas

materi muatan undang-undang24

. Namun begitu pula peraturan di bawah UUD 1945

karena telah terjadi Konstituering dalam UUD 1945 tersebut, maka sudah sewajarnya

tidak ada peraturan di bawah UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945.

Karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi

tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan

mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i)

keadilan; (ii) ketertiban; dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan

atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana

dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding fathers

and mothers). Seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945

mengenai tujuan bernegara Indonesia. Keempat tujuan itu adalah: (i) melindungi

segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan

umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban

dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial)25

. Jadi

sudah jelas bahwa dalam UUD 1945 sudah tercantum tujuan negara Indonesia, maka

24

Dewa Gede Atmaja, Op.Cit, Hal.69 25

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.

119.

dari itu sesudah kewajiban seluruh lembaga negara turut andil dalam mewujudkan

tujuan negara itu pula.

UUD 1945, sebagai dasar bernegara di Indonesia, dianggap sebagai konstitusi

atau aturan tertinggi di Indonesia, jika di kaitkan dengan teori-teori di atas bahwa

sebagai konstitusi dalam poin a dinyatakan “Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi

manusia dan warga negara”, dalam Pasal 28A-J UUD 1945, telah dinyatakan jelas

mengenai hak asasi manusia dari hak untuk hidup dan mempertahankan

kehidupannya, membentuk keluarga hingga pengakuan atas hak kebebasan orang

lain, lalu di poin b “Diterapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat

fundamental”, dalam bab-bab di UUD 1945 telah menyusun susunan ketatanegaraan

dari bentuk dan kedaulatan hingga lembaga-lembaga yang ada di negara Indonesia

secara jelas, seperti pada Bab III UUD 1945 ialah mengenai kekuasan pemerintahan

negara, di Pasal 4 ayat 1 jelas mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan, lalu di ayat 2 dalam melakukan kewajibannya

Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, bisa kita ambil kesimpulan bahwa

UUD 1945 telah mengatur susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dengan

mengatur siapa pemegang kekuasaan pemerintahan di negara Indonesia.

Kemudian di poin terakhir, aturan yang dianggap tertinggi dan menjadi dasar

negara harus memuat “Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang

bersifat fundamental”, contoh dalam UUD 1945 Pasal 22C dan D mengatur mengenai

tugas dan batasan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Pasal 22D Ayat (1)

menyatakan DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemerkaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta sumber

daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang no. 11 tahun 2011 mengenai pembentukan

peraturan perundang-undangan, jelas menyebutkan bahwa UUD 1945 merupakan

hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat

membuktikan UUD 1945 merupakan sumber, sebuah dasar peraturan bagi peraturan

peraturan yang lain dalam negara Indonesia. Hirarki peraturan perundang-undangan

dalam pasal 7 menyebutkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Dari susunan hirarki diatas, posisi UUD 1945 diatas peraturan perundang

undangan yang lain, dengan begitu bisa dikatakan bahwa peraturan perundang-

undangan yang lain tidak bisa bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan

peraturan tertinggi di Indonesia. Karena demikian apabila ada peraturan perundang-

undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri, untuk menegakkan UUD

1945 sebagai konstitusi di Indonesia dapat dilakukan pengujian konstitusional undang

undang (constitutional review), atau pengujian peraturan perundang-undangan

terhadap UUD 1945. UUD 1945 sendiri telah membagi kewenangan menguji

peraturan perundang-undangan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 mengatur kewenangan

MA yaitu melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-

Undang, terhadap Undang-Undang,

Sedangkan di Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 mengatur kewenangan MK yaitu

melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tidak hanya

itu saja, UUD 1945 sendiri pun telah mengatur dasar-dasar amandemen UUD itu

sendiri tidak diatur dengan peraturan lebih tinggi lagi, dari siapa yang menguji hingga

apa yang tidak boleh diubah, seperti pada Pasal 5 di Bab XVI mengenai perubahan

Undang-Undang Dasar, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

C. Prinsip Departementalisme pada UUD 1945

UUD 1945 yang merupakan Supreme Law Of the Land, membuat setiap lembaga

negara mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi atau mengesampingkan

peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dalam rangka

menjunjung supremasi konstitusi, karena demikian, demi menjunjung asas supremasi

konstitusi tersebut, dikenal lah sebuah prinsip yaitu prinsip Departementalisme.

Prinsip departementalisme merupakan prinsip yang memberikan tiga cabang

pemerintahan memiliki otoritas independen untuk menafsirkan Konstitusi26

, lalu ada

pengertian lain bahwa departementalisme merupakan sebuah prinsip bahwa setiap

cabang atau departemen pemerintah harus menafsirkan konstitusi itu sendiri, tanpa

interpretasi cabang lain yang mengikat, karena konstitusi merupakan hukum tertinggi

dan berisi aspirasi dari seluruh rakyat, maka orang-orang dari suatu pemerintahan

wajib mengambil “kontrol aktif dan berkelanjutan atas interpretasi dan penegakan

hukum konstitusional"27

. Prinsip departementalisme bertitik berat pada konstitusi

yang merupakan hukum tertinggi, wajib untuk diterapkan, dan menjadi acuan dalam

menegakkan hukum. Karena konstitusi merupakan hukum tertinggi, setiap cabang

kekuasaan wajib menginterpretasi konstitusi dalam rangka menjunjung supremasi

konstitusi, mengaitkan semua Undang-Undang kepada konstitusi, menjamin

konstitusi berjalan dengan baik.

Prinsip departementalisme menghendaki setiap hakim serta lembaga-lembaga

lain untuk tidak menjadi corong Undang-Undang semata, tidak hanya menelan bulat-

bulat kata-kata dari Undang-Undang, melainkan mencari hukum sampai ke dasar,

yang dimana hukum dasar tersebut terdapat pada konstitusi28

. Dalam prinsip

26

Richard Junior, “Judicial Supremacy, Departementalism, and the Rule Of Law in a Populist Age”,

Texas Law Review. Vol 96. Issue 3, Oktober 2004, Hal. 1031. 27

Ibid, Hal. 1032. 28

Titon Slamet Kurnia, “Peradilan Konstitusional Oleh Mahkamah Agung Melalui Kasus Konkret”,

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, Hal 63.

departementalisme tidak dianutnya suatu lembaga sebagai penafsir tunggal konstitusi,

semua lembaga pemerintahan dapat menafsirkan konstitusi29

.

Jadi dalam menjunjung supremasi konstitusi, dalam UUD 1945 menganut prinsip

departementalisme, yang memungkinkan setiap lembaga negara menafsirkan

konstitusi, dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang

bertentangan dengan konstitusi, dalam prinsip departementalisme ini tidak

dikehendaki pandangan “hanya ada satu lembaga tunggal dalam menafsirkan

konstitusi” namun setiap lembaga pemerintahan mempunyai kewenangan

menafsirkan konstitusi dan asas praduga konstitusional seyogianya tidak berlaku bagi

MA.

29

Radian Salman, “JUDICIAL ACTIVISM OR SELF-RESTRAINT: SOME INSIGHT INTO THE

INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT”, Yuridika, Volume 33 No. 1, Januari 2018, Hal 20