SIPENDIKUM 2018

368

KAJIAN FILOSOFIS EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN

2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Hudriyah Mundzir1

Email:hudriyah.mundzir88@gmail.com

Abstrak

Koperasi adalah bentuk usaha yang paling kecil yang bertujuan untuk

menciptakan kesejahteraan. Koperasi diatur di dalam Undang-Undang

Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian digantikan

oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

dipertanyakan tujuannya oleh pihak-pihak. Pihak-pihak tersebut

mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi

yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak

berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Indonesia

menggunakan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian. Atas latar belakang yang sudah disampaikan pada tulisan

sebelumnya, penulis menganalisis dengan menggunakan kajian filsafat

hukum untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi dari Undang-

Undang Perkoperasian.

Kata kunci:Kajian filosofis, Eksistensi, Undang-Undang Perkoperasian

Pendahuluan

Globalisasi dan cara-cara untuk menyongsongnya pada berbagai bidang marak

didiskusikan di berbagai tempat dan berbagai waktu. Era globalisasi adalah era

memasuki pasar dunia, yang disebut dengan free market atau pasar bebas. World Trade

Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan sebuah pintu

gerbang bagi suatu negara untuk memperluas akses pasarnya sebagai free market

(perdagangan bebas). Sebagai satu-satunya badan internasional yang secara khusus

mengatur masalah perdagangan antar negara, Indonesia merupakan salah satu negara

pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World

Trade Organization(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sistem

perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-

aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah

ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak

antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan

kebijakan perdagangannya.

1Penulis adalah Dosen Mata Kuliah Umum Politeknik Negeri Malang.

SIPENDIKUM 2018

369

Pembentukan WTO sebagai organisasi di tingkat internasional yang mengatur

mengenai kebijakan perdagangan di tingkat dunia, tentunya memiliki tujuan yang ingin

dicapai. Beberapa tujuan tersebut antara lain mendorong arus perdagangan antara

negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan (baik dalam bentuk tarif

maupun bukan tarif) yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan

jasa, menyediakan forum perundingan yang lebih permanen sehingga akses pasar dapat

terbuka dan berkesinambungan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat konflik-

konflik kepentingan yang ditimbulkan dalam hubungan dagang.

Terlepas dari pasar bebas dan persaingan bebas akan terwujud atau tidak, tetapi

ada baiknya kita waspada dalam menentukan langkah-langkah untuk berbenah diri

dalam menyongsong masa depan yang penuh ketidakpastian. Ibarat "sedia payung

sebelum hujan", maka koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia harus terus

di kembangkan secara terus-menerus dalam rangka memenuhi cita-cita luhurnya .

Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan multi lapis

dan multi dimensi proses dan fenomena hidup yang sebagian besar didorong oleh Barat

dan khususnya kapitalisme beserta nilai-nilai hidupnya dan pelaksanaannya . Dilihat

dari kacamata ekonomi, esensi globalisasi pada dasarnya adalah peningkatan interaksi

dan integrasi di dalam perekonomian baik di dalam maupun antar negara, yang meliputi

aspek-aspek perdagangan, investasi, perpindahan faktor-faktor produksi dalam bentuk

migrasi tenaga kerja dan penanaman modal asing, keuangan dan perbankan

internasional serta arus devisa . Interaksi ekonomi antar negara tersebut mencakup arus

perdagangan, produksi dan keuangan, sedangkan integrasi berarti bahwa perekonomian

lokal atau nasional setiap negara secara efektif merupakan bagian yang tidak otonom

dari satu perekonomian tunggal dunia. Jadi pengertian integrasi lebih keras/tegas

dibandingkan interaksi. Berdasarkan kedua kata kunci tersebut pengertian globalisasi

ekonomi adalah suatu kondisi dimana perekonomian nasional dan lokal terintegrasi

dalam satu perekonomian tunggal yang bersifat global.

Pengintegrasian perekonomian nasional dan lokal diwujudkan dengan

“kepatuhan” Indonesia untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Penyongsongan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 merupakan bentuk

pertanggungjawaban Indonesia sebagai anggota dunia internasional dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional atau national

development adalah merupakan salah satu model perubahan sosial. Perubahan sosial

adalah suatu bentuk perubahan yang benar-benar menjadi keinginan organisme sosial

dalam bentuknya yang wajar atau alamiah. Perubahan sosial adalah suatu bentuk

peradaban umat manusia akibat adanya ekskalasi perubahan alam, biologis, fisik, yang

terjadi sepanjang kehidupan manusia. Menurut Laur, perubahan sosial adalah

:“variations over time in the relationships among individuals, groups, cultures, and

societis. Social change is pervasive; all-of social life is continually changing”.

SIPENDIKUM 2018

370

Menurut August Comte dalam bukunya Agus Salim, menyatakan bahwa dalam

perubahan sosial terdapat 2 (dua) konsep penting yaitu Social Statis (bangunan

struktural) dan Social Dinamics (dinamika struktural). Perubahan bangunan struktural

dan dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan.

Bangunan struktur dapat digambarkan sebagai hierarki masyarakat berdasarkan kelas-

kelas tertentu (elite, middle dan lower class). Sedangkan dinamika sosial adalah proses

perubahan kelas-kelas masyarakat itu dari satu masa ke masa lain. Dinamika sosial

adalah upaya mengganti gagasan-gagasan lama dengan konsep-konsep positif dan

ilmiah yang merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan-kebijakan sebuah negara dipengaruhi oleh dinamika sosial, yang

salah satu diantaranya adalah kebijakan dalam hal perekonomian. Pelaku ekonomi yang

sangat penting adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha yang paling kecil yang

bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Koperasi diatur di dalam Undang-Undang

Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian digantikan oleh Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Eksistensi Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dipertanyakan tujuannya oleh pihak-

pihak. Pihak-pihak tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada

Mahkamah Konstitusi yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Indonesia

menggunakan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Atas latar belakang yang sudah disampaikan pada tulisan sebelumnya, penulis

menganalisis dengan menggunakan kajian filsafat hukum untuk mengetahui dan

mendeskripsikan eksistensi dari Undang-Undang Perkoperasian.

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penulisan ini adalah eksistensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2012 tentang Perkoperasian di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis

pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian

dibandingkan dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan Perundang-undangan atau Statute Approach ialah pendekatan

dengan menggunakan legislasi dan regulasi.2 Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan

dengan menelaah peraturan perundang undangan maupun hukum positif yang berlaku di

negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan eksistensi Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang juga menjadi fokus dalam isu hukum

terkait tema penelitian.

4Johnny Ibrahim, (2007), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia

Publishing, Hlm. 57

SIPENDIKUM 2018

371

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari

perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim.3Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip

dasarlmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

kualifikasi tinggi.4Literatur-literatur yang terkait permasalahan inilah yang masuk

kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain: 1)

Buku-buku hasil penelitian dan makalah; 2) Pendapat dan doktrin para sarjana; 3)

Literatur yang terkait yang diperoleh dari Perpustakaan; 4) Artikel Internet

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan

hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah-istilah, yang terdiri dari :1)

Kamus Hukum; 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 3) Kamus Terjemahan Inggris-

Indonesia.

Metode analisa yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menempuh

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku dan

dokumen.

2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti pada bahan hukum

tersebut.

3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti .

4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan

penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-

seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi adalah

suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang

efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International

Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :

keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis,

partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, dan pengembangan

pendidikan, pelatihan, dan informasi .

Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi,

pembagian sisa hasil usaha (SHU), dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha

masing-masing anggota dan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,

5Ibid, hlm 141.

6Ibid, hlm 142.

SIPENDIKUM 2018

372

kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Prinsip Koperasi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun. 2012, yaitu modal terdiri dari simpanan

pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK).

Koperasi atau Cooperative Organization bermakna organizatian owned by and

operated for the benefit of those using its services atau dalam bahasa Indonesia diartikan

bahwa organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk

kepentingan penggunaannya dalam hal ini adalah anggotanya. Koperasi yang berawal

dari kata “co” yang berarti bersama dan “operation” yang berarti bekerja, sehingga

koperasi diartikan dengan “bekerja sama”. Sedangkan, pengertian umum koperasi

adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu

organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang diterapkannya

pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi

ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko

koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan

yang bernama “The Cooperator” yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis

tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.Koperasi di Indonesia

diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada Tahun 1896.

Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang

dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh

Boedi Utomo. Tokoh nasional yang dengan gigih mendukung koperasi adalah Moh.

Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, sehingga beliau disebut dengan

Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada

tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari

Koperasi Indonesia.

Perkembangan koperasi di Indonesia dipengaruhi pembuat kebijakan yang

merupakan badan yang diberikan hak untuk menyampaikan keputusan penguasa.

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia setelah adanya perubahan Undang-Undang

Dasar 1945 memunculkan adanya lembaga yang bertugas untuk menjaga konstitusi di

Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menguji

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). Setelah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diterbitkan, timbul berbagai macam reaksi.

Reaksi keras muncul dari penggerak-penggerak koperasi yang meminta Mahkamah

Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Perkoperasian. Setelah pengujian dilakukan, Mahkamah Konstitusi (MK)

menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan

hukum mengikat. "Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku

untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru," kata Ketua

SIPENDIKUM 2018

373

Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang

Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai

usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1)

UUD 1945.

"Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan

menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas

terlalu luas," kata anggota Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Beliau juga

mengatakan bahwa undang-undang itu mengutamakan skema permodalan materiil dan

finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi

sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Pada sisi lain, lanjutnya, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan

perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi

khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. "Menurut mahkamah, permohonan

pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung

materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung Undang-Undang Nomor 17 tahun

2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan

UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal

lain tidak dapat berfungsi lagi," jelas dia. Permohonan pengujian terhadap UU Nomor

17 Tahun 2012 diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi

Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur; Pusat Koperasi Wanita Jawa

Timur; Pusat Koperasi Annisa Jawa Timur; Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa

Timur; Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono.

Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55

ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71,

Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal

83 dalam undang-undang tersebut. Koalisi LSM untuk Demokratisasi Ekonomi dan

perorangan juga mengajukan permohonan pengujian undang-undang tentang koperasi.

Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka

18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal

55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75,

Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119. Para

pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal

penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam

undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi,

serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi.

ANALISIS EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan

hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

SIPENDIKUM 2018

374

menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,

sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur

berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.Lahirnya

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi

perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan

kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun

negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka

dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah

badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi,

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari definisi tersebut mengandung makna

koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha uang lain.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih berlandaskan pada azas perseorangan yang

hampir sama dengan perusahaan kapitalistik seperti Perseroan.

Selain itu, dalam Pasal 75 Undang-Undang ini yang mengatur soal penyertaan

modal tidak mengenal adanya pembatasan. Akibatnya, koperasi bisa kehilangan

kemandiriannya dan anggotanya hanya sekadar dijadikan objek pinjaman bagi pemilik

modal besar. Bahkan, Pasal 55 semakin mengancam kemandirian koperasi yang

membolehkan kepengurusan koperasi dari luar anggota. Keberadaan Dewan Pengawas

sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 sampai Pasal 54 juga yang berfungsi layaknya

lembaga superbody. Hal ini memudahkan keputusan koperasi di luar kepentingan

anggotanya. Kritik terhadap Undang-Undang Perkoperasian bahwa Undang-Undang

No. 17 Tahun 2001 tidak memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang

Perkoperasian era orde baru Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang

No. 12 Tahun 1967. Secara substansial, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih

mewarisi karakteristik/corak koperasi yang diperkenalkan di era pemerintahan Soeharto

melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dengan Undang-

Undang No. 14 Tahun 1958 di era pemerintahan Soekarno terletak pada ketentuan

keanggotaan koperasi. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1958, sebagaimana diatur

pada Pasal 18, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang mempunyai

kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Ketentuan ini lebih lanjut menurut

Revrisond sejalan dengan penjelasan Mantan Wakil Presiden Moh. Hatta bahwa “bukan

corak pekerjaan yang dikerjakan menjadikan ukuran untuk menjadi anggota, melainkan

kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan

kepala masing-masing”.

Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ketentuan keanggotaan koperasi berubah

secara mendasar. Hal ini tergambar dalam Pasal 11 bahwa keanggotaan koperasi

SIPENDIKUM 2018

375

didasarkan atas kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Kemudian, pada

Pasal 17 yang dimaksud dengan anggota yang memiliki kesamaan kepentingan adalah

suatu golongan dalam masyarakat yang homogen. Perubahan ketentuan keanggotaan

yang dilakukan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ini adalah dasar bagi

tumbuhnya koperasi-koperasi golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri,

koperasi dosen, dan koperasi angkatan bersenjata di Indonesia.

Undang-Undang Perkoperasi yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun

2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional. Pada Pasal 27

ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan

ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasn disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi,

distribusi, dan pekerjaan atau profesi.Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 membuka

peluang untuk mendirikan koperasi produksi, namun di Undang-Undang No. 17 Tahun

2012 peluang ini justru ditutup sama sekali. Hal ini terlihat pada Pasal 83, di mana

hanya terdapat empat koperasi yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu koperasi

konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Sesuai

dengan Pasal 84 ayat (2) yang dimaksud dengan koperasi produsen dalah koperasi yang

menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan

pemasaran produksi. Artinya, yang dimaksud dengan koperasi produsen sesungguhnya

adalah koperasi konsumsi para produsen dalam memperoleh barang dan modal.

Karakteristik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mempertahankan

koperasi golongan fungsional dan meniadakan koperasi produksi itu jelas paradoks

dengan perkembangan koperasi yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan

dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi

rakyat, justru Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius

terhadap keberadaan koperasi di Indonesia. Selain itu, pada Pasal 78 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2012 mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh

dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya surplus/profit

sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Hal ini cukup

membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hal mana yang sudah

kita ketahui bersama bahwa koperasi sangat sulit melakukan transaksi dengan nilai laba

tinggi kepada anggotanya, karena justru menekan laba/profit demi memberikan

kesejahteraan kepada anggotanya. Bersikap tolak belakang dari ketentuan Pasal di atas,

Pasal 80 menentukan bahwa dalam hal terdapay defisit hasil usaha pada koperasi

simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikan Modal Koperasi .

Berkaitan dengan lembaga Credit Union, khususnya di Provinsi Kalimantan

Barat yang menjadi kontroversi, sebab Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak sama

sekali menyinggung soal Credit Union, padahal credit union berkembang sangat pesat di

provinsi tersebut. Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat lebih menyukai menggunakan

fasilitas Credit Union daripada koperasi. Tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut jika

credit union tidak dimasukkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Hal ini

SIPENDIKUM 2018

376

dikarenakan, Credit Union sangatlah berbeda dengan sistem koperasi utamanya

Koperasi Simpan Pinjam. Jika simpan pinjam di luar Credit Union modal bisa dari

pihak luar yang kemudian dipinjamkan kepada anggotanya, maka di Credit Union

bersifat swadaya, pendidikan, dan solidaritas. Pinjaman yang diberikan kepada anggota

Credit Union adalah murni dari modal yang tergabung di dalamnya dan bukan dari

pinjaman yang berasal dari pihak ketiga. Jika Credit Union telah tidak masuk dalam

Undang-Undang Perkoperasian, maka kedepan mungkin akan dibuatkan aturan yang

lebih spesifik/khusus baik dari segi hukum materiil ataupun formalnya, agar lebih

memberikan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU

Perkoperasian) lebih mengedepankan mengenai modalitas dan badan hukum koperasi

dibanding dengan aspirasi anggotanya. Hal ini bertentangan dengan filosofi koperasi

yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dari anggotanya. Padahal aspirasi

anggota bukan hanya sekadar dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan budaya yang tidak

hanya bisa dilayani dengan instrumen modal, tapi juga instrument pendidikan dan

pelayanan yang berkelanjutan. Sedangkan mengenai pengawasan memberikan saran

agar Pemerintah membentuk lembaga eksternal di luar koperasi untuk melakukan

pengawasan terhadap koperasi. Pemilihan lembaga eksternal iniuntuk menghindari

adanya konflik internal dalam tubuh koperasi. Pengawasan seharusnya dilakukan oleh

lembaga eksternal yang khusus dibentuk untuk melakukan audit sosial dan audit

keuangan.

Proses peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

dilakukan karena pemohon mengalami kerugian konstitusional. Mengenai parameter

kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian

konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang. Kerugian

konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor

006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak

dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b.

bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh

pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak

dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus)

dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara

kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya

kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau

kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional

yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapat perlindungan perlindungan negara dan hak untuk menjadi

masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan

UUD 1945 yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

SIPENDIKUM 2018

377

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

2. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar

atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1)

UUD 1945 yang berbunyi: - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang

berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 33 ayat (1) UUD

1945 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: - Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja. - Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (1) Perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun berdasarkan Pasal 28H

ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: (4) Setiap orang berhak mempunyai hak

milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-

wenang oleh siapa pun.

5. Hak untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: (1) Perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

6. Hak untuk menjalankan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

menempatkan koperasi hanya sebagai “badan hukum” dan/atau sebagai subjek secara

nyata bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yang tertuang dalam Pembukaan

UUD 1945. Mengakibatkan pendefinisian koperasi tersebut berakibat pada

“korporatisasi Koperasi”, yakni munculnya perusahaan yang mengaku sebagai koperasi

yang berstatus badan hukum koperasi, namun tidak memiliki jati diri koperasi dan tidak

melakukan prinsip-prinsip koperasi serta melakukan urusan bisnis semata.

Kemudian, ketentuan mengenai Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118, dan Pasal 119

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perkoperasian adalah telah nyata-nyata

menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar dan

menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan

SIPENDIKUM 2018

378

pengakuan dan perlindungan dari pemerintah.Di dalam keputusan Mahkamah

Konstitusi dituliskan bahwa badan hukum privat dan perorangan warga negara

Indonesia hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat adanya UU Perkoperasian. Dasar

filosofis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perkoperasian adalah

kapitalisme yang ciri utamanya adalah pengutamaan modal dan individualisme. Berbeda

dengan koperasi, yang ciri utamanya mengutamakan kumpulan orang dan kolektivisme.

Akibatnya, hak konstitusional Para pemohon untuk melakukan usaha bersama dengan

berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

terabaikan. Lebih jauh lagi, hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat

perlindungan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD

1945 juga terampas. Dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum…” Bung Hatta mencitakan perekonomian rakyat yang

kecil-kecil hendaklah berbentuk koperasi dan mulai mengolah yang kecil-kecil pula.

Kerjasama dan tolong menolong yang menjadi pembawaan koperasi memberi jaminan

bagi kedudukannya dan perkembangannya. Dari bentuk koperasi yang kecil-kecil itu

yang masing- masing dilaksanakan dengan aktiva yang teratur dan solidarita

perekonomian, koperasi yang kecil-kecil itu akan meningkat berangsur-angsur ke atas

sampai sanggup melaksanakan perekonomian kecil dan menengah. Akhirnya

perekonomian rakyat yang teratur dengan organisasi koperasi dapat memasuki medan

perekonomian besar, seperti yang dilahirkan oleh perkembangan organisasi koperasi di

Swedia, Denmark, dan Jerman . Dengan demikian, seharusnya negara melindungi

perekonomian rakyat yang kecil-kecil itu, yaitu koperasi. Perlindungan tersebut berupa

mempertahankan filosofi, nilai, dan prinsip koperasi dari ancaman ideologi lainnya

(antara lain kapitalisme dan komunisme). Jadi koperasi harus ditunjukkan kebersamaan

dalam menjalankan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat,

yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari definisi koperasi tersebut, maka ada lima

unsur pokok yaitu: 1) Koperasi sebagai badan usaha 2) Beranggotakan orang-seorang

bagi koperasi primer atau badan hukum koperasi bagi koperasi sekunder 3) Prinsip

ekonomi sebagai dasar kegiatannya 4) Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat 5)

Berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Bung Hatta, koperasi harus tetap teguh memegang dua asas yaitu: 1)

Asas Individualitas, yaitu koperasi dan anggota koperasi harus percaya pada kekuatan

diri sendiri. 2) Asas Solidaritas, yaitu kesetiakawanan antara anggota, antara Pengurus/

Pengawas dan antara anggota dengan Pengurus / Pengawas. Nilai dasar koperasi

meliputi: 1) Keadilan 2) Persamaan 3) Saling tolong menolong Ide dasar koperasi

Indonesia meliputi: 1) Kesempatan dalam hak yang sama. 2) Pembagian pendapatan dan

kekuasaan yang adil. 3) Kesukarelaan dalam peningkatan partisipasi, komitmen dan

SIPENDIKUM 2018

379

tanggungjawab. 4) Melayani kebutuhan (ekonomi) para anggota. Mengenai etika dasar

koperasi adalah: 1) Kejujuran 2) Kemanusiaan dan Kepedulian 3) Kesetiakawanan dan

Kebersamaan 4) Kebenaran 5) Pikiran Demokrasi 6) Perilaku Kontruktif.

Prinsip-prinsip dasar koperasi Indonesia adalah: 1) Keanggotaan bersifat

sukarela dan terbuka 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis 3) Pembagian sisa

hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa dari masing-

masing anggota 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5) Kemandirian

6) Pendidikan Perkoperasian 7) Kerjasama antar koperasi. Tujuan didirikannya koperasi

meliputi: 1) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya 2) Membangun tatanan Perekonomian Nasional agar makin maju, adil dan

makmur Peranan Koperasi yaitu: 1) Mempertinggi kualitas kehidupan manusia

seutuhnya 2) Berupaya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian

Nasional 3) Memperkokoh perekonomian rakyat Dari berbagai uraian di atas

sebenarnya ada yang istimewa dari koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

Menurut Soedarsono Hardjosoekarto dalam Indra Ismawan , karakteristik sebagai

pemilik sekaligus konsumen adalah ciri utama koperasi yang membedakan dengan

organisasi lain. Karakteristik itu dapat menjadi stimulan bagi munculnya rasa ikut

memiliki, yang pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan yang dinamis.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang disampaikan pada tulisan sebelumnya, peneliti

menyimpulkan bahwa para pemohon sangat dirugikan dengan adanya pergeseran

filosofi koperasi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perkoperasian

yaitu dari kolektivisme menjadi kapitalisme. Dengan filosofi baru koperasi yaitu

kapitalisme maka koperasi jelas akan kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang

memang dari awalnya berpaham kapitalisme. Koperasi tidak akan mampu lagi bertahan

dalam persaingan melawan perusahaan swasta. Justru selama ini dalam sejarah koperasi,

koperasi bertahan karena koperasi mempertahankan filosofinya yang merupakan

perlawanan dari paham kapitaslime. Jadi apabila UU Perkoperasian justru filosofinya

kapitalisme maka sesungguhnya koperasi itu sudah mati. Selain itu, dengan definisi

koperasi yang didirikan oleh perseorangan, maka prinsip usaha bersama dan asas

kekeluargaan tidak akan dapat terwujud. Seharusnya, menurut asas kekeluargaan, dalam

menyelenggarakan kegiatan perekonomian ada ide tanggung jawab bersama untuk

menjamin kemajuan bagi semua orang. Tujuan memajukan usaha bersama bukannya

keuntungan pribadi, tetapi kemajuan bagi seluruh anggota koperasi. Istilah berdasarkan

atas asas kekeluargaan menunjukkan adanya landasan bagi tanggung jawab bersama

yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan bagi

setiap anggota. Dalam sifat kolektivitas inilah perbedaan antara sistem ekonomi yang

dicita-citakan yaitu asas kekeluargaan dengan sistem ekonomi yang mendasarkan pada

asas individualisme.

SIPENDIKUM 2018

380

Daftar Pustaka

Buku

Agus Salim, 2014, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus

Indonesia, Tiara Wacana, Yogya

Dochak Latief, 2000. Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global,

Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Hans, Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi, Direktorat Jenderal

Koperasi, 1980

Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005

Indra Ismawan, 2001. Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan

Kecil-Menengah. Penerbit Gramedia, Jakarta.

Johnny Ibrahim, (2007), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:

Bayumedia Publishing. Kammeyer, Ritzer dan Yetman, 1990, Sociology,

Experiencing Changing Society, Allyn and Bacon, London

Mahmud Thoha (Penyunting). 2002. Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan

Ekonomi Kerakyatan. Penerbit Pustaka Quantum, Jakarta.

R. Soeroso, cetakan keempatbelas, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Suratal HW. 1993. Koperasi Di Antara Idealisme dan Realisme. Undip, Semarang

Jurnal

Bambang Supriyanto, Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media

Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Jurnal

Ekonomi & Pendidikan, Volume 4 Nomor 2, Nopember 2007

Purbayu Budi Samosa, Eksistensi Koperasi Peluang dan Tantangan Di Era Pasar

Global, Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 1 No. 2 / Desember 2004.

Artikel Internet

Berdikari, Undang-Undang Perkoperasian Masih Dianggap Warisan Kolonial, 2013,

http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130427/uu-perkoperasian-

dianggap-masih-warisan-kolonial.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2018.

Irwan Walik (Kompasiana), Pemerintah yang Tidak Pro-Rakyat, 2013,

http://hukum.kompasiana.com/2013/01/04/pemerintahan-yang-tidak-pro-rakyat-

516368.html, diakses 7 Desember 2015.