tugas,fungsi dan kedudukan dari MPR,DPR,DPD,Presiden,BPK,MA,MK,KY,dan KPU.

1.MPR

Tugas dan fungsi MPR

1. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.

2. melantik presiden dan wakil presiden

3. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatanya menurut undang-

undang dasar.

4. memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,apabila terjadi

kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatanya.

5. memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan

dalam masa jabatannya,dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calan

wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum

sebelumnya,sampai berakhir masajabatannya.

Kedudukan MPR

MPR sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan tingkat pusat. MPR berkedudukan sebagai

lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga

Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK

2.DPR

fungsi DPR

1.fungsi legislasi,

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai

perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2.fungsi anggaran

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk

membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap

rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden

3.fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan

melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN

tugas DPR

1. membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat

persetujuan bersama;

2. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang

3. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang

berkaitan  dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan

4. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama

5. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

6. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran

pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah

7. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap

pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber

daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

8. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan

DPD

9. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban

keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

10. memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian

anggota Komisi Yudisial

11. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk

ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden

12. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada

presiden untuk ditetapkan

13. memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima

penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian

amnesti dan abolisi

14. memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat

perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian

internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan

undang-undang

15. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

16. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Kedudukan DPR

DPR sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan di tingkat pusat.

3.Presiden

Tugas dan kewewenang presiden

Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat Angkatan Lautdan

Angkatan Udara

Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).

Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR

serta mengesahkan RUU menjadi UU.

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(dalam kegentingan

yang memaksa)

Menetapkan Peraturan Pemerintah

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan

persetujuan DPR

Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR

Menyatakan keadaan bahaya.

Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan

pertimbangan DPR

Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU

Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah

Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan

disetujui DPR

Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan

Mahkamah Agung

Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Kedudukan Presiden

Presiden pemegang kukuasaan eksekutif berkedudukan diibu kota negara.

4.DPD

Fungsi DPD

Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang

berkaitan dengan bidang legislasi tertentu

Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Tugas dan wewenang DPD

Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi

lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR

kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.

Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan, dan agama

Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa

Keuangan

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,

pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan

membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

Kedudukan DPD

DPD sebagai lembaga tinggi negara bersama dengan DPR berkedudukan di tingkat pusat.

5.BPK

Tugas BPK

1. menentukan objek pemeriksaan merencanakan dan melaksanakan

pemeriksaan ,menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyajikan laporan

pemeriksaan.

2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau

unit organisasi yang mengelola keuangan negara.

3. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan

4. menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara

atau pengelola keuangan negara.

5. memberikan keterangan ahli dalam prosesperadialan mengenai keuangan negara.

Kedudukan BPK

BPK berkedudukan di ibu kota negara.

6.Makamah Agung.

Tugas dan fungsi MA

1• Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].

2• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di

bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.

3• Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara (PTUN).

4• Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur

dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

Kedudukan MA

Merupakan lembaga tinggi Negara dari peradilan Tata Usaha Negara,PN,PA,dan PM.

7.Makamah Konstitusi

Tugas dan fungsi MK

1• Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the

constitution).

2• Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan

antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu

dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden

dan atau wakil presiden menurut UUD.

3• Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah

Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan

perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Kedudukan MK

Makamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan d tingkat pusat.

8.Komisi Yudisial

Tugas KY

1. melakukan pendaftaran calon hakim Agung

2. melakukan seleksi calon hakim agung

3. menetapkan calon hakim agung

4. mengajukan calon hakim agung ke DPR

Fungsi dan wewenang KY

1.mengusulkan calon hakim agung kepada DPR

2.menegakan kehormatan,keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim

3.menerima laporan masyarakat tentang prilaku hakim

4.meminta laporan berkala kepadab badan perailan berkaitan dengan prilaku hakim

5.melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prilaku hakim

6.emanggil dan meminta keterangan dari hakim yang didugamelanggar kode etik prilaku

Hakim

7.membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan dsisampaikan ke

makamah Agung Konstitusi serta tindasannya disampaikan  kepada Presiden dan DPR

Kedudukan KY

Komisi yudisial setingkan dengan makamah agung dan makamah Konstitusi yang

berkedudukan di tingkat pusat.

9.Komisi Pemilihan Umum.

Tugas KPU

1. menyelenggarakan pemilihan umum

2. menyusun program dan anggaran pemilihan umum

3. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu

Fungsi dan wewenang KPU

1. membuat susunan program dan anggaran pemilu

2. memberikan pelayanan teknis pelaksaan pemilu

3. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi

ketatausahaan ,kepegawaian ,anggaran dan pelengkapan pemilu

4. memberikan informasi pemilu,pertisipasi dan hubungan masyarakat

5. mengelola data dan informasi pemilu

6. memberikan pengelolaan logistik dan distribusi barang atau jasa keperluan pemilu.

Kedudukan KPU

Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di tingkat pusat(KPU pusat),tingkat Provinsi(KPU

provinsi)dan di tingkat kabupaten kota(KPU Kabupaten)