PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh masyarakat ikut mencegah merebaknya teror bom dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya yakni masyarakat perlu meningkatkan solidaritas antarumat beragama.

“Kita tidak boleh membiar-kan negara kita menjadi tanah petualangan kemurkaan, ke-bencian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ung-kap Presiden dalam pidatonya saat membuka acara Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933 di GOR Ahmad Yani kom-pleks Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Pihak yang tidak bertang-gung jawab tersebut, oleh Presi-den Yudhoyono ditujukan kepada pihak yang menye-barkan bahan peledak, yang dikemas dalam bentuk buku atau lainnya. Di mana, akibat kejadian-kejadian tersebut, masyarakat menjadi resah. “Kita tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi resah.

Solidaritas perlu ditingkatkan untuk menghentikan praktik tidak terpuji tersebut,” kata Kepala Negara.

Kepada para penegak hu-kum, Presiden mengimbau agar bekerja untuk mengem-balikan rasa aman rakyat dan dengan serius bisa mengung-kap hal itu. “Penegak hukum termasuk pemerintah agar sungguh-sungguh dan pro-fesional, semua elemen perlu berpartisipasi,” ujar Presiden.

Ia menyampaikan, untuk umat beragama, Presiden mengimbau agar seluruh umat beragama untuk memupuk jiwa dan hati yang sungguh-

sungguh mencintai kedamai-an dan harmoni. “Kedamaian berada di hati, bukan dalam pidato politik yang berapi-api, bukan pernyataan politik yang indah,” jelas Presiden.

Untuk itulah, ia mengim-bau seluruh pemuka agama untuk melakukan pendekat-an persuasif kepada umat-nya dan memberikan tela-dan yang mengemuka kepada masyarakat.

Dalam perayaan Nyepi ber-tema Dengan melaksanakan catur brata nyepi, kita wujudkan kehidu-pan yang harmonis, damai dan sejahtera tersebut, juga dihadiri Wakil Presiden Boediono yang didampingi istrinya, Herawati Boediono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Turut hadir Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Men-sesneg Sudi Silalahi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menbudpar Jero Wacik, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PAN EE Mangindaan, dan Menhan Purnomo Yusgiantoro. (Mad/P-3)

4 SELASA, 22 MARET 2011POLKAM

MIRZA ANDREAS

Dewan Perwaki l -an Daerah (DPD) mengusulkan agar amendemen kelima

konstitusi mengakomodasi ke-hadiran calon presiden (capres) independen.

Usul itu tertuang dalam draf perubahan kelima UUD 1945, khususnya Pasal 6A bagian kedua. Dalam draf itu disebut-kan, ‘Pasangan calon presiden dan wakil presiden berasal dari usulan partai peserta pemilihan umum atau perseorangan’.

Anggota DPD Bambang Soe-roso yang menjadi ketua ke-lompok kerja (pokja) DPD di MPR menyatakan, upaya meng-akomodasi capres independen bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi dalam pemilih-

an umum presiden dan wakil presiden (pilpres).

“Dalam pemilu, kita disodor-kan capres dan cawapres yang berasal dari parpol. Dengan draf ini, kami memberi ruang bagi calon independen,” ujar Bambang di Gedung DPD di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, proses pengka-jian amendemen kelima UUD 1945 telah melalui verifikasi dan kajian ilmiah oleh hampir 75 perguruan tinggi besar di Indonesia.

Selain itu, usul perubah-an UU tersebut merupakan aspirasi dari hampir semua stakeholder dari daerah. “Mere-ka menginginkan agar calon perseorangan juga menjadi bagian dari proses demokratis-asi di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Bambang, dalam

UUD 1945 ditekankan semua parpol yang sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, berhak men-calonkan presiden dan wapres. Sebagai konsekuensinya, kon-stitusi juga semestinya memberi hak kepada perseorangan untuk menjadi capres dan cawapres.

Bambang menambahkan, untuk mengegolkan capres dan cawapres independen lewat amendemen UUD 1945, DPD mulai melakukan pembicaraan intensif dengan wakil parpol di DPR.

“Karena nanti rencana amen-demen ini akan berbenturan dengan kepentingan parpol.

Untuk itu, sebelum draf ini di-serahkan ke MPR, DPD terlebih dahulu mendekati parpol,” ungkapnya.

Pada 17 Februari 2009, Mah-kamah Konstitusi (MK) meno-lak permohonan uji materi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Pengujian terhadap UU tersebut diajukan Fadjroel

Rachman selaku capres inde-penden dan Mariana serta Bob Febrian selaku pemilih.

Fadjroel menilai pasal dalam UU Pilpres yang tidak meng-akomodasi capres independen bertentangan dengan UUD 1945. Hanya saja, enam dari sembilan hakim konstitusi menolak permohonan itu.

Hak dasarPakar hukum tata negara

Irmanputra Sidin menyambut baik ide amendemen UUD 1945. Menurutnya, keikutsertaan calon independen dalam pemilu merupakan bagian dari bentuk akomodasi hak dasar rakyat.

Menurutnya, amendemen itu membantu menyediakan panggung banyak warga Indo-nesia yang potensial dan punya kapabilitas. Sebab, banyak tokoh politik yang berkualitas, tapi tidak bisa mencuat karena tidak punya parpol.

Mantan Wakil Kepala Staf TNI-AD Letjen (Purn) Kiki

Syahnakri memuji reformasi yang telah terjadi. Namun, ia menyayangkan perubahan yang terjadi tidak dibarengi dengan kesiapan, kepemimpin-an kuat, dan kewaspadaan.

Kiki menyoroti kepemimpin-an di Indonesia yang cen-derung keras dan selalu men-cari kambing hitam. “Enggak mau disalahkan,” imbuhnya.

Tujuh langkah strategis pun coba ditawarkan Kiki, di antaranya kembali kepada se-mangat UUD 1945, memba-ngun kepemimpinan yang kuat, berkarakter, nasionalis, dan mampu memimpin perubahan.

Selain itu, tambah Kiki, tata dan penegakan hukum, mengembangkan kembali wa-wasan nusantara, serta mem-bangun karakter. “Reformasi partai politik dan birokrasi. Tapi ini atas kemauan elite politik. Terakhir, konsolidasi arus glo-balisasi,” tandasnya. (*/P-1)

mirza@mediaindonesia.com

DPD Dorong Capres IndependenUpaya memenuhi hak bagi kalangan nonpartisan untuk menjadi capres bakal berbenturan dengan kepentingan parpol.

KETUA Umum Partai Persa-tuan Pembangunan (PPP) Sur-yadharma Ali memerintahkan pengurus dan kader PPP di Kepulauan Riau untuk tidak lupa akan kekalahan dalam pe-milihan umum legislatif 2009. Kader PPP harus membuk-tikan janji-janjinya yang sudah pernah disampaikan kepada masyarakat guna memenangi Pemilu 2014.

“Jangan lengah, jangan lupa-kan kekalahan. Konsolidasikan partai, susun strategi. Rekrut sumber daya manusia yang lebih andal supaya energi dan amunisi PPP bertambah da-lam pemilu mendatang,” kata Suryadharma saat membuka Musyawarah Wilayah III PPP Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, kemarin.

Di hadapan hadirin, antara lain Gubernur Kepri HM Sani, Bendahara DPP PPP Suharso Manoarfa, Ketua DPW PPP Kepri Ahars Sulaiman, Ketua DPP partai berlambang Kabah itu menyatakan aneh di Kepri yang merupakan tanah Melayu yang identik dengan Islam, PPP hanya meraih suara 24 ribu atau hanya sekitar 4% dari 550 ribu suara sah pada Pemilu DPRD Kepri 2009.

Persentase tersebut menunjuk-kan pengurus dan kader PPP di Kepri harus selalu mendekatkan diri pada rakyat supaya tidak ditinggalkan ketika berlangsung

pemilihan umum maupun pemi-lihan kepala daerah.

“Karena itu, kurangi berwa-cana, perbanyaklah berbuat sebab berbagai masalah dewasa ini menumpuk akibat pemikir hanya terlontar sebagai wa-cana tanpa disertai perbuatan nyata,” katanya.

Sementara itu, untuk menda-patkan banyak suara, sam-bungnya, harus digencarkan pemahaman bahwa Islam yang menjadi landasan PPP adalah agama yang membawa kesela-matan, kasih sayang kepada seisi alam, kesejukan di dunia dan akhirat, toleran pada ke-binekaan budaya, agama, dan sosial. Dan pemahaman itu harus teraktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Ketua Umum PPP yang juga menjabat Menteri Agama itu menilai, terlalu banyak berwa-cana justru mengakumulasikan permasalahan yang sudah ada. Dan biasanya, berwacana hanya berujung pada lahirnya sebuah wacana baru tanpa hasil nyata.

“Konsolidasi bukan karena banyaknya orang yang ber-kumpul, sebab hal ini tidak ada artinya jika tidak pernah berbuat,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, kader PPP harus berpikir prorakyat tanpa pamrih. Kehadiran PPP di Kepulauan Riau itu juga diharapkan akan terus berkem-bang. (Ant/HK/P-2)

Indonesia bukan Surganya Teror

PPP Jangan LupaKekalahan

Pemilu 2009

KEPENTINGAN GOLONGAN: Perupa Heri Dono berorasi di depan 20 kambing di halaman Galeri Nasional, Jakarta, kemarin. Pidato kebudayaan tersebut merupakan sindiran kepada pejabat dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang yang sering dipolitisasi untuk kepentingan pribadi dan golongan.

PERKEMBANGAN POLITIK: Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri berbicara dalam diskusi dengan tema Mencermati

perkembangan

politik akhir-

akhir ini dan

solusinya, yang diselenggarakan oleh SOKSI, di Jakarta, kemarin.

MI/TRI HANDIYATNO

MI/USMAN ISKANDAR

Kita tidak boleh membiarkan

masyarakat menjadi resah. Solidaritas perlu ditingkatkan.”

Susilo Bambang YudhoyonoPresiden RI