tradisi pinang sirih dalam adat peminangan melayu jambi di desa...

TRADISI PINANG SIRIH DALAM ADAT PEMINANGAN

MELAYU JAMBI

(Studi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Masyarakat Adat Melayu Jambi

di Desa Seling Kabupaten Merangin)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Untuk Memperoleh Gelar Hukum (S.H) Sarjana

Oleh :

RIYADH ASSOMADY

NIM. 11140440000108

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H/2019 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Sumber-sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 11 Juli 2019

Riyadh Assomady

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk untuk mengetahui makna filosofi pandangan

bagaimana praktek tradisi Pinang Sirih, untuk mengetahui dasar hukum adat

dalam pembawaan Pinang sirih (Jambah) dan untuk mengetahui korelasi tradisi

ini dalam peminangan di adat Melayu Jambi dengan prespektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research),

dan merupakan jenis penelitian etnografi. Penelitian ini bersifat analitik

merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif yang bertujuan bukan hanya

sekedar memaparkan karakteristik tertentu. Tetapi juga menganalisa dan

menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi. Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Kriteria data yang

digunakan adalah obvervasi, wawancara,studi pustaka, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi Pinang Sirih (Jambah), sebagai

salah satu syarat untuk melakukan peminangan di Desa Seling, adat ini sudah

dilaksanakan dari zaman dahulu. Tradisi ini sangat melekat dan dikenal oleh

masyarakat setempat, proses pembawaan pinang sirih (Jambah) biasa dilakukan

ketika mau melaksanakan peminangan, dan yang membawa ini dari pihak laki-

laki untuk diserahkan kepada pihak perempuan. Bagi masyarakat yang tidak

melaksanakan tradisi tersebut maka akan mengakibatkan seseorang diberikan

sanksi sosial oleh masyarakat dan yang paling buruk dapat menghalangi untuk

dilangsungkannya perkawinan.

Adat ini di anggap baik oleh masyarakat setempat dan dilestarikan pula,

akan tetapi tradisi ini boleh ditinggalkan apabila sudah keluar dari norma-norma

agama karena padasarnya tidak ada penjelasan dalam syariat islam. Dan mengenai

status hukum yang ada pada tradisi pinang sirih (jambah) di desa Seling

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin provinsi jambi, tersebut ialah ‘urf shahih

kerena tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan norma-norma

yang ada.

Kata kunci : Pinang Sirih, Perkawinan Adat, Peminangan, Jambah

Pembimbing : Dr.H. Abdul Halim, M.Ag.

Daftar Pustaka : 1979-2019

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena

berkat rahmat, nikmat serta karunia dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul. TRADISI PINANG SIRIH DALAM ADAT

PEMINANGAN MELAYU JAMBI (Studi Hukum Islam Terhadap Perkawinan

Masyarakat Adat Melayu Jambi di Desa Seling Kabupaten Merangin) Sholawat

serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’Alayhi wa

Sallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang

terang benderang ini.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan

bimbingan, arahan, dan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H. M.A. M.H Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Dr. Mesraini, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta

Ahmad Chairul Hadi, M.A. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga,

yang terus mendukung dan memotivasi penulis untuk segera

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Dr.H. Abdul Halim, M.Ag., sebagai pembimbing skripsi penulis, yang

telah sabar dan terus memberikan arahannya untuk membimbing penulis

dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang

telah memberikan ilmu serta tidak hentinya membimbing penulis selama

proses perkuliahan berlangsung, Staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum, dan Staf Perpustakaan utama pelayanan kepada penulis serta

memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan guna

menyelesaikan skripsi ini.

5. Teristimewa kedua orang tua saya Ayahanda dan Ibunda (Suhaimi dan

Ramidah) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan

serta kasih sayangnya. Adik saya Ahmad Hasani dan Tasya Maulidya

yang selalu memberikan suport untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Sahabat idiot Rezaldi Hidayat dan Imam Arrasyidi, terima kasih atas

semua waktu dan kenangan dari kekanak-kanakan sampai sekarang,

hangatnya canda tawa hingga terjalinnya persahabatan tidak akan pernah

terlupakan oleh penulis. Semoga persahabatan kita menjadi amal ibadah

dan yang dicita-citakan menjadi kenyataan.

7. Sahabat seperjuangan Ciputat Angga, Sidik, Ilham, Neng, yang selalu

memberi semangat dan warna bagi penulis. Semoga Allah memeberikan

yang terbaik untuk persahabatan kita, terimakasih atas kenangan yang

telah terukir selama ini.

8. Sahabat tersayang Salma Apriliani dan ARWAH PONDOS Indra, Rifqi,

Qhofal, Yunizar, Pace, Botem, Arif, Hidayat, Mas Boy, Kurnia, Ulhaq,

Ipeh, Ajeng, shofie, Afdal, Iman Teguh, Fitrah, Dani, yang senantiasa

meluangkan waktu berdiskusi dan bercanda. Sehingga penulis bisa

terhibur dari sulitnya menyelesaikan tugas akhir. Semoga apa yang kita

inginkan tercapai nantinya.

9. Keluarga besar Futsal FSH, Coach Syifullah Nur, Akbar, Shabir, Reza,

Manda, Pakong, Kicong, Agung, Haikal, Bogel, Odoy, Icun, Munzir,

Daffa, Tocing, Ayub, Rendra, terkhusus sahabat TUMANGERS Haji Oji,

Dimas Wakwaw, Wildan Mauludi Capung, AL- Kausar Dunggio

(Apengers) dan kalian yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimaksih untuk canda tawa dan cerita yang selalu hadir dan akan nada

ayunan rindu untuk kalian semua. Semoga silahturrahmi ini terjalin sampai

kapanpun.

10. Keluarga besar HMI Komfaksy, teman seperjuangan 2014, Azmi, Bens,

Aulia, Andika, Aziz, Togar dan Kanda –Yunda yang tidak bisa disebutkan

satu persatu. Terkhusus keluarga HMI Hukum Keluarga, Kanda Yunda,

Ricki A Muchtar, Eka, Ais, Alim, Iqbal, Legina, Zaki, Hilman, Aris

Munandar Ei, Helmi, Windi, Ila, Ilham, Luthfi, Upay, Nanda, Sarah, Aini,

Brian, Anjas, Rafi, Fadli, Zanuba, Rambo, Habib, Aqila dan kalian yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga silatirrahmi .ini menjadi

ibadah bagi kita semua,

11. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Staf

Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Staf Perpustakaan utama yang

telah memberikan pelayanan kepada penulis serta memberikan fasilitas

untuk mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada abangda Andi Asraf, S.H, Ricki Ahmad Faisal

Mukhtar S.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

13. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk membalas jasa-jasa kalian

kecuali dengan ucapan doa dan terima kasih.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan

dan perbaikan. Namun, peneliti tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat

memberikan manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk

perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Sekian dan

Terima kasih.

Jakarta, 11 Juni 2019

Riyadh Assomady

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................ i

LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI .......................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iii

ABSTRAK ............................................................................................................ iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Identifikasi Masalah .................................................................. 6

C. Batasan dan Perumusan Masalah .............................................. 7

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ................................................ 8

E. Studi Terdahulu ......................................................................... 9

F. Metode Penelitian.................................................................... 11

G. Sitematika Penulisan ............................................................... 16

BAB II LEGAL PLURALISM DALAM TRADISI LAMARAN

A. Teori Pluralisme Hukum ........................................................ 16

B. Pengertian Peminangan ........................................................... 18

C. Landasan Dasar Peminangan .................................................. 19

D. Rukun dan Syarat Peminangan ............................................... 22

E. Iktilaf Ulama Mengenai Anggota Tubuh Peminangan Yang

Boleh Dipandang ..................................................................... 23

F. Kriteria Memilih Pasangan Dalam Islam ................................ 26

G. Pembatalan Peminangan ......................................................... 28

H. Hikmah Peminangan ............................................................... 29

I. ‘Urf Dalam Islam .................................................................... 31

BAB III INTERAKSI ISLAM DAN TRADISI MELAYU JAMBI

A. Perkembangan Adat Jambi ...................................................... 35

1. Zaman Hindu Budha ......................................................... 35

2. Islamisasi Melayu Jambi ................................................... 36

B. Jambi Bekerajaan Islam .......................................................... 40

C. Profil Kabupaten Merangin ..................................................... 41

1. Geografis ........................................................................... 46

2. Topografis ......................................................................... 46

D. Sejarah Desa Seling................................................................. 46

E. Geografis Desa Seling ............................................................. 47

F. Keadaan Agama dan Pendidikan ............................................ 48

G. Keadaan Sosial Budaya ........................................................... 51

H. Keadaan Ekonomi ................................................................... 53

BAB IV TRADISI PINANG SIRIH DAN RELEVANSI TERHADAP

HUKUM ISLAM

A. Pelaksaan Tradisi Pinang Sirih dalam Adat Melayu Jambi .... 54

B. Relasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Pinang Sirih dalam

Peminangan Adat Melayu Jambi ............................................ 62

C. Tradisi Pinang Sirih dalam Pluralisme Hukum …………..….68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 70

B. Saran ........................................................................................ 71

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 72

LAMPIRAN-LAMPIR

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengalaman hidup manusia dalam sebuah komunitas bermasyarakat

selalu dihadapkan pada nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut selanjutnya akan

membentuk tingkah laku masyarakat, secara umum harus diindahkan dan

dihormati oleh warga masyarakat dilingkungan tersebut. Nilai-nilai hidup

yang membentuk pola tingkah laku ini pada proses selanjutnya akan

membentuk norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang tujuannya

untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai inilah yang dinamakan

dengan hukum yang hidup didalam masyarakat atau dikenal dengan adat

istiadat.1

Adat istiadat mengandung sifat yang sangat tradisional, dimata rakyat

Indonesia, hukum adat berpangkal pada kehendak nenek moyang yang

biasanya didewa-dewakan. Hal ini juga menarik perhatian, bahwa peraturan-

peraturan hukum adat umumnya oleh rakyat dianggap berasal dari nenek

moyang yang legendaris (hanya ditemukan dalam cerita-cerita orang tua).

Terang lah agaknya bahwa, kepada hukum yang sedang berlaku diberikan

penghormatan sebesar-sebesarnya sesuai dengan kehendak yang suci dari

nenek moyang (dewa-dewa) itu. Ini merupakan suatu rem yang kuat terhadap

keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin

merusak ketertiban tersebut. Karena barang siapa yang menyalahi peraturan

adat, akan tertimpa kutukan nenek moyang (ketulahan) yang menguasai

peratutaran tersebut. Sebab selama itu rakyat Indonesia berpegang teguh pada

kepercayaan dan tradisi lama, peraraturan-peraturan itu akan kekal adanya.2

1 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika, 2006) h.47

2 R.Van Dijk, Pengantar Hukum Adat di Indonesia” penerjemah Soehardi. A (Sumur

Bandung, 1979) h. 10

2

Berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara implisit oleh

Undang-Undang Dasar 1945 melalui penjelasan umum yang menyebutkan

bahwa: “Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis,

sedangkan disampingnya yang berlaku Undang-Undang dasar itu berlaku

juga hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul

terpelihara dalam Praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.3

Adapun setiap budaya/adat mempunyai bingkai norma tersendiri,

misalnya masyarakat Muslim diatur perilakunya oleh hukum Islam, dan yang

berkaitan dengan hubungan sosial, maupun hubungan vertikal. titik

fungsional hukum Islam terus menerus membentuk struktur sosial masyarakat

Muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya.4 Hubungan sosial ataupun

sistem sosial berawal sebuah lingkungan keluarga. Terbentuknya suatu

keluarga biasanya melalui tali silaturrahmi dua insan sosial dalam sebuah

ikatan suci yaitu perkawinan.5

Dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan

untuk membangun, membina dan memelihara hubugan keluarga serta

kekerabatan yang rukun dan damai.6 Pernikahan diselenggarakan dalam

sebuah prosesi khusus dan tata cara khusus, yang disesuaikan dengan

ketentuan agama maupun tradisi didalam masyarakat, dimana prosesi tersebut

akan dilaksanakan.7

3 Ilhami Bisri,Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di

Indonesia, (PT Raja Grapindo Perseda, 2004) h.122

4 Yayan Sopyan, Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 11

5 Tihami dan Sohari Fahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap, (Jakarta:

Rajawalipers, 2009), h. 24

6 Khairunnas, Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau

Menurut Hukum Islam, Riau, (skripsi S1 2012, diakses di http://ejournal.uin-suska.ac.id/ diakses

pada 1 November 2018) h. 6

7 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Cet. II, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2002), h. 14

http://ejournal.uin-suska.ac.id/

3

Hukum perkawinan, di pengaruhi oleh hukum Islam. Dengan kata lain

hukum adat itu mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan,

walaupun pengaruh agama tidak terlalu besar dan hanya beberapa daerah

saja. Namun dalam arti sempit dan sehari-hari, maka yang dimaksud dengan

“hukum adat” ialah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan

kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman

sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam

hubungan antara yang satu dangan yang lain baik di kota maupun di desa.8

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan

dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan

tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang

terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari

masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu

rentetan kegiatan upacara perkawinan. Adapun rangkaian upacara perkawinan

adat yang diselanggarakan secara besar-besaran dapat meliputi berbagai

kegiatan adat yang diatur dan dilaksanakan oleh suatu panitia khusus yang

terdiri dari tua-tua adat, kaum ibu, dan bujang gadis9

Mengenai pernikahan, memang banyak adat yang mengatur di setiap

daerah baik yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Tidak

dapat kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di

daerah tersebut. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang

mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan masyarakat tetap

berpegang teguh kepada hukum adat yang masih berlaku di dalam sebuah

adat pernikahan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai

basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh

warga masyarakat secara sukarela.10

8 Muhammad bushar, Asas-Asas Hukum Adat (Pradnya paramita, 1988) h.15

9 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, (Jakarta: Kencana

Prenamedia Group, 2014), h. 36-37

10 Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 340

4

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk

dapat melangsungkan perkawinan. Pada prinsipnya cara paling umum

dilakukan oleh masyarakat adalah melalui peminangan. Dalam hal

peminangan pada tiap masyarakat (Hukum Adat) yang ada di Indonesia cara

yang digunakan dalam melakukan lamaran atau peminangan pada hakikatnya

terdapat kesamaan, namun perbedaan perbedaannya hanyalah (kira-kira)

terdapat pada alat atau sarana pendukung proses peminangan tersebut.11

Peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki kepada

pihak perempuan, terkadang ajakan ini diucapkan secara jelas dan terkadang

tidak diucapkan secara jelas atau dengan kalimat kiyasan dan sindiran.12

hukum Islam mengkehendaki pelaksanaan Peminangan untuk menyikapi

kecintaan kedua pasangan manusia yang akan mengadakan akad nikah supaya

dapat mewujudkan keluraga yang didasarkan dengan kecintaan, dan juga

akan melahirkan keturunan yang baik, sebagai penerus generasi, proses awal

sebelum menuju perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan

perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasa disebut pinangan. Peminangan

dalam hukum Islam biasanya disebut dengan khitbah. Jadi pinangan adalah

tahap awal menuju pernikahan antara laki dan perempuan, karena hukum

perkawinan Islam menghendaki agar para calon pengantin saling mengenal,

yaitu mengetahui keturunan, agamanya, kekayaan dan kecantikannya atau

ketampanan para pasangan, sebagai mana yang diperintahkan Rasulullah

SAW.13

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada

upacara tunangan, calon mempelai lelaki memberi sesuatu pemberian seperti

perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan untuk melanjutkan

kejenjang pernikahan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, karena

11

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 12

12 Mahammad Ra‟fat „utsman, Fikih Khitbah dan Nikah (Fathan Media Prima, 2017) h.23

13 Aulia Muthiah, Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan

dan Hukum Kewarisan (Pustaka Baru Press, 2017) h.51

5

mahar adalah pemberian yang di ucapkan secara eksplisit dalam akad nikah

sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah,

akibat yang ditimbulkan dari pembagian hadiah, berbeda dari pemberian

dalam bentuk mahar. Apabila pinangan itu berlanjut kepada jenjang

pernikahan memang tidak menimbul kan masalah. Akan tetapi jika pemberian

itu dalam peminagan tersebut tidak berlanjut ke jenjang pernikahan,

diperlukan di jelaskan tentang setatus pemberian itu, agar tidak menimbulkan

dampak yang negative.14

Lalu bagaimana dengan masyarakat suku Melayu Jambi yang

melaksanakan adat peminangan dengan membawa sesuatu dalam sebelum

peminangan, agama yang ada di suku Melayu Jambi yang menganut agama

islam, dengan adat dan hukum adat yang di warnai dengan hukum islam

yang membuat pengaruh terhadap adat dan hukum adat sangat besar

sehingga melahirkan semacam keyakinan bahwa adat tidak boleh

bertentangan dengan agama islam, dengan keyakinan ini membuahkan

kesepakatan terbentuknya adagium yang sangat dipegang oleh masyarakat

jambi, yaitu: Adat Bersendi Syara‟, Syara‟ Bersendi Kitabullah, adapun dari

tahapan-tahapan adat-istiadat dalam proses perkawinan yang dijalankan oleh

suku atau masyarakat Jambi, memang menarik untuk di telaah secara garis

besar, dapat dilihat bahwa tahap pernikahan adat Jambi mirip dengan adat-

adat melayu pada umumnya, karena mereka masih satu rumpun. Tetapi, jika

dicermati secara mendalam, adat pernikahan di Jambi ada perbedaan yang

cukup mencolok, itu bisa di lihat dari jalannya proses perkawinan yang

dimulai dari tahap lamaran, ijab kobul, hingga dihantarkannya kerumah orang

tua pengantin.

Tahap peminangan di suku Melayu Jambi, umumnya biasa disebut

sebagai Antar Tando, sebelum diadakan acara peminangan biasanya akan ada

utusan dari pihak laki-laki, yang akan bertanya, atau bersilahturahmi

kekeluarga perempuan. Utusan ini akan mencari tahu, apakah perempuan atau

14

Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Rajagrapindo Persada, 2013) h.83

6

gadis yang ingin dilamar itu sudah ada yang meminang atau belum, walaupun

selama proses pacaran mereka sudah tahu, tetapi secara formal adat itu harus

dilakukan.15

Lamaran ini biasanya dihadiri oleh Tuo Tangganai dari kedua belah

pihak keluarga. Pada saat lamaran keluarga laki-laki akan membawa syarat

adat perkawinan, berupa hantaran atau biasa disebut Jambah sebagi syarat

wajib seseorang yang ingin melamar. proses ini sangat sering dilakukan

ditengah masyarakat, apabila syarat tersebut tidak dibawa maka dari pihak

perempuan tidak akan mau menerima lamaran tersebut, bahkan kedatangan

dari pihak yang melamar akan ditolak, adat tersebut masih dilaksanakan

didalam adat Melayu Jambi maka syarat yang wajib apabila tidak membawa

Pinang Sirih maka lamran tersebut akan di tolak dan tidak akan diterima.16

Ada satu desa di Provinsi jambi yang bernama desa Seling yang terletak

di Kabupen Merangin. Dalam adat peminangan Melayu Jambi di Desa Seling

disebut dengan Nyasat. yang melakukan yakni dari pihak perempuan yang

melaksanakan pinangan terhadap pihak laki-laki. Hal ini tidak lepas dari adat

yang telah dibangun dari dahulu yaitu dari seorang patih yang disebut atau

kepala Desa, prosesi peminangan dalam adat ini memiliki beberapa tahap.17

Tahap pertama pihak perempuan yang ingin melamar seorang laki-laki

tersebut diwakili oleh kelurga terdekat, tahapan yang kedua kembali lagi

kerumah laki-laki yang ingin dilamar dengan menggunakan selako adat yang

ada di desa tersebut, tahapan ketiga Antar Tando yaitu memberikan sesuat

untuk mengikat satu sama lain dan yang terakhir Duduk Nenek Mamak yang

mana untuk membicarkan tentang pernikhannya.18

15

https://www.netralnews.com/news/rsn/read/92426/ini-tradisi-lamaran-dalam-pernikahan-

jambi-sumatra. Artikel diakses pada 30 Desember 2018 pukul 23:00 WIB.

16 Pemerintah Kota Jambi dan Lembaga Adat Tanah PIlih Pesako Betuah Kota jambi,

Ikhitisar Adat Melayu Kota Jambi, Cet.II, Jambi; 2004, h.49

17 Wawancara pribadi dengan Ramlah (Ilmuan jambi) jambi, 30 September 2018

18 Wawancara Pribadi dengan Saman (tokoh masyarakat). Seling, 30 september 2018

https://www.netralnews.com/news/rsn/read/92426/ini-tradisi-lamaran-dalam-pernikahan-jambi-sumatra


7

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih

dalam terkait tentang bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan adat

seperti ini. Sebagaimana dalam qaidha fiqhiyyah setiap adat merupakan

syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Maka apakah adat ini bisa dijadikan

hukum. Ataukah termasuk kebiasaan yang buruk dalam Islam. Karena adat

atau kebiasaan yang boleh dijadikan landasan hukum yaitu urf yang sahih.19

Maka Studi ini penting dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Untuk melihat bagaimana urf shahih diterapkan, dan seperti apa

kebiasaan yang ada.

2. Seperti apa penggalian hukum terhadap tradisi peminangan yang ada di

desa tersebut.

3. Apakah hukum Islam membolehkan tradisi itu dilaksanakan, atau urf

fasid yang mereka lakukan.

4. Perlu ada kajian hukum yang dilakukan terhadap tradisi ini, agar

mengetahui bertentangan atau tidak terhadap hukum islam.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan

dengan tema yang sedang dibahas. Ragam masalah yang akan muncul dalam

latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana asal-muasal ditetapkannya Pinang Sirih dalam lamaran adat

suku Melayu Jambi Kabupaten Merangin Desa Seling ?

2. Apa yang menjadi dasar dalam menetapkan Pinang Sirih oleh

masyarakat adat suku Melayu Jambi Kabupaten Merangin Desa Seling?

3. Bagaimana praktik tradisi Pinang Sirih yang berlangsung pada

masyarakat adat suku Melayu Jambi Kabupaten Merangin Desa Seling?

4. Apa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakat

adat suku Melayu Jambi Kabupaten Merangin Desa Seling terhadap

Pinang Sirih ?

19

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama1994) h.124

8

5. Bagaimana korelasi hukum positif dengan Pinang Sirih dalam lamaran

adat suku Melayu Jambi Kabupaten Merangin Desa Seling ?

6. Bagaimana integrasi hukum Islam terhadap tradisi Pinang Sirih pada

masyarakat adat suku Melayu Jambi Kabupaten Merangin Desa Seling ?

7. Apa sanksi untuk masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi Pinang

Sirih tersebut?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar tidak terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan ini, maka

perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini terpusat pada

masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis membatasi ruang

lingkup penelitian peminangan Pinang Sirih dalam suku Melayu Jambi yang

ada di Kabupaten Merangain Kecamatan Bangko Desa Seling yang mana

menjadi syarat utama sebuah peminangan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan makna yang ada didalam tradisi pinang sirih

dalam peminangan adat Melayu Jambi ?

2. Bagaimana relasi hukum islam terhadap tradisi pinang sirih dalam

peminangan adat Melayu Jambi ?

3. Bagaimana Tradisi Pinang Sirih dalam Pluralisme Hukum ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan

penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui proses yang terjadi dan makna yang terkandung

didalam adat tersebut, yang mana selalu dilakukan ketika proses

peminangan itu dilaksanakan atau dilakukan, kemudian bagaimana

tinjauan hukum Islam yaitu Al-urf yang ada didalam adat tersebut.

9

Membolehkan adat ini atau malah bertentangan dengan hukum Islam itu

sendiri.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari

hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi peneliti

mengenai kajian hukum adat untuk dapat dikembangkan kemudian

hari, serta kontribusi ilmiah dalam bidang studi Hukum Keluarga

(ahwal al-syakhshiyyah).

b. Bagi Akademisi

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademisi di kampus,

hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang

akan datang dan menjadi sumbangsih kepustakaan bagi para

mahsiswa yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian

sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sebuah khazanah keilmuan tentang

tradisi Pinang Sirih bagi masyarakat, dan bagi semua pihak ataupun

kalangan tertentu yang mempunyai kepentingan dengan tradisi

Pinang Sirih. Dan hasil penelitian ini akan menjadi dokumen

tersendiri, dan terkhusus bagi masyarakat suku Melayu Jambi dan

lebih bisa mensinergikan kehidupan di Indonesia yang memiliki

bermacam budaya, suku maupun adat istiadatnya masing-masing

dengan Islam.

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

1. Penelitian seputar tradisi peminangan telah banyak dilakukan oleh

peneliti sebelumnya, diantaranya: Hoirum Kodrisiah Skripsi ini

membahas tentang praktek khitbah khusus masyarakat Betawi di

10

Rawajati, bahwa ada praktek meminang yang tidak sesusai dengan

hukum islam. Adapun dalam hal ini penulis membahas tentang adat

melayu jambi dalam sebuah praktik pinangan dan membawa sesuatu

sebelum melaksanakan pinangan tersebut, salah satunya pinang sirih

sebagai syarat utama untuk meminang seorang wanita.20

, Siti Nurhayati

Skiripsi ini membahas terkait ganti rugi apabila terjadi pembatalan

khitbah (pinangan) dan bagaimana bentuk aspek sosisologisnya terhadap

masyarakat Desa Pulang rejo. Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun

lakukan, memang secara umum ada kesamaan dalam tema, tapi pada

skripsi ini penyusun lebih membahas kepada praktik membawa pinang

sirih sebagai syarat untuk meminang/mengkhitbah.21

, Malik Ibrahim

Skripsi ini membahas terkait masalah tradisi hantaran, serta

mencantumkan mengenai sejarah serta tata cara dalam peminangan Adat

Melayu Kalimatan Barat, adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh

peneliti, akan membahas terkait tradisi Melayu Jambi yang mana lebih

tertuju pada adat peminangan membawa pinang sirih sebelum melakukan

peminangan, sebagai mana syarat wajib adat untuk melaksanakan

lamaran.22

, Fina Musfiroh dimana tradisi yang berkembang yakni saat

peminangan calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah kepada

calon mempelai perempuan berupa barang dan perhiasan yang kemudian

ketika akad nikah hadiah tersebut dijadikan sebagai mahar. Fenomena ini

sudah menjadi tradisi, dan lebih menjelaskan barang pemberian

peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan

Limbangan Kabupaten Kendal, terus bagaimana tinjauan hukum Islam

terhadap praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar.

20

Hoirum Khodrisiah, “Tradisi Khitbah di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum

islam”, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

21 Siti Nurhayati, Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus

Masyarakat Desa Pulang rejo kecamatan Rimbo Ilir Jambi), (Jakarta: Skripsi Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

22 Malik Ibrahim, “Tradisi Hantaran dalam Pinangan Adat Melayu Singgau Kalimatan

Barat”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007).

11

Pebedaan dengan skripsi yang akan penyusun teliti adalah penyusun

lebih berobjek kepada praktek membawa Pinang Sirih sebelum

meminang seorang perempuan, yang mana telah ada dalam syarat-syarat

yang di tentukan oleh adat Melayu Jambi, serta mengetahui filosofi yang

terkandung didalamnya.23

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.24

Untuk itu maka

penulis dalam hal ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

empiris. Pendekatan empiris adalah pengetahuan didasarkan atas berbagai

fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.25

Selain itu

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga

menggunakan pendekatan antropologis, pendekatan antropologi yang

mana lebih banyak mempelajari kebudayaan dengan manusianya. Namun

dalam hal ini, penekanannya lebih kepada pendekatan antropologi

hukum. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam

kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum.26

2. Jenis Penelitian

23

Fina Musfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian

Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecematan Limbangan

Kabupaten Kendal)”,(Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

2011).

24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke-3, h.

17.

25 Yayan Sopyan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Buku Ajar,2009) h. 19

26 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung: P.T. Alumni,2010), Cet

ke-3, h. 10

12

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, penelitian

kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian yang mana

bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala yang ada

didalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta

secara mendalam. Dan data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam

bentuk angka.27

Penelitian ini juga merupakan penelitian etnografi. Ethnography

merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ethno dan graphic. Ethno berarti

orang atau anggota kelompok sosial atau budaya, sedangkan graphic

berarti tulisan atau catatan. Jadi secara literer ethnography berarti

menulis/catatan tentang orang atau anggota kelompok sosial budaya.

Maka dalam arti luas merupakan suatu sekelompok orang untuk

menggambarkan kegiatan dan pola sosial-budaya mereka.28

Jadi dapat

dikatakan bahwa dalam penelitian etnografi adalah suatu kebudayaan

yang mempelajari kebudayaan lain. Etnografi merupakan suatu bangunan

pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai

macam deskripsi kebudayaan. Etnografi berulang kali bermakna untuk

membangun suatu pengertian yang sistematik mengenai semua

kebudayaan itu. Etnografi didasarkan pada asumsi berikut: pengetahuan

dari semua kebudayaan itu sangat tinggi nilainya.29

Dan juga disini

menggunakan sebuah penelitian antropologi, antropologi adalah ilmu

yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka

warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan.30

27

Neong Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), cet ke-

3, h. 2

28 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta

:Prenadamedia Group, 2014) cet, ke-1, h. 358

29James P. Spradley, Metode Etnografi, Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth,

(Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 12

30

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta, Bulan Bintang,1998), h. 10

13

3. Sumber Penelitian

Adapun sumber penelitian antara lain:

a. Sumber Primer, yang diperoleh dari masyarakat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh adat, ilmuan dan ulama maupun pelaku

perkawinan yang melakukan praktik tradisi pinang sirih dengan

melakukan wawancara para sumber yang dirasa kompeten dan ahli

dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Sumber Sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel,

karya ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian

ini, ada beberapa teknik yang dilakukan, antara lain:

a) Data Primer, yang diperoleh dari:

1) Field Research (Penelitian Lapangan), yakni penulis terjun

langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data yang

dibutuhkan, dengan menggunakan alat pengumpulan data

sebagai berikut:

a) Observasi atau pengamatan, yakni pengumpulan data

melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.31

Di

sini pengamatan dilakukan terhadap tradisi pinang sirih

dalam masyarakat suku melayu jambi.

b) Interview, yakni metode pengumpulan data atau informasi

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk

dijawab secara lisan pula.32

Dalam interview ini akan

31

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press, 2007), Cet. Ke-XII, h. 106.

32 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press, 2007), Cet. Ke-XII, h. 118.

14

melibatkan beberapa masyarakat setempat sebagai

informan/responden yang kiranya dapat memberikan data

yang peneliti butuhkan.

2) Penelitian Kepustakaan, yakni penulis mengambil sumber data

dari tulisan-tulisan (sumber bacaan) yang telah diterbitkan,

seperti dari buku, hasil penelitian, jurnal, buletin, review,

majalah, surat kabar, dan bahan-bahan dokumentasi resmi.33

a) Data Sekunder, yang diperoleh dari beberapa data secara

langsung oleh peneliti dari objeknya, akan tetapi melalui

sumber lainnya, baik secara tertulis maupun lisan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Merangin. Kabupaten

Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang merupakan

tempat tinggal dari masyarakat yang masih melakukan praktik tradisi

suku Melayu Jambi . Salah satunya adalah praktik pinang sirih.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memakai analisis

domain berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data

yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan dalam interpretasi data.34

Analisis ini data ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai

berikut :

a. Metode induktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari data yang

khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya

penyusun berusaha memaparkan praktik pinang sirih pada

masyarakat suku melayu jambi, kemudian melakukan analisis

sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang umum.

33

Yayan Sopyan, Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian, (Ciputat, Buku Ajar, 2010), h.

32.

34 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan ,

(Jakarta : Prenadamedia Group, 2014 ), h. 413.

15

b. Metode deduktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu kaedah

yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya

ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash dijadikan sebagai

pedoman untuk menganalisis status hukum praktik pinang sirih pada

masyarakat suku melayu jambi di Kabupaten Merangin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas

Syariah dan Hukum. Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan isi

penulisan dalam penelitian ini, penyusun menguraikan secara singkat sebagai

berikut:

Bab Kesatu, pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang

meliputi latar belakang masalah, identifiksasi masalah, batasan dan rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu

dan metode penelitian.

Bab Kedua, kajian pustaka dibahas dalam bab ini. Dimulai dari

pemaparan kajian teori mengenai filosofi pinangan/lamran (khitbah) dalam

Islam, dari pengertian, dasar hukum, macam serta ketentuan-ketentuan

mengenai peminangan/lamaran.

Bab Ketiga, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang

meliputi setting sosial berkaitan dengan letak geografis, keadaan alam,

keadaan penduduk, potensi ekonomi, pendidikan, karakteristik

informan/penelitian, agama, budaya dan lokasi penelitian.

Bab Keempat, membahas tentang pelaksanaan tradisi pinang sirih di

Kabupaten Merangin. Juga menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat

tentang nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam praktik tradisi pinang sirih

serta pemahaman masyarakat mengenai tradisi tersebut dalam perspektif

Islam, dilanjutkan dengan analisis penulis.

16

Bab Kelima, tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, dan ditutup dengan saran-

saran.

17

BAB II

LEGAL PLURALISM DALAM TRADISI LAMARAN

A. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum yang menunjukan kondisi adanya lebih dari satu

sistem atau institusi hukum yang secara bersamaan dalam berbagai aktifitas

dan hubungan.1 Kondisi hukum seperti ini sangat kental dengan keberadaan

hukum di Indonesia. Salah satu hukum yang berlaku adalah hukum adat,

dimana di dalamnya sebagai kesatuan. Mengacu teori Griffiths bahwa adanya

lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena social “ by legal pluralism‟I

mean the presence in a social field of more than one legal order”.2

Selanjutnya Griffiiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua yaitu

weak legal pluralism dan strong legal pluralism . Pluralisme hukum yang

lemah adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui

adanya pluralisme hukum tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai

superior, sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hirarki di

bawah hukum negara. Pluralisme hukum yang lemah juga disebut dengan

pluralisme hukum negara. Pluralisme hukum yang kuat memandang semua

sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat,

tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi

dari yang lain.3 Sementara pandangan Sally Falk Moore dengan teorinya the

semi-autonomous social field yang menyatakan ”Law is the self regulation of

a semiautonomous social field”. Teori semi-autonomous social field

dipahami bahwa sistem hukum yang satu berada di lingkungan atau lingkaran

1 Sulistyiowati Irianto, Pluralism Hukum Waris dan Keadilan Perempuan, (Jakarta :

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) h.12

2 John Griffiths, 1986, “What is Legal Pluralism?”, Journal of Legal Pluralism and

Unofficial Law, Vol 24, 1986, ISSN 0732-9113, h. 1

3 Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum Dan Masyarakat Saat Krisis” , (Yayasan Obor

Indonesia 2003), h.66-67.

18

sistem hukum lain yang lebih besar (sistem hukum adat berada dalam

lingkaran sistem hukum negara). Selanjutnya Werner Menski dengan konsep

segitiga pluralisme (triangle pluralist) menegaskan bahwa ada tiga (3) unsur

utama yaitu unsur masyarakat, unsur negara dan unsur nilai dan etika yang

saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dalam konteks praktek hukum

tiga (3) unsur utama segitiga pluralisme tersebut saling berinteraksi dan

bernegosiasi antara hukum masyarakat, hukum Negara dan hukum agama.

Masing-masing tipe hukum tersebut bersifat pluralistik. Sebagaimana

ditegaskan Menski, pada tipe hukum masyarakat ada norma hukum asli tanpa

dipengaruhi hukum lain, di sisi lain aturan yang ada dalam masyarakat

mendapat pengaruh dari hukum Negara dan hukum agama. Dalam tipe

hukum Negara juga berlaku hal yang sama. Selanjutnya tipe hukum agama

murni lahir dari input-input moral,etika dan agama sendiri, namun disi lain

sebagaian besar eksistensi dan bentuknya berasal dari hukum Negara dan

input-input sosial.4

Berdasarkan pada pemahaman segitiga pluralisme hukum Menski,

maka tidak bisa semerta-merta mengabaikan begitu saja fenomena hukum

yang tidak kasat mata (nilai, etika) yang melekat dalam peraturan-peraturan

resmi maupun tidak resmi. Bentuk peraturan-peraturan yang dipengaruhi oleh

nilai dan norma sosial hanya dapat dianalisis dengan sadar-pluralistis.5

B. Pengertian Peminangan

Sebagai salah satu kegiatan pendahuluan nikah, khitbah memiliki

kedudukan yang sangat penting dalam pelancaran akad nikah, bahkan bagi

kemungkinan kelanggengan penikahan itu sendiri. Terutama dihubungkan

dengan kesempatan untuk mempertemukan dan saling mengenal satu sama

4 Sally Falk Moore, “Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai

Suatu Topik Studi Yang Tepat”, dalam T.O. Ihromi (editor), Antropologi Hukum Sebuah Bunga

Rampai,(Yayasan Obor Indonesia,2001),h. 150.

5 Werner Menski, 2015, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia

Dan Afrika: Comparative Law In A Global Context,( Nusamedia, Bandung 2015), h. 816-819.

19

lain secara formal antara calon istri dan calon suami. Maka dari itu ada

beberapa pendapat tentang defenisi khitbah itu sendiri yaitu sebagai berikut:6

Peminangan dalam ilmu fiqih disebut dengan “khitbah” yang

mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan

(menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada

seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang

dipercaya.7

Asal kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja).

Meminang menurut etimologi adalah sama dengan melamar, yang dalam

bahasa arab adalah khitbah. Khitbah merupakan suatu bentuk keinginan untuk

melaksanakan ikatan pernikahan. Dalam bahasa Melayu disebut dengan

peminangan. Menurut terminologi pinangan ialah kegiatan atau upaya ke arah

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, atau

seorang laki laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi

isterinya dengan cara yang lebih umum di masyarakat.8

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah mengartikan

peminangan dengan permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan

orang lain atau seorang perempuan yang ada dibawah kekuasaan seseorang (

curator untuk dikawini, sebagai pendahuluan perkawinan ).9

Abdullah Sidik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, beliau

menyampaikan peminangan adalah melakukan permintaan oleh pihak calon

6 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (PT.Rajagrafindo

Persada, Jakarta 2004), h.87

7 Abd, Shomad, Hukum Islam; Penormaan Perinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia

(kencana prenada grup 2010) h.287

8 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan

Undang Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana 2006) ,h.49

9 Abd, Shomad, Hukum Islam; Penormaan Perinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia


20

suami kepada calon istri untuk memperistrikan calon istri tersebut dengan

cara yang sudah biasa dilakuakn dikalangan masyarakat.10

Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Al- fiqh Al- Islami Wa

Adilatuh terkait khitbah ialah mengungkapkan keinginan untuk menikah

dengan seorang perempuan tertentu dan memberi tahu keinginan tersebut

kepada perempuan dan walinya. pemberitahuan tersebut bisa dilaksanakan

langsung oleh pria yang hendak meminang atau bisa juga diwakili melalui

perantara yang di utus oleh pihak perempuan.11

Menurut pendapat lain terkait khitbah (peminangan) adalah suatu

aktivitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah

swt. Memberlakukan pinangan sebagai langkah awal untuk menikah, agar

orang yang melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain baik

itu antara calon istri maupun calon suami, sehingga keduanya mantap untuk

melangsungkan pernikahan.12

Kompilasi Hukum Islam pasal 11 menjelaskan sebagai berikut,

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak

mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang

dapat dipercaya”.13

C. Landasan Dasar Hukum Peminangan

Memang terdapat dalam Al-Qur‟an dan dalam banyak hadist nabi yang

membicarakan hal peminangan. Akan tetapi tidak ditemukan secara jelas dan

terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana

perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik

dalam Al-Qur‟an maupun dalam hadist nabi. Oleh karena itu dalam

10

Abd, Shomad, Hukum Islam; Penormaan Perinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia


11 Wahbah al- Zuhaili, Al- fiqh Al- Islami Wa Adilatuh: Pernikahan, Talak,Khulu‟meng

Iila‟ Istri, Li‟an, Zihar Masa Iddah, Jil.9, Penerjemah, Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta:

Gema Insani,2011), h.20-21

12 Sayyid Sabiq, fikih sunnah 3, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin (Dar Fath Lil

I‟lami al-Arabiy, Jakarta: Cakrawala Publishing 2011), h.225

13 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pasal 11

21

menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya,

dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-

Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriy yang mengatakan

hukumnya adalah wajib, ulama ini berpendapat berdasarkan perbuatan dan

tradisi yang dilakukan oleh nabi dalam peminangan tersebut.14

Dalam melaksanakan kegiatan peminangan ( khitbah ) merupakan suatu

hal yang sangat baik bagi kedua calon pasangan, karena dengan adanya

kegiatan tersebut maka kedua pasangan bisa saling mengenal satu sama lain,

didalam Al-Qur‟an dan hadist telah diatur dengan jelas tentang dasar hukum

dari peminangan yaitu :

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur‟an Surah Al Baqarah

ayat 235:

أنكم الل علم أنفسكم في أكن نتم أو النسآء خطبة من بو عرضتم فيما عليكم جناح ول

النكاح عقدة ت عزموا ول روفاامع ق ولا ت قولوا أن إل سرا ت واعدوىن ل ولكن ستذكرون هن لغ حتى الل أن واعلموا فاحذروه أنفسكم في ما ي علم الل أن واعلموا أجلو كتاب ال ي ب {2} حليم غفور

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan

sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,

dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan

yang ma‟ruf. Dan janganlah kamu ber‟azam (bertetap hati) untuk beraqad

nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Al-

Baqarah: 235).

14

Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan

Undang Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana 2006) ,h.50

22

Dalam nash hadist dijelaskan dari Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

عن ج ا ب ر ي ن عبد الل أ ن ر س ول الل ص ل ي ع ل ي و و س ل م ق ال ا ذ ا خط ب ا ح د ك م الم ر ا ة ف ا ن اس ت ط اع لأي نط ر ا لى ما ي د ع وه ا لى ن كا ح ه ا ف ل ي ف ع ل )رواه أبودا ود(

Artinya: Dari Ibnu Jabir r.a. berkata, Rasullah SAW bersabda: “Apabila

seseorang di antara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat

melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya,

maka laksakanlah. (HR. Abu Daud).15

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur juga

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12

dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh

orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, Tapi dapat pula diwakilkan

atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.16

Dapat disimpulkan bahwasanya khitbah (meminang) adalah langkah

pertama menuju kepada ikatan suci yaitu perkawinan, maka dari itu seseorang

harus menempuh beberapa tahap yang harus dilalui olehnya, salah satunya

peminangan ataupun khitbah. Khitbah (meminang) ialah merupakan

penyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah

menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti

ketetapan, yang merupakan dasar dalam penetapan, dan oleh karena

seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan

penglihatan.17

15

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Penerjemah Zaid Muhammad,Ibnu

Ali dan Muhammad Khuzainal Arif, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah,2007), h. 480.

16 KHI (Kompilasi Hukum Islam) BAB III

17 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta:

Amzah, 2010) cet ke-2, h. 66.

23

Jumhur ulama berpendapat khitbah tidak menjadi syarat sahnya

penikahan, oleh karena itu tanpa lamaran pernikahan dapat dilangsungkan

dengan cara memenuhi syarat dan rukunnya. Berdasakan ayat diatas jumhur

berpendapat bahwa hukum melaksanakan khitbah adalah “jaiz” (boleh).18

Pengikut Imam Syafii (al-syaf‟iyah) berpandangan hukum khitbah

adalah sunnah, sesuai dengan Sunnah Fi‟liyah Nabi Muhammad SAW, bahwa

beliau telah mengkhitbah (melamar) Aisyah binti Abi Bakar dan melamar

Hafsah binti Umar Bin Al Khattab.19

Hal ini boleh dilakukan apabila seorang

perempuan yang akan dinikahi itu tidak termasuk ke dalam kategori

perempuan yang haram dinikahi. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitbah

memiliki berbagai hukum yang sama dengan hukum perkawinan, yaitu :

wajib, sunnah,makhruh, haram dan mubah.20

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, Akan

tetapi praktik yang dilakukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa

peminangan merupakan suatu kegiatan pendahuluan pernikahan yang pasti

dilakukan. Karena di dalamnya ada pesan moral dan tata karama untuk

mengawali rencana membangun rumah tangga yang bahagia hingga pada

tujuan , yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan

dirahmati oleh Allah SWT.21

D. Rukun dan Syarat Peminangan

Demikian syarat peminangan yang telah diatur dan diuraikan dalam

suatu subpembahasan, peminangan dalam alquran disebut juga dengan

khitbah. Hal ini telah dijelaskan dalam surat al-baqarah (2) ayat 235, seperti

18

Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, (Jakarta: PT Prima Heza Lestari,2006) h.92

19 Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, (Jakarta: PT Prima Heza Lestari,2006) h.93

20 Ahmad Abu Nada Syaik, Kode Etik Melamar Isteri, (Solo: Kiswa Media,2009) h. 10

21 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h.18.

24

yang telah di ungkapkan sebelumnya. Sehingga garis hukum peminangan

terinci didalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat

peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita

yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya,

selain itu, pasal 12 ayat 2,3 dan 4 menyebutkan larangan peminangan

terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut;

1. Ayat 2 : Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah

raj‟iah, haram dan dilarang untuk menikahinya.

2. Ayat 3 : Dilarang juga meminang wanita yang sedang dalam pinangan

orang lain, selama itu belum putus pinangannya.

3. Ayat 4 : Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang

putusanya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah

mejauhi atau meninggalkan wanita yang hendak dipinang.

Dari pasal 12 ayat 2,3 dan 4 KHI diatas, dapat ditentukan bahwa wanita

yang termasuk untuk dipinang adalah sebagi berikut:

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang.

2. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.

3. Wanita yang di pinang tidak dalam masa iddah raj‟i. karena masih ada

hak bekas suaminya umtuk merujukinya.22

E. Ikhtilaf Ulama Mengenai Anggota Tubuh Peminangan Yang Boleh

Dipandang

Dalam melihat wanita yang dipinang agama menganjurkan hal tersebut.

Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu

sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain. Dengan melihat sendiri,

maka ia dapat mempertimbangkan apakah wanita itu sudah cocok dengan

hatinya. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah

22

Zainudin Ali M.A, Hukum Perdata Islam diIndonesia (Jakarta : Sinar Grafika 2006)

h.10

25

pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi

putus.23

Syariat Islam membolehkan seorang laki-laki melihat wanita yang ingin

dinikahinya, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan

peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan

hidup pernikahan dan ketenteraman. Diantara dalil yang menunjukkan

bolehnya memandang wanita karena khitbah sebagaimana yang diriwayatkan

dari Nabi bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu‟bah yang telah meminang

seorang wanita untuk dinikahi: “Apakah Anda telah melihatnya ?” Ia

menjawab: “Belum”. Beliau bersabda:

Artinya: Lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk

mempertemukan antara anda berdua. (maksudnya menjaga kasih sayang

dan kesesuaian).

Anggota tubuh terpinang yang boleh dipandang menurut mayoritas

ulama (fuqaha‟) seperti Imam Malik, Asy-Syafi‟i, dalam salah satu

pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh

dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena wajah tempat

menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan,

kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator

kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalilnya adalah firman Allah

QS. An-Nur (24) ayat 31:

ها () ول ي بدين زي نت هن ال ما ظهر من

Artinya: Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya),

kecuali apa yang biasa terlihat darinya.

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “apa yang biasa terlihat darinya” Yang

dimaksud dengan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan,

pandangan disini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya

sekedarnya, wajah menunjukkan arti keindahan dan kecantikan, sedangkan

23

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:

Liberty, 1992) h. 26

26

kedua talapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelemahan tubuh

seseorang. Tidak boleh memandang selain kedua anggota tubuh tersebut

apabila tidak ada keadaan darurat yang mendorongnya.24

Namun, imam Abu Hanifah membolehkan untuk melihat kedua telapak

kaki perempuan yang hendak dikhitbah, sedangkan ulama Hambali

membolehkan melihat anggota badan yang yang tampak tatkala si perempuan

beraktivitas. Dan anggota badan yang boleh dilihat menurut mazhab ini ada

enam anggota badan yang boleh dilihat, yaitu : wajah, leher, tangan, telapak

kaki, kepala, dan betis.25

Terkait waktu melihat wanita terpinang yaitu mayoritas ulama

berpendapat bahwasanya waktu yang diperbolehkan melihat wanita terpinang

adalah pada saat seorang laki-laki memliki azam (keinginan kuat) untuk

menikahi wanita tersebut, baik secara fisik maupun materil. Syarat lain

berkenaan wanita yang dipinang pada saat dilihat baik untuk dinikahi, bukan

wanita penghibur atau bukan istri orang lain. Ini berarti, melihat wanita yang

terpinang itu diperbolehkan pada waktu meminang. Imam Asy-Syafi‟i

menjelaskan, hendaknya melihat wanita sebelum khitbah dengan niat akan

menikahinya, baik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maupu

sepengetahuan keluarganya. Hal tersebut dikarenakan hukum bolehnya

melihat, tidak ada syarat izin wanita terpinang maupun dari walinya.26

Adapun empat mata dengan wanita yang akan dipinangan syariat islam

memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang, demikian juga wanita

terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini

dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke

24

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat

Khitbah, Nikah, dan Talak, Penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), cet ke-2,

h.1016.



Gema Insani,2011), hal 34

26 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat


h.1016.

27

pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah.

Memperbolehkannya melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan

segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) maka

itu dilarang. Larangan ini pun berlaku umum sebagaimana sabda Nabi :

ل يخلون رجل بإمر أة فإن ثا لث هما الشيطا ن

Artinya: Tidak boleh berduan seorang laki-laki dengan seorang

wanita sesungguhnya yang ketiga adalah setan.

Hadist di atas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang

antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat

adanya mahram yang menyertainya atau minimal di bawah pengawasan

keluarga dan kerabat.27

F. Kreteria Memilih Pasangan Dalam Islam

Dalam Memilih seseorang untuk dijadikan pendamping sesuai kriteria

memang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam

memilih siapa yang pantas untuk mendampingi sepanjang hidup, agar tidak

adanya kata menyesal setelah terjadinya pernikahan. Agama Islam sangat

menginginkan akan keabadian pernikahan dengan berpegang teguh dengan

pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu menghasilkan

kejernihan, ketentraman, kebahagian dan ketenangan. Semua itu dapat diraih

dengan adanya agama dan akhlak. Agama dapat semakin menguat seiring

dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring

dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan lainnya

yang sering mempengaruhi manusia seperti harta, kecantikan, dan jabatan,

27

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat


h.1016.

28

semuanya itu bersifat temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan keabadian

dalam hubungan.28

Dalam sebuah hadist di jelaskan:

الل عليو و سلم قل : ت نكح المرأة يرة رضي الل عنو عن النبي صل عن أبي ىري ين، تربت يداك.ها ل ، ولحسبها، ولجما ا له لما لأربع: ، ولدينها، فاظفر بذات الد

Artinya: Dari Abu Hurairah dari nabi, beliau berkata, Wanita itu

dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya

dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, kamu akan bahagia.29

Seseorang (laki-laki) yang ingin menikah dianjurkan mencari jodohnya

yang sekufu, sederajat, setingkat dan sepaham, karena jodoh merupakan salah

satu yang menentukan terciptanya keharmonisan rumah tangga dan

komunikasi antara keluarga dari pihak suami dan pihak istri supaya tidak

adanya pembatasan maupun jurang pemisah antara kedua belah. Dari hal

tersebutlah sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang pengen mencari jodoh,

karena dari hal yang demikian itu bisa membentuk kekuatan batin dari yang

akan menikah.30

Adapun perempuan yang sholehah akan mendapatkan laki-laki yang

shaleh juga dan yang berakhlak mulia, hingga mempergaulinya dengan cara

yang baik pula nantinya, dan nanti apabila bercerai, maka hal itu akan ia

lakukan dengan cara yang baik pula. Imam Ghazali berkata: “Berhati-hati

28

Muhammad Shofwan Nidhomi, “ Tradisi Nyabek Toloh dalam Peminangan di Madura”

(Jakarta: Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 25.

29 24 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, penerjemah Zaid

Muhammad,Ibnu Ali dan Muhammad Khuzainal Arif, h. 478.

30 Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Jakarta:

Darussalam,2004) cet ke-1, h. 148.

29

terhadap hak-hak wanita sebagai isteri adalah penting. Karena, mereka (kaum

wanita) merupakan makhluk yang lemah. Adapun jika wanita muslimah

memilih calon suami zhalim, fasiq atau peminum minuman keras, maka

berarti agamanya menjadi ternoda serta akan menjadi penyebab kemurkaan

Allah Azza Wa Jalla, karena ia telah memutuskan tali tali silaturrahim dan

salah pilih31

G. Pembatalan Peminangan

Membatalkan sebuah pinangan (khitbah) tidak menimbulkan hukum

dan pengaruh apapun selagi belum terjadinya sebuah akad, adapun mahar

yang sudah dibelikan oleh laki-laki (yang mengkhitbah) , boleh ia minta lagi

baik masih utuh, rusak, berkurang kulitasnya. Ketika barang itu rusak atau

berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut.32

Adapun pembatalan peminangan ini menjadi hak masing-masing pihak yang

telah mengikat janji, dalam islam tidak ada hukuman yang mengkhususkan

yang melanggar janji yang terlah terjalin.33

Masalah pemutusan peminangan

telah di atur didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 12 ayat (4) pasal 13

yakni:34

Pasal 12 ayat 4 Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya

pernyataan tentang adanya pernyataan putusnya hubungan pinangan atau

secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan

yang dipinang.

Pasal 13 Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak

bebas memutuskan hubungan peminangan.

31

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M,

(Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), cet ke-24, h. 398.



Gema Insani,2011), h.36.

33 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 292.

34 Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III P.12-P.13

30

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata

cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat,

sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Dalam pelaksanaan diberbagai daerah memiliki tata cara sendiri, ada

yang mewajibkan uang hantaran, memberi perabotan rumah tangga dan lain-

lain, adapun itu hukumnya bisa dikata hibah atau hadiah.

Adapun pandangan ulama perihal pembatalan peminangan ialah

Menurut madzab Syafii, terkait barang-barang hadiahnya harus dikembalikan

jika masih utuh, apabila sudah rusak harus diganti sesuai dengan harganya.

Sedang menurut mazhab Maliki, jika yang membatalkan dari pihak pria,

maka tidak berhak lagi atas barang-barang yang dihadiahkan. Tetapi jika

pihak perempuan yang membatalkan, maka pihak laki-laki berhak meminta

kembali semua barang yang sudah dihadiahkan baik masih utuh atau sudah

rusak, jika sudah rusak, maka harus diganti terkecuali ada perjanjian

sebelumnya, atau berdasarkan pada urf berlaku.35

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembatalan peminangan terkait

barang-barang hadiah dari pihak laki-laki berhak baginya meminta kembali

baik secara utuh dan tidak berubah, apabila hadiah tersebut sudah rusak maka

tidak boleh meminta kembali pemberian yang telah diberikan maupun

meminta ganti maka itu tidak boleh36

Walaupun islam memeperbolehkan melakukan pembatalan

peminangan, akan tetapi Apabila ingin melakukan pembatalan peminangan

haruslah dengan alasan yang rasional dan jelas, agar tidak terlalu melukai

perasan salah satu pihak diantara yang sedang dalam perjajian (khitbah), dan

juga tidak boleh melakukan tanpa alasan yang jelas karena itu bisa

35

Fajri Ilhami, “ Tradisi Sasuduik dalam Peminangan diNagari Larau lima Puluh Kota

Sumatera Barat” (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),

h.23,td.

36 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.293.

31

mengecewakan salah satu pihak, hal ini pun tidak dibenarkan didalam

syara‟.37

H. Hikmah Peminangan

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah

dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan

semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah ke utamaan yang

membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih berkah. Diantaranya

hikmah yang terkandung didalam peminangan atau khitbah adalah:

Khitbah sebagaimana pendahuluan dari sebuah pernikahan yang mana

sebuah cara untuk masing-masing pihak saling mengenal satu sama lain.

Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat

dan kecenderungan masing-masing dari keduanya, akan tetapi hal itu hanya

dilakukan sebatas yang di perbolehkan secara syariat. Jika telah ditemukan

rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkan

sebuah pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.38

Dengan adanya kebiasaan meminang, seseorang bisa mengetahui

bagaimana karakter, perilaku dan akhlak dari calon pinangannya, sehingga

keduanya dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta,

puas, bahagia dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak

mendatanngkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah

satu pihak. Inilah di antara hikmah adanya khitbah dalam Islam untuk

mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.39

Peminangan ini pun bisa bersifat postif terhadap seseorang yang mau

menikah, postif untuk mereka lebih menjaga diri dari perbutan maksiat atau

37

Subki Djunaedi, Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh, (Bandung: CV. Sinar baru,

1992), h.118.



Gema Insani,2011), h.21

39 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat

Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), h.10

32

zina. Dikarenakan Mereka tengah mulai menapaki perjalanan menuju

kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri

agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan

nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang

harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah

memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian dirinya, dan telah

di jelaskan juga dalam Al Quran surat An Nur ayat 30:

ن الل خبير قل للمؤ منين يغضوا من أبصا ر ىم ويحفظوا ف ر و جهم ذلك أزكي لهم ا

(بما يصن عون )

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya;

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui apa yang mereka perbuat.40

Maka peminangan pun dapat menumbuhkan ketentraman jiwa, apabila

telah ada jawaban penerimaan, maka akan menimbulkan perasaan kepastian

kepada kedua belah pihak, terutama pihak perempuan akan lebih merasa

tenang maupun tentram karena telah terkirim calon pasangan hidup yang

telah sesuai dengan harapannya, adapun kekhawatiran bahwa dirinya tidak

mendapatkan jodoh terjawab sudah. Sedangkan bagi laki-laki yang

meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah

bersdia menerima pinangannya.41

I. Urf Dalam Islam

40

Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 6, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1990) h.45

41 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 6, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1990) h.45

33

pengertian „urf dari segi bahasa berasal dari kata „arafa ya‟rifu عرف–

sering juga disebut dengan alma‟ruf yang berarti suatu yang dikenal يعرف

atau berarti yang baik. Jadi „urf secara bahasa adalah sesuatu yang dipandang

baik dan diterima oleh akal sehat.42

Sedangkan secara istilah ialah sesuatau yang telah sering dikenal oleh

manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan atau pun perbuatan.

Dan ada juga mendefinisikan bahwa „urf ialah sesuatu yang dikenal khalyak

orang ramai dimana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun

perbuatan.43

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah „urf ialah sesuatu yang

telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan yang dilakukan

dikalangan mereka baik berupa perbuata atau pantangan-pantangan dan juga

biasa disebut dengat adat. Namun dalam pemhaman biasa diartikan bahwa

pengertian „urf lebih umum disbanding dengan pengertian adat karena adat

ddilain sisi telah dikenal oleh masyarakat, dan juga telah biasa dikerjakan

dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga

ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.44

Adat „urf yang dimaksud sebagi sumbr hukum islam bukan hanya adat

orang arab, melainkan semua adat yang berlaku disuatu tempat dan

masyarakat tertentu, dalam arti adat yang terjadi disuatu tempat bisa

dijadikam sebagi sumber hukum, dan produk huku yang berlaku dan bersifat

lokalitas, tanpa mengingat pada tempat yang lain.45

„Urf dibagi menjadi dua macam:

a. „Urf shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh mausia, dan

tidak bertentangan dengan dalil syara‟, tidak menghalalkan sesuatu

yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatau yang

42

Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Cet I, (Jakarta: Amzah. 2005), h.333.

43 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum islam, (Jakarta: Rajawali, 1993), h.134.

44 Mu‟min Umar dkk, Ushul Fiqh I, (Jakarta, Depag RI, 1986), h. 150

45 Nourouzzaman Siddiqi, Fiqih Indonesia, ( Yogyakarta: Putaka Pelajar,1997), h 122

34

wajib46

Urf yang sahih wajib dipelihara dalam dalam pembentukan

hukum dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan

tradisi dalam membuat hukum. Karena sesungguhnya sesuatu yang

telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka

jalani maka itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan

sesuai pula dengan kemaslahatan mereka yang ada.47

b. ‟Urf yang fasid: kebiasaan di masyarakat yang bertentangan dengan

syariat Islam yang menimbulkan mufsadat (kerusakan)bagi

umat.48

Urf fasid atau biasa disebut kebiasaan yang rusak, maka ia

tidak wajib diperhatikan, karena sudah jelas kebiasaan ini

bertentangan dengan dalil syar‟i, atau membatalkan hukum

syar‟i.49

Dalam qaidah fiqhiyyah dikatakan, sebagai berikut :

محكمة العادة

Artinya : adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai

hukum.

مكنةزمنة والأ حكام بتغير الأ تغير الأ

Artinya: Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan

zaman dan tempat.50

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu urf baru dapat dijadikan

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟ apabila memenuhi

syarat-syarat yaitu:51

46

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Semarang:Toha Putra Group,1994), h.123.

47 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Semarang:Toha Putra Group,1994), h.123.

48 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al Fiqh, Cet. Ke 16, Penerjemah, Saefullah Ma‟shum

Dkk, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2012)., h.418.

49 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Semarang:Toha Putra Group,1994), h.125.

50 Ma‟ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: eLSAS, 2008), h.223

35

1. Urf itu berlaku secara umum (baik yang bersifat khusus dan umum

maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan). Artinya, urf berlaku dalam

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

2. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalah yang akan dijadikan

sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan

hukumnya.

3. Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam

suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak

telah menetukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

4. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, maka menyebabkan hukum yang

dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Urf bukanlah dalil syar‟i yang berdiri sendiri. Dalam kajian ushul fiqih

dikenal istilah maslahat. Maslahat adalah cara mengambil manfaat dan

menolak kemudharataan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara‟ dan

Urf merupakan salah satu istibath hukum, urf bisa menjadi dalil apabila tidak

ada dalil ditemukan dalam nash. maka dapat disimpulkan bahwa urf atau

(kebudayaan) yang diperbolehkan dalam agama Islam adalah „urf yang sahih

(benar).52

51

Muhammad Shofwan Nidhomi, “ Tradisi Nyabek Toloh dalam Peminangan di Madura”

(Jakarta: Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 39,td.

52 Muhammad Shofwan Nidhomi, “ Tradisi Nyabek Toloh dalam Peminangan di Madura”

(Jakarta: Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 39

37

BAB III

INTERAKSI ISLAM DAN TRADISI MELAYU JAMBI

A. Perkembangan Adat Jambi

Perkembangan dan perjalanan adat Jambi ada pasang surut dan pasang

naiknya sesuai dengan perjalanan sejarah kerajaan Melayu Jambi. Yang

dimaksud dengan pasang surut dan pasang naik adalah perubahan dari

peradaban yang dialami mulai dari pra sejarah sampai pada saat ini sudah

beberapa kali mengalami perubahan antara lain sebagai berikut.1

1. Zaman Hindu Budha

Adat jambi pada zaman Hindu-Budha atau sebelum agama Islam

masuk ke Jambi, kita mempergunakan dan memakai kebudayaan Hindu-

Budha. Pemerintahan waktu itu mengatur kebudayaan rakyat dan

masyarakatnya dari berbagai aspek dasar yang menjadi pegang pakainya

oleh pemerintahan bernama Jamhue. 2

Jamhur adalah undang-undang hukum adat yang dipakai dalam

mengatur pemerintahan dimana kebiasaan dan adat yang masih dapat kita

lihat sekarang ini. Sebagai suatu contoh adat menggarap sawah dengan

ternak kerbau, membajak dengan sapi dan lain-lain, dan kalau mau

mengadakan kenduri harus pakai membakar kemenyan dan lain-lain. Itu

semua merupakan peninggalan yang masih dapat kita saksikan sekarang

dengan dan cara beribadah masih kita temui adanya candi serta peralatan

makan minum seperti cangkir dan senjata dari bambo, menangkap ikan

dengan pancing, dengan tiruk dari guyung enau atau aren dan lain-lain

semacamnya. Itulah adat yang dipakai pada masa itu yang kita tidak

dapat menguranginya secara panjang lebar dan pengajaran Hindu-Budha

1 https://infojambi.com/islam-dan-perdaban-melayu-jambi Tulisan M. Iqbal Shiddiki.

Diakses pada 5 Desember 2018 Pukul 22:00 WIB.


Ikhitisar Adat Melayu Kota Jambi, Cet.II, Jambi; 2004, h. 8-9

https://infojambi.com/islam-dan-perdaban-melayu-jambi

38

tersebut masih kita jumpai dengan sejarah Jambi dibawah kepemimpinan

Tuntalanai dan Putri Selaro Pinang Masak.3

2. Islamisasi Melayu Jambi

Pada saat kerajaan melayu Jambi dipimpin oleh Putri Selaro Pinang

Masak, situasi adat istiadat masih menurut adat lamo Pusako Usang yaitu

adat yang sesuai dengan agama Hindu dan Budha.4 Namun tidak diduga

bahwa sejarah adat istiadat tersebut secara perlahan berubah dengan

masuknya agama islam ke Jambi yang dibawah pedagang Turki bernama

A. Salim. Dimana A. Salim tersebut misinya sambil menyelam minum

air artinya ialah melaksanakan perdagangan dan menyebarkan agama

Islam ke seantero negeri melayu Jambi. Karena A. Salim tersebut sangat

alim, gagah dan pintar serta sangat simpatik orangnya konon menurut

sejarah beliaulah yang menumbangkan berhalo-halo tempat

penyembahan agama Hindu Budha di pulau kecil yang ditemuinya yang

sekarang terkenal dengan Pulau Berhalo di Laut Cina Selatan yaitu

bagian dari wilayah kekuasaan Putri Selaro Pinang Masak Rajo Melayu

Tanah Jambi. Karena Putri Selaro Pinang Masak yang beristana di Ujung

Jabung atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekarang mendapat

laporan bahwa armada laut yang datang dan berhenti serta berlabuh di

pulau pemujaan atau pulau berhalo sekarang, dengan berita tersebut Putri

Selaro Pinang Masak memerintahkan angkatan laut anak buahnya untuk

mengadakan pemeriksaan dan ternyata benar ditemui armada pedagang

Turki yang dipimpin oleh A. Salim dan kawan-kawan.

Serta merta diminta untuk menghadap Putri Salero Pinang Masak.

Sesampainya di Istana Rajo Jambi tersebut A. Salim diinterogasi,

ditanyai darimana datangnya dan hendak kemana serta apa keperluan


Ikhitisar Adat Melayu Kota Jambi, Cet.II, Jambi; 2004, hlm.8-9

4 https://infojambi.com/islam-dan-perdaban-melayu-jambi Tulisan M. Iqbal Shiddiki.

Diakses pada 5 Desember 2018 Pukul 22:00 WIB.


39

datang ke tanah Jambi ini. Dari hasil pemeriksaan dan pembicaraan

tersebut dapatlah kesimpulan bahwa A. Salim dan kawan-kawan adalah

pedagang Turki yang sekali merengkuh dayung duo tigo pulau

terlampaui sekali membuka puro duo tigo hutang terbayar artinya

kedatangan mereka adalah untuk berdagang dan sekaligus

mengembangkan agama Islam. Pada akhirnya karena A. Salim orangnya

sangat alim, gagah dan pintar serta sangat simpatik dan dianggap orang

yang tidak membahayakan kerajaan, maka diizinkan untuk tinggal

menetap di Pulau Berhalo tersebut.5 Kemudian tidak berapa lama

berselang Putri Selaro Pinang Masak beserta pengawal-pengawal

kerajaan masuk Agama Islam. Selanjutnya A. Salim kawin dengan Putri

Salero Pinang Masak, oleh orang Jambi pada masa itu A. Salim di

anugerahi satu gelar yaitu Datuk Paduko Berhalo, karena beliaulah yang

pertama kali melarang orang untuk menyembah berhalo dan pertama kali

pula mengislamkan Putri Selaro Pinang Masak, dan mulai saat itu

diajarkan mana yang dilarang dan mana yang disuruh oleh agama Islam

diikuti oleh masyarakat, dan dari perkawinan beliau ini mendapat anak

sebanyak empat orang yang bernama:6

1. Rang Kayo Pingai

2. Rang Kayo Gemuk

3. Rang Kayo Pedataran

4. Rang Kayo Hitam

Dengan demikian perjalanan adat istiadat sudah mulai bergeser dari

Adat Agama Hindu Budha kepada adat yang didasarkan Islam dalam

seloko mengatakan Buruk Li Beganti Li Lapuk Puar Jelepung Tumbuh

Bak Napuh di Ujung tanjung Ilang Sikuk Beganti Sikuk Patah Tumbuh

Silih Beganti maka pergantian pimpinan pun terjadi antara Putri Salero

5 Hasan Basri Agus, Perjuangan Ulama dan Ulama Pejuang Negri Melayu (Pusat Kajian

Pengebangan Sejarah dan Budaya Jambi, Jambi 2012 ) h.13

6 https://www.merdeka.com/pendidikan/kerajaan-jambi-kerajaan-islam-yang-dikhianati-

voc.html Ditulis oleh Dewi Ratna Diakses pada 6 Desember 2018 Pukul 22:00 WIB.

https://www.merdeka.com/pendidikan/kerajaan-jambi-kerajaan-islam-yang-dikhianati-voc.html


40

Pinang Masak dengan anak beliau yang bernama Rang Kayo Pingai

kemudian diganti oleh Rang Kayo Pedataran dan terakhir diganti oleh

Rang Kayo Hitam namun adat istiadat belum secara keseluruhan sudah

menjalankan sesuai dengan agama Islam tetapi masih banyak juga yang

menganut agama Hindu Budha oleh karena Rajo Rang Kayo Hitam

menetapkan adat Jambi itu bernama Teliti, fungsinya adalah untuk

meneliti adat istiadat Hindu Budha mana yang tidak bertentangan dengan

ajaran Islam maka adat kebudayaan Hindu Budha tersebut tetap dipakai

oleh adat yang berdasarkan Islam (syariah) pada masa kebudayaan

melayu yang bernama teliti pada waktu yang bersamaan pula di Minang

Kabau bernama Adat, sedangkan di Palembang bernama Simbur

Cahaya.7 Untuk menetapkan pelaksanaan budaya dan adat istiadat yang

berdasarkan teliti Jambi yang bertempat:

1. Tanjung Samalidu

2. Bukit Sitinjau Laut

Untuk mempermadukan antara adat dengan teliti dimana yang tidak

sesuai dibuang yang dirasa baik yang dipakai maksudnya adat yang

bertentangan dengan hukum syarak itu yang dibuang baik dipakai

semenjak dari pertemuan tersebut maka terjadi lagi pergeseran nama adat

Jambi yaitu: Dari teliti menjadi Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi

Kitabullah. Menurut sejarah adat yang mempermadukan adat dengan

teliti di Tanjung Samalidu dan Bukit Sitinjau lau ialah Pangeran Puspo

Yudo Dwipa dalam abad ke-14 dan 15, beliau ini hidup 200 tahun dan

beliau pulalah yang bernama Pang Lima Mandala. Undang-Undang

hukum adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah itu dengan segala

undang-undang lainnya yang dapat berjalan dengan baik dan lancar di

7 Hasan Basri Agus, Perjuangan Ulama dan Ulama Pejuang Negeri Melayu (Pusat Kajian

Pengebangan Sejarah dan Budaya Jambi, Jambi 2012 ) h.17

41

tengah-tengah kehidupan masyarakat Jambi. Sampai kepada penjajahan

Belanda:8

1. Tahun 1905 kekuasaan hukum adat diambil alih oleh Belanda sebab

Jambi sudah menjadi jajahan negeri Belanda, tetapi adatnya masih

berlaku dan dihormati

2. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka undang-undang

hukum adatnya masih berlaku bagaimana di zaman Belanda.

3. Tahun 1963, pengadilan rapat asli yang mempergunakan hukum adat

oleh pemerintah RI dihapuskan, di Jambi tinggal semacam saja

pengadilan yaitu pengadilan negeri namanya, pengadilan hukum adat

Jambi ini tidak begitu lama pindah ke tangan Belanda kalau

dibandingkan dengan daerah lain berdasarkan Circulaire Residen

Jambi tanggal 22 Agustus 1905 No.2334/25 dan tanggal 10 Februari

1906 No. 411/25. Sedangkkan tahun 1908 menurut keterangan yang

dapat dipercaya dari tokoh adat bahwa seluruh tokoh adat dari

seluruh Jambi dikumpulkan ke Jambi untuk mengadakan rapat besar

guna mencocokan dan menyesuaikan hukum-hukum adat itu seperti

yang sudah disusun Belanda menurut tingkat-tingkatnya agar satu

Uni-Farom seluruh Keresidenan Jambi. 9

Walaupun begitu Belanda mengerti juga bahwa Undang-Undang

adat itu selain dari yang tertulis ada yang tidak tertulis dan ada yang

tersurat ada yang tidak tersurat, selain itu ada juga yang tersirat. Segala

yang tidak tertulis dan tersirat itu inilah satu undang yang hidup

namanya, sebab tidak mempunyai batas ia hidup menurut masa seperti di

Inggris, banyak hukum yang tidak tertulis yang dipegang oleh mereka

secara turun temurun dari nenek moyang merek, dan hukum adat

Indonesia oleh Prof. Pollim Hoven diajarkan di Universitas Leden lebih-

8 https://www.merdeka.com/pendidikan/kerajaan-jambi-kerajaan-islam-yang-dikhianati-

voc.html Ditulis oleh Dewi Ratna Diakses pada 6 Desember 2018 Pukul 22:00 WIB.





42

lebih kepada Belanda yang akan menjadi Bestuur Contriliur di Indonesia

harus tahu adat istiadat masyarakat Indonesia.10

Adat itu berubah dan tidak tetap tergantung menurut masanya atau

zamannya, seperti zaman dahulu orang jalan kaki, kemudian berjalan

kaki pakai sandal, kemudian pakai sepatu, kemudian naik sepeda mobil

dan pesawat terbang. Akan tetapi dasar perkataan tetap pada jalan atau

berjalan yang tetap dan yang tidak berubah adalah yang sebenar-benar

adalah hukum syarak.11

B. Jambi Berkerajaan Islam

Jambi menjadi kerajaan melayu Islam adalah dibawah kepemimpinan

Datuk Rang Kayo Hitam anak Datuk Paduka Berhala. Oleh karena kerajaan

melayu Jambi sudah mengikuti ajaran Islam dan penduduknya sebahagian

besar sudah masuk Islam, maka sebahagian kecil yang belum masuk Islam

oleh Datu Rang Kayu Hitam Kerajaan Melayu Jambi diumumkan atau

diproklamirkan menjadi Kerajaan Islam Jambi. Konon kabarnya

pengumuman tersebut dilaksanakan pada tanggall 1 Muharram hari Kamis

waktu Zuha, tahun 700 Masehi, pada saat itu dinyatakan Jambi Serambi Aceh

– Aceh Serambi Mekkah.12

Maka semua rakyat Jambi disuruh mengucap Dua Kalimah Syahadat,

sembahyang lima waktu sehari semalam, puasa bulan Ramadhan,

mengeluarkan zakat dan menunaikan ibadah kebaitullah kalau cukup

syaratnya dan yang disembah hanya Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT)

patung dan berhala tidak boleh disembah lagi.13

Dari Undang-Undang hukum adat yang bernama Jamhurr, maka

Undang-Undang hukum adat disebut teliti. Teliti adalah nama Undang-

Undang daerah Jambi yang mempunyai arti norma atau aturan khusus yang

10

Ridwan, Islamisasi Di Abad XIII M, Yogyakarta (skripsi S1 2016, diakses di

http://digilib.uinsuka.ac.id/ diakses pada 1 November 2018) h. 16



12 Kasful Anwar, Kepemimpinan Pesantren: Menawarkan Model Kepemimpinan Kolektif

dan Responsif (Sultan Thaha Press IAIN Sultan Thaha Saifuddi Jambi, 2011) h.126

13 https://journal.uir.ac.id/ Ditulis oleh Fahlefi Diakses pada 10 Desember 2018 Pukul 22:00

WIB. H.301

https://journal.uir.ac.id/

43

berasal dari kesepakatan para tokoh masyarakat yaitu para penghulu, alim

ulama, cerdik pandai, tuo tengganai.14

Teliti merupakan penjabaran dari undang-undang demi kesempurnaan

undang-undang tersebut, sebagaimana Seloko adat mengatakan “Undang-

Undang boleh dikundung mangelak, negeri berpagar dengan undang terpian

berpaga dengan baso, rumah berpaga dengan adat.15

Sedangkan teliti sesuai dengan Seloko adat mengatakan teliti nang

boleh dititi, rantau diturut dengan telit, kampong dilito dengan adat, artinya

teliti itu mempunyai fungsi sebagai alat untuk meneliti undang-undang yang

ada, apakah sesuai dengan adat bersendikan syarak-syarak bersendikan

Kitabullah.16

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa undang-undang adalah

mengatur hal-hal pokok dalam kehidupan dan mempunyai kekuatan yang

tetap dan bersifat umum. Sedangkan teliti adalah penjabaran dari aturan-

aturan yang berasal dari undang-undang yang berupa kesepakatan seluruh ahli

adat terhadap tambahan dan perubahan, serta penjabaran dari undang-undang

tersebut, sehingga adat di sepucuk Jambi Sembilan Lurah betul-betul adat

bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah, Syarak mengato Adat

memakai.

Maka sejak itu hukum-hukum dan peradaban yang dipakai ialah

menurut undang-undang yang bernama Adat Bersendi Syarak, Syarak

Bersendi Kitabullah.17

C. Profil Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten tertua di

Provinsi Jambi bahkan lebih tua dari Provinsi Jambi sendiri. Kabupaten

14

https://journal.uir.ac.id/ Ditulis oleh Fahlefi Diakses pada 10 Desember 2018 Pukul 22:00

WIB. H.301


WIB. H.302


WIB. H.302

17Pemerintah Kota Jambi dan Lembaga Adat Tanah PIlih Pesako Betuah Kota jambi,

Ikhitisar Adat Melayu Kota Jambi, Cet.II, Jambi; 2004, hlm.13-14




44

Merangin ini memiliki luas wilayah 7679 km2.

Kabupaten Merangin yang

berseleko adat “Bumi Tali Undang Tambang Teliti”, merupakan salah satu

Kabupaten Strategis yang berada ditengah-tengah Provinsi Jambi.18

Ditinjau dari sejarah, Kabupaten Merangin sebelum penjajahan Belanda

merupakan suatu wilayah yang subur yang berada didataran tinggi Jambi dan

sebagian berada didataran rendah dialiri oleh beberapa Sungai yaitu Sungai

(Batang) Tembesi, Sungai (Batang) Merangin dan Sungai (Batang) Tabir dan

banyak lagi sungai-sungai kecil. Daerah ini sebelum penjajahan Kolonial

Hindia Belanda merupakan pendukung kerajaan Melayu Jambi namun

mempunyai Pemerintahan sendiri dibawah tiga Depati, yaitu Depati Setiyo

Nyato berkedudukan di Tanah Renah Sungai Manau, Depati Setiyo Rajo

berada di Tanah Lubuh Gaung dan Depati Setiyo Beti berada di Nalo Tantan,

ditambah dengan Pemuncak Pulau Rengas dan Pembarab Pamenang serta

Serampas Sungai Terang.

Kekuasaan tiga Depati ini lebih dikenal dengan Depati Tigo dibaruh

yang merupakan satu kesatuan dari kekuasaan (kerajaan) Pucuk Jambi yang

dikenal dengan Depati Tujuh Helai kain yaitu empat diatas di Kerinci yaitu

Depati Muara Langkap, Depati Hatur Bumi, depati Biangsari dan Depati

Rancong Talang dan wilayah Pucuk Jambi ini mendapat pengaruh

Pagaruyung (Minangkabau) yang dapat dibuktikan bahwa Adat Istiadat dan

hukum adatnya ada kesamaan yang mendasar dari Hukum Adat Pagaruyung

(Minang Kabau).19

Pada zaman Penjajahan Belanda yang dimulai pada saat Sultan Thaha

gugur Tahun 1906, semenjak itu Pemerintahan Kolonial Belanda

menggunakan Pemerintahan Lokal untuk menjalankan kekuasaannya,

Pemerintahan Hindia Belanda membentuk dan membagi Wilayah

Kewedanaan Bangko dalam beberapa Marga, Penetapan Marga-marga

18

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id Penulis Anstasia Wiwik Swastiwi di akses pada

tanggal 30 April 2019 Pukul 01:00 WIB

19 www.meranginkab.go.id, Website di akses pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul 22:00

WIB.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/

http://www.meranginkab.go.id/

45

tersebut dimulai pada tahun 1916 dengan membagi wilayah kewedanaan

Bangko dalam 14 (empat belas) Marga, dan setiap Marga diperintah oleh

Pasirah selaku Kepala Marga, secara Administratif Pemerintah Hindia

Belanda menetapkan wilayah Merangin merupakan Pemerintahan Lokal

untuk menjalankan kekuasaannya, Pemerintah Hindia Belanda membentuk

dan membagi Wilayah Kewedanaan Bangko dalam beberapa Marga,,

Penetapan Marga-marga tersebut dimulai pada tahun 1916 dengan membagi

wilayah kewedanaan Bangko dalam 14 (empat belas) Marga, dan setiap

Marga diperintah oleh Pasirah selaku Kepala Marga,s ecara Administratif

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Wilayah Merangin merupakan

Subdivisi Bangko dibawah devisi Jambi yang masuk kedalam Keresidenan

Jambi, Pemerintah Hindia Belanda menjadikan wilayah Kewedanaan Bangko

menjadi Bagian dari Keresidenan Jambi.

Pada awal kemerdekaan Jambi masih terdiri dari beberapa Kewedanaan

yaitu Kewedanaan Jambi, Kewedanaan Muara Tambesi, Kewedanaan Muara

Bungo dan Kewedanaan Muara Tebo. Selanjutnya dengan dibentuknya

beberapa daerah Otonom di Provinsi Sumatera Tengah, maka Keresidenan

Jambi di bagi atas dua Kabupaten yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten

Batanghari.20

Pada saat terjadinya Agresi Belanda I dan Agresi Belanda II,

Pemerintahan Kewedanaan Jambi berada dalam Wilayah Gubernar Militer

Sumatera Selatan Nomor 252/1949 tanggal 22 Desember 1949 ditetapkanlah

M.Kamil sebagai Bupati Kepala Pemerintahan Bangko di Bangko.21

Namun oleh karena Kewedanaan Bangko merupakan bagian dari

Pemerintah Sumatera Tengah, dan ketika Belanda melakukan Penyerahan

kedaulatan kepada Republik Indonesia maka Menteri Dalam negeri

20

https://online-journal.unja.ac.id Sejarah Kota Modern Masakolonial Belanda Studi Kasus

Kota Tua Muaro Tembesi Batanghari, Penulis Siti Syuhada, Supiandan Reka Suprina

diaksestanggal 5 Mei 2019 pukul 01:50 WIB

21 https://online-journal.unja.ac.id Sejarah Kota Modern Masakolonial Belanda Studi Kasus

Kota Tua Muaro Tembesi Batanghari, Penulis Siti Syuhada, Supiandan Reka Suprina

diaksestanggal 5 Mei 2019 pukul 01:50 WIB

https://online-journal.unja.ac.id/


46

menetapkan Muahammad Kamil sebagai Bupati Merangin terhitung Sejak

tanggal 1 Januari 1950 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

32/30/1952.22

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang

pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi

Sumatera Tengah, maka dibentuklah beberapa kabupaten di Provinsi

Sumatera Tengah, dan salah satunya adalah Kabupaten Merangin yang

berkedudukan d Muara Bungo. Namun dikarenakan sarana dan prasarana

pemerintahan diMuara Bungo belum lengkap, maka kegiatan pemerintahan

(Kantor Bupati) Kabupaten Merangin tetap dilaksanakan di Bangko, dan pada

tahun 1958 sewaktu terjadi pemberontakan PRRI Kantor Bupati Merangin di

Bangko dibakar, maka pemerintahan Kabupaten Merangin dipindahkan ke

Muara Bungo.23

Dibakarnya kantor Bupati waktu itu, selanjutnya dibangun kembali

pada tahun 1965. Seiring dengan kejadian Pemberontakan tersebut, dilakukan

pemekaran Kabupaten Merangin menjadi dua, yaitu Kabupaten Sarolangun

Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Setelah berdirinya Kabupaten

Sarolangun Bangko melalui UU No.7 Tahun 1965, maka pusat pemerintahan

Kabupaten Sarolangun Bangko ditempatkan di Kota Bangko, tepatnya di

pasar Bawah kawasan Ujung Tanjung. Sebagai akibat dirasakan kurang

memenuhi persyarakat untuk pemberian pelayanan sekaligus pengembangan

pemerintahan, kemudian dari kantor tersebut dipindahkan ke kantor yang

baru di jalan Jenderal Sudirman Km 2 Bangko, sedangkan kantor lama saat

ini menjadi anjungan Biduk Amo dan Museum Geopark.24

22

www.meranginkab.go.id, Website diakses pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul 22:00

WIB.

23 https://daerah.sindonews.com/ , Penulis Nanang Shobirin diakses pada tanggal 29 April

2019 Pukul 22:00 WIB.

24 Lindayati dkk, Jambi dalam Sejarah 1500-1942 (Jambi: Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jambi, 2013).


https://daerah.sindonews.com/

47

Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan UU No. 54 tahun

1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan

mejadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Kabupaten Sarolangun beribukota di Sarolangun dan Kabupaten Sarolangun

bangko dirubah namanya kembali ke nama asal yakni Kabupaten Merangin

beribukota di Bangko. Sebagai dasar pembentukan wilayah Kabupaten

Merangin Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun-bangko dan Daerah Tingkat II tanjung Jabung

TLN tahu 1965 Nomor 50, TN Nomor 2755 sebagai landasan yuridis

pembentukan Kabupaten Sarolangun Daerah tingkat II Sarolangun. Namun

demikian, dalam rangka mengenang tonggak sejarah Pemerintahan

Kabupaten Merangin melakukan penelitian atas serangkaian fakta-fakta

sejarah. Dari hasil penelusuran tersebut, pada tahun 2016 Pemerintahan

Kabupaten Merangin dan DPRD Kabupaten Merangin yang semula jatuh

pada tanggal 5 Agustus 1965 dirubah menjadi 22 Desember 1949 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Penetapan

hari Lahir Kabupaten Merangin. Dengan demikian, Hari Ulang Tahun (HUT)

Kabupaten Merangin pada tahun 2017 merupakan hari jadi yang ke-68.25

Dalam sejarah pemerintahan, sampai saat ini Kabupaten Merangin telah

dipimpin beberapa Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil kepala Daerah (Wakil

Bupati) yaitu:

Kabupaten Merangin Periode 1949-1965, H. Muhammad Kamil, Masa

Jabatan Tahun 1950-1952 (1 Januari 1950-1 November 1952), Khusus

Periode1952-1959 Terdapat 3 (tiga) orang pejabat Bupati yang dimulai dari

Jarjis, kemudian A.Manaf, dan dilanjutkan A.Laman, H. Alisyudin, Masa

Jabatan 1959-1965. KDH DATI II Sarolangun Bangko (SARKO) Periode

25

www.meranginkab.go.id Website diakses pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul 22:00

WIB.


48

1965-1999, Alamsyah Braksan, Masa jabatan Tahun 1965-1968, H.

Syamsudin Uban, Masa Jabatan Tahun 1968-1971.26

1. Geografis

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten dari 11

(sebelas) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi. Wilayah

Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi jambi dan secara

geografis terletak antara 101,32,11-1,52,00 bujur selatan. Kabupaten

Merangin memiliki luas wilayah 7.679 km2

atau 745,130 Ha yang terdiri

dari 4.607 km2 berupa dataran rendah dam 3.027 km

2 berupa dataran

tinggi, dengan ketinggian berkisar 46-1.206 m dari permukaan air laut

dengan batas wilayah meliputi:

a. Sebalah Timur : kabupaten Sarolangun.

b. Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci.

c. Sebelah Utara : Kabupaten Bungo dan Kabupaten tebo.

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu.27

2. Topografis

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum

dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang, dan

dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10-1.206 mdpl dengan bentang

alam rata-rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada

ketinggian 0-100 mdpl dengan luasan 42.77 persen luas kabupaten,

sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 mdpl seluas 14.5

persen dari luas Kabupaten Merangin meliputi Kecamatan jangkat,

Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Manau dan sebagian Tabir Ulu.

26


WIB.

27 www.meranginkab.go.id Website diakses pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul 22:00

WIB.



49

Dataran rendah meliputi Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir

Selatan dan sebagian Tabir Ulu.28

Wilayah Kabupaten Merangin pada saat ini terdiri atas 24

Kecamatan, 203 Desa dan 10 Kelurahan dengan rincian:Kecamatan

Jangkat terdiri dari 12 Desa, Kecamatan Sungai tenang terdiri dari 12

Desa, Kecamatan Muara Siau terdiri dari 17 Desa, Kecamatan lembah

Masurai terdiri dari 15 Desa, Kecamatan Tiang Pungpung terdiri dari 6

Desa, Kecamatan Pamenang terdiri dari 13 Desa dan 1 Kelurahan,

Kecamatan Pamenang Barat terdiri dari 8 Desa, Kecamatan Renah

Pamenang terdiri dari 4 Desa, Kecamatan Pamenang Selatan terdiri dari 4

Desa. Kecamatan Bangko terdiri dari 4 Desa dan 4 Kelurahan.

Kecamatan Bangko Barat terdiri dari 6 Desa. Kecamatan Nalo Tantan

terdiri 7 Desa. Kecamatan Batang Mesumai terdiri dari 10 Desa.

Kecamatan Sungai Manau terdiri dari 10 Desa. Kecamatan Renah

Pembarap terdiri dari 12 Desa, Kecamatan Pangkalan Jambu terdiri dari 8

Desa, Kecamatan Tabir terdiri dari 6 Desa dan 5 Kelurahan Kecamatan

Tabir Ulu terdiri dari 6 Desa. Kecamatan Tabir Ilir Selatan terdiri dari 7

Desa, Kecamatan Tabir Ilir terdiri dari 7 Desa, Kecamatan Tabir Timur

terdiri dari 4 Desa, Kecamatan Tabir Lintas terdiri dari 5 Desa,

Kecamatan Margo Tabir terdiri dari 6 Desa, Kecamatan Tabir Barat

terdiri dari 14 Desa.29

D. Sejarah Desa Seling

Desa Seling berdiri pada tahun 1912 yang dipimpin oleh seorang rio

bernama Rio H. Saman (Ntah Rioh). Desa Seling merupakan desa non-

transmigrasi masyarakat, masyarakat yang mendiaminya adalah penduduk

pribumi yang berada di wilayah Kecamatan Tabir. Pada awal berdirinya Desa

28


WIB.

29 www.meranginkab.go.id, Website diakses pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul 22:00

WIB.



50

Seling hanya terdiri dari 1 dusun, dan saat ini sudah dimekarkan menajdi 3

dusun dan rukun tetangga (Rt) yaitu 1, Dusun Bungkuh berada di Rt 3, Dusun

Tengah berada di Rt 3 dan 4,3 Dusun Genting berada di Rt 4 dan 3.30

Populasi awal terbentuknya Desa Seling lebih kurang hanya terdapat 60

KK dan saat ini telah berkembang menjadi 580 KK. Sebagian besar penduduk

Desa Seling bekerja di sektor perkebunan karet dan petani sawah irigasi

Sembilang Seling. Dari awal berdiri hingga saat ini Desa Seling sudah

berganti rio/kepala Desa sebanyak 15 kali yang 1 diantaranya adalah pejabat

sementara.

Berdasarkan data di atas, pada tahun 1912 sampai dengan awal tahun

1982 Desa Seling dipimpin oleh seorang rio sedangkan pada akhir tahun 1982

sampai dengan sekarang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada nomor 7

dan 10 nama Abu Hasan merupakan orang yang sama. Abu Hasan memimpin

Desa Seling pada tahun 1963 yang pada saat itu disebut rio, kemudian pada

tahun 1982 s/d 1993 Abu Hasan kembali memimpin Desa Seling yang saat itu

sudah berubah nama menjadi Kepala Desa.31

Pergantian nama rio menjadi Kepala Desa berdasarkan diberlakukannya

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa. Pada

masa itu yang menjabat sebagai pemimpin Desa Seling adalah Rio Hasan

Husin, tetapi karena masa jabatannya sedang berlangsung serta merta segera

mengganti nama rio menjadi Kepala Desa, melainkan setelah masa

jabantannya berakhir barulah nama rio dganti menjadi kepala desa yaitu pada

saat masa jabatannya Abu Hasan, bersamaan dengan itu nama pasirah

berubah menjadi camat.

E. Geografis Desa Seling

Desa Seling terletak di wilayah Kecamatan Tabirr kabupaten Merangin.

Luas wilayah Desa: 20Ha (Pada tahun 1982 pemekaran Koto Baru sampai

tahun 2012, luas desa menjadi: 16.500 a). Lahan sawah: 360 Ha, Lahan

pertanian lainnya: 450 Ha, dan permukiman: 34 Ha. Batas desa Seling:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kandang Kecamatan Tabir. Sebelah

30

Sumber: Dokumen Kantor Desa Seling tahun 2018

31 Sumber: Dokumen Kantor Desa Seling tahun 2018

51

Selatan berbatasan dengan Desa Koto Baru (Seling 2) Kecamatan Tabir

Lintas. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mampun Kecamatan

Tabir. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu.32

Jarak dari Ibu Kota Kecamatan +/- 5 Km, dan jarak dengan Ibu Kota

kabupaten +/- 31,5 km, Jumlah KK 578 da pada tahun 2015 menjadi 588 KK.

Dan jumlah penduduk 2.205 Jiwa. Laki-laki; 1.087 Jiwa pada tahun 2015 s/d

1141 Jiwa. Dan perempuan 1.118 jiwa, pada 2015 menjadi 1147 jiwa dan

2289 jiwa

F. Keadaan Agama dan Pendidikan

Penduduk Desa Seling beragama Islam mayoritasnya, bahkan sejak

dahulu kala, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari,

terdapatnya rumah ibadah, madrasah, dan bahkan pada zaman dahulu desa

Seling terkena tempat pengajian tidak saja penduduk asli tapi juga pendatang

dari daerah sekitarnya yang giat menuntut ilmu agama islam. Hal ini

dijalankan banyak penduduk setempat yang pergi menuntut ilmu ke luar

daerah seperti Nurul Iman Kota Jambi. Jawa dan bahkan ke mancanegara

seperti Malaysia, Arab Saudi setelah tamat para penuntut ilmu

mengembangkan ilmunya di kampung sendiri.

Selanjutnya keadaan pendidikan, pendidikan merupakan masalah yang

urgen dalam kehdidupan dunia dan akhirat, karena untuk mencapai

kebahagiaan keduanya harus dengan ilmu pengetahuan. Sejak zaman dahulu

penduduk Desa Seling sudah banyak yang berpendidikan terutama dalam hal

pendidikan madrasah dan non formal (seperti tempat pengajian yang di

sebutkan di atas), walaupun penduduk desa ini tidak begitu banyak yang

berkiprah di bidang ilmu umum dan berkiprah di Instansi pemerintah, tapi

tidak ketinggalan dari desa-desa di sekitarnya. Adapun data yang tamat

hinhha sekrang ialah SD 326 orang , SMP 80 orang, SMA 200 orang, D3 15

32

Sumber: Dokumen Kantor Kepala Desa Seling tahun 2018

52

orang, S1 20 orang, S2 8 orang, S3 3 orang, dan guru besar 1 orang yakni

Prof. Dr. Hafis Aima.33

Pembangunan sektor pendidikan merupakan hal yang sangat penting.

Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dapat dijadikan sebagai

indikator kemajuan suatu bangsa. Selain itu pendidikan adalah bahagian

integral bagi suatu negara, tanpa sektor pendidikan maka dengan sendirinya

pemerintah tidak akan berjalan dengan baik dan akan terjadi berbagai

hambatan di semua sendi kehidupan masyarakat.

33


53

G. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk yang menetap di Desa Seling dalam kehidupan sehari-hari

mereka hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong satu dengan

yang lainnya. Dalam pergaulan sehari-hari mereka masih memperhatikan

adat-istiadat. Adat-istiadat merupakan pedoman yang dipegang teguh oleh

orang tua dan anak di Desa Seling. Di sisi lain masyarakat Desa Seling juga

memiliki jiwa sosial yang baik. Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan

lingkungan, 1 sampai 2 kali dalam sebulan warga Desa Seling selalu

mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, parit dan sarana umum

lainnya yang terdapat di Desa Seling. Pemuda dan orang tua membaur

menjadi satu bekerja membersihkan lingkungan tempat mereka hidup dan

tinggal di sana, tepatnya di Desa Seling. Sifat gotong royong juga

ditampakkan oleh masyarakat Desa Seling dalam berbagai hal, seperti dalam

kegiatan pesta pernikahan di mana di antara masyarakat saling membantu

dalam kegiatan tersebut. Seperti diketahui bagi masyarakat Melayu Jambi

yang mengenal dengan Undang-Undang adat secara turun-temurun, hal

tersebut masih dapat dipertahankan, mereka tetap mengenal istilah-istilah

sebagai berikut: Titian teras bertangga batu, maksudnya titian teras

merupakan adat, sedangkan bertangga batu adalah syara′ dan kitabullah.

Sehingga hukum adat tersebut haruslah dijalankan dengan wibawa yang kuat,

sedangkan teras adalah bagian dari pada inti kayu yang tidak mudah

dipatahkan namun dapat dipindahkan atau dialihkan.34

Sehingga hukum syara′ yang disebut bertangga batu, hukum yang

positif dan permanen baik menghadap ke bawah maupun menghadap ke atas,

dan tidak dapat dipikuli diajak (dipindahkan) dan tidak mempunyai prioritas

bagi seseorang, bila sesuatu haram haruslah dikatakan haram, najis haruslah

dikatakan najis, makruh tetaplah makruh, yang benar dibela yang salah

dihukum seperti ungkapnya di bawah ini: Raja Adil raja disembah, Raja

zalim raja disanggah, Jalan berabah yang diturut dan Amar makruf nahi

34


54

munkar. Berbuat di luar kebiasaan, berarti menentang orang banyak

menentang adat dan syara′, adat dan syara′ merupakan cermin gendang yang

tak pernah kabur, pedoman yang jelas haruslah diikuti tanpa ada pilihan lain.

Tak lapuk di hujan tak lekang di panas, maksudnya yang salah tetap

dihukum, hutang haruslah dibayar, hilang ganti, ngilih menggantikan lantak

nan tak goyah. Maksudnya tugas menjalankan keadilan dan kebenaran bagi

pemimpin yang adil, tetap dalam pendiriannya, sifat pemimpin yang baik.35

Penduduk yang berdomisili di Desa Seling mempunyai suatu tata cara

dan aturan-aturan, dalam hal ini adalah berupa adat yang sudah dijalani sejak

lama. Tata cara atau aturan tersebut itulah yang dinamakan adat-istiadat yang

harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Adat adalah suatu tata cara dan

aturan yang diadatkan dan jelas yang ada dalam masyarakat di Desa

Seling ini adat yang bersendikan syara′ dan syara′ yang bersendikan

Kitabullah. Adapun ciri-ciri adat-istiadat yang ada dalam masyarakat di Desa

Seling ini adalah, karena mayoritas penduduknya adalah beragama Islam,

untuk segala adat dan aturan yang dilakukan dalam masyarakat ini

bersendikan Islam dan keagamaan seperti pelaksanaan dalam acara-acara

perkawinan, pernikahan, pembacaan do‟a selamat, pencukuran, akikah

maupun mengkhitankan anak. Masyarakat Desa Seling pada hari besar

keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha mereka saling kunjung-mengunjungi,

dan tak lupa juga mereka selalu membantu saudara mereka yang tertimpa

musibah. Dengan sedikit menyisihkan rizki untuk diberikan kepada orang-

orang yang berhak menerimanya. Terutama untuk anak-anak yatim piatu,

janda-janda tua yang ada di Desa Seling. Biasanya pemberian sedekah ini

dilakukan pada bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Bentuk

pertolongan yang mereka berikan berupa materi, uang, tenaga, dan nasehat

yang baik, itu semuanya diberikan dengan ikhlas tanpa ada rasa pamrih.

Adat-istiadat penduduk Desa Seling juga melambangkan simbol-simbol

keagamaan seperti dalam hal pakaian laki-laki pakai kain sarung, peci,

35


55

sedangkan wanitanya pakai kain sarung, dan pakai jilbab. Tentang jilbab ini

sudah lama membudaya di Desa Seling yaitu kira-kira tahun 1977 bagi siswi

Madrasah Nurul Falah dan bagi orang dewasa tetap memakai selendang. Dan

juga dapat dilihat dari adat perkawinan yang tidak begitu bermewah-mewah

dan sampai sekarang musik organ tunggal atau Bent dilarang masuk ke

kampung ini.36

Kemudian terdapat adat kenduri yang selalu dilaksanakan oleh

masyarakat Desa Seling apalagi dalam masa menyambut Bulan Puasa

Ramadhan, masa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, turun baumu yaitu

menanam padi dan mau panen dengan menggunakan berzanji. Hal ini

dilakukan agar buah padinya berkah dan berhasil yang dapat memenuhi

kebutuhan hidup paling tidak untuk satu tahun, begitulah adanya didalam

desa Seling adat yang ada akan selalu dikembangkan hingga di era modern

seperti saaat ini ini

H. Keadaan Ekonomi

Desa Seling termasuk desa terdekat dari pusat ibu kota Kecamatan

Tabir Induk yaitu Pasar Rantau Panjang yang berjarak +/- 5 Km, dan +/- 3

Km dari Lintas Sumatera. Mengingat dekatnya arus transformasi ke pusat

kota, menunjukan desa ini tidak termasuk desa tertinggal, tapi termasuk desa

penghasil beras di wilayah Kecamatan Tabir sekitar. Mengingat dekatnya

jarak desa ke pusat ibu kota pemerintahan, maka penduduk yang berulang

sekolah banyak sekali karena ini mempunyai lembaga pendidikan Pondok

Pesantren Darul Fiqhi yang berlokasi di Desa Seling II (Koto Baru). Wilayah

pesantren ini masih dalam lingkup wilayah Desa Seling. Dan santrinya

berasal dari penduduk Desa Seling dan dari wilayah lain di Kabupaten

Merangin. Kemudian terdapat juga Lembaga Pendidikan penghafal al-Quran

dan Bahasa Arab, santrinya tidak saja berasal dari wilayah Desa Seling tapi

juga dari provinsi lain seperti Jawa Slawesi, NTB dan lain-lain. Lembaga ini

baru didirikan khusus mempelajari Bahsa Arab dan menghafal al-Quran.37

36


37 Sumber: Dokumen Kantor kepala Desa Seling tahun 2018

56

BAB IV

TRADISI PINANG SIRIH DAN RELEVANSI DALAM HUKUM ISLAM

A. Tradisi Pinang Sirih Dalam Peminangan Adat Melayu Jambi

Banyaknya hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat diIndonesia,

juga eksistensi beberapa agama yang dipeluk oleh anak bangsa memang

memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap perkawinan. Akibatnya aturan

perkawinan yang berlaku bermacam-macam, dan ini sudah lama terjadi, tidak

saja tetap hidup saat belanda menjajah nusantara jauh sebelum itu

keanekaragaman tersebut sudah tumbuh subur.1

Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari ribuan pulau

yang tentunya pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal

masyarakat umum. Antara lain Suku Jawa, Suku Cina, Suku Minangkabau,

Suku Batak, Suku Bugis, Suku Melayu dan masih banyak lagi.2 Dalam

melakukan peminangan tentu diantara beberapa suku mempunyai tradisi yang

berbeda.

Sedangkan peminangan tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang

dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Kebiasaan peminangan ini

tidak ada yang mengatur, baik dalam undang-undang perkawinan maupun

dalam agama Islam. Dalam Islam, apabila ingin melakukan pernikahan hanya

di sunnahkan untuk melakukan ta‟aruf (berkenalan) diantara kedua calon.

Karena Taaruf (perkenalan) minangan merupakan langkah awal dalam proses

menuju perkawinan dan orientasinya untuk mengetahui sifat dan karakter

antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Berbeda halnya dengan hukum

adat. Dalam hukum adat sebuah perkawinan yang tidak diawali dengan

1 Moch. Isnaini, Hukum Perkawinan di Indonesia ( Bandung: PT Rafika Aditama) 2016 h.

11

2 Koleksi Perlengkapan Upacara, Perkawinan Adat Palembang, (Sumatera Selatan: Proyek

Rehabilitas dan Musium: 1978/1979), h.1

57

kegiatan peminangan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Karena

perkawinan bukan saja perbuatan suci sebagaimana diketahui ajaran agama,

melainkan juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat.3

Dengan demikian setiap yang ingin melaksankan peminangan dinegara ini

harus sesuai dengan cara dan jalanya adat masing-masing, begitu juga

dengan langkah awal terbentuknya proses peminangan itu yang melalui

histori yang amat panjang.

Historis munculnya adat didaerah tersebut ialah dari adat Melayu

Jambi, yang terbagi dari beberapa hal. khususnya di desa Seling ini, awal

mula terbentuk adat ini yaitu disebut dengan Margo Batin Limo4 dikuasi oleh

Pasirah (Camat), Rio (Kepala Desa) Patih (Kepala Dusun) Mangku (tetua

diasana) ketika itu, karena sudah berubah undang-undang maka berubah pula

nama tersebut. Singkat cerita datang sekelompok orang dari daerah lain ke

Tabir5 yang berjumlah sebanyak 60 orang. Mereka ini berpencar-pencar

terdiri dari beberapa kelompok, masing-masing kelompok membuat suatu

tempat yang layak baginya untuk berdomisili dan mencari kebutuhan hidup,

akhirnya tempat tersebut menjadi sebuah desa, desa tersebut adalah:

1. 19 orang pendiri Desa Rantau Panjang.

2. 13 orang pendiri Desa Pulau Aro.

3. 14 orang pendiri Desa Seling.

4. 9 orang pendiri Desa Kapuk.

5. 5 orang pendiri Desa Muara Jernih.6

3 Abdul Hadi, Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling

Wonokromo Surabaya, Jurnal Al-Hukama Vol 04, No 02, Desember 2014, h. 386.

4 Margo Batin Limo adalah sebuah julukan untuk seorang pendiri dari setiap desa yang

berada di kawasan Tabir yang mana desa tersebut terbagi menjadi lima bagian, dari lima bagian

tersebutlah mereka pendirinya yang disebut margo batin limo (pendiri setiap lima desa yang ada

di kawasan Tabir).

5Tabir adalah sebuah kecamatan yang terletak di wilayah kabupaten merangin yang

mencakupi beberapa desa didalamnya yakni Rantau Panjang, Pulo Aro, Seling, Muaro Jernih,

Kapuk. Pendiri kampung ini berjumlah 60 orang yang mana meraka berpencar untuk mendirikan

desanya masing-masing.

6 Wawancara Pribadi dengan Ahmad IB (tokoh adat). Seling, 04 januari 2019

58

Mereka yang pertama mengijak tempat Tabir dan disebut dengan

Margo Batin Limo dari dari sinalah awal berpijaknya sebuah hukum adat di

desa Seling, dan apabila keluar dari tatanan adat yang ada di desa tersebut

maka akan ada kutukan yang terjadi untuk yang tidak menjalankan adat

setempat. seloko7 adatnya adalah “Kunyit ditanam Putih Isi, Padi ditanam

Lalang Tumbuh” artinya kalau sebuah desa melakukan pelanggaran adat dan

tidak mau melaksanakan peraturan-peraturan yang ada maka, “Kinyit ditanam

Putih Isi” dalam artian sebuah kunyit yang kuning bisa putih isinya dan

sedangkan kunyit gak ada yang putih dalamnya, terus “Padi ditanam Lalang

Tumbuh” sebuah padi yang memiliki biji yang besar manfaatnya ketika

ditanam malah menjadi sebuah tumbuhan ilalang yang gak bisa dimanfaatkan

sepeti padi, maka maksud dari seloko adat tersebut dia mengutuk sebuah desa

yang keluar dari peraturan adat setempat yakni dari Margo Batin Limo yang

mana mereka tidak menghargai leluhurnya, kutukan itulah yang dapat terjadi

oleh desa dan warganya (tempat tersebut tidak akan subur lagi). Sangsi adat

yang didapat apabila melanggarnya terbagi 4 macam yaitu harus membayar

dengan kerbau, sapi, kambing, dan ayam, maka terbentuknya adat sesuai

dengan potensi yang ada didesa tersebut.8

Dalam adat peminangan Melayu Jambi di Desa Seling disebut dengan

Nyasat9 yang melakukan yakni dari pihak perempuan yang melaksanakan

pinangan terhadap pihak laki-laki10

. Hal ini tidak lepas dari adat yang telah

dibangun dari dahulu yaitu dari seorang patih yang disebut dengan kepala

Dusun tadi, prosesi melamar dalam adat ini memiliki beberapa tahap:

7 Seloko adalah pantun khusus adat melayu jambi yang berisi terkait apapun yang ingin

disampaikan dengan bahsa adat yang ada di daerah setempat, seloko ini digunakan disaat upacara

adat, baik ketika pernikahan maupun pelanggaran adat dari personal yang menjalani adat ini.

8 Wawancara Pribadi dengan Abu Bakar (Ketua Pemuda). Seling, 07 januari 2019

9 Nyasat (bertanya) adalah suatu proses untuk melakukan perundingan antara keluarga yang

melamar seseorang melalui cara-cara yang telah ditetapkan oleh adat setempat, kalau didalam

bahasa islamnya ialah khitbah atau indonesianya peminangan, didaerah jambi ini pun setiap

kabupanten dan setiap dasa berbeda bahasa untuk peminngan ini.

10 Wawancara Pribadi dengan M. Saman (Tokoh Masyarakat). Seling, 01 januari 2019

59

1. Tahap pertama pihak perempuan yang ingin melamar seorang laki-laki

tersebut diwakili oleh kelurga terdekat terlebih dahulu, yaitu melalui

perantara bibi,paman atau yang masih ada ikatan darah dan lain-lain sama

perempuan yang ingin melamar tersebut, perempuan dan orang tua pihak

pelamar tidak ikut serta dalam tahap ini.

2. Tahapan kedua bertanya dilakukanlah proses pertanyaan yang digunakan

dengan saloko adat (pantun) yang berbunyi:

Assalamualaikum

Pihak perempuan : Bulih kami numpang minum?.

Pihak laki-laki : Bulihlah, kalau embuh pulo minum aik kami

yang ado ko kalau embuh go makan nasi kami yang aso duhi ko…

Pihak laki-laki : Apo maksud biko ko? Sesat biko ko?sesat beko

Jangan pulo takicuh dinan tehak tang budi di nan gelap.

Pihak perempuan :idak kami ado minat…

Pihak laki-laki :apo minat?.

Phak perempuan :Maksud kamin tu kalau embuh kalau emang bungo

bebuah dian ko diadang tu embuh kami nak ngambah padang dian tu, ko

lah lebat nian bungo dian ko…

Pihak laki-laki :Ai apolah dian kami ko dian amba…

Puhak perempuan :amba kato biko manis go kato kami…

Inilah sedikit banyaknya dari seloko adat Melayu Jambi, hingga

sampailah kesempulannya nanti kepenghujung pembahasan keseriusan

terhadap laki-laki yang ingin dilamar tersebut. Adapun bahasa yang

digunakan tidak jauh dari kata sindirian terhadap keluarga yang ingin dilamar

atau dipinang.11

3. Tahap ketiga Anta Tando12

apabila lamaran sudah sesuai dan telah satu

presepsi kedua belah pihak maka pihak perempuan datang kembali

11

Wawancara Pribadi dengan Abu Bakar (tokoh adat). Seling, 07 januari 2019

12 Anta tando adalah memberikan sesuatu untuk mengikat kedua belah pihak yang ingin

menikah, barang tersebut bisa berupa cincin, kain, sarung, emas, perak, dan apa saja berupa suatu

barang yang bisa dipegang (tanda bahwa dia telah mengikat janji atau tunangan).

60

memberikan barang untuk menandakan bahwa perempuan dan laki-laki

tersebut telah bertungan. dalam tahap inilah baru di pertemukan semua

keluarga dari yang jauh hingga kepada orang tua masing-masing

pasangan yang akan melaksankan tunangan tersebut.13

Sebelum berlanjut

kepada jenjang selanjutnya dalam proses peminangan, ada kebiasaan adat

yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat yaitu biasa disebut oleh

masyarakat setempat dengan sebutan jambah ritual ini wajib dilakukan

setiap warga yang hendak melakukan pernikahan, disinilah terjadinya

adat Melayu Pinang Sirih desa Seling, dimana kebiasaan ini memiliki

makna penting bagi masyarakat setempat, dikarenakan sudah menjadi

budaya yang tidak bisa ditinggalkan maka wajib dilakukan. Apabila tidak

dilakukan maka ada sangsi dari lembaga adat, tapi bukan berupa barang

atau materi akan tetapi berupa sosial dalam artian apa pun yang dilakukan

oleh keluarga yang menikah tersebut, apabila mereka melanggar

ketentuan adat atau permasalah rumah tangga yang berkaitan dengan desa

atau adat setempat maka tidak akan dibantu sedikit pun untuk

menyelesaikannya. Baik lembaga adat hingga masyarakat enggan untuk

membantu permasalahan mereka, tentu tidak sebatas yang menikah saja

dampak dari tidak membawa Jambah tersebut, damapak paling besar

ialah sampai kepada anak dan cucu-cucunya kelak.14

Bahkan ada yang

menyebutkan sampi kepada tidak diterimanya peminangan apabila tidak

membawa jambah tersebut.

4. Tahap akhir Duduk Nenek Mamak,15

ketika sudah melakukan semua

tahapan yang di atas maka tiba kepada akhir pertemuan. dalam

melakukan pertemuan ini terjadilah perbincangan Nenek Mamak dari

13

Wawancara Pribadi dengan Ahmad IB (tokoh adat). Seling, 04 januari 2019

14 Wawancara Pribadi dengan Sawiyah (Pelaksana Jambah). Seling, 09 januari 2019

15 Nenek mamak adalah keluraga besar dari kedua calon yang hendak menikah. Baik itu

paman, bibi, ayah, ibu, adik dari ayah dan ibu hingga kakek dan nenek. Meraka berbincang dalam

satu forum untuk membahas secara dalam terkait pernikahan anaknya. Tahapan terkahir dari

proses nyasat.

61

kedua belah pihak keluarga, yang mana dihadiri dan disaksikan oleh

lembaga adat, kepala desa dan ketua masyarakat setempat untuk

mengeratkan perjanjian yang telah dibahas dari pertemuan-pertemuan

sebelumnya. Dan juga waktu proses keempat ini akan membahas lebih

dalam, baik berupa bahasan terkait mahar, hari pernikahan atau akad dan

lain sebagainya.16

Demikian tahap yang berlangsung dalam adat Melayu Jambi Desa

Seling, dan selama proses itu berlangsung dari nyasat hingga timbul

kesepakatan untuk menikah. Tidak lupa pula dari pembahasan terkait

batalnya suatu perjanjian atau peminangan baik dari pihak perempuan

maupun dari pihak laki-laki, dalam khasus yang pernah terjadi dimasyarakat,

ada sedikit tradisi perjodohan yang beralngsung di Desa setempat dan

mengakibatkan batalnya peminangan dikarenakan perjodohan yang dilakukan

dari pihak keluarga. Namun pasangan tersebut tidak menginginkan

perjodohan yang telah dilakukan oleh masing-masing keluarganya. Maka

dalam adat setempet ada sangsi adat yang berlaku bagi meraka yang

membatalkan perjanjian tersebut. Apabila yang melakukan pembatalan

perjanjian atau peminangan dari pihak perempuan yang melamar, maka akan

dikenakan denda dari apa yang telah diberikan kepada pihak laki-laki yaitu

sebesar 2x lipat dari barang yang telah diberikan sebelumnya. Akan tetapi

apabila yang melakukan pembatalan dari pihak laki-laki maka hanya

memberikan barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan tersebut

tidak mengganti 2x lipat seperti pihak perempuan.17

Sebatas yang menikah saja dampak dari tidak membawa jambah

tersebut, damapak paling besar ialah sampai kepada anak dan cucu-cucunya

kelak.18

16

Wawancara Pribadi dengan Ahamad IB (Pemuka Adat). Seling, 04 januari 2019

17 Wawancara Pribadi dengan Hasan (Kepala Desa). Seling, 07 januari 2019

18 Wawancara Pribadi dengan Sawiyah (Pelaksana Jambah). Seling, 09 januari 2019

62

Pelaksana mengahantarkan jambah (pinang sirih) ini pada saat sebelum

melaksanakn akad nikah, jambah ini dibawa dari pihak laki-laki yang hendak

menikah, jambah yang dibawa kepada pihak perempuan ialah sirih, daun

gambir, setangkai pinang muda, pinang tua, dua buah kelapa tua, ayam atau

burung puyuh. Maka pelaksanaannya berlangsung dirumah siperempuan dan

petugas membawa jambah tersebut ialah keluarga perempuan dari pihak laki-

laki.19

Dari awal hingga akhir proses adat lamaran tersebut dan selesai semua

rangkaian adat barulah masuk kepada jenjang akad, maka terjadilah

pernikahan yang selanjutnya proses ijab qobul hingga pesta pernikahan,

demikian tahap-tahapan selama prosesi peminangan hingga terlaksananya

sebuah ikatan yang kuat tau mitssaqan ghalidzan dalam rangka mentaati

perintah allah dan melaksankan perintahnya.20

Dikarenakan penelitian ini bagian dari penelitian etnografis. Maka

wajiblah bagi penulis untuk menggali makna yang terkandung didalam tradisi

peminangan (nyasat) dan pinang sirih tersebut. Tradisi (pinang sirih) ini pun

sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang tidak bisa ditinggalkan oleh

masyatrakat setempat, begitu juga dengan jambah yang memiliki makna

tersendiri.

Dalam melaksanakan budaya ataupun tradisi yang sudah hidup

ditengah-tengah masyarakat dan dialektika antara ajaran keagamaan dengan

kebudayaan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat

Melayu Jambi. Realitas tersebut agama dipahami sebagai fenomena sosial

yang tidak tunggal. Agama bisa menjadi ajaran sekaligus perilaku dalam

lingkup sebuah kebudayaan.21

Adapun nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi nyasat itu sendiri

ialah untuk menjalin silahturahmi yang lebih mendalam antara dua kelurga

19

Wawancara Pribadi dengan Sawiyah (Pelaksana Jambah). Seling, 09 januari 2019

20 Wawancara Pribadi dengan Syamsul Bahri (Masyarakat). Seling, 09 januari 2019

21 Wawancara pribadi dengan Ramlah (Ilmuan jambi) jambi, 30 September 2018

63

yang belum saling mengenal atau mempererat bagi keluraga yang hendak

melaksanakan pernikahan. Proses peminangan yang terjadi dilingkungan desa

tersebut adalah bentuk saling menghargai satu sama lain, menghargai

keinginan dari orang yang ingin menikah, dengan pola komunikasi yang baik

dan menghargai kebiasaan adat yang berlaku. Maka timbulah sisi kebaikan

dalam menjalin silahturahmi.22

Dari tahapan yang dijelaskan diatas ada sebuah perundingan, hal ini

dilakukan untuk lebih mengenal saudara-saudari dari kedua belah pihak yang

mau berakad, hingga memiliki makna berkumpul. Dan hal tersebut

menjadikan forum yang lebih baik untuk menyusun rangkaian acara

pernikhannya.

Setelah peminangan telah terwujud maka pinang sirih menjadi pondasi

kehidupan atau menjadi filosofi seorang yang hendak melamar. yang mana

masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan jambah. Didalam

melaksankan jambah tersebut ada beberapa barang yang menjadi landasan

pokok seorang yang ingin melamar, Yakni yang di simbolkan dengan berupa

buah-buahan (pinang satu tangkai), biji-bijian (beras), dedaunan (sirih), dan

hewan (burung puyuh/ ayam).

Membawa hal tersebut untuk menghargai pihak wanita yang

melaksankan akad dirumah nya dan menjalin ikatan kekeluargaan melalui

barang bawaan yang telah diberikan (jambah), supaya pekawinan yang

dilaksanankan ini terus berlajut hingga ajal menjempun mereka berdua, dan

barang ini pun menjadi simbol mencari rezki untuk kehidupan mereka kelak.

Hingga saling menopang untuk membangun rumah tangga yang lebih baik

dan bermartabat, sampai kepada anak dan cucu mereka nanti.23

Jambah merupakan salah satu simbol kerendahan diri atau kerendahan

hati, yang mana sadar akan semua yang kita miliki hanya milik tuhan semata,

maka dari itu adat setempat menanamkan keyakian tersebut karena semata-

mata hanya untuk mengharapkan keridhoan tuhan semata, dan diharapkan

22

Wawancara Pribadi dengan M. Saman (Tokoh Masyarakat). Seling, 01 januari 2019

23 Wawancara Pribadi dengan M. Saman (Tokoh Masyarakat). Seling, 01 januari 2019

64

ikatan yang terjalin tidak akan putus walaupun badai yang dasyat menerjang

bantera rumah tangga merka nanti.24

Sedikit pandangan penulis untuk pesan moral yang terkandung didalam

semua rangkaian pembahasan diatas ialah saling menghargai satu sama lain

baik itu berupa norma kesopanan, keagamaan, dan norma adat. Disisi lain

terbentuklah sebuah karakter untuk tidak saling membedakan derejat masing-

masing pasangan, dalam artian tidak membedakan mana yang kaya dan mana

yang miskin dikarenakan jambah tadilah sebagai simbol terpenting dalam

adat pernikahan yang tercantum didalam proses peminangan di desa tersebut.

Tidak lupa akan tanah leluhur mereka, tempat berpijak adalah tempat

mencari kehidupan baik untuk memenuhi kebutuhan keluraga maupun

keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara, dan tidak

meninggalkan norma agama yang ada di suku Melayu Jambi yang menganut

agama Islam, dengan adat dan hukum adat yang di warnai dengan hukum

Islam yang membuat pengaruh terhadap adat dan hukum adat sangat besar

sehingga melahirkan semacam keyakinan bahwa adat tidak boleh

bertentangan dengan agama islam, dengan keyakinan ini membuahkan

kesepakatan terbentuknya dagium yang sangat dipegang oleh masyarakat

Jambi, yaitu: Adat Bersendi Syara‟, Syara‟ Bersendi Kitabullah.25

B. Relasi Hukum Islam Tradisi Pinang Sirih Dalam Peminangan Adat

Melayu Jambi

Dimana ada masyarakat, disana ada hukum yang mengikat (adat). Inilah

sutau kenyataan umum diseluruh dunia. Tidaklah cicero lebih kurang 2000

tahun yang lalu telah mengikrarkan adagium, uni societas, ibi ius. hukum

yang terdapat disetiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya

masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena setiap masyarakat, mempunyai

kebudayaannya sendiri, dengan corak tersendri pula, dan mempunyai cara

24

Wawancara Pribadi dengan Maryam (Masyarakat). Seling, 09 januari 2019

25 Sejarah Adat Jambi, Jilid 1 LAD (lembaga adat daerah) 2001 h.12

65

berfikir geestresstructuur sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat,

sebgai salah satu penjelmaan geestresstructuur masyarakat yang

bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya tersendiri26

Begitupun hukum adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua

system hukum di bagian dunia lainnya. Maka hukum adat itu senangtiasa

tumbuh dari sesuatau kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup maupun cara

pandang untuk hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan

masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.27

Disamping itu, masyarakat Indoneisa adalah masyarakat yang serba

keagamaan, oleh karenanya walaupun negara bukan negara agama, tapi tidak

dapat dipungkiri bahwa Indonesia Negara keagamaan, negara yang

memperhatikan agama, namun bukan Negara sekuler yang hanya mengurus

tentang keduniawian saja. Jadi agama bagi masyarakat indonesiam bukan

untuk tujuan hidup melainkan bagian dari hidup itu sendiri.28

Disini adat istiadat dan hukum adat Melayu Jambi tetap dihormati akan

tetapi mana yang bertentangan dengan ajaran agama tentulah diberantas,

memang pandangan islam terhadap masyarakat yang yang telah berkembang

tidaklah bersifat apriori mengakui atau menolak. Tetapi tidak bertentangan

dengan syariat tetap diakui (adat muktabharoh), yang bertentangan di tolak

(adat mulghah) dan jika ada dalam suatu perbuatan adat terhadap aspek yang

tidak bertentangan disamping aspek yang bertentangan maka di buang aspek

yang bertentangan dengan ajaran agama tersebut.29

Hukum mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan

kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah berperan penting dalam

26

Bushar Muhammad, asas-asa hukum adat (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), cet. 14,

h.41-42

27 Bushar Muhammad, asas-asa hukum adat (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), cet. 14,

h.43-44

28 Hilman Hadikusuma, Hukum Ketatanegaraan adat, (Bandung:Penerbit Alumni, 1981), h.

160

29 Sejarah Adat Jambi, Jilid 1 LAD (lembaga adat daerah) 2001 h. 16

66

mengatur pola kehidupan manusia, khusunya dikalangan anggota masyarakat.

Adat kebiasaan inilah sebagi hukum yang tidak tertulis namun sangat di

patuhi oleh masyrakat.30

Dalam kehidupan manusia banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada

dan berasal dari nenek moyang, adat atau tradisi ini telah turun temurun dari

generasi ke generasi yang tetap terpelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas

praktis manusia, tradisi menjadi hal yang begitu penting, dikarenakan fungsi

tradisi tersebut memberikan pedoman untuk bertindak dan memberikan setiap

orang nilai-nilai perilaku sesuai adat atau kebiasaan yang berlaku.

Terkait denga tradisi jambah (pinang sirih) yang berlaku di desa seling

tidak bisa ditinggalkan karena sudah menjadi adat yang harus dilakukan oleh

setiap masyarakat yang ada disana. Adat ini telah menjadi hukum yang tidak

tertulis yang wajib dipatuhi dan dilaksakan bagi mereka yang berhimpun

didaerah tersebut.31

Dari penelusuran literature, penulis tidak menemukan nash al-Qur‟an

baik yang bersifat qhoth‟i maupun dzonni yang membahas tentang membawa

barang jambah ketika pelaksanaan peminangan, yang mana itu sebuah syarat

peminangan dan pernikahan, begitupun dengan hadist, ijma‟ maupun

pembahasan pada kitab-kitab fiqh klasik yang tidak ada menerangkan tentang

membawa barang jambah sebagai syarat peminangan. Maka dari itu peneliti

akan menggunakan tinjuan al-„urf (adat kebiasaan) sebagai upaya pencarian

hukum.

Pelaksanaan tradisi ini memang tidak tercantum dalam hukum islam,

namun hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak pula merusak

akidah, karena salah satu fungsi dari membawa jambah (pinang sirih) ini

adalah sebagai tanda kesanggupan atau menandakan bahwasanya mempelai

laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban serta taggung jawab

sebagai kepala rumah tangga. Adat ini biasa di sebut dalam islam ialah al-„urf

30

Wawancara pribadi dengan Ramlah (Ilmuan jambi) jambi, 30 September 2018

31 Wawancara Pribadi dengan abdullah (pemuka agama). Seling, 05 januari 2019

67

shahih yaitu adat kebiasaan yang baik dan benar yang bisa dijadikan

pertimbangan hukum.

Adapun persyaratan bisa diterimanya al-„urf ialah sebagi berikut:

1. Adat atau „urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat

2. Adat atau „urf berlaku umum kepada masyarakat yang ada dilingkungan

adat tersebut.

3. „Urf dijadikan sandaran dalam penetapan hukum apabila telah berlaku

pada saat itu, bukan yang baru muncul, karena yang baru akan di tinjau

ulang hukumnya.

4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syara‟ atau bertentangan dengan

hukum islam.

Tradisi membawa barang jambah sebagai syarat peminangan dan

pernikahan dalam sebuah problematika ketentuan peminangan merupakan

tradisi yang tidak bertentangan dengan syarat-syarat al-„urf, karena adat

kebisaan ini berpatok kepada saling menghargai, maka dibawalah berupa

bahan pangan tersebut.32

Tinjauan penulis terhadap hukum islam dari prosesi tradisi membawa

jambah dalam peminangan dan pernikahan yaitu:

1. „Urf shahih yaitu sesuatau yang telah mashur dikenal oleh manusia dan

tidak bertenangan dengan dalil syara‟, tidak menghalalkan suatu yang

haram dan tidak pula membatalkan yang wajib.33

Tradisi membawa

jambah didalam peminangan dan pernikahan di desa Seling sudah

diketahui oleh masyarakat disana, dan terus dilaksankan tradisi dan

kebiasaan ini. Tradisi ini pun tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara‟

ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengahramkan yang wajib.

2. „Urf Fi‟li yaitu kebisaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Tradisi

ini merupakan tradisi membawa barang pangan yang disebut oleh

masyarakat disana dengan sebutan jambah.

32

Wawancara Pribadi dengan Abdullah (pemuka agama). Seling, 05 januari 2019

33 Dr. Juaini Syukri Shofia, Ilmu Ushul Fiqh ( Ponpes Roudhotul Mubtadiin). Edisi I, h.271

68

3. „Urf Khusus yaitu kebisaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat

tertentu dan di waktu tertentu, dan tidak berlaku disemua tempat. Tradisi

jambah ini didalam peminangan di desa Seling merupakan tradisi khusus

karena bentuknya berupa membawa bahan pangan ketika pelaksanaan

peminangan. Yang dilaksanakan hanya didesa setempat, karena setiap

desa di provisi jambi memiliki adat yang berbeda terrkait barang bawaan

ketika lamran.34

Adapun dalil tentang ke hujjahan al-„urf sebagai sumber hukum islam

ialah: Surat Al- A‟raaf ayat 199.

( 11:خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )الأعراف

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan

yang ma‟ruf, serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh (QS. Al-

A‟raaf”199).

Kata „urf dalam ayat tersebut, yang mana manusia disuruh untuk

mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai perintah untuk

mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi suatu tradisi

oleh masyarakat setempat. Kata al ma‟ruf ialah diartikan dengan sebuah

kebaikan. Ayat diatas jelas mengatakan bahwa seruan ini didasarkan pada

pertimbangan yang baik pada umatnya. Oleh karena itu kata al-ma‟ruf

disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama

manusia, baik dalam soal mu‟amalah maupun adat istiadat. Dan ayat ini pun

juga bisa dikatagorikan sebuah isyarat agar manusia mengerjakan kebiasaan

yang baik.

Apabila ditinjau dari kaidah fiqhiyyah yaitu Al-„Adah Al-Muhakkamah.

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa disuatu keadaan, adat bisa dijadikan

pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari‟, namun

tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Tetapi bnayak sekali tradisi

34

Satria Efendi, Usulul Fiqh, Cet Ke I, (Jakarta: Kencana, 2005),h 154

69

atau adat yang sudah melebur kedalam kehidupan masyarakat, termasuk

tradisi jambah (pinang sirih) ini. Tradisi jambah merupakan bagian dari pada

adat kebiasaan yang ada di masyarakat dan harus ditaati karena sudah

menjadi kesepakatan masyarakat banyak, khususnya di desa Seling. Dan

apabila tradisi ini tidak dijalankan dapat mengakibatkan terhalangnya

seseorang laki-laki dan permpuan untuk melamar bahkan menikah sekalipun.

Jadi menurut Ahmad selaku pemuka adat disana alangkah baiknya

tetap dilaksanakn, agar yang dalam tahap peminangan dapat berlanjut ke

jenjang pernikhan. Karean jika tidak dilaksanakan bisa menyebabkan kedua

calon yang ssedang dalam proses meminang akan menimbulkan mafsadat

yaitu tidak jadi menikah.35

Membawa sebuah jambah di desa Seling merupakan suatu kewajiban

yang harus terpenuhi. Namun demikian dari hasil wawancara yang diperoleh

bahwa laki-laki yang sedang dalam proses peminangan yang ingin menikah,

haruslah membawa hal tersebut. Karena menjadi syarat penting bagi calon

yang hendak menikah.

Selama bawaan jambah ini tidak mempersulit terjadinya pernikhan

maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan paling penting

adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam membawanya.36

Hukum Islam mengakui adat sebagi sumber hukum karena sadar akan

kenyakinan bahwa adat telah mendapat peran penting dalam mengatur

ketertiban hubungan sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan

berkedudukan pula sebagi hukum yang tidak tertulis dan adat kebiasan yang

tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah daging dalam kehidupan

manusia.

Menurut pemuka adat dan agama desa Seling Kabupaten Merangin

membawa seserahan yang disebut jambah ini adalah sebagai „urf kerena

sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat setempat, dan rata-rata

35

Wawancara Pribadi dengan Ahamad IB (pemuka adat). Seling, 04 januari 2019

36 Wawancara Pribadi dengan Saman (tokoh masyarakat). Seling, 08 januari 2019

70

sudah menjadi sebuah tradisi pada adat Melayu Jambi, yang mana adat

istiadatnya masih kental.

Namun penulis tidak sepakat apabila pelaksanaan jambah cenderung

memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi kedua calon yang akan

menikah. Maka apabila itu terjadi bisa dianggap bahwa adat tersebut ialah

„urf fasid dikarena memiliki kemudharatan yang sangat besar. Sedangkan

apabila tidak memberatkan dan tidak ada dampak buruk bagi calon yang

hendak menikah maka bisa katagorikan „urf shahih sepantasnya kebiasaan

dan adat ini terus bisa dilaksankan.

C. Tradisi Pinang Sirih dalam Pluralisme Hukum

Salah satu aspek kajian sosiologi hukum adalah dengan melihat

interaksi antara berjalannya hukum ditengah masyarakat apakah sudah

bekerja dengan baik dan efektif serta tetap eksis keberadaannya, sebab hukum

tidak boleh dianggap bahwa pekerjaannya sudah selesai dengan sekedar kredo

rasionalistas di atas segalanya.37

Berjalannya hukum ditengah-tengah masyarakat tidaklah selalu bersifat

formal dalam bentuk perundang-undangan melainkan ada hukum yang

tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai kebiasaan seperti tradisi

pinang sirih. Tradisi ini menjadi sebuah konsep pluralisme hukum ditengah

masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kemajemukan yang

ada dinegara Indonesia.

Sebagaimana pluralisme hukum yang menunjukan kondisi adanya lebih

dari satu sistem hukum yang secara bersamaan dalam berbagai aktifitas

menunjukan bahwa tradisi pinang sirih merupakan bagian dari sebuah hukum

yang diatur dinegara Indonesia yang diakui secara implisit oleh Undang-

Undang Dasar 1945 melalui penjelasan umum yang menyebutkan bahwa:

“Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan

disampingnya yang berlaku Undang-Undang dasar itu berlaku juga hukum

37

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006,

hlm 12-13

71

dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul terpelihara

dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Pinang Sirih tidak bisa dipisahkan dari tradisi masyarakat Jambi dalam

prosesi peminangan, sebab hal tersebut diakui sebagai bentuk hukum yang

khusus disuatu wilayah sehingga memunculkan sistem keberagaman hukum.

Pinang sirih sebagai bagian tradisi yang menjadi hukum kebiasaan yang kuat,

sehingga kedudukannya dipandang sama dengan sistem hukum lainnya.

Pelaksanaan tradisi pinang sirih dalam prosesi peminangan tidaklah

diatur didalam hukum Islam ataupun hukum di Indonesia, akan tetapi suatu

kebiasaan yang menjadi tradisi disebuah wilayah dan menjadi sumber hukum

bagi masyarakat bisalah diterima sebagai sumber hukum. Karena apa yang

ada didalam hukum adat namun tidak ada didalam hukum Islam bukan berarti

aturan tersebut tidak boleh diterapkan. Pinang sirih tidak dapat diterapkan

apabila telah secara nyata diterangkan didalam hukum Islam bahwa hal

tersebut dilarang untuk dilaksanakan sehingga demikian tradisi ini menjadi

bagian sebuah pluralisme hukum yang berlaku pada masyarakat tertentu.

Hazairin dan Sayuti Thalib juga mengungkapkan dalam konsep reciptie

a contrario yang menegaskan pelaksanaan hukum adat diperbolehkan

ditengah masyarakat sepanjang tidak dilarang oleh hukum agama yang dianut

masyarakat yang melaksanakannya. Dalam hal ini pinang sirih yang

merupakan hukum adat, dapat diterima sepanjang tidak dilarang didalam

hukum Islam.38

38

Akh. Minhaji, Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Hsitorical Approach,

(Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta Press, 2008), h.278

72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengamati dan memahami system yang ada.

Adapun pelaksanaan dan kewajiban berupa membawa pinang sirih (jambah)

didesa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin provinsi Jambi, maka

penyususn dapat menyimpulkan bahwa:

1. Makna yang terkandung dalam tradisi ini adalah untuk menjunjung tinggi

nilai persaudaraan dan merendahkan diri dalam segi status sosial, yang

mana semata-mata hanya mengharapkan keridhoan allah. Dengan adanya

tradisi ini tidak ada pihak yang merasa tersudutkan akan setatus sosial

yang dimilikinya. Dan membawa pinang sirih ini sebagai tanda bukti

keseriusan dalam menjalin rumah tangga. namun dari segi lain pinang

sirih ini, yang mana biasa disebut jambah oleh masyrakat setempat,

maka untuk mengatarkan atau membawa suatu bahan pangan kepada

pihak perempuan. Hal ini hanya berlaku di Desa Seling, tidak untuk satu

provinsi jambi. Dikarenakan stetiap desa memiliki cara dan adatnya

masing-masing akan tetapi secara garis besar penamaan adat Suku

Melayu Jambi ialah tetap kepada pinang sirih.

2. Landasan dasar pemberian ataupun pelaksanaan tradisi pinang sirih ini

ialah merupakan sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang

terdahulu, yang menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk

melaksankannya.

3. Tradisi membawa jambah ini sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh siapa

saja yang menikah di desa tersebut, karena adat ini di anggap baik oleh

masyarakat setempat dan dilestarikan pula, akan tetapi tradisi ini boleh

ditinggalkan apabila sudah keluar dari norma-norma agama karena

padasarnya tidak ada penjelasan dalam syariat Islam.

73

4. Mengenai status hukum yang ada pada tradisi pinang sirih (jambah)

didesa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin provinsi Jambi,

tersebut ialah „urf shahih kerena tradisi ini tidak bertentangan dengan

dalil-dalil syara‟ dan norma-norma yang ada.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya terus berupaya untuk mempartahankan dan

melestarikan tradisi pinang sirih ini, yang mana merupakan salah satu

identitas kebangsaan yang sangat penting karena setiap tradisi yang

berlangsung ditengah-tengah masyarakat mengadung nilai-nilai positif

dan memimilik makna tersendiri bagi kehidupan. Seiring perkembangan

zaman sepatutnya untuk tidak menghilangkan tradisi ini.

2. Untuk kebudayaan yang ada dindonesia hendaknya mampu menjadi one

of solution dalam menyikapi dampak perkembangan teknologi dan

globalisasi supaya tidak kehilangan indentitas atau jati diri. Ilmuan dan

ulama memiliki keajiban untuk memberi penjelasan mengenai kearifan

local yang teritegritasi dengan islam, tanpa menghindari perkembangan

zaman.

74

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Sudirman, Pengantar Pernikahan, (Jakarta: PT Prima Heza Lestari,2006)

h.92

Ahmad Abu Nada Syaik, Kode Etik Melamar Isteri, (Solo: Kiswa Media,2009) h.

10

Al- Zuhaili, Wahbah Al- fiqh Al- Islami Wa Adilatuh: Pernikahan,

Talak,Khulu‟meng Iila‟ Istri, Li‟an, Zihar Masa Iddah, Jil.9, Penerjemah,

Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), h.20-21

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Cet. II, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2002),

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet.

Ke-3, h. 17.

Ali, Zainudin, sosiologi hukum (Jakarta Sinar Grafika, 2006) h.47

Al-Zuhaily, wahbah, al fiqh al-Islami wa Adillatatuhu (Damsyiq Dar al Fikr,

1984) juz III, h. 10

Anwar, Kasful, Kepemimpinan Pesantren: Menawarkan Model Kepemimpinan

Kolektif dan Responsif (Sultan Thaha Press IAIN Sultan Thaha Saifuddi

Jambi, 2011) h.126

Asnawi,Mohammad, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Jakarta:

Darussalam,2004) cet ke-1, h. 148.

Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh

Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, Penerjemah: Abdul Majid Khon,

(Jakarta: Amzah, 2011), cet ke-2, h.1016.

Basri, Hasan, Agus, Perjuangan Ulama dan Ulama Pejuang Negri Melayu

(PusatKajian Pengebangan Sejarah dan Budaya Jambi, Jambi 2012 ) h.13

Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013),

cet. 14, h.43-4

Hadi, Abdul, Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di

Sawunggaling Wonokromo Surabaya, Jurnal Al-Hukama Vol 04, No 02,

Desember 2014, h. 386.

Hadikusuma, Hilman, Hukum Ketatanegaraan adat, (Bandung:Penerbit Alumni,

1981), h. 160

75

Hajar, Al-Hafizh, Ibnu Al-Asqalani, Bulughul Maram, Penerjemah Zaid

Muhammad,Ibnu Ali dan Muhammad Khuzainal Arif, (Jakarta: Pustaka as-

Sunnah,2007), h. 480.

Ilhami Bisri, sistem hokum Indonesia prinsip-prinsip dan implementasi hukum di

Indonesia, (PT Raja Grapindo Perseda, 2004) h.122

Ilhami, Fajri, “ Tradisi sasuduik dalam peminangan dinagari harau lima puluh

kota sumatera barat” (Jakarta: Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2018), h.23.

Isnaini, Moch, Hukum Perkawinan di Indonesia ( Bandung: PT Rafika Aditama)

2016 h. 11

James P. Spradley, Metode Etnografi, Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth,

(Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 12

KHI (Kompilasi Hukum Islam), pasal 11

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta, Bulan Bintang,1998), h. 10.

Koleksi Perlengkapan Upacara, Perkawinan Adat Palembang, (Sumatera Selatan:

Proyek Rehabilitas dan Musium: 1978/1979), h.1

Lindayati dkk, Jambi dalam Sejarah 1500-1942 (Jambi: Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jambi, 2013).

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h.18.

Muhammad Suma Amin, hukum keluarga islam di dunia islam (PT.Rajagrafindo

Peserda, Jakarta 2004), h.87

Muhammad, Syaikh, Kamil, Uwaidah, Fiqih Wanita, Alih bahasa M. Abdul

Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), cet ke-24, h. 398.

Muthia, Aulia, Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum

Perkawinan dan Hukum Kewarisan (Pustaka Baru Press, 2017) h.51

Nasution, Rosramadhana, Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom:

Subaltern Perempuan Pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial,

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 60.

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2007), Cet. Ke-XII, h. 118.

Pemerintah Kota Jambi dan Lembaga Adat Tanah PIlih Pesako Betuah Kota

jambi, Ikhitisar Adat Melayu Kota Jambi, Cet.II, Jambi; 2004, hlm.8-9

Pide, Suriyaman Mustari , Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, (Jakarta:

Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 36-37

76

R.Van Dijk, pengantar, “hukum adat di Indonesia” penerjemah A. Soehardi

(Sumur Bandung, 1979) h. 10

Rafiq, Ahmad, hukum perdata islam di Indonesia (Rajagrapindo Persada, 2013)

h.83

„Utsman, Mahammad Ra‟fat , fikih khitbah dan nikah (Fathan Media Prima, 2017)

h.23

Sabiq, Sayyid, fikih sunnah 3, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin (Dar Fath

Lil I‟lami al-Arabiy, Jakarta: Cakrawala Publishing 2011), h.225

Sejarah Adat Jambi, Jilid 1 LAD (lembaga adat daerah) 2001 h. 16

Shofwan, Muhammad, Nidhomi, “ Tradisi Nyabek Toloh dalam Peminangan di

Madura” (Jakarta: Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h.

25.

Shomad, Abd, Hukum Islam; Penormaan Perinsip Syariah Dalam Hukum

Indonesia (kencana prenada grup 2010) h.287

Soekanto, soejono, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 340

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,

1992) h. 26

Sopyan yayan, Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 11

Sudiyat, imam, Hukum Adat Sketsa Asas, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h.

12

Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih

Munakahat dan Undang Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana 2006) ,h.49

Syukri, Juaini, Shofia, Ilmu Ushul Fiqh ( Ponpes Roudhotul Mubtadiin). Edisi I,

h.271

Sopyan Yayan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Buku Ajar,2009) h. 19

Tihami dan Fahrani Sohari, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap, (Jakarta:

Rajawalipers, 2009), h. 24

Yusuf, Ali, As-Subki, Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta:

Amzah, 2010) cet ke-2, h. 66.

Yusuf A Muri, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan,

(Jakarta :Prenadamedia Group, 2014) cet, ke-1, h. 358

Zainudin H, Ali, Hukum perdata islam diIndonesia (Jakarta : Sinar Grafika 2006)

h.10.

77

Jurnal

Gafar, Abdoel “Peranan Selako Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Di

Kota Jambi” FKIP Universitas Batanghari Jambi, Vol. 2012, 2, (2012) :

45-47.

Artikel dan Internet

https://daerah.sindonews.com/ , Penulis Nanang Shobirin diakses pada tanggal 29

April 2019 Pukul 22:00 WIB.

https://infojambi.com/islam-dan-perdaban-melayu-jambi Tulisan M. Iqbal

Shiddiki. Diakses pada 30 Desember 2018 Pukul 22:00 WIB.

https://journal.uir.ac.id/ Ditulis oleh Fahlefi Diakses pada 10 Desember 2018

Pukul 22:00 WIB. H 301

https://online-journal.unja.ac.id Sejarah Kota Modern Masakolonial Belanda

Studi Kasus Kota Tua Muaro Tembesi Batanghari, Penulis Siti Syuhada,

Supiandan Reka Suprina diaksestanggal 5 Mei 2019 pukul 01:50 WIB.

https://www.netralnews.com/news/rsn/read/92426/ini-tradisi-lamaran-dalam-

pernikahan-jambi-sumatra. Artikel diakses pada 30 Desember 2018 pukul

23:00 WIB.

Khairunnas, Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Adat Rempak

Ditinjau Menurut Hukum Islam, Riau, (skripsi S1 2012, diakses di

http://ejournal.uin-suska.ac.id/ diakses pada 1 November 2018) h. 6

Ridwan, Islamisasi Di Abad XIII M, Yogyakarta (skripsi S1 2016, diakses di

http://digilib.uinsuka.ac.id/ diakses pada 1 November 2018)

Shofwan Muhammad Nidhomi, “ Tradisi Nyabek Toloh dalam Peminangan di

Madura” (Jakarta: Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h.

39

www.meranginkab.go.id Website diakses pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul

22:00 WIB.

Wawancara

Sumber: Dokumen Kantor Desa Seling Tahun 2018

Wawancara Pribadi dengan Ahmad IB (tokoh adat). Seling, 04 januari 2019

Wawancara pribadi dengan Ramlah (Ilmuan jambi) jambi, 30 September 2018

https://daerah.sindonews.com/






http://ejournal.uin-suska.ac.id/


78

Wawancara Pribadi dengan Maryam (Masyarakat). Seling, 09 januari 2019

Wawancara Pribadi dengan Sawiyah (Pelaksana Jambah). Seling, 09 januari 2019

Wawancara Pribadi dengan Syamsul Bahri (Masyarakat). Seling, 09 januari 2019

Wawancara Pribadi dengan Abu Bakar (Ketua Pemuda). Seling, 07 januari 2019

Wawancara Pribadi dengan M. Saman (Tokoh Masyarakat). Seling, 01 januari

2019

Wawancara Pribadi dengan Saman (tokoh masyarakat). Seling, 08 januari 2019

Wawancara Pribadi dengan Abdullah (pemuka agama). Seling, 05 januari 2019

WAWANCARA DENGAN ELEMEN MASYARAKAT DESA SELING

KABUPATEN MERANGIN

Nama : Syamsul Bahri S.Ag

Umur : 39 Tahun

Alamat : Desa Seling Kecematan Tabir Kabupaten Merangin

Pekerjaan : Wirasuwasta

Pertanyaan : Mohon disampaikan waktu bapak menikah istri?

Jawaban : saya menikah tahun 2006

Pertanyaan : Menurut bapak apa itu peminagan ?

Jawaban :peminagan kalau di desa ini biasa di sebut dengan nyasat dalam

artian ingin melamar seseorang untuk melangkah ke pernikahan.

Pertanyaan : apakah nyasat/peminangan di desa ini tidak keluar dari norma

agama?

Jawaban : tentu tidak.

Pertanyaan : Menurut bapak apa itu pinang sirih (jambah)?

Jawaban :jambah

Pertanyaan : Apakah istri bapak orang desa ini?

Jawaban : Bukan, Istri saya berasal dari luar desa ini.

Pertanyaan : Apakah bapak menggunakan adat desa Seling dalam melamar

dia?

Jawaban : Tidak karena sudah berbeda adatnya, kita menyesuikan adat yang

ada di desa tempat istri saya berada.

Pertanyaan : Apa yang bapak ketahui tentang pinang sirih (jambah)?

Jawaban : Jambah adalah membawa Sesuatu ketika mau lamaran

berlangsung.

Pertanyaan : Pada waktu itu apakah anda membawa pinang sirih (jambah) saat

peminangan?

Jawaban : Iya, karena kita mengkombinasikan antara adat yang ada ditempat

istri saya dengan adat yang ada di disa ini

Pertanyaan : Apakah adat ini memberatkan anda?

Jawaban : Tentu tidak

Pertanyaan : Dengan adanya adat seperti ini apakah anda setuju dengan adat

yang berlaku?

Jawaban : Saya setuju aja selagi itu baik dan tidak bertentangan dengan

agama islam.

WAWANCARA DENGAN ELEMEN MASYARAKAT DESA SELING

KABUPATEN MERANGIN

Nama : Maryam M.Pd

Umur : 27 Tahun


Pekerjaan : Dosen STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Maulana Qory

Bangko

Pertanyaan : Kapan ibu menikah ?

Jawaban : Saya menikah 30 Agustus tahun 2018

Pertanyaan : Menurut ibu lamaran didesa ini seperti apa?

Jawaban : Lamaran yang berlangsung di desa ini sesuai dengan agama

islam, akan tetapi ada sedikit acara adat yang wajib dilakasankan

selama prosesi lamaran berlangsung.

Pertanyaan : Apakah suami ibu orang desa ini?

Jawaban : Iya

Pertanyaan : Apakah ibu mengetahui tentang jambah?

Jawaban : Iya, tahu.

Pertanyaan : Waktu prosesi lamaran apakah suami ibu membawanya?

Jawaban : Sudah pasti dibawa, karena suatu kewajiban adat setempat untuk

membawa jambah tersebut.

Pertanyaan : Menurut ibu apakah adat ini memberatkan orang yang mau

menikah?

Jawaban : Kalau menurut saya tidak memberatkan, karena yang diberikan

bukan berupa barang yang mahal atau memiliki harga tinggi.

Melainkan bahan pangan yang memiliki arti kehidupan.

Pertanyaan : Dengan adanya adat seperti ini apakah anda setuju dengan adat

yang berlaku?

Jawaban : Saya pribadi setuju aja, asalkan adat ini tidak memberatkan atau

bertentangan dengan norma-norma yang ada bahkan agama sekali

pun.

Pertanyaan : Apakah ada filosofi membawa jambah tersebut bu?

Jawaban : Ada, karena kambah merupakan salah satu simbol kerendahan

diri atau kerendahan hati, yang mana sadar akan semua yang kita

miliki hanya milik tuhan semata, maka dari itu adat setempat

menanamkan keyakian tersebut karena semata-mata hanya untuk

mengharapkan keridhoan tuhan semata, dan diharapkan ikatan

yang terjalin tidak akan putus walaupun badai yang dasyat

menerjang bantera rumah tangga merka nanti.

WAWANCARA DENGAN KETUA PEMUDA DESA SELING

KABUPATEN MERANGIN

Nama : Abu Bakar

Umur : 50 Tahun


Pekerjaan : Petani

Pertanyaan : Apakah bapak sudah menikah ?

Jawaban : Sudah.

Pertanyaan : Apa yang bapak ketahui dengan awal muculnya adat didesa ini?

Jawaban : Historis munculnya adat didaerah tersebut ialah dari adat Melayu

Jambi, yang terbagi dari beberapa hal. khususnya di desa Seling

ini, awal mula terbentuk adat ini yaitu disebut dengan Margo Batin

Limo.

Pertanyaan : Yang di maksud dengan margo batin limo itu apa pak?

Jawaban : Mereka yang pertama mengijak tempat Tabir dan disebut dengan

margo batin limo dari dari sinalah awal berpijaknya sebuah hukum

adat di desa Seling

Pertanyaan : Apakah ada sangsi adat apabila melanggar peraturan adat?

Jawaban : Tentu ada.

Pertanyaan : Dalam melanggar adat, apakah ada yang harus dibayar atau ada

yang lain?

Jawaban : Tentu ada, apabila melanggarnya terbagi 4 macam yaitu harus

membayar dengan kerbau, sapi, kambing, dan ayam.

Pertanyaan : Apakah pernah terjadi yang melanggar adat setempat?

Jawaban : Pernah ada, dan mereka diharuskan membayar dengan 4 macam

saya sebutkan tadi.

WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT PETUGAS PENGANTAR

JAMBAH DESA SELING KABUPATEN MERANGIN

Nama : Sawiyah

Umur : 60 Tahun


Pekerjaan : Petani

Pertanyaan : Sudah berapa kali ibu menjadi petugas pengantar jambah ?

Jawaban : Sudah sering, gak kehitung pokoknya

Pertanyaan : Mengapa didesa ini harus membawa hal tersebut ?

Jawaban : Karena sudah kewajiban adat desa sini

Pertanyaan : Boleh diceritakan sedikit mengenai prosesnya ?

Jawaban : Kita berkumpul terlebih dahulu di tempat atau dirumah laki-laki

yang hendak menikah untuk mempersiapkan barang yang akan

dibawa. Selanjutanya kita jalan menuju rumah si-perempuan

petugasnya ada skitar 10 orang wanita.

Pertanyaan : Barang yang dibawa berupa apa?

Jawaban : Jambah yang dibawa kepada pihak perempuan ialah sirih, daun

gambir, setangkai pinang muda, pinang tua, dua buah kelapa tua,

ayam atau burung puyuh.

Pertanyaan : Pelaksanaanya di rumah perempuan

Jawaban : Iya, pelaksanaannya berlangsung dirumah siperempuan dan

petugas membawa jambah tersebut ialah keluarga perempuan dari

pihak laki-laki.

Pertanyaan : Selama proses jambah apakah ibu keberatan dengan

melaksanakan adat ini ?

Jawaban : Tentu tidak, justru ini menurut saya bisa lebih mengeratkan

keluarga besar antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Pertanyaan : Menurut ibu apakah adat ini harus dilesatrikan terus ?

Jawaban : Itu harus, karena inilah budaya leluhur yang perlu di pertahankan

oleh muda mudi zaman sekarang.

Pertanyaan : apa pesan ibu untuk pemuda zaman sekarang ?

Jawaban : Pesan untuk anak muda zaman sekarang haruslah melestarikan

budaya kita Indonesia walaupun beragam-ragam tapi itu adalah ciri

khas bangsa ini.

WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA SELING KABUPATEN

MERANGIN

Nama : Hasan

Umur : 41 Tahun


Pekerjaan : Kepala Desa Seling

Pertanyaan : Mohon disampaikan waktu bapak menikah istri?

Jawaban : saya menikah tahun 2007

Pertanyaan : Bagaimana pandangan bapak terhadap adat yang ada didesa ini?

Jawaban : Alhamdulillah, adat disini tidak keluar dari norma-norma

pancasila dan agama dikarenakan juga mayoritas penduduknya

beragama islam, adapun adat yang berlaku selama ini khususnya

dilingkup pernikahan sangat baik, akan tetapi mungkin ada sedikit

yang tidak ada dalam agama, namun itu tidak bertentangan karena

adat kebiasaan yang menjujung nilai-nilai sosial warganya, paling

itu saja

Pertanyaan : Apakah adat yang ada di desa ini sama dengan seluruh adat

melayu jambi?

Jawaban : Kalau itu tentu tidak, karena dijambi ini setiap desa dan tempat,

memiliki adat pernikahannya masing-masing.

Pertanyaan : Sebelum melaksankan pernikahan ada yang namanya

peminangan, kalau peminangan yang ada di desa ini seperti apa ?

Jawaban : Peminnagan disini biasa disebut nyasat, sebelum melaksankan

peminangan ada tahapan-tahapan adat yang harus dilaksanakan

terlebih dahulu, karena kembali lagi kepada kebiasa yang ada

didesa ini.

Pertanyaan : Apakah ada sangsi dalam pembatalan peminangan?

Jawaban : pembahasan terkait batalnya suatu perjanjian atau peminangan

baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, dalam

khasus yang pernah terjadi dimasyarakat, ada sedikit tradisi

perjodohan yang beralngsung di Desa setempat dan mengakibatkan

batalnya peminangan dikarenakan perjodohan yang dilakukan dari

pihak keluarga. Namun pasangan tersebut tidak menginginkan

perjodohan yang telah dilakukan oleh masing-masing keluarganya.

Maka dalam adat setempet ada sangsi adat yang berlaku bagi

meraka yang membatalkan perjanjian tersebut. Apabila yang

melakukan pembatalan perjanjian atau peminangan dari pihak

perempuan yang melamar, maka akan dikenakan denda dari apa

yang telah diberikan kepada pihak laki-laki yaitu sebesar 2x lipat

dari barang yang telah diberikan sebelumnya. Akan tetapi apabila

yang melakukan pembatalan dari pihak laki-laki maka hanya

memberikan barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan

tersebut tidak mengganti 2x lipat seperti pihak perempuan.

WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT DESA SELING KABUPATEN

MERANGIN

Nama : Ahmad IB

Umur : 50 Tahun


Pekerjaan : Petani

Pertanyaan : Bagaimana adat istiadat didesa ini terkait peminangan ?

Jawaban : peminangan di desa ini biasanya di sebut dengan nyasat.

Pertanyaan : Bagaimana makanisme nyasat atau peminangan yang ada didesa

ini ?

Jawaban : maknismenya ialah ada 4 tahapan. Yang pertama itu pihak

perempuan yang ingin melamar seorang laki-laki tersebut diwakili

oleh kelurga terdekat terlebih dahulu, yaitu melalui perantara

bibi,paman atau yang masih ada ikatan darah dan lain-lain sama

perempuan yang ingin melamar tersebut, perempuan dan orang tua

pihak pelamar tidak ikut serta dalam tahap ini. Yang kedua

bertanya dilakukanlah proses pertanyaan yang digunakan dengan

saloko adat (pantun). Yang ketiga antar tando apabila lamaran

sudah sesuai dan telah satu presepsi kedua belah pihak maka pihak

perempuan datang kembali memberikan barang untuk menandakan

bahwa perempuan dan laki-laki tersebut telah bertungan. dalam

tahap inilah baru di pertemukan semua keluarga dari yang jauh

hingga kepada orang tua masing-masing pasangan yang akan

melaksankan tunangan tersebut. Dan terakhir duduk nenek mamak.

Pertanyaan : Apa yang bapak ketahui dengan jambah ?

Jawaban : Suatu bahan pangan yang dikumpulkan didalam suatu tempat dan

di berikan kepada pihak perempuan.

Pertanyaan : Bagaimana proses mengatar jambah tersebut ?

Jawaban : Pelaksana mengahantarkan jambah (pinang sirih) ini pada saat

sebelum melaksanakn akad nikah, jambah ini dibawa dari pihak

laki-laki yang hendak menikah, jambah yang dibawa kepada pihak

perempuan ialah sirih, daun gambir, setangkai pinang muda,

pinang tua, dua buah kelapa tua, ayam atau burung puyuh. Maka

pelaksanaannya berlangsung dirumah siperempuan dan petugas

membawa jambah tersebut ialah keluarga perempuan dari pihak

laki-laki.

Pertanyaan : Apa saja bahan yang dibawa ketika pelaksanaan jambah ?

Jawaban : sirih, daun gambir, setangkai pinang muda, pinang tua, dua buah

kelapa tua, ayam atau burung puyuh.

Pertanyaan : Apa kegunaan melaksanakan adat tersebut ?

Jawaban : Setidaknya meghargai leluhur yang telah membangun pradaban

yang ada di desa ini, dan menghormati sesama. Tidak memandang

ekonomi masing-masing calon dan menjunjung tinggi nilai agama.

Pertanyaan : Apa ada sanksi apabila terjadi pembatalan peminangan ?

Jawaban : Ada, dan itu wajib dibayar.

Pertanyaan : Berupa apa saja sanksinya ?

Jawaban : Dalam adat setempet ada sangsi adat yang berlaku bagi meraka

yang membatalkan perjanjian tersebut. Apabila yang melakukan

pembatalan perjanjian atau peminangan dari pihak perempuan

yang melamar, maka akan dikenakan denda dari apa yang telah

diberikan kepada pihak laki-laki yaitu sebesar 2x lipat dari barang

yang telah diberikan sebelumnya. Akan tetapi apabila yang

melakukan pembatalan dari pihak laki-laki maka hanya

memberikan barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan

tersebut tidak mengganti 2x lipat seperti pihak perempuan.

WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DESA SELING

KABUPATEN MERANGIN

Nama : Drs. Abdullah

Umur : 53 Tahun


Pekerjaan : Pimpinan Ponpes Darul Fiqh Desa Seling

Pertanyaan : Secara umum, kehidupan keagamaan di desa Seling menurut

bapak bagaimana ?

Jawaban : alahamdulilah mayoritas warga didesa ini beragama islam, 99%

masyrakat desa seling menganut agama islam.

Pertanyaan : Menurut bapak, bagaimana posisi islam terhadap adat istiadat di

desa Seling ini ?

Jawaban : penompang hukum islam itu adalahhukum adat, dan sudah jelas

dengan kaidah hukum al-„aadatu muhakkamah adat itu adalah

suatu bentuk hukum yang dilestarikan, yang bisa menopang

kehidupan umat Islam. Maka menurut saya tidak ada perbedaan

yang menyalahkan hukum islam dalam hukum adat.

Pertanyaan : Apakah ada keterkitan terhadap hukum islam ?

Jawaban : keterkaitan terhadap hukum islam yang Terkait denga tradisi

jambah (pinang sirih) yang berlaku di desa seling tidak bisa

ditinggalkan karena sudah menjadi adat yang harus dilakukan oleh

setiap masyarakat yang ada disana. Adat ini telah menjadi hukum

yang tidak tertulis yang wajib dipatuhi dan dilaksakan bagi mereka

yang berhimpun didaerah tersebut. Pelaksanaan tradisi ini memang

tidak tercantum dalam hukum islam, namun hal ini tidak

bertentangan dengan syariat islam dan tidak pula merusak akidah,

karena salah satu fungsi dari membawa jambah (pinang sirih) ini

adalah sebagai tanda kesanggupan atau menandakan bahwasanya

mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban

serta taggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Adat ini biasa di

sebut dalam islam ialah al-„urf shahih yaitu adat kebiasaan yang

baik dan benar yang bisa dijadikan pertimbangan hukum.

Pertanyaan : Apakah adat ini bertentangan dengan hukum islam ?

Jawaban : Kalau bertentangan dengan hukum islam, sejauh ini tidak ada

kaarena kebiasaan yang di bangun ialah tidak jauh dari hukum

islam itu sendiri, kerena kembali kepada al-‟urf atau kebiasaan,

yang mana kebiasaan ini tidak melanggar kaidah-kaidah atau

norma-norma agama. Melainkan mengkombinasikan antaranya,

kalau dari segi muamalah yang kita kerjakan dan itu bersifat baik,

maka dibolehkan.

Pertanyaan : Apakah jambah sebagai syarat suatu peminangan ?

Jawaban : Memang ketentuan ini tidak ada dibicarakan didalam islam, akan

tetapi maksud adanya adat ini bukanlah untuk bertentangan dengan

hukum islam itu sendiri, karena yang ditekankan disi ialah saling

menghargai satu sama lain, dilain sisi agama mengharuskan kita

saling bertoleransi sesame manusia. Maka adat ini ada juga

berlandasakan islam itu sediri.

Pertanyaan : Apakah ada makna dalam menjalankan adat istidat yang berlaku

di desa ini ?

Jawaban : setidaknya kita tidak meninggalkan budaya kita sendiri, yang

mana telah lama ada dan ini menjadi ciri khas masing-masing

tempat. Sebagaimana islam masuk ketanah Indonesia dan

menyebarkan ajaran islam salah satunya melalui budaya-budaya

local. Begitu juga para walisongo berdakwah ketika masanya.

Pertanyaan : Apakah adat seperti ini memberatkan warga setempat ?

Jawaban : Setahu saya selama ini tidak ada yang mengomentari terkait adat

yang ada, dalam artian masyarakat setuju-setuju aja dan juga tidak

ada omongan kalau tradisi ini memberatkan mereka tau tidak.

Pertanyaan : Menurut bapak apa seberapa penting menjalankan adat seperti ini

?

Jawaban : sangat penting ya, karena tanpa budaya kita bukan siapa-siapa.

Kita tidak memiliki ciri khas dalam bermasyarakat, karena budaya

itu hadir karena kebiasaan. Begitu juga islam hadir di tanah arab.

Budaya yang ada di komnasikan kedalam hukum islam, dan yang

bertentangan secara zhahir maka akan diabuang.

WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SELING

KABUPATEN MERANGIN

Nama : M.Saman. S.Pd

Umur : 58 Tahun


Pekerjaan : Wirasuasta

Pertanyaan : Apakah bapak mengetahui tradisi lamaran didesa Seling ?

Jawaban : iya, mengetahuinya.

Pertanyaan : Bagaiman asal usul tradisi peminangan di desa ini ?

Jawaban : Historis munculnya adat didaerah tersebut ialah dari adat Melayu

Jambi, yang terbagi dari beberapa hal. khususnya di desa Seling

ini, awal mula terbentuk adat ini yaitu disebut dengan Margo Batin

Limo.

Pertanyaan : Apakah masih banyak yang mempertahankan tradisi peminagan

di desa ini ?

Jawaban : Sampai saat ini masih

Pertanyaan : Apa makna yang terkandung apabila kita melaksanakan tradisi di

desa ini ?

Jawaban : Menghargai pihak wanita yang melaksankan akad dirumah nya

dan menjalin ikatan kekeluargaan melalui barang bawaan yang

telah diberikan (jambah), supaya pekawinan yang dilaksanankan

ini terus berlajut hingga ajal menjempun mereka berdua, dan

barang ini pun menjadi simbol mencari rezki untuk kehidupan

mereka kelak. Hingga saling menopang untuk membangun rumah

tangga yang lebih baik dan bermartabat, sampai kepada anak dan

cucu mereka nanti.

Pertanyaan : apakah ada akibat hukum, apabila tidak melaksankan tradisi

tersebut ?

Jawaban : Tentu ada, akibat hukum yang terjadi apabila tidak melaksankan

tradisi ini, pelaku disuruh membayar berupa hewan ternak yang

telah ditentukan oleh lembaga adat.

Pertanyaan : Apakah adat ini memberatkan pagi yang melangsungkan

peminangan ?

Jawaban : Kalau menurut saya tidak karena, sudah ketentuan adatnya dan

juga barang yang diberikan berupa bahan pangan, jadi modalnya

gak terlalu besar

Pertanyaan : Menurut bapak apakah ada manfaat dari tradisi ini ?

Jawaban : Yang saya ketahaui manfaat dari tradisi ini salah satunya untuk

lebih menghargai satu sama lain, baik dari segi ekonomi dan

sosialnya.

tradisi pinang sirih dalam adat peminangan melayu jambi di desa...

Documents