TINJAUANHUKUMPERJANJIANKERJASAMA

ANTARA KONTENKREATORYOUTUBEDANMULTI-

CHANNEL NETWORK

(Skripsi)

Oleh

M.IlhamGuntara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

i

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KONTEN

KREATOR YOUTUBE DAN MULTI-CHANNEL NETWORK

OLEH:

M. ILHAM GUNTARA

Program Google Adsense dapat memberikan penghasilan kepada Konten Kreator

yang mempublikasikan video miliknya ke Youtube. Konten kreator dituntut untuk

memproduksi seluruh elemen video tanpa menggunakan karya atau hasil milik

orang lain. Konten Kreator diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dengan

Multi-Channel Network. Multi-Channel Network memberikan jasa kepada para

Konten kreator untuk memenuhi peraturan tersebut dengan timbal balik yaitu bagi

hasil. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk menulis dengan tema

Analisis Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Konten Kreator Dan Multi-Channel

Network. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Apa saja hak-hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya perjanjian dan Bagaimana

penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis

normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi

pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data

dan pengumpulan data yang selanjutnya dianalisis.

Hasil dari penelitian ini adalah pihak Multi-Channel Network harus memenuhi

fasilitas yang akan diberikan kepada Konten Kreator sesuai dengan apa yang

tertulis di dalam Pasal 7 Pada Perjanjian Kerjasama No : /KKI/CMS//17. Ada 2

cara yang dapat dilakukan jika nantinya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh

salah satu pihak yaitu cara Litigasi dan non Litigasi. Penyelesaian secara litigasi

akan dilakukan di pengadilan negeri Jakarta selatan. Sedangkan penyelesaian

secara non litigasi akan dibantu oleh Youtube sebagai mediator dan pelaporan

masalah ini dapat dilakukan di laman Youtube Help. Dampak hukum jika

terjadinya wanprestasi dalam kasus ini dapat mengacu pada pasal 1243 KUH

Perdata.

Kata Kunci:Perjanjian ; Google Adsense ; Wanprestasi

TINJAUANHUKUMPERJANJIANKERJASAMA

ANTARA KONTENKREATORYOUTUBEDAN

MULTI-CHANNEL NETWORK

Oleh

M. IlhamGuntara

Skripsi

Sebagaisalahsatusyaratuntukmencapaigelar

SARJANA HUKUM

pada

BagianHukumKeperdataan

FakultasHukumUniversitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

v

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30

Agustus 1996, dan merupakan anak ketiga dari tiga

bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Jalius Caiesar dan

Ibu Fitriyana.

Pendidikan TK Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Al-Kautsar

yang diselesaikan pada tahun 2008, SMP Al-Kautsar yang diselesaikan pada

tahun 2011, SMA Global Madani yang diselesaikan pada tahun 2014, dan

terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun

2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di beberapa organisasi

kemahasiswaan, Himpunan Mahasiwa (Hima) Perdata Periode 2017-2018,

mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan

Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.

vi

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya "

(QS. Al-Baqarah (2): 286)

vii

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Ayah Alm. Jalius Caiesar dan Bunda Fitriyana

yang selama ini selalu mendo’akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan

kelancaran dalam setiap langkahku, dan juga telah memberikan cinta, kasih

sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanannya selama ini untuk

keberhasilanku.

viii

SANWACANA

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

yang berjudul

“Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Konten Kreator dan Multi-

Channel Network” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan

yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka izinkanlah pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang banyak membantu

penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing,

memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis

ix

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H, Pembimbing II yang banyak membantu penulis

dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan motivasi dan masukan

yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan; Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Pembahas I yang telah memberikan kritik,

saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik,

saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

7. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan

pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang

penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta

segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada

penulis selama menyelesaikan studi;

9. Untuk kakak-kakak ku tercinta Fika Mayantiara & M. Reza Guntara,

terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan

selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku dan selalu ada untuk

ku disaat susah maupun senang.

10. Sahabat-sahabat terbaikku, Nawa Yoga, Ernada, Luthfijar, Taufiq Aziz,

Rayest, Naya, Redho, dan seluruh Talent Pudak Niku Project terimakasih

selalu ada untukku baik saat suka maupun duka, serta motivasi yang diberikan

x

selama ini, kalian sudah seperti keluarga bagiku, semoga persahabatan ini

tetap terjalin untuk selamanya;

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan

dukungannya.

12. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan

2014, terimakasih kebersamannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi

yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi

penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 10 Desember 2018

Penulis

M. Ilham Guntara

DAFTAR ISI

ABSTRAK........................................................................................ ....... i

HALAMAN PERSETUJUAN.............................................................. iii

HALAMAN PENGESEHAN............................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN............................................................... v

RIWAYAT HIDUP................................................................................ vi

MOTO..................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN.................................................................................. viii

SANWACANA...................................................................................... ix

DAFTAR ISI.......................................................................................... xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah........................................................................... 6

C. Ruang Lingkup............................................................................... 6

D. Tujuan Penilitian ............................................................................ 7

E. Kegunaan Penelitian ....................................................................... 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep

1. Perjanjian................................................................................. 8

a. Pengertian Perjanjian.......................................................... 8

b. Subjek & Objek Perjanjian………......................................... 9

c. Tujuan & Bentuk Perjanjian………………………………... 10

d. Syarat Perjanjian…................................................................ 11

e. Unsur dan Syarat Perjanjian Sah…......................................... 12

f. Konsep Perjanjian ….............................................................. 20

2. Wanprestasi.................................................................................. 20

a. Konsep Wanprestasi.............................................................. 21

b. Akibat Hukum Dari Wanprestasi.......................................... 22

3. Google Adsense Youtube............................................................ 24

a. Konsep Google Adsense Youtube......................................... 24

b. Istilah dalam Google Adsense Youtube................................ 25

B. Kerangka Pikir ................................................................................ 27

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian............................................................................. 30

B. Tipe Penelitian............................................................................. 31

C. Pendekatan Masalah................................................................... 31

D. Data dan Sumber Data................................................................ 32

E. Metode Pengumpulan Data......................................................... 33

F. Metode Pengolahan Data............................................................ 34

G. Analisis Data............................................................................... 34

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Konten

Kreator dan Multi-Channel Network ..........................………. 36

1. Konsep Perjanjian Kerjasama antara Konten Kreator dan

Multi-Channel Network..................................................... 36

2. Hak Konten Kreator dan Kewajiban Multi-Channel Network 41

3. Kewajiban Konten Kreator dan Hak Multi-Channel Network 44

B. Cara Penyelesaian Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian

Antara Konten Kreator dan Multi-Channel Network ..................... 49

1. Penyelesaian secara Non Litigasi………….………….... 49

2. Penyelesaian secara Litigasi.............................……….... 53

C. Akibat Hukum Ketika Terjadi Wanprestasi........................... 56

V. PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................... 61

B. Saran ............................................................................................ 64

DAFTAR PUSTAKA

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital seperti saat ini memudahkan beberapa pihak untuk mengiklankan dan

memasarkan barang-barang mereka, jika dahulu Pengiklanan hanya dapat

dilakukan di media cetak dan media elektronik seperti televisi, saat ini kita sudah

bisa memanfaatkan yang namanya media sosial. Tingginya pengguna media sosial

di Indonesia membuat peran televisi yang sebelumnya menjadi media utama

dalam mencari hiburan dan beriklan kini sudah digantikan oleh media sosial.

Kemudahan ketika mengakses menjadi salah satu faktor utama mengapa saat ini

media sosial lebih diminati daripada televisi.

Beberapa media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah Facebook,

Twitter, Instagram & Youtube. Berdasarkan data WeAreSocial.net dan Hootsuite

2017, perkembangan penggunaan internet di Indonesia sangat pesat, yakni

tumbuh 51% dalam kurun waktu satu tahun, dengan angka pertumbuhan yang

jauh melampaui angka pertumbuhan penggunaan internet di dunia, yaitu 10%,

Indonesia menempati urutan ke dua pengguna internet terbesar sejagat. Media

Sosial yang paling sering diakses selama 2017 adalah Youtube.1

1 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/01/media-sosial-apa-yang-paling-

sering-digunakan-masyarakat-indonesia (Diakses pada tanggal 24-05-2018), Pukul 10.10 WIB)

2

Youtube telah menjadi fenomena yang mendunia, dan sekarang Youtube

merupakan situs video sharing yang berfungsi sebagai sarana untuk berbagi video

secara online. Situs ini memfasilitasi penggunanya untuk meng-upload video yang

kemudian dapat diakses oleh pengguna lain diseluruh dunia secara gratis. Youtube

merupakan database video yang paling popular di dunia maya , dan merupakan

situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa ”gambar bergerak”.

Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian

informasi video dan menontonnya langsung. Kita juga bisa berpartisipasi dengan

mengupload (mengunggah) video ke server Youtube dan membaginya ke seluruh

dunia. Pengguna Youtube dapat mengakses, dan dapat diakses oleh siapa saja.

Saat ini Youtube sudah menjadi bagian dari Perusahaan Search Engine paling

popular di dunia yaitu Google. Pada tanggal 16 Oktober 2006, Google membeli

Youtube. Pembelian yang dilakukan Google pada waktu itu terbukti sebagai

keputusan brilian. Youtube menjelma sebagai situs video sharing nomor satu di

dunia. Satu hal yang lebih penting lagi situs ini sudah mulai menghasilkan laba

untuk Google. Harga sebesar 1,65 milyar dollar Amerika Serikat yang diberikan

Google seolah hendak menunjukan betapa Youtube merupakan Situs Video

Sharing Masa depan yang patut diperhitungkan.2

Selain sebagai tempat untuk mengakses video, Youtube juga sudah menjadi

tempat untuk perusahan dan instansi pemerintahan untuk beriklan. Google

memiliki Program afiliasi pada Google AdSense. Program ini merupakan Program

Advertising yang dilakukan oleh Google yang bekerjasama dengan pemilik video ,

web atau blog di mana iklan dari Google dapat ditampilkan dalam bentuk video

2Mahfudz Mahdudz, Pengantar Bisnis Modern, Yogyakarta: Andi, 2005, hlm 46

3

atau Banner. Di dalam program ini, seseorang yang ter-afiliasi dengan Google di

dalam program Google Adsense dapat berpenghasilan dollar sesuai dengan sesuai

dengan standard yang ditetapkan oleh perusahaan Google. Dengan metode komisi

Pay Per Click (PPC). Google AdSense Telah membawa revolusi baru dalam bisnis

internet, Program ini telah menghasilkan jutawan online tanpa harus mencari

investor-investor besar seperti yang biasa dilakukan oleh Perusahaan-Perusahaan

dot com.3

Perusahaan Swasta dan Instansi Pemerintahan yang Ingin mengiklankan Produk

serta program mereka pun melihat Youtube sebagai satu peluang untuk beriklan.

Kemudahan akses dari Youtube yang sekarang tidak hanya bisa diakses lewat

Personal Computer (PC) tetapi Ponsel juga sudah mampu menampilkan Video-

video yang ada di Youtube dimana saja berada. Seorang yang mengunggah video

ke Youtube disebut dengan Konten Kreator. Tidak semua Konten Kreator dapat

mengikuti program Google Adsense. Channel / Saluran yang dapat mengikuti

program tersebut harus menjadi Mitra Youtube (Monetisasi) terlebih dahulu.

Konten Kreator YouTube dapat mengajukan permohonan untuk bergabung,

selama program ini tersedia di negaranya. Begitu sebuah channel / Saluran

mencapai 4.000 Watch Time (jam waktu tonton) dalam 12 bulan terakhir dan

memiliki 1.000 subscriber (Pengikut Saluran), channel tersebut akan ditinjau

untuk mengikuti program ini. Standar ini diterapkan untuk mencegah adanya

3Muhammad Husen Asyari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google

Adsense” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan

Kalijaga, 2009, hlm 11

4

video yang berpotensi tidak pantas agar tidak dapat mengikuti monetisasi, karena

dapat merugikan pendapatan pihak lain.4

Salah satu video yang dianggap tidak pantas untuk di Monetisasi adalah video

yang didalamnya terdapat hak cipta milik orang lain. Video bernyanyi di Youtube

atau yang dikenal dengan sebutan Music Cover berpotensi untuk tidak di

Monetisasi karena lagu yang dinyanyikan adalah hak milih orang lain sehingga

Konten Kreator tidak dapat memperoleh penghasilan dari video tersebut.

Peraturan yang diterapkan oleh Youtube membuat para Konten Kreator kesulitan

untuk membuat konten video yang hendak mereka unggah di Youtube. Ditengah

masalah ini, ada sebuah perusahaan yang memiliki peran untuk membantu para

Konten Kreator agar video mereka tidak terbentur dengan peraturan yang

diterapkan oleh Youtube yaitu Multi-Channel Network.

Multi-Channel Network (MCN) adalah penyedia layanan pihak ketiga yang

berafiliasi dengan beberapa channel YouTube untuk menawarkan layanan seperti

pengembangan penonton, pemrograman konten, kolaborasi kreator, pengelolaan

hak digital, monetisasi, dan/atau penjualan. Konten Kreator harus berbagi

penghasilan dengan MCN sesuai dengan apa yang tertulis dalam kontrak

kesepakatan.

Meskipun MCN membantu Konten Kreator memahami atau mengatasi masalah

klaim hak cipta, teguran, atau penghapusan channel, tetapi MCN tidak dapat

mencegah hal tersebut. Channel yang melanggar pedoman komunitas YouTube

4 https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id, (Diakses pada tanggal 22-04-

2018), Pukul 18.28 WIB

5

atau kebijakan hak cipta, seperti mengupload konten milik orang lain, akan

menerima teguran atau hukuman lain, walau mereka adalah anggota MCN atau

bukan.5

Pada tanggal 23 Desember 2015 terjadi sebuah kasus penipuan yang melibatkan

Konten Kreator dan Multi-Channel Network. Pihak MCN tidak memenuhi prestasi

para kreator videonya. MCN tersebut melakukan Unlink kepada para Konten

Kreator pada hari pembayaran sehingga pendapatan para Konten Kreator tidak

dapat di cairkan melalui rekening. Konten Kreator yang ber-inisial YN mengalami

kerugian mencapai $ 1,300 dari kejadian ini. Ketika para Konten Kreator mencoba

menghubungi pihak Multi-Channel Network, Tidak ada tanggapan dari Pihak

Multi-Channel Network.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Multi-Channel Network merupakan

wanprestasi sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dikarenakan mereka tidak memenuhi hak yang harusnya

didapatkan oleh Konten Kreator. Dalam menyikapi permasalahan wanprestasi di

atas, penulis menganalisis Perjanjian Kerjasama No : /KKI/CMS//17 yang

mengatur kerjasama antara Multi-Channel Network dan Konten Kreator.

5 https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=id, (Diakses pada tanggal 22-

04-2018), Pukul 19.16 WIB

6

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk

meneliti, maka munculah isu hukum yang akan dijelaskan secara sistematis dalam

bentuk rumusan masalah yaitu :

1. Apa sajakah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian

kerjasama antara Konten Kreator dan Multi-Channel Netwok ?

2. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian

kerjasama bisnis Google Adsense Youtube ?

3. Bagaimanakah akibat hukum setelah terjadinya wanprestasi ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahannya adalah :

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah, ketentuan hukum mengenai

hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama di

dalam Youtube. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan. Khususnya hukum

Perjanjian dan wanprestasi.

2. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji hak dan kewajiban bagi para

pihak yang melakukan perjanjian kerjasama di dalam Youtube.

7

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hak dan kewajiban

yang harus dipenuhi kedua belah pihak dalam perjanjian ini

2. Mengetahui, memahami dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan

jika terjadi wanprestasi

3. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum setelah terjadinya

wanprestasi

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian in mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini, jika di teliti dalam aspek teoritisnya yaitu memberikan

arahan terkait sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan

hukum perjanjian pada umumnya dan perjanjian kerjasama pada

khususnya. Fokus kajiannya yaitu terhadap hukum perjanjian.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini secara praktisnya, diharapkan

mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya

pribadi, masyarakat sekitar, dan ilmu pengetahuan yang berhubungan

dengan penelitian ini bahwa seiring berkembangnya zaman, sarana untuk

beriklan tidak lagi hanya dapat dilakukan di media cetak, televisi dan radio

tetapi kini kita sudah dapat dilakukan di sosial media.

8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksjanakan sesuatu hal”.6 Menurut Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian adalah

suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana

suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk

tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji

itu”.7

Sedangkan setiawan, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum,

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri

terhadap satu orang atau lebih.8

6 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 1987,hlm 1

7 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung : PT. Bale, 1986, hlm.9

8 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prestasi

Pustaka Publisher, 2006, hlm. 243

9

b. Subjek Perjanjian

Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada

dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum.

Subjek perjanjian harus wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang

diatur dalam undang-undang. Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang

melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa)

atau walaupun belum 21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak

dibawah pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum status badan

hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia.9

c. Objek Perjanjian

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi

tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut

dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda; melakukan

sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan; atau tidak melakukan

sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus

benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan

benda seludupan; bukan benda berbahaya bagi kesehatan, dan benda tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya, perdagangan manusia atau bayi

(trafficking); tidak bertentangan dengan kesusilaan, mislanya, mengirim tenaga

9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti,

2014, hlm. 291

10

kerja wanita ke luar negeri untuk dijadikan wanita hiburan atau pelacur. Benda

objek perjanjian harus halal, jelas pemiliknya, dan dapat diserahkan berdasar pada

perjanjian yang diadakan pihak-pihak.10

d. Tujuan perjanjian

Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa

pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai

pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai

jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan

perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya,

tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum

dan kesusilaan masyarakat.11

e. Bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa

hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan

kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat di

muka notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri,

bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban

yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi.

Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas

maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu

10

Ibid, hlm. 292 11

Ibid

11

sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan, biasanya diukung oleh dokumen,

misalnya, tiket penumpang, faktur penjualan, dan kuitansi.12

f. Syarat-syarat Perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasar pada syarat-syarat itu perjanjian

dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah

dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya.

Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan

kewajiban pokok, misalnya, mengenai barang serta harganya, dan juga syarat

pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara

penyerahannya, dan lain-lain.

Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt tentang

syarat-syarat perjanjian sah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur

persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.

2) Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian,

syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut syarat subjektif. Apabila

syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan

pembatalan (voidable).

3) Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik

berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat

berwujud dan tidak berwujud.

12

Ibid, hlm. 293

12

4) Kausa yang halal, yang mendasari perjanjian. Ini meliputi unsur tujuan

yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian c) dan d) ini disebut syarat

objektif. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu batal

(void).

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian sah dan mengikat jika telah

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdt. Perjanjian

yang sah itu diakui oleh hukum dan mengikat pihak-pihak.13

g. Unsur dan Syarat Perjanjian Sah

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan

syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan

mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (legally concluded contract).

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat

unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-

undang.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang

ditentukan di atas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-

pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan.

Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak

mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan,

pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

13

Ahmadi Miru, Hukum Perikatan, Depok : PT. Rajagrafindo, 2012, Hal 69

13

1) Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan

persetujuan kehendak (ijab kabul) anatara pihak yang satu dan pihak yang

lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat

kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan

kekhilafan satu sama lain.

Persetujuan kehendak adalah persepakatan sela sekata antara pihak-pihak

mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak

yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu

sifatnya sudah final, tidak lagi dalam tawar menawar.

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan negosiasi,

pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak yang lain mengenai

objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula

kehendaknya sehingga mencapai persetujuan final. Kadang-kadang

kehendak itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-

diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh kedua

pihak.

Menurut yurisprudensi (Arrest Hoge Raad 6 Mei 1926), persetujuan

kehendak itu ternyata dapat dari tingkah laku yang berhubungan dengan

kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan, yang diakui oleh pihak

lainnya, baik secara lisan maupun secara tertulis, misalnya, telegram surat.

14

Persetujuan kehendak itu bebas, tidak ada paksaan, tekanan/paksaan dari

pihak mana pun, murni atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam

pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kekhilafan atau

penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan

perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan

jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya, akan membuka

rahasia sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui

perjanjian (Pasal 1324 KUHPdt).

Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan jika salah

satu pihak tidak khilaf atau keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-

sifat penting objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadakan

perjanjian itu. Menurut ketentuan Pasal 1322 KUHPdt, kekeliruan atau

kekhilafan tidak mengakibatkan suatu perjanjian batal, kecuali apabila

kekeliruan atau kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat benda yang

menjadi pokok perjanjian atau mengenai sifat khusus/keahlian khusus diri

orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut

arti undang-undang (Pasal 376 KUHP). Penipuan menurut arti undang-

undang adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan

memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak

lawannya supaya menyetujui objek yangg ditawarkan. Menurut ketentuan

pasal 1328 KUHPdt, jika tipu muslihat itu digunakan oleh salah satu pihak

sedemikian rupa sehingga terang dan nyata membuat pihak lainnya tertarik

15

untuk membuat perjanjian. Jika tidak dilakukan tipu muslijat itu, pihak lain

tidak akan membuat perjanjian. Penipuan ini merupakan alasan untuk

membatalkan perjanjian.

Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan jika hanya

berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru ada penipuan jika di

situ ada tipu muslihat yang memperdayakan. Misalnya, pedagang lazim

memuji barang-barangnya sebagai yang paling baik dan hebat, padahal

tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka, tidak termasuk penipuan

seperti dalam iklan-iklan.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan),

kekhilafan dan penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan

pembatalan kepada pengadilan (vernietigbaar, voldable). Menurut

ketentuan Pasal 1454 KUHPdt, pembatalan dapat dimintakan dalam

tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari

paksaan itu berhenti, dalam hal ada kekhilafan, dan penipuan dihitung

sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan tersebut.14

2) Kewenangan (Kecakapan)

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian

wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-

pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah

dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun

14

Op.cit, hlm. 299

16

penuh, tetapi sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak di bawah

pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

Pada umumnya orang dikatakan wenang atau cakap melakukan perbuatan

hukum apabila dia sudah dewasa. Artinya adalah sudah mencapai umur 21

tahun penuh atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun penuh,

menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap membuat

perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah

pengampuan, dan orang yang sakit ingatan (gila). Apabila melakukan

perbuatan hukum mereka harus diwakili oleh wali mereka.

Menurut hukum perdata nasional kini, wanita bersuami sudah dinyatakan

cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suami.

Perbuatan hukum yang dilakukan istri adalah sah dan mengikat menurut

hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Akibat hukum tidak wenang membuat perjanjian, maka perjanjian yang

telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Jika

pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang

tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap

berlaku bagi pihak-pihak.15

3) Objek (Prestasi) Tertentu

Unsur objek (prestasi) tertetnu atau dapat ditentukan berupa memberikan

suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud;

15

Ibid, hlm. 301

17

melakukan suatu perbuatan tertentu; atau tidak melakukan perbuatan

tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek

perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau

sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek

perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban

pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit,

bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (nietig, void).

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdt, objek perjanjian atau prestasi

yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda

tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Misalnya, dalam jual beli sepeda motor (berwujud), pihak penjual

menyerahkan (memberikan) sepeda motor, pihak pembeli menyerahkan

(memberikan) sejumlah uang harga sepeda motor. Misal lain lagi, jual beli

piutang (tidak berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan)

piutang, seperti surat saham, surat wesel, atau surat cek dan pembeli

menyerahkan (memberikan) sejumlah uang tagihan dalam surat piutang.

Selain itu, dapat pula berupa melakukan perbuatan tertentu atau dapat

ditentukan, misalnya, pekerjaan konstruksi bangunan, dan pembuatan

pagar rumah. Pihak penerima pekerjaan melakukan pekerjaan yang

diberikan, sedangkan pihak pemberi pekerjhaan membayar upahnya

kepada pekerja.

Di samping melakukan perbuatan tertentu, boleh juga tidak melakukan

perbuatan tertentu, misalnya, tidak membuat tembok tinggi yang

18

mengganggu pemandangan tetangganya. Jika perbuatan itu dilakukan,

berarti melakukan pelanggaran hukum. Pihak tetangga tadi dapat meminta

agar tembok yang mengganggu pemandangan itu dibongkar. Contoh lain,

tidak melakukan perbuatan tertentu itu dapat berupa tidak melakukan

persaingan tidak sehat. Jika dilakukan juga, berarti melanggar undang-

undang.16

4) Tujuan Perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi

syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapau pihak-pihak itu sifatnya

harus halal.

Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat

(Pasal 1337 KUHPdt). Kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdt itu

bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi

perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak.

Undang-undang tidak memedulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak

mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh undang-undang adalah “isi

perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu.

Akibat hukum perjanjian yang isi atau tujuannya tidak halal adalah “batal”

(nietig,void). Dengan demikian, tidak ada dasar untuk pembunuhan prestasi

dimuka pengadilan. Demikian juga jika perjanjian yang dibuat itu tanpa

kausa, dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 KUHPdt).

16

Ibid, hlm. 302

19

Unsur pertama dan unsur kedua dengan syarat-syaratnya dalam Pasal 1320

KUHPdt disebut unsur/syarat subjektif karena melekat pada diri orang yang

menjadi subjek perjanjian, jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi,

perjanjian itu sah, tetapi tidak mengikat, pemenuhannya tertunda sampai

syarat itu dipenuhi. Akan tetapi, jika dilaksanakan juga, perjanjiannya

diancam dengan pembatalan. Jika tidak ada pembatalan, syarat-syarat

dianggap sudah dipenuhi secara diam-diam sehingga perjanjian itu mengikat

pihak-pihak.

Unsur ketiga dan keempat dengan syarat-syaratnya dalam Pasal 1320

KUHPdt disebut unsur/syarat objektif karena mengenal objek dan tujuan

perjanjian. Jika salah satu unsur syarat tidak dipenuhi, perjanjian batal.

Kebatalan tersebut dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan

karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagai kewajibannya.

Kemudian, diperkarakan ke muka pengadilan dan pengadilan memutuskan

menyatakan perjanjian batal (nietig, void) karena tidak memenuhi salah satu

unsur dan juga syarat objektif.17

17

Ibid, hlm. 303

20

h. Konsep Perjanjian

Bentuk Perjanjian yang digunakan oleh Famous.ID Network dengan Konten

Kreator adalah pernjanjian Kerjasama. Famous.ID Network terlebih dahulu harus

ada perjanjian Kerjasama dengan Konten Kreator. Famous.ID Network

memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk membantu creator video dalam

membuat konten dan Konten Kreator mengikatkan diri untuk membayar biaya

kepada Famous.ID dengan cara bagi hasil. Perjanjian kerjasama dilakukan secara

tertulis agar mendapatkan dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah

terjadi dan mengikat.

2. Wanprestasi

a. Konsep Wanprestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.

Prestasi adalah objek perikatan, dalam hukum perdata kewajiban memenuhi

prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor. Dalam Pasal 1131 dan

1132 KUHPdt menyatakan bahwa harta kekayaan debitur, baik yang bergerak

maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi

jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur, namun jaminan umum ini dapat

dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam

perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdt, selalu ada tiga kemungkinan wujud

prestasi, yaitu :

21

1) Memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, membayar harga

benda, dan memberikan hibah penelitian.

2) melakukan sesuatu, misalnya, membuatkan pagar pekarangan rumah,

mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.

3) Tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingaj curang,

tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain18

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya,maka dikatakan ia

melakukan “Wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia

melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak bolek

dilakukannya. Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti

prestasi buruk (Bandingkan :Wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, Wandaad

yang berarti perbuatan buruk).

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :

1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;

2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan;

3) melakukan apa yang dijanjika tetapi terlambat;

4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai

pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau

hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada

18

Ibid, hlm. 239

22

empat macam, Pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau

dengan singkat dinamakan ganti-rugi, Kedua, pembatalan perjanjian atau juga

dinamakan pemecahan perjanjian, Ketiga, peralihan risiko, Keempat, membayar

biaya perkara,kalau sampai diperkarakan di depan hakim.19

b. Akibat Hukum dari Wanprestasi

1). Akibat Wanprestasi Pada Umumnya

Bilamana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau tidak

memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya

kewajiban itu karena ada unsur salah padanya,maka ada akibat hukum yang

bisa menimpa dirinya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243,

Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-

ongkos,kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik

dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu

ataupun tidak melakukan sesuatu. selanjutnya pasal 1237 mengatakan,

bahwa sejak debitur lalai,maka resiko atas objek perikatan menjadi

tanggungan debitur.yang ketiga adalah,bahwa kalau perjanjian itu berupa

perjanjian timbal balik,maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur

berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian,dengan atau tanpa disertai

dengan tuntutan ganti rugi. tetapi kesemuannya itu tidak mengurahi hak dari

kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.20

2). Tuntutan Ganti Rugi

19

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT.Intermasa,1990 ,hlm.45 20

J.Satrio, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni,1999, Hlm.144

23

Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian

kerugian yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga, dalam

peristiwa-peristiwa tertentu ada kemungkinan tuntutan pembatalan

perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame. Karena namanya saja

ganti rugi, maka logisnya besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang

diderita. namun pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memberikan pengecualian, yaitu jika antara para pihak telah ada suatu

kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal

debitur wanprestasi. Akibat-akibat yang disebutkan di atas adalah akibat-

akibat dan sejalan dengan itu hak-hak kreditur yang muncul dari kelalaian

debitur. hak kreditur untuk menuntut ganti rugi baru ada,kalau debitur

sudah dalam keadaan lalai. Debitur berada dalam keadaan lalai,bias

karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian saja,bias atas

dasar sifat dari perikatannya,atau bias dibuat dalam keadaan lalai dengan

mengirimkan suatu somasi sebagai yang ditentukan dalam undang-

undang.21

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu.

Kreditur bias saja menerima penggantian in natura dan membebaskan

debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar

menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang.

Kalau Debitur tidak memenuhi sebagaimana kewajiban perikatannyam dan

kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada debitur, maka kreditur berhak

untuk menuntut ganti rugi dari debitur. Bilamana debitur tidak dapat

21

Ibid,Hlm.146

24

membuktikan adanya keadaan over-macht, maka tidak berprestasinya

debitur, dapat dipersalahkan kepadanya atau dikatakan debitur wanprestasi

dan Hakim akan mengabulkan tuntutan ganti rugi kreditur, jadi kreditur

mendasarkan tuntutatannya pada dan karenannya harus membuktikan

adanya perikatan yang mengandung suatu kewajiban bagi debiturm adanya

unsur salah pada debitur (karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya

dipenuhinya kewajiban debitur dan adanya kerugian pada kreditur) .22

3. Google Adsense

a. Konsep Google Adsense

Google Adsense adalah program kerjasama melalui internet yang diselenggarakan

oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web , blog atau

Saluran Youtube yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya

diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan

oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web, blog atau Saluran

Youtube akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari

Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai

sistem pay per click (ppc) atau bayar per klik.

Google Adsense telah mengembangkan berbagai macam pilihan tipe program

Adsense yang bisa dipilih oleh tiap penayang iklan sesuai dengan keperluan atau

spesifikasi situs mereka. Program-Program tersebut antara lain :

22

Ibid,Hlm.157

25

1) Adsense for Search, yaitu pemilik situs menyediakan layanan pencarian

Google di situsnya. Keuntungan akan masuk ke pemilik situs ketika ada

yang menggunakan fasilitas tersebut.

2) Adsense for Video, yaitu pemilik saluran Youtube mengijinkan adanya

penayangan suatu iklan di salah satu videonya. Keuntungan akan didapat

ketika seseorang melihat video iklan atau mengklik Iklan Banner yang

muncul disaat penayangan video.

3) Adsense for Mobile Content, yaitu penayangan iklan yang muncul ketika

seseorang mengakses sebuah situs melalui Mobile.23

Program Google Adsense yang dilakukan di situs Youtube adalah Adsense for

Video karena penayangan iklan yang dilakukan di situs Youtube terjadi ketika

Sebelum video diputar, yaitu dalam bentuk video, dan ketika video sedang

diputar, yaitu dalam bentuk Banner dan video.

b. Istilah dalam Google Adsense

1) Konten Kreator, adalah orang atau pemilik Saluran Youtube yang sudah

terdaftar atau sudah disetujui oleh pihak Youtube untuk memasang iklan

AdSense di video mereka. Sebelumnya Konten Kreator harus mendaftar

dulu ke Google Adsense dan baru bisa menayangkan iklan pada saluran

Youtube setelah Memenuhi Persyaratan yang sudah ditentukan.

2) Multi-Channel Network, adalah penyedia layanan pihak ketiga yang

berafiliasi dengan beberapa channel YouTube untuk menawarkan layanan

seperti pengembangan penonton, pemrograman konten, kolaborasi kreator,

pengelolaan hak digital, monetisasi, dan/atau penjualan. Konten Kreator

23

https://www.dautic.com/pengertian-tentang-google-adsense/ (Diakses pada tanggal 29-

05-18) pada pukul 22.54 WIB

26

harus berbagi penghasilan dengan MCN sesuai dengan apa yang tertulis

dalam kontrak kesepakatan.

3) Ad Units, adalah iklan AdSense itu sendiri. Ad Units terdiri dari beberapa

jenis bukan satu jenis. Yang paling umum adalah jenis iklan teks. Pada

saat pengunjung mengklik unit iklan ini, maka Kreator Video akan

mendapatkan pemasukan sesuai dengan nilai CPC-nya.

4) Clicks, adalah jumlah klik pada Ad Units milik Kreator Video. Dalam

halaman laporan AdSense, Kreator Video dapat melihat total klik yang

mereka dapatkan.

5) Cost Per Click (CPC), adalah jumlah uang yang akan didapatkan oleh

Kreator Video apabila Ad Units tertentu diklik. Nilai CPC masing-masing

Ad Units berbeda dan ditentukan oleh banyak faktor, termasuk performa

dan kualitas Saluran Youtube itu sendiri.

6) Cost Per Million (CPM), adalah hasil pembagian antara jumlah

pendapatan Kreator Video dengan jumlah impresi halaman (per 1.000)

yang ia dapatkan dari iklan-iklannya. Sebagai contoh, publisher yang

menghasilkan USD 200 dari 50.000 impressi akan memiliki nilai CPM

sebesar USD 4 (USD 200 dibagi 50).

27

B. Kerangka Pikir

Google Adsense

Konten Kreator

Multi-Channel

Network

Hak dan Kewajiban Penyelesaian

Wanprestasi

Akibat Hukum

Litigasi

Non Litigasi

28

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir di atas, Keberadaan program Google Adsense dalam

Youtube menjadi daya tarik untuk para Konten Kreator agar mengunggah video

mereka ke laman Youtube. Channel Youtube milik Konten Kreator yang ingin

memperoleh penghasilan harus memenuhi beberapa syarat agar bisa ter-

Monetisasi. Channel Youtube yang sudah ter-monetisasi harus mengunggah video

yang bersifat orisinil atau tidak menggunakan karya hak cipta milik orang lain.

Multi-Channel Network memberikan jasa kepada Konten Kreator agar dapat

membantu kesulitan mereka dalam memproduksi sebuah video. Konten Kreator

dan Multi-Channel Network harus mengikatkan dalam sebuah perjanjian agar

dapat bekerja sama. Perjanjian ini membuat Konten Kreator dan Multi-Channel

Network harus memenuhi hak dan kewajiban yang tertulis di dalam perjanjian.

Cara penyelesaian masalah dan akibat hukum menjadi pembahasan karena pada

tahun 2015, Sebuah kasus wanprestasi melibatkan Konten Kreator dan Multi-

Channel Network. Multi-Channel Network tersebut tidak memenuhi kewajibannya

sehingga mereka harus memberikan biaya ganti kerugian yang dialami Konten

Kreator.

29

III. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya, untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.24

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh

sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti

memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji

kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan

kebenarannya.25

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan

dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa

dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan

konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu

24

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997,

hlm. 39 25

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Salatiga: Ghalia Indonesia, 1982,

hlm. 15

30

kerangka tertentu.26

Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan

tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan

hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan

prilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan

dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.27

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga

tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif- empiris atau

normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.28

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

penelitian hukum normatif-empiris dimana penulis mengkaji mengenai perjanjian

diantara Konten Kreator dan Multi-Channel Network apakah telah sesuai dengan

Kontrak, bagaimana implementasi dari perjanjian tersebut diantara kedua belah

pihak dan bagaimana penyelesaiannya dalam apabila terjadi wanprestasi karena

metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan

antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai

unsur-unsur empiris.29

26

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010,

hlm. 42 27

Ibid, hlm. 9. 28

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2004, hlm. 52.

.

31

B. Tipe Peneliian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, penelitian

hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan

menggambarkan mengenai Perjanjian yang dilakukan dalam Program Google

Adsense dan Penyelesaian Masalah jika nantinya terjadi Wanprestasi.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis

normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas,

konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan

bagaimana pelanggaran hak dan kewajiban dapat terjadi. Berdasarkan dengan

pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan dilakukan dengan mengkaji Tentang

Wanprestasi menurut Buku III Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

32

D. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatid berupa bahan hukum

primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum tetap mengikat yaitu meliputi :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Perjanjian Kerjasama No :/KKI/CMS//17 mengenai kerjasama antara

Multi-Channel Network dan Konten Kreator

2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran

internet, serta berbagai artikel yang terkait dengan Analisis Hukum

Perjanjian Kerjasama Antara Konten Kreator dan Multi-Channel Network.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau

disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti

kamus, dan juga ensiklopedia. Selain itu, penelitian secara langsung

melalui wawancara akan dirasa perlu untuk dilakukan dalam penelitian ini

karena mengingat salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini

adalah untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai perlindungan

Hukum terhadap Konten Kreator dalam melaksanakan perjanjian

kerjasama dengan Multi-Channel Network, dan upaya hukum apa yang

dapat dilakukan jika nantinya terjadi Wanprestasi.

E. Metode Pengumpulan data

33

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data

sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan

konsep perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan suara latar di

dalam youtube dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan

mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan

mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Budi Febria Rizki selaku

Community Executive Famous.ID Network. Famous.ID Network adalah

Multi-Channel Network yang berdomisili di Jakarta. Metode wawancara

digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu

data tentang Hak dan kewajiban serta penyelesaian masalah jika suatu saat

terjadi wanprestasi antara Konten Kreator dan Multi-Channel Network.

34

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang

diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan

data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan

bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan

sesuai dengan permasalahan.

2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan

bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab

permasalahan.

3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang

diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis

sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan

metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

dan efektif.Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil

analisis.30

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, komprehensif, dan lengkap,

yaitu menguraikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang baik dan

30Ibid. hlm. 127

35

benar sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif-empiris yang

sempurna. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu

kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan

hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang

menjadi objek kajian untuk ditarik kesimpulan sehingga memperoleh jawaban

terhadap permasalahan peneliti.

61

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Perjanjian

Kerjasama Antara Konten Kreator Video Youtube dan Multi-Channel Network”

penulis dapat menyimpulkan :

1. Perjanjian ini sudah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa ada syarat yang

diperlukan untuk melakukan perjanjian yaitu adanya kesepakatan,

kecakapan, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Konten

Kreator sangat diuntungkan ketika melakukan perjanjian kerjasama dengan

Multi-Channel Network. Dengan diterapkannya banyak peraturan yang

harus dipenuhi oleh Konten Kreator terutama tentang Orisinalitas karya

yang hendak mereka unggah ke laman Youtube.

2. Dua cara penyelesaian yang dapat dilakukan ketika terjadi wanprestasi

dalam perjanjian ini. Jalur yang dapat ditempuh adalah Penyelesaian secara

litigasi dan penyelesaian secara non litigasi.

a. Penyelesaian secara litigasi dalam perjanjian ini sudah di atur dalam

Perjanjian No : /KKI/CMS//17 pasal 11 Ayat 3 yang menjelaskan

62

bahwa Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari kerja akan

diselesaikan secara final dan menyeluruh melalui pengadilan negeri

Jakarta Selatan.

b. Penyelesaian secara non litigasi dapat dibantu dengan cara mediasi

melalui Youtube. Youtube sudah melakukan langkah antisapasi jika

nantinya terjadi hal seperti ini. Youtube memiliki laman pengaduan

yang bisa digunakan oleh para Konten Kreator jika nantinya terjadi

permasalahan yang melibatkan Konten Kreator dengan pihak lain

maupun dengan Youtube itu sendiri. Laman pengaduan tersebut

bernama Youtube Help. Youtube Help bisa diakses oleh Konten Kreator

dengan cara membuat laporan pengaduan serta melampirkan bukti-

bukti. Namun keberadaan Youtube Help ini tidak menjadi solusi utama

untuk menyelesaiakan masalah. Karena ketika seorang Konten Kreator

mengajukan pengaduan di Youtube Help, Youtube hanya

menyampaikan keluhan kepada Multi-Channel Network yang

bermasalah dan memberikan teguran.

3. Pasal 13 ayat 2 dalam Perjanjian Kerjasama No : /KKI/CMS//17, Konten

Kreator tidak akan atau memberikan kewenangan atau memerintahkan

kepada pihak manapun baik secara langsung atau tidak langsung, melakukan

kecurangan atau tindakan komersial lainnya yang dilarang. Berdasarkan

pertimbangan dari KKI, setiap aktivitas yang terkait dengan konten dari

saluran Konten Kreator yang diduga sebagai “Tindakan penipuan”, “Klik

Penipuan”, “Penipuan impresi” atau penipuan dalam bentuk lainnya baik

63

secara otomatis maupun manual contoh (Online Robots atau “Bots”) untuk

meng-klik dalam setiap bentuk mekanisme respon, anotasi atau iklan dan

dalam bentuk kecurangan lainnya untuk meningkatkan impresi sebagai hasil

kecurangan, meniru pengguna dari browser, sebagai contoh dengan cara

meng-klik unit iklan untuk menghasilkan nilai klik yang tidak tepat dan

meningkatkan pendapatan (“Aksi Penipuan”).

KKI dapat menarik, menyesuaikan, atau memotong pembayaran yang telah

diterima oleh Konten Kreator dan KKI mempunyai hak untuk mengakhiri

perjanjian ini sampai masalah ini diselesaikan. Dalam hal KKI mengakhiri

perjanjian ini akibat aksi penipuan, Konten Kreator setuju untuk segera

mengembalikan pendapatannya kepada KKI atas setiap jumlah yang telah

dibayarkan kepada Konten Kreator yang didasarkan pada aksi penipuan.

64

B. Saran

1. Dibuatnya peraturan yang mengatur tentang kemungkinan wanprestasi

yang dilakukan oleh Multi-Channel Network. Sehingga Konten Kreator

mengetahui sanksi yang akan diterima pihak Multi-Channel Network jika

nantinya terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Muhammad, Abdulkadir. 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya

Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 1982, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni.

Toar, Agnes M. 1995, Arbitrase di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Miru, Ahmadi, 2012, Hukum Perikatan, Depok : PT. Rajagrafindo.

Miru, Ahmadi. 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta:

PT.Rajagrafindo.

Badrulzaman, Mariam Darus. 2011, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung:

PT.Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

J.Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni.

Muljadi, Kartini. 2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta:

PT.Rajagrafindo

Mahdudz, Mahfudz. 2005, Pengantar Bisnis Modern, Yogyakarta: Andi.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982, Metode Penelitian Hukum, Salatiga : Ghalia

Indonesia.

Subekti. 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT Intermasa.

Soekanto, Soerjono. 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas

Indonesia.

Tutik, Titik Triwulan. 2006, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta :

Prestasi Pustaka Publisher.

Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Bale.

Harahap, Yahya. 1997, Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan

Penyelesaian Sengketa. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,

B. Undang-Undang dan Perjanjian:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Perjanjian Kerjasama No: /KKI/CMS//17

C. Skripsi, Jurnal dan Internet :

Muhammad Husen Asyari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis

Google Adsense (Skripsi Tidak diterbitkan), UIN Sunan Kalijaga, 2009

https://databoks.katadata.co.id

https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id,

https://www.dautic.com.