daftar lampiran - kki.go.id · pdf filec. tugas dan fungsi kki, mkdki, ... internsip;...

Laporan Tahunan KKI 2014 1

Daftar Isi

1

DAFTAR ISI…………………..…..........................……………………………………… 1

DAFTAR LAMPIRAN ……...……………………………………………………........... 2

RINGKASAN UTAMA …..………..…………………………………………………..... 3

BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………….……….......... 7

A. LATAR BELAKANG ……………………………………………………… 7

B. DASAR HUKUM ……………………………………………………….. 8

C. TUGAS DAN FUNGSI KKI, MKDKI, DAN SEKRETARIAT KKI …………...... 9

D. ANALISIS SITUASI …………………………………………………….. 10

BAB II. CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN...……………………………………............. 13

A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN

RENSTRA KKI 2011-2015………………………………………………… 13

B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2014 ..…………………………………. 14

C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2014……………………………….. 17

D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2014………………………………... 34

E. TANTANGAN/ KENDALA ………………………………………………… 34

F. HARAPAN……………………………………………………………….. 37

BAB III. PENUTUP……………………………………………………………………. 39

Laporan Tahunan KKI 20142

DAFTAR LAMPIRAN

• Rekapitulasi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Spesialis di KKI Tahun 2005 s/d 31 Desember 2014....................................................... 41

• Grafik Dokter Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014.................................... 42

• Grafik Dokter Gigi Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014.................................... 42

• Grafik Dokter Gigi Spesialis Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014............ 43

• Grafik Dokter Spesialis Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014............ 43

• Peta Sebaran Dokter, Dokter Gigi , Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis Berdasarkan Alamat Korespondensi Per 31 Desember 2014.... 44

• Daftar Penyelenggara PPDGS 2014................................................................. 45

• Daftar Fakultas Kedokteran Penyelenggara PPDS Tahun 2014 ................ 46

• Data Sebaran Dokter/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Spesialis Yang Teregistrasi di KKI Tahun 2005 Sampai Dengan 31 Desember 2014............................................................................. 48

• Susunan Organisasi KKI periode masa tugas tahun 2014 -2019................ 49

• Susunan Organisasi MKDKI periode masa tugas tahun 2011 -2016......... 50

• Foto-foto Kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia......................................... 51

2


Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan Lembaga negara yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI, mengemban tugas dan amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu: (1) mengesahkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, (2) melakukan registrasi dokter dan dokter gigi WNI dan WNA, (3) melakukan pembinaan bersama organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. KKI

mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Adapun tujuan dari pengaturan praktik kedokteran tersebut adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, peningkatan mutu praktik kedokteran serta memberikan kepastian hukum bagi dokter, dokter gigi dan masyarakat.

Dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi dibidang jasa kesehatan sesuai ASEAN Charter yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, KKI bersama-sama Kementerian Kesehatan RI diakui sebagai Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA dan PDRA) di Indonesia yang berperan dalam merekognisi kualifikasi dan kompetensi dokter/dokter gigi Asean. Selaku PMRA dan PDRA, KKI bersama Kementerian Kesehatan RI dituntut berperan aktif dalam pertemuan perundingan jasa yang diselenggarakan secara periodik setiap tahun, untuk memfasilitasi tercapainya 4 (empat) tujuan MRA (Mutual Recognition Arangement) sesuai agenda Blueprint AEC (Asean Economy Community) 2015. Di tingkat international, KKI sejak tahun 2011 telah menjadi anggota IAMRA (International Association for Medical Regulatory Auhtorities), serta mendapat kepercayaan untuk menyusun acuan tentang Medical Core Competency dalam pertemuan Medical Council Negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region).

Ringkasan Utama


Dengan mengacu pada Rencana Strategis KKI Tahun 2011-2015, anggota KKI periode masa tugas tahun 2014-2019 yang diangkat oleh Presiden pada tanggal 26 Mei 2014, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai kelanjutan dari program kerja yang telah dilakukan oleh KKI periode tugas tahun 2009-2014. Renstra KKI tahun 2011-2015 tersebut juga dijadikan dasar untuk pelaksanaan program kerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), sebagai badan independen didalam KKI yang dibentuk untuk menegakkan disiplin bagi dokter dan dokter gigi saat penyelenggaraan praktik kedokteran, serta sekretariat KKI yang berfungsi membantu dan memfasilitasi teknis administrasi pelaksanaan tugas KKI dan MKDKI.

Hasil dari program kerja dan capaian KKI tahun 2014, pada bidang pendidikan profesi dokter dan dokter gigi antara lain yaitu : telah disahkan revisi Peraturan KKI tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi; menyusun draf Pedoman Hak-Hak Istimewa (Clinical Privilege) Dalam Pendidikan Profesi Dokter; menyusun draf Pedoman Hak-hak Istimewa (Clinical Privilege) dalam Pendidikan Profesi Dokter Gigi; melakukan penilaian kelayakan

dan rekomendasi permohonan pembukaan program studi kedokteran dan kedokteran gigi; menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi; melakukan proses usulan adaptasi dokter/dokter gigi, drSp/drgSp; penyusunan dan

pembahasan rancangan perubahan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis, penyusunan dan pembahasan rancangan template Standar Kompetensi Dokter Spesialis; serta pelaksanaan bimtek dan monev penerapan standar pendidikan profesi kedokteran/kedokteran gigi ke beberapa institusi pendidikan.

Pada bidang registrasi dokter dan dokter gigi, capaian yang diperoleh adalah tersusunnya pedoman buku petunjuk registrasi secara online; mensahkan revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip; mensahkan Perkonsil Registrasi PPDS/PPDGS; mensahkan Perkonsil Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi. Selain hal tersebut, sampai dengan tahun 2014, KKI telah meregistrasi 157.393 dokter dan dokter gigi, telah menerbitkan 16.804 Surat Tanda Registrasi (STR) dokter untuk kewenangan internsip, dan telah menerbitkan 224 Surat Tanda Registrasi (STR) dokter peserta PPDS/dokter gigi peserta PPDGS, serta telah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan registrasi di beberapa Provinsi sekaligus melakukan ujicoba registrasi secara online. Pencapaian penting lainnya terkait registrasi adalah telah dilakukannya sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 terhadap layanan registrasi dokter/dokter gigi.

Pada bidang pembinaan profesi dokter dan dokter gigi, hasil yang telah dicapai pada tahun 2014 adalah diterbitkannya Keputusan KKI tentang Kemitraan; melaksanakan pertemuan rutin forum koordinasi dengan para pengandil; melaksanakan bimbingan teknis tentang praktik kedokteran yang baik kepada dokter dan dokter gigi baru; dan sosialisasi buku Praktik Kedokteran yang Baik

Pencapaian penting lainnya terkait registrasi adalah telah dilakukannya sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 terhadap layanan registrasi dokter/dokter gigi.


Kepada Dokter dan Dokter Gigi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Hal lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan dokter dan dokter gigi di tahun 2014 adalah melakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 18 (delapan belas) orang dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin, memberikan peringatan tertulis dan pencabutan STR kepada 11 (sebelas) orang dokter dan dokter gigi. Divisi Pembinaan KKI juga telah melakukan penerbitan Letter of Good Standing (LOG) sebanyak 65 (enam puluh lima) di tahun 2014. Dalam hal penegakkan disiplin praktik kedokteran dan kedokteran gigi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sampai dengan tahun 2014 terdapat sejumlah 244 kasus diadukan, dan sudah 240 kasus yang tertangani. Dari yang telah tertangani tersebut, 55 kasus masih dalam proses (belum dilakukan putusan). Disamping itu MKDKI juga telah mengembangkan sistem manajemen data dan informasi dokter dan dokter gigi yang melanggar norma.

Untuk mewujudkan pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik (good governance), melalui Sekretariat KKI, tahun 2014 ini telah dilakukan pengembangan aplikasi registrasi online, aplikasi pelayanan SMS registrasi, resertifikasi ISO 9001:2008 untuk registrasi dan sertikasi ISO 9001:2008 untuk pengelolaan keuangan PNBP, penetapan standar kinerja pegawai, dan pelaksanaan pameran serta talkshow sosialisasi penerapan praktik kedokteran yang baik.

Selama Tahun 2014, KKI selaku Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia terus memperkuat kerjasama dengan para pengandil di tingkat Nasional, Regional ASEAN dan Negara SEAR, serta di tingkat Global/Internasional. Penguatan kerjasama KKI di tingkat Nasional antara lain melakukan kerjasama (MoU) dengan CHS, PERSI dan berperan aktif sebagai anggota yang ditugaskan mewakili KKI dalam tim Pokja Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, maupun mewakili KKI sebagai anggota Tim TKBJK, Tim koordinasi perijinan TK-WNA dan TIMPORA di Kementerian Kesehatan. Untuk penguatan peran dan Networking KKI di tingkat Regional antara lain KKI terlibat aktif dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for Medical and Dental practitioners dimana masing-masing negara harus mempersiapkan roadmap country implementation plan untuk implementasi Asean MRA pada AEC 2015; menginisiasi pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board pada bulan April 2014 di Jakarta; menghadiri pertemuan Medical Council negara-negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region) melalui video conference, dan menghadiri biannual meeting International Association for Medical Regulatory Auhtorities (IAMRA) di London.

Tahun 2014 adalah diterbitkannya Keputusan KKI tentang Kemitraan; melaksanakan pertemuan rutin forum koordinasi dengan para pengandil; melaksanakan bimbingan teknis tentang praktik kedokteran yang baik kepada dokter dan dokter gigi baru; dan sosialisasi buku Praktik Kedokteran yang Baik Kepada Dokter dan Dokter Gigi melalui Dinas Kesehatan Provinsi.


Selain berbagai capaian KKI tersebut diatas, masih ada kendala tantangan yang perlu menjadi target penyelesaian di masa depan, antara lain harmonisasi peraturan-peraturan KKI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, belum adanya persamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik, masih banyaknya para pengandil serta dokter dan dokter gigi yang kurang paham tentang aturan penerbitan STR Dokter dengan kewenangan internsip, aturan tentang penyelenggaraan bakti sosial bagi dokter dan dokter gigi warga negara asing, aturan tentang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dokter dan dokter gigi warga negara asing. Juga belum terpadunya informasi data SIP (Surat Ijin Praktik) dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil, kurangnya pemahaman pemerintah daerah dan penegak hukum tentang kedudukan MKDKI, MKDKI-P dan penegakan putusan disiplin praktik kedokteran yang masih menjadi kendala dan harus diselesaikan di tahun mendatang.

Untuk penguatan peran dan Networking KKI di tingkat Regional antara lain KKI terlibat aktif dalam pertemuan

ASEAN Coordinating Committee Services

(CCS) for Medical and Dental practitioners

di mana masing-masing negara harus

mempersiapkan roadmap country implementation

plan untuk implementasi Asean MRA pada AEC

2015; menginisiasi pertemuan ASEAN

Medical Disciplinary Board pada bulan

April 2014 di Jakarta; menghadiri pertemuan

Medical Council negara-negara anggota WHO

SEAR (South East Asia Region) melalui

video conference, dan menghadiri biannual

meeting International Association for Medical Regulatory Auhtorities

(IAMRA) di London.



A. LATAR BELAKANG

Praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan, harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dengan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta menjunjung tinggi perlindungan dan keselamatan pasien.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai Lembaga Negara yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan konsil kedokteran Gigi bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI, mengemban tugas dan amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi.

Dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi dibidang jasa kesehatan sesuai Asean Charter yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, KKI bersama-sama Kementerian Kesehatan RI diakui sebagai Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA dan PDRA) di Indonesia yang berperan dalam merekognisi kualifikasi dan kompetensi dokter dan dokter gigi Asean. Selaku PMRA dan PDRA, KKI bersama Kementerian kesehatan RI dituntut berperan aktif dalam pertemuan perundingan jasa yang diselenggarakan secara periodik setiap tahun, untuk memfasilitasi tercapainya 4 (empat) tujuan MRA (Mutual Recognition Arangement) sesuai agenda Blueprint AEC (Asean Economy Community) 2015, yaitu: facility mobility (sebagai ultimate goals) of skill labours yang didukung oleh 3 tujuan lainnya yaitu; (i) exchange information and enhance cooperation, (ii) promote adoption of best practices on standards and qualifications, (iii) provide opportunities for capacity building and training.

A. LATAR BELAKANG

Praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan, harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dengan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta menjunjung tinggi perlindungan dan keselamatan pasien.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai Lembaga Negara yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI, mengemban tugas dan amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi.

1Pendahuluan


Di tingkat International, KKI sejak tahun 2011 telah menjadi anggota IAMRA (International Association for Medical Regulatory Auhtorities), serta mendapat kepercayaan untuk menyusun acuan tentang Medical Core Competency dalam pertemuan Medical Council Negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region).

Dengan mengacu pada Rencana Strategis KKI Tahun 2011-2015, anggota KKI periode masa tugas tahun 2014-2019 yang diangkat oleh Presiden pada tanggal 26 Mei 2014, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai kelanjutan dari program kerja yang telah dilakukan oleh KKI periode tugas tahun 2009-2014. Renstra KKI tahun 2011-2015 tersebut juga dijadikan dasar untuk pelaksanaan program kerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), sebagai badan independen di dalam KKI yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi agar sesuai kompetensi saat penyelenggaraan praktik kedokteran, serta sekretariat KKI yang berfungsi membantu dan memfasilitasi teknis administrasi pelaksanaan tugas KKI dan MKDKI.

Untuk melihat dan mengukur hasil kinerja KKI selama tahun 2014, perlu dibuat laporan kinerja KKI. Selain itu laporan diperlukan untuk pertanggungjawaban KKI sebagai Lembaga Negara dan untuk evaluasi diri pencapaian kinerja KKI, khususnya di tahun 2014.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2009.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 721/MENKES/SK/IV/2011 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2011 – 2016.

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 49/KKI/PER/XII/2010 tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2011-2015.

7. Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia.

8. Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi.


C. FUNGSI DAN TUGAS KKI, MKDKI DAN SEKRETARIAT KKI

Dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), disebutkan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan regulator profesi dokter dan dokter gigi, mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Tugas KKI adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing.

Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari unsur pimpinan (merangkap anggota) dan bertugas secara kolegial serta bersifat independen. Anggota KKI berjumlah 17 orang terdiri dari 7 orang dokter, 7 orang dokter gigi serta 3 orang wakil masyarakat. Para anggota tersebut merupakan utusan dari unsur-unsur yang mendapat amanah sesuai ketentuan dalam UUPK yaitu Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Kolegium, Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Wakil Masyarakat. Para anggota KKI tersebut dikelompokkan dalam Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, yang terdiri dari 3 divisi yaitu Divisi Registrasi, Divisi Standar Pendidikan Profesi dan Divisi Pembinaan. Adapun Struktur organisasi dan susunan keanggotaan KKI periode tugas tahun 2014 -2019 dapat dilihat dalam lampiran.

Sesuai pasal 8 UUPK, dalam menjalankan tugasnya KKI memiliki wewenang:

a) menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;

b) menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;

c) mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;

d) melakukan pengujian persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;

e) mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;

f) melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan

g) melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.


Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, berdasarkan pasal 55 ayat (1) UUPK, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan Badan otonom didalam KKI. Tugas MKDKI adalah: (1) menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diadukan; dan (2) menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Anggota MKDKI berjumlah 11 orang yang berasal dari Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit, dan Sarjana Hukum.

Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1), (2), (4) dan (5) UUPK disebutkan, dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya KKI didukung oleh Sekretariat KKI, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan KKI. Sekretariat KKI terdiri atas pegawai KKI yang secara struktur organisasi berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI termasuk MKDKI. Menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan fasilitasi standardisasi pendidikan profesi; (2) pelaksanaan fasilitasi registrasi; (3) pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pelayanan hukum; dan (4) pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat. Biaya untuk pelaksanaan tugas KKI sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini didukung dari Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat KKI serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Registrasi dokter dan dokter gigi.

D. ANALISIS SITUASI

Sejak KKI berdiri tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, telah banyak capaian dan tugas yang dilakukan oleh KKI, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan para pengandil terkait.

1. Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi

KKI bersama pengadil di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi (AIPKI, AFDOKGI, ARSPI, ARSGMP, dan Kolegium) dalam proses merevisi standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang telah disahkan KKI pada tahun 2007. Standar tersebut kemudian menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia serta dalam melakukan bimbingan teknis penerapan standar pendidikan profesi di Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi.

Selain itu KKI juga telah membuat rancangan pedoman pencabangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, yang kemudian akan diikuti dengan penyelesaian masalah tumpang tindih pencabangan ilmu. Pada saat ini dari 13 kelompok/cluster, berdasarkan kesepakatan bersama antar Kolegium Spesialis Kedokteran telah dibahas “white paper” untuk 2 kelompok/cluster yaitu Stenting Arteri Karotis (dalam tahap penandatanganan kesepakatan) dan Kemoterapi (tahap pembahasan). Untuk penyelesaian masalah tumpang tindih pencabangan ilmu di bidang Kedokteran Gigi telah dibuat draf pedoman kewenangan klinis antara dokter gigi dengan dokter gigi spesialis menggunakan format standar kompetensi dokter gigi yang telah disahkan oleh KKI pada tahun 2008 yaitu domain 1 sampai dengan 4.


Berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, KKI juga telah menerbitkan rekomendasi pembukaan beberapa program studi (prodi) pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baru berdasarkan hasil visitasi. Khusus untuk menjamin mutu pendidikan kedokteran di tahun 2009, KKI telah merekomendasikan dilakukan moratorium untuk pembukaan prodi kedokteran. Sampai saat ini moratorium untuk pembukaan prodi kedokteran dan kedokteran gigi masih diberlakukan. Sebagai tindak lanjut KKI akan merumuskan cetak biru produksi dokter/dokter gigi dan prodi yang layak sehingga dapat terlihat kebutuhan produksi dokter dan dokter gigi di Indonesia, sedangkan untuk penerbitan rekomendasi Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis (PPDS) masih dalam proses pembentukan tim evaluasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Konsil Kedokteran Indonesia dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Adanya dinamisasi kebijakan pemerintah RI dan perubahan kondisi dalam bidang pendidikan kedokteran, antara lain adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, maka diperlukan sinkronisasi regulasi KKI dengan Kementerian Pendidikan Kolegium dan Kementerian Kesehatan, dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan profesi, penjaminan mutu serta sistem akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Koordinasi yang lebih intens dengan pengandil di bidang pendidikan kedokteran juga diperlukan untuk proses pengakuan kualifikasi dokter/dokter gigi lulusan Luar Negeri, proses adaptasi serta proses persetujuan KKI untuk dokter/dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan alih iptekdok di Indonesia.

2. Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki STR yang diterbitkan oleh KKI. STR dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan harus dilakukan registrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku. Berdasarkan data KKI, terdapat 9.200 dokter dan dokter gigi di 34 provinsi yang harus melakukan registrasi ulang, karena Surat Tanda Registrasi (STR) nya telah habis masa berlaku pada tahun 2014. Registrasi ulang tersebut wajib dilakukan 6 bulan sebelum habis masa berlaku STR, agar penyelesaian STR ulang tepat pada waktunya dan tidak terjadi kekosongan hukum/legalitas praktik kedokteran. Sampai dengan 31 Desember 2013, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR dari KKI berjumlah 146.048 orang, terdiri dari :

10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

0

100.000

dokter spesia

lis :

24.598 dokter gigi:

24.541

dokter gigi s

pesialis

:

2.162

dokter:

94.727


Dalam melaksanakan fungsi dan tugas KKI di bidang Registrasi dokter dan dokter gigi, KKI perlu terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan harmonisasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi WNI/WNA dengan para pengandil terkait di Pusat dan Daerah, terlaksananya proses registrasi baru dan registrasi ulang secara online melalui website KKI agar dapat mempermudah dan mempercepat proses penerbitan STR, terlaksananya koordinasi penyiapan inter-operabilitas system registrasi online KKI dengan Organisasi Profesi (PB IDI dan PB PDGI), terlaksananya proses registrasi secara efisien dan tepat waktu bagi dokter peserta internship, registrasi dokter PPDS dan dokter gigi PPDGS, penyempurnaan proses registrasi bersyarat dan registrasi sementara bagi dokter dan dokter gigi WNA, serta penyempurnaan peraturan tata cara registrasi bersama pengandil untuk dapat menjamin keabsahan dan legalitas kompetensi dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran.

Dengan akan diberlakukannya AEC pada akhir tahun 2015, KKI bersama Kementerian Kesehatan RI berperan aktif sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK) Kementerian kesehatan dan sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan perundingan Asean MRA untuk jasa dokter dan dokter gigi (AJCCM dan AJCCD) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, melakukan verifikasi permohonan ijin pendayagunaan TK-WNA sebagai anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA di Pusrengun Kemenkes RI, dan ikutserta sebagai bagian dari Tim Kemenkes dalam kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).

3. Bidang Pembinaan dan Penegakkan Disiplin Praktik Kedokteran.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas KKI di bidang pembinaan praktik dokter dan dokter gigi, KKI telah menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk pedoman terkait penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik, dan telah mempunyai sistem penegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Namun demikian sistem pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait belum terkoordinasi dengan baik, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. Hal-hal lain yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah belum tersosialisasi secara luas fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pengawasan pelaksanaan keputusan MKDKI daerah oleh pengandil terkait.

4. Bidang Kesekretariatan KKI (Administrasi Umum dan Kehumasan)

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, Sekretariat KKI sejak tahun 2005-2013 selain memfasilitasi teknis administrasi program KKI, secara bertahap juga telah melakukan pembenahan dengan menyusun dan menyempurnakan SPO (Standar Prosedur Operasional) administratif, peta jabatan, peta SDM, analisis beban kerja, serta pembuatan laporan kinerja yang akuntabel. Walaupun demikian, penyempurnaan masih harus terus diupayakan, mengingat sebagai Lembaga Negara tuntutan good governance semakin dikedepankan guna memberikan fasilitasi kerja kepada KKI dan pengguna KKI (dokter, dokter gigi, pengandil) yang lebih optimal.


A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI RENSTRA KKI 2011 -2015

Pada tahun 2015 diharapkan terjadi perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, sistem pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta sistem penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran secara efektif dan efisien. Dengan demikian untuk tahun 2011–2015 ditentukan 8 (delapan) sasaran KKI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, yaitu :

1. Terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan terselenggaranya penilaian kebutuhan dokter/dokter gigi serta penilaian prodi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang;

2. Seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;

3. Terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan;

4. Tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain;

5. Tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration);

Capaian Program

A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI RENSTRA KKI 2011 -2015

Pada tahun 2015 diharapkan terjadi perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, sistem pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta sistem penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran secara efektif dan efisien. Dengan demikian untuk tahun 2011–2015 ditentukan 8 (delapan) sasaran KKI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, yaitu :


6. Tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat;

7. Terselenggaranya praktik kedokteran yang baik;

8. Meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diagram Balanced Scorecard Konsil Kedokteran Indonesia 2009-2014

B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2014

Berdasarkan ke-8 (delapan) butir sasaran dalam Renstra KKI tersebut di atas, pada tahun 2014 KKI merencanakan program kerja/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi :

a. Revisi Perkonsil No. 37 tahun 2009 tentang Persetujuan Alih Iptek;

b. Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pendidikan dan Kompetensi KK dan KKG yang disahkan KKI;


c. Penyelesaian tumpang tindih kompetensi sebagai acuan kompetensi dalam menghadapi Asean Framework Agreement on Service ( AFAS);

d. Lokakarya sinkronisasi Penyusunan Pedoman Hak-Hak Istimewa (Clinical privilage) dalam pendidikan profesi dokter spesialis;

e. Sinkronisasi Penyusunan pedoman hak-hak istimewa (Clinical privilage) dalam pendidikan profesi dokter gigi spesialis;

f. Penilaian kelayakan dan rekomendasi pembukaan Prodi baru;

g. Pengusulan adaptasi dokter/dokter gigi dan dr Sp/drg Sp lulusan dalam dan luar negeri sebagai pemenuhan persyaratan registrasi;

h. Pengkajian dan pemberian persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi :

a. Revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip, serta Penyusunan Perkonsil Registrasi Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS;

b. Monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di 6 (enam) Provinsi;

c. Penyusunan Regulasi Sistem Regitrasi Online;

d. Penyusunan SOP Registrasi;

e. Penguatan harmonisasi Regulasi Registrasi Dokter dan Dokter gigi WNA;

f. Layanan Registrasi : penerbitan STR dokter dan dokter gigi (lulusan baru, registrasi ulang, peningkatan kompetensi), STR Dokter Peserta Internship, STR Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi peserta PPDGS, STR Sementara dan STR Bersyarat dokter/dokter gigi WNA;

g. Resertifikasi ISO 9001:2008.

3. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Pembinaan Praktik Kedokteran di Indonesia :

a. Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Praktik Kedokteran;

b. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Lintas Sektor;

c. Penyusunan Peraturan/Keputusan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI;


d. Pengembagan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma;

e. Pelaksanaan Keputusan MKDKI.

4. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi :

a. Penanganan Kasus/Pengaduan oleh MKDKI/MKDKI-P

1). Layanan Penerimaan Pengaduan dan Investigasi;

2). Persidangan;

b. Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma;

c. Perbaikan Tata Cara penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

5. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Kesekretariatan KKI :

a. Penyempurnaan pembangunan sistem Teknologi Informasi (TI) KKI, termasuk sistem registrasi online;

b. Layanan Perkantoran;

c. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pembinaan Program dan Evaluasi Kinerja.

d. Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Pengelolaan Keuangan PNBP;

e. Penetapan Standar Kinerja Pegawai Sekretariat KKI;

f. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;

g. Pengadaan Fasilitas Perkantoran.

6. Lain-lain :

Program lain yang direncanakan di tahun 2014, khususnya dalam hal meningkatkan kerjasama di tingkat Regional, Global dan Nasional, antara lain :

a. Mengikuti pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for MRA Medical dan Dental Practitioners sebagai tim DELRI;

b. Mengadakan pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board sebagai upaya untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang penegakkan disiplin dan langkah awal


harmonisasi sistem praktik kedokteran dan penegakkan disiplinnya di negara-negara ASEAN;

c. Mengikuti pertemuan Medical Council Network WHO SEAR melalui Video Conference dan menyempurnakan Core Competences for Medical Graduates in South East Asia Region yang menjadi tugas Indonesia;

d. Mengikuti Biannual Meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London;

e. Penugasan utusan KKI sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK) Setjen Kemenkes RI, serta anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA dan TIMPORA di BPPSDM Kemenkes RI;

f. Penugasan utusan KKI sebagai anggota Tim Pokja Ditjen Dikti Kemendikti RI.

C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2014

Berdasarkan program kerja tahun 2014 yang direncanakan, telah dilakukan kegiatan-kegiatan oleh Divisi dan bagian terkait, dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Capaian yang dihasilkan di program pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, dimana KKI diamanahkan untuk melakukan pengesahan standar dan juga memastikan penerapan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, yaitu antara lain telah disahkan dan disusun berbagai standar dan pedoman yang terkait yaitu :

a. Pengesahan revisi Perkonsil tentang Alih Iptek;

b. Naskah Akademik tentang Kompetensi Klinis Pada Pelayanan yang di Lakukan oleh Lebih dari Satu Spesialisasi Kedokteran/Kedokteran Gigi;

c. Draf Pedoman Tumpang Tindih tentang Stenting Arteri Karotis dan Kemoterapi;

d. Draf Pedoman Kewenangan Klinis antara Dokter Gigi Umum dengan Dokter Gigi Spesialis;

e. Rancangan perubahan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;

f. Rancangan Template Standar Kompetensi Dokter Spesialis;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada beberapa Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi.


Selain capaian penyusunan regulasi di atas, capaian lain dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi adalah penilaian kelayakan dan pemberian rekomendasi pembukaan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Di Tahun 2014, pengajuan baru untuk Pembukaan Program Studi Dokter baru dan desk evaluation tidak ada, namun dilakukan visitasi pada Universitas Papua (Unipa) dan PSKG Universitas Mulawarman. Re-komendasi tidak dikeluarkan di tahun 2014.

Untuk rekomendasi Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis di tahun 2014 ada 3 (tiga) yaitu Program Studi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi FK Universitas Lambung Mangkurat dan FK Universitas Syiah Kuala, dan Program Studi Dokter Spesialis Patologi Anatomi FK Universitas Brawijaya. Sedangkan untuk pembukaan program studi dokter spesialis belum bisa diproses karena sedang dibentuk tim evaluasi program studi dokter spesialis antara Dikti, KKI dan PB IDI.

Sesuai Pasal 30 ayat (1) UUPK tentang kewajiban dilakukan evaluasi bagi Dokter/Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri melalui proses adaptasi untuk memenuhi persyaratan registrasi, pelaksanaan proses adaptasi diatur lebih lanjut dalam Perkonsil Nomor 7 Tahun 2012. KKI melalui Divisi Standar Pendidikan Profesi KK dan KKG juga melakukan penilaian terhadap usulan adaptasi dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri. Sepanjang tahun 2014, terdapat 90 permohonan adaptasi, dan dari permohonan tersebut kemudian dilakukan penilaian persyaratan untuk placement test, untuk selanjutnya dilakukan adaptasi. Rincian tentang permohonan adaptasi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, placement test dan pelaksanaan adaptasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No KELULUSAN PER-MOHONAN

BARU

PLACE-MENT TEST

ADAPTASIDOKTER UMUM

ADAPTASIDOKTER

SPESIALIS

PENDIDIKAN SPESIALISKEMBALI

1 Dr WNI LLN 37 37 31 0 0

2 Dr WNI LDN, Dr Sp LLN 36 40 0 32 1

3 Dr WNI LLN, Dr Sp LLN 16 17 6 1 0

4 Drg WNI LLN 0 0 0 0 0

5 Drg WNI LDN, Drg Sp LLN 1 1 0 0 0

90 95 37 33 1

Rekapitulasi Permohonan Adaptasi

Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2014


Rekapitulasi Tempat Program Adaptasi Tahun 2014

Hasil placement test atau hasil telaahan dari Kolegium untuk tempat adaptasi maupun tempat pendidikan spesialis kembali, umumnya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Dr WNI LLN

Dr WNI LDN, Dr Sp LLN

Dr WNI LLN, Dr Sp LLN

Drg WNI LLN

Drg WNI LDN, Drg Sp LLN

Grafik Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter, Dokter Spesialis Dokter Gigi, Dan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2014

PERMOHONAN BARU

PLACEMENT TEST

ADAPTASI DOKTER UMUM

ADAPTASI DOKTER SPESIALIS

PENDIDIKANSPESIALIS KEMBALI

NOFAKULTAS

KEDOKTERANADAPTASI

ADAPTASI DOKTER SPESIALIS

PENDIDIKAN SPESIALIS KEMBALI

JUMLAH

1 FK UI 5 24 0 292 FK UNPAD 0 2 0 23 FK UGM 1 4 0 54 FK UNSRI 0 2 0 25 FK UDAYANA 13 1 0 146 FK USU 0 1 0 17 FK UNSRAT 0 2 1 38 FK UNHAS 12 2 0 149 FK BRAWIJAYA 0 1 0 1 31 39 1 71


Grafik Rekapitulasi Tempat Program Adaptasi dan Pendidikan Spesialis Kembali Dokter dan Dokter Spesialis

Tahun 2014

Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter Spesialis Berdasarkan Negara Kelulusan Tahun 2014

NO KOMPETENSI PHILIPINA CINA JERMAN MALAYSIA AMERIKA PAKISTAN HONGARIA BELGIA INGGRIS JUMLAH

1 Dokter Umum 8 27 0 0 0 1 1 0 0 37

2 Dokter Gigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3Ilmu Kesehatan Anak

7 2 1 0 0 0 0 0 0 10

4Ilmu Kulit dan Kelamin

3 1 0 0 0 0 0 0 0 4

5Obstetri dan Gyneokologi

4 4 2 2 1 0 0 0 0 13

6 Anestesi 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4

7 Orthopedi 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

8 Penyakit Dalam 6 3 0 0 0 0 0 0 0 9

9Jantung dan Kardiologi

0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

10 Bedah Plastik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

11 Opthalmologi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

12 Radiologi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

13 Bedah 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

14 Bedah Toraks 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

15 Periodontologi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

34 42 5 3 1 1 1 1 1 89


Grafik Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis Berdasarkan Kompetensi

dan Negara Kelulusan Tahun 2014

Berdasarkan jenis lulusan terbanyak yang melakukan permohonan adaptasi selain dokter umum adalah Spesialis Obstetri & Ginekologi.

Hal lain yang menjadi tugas KKI dalam bidang pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi adalah menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptek) di bidang Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Selama tahun 2014, telah masuk berkas permohonan untuk surat persetujuan Alih Iptekdok sebanyak 46 (empat puluh enam) berkas, baik dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis. Berkas permohonan untuk dokter spesialis sebanyak 44 (empat puluh empat) berkas dan dokter gigi spesialis sebanyak 2 (dua) berkas. Dari berkas yang dikirimkan tidak semuanya memenuhi persyaratan. Ada beberapa permohonan yang waktu penyelenggaraannya sudah mendesak atau kurang dari 1 (satu) bulan, sehingga berkas permohonan tersebut tidak dapat diproses. Jumlah berkas dokter spesialis yang diproses sebanyak 25 (dua puluh lima) berkas dan dokter gigi spesialis sebanyak 1 (satu) berkas. Berkas yang diproses telah mendapatkan surat rekomendasi dan persetujuan Alih Iptek dari Konsil Kedokteran Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

KompetensiJumlah Berkas Permohonan

Jumlah Surat Persetujuan

Jumlah Surat Yang Tidak Disetujui

Jumlah yang memberikan

Laporan

Dr. Sp 44 25 19 3

Drg. Sp 2 1 1 0

Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Tahun 2014


Jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan permohonan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptekdok) berjumlah 138 orang, yang terdiri dari 125 orang dokter spesialis dan 13 orang dokter gigi spesialis. Pada tahun 2014 ini terdapat peningkatan jumlah negara dokter WNA sebanyak 4 (empat) negara (Hongkong, Swiss, Perancis, dan Italia) dari jumlah keseluruhan negara-negara yang pernah diajukan dokter spesialis maupun dokter gigi spesialisnya untuk memberikan alih iptekdok di Negara Indonesia sejak tahun 2011.

Dari dua puluh sembilan (29) negara asal pemberi alih iptek, terlihat jelas pada tabel di bawah ini bahwa Negara Jepang adalah negara yang paling sering diajukan untuk memberikan alih iptekdok di Indonesia. Untuk dokter gigi spesialis WNA di sepanjang tahun 2014 hanya 4 (empat) orang dokter gigi spesialis yang pernah diajukan untuk mendapatkan surat persetujuan alih iptekdok di Indonesia.

Grafik Rekapitulasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Mengajukan Persetujuan Alih Iptek Tahun 2014

Grafik Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Tahun 2014

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

KAN

AD

A

ARG

ENTI

NA

COLU

MBI

A

SWED

IA

ING

GRI

S

BELG

IA

NEP

AL

CIN

A

THA

ILA

ND

KORE

A

TAIW

AN

JEPA

NG

MYA

NM

AR

ITA

LIA

SWIS

S

353025201510

5 0

Dokter Gigi Spesialis

Dokter Spesialis


Berdasarkan pemohon, untuk jumlah surat persetujuan alih iptekdok yang sudah dikeluarkan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Mengajukan Persetujuan Alih Iptek di Indonesia Tahun 2014

NO. WARGANEGARAKOMPETENSI

JUMLAHDokter Gigi Spesialis Dokter Spesialis

1 KANADA 0 2 22 AMERIKA 0 14 143 ARGENTINA 0 0 04 MEKSIKO 0 0 05 COLUMBIA 0 0 06 URUGUAY 0 0 07 SWEDIA 0 1 18 JERMAN 0 7 79 INGGRIS 0 9 9

10 BELANDA 4 4 811 BELGIA 0 0 012 SAUDI ARABIA 0 1 113 NEPAL 0 1 114 INDIA 0 15 1515 CINA 0 3 316 VIETNAM 0 2 217 THAILAND 0 3 318 MALAYSIA 0 2 219 KOREA 0 0 020 FILIPINA 0 0 021 TAIWAN 8 5 1322 SINGAPURA 0 8 823 JEPANG 0 33 3324 AUSTRALIA 0 7 725 MYANMAR 0 0 026 HONGKONG 0 2 227 SWISS 0 3 328 PERANCIS 0 2 229 ITALIA 1 1 2

TOTAL 13 125 138

Kompe-tensi

Organisasi ProfesiInstitusi Pendidi-

kanRumah Sakit Pen-

didikanRumah Sakit

SwastaJumlah

Pemo-hon

Disetu-jui

Pemo-hon

Disetu-jui

Pemo-hon

Disetu-jui

Pemo-hon

Disetu-jui

Pemo-hon

Disetu-jui

Dr.Sp 6 2 10 6 26 16 8 6 50 30

Drg. Sp 0 0 2 0 1 1 0 0 3 1TOTAL 6 2 12 6 27 17 8 6 53 31

Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Per Pemohon Tahun 2014


Tabel dan grafik ini menunjukkan bahwa Pemohon terdiri dari Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan, dan Rumah Sakit Swasta yang telah bekerjasama dengan penyelenggara sesuai dengan Perkonsil No. 22 Tahun 2014 .

2. Capaian Program /Kegiatan di Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Hasil capaian di bidang registrasi pada tahun 2014 mencakup diterbitkannya beberapa peraturan, revisi peraturan dan rancangan peraturan, serta buku petunjuk terkait dengan registrasi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Secara rinci dijelaskan di bawah ini :a. Perkonsil Revisi Tatacara Registrasi Dokter Peserta Program Internsip.b. Perkonsil Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi secara elektronik

(online).c. Perkonsil Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter

Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.d. Perkonsil Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi.e. Buku Petunjuk Registrasi Secara online.f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan registrasi ke beberapa

provinsi beserta ujicoba registrasi online.

Selain Capaian produk Regulasi dan pelaksanaan kegiatan di atas, sampai dengan akhir tahun 2014, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR sejumlah 157.393 orang, terdiri dari :

a. dokter : 102.180

b. dokter spesialis : 26.896

c. dokter gigi : 25.881

d. dokter gigi spesialis : 2.436


Hasil Rekapitulasi Data Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang terregistrasi s/d 31 Desember 2014, terdiri dari :

Berikut adalah grafik kumulatif penerbitan STR per tahun sejak tahun 2005 s/d Desember 2014 :

Dokter

Dokter Gigi

Dokter Gigi Spesialis

Dokter Spesialis

Rekapitulasi Data Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang Melakukan Registrasi

Januari 2014 - Desember 2014

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

080

61.764

83.72892.199

101.539115.115

125.264135.739

145.861

157.393

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Grafik Kumulatif Penerbitan STR Sejak Tahun 2005 - Desember 2014


Dalam Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkonsil Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip dan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor : 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, disebutkan bahwa terhadap dokter lulusan program pendidikan kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi diperlukan proses pemahiran dan/atau untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi diselenggarakan melalui program internsip setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Primer Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2014, total STR Dokter Peserta Internsip yang telah diterbitkan KKI ada sejumlah 16.804 STR, dan untuk selama tahun 2014 telah diterbitkan 6.522 STR dokter peserta Internsip.

Sesuai Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, disebutkan bahwa Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. STR PPDS/PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi. Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah STR Dokter peserta PPDS/Dokter Gigi peserta PPDGS yang telah diterbitkan sebanyak 224.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA), STR Sementara diberikan kepada dokter WNA dan dokter gigi WNA yang diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. STR Bersyarat diberikan kepada dokter WNA dan dokter gigi WNA yang diakui secara hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran spesialis atau kedokteran gigi spesialis di Indonesia. Selama tahun 2014, penerbitan STR dokter dan dokter gigi WNA sebagai berikut :

a. STR Sementara : di tahun 2014 tidak ada (total 8 STR sejak tahun 2010)

b. STR Bersyarat : 1 STR (total 13 STR Bersyarat sejak tahun 2010).

Capaian tahun 2014 lainnya adalah resertifikasi ISO 9001:2008 untuk layanan registrasi dokter dan dokter gigi. Pada bulan Juli 2014 telah disiapkan fasilitas registrasi online untuk mendaftarkan/mengusulkan registrasi ke Konsil Kedokteran Indonesia, serta mendapatkan informasi balik ke yang bersangkutan yang dapat diakses melalui website: www.kki.go.id. Adanya dua capaian tersebut maka kegiatan layanan registrasi akan semakin baik dan lancar, serta hambatan dan kendala yang ada dapat diminimalisir.


3. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Pembinaan Praktik Kedokteran/ Kedokteran Gigi

Sesuai tugas Divisi Pembinaan yaitu melakukan pembinaan profesi dokter dan dokter gigi, di tahun 2014 telah dilakukan bimbingan teknis di berbagai provinsi kepada dokter dan dokter gigi lulusan baru, serta mensosialisasikan buku Praktik Kedokteran yang Baik ke Dinas Kesehatan Provinsi. Divisi Pembinaan juga telah melaksanakan pertemuan rutin sebagai forum koordinasi KKI dengan para pengandil tentang pembinaan praktik kedokteran yang baik.

Tugas lain yang dilakukan Divisi Pembinaan adalah melaksanakan sanksi disiplin keputusan MKDKI dan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Di tahun 2014 telah dilakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 4 orang dokter dan dokter gigi serta memberikan peringatan tertulis kepada 11 orang dokter dan dokter gigi.

Sebagai fasilitator penyusunan peraturan di KKI, Bagian Pelayanan Hukum di tahun 2014 telah menyelesaikan 5 (lima) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) antara lain:

a. Perkonsil Nomor 20 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

b. Perkonsil Nomor 25 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perkonsil Nomor 1 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia.

c. Perkonsil Nomor 27 tahun 2014 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia.

d. Perkonsil Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Peta Jalan (Road Map) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran.

e. Perkonsil Nomor 29 tahun 2014 Tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia.

Di tahun 2014 ini Rancangan Perkonsil yang telah terselesaikan melebihi target. Selain kelima Perkonsil sebagaimana dituliskan di atas, terdapat 4 (empat) Perkonsil dalam ruang lingkup Divisi Registrasi dan 5 (lima) Perkonsil dalam ruang lingkup Divisi Standarisasi Pendidikan. Kesembilan Perkonsil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perkonsil 18 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik.

b. Perkonsil 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1/KKI/KEP/X/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip.

c. Perkonsil 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

d. Perkonsil 26 Tahun 2014 Tentang Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi.e. Perkonsil 22 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kedokteran/Kedokteran Gigi.f. Perkonsil 23 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan

dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi.


g. Perkonsil 24 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi Spesialis.

h. Perkonsil 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi.i. Perkonsil 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis.Divisi Pembinaan dan Bagian Pelayanan Hukum juga menerbitkan Letter of Good Standing (LOG) bagi dokter dan dokter gigi yang akan melanjutkan pendidikan maupun yang akan bekerja di luar negeri. LOG menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi tersebut telah terregistrasi, tidak sedang melaksanakan hukuman atau pemeriksaan karena pelanggaran kode etik kedokteran, disiplin dan hukum oleh instansi yang berwenang di Indonesia. Sampai dengan akhir 2014, jumlah LOG yang telah diterbitkan oleh KKI sejumlah 478, terdiri dari 65 LOG di tahun 2014. Negara tujuan terbanyak dari pemohon LOG untuk bekerja adalah Malaysia.

Grafik Rekapitulasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Mengajukan Letter Of Good Standing (LOG) Sesuai Jenis Penggunaan dan Tujuan Negara

s/d Tahun 2014

4. Program Kerja/Kegiatan Penegakkan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPK bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, jumlah pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi yang diterima MKDKI setiap tahunnya dapat terlihat dari gambar grafik berikut :

70

60

50

40

30

20

10

09 11

20

36 49 35 23 64 53

PENGADUAN

Amerika SerikatDenmarkKanadaPhilippinaUK

BelandaInggris New ZealandSingapuraUSA

Brunei DarussalamJermanNorwegiaSwiss

AustraliaPhilippinaMalaysiaQatarUK Sumber: Div. Reg. & B. Yankum KKI (LD) -Des 2014

Bekerja Pendidikan Training

Dokter= 136 (35%)


Dokter Spesialis = 227 (59%)


Dokter Gigi= 18 (5%)

Bekerja

Drg Spesialis= 6(2%)

4.

100908070605040302010

0


Selain penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, pada tahun 2014 MKDKI juga telah mengembangkan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma, sistem ini nantinya akan inline dengan sistem IT KKI.

Pada tahun 2014 Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi telah ditetapkan dengan Perkonsil 20 tahun 2014. Namun demikian dikarenakan belum adanya persepsi yang sama dalam mengimplementasikan Perkonsil tersebut, maka penyelesaian penanganan pengaduan berjalan kurang optimal.

Pada tahun 2014, kasus pelanggaran disiplin dokter/ dokter gigi indonesia telah selesai ditangani oleh MKDKI sebanyak 28 pengaduan.

No No. REGISTER PENGADUAN TGL SELESAI KONDISI

1 08/P/MKDKI/IV/2012 06-Apr-14 Pembacaan Keputusan

2 19/P/MKDKI/VIII/2012 17-Mar-14 Pembacaan Keputusan

3 23/P/MKDKI/VIII/2012 24-Jan-14 Pembacaan Keputusan

4 02/P/MKDKI/I/2013 24-Jan-14 Pembacaan Keputusan

5 03/P/MKDKI/I/2013 05-Feb-14 Pembacaan Keputusan

6 04/P/MKDKI/I/2013 11-Feb-14 Pembacaan Keputusan

7 06/P/MKDKI/II/2013 20-Mar-14 Pembacaan Keputusan

8 07/P/MKDKI/II/2013 12-Feb-14 Pembacaan Keputusan



11 15/P/MKDKI/III/2013 08-Mei-14 Pembacaan Keputusan

12 19/P/MKDKI/IV/2013 09-Sep-14 Pembacaan Keputusan

13 20/P/MKDKI/V/2013 05-Nov-14 Pembacaan Keputusan

14 24/P/MKDKI/V/2013 23-Apr-14 Pembacaan Keputusan

15 28/P/MKDKI/V/2013 22-Okt-14 Pembacaan Keputusan

16 31/P/MKDKI/VI/2013 05-Nov-14 Pembacaan Keputusan

17 51/P/MKDKI/XI/2013 20-Jun-14 Diberhentikan

18 61/P/MKDKI/XII/2013 20-Jan-14 Diberhentikan

19 01/P/MKDKI/I/2014 16-Des-14 Diberhentikan

20 07/P/MKDKI/II/2014 19-Feb-14 Tolak Kasus

21 08/P/MKDKI/II/2014 12-Sep-14 Dicabut

22 10/P/MKDKI/III/2014 11-Jun-14 Tolak Kasus

23 13/P/MKDKI/ /2014 16-Des-14 Dicabut

24 15/P/MKDKI/III/2014 29-Apr-14 Tolak Kasus

25 18/P/MKDKI/IV/2014 15-Jul-14 Diberhentikan




29 33/P/MKDKI/VII/2014 06-Agu-14 Tolak Kasus

30 36/P/MKDKI/VIII/2014 16-Des-14 Dicabut

31 50/P/MKDKI/X/2014 10-Nov-14 Dicabut


5. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Kesekretariatan KKI

Dalam bidang pengembangan organisasi manajemen Kesekretariatan KKI, upaya menuju pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik terus dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2014 capaian yang diperoleh KKI dalam bidang ini antara lain adalah telah diperkuatnya aplikasi registrasi online dimana 80% dokter dan dokter gigi lulusan baru

telah menggunakan aplikasi registrasi online di tahun 2014. Sekretariat KKI juga sedang menyiapkan sistem interoperabilitas registrasi online untuk proses registrasi ulang dokter dan dokter gigi bekerjasama dengan PB IDI dan PB PDGI. Sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 untuk layanan Registrasi juga telah dilaksanakan.

Di bidang kepegawaian sebagaimana acuan dari Kementerian Aparatur Negara, Sekretariat KKI telah meyusun kontrak kinerja pegawai setiap tahunnya (SKP). Dengan kontrak kinerja ini nantinya diharapkan para pegawai di lingkungan KKI akan bekerja lebih maksimal.

Dalam rangka memperbaiki pola pelayanan dan kerja pada Sekretariat KKI sehingga lebih terukur, maka di tahun 2013 telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Standar Prosedur Operasional, antara lain SPO pengelolaan dan pencatatan PNBP, Registrasi, SPO Pengumpulan Data Evaluasi Kinerja, dan SPO Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus Pengegakkan Disiplin

Disamping hal-hal di atas dalam hal publikasi program-program KKI, Sekretariat KKI pada tahun 2014 telah membuat Profil KKI secara elektronik, menyelenggarakan talk show di televisi, penerbitan Newsletter KKI setiap 2 bulan, dan mengikuti pameran-pameran tingkat nasional.

Ketua KKI Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)

Waka I Dr. drg. Laksmi Dwiati MHA

Ketua KK Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), SH, LL.M FACLM

Ketua KKG Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D


6. Capaian KKI lainnya Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh KKI dan dalam rangka terus memperkuat penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik (adoption best practise), di tahun 2014 KKI telah melakukan upaya penguatan kerjasama dan mengikuti perundingan jasa dokter dan dokter gigi baik di tingkat Nasional, Regional maupun International. Capaian KKI tentang hal ini, antara lain :

a. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Nasional

Selain penguatan kerjasama di tingkat regional dan global/internasional, KKI juga memperkuat kerjasama di Nasional dengan berbagai institusi terkait fungsi dan tugas KKI sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 29 Tahun 2004. Adapun capaian KKI pada tahun 2014 terkait penguatan kerjasama antar Institusi dan Lembaga yaitu :

1) KKI telah menandatangi naskah perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa institusi, antara lain Penandatanganan MoU dengan CHS pada tanggal 2 Mei 2014 tentang Penyerahan Data Dokter Spesialis, Penandatanganan MoU dengan PERSI pada tanggal 15 Oktober 2014 tentang Kerjasama dalam Kegiatan untuk Meningkatkan Kinerja Konsil Kedokteran Indoesia (KKI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

2) Dalam rangka menindaklanjuti MoU KKI dengan Lemhanas RI yang telah ditandatangani pada tahun 2013, pada tanggal 11-17 September 2014, KKI bersama para pengandil di bidang Kedokteran/Kedokteran gigi telah mengikuti Pelatihan (T.O.T) Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai bahan referensi untuk diterapkan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pengandil. Kegiatan tersebut diharapkan dapat berlanjut pada periode berikutnya.

3) Dalam rangka penguatan kerjasama dengan para pengandil, KKI menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara periodik bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi dan para pengandil lainnya.

4) KKI juga berperan aktif sebagai anggota yang ditugaskan mewakili KKI dalam tim Pokja Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, maupun mewakili KKI sebagai anggota Tim TKBJK, Tim koordinasi perijinan TK-WNA dan TIMPORA di Kementerian Kesehatan RI.

b. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat regional ASEAN

1) Sebagai tindak lanjut 2nd ASEAN Medical Council Meeting di Bali tahun 2011, Konsil Kedokteran Indonesia pada bulan April 2014 menginisiasi pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan MKDKI dari 6 (enam) negara ASEAN menghasilkan antara lain penguatan kedudukan MKDKI di berbagai negara yang pada dasarnya tidak terlepas dari Konsil Kedokteran/Kedokteran Gigi, saling mengenal masing-masing penegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi di negara ASEAN, dan mengupayakan komunikasi lanjutan untuk dapat lebih memahami sistem penegakkan disiplin masing-masing negara mengingat materi penegakkan

3


disiplin adalah salah satu materi yang harus disepakati pada perundingan AJCCM (ASEAN Joint Coordinating Committee for Medical Practitioners) dan AJJCD (ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners) dalam forum CCS yang dipersiapkan untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

2) Dalam rangka menghadapi implementasi AEC 2015, KKI selaku Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia bersama Kementerian Kesehatan berperan aktif menghadiri pertemuan perundingan jasa

dokter dan dokter gigi di tingkat Asean, yaitu ASEAN Joint Coordinating Committee for Medical Practitioners dan ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners pada bulan Januari dan Oktober 2014 sebagai bagian dari Pertemuan CCS (Coordinating Committee Services). Hasil dari pertemuan negosiasi tersebut disepakati adanya pertukaran informasi antar PRA terkait Domestic Regulations untuk mekanisme perpindahan jasa dokter dan dokter gigi di Asean, mempersiapkan roadmap country implementation plan untuk pelaksanaan Asean MRA pada tahun 2015. Sebagai tindak lanjut KKI telah melakukan koordinasi untuk penguatan regulasi domestik bersama para pengandil, serta penyiapan pengaturan pertukaran data dan informasi terkait regulasi dan kondisi praktik kedokteran di Indonesia yang dapat diunduh melalui website KKI.

3) Dalam rangka penguatan networking antar Professional Regulatory Authority (PRA) Asean, KKI telah menghadiri Workshop Asean Dental Education Regulations yang diselenggarakan di Jepang dan Workshop Asean Aestetic Medical Surgery Regulations di Thailand.

c. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Regional SEAR

Pada bulan Februari dan Agustus tahun 2014, KKI mengikuti Video Conference untuk Medical Council anggota Negara South East Asia Region (SEAR), yang didukung oleh WHO SEARO. Pada pertemuan tersebut sesuai penunjukan pada pertemuan sebelumnya, KKI mengajukan rancangan core competencies for medical graduates untuk dibahas oleh kelompok kerja yang diketuai KKI. Pembahasan lebih lanjut akan diadakan pada technical meeting MCN SEAR bulan Agustus 2015 di Bhutan.


d. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Global/Internasional

Pada bulan September 2014, KKI selaku anggota telah menghadiri Biannual meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London, sekaligus kunjungan kerja ke General Medical Council. Pada pertemuan ini diperoleh informasi tentang kepemimpinan IAMRA yang baru, penetapan agenda kerja IAMRA periode selanjutnya, penguatan networking antar anggota IAMRA, serta berbagai referensi untuk meningkatan kapasitas KKI.

e. Penghargaan

Konsil Kedokteran Indonesia meraih predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2014 dari Ombudsman RI. Konsil Kedokteran Indonesia berhasil mendapatkan skor 945 yang menunjukkan level kepatuhan tinggi. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto kepada masing-masing perwakilan dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Piagam penghargaan untuk Konsil Kedokteran Indonesia diterima

langsung oleh Ketua Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K). Pemberian penghargaan ini sekaligus memperingati 5 tahun disahkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

33


D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2014

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan KKI di tahun 2014, didukung dengan ketersediaan dana APBN dan PNBP tahun 2014. Berikut data penyerapan anggaran KKI tahun 2014.

E. TANTANGAN/KENDALA

Meskipun banyak kegiatan yang dilakukan KKI pada tahun 2014 telah memperoleh hasil, namun ada beberapa hal yang mengandung potensi dan tantangan, antara lain :

1. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi

a. Implementasi standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter oleh institusi pendidikan kedokteran masih mengalami banyak kendala di antaranya yaitu belum siapnya rumah sakit pendidikan utama, kurangnya Sumber Daya Manusia (dosen/staf pengajar), kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dan dukungan pimpinan Universitas sebagai pihak pengambil kebijakan tentang penerapan standar pendidikan profesi dokter dan standar kompetensi dokter. Kendala-kendala tersebut sangat bervariasi di masing-masing institusi pendidikan kedokteran.

NO OUTPUT KEGIATAN PAGU REALISASI %

1 Kebijakan dan Ketentuan KKI 6.194.996.000 4.540.500.253 73.29

2Penanganan Kasus Pengadu-an Pelanggaran Disiplin Dok-ter dan Dokter Gigi

2.229.360.000 1.372.099.318 61.55

3Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)

4.940.980.000 4.851.878.670 98.20

4 Layanan Perkantoran 8.776.595.000 7.911.047.644 90.14

5Dokumen Perencanaan Peng-anggaran, Program Pembina-an dan Evaluasi

4.792.122.000 4.047.304.257 84.46

6Pengembangan Media Infor-masi KKI

961.392.000 888.343.050 92.40

8Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

188.300.000 187.861.999 99.77

9Peralatan dan Fasilitas Per-kantoran

452.858.000 365.189.990 80.64

Total Pagu Sekretariat KKI 28.534.605.000 24.164.225.181 84.68


b. Masih adanya ketidaksamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik. Padahal jumlah mahasiswa baru, kebutuhan dokter dan jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan meningkat secara signifikan pada tahun 2008 - 2009.

c. Permasalahan tumpang tindih kompetensi antar cabang ilmu spesialisasi masih dalam proses.

d. Masih kurangnya pemahaman para pengandil tentang aturan penyelenggaraan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA.

e. Kurangnya pemahaman para pengandil tentang aturan penyelenggaraan Adaptasi dokter dan dokter gigi.

f. Dengan berjalannya waktu pada pelaksanaan program adaptasi perlu dibuatkan Regulasi mengenai STR kewenangan adaptasi dokter dan dokter gigi .

g. Untuk penempatan peserta adaptasi disesuaikan dengan jadwal penerimaan di institusi pendidikan dokter dan dokter gigi.

2. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang registrasi

a. Masih terdapat ketidaksamaan persepsi tentang pemberlakuan STR kewenangan internsip oleh dokter dan dokter gigi baru, serta Institusi Pendidikan Kedokteran.

b. Masih banyaknya dokter dan dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang, dikarenakan kurang pahamnya dokter dan dokter gigi tentang tatacara registrasi ulang, sehingga banyak terjadi keterlambatan baik di kolegium maupun di organisasi profesi. Selain itu banyak dokter dan dokter gigi yang tidak lagi melakukan praktik kedokteran (dokter di birokrasi dan manajemen) juga menjadikan sebab banyaknya dokter dan dokter gigi yang tidak melakukan registrasi ulang.

c. Perlunya pembinaan/pengawasan dari pihak Organisasi Profesi, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan mengenai kebijakan/peraturan di daerah tentang perizinan praktik kedokteran WNA dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dalam hal penjagaan dan sanksi yang diberikan terhadap dr/drg WNA.

d. Kurang terpadunya informasi data SIP dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan KKI, sehingga data SIP tidak dikirimkan secara rutin kepada KKI.

e. Kurang memahami tentang UU PK, serta Surat Tanda Registrasi (STR) bahwa dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR, karena STR adalah pengakuan Negara terhadap kewenangan dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik.

f. Kebijakan tentang AFTA akan memberi peluang dokter dan dokter gigi WN ASEAN dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia dan sebaliknya. KKI telah menyelesaikan regulasi yang menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi WNA yang


akan berpraktik di Indonesia, namun demikian perlu aturan tentang penyelenggaraan bakti sosial oleh dokter dan dokter gigi WNA secara tersendiri, disamping aturan tentang penyelenggaraan alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA yang sudah terlebih dahulu diatur oleh KKI.

3. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran

a. Definisi dari kata “Fasilitasi” dari ketentuan atau peraturan yang ada.

b. Belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil. Belum tersusunnya konsep perencanaan kegiatan yang matang terkait program pembinaan sehingga berpengaruh pada output yang dihasilkan.

c. KKI belum pernah menyusun penetapan/perjanjian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja, khususnya terkait dengan program pembinaan penyelanggaraan praktik kedokteran.

d. Perlu komitmen dari Anggota KKI dalam melaksanakan tugas khususnya terkait dengan program pembinaan penyelanggaraan praktik kedokteran.

4. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan penegakkan disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi

a. Belum adanya persamaan persepsi tentang implementasi Perkonsil 20 tahun 2014.

b. Kurangnya pemahaman pemerintah daerah, serta penegak hukum lain tentang kedudukan MKDKI, MKDKI Propinsi dan putusan hukumnya.

c. Persepsi mengenai “confidential” dari MKDKI.

d. Selaku lembaga yang independen, MKDKI belum pernah menyusun penetapan/perjanjian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

e. Perlu komitmen dari Anggota MKDKI dalam melaksanakan tugasnya.

5. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan kesekretariatan KKI

a. Sistem Akuntabilitas KKI (SAKIP) yang belum berjalan. Yang ada pada saat ini adalah SAKIP untuk Sekretariat KKIyang direview setiap tahun. KKI belum mempunyai penetapan kinerja setiap tahunnya.

b. Struktur organisasi Sekretariat KKI yang belum sesuai dengan beban pekerjaan, dan juga masih ada benturan dengan ranah kewenangan KKI dan MKDKI.

c. Masih perlu penyempurnaan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur administrasi, khususnya bagi yang bersentuhan langsung kepada pelayanan ke pelanggan KKI.

d. Prasarana perkantoran yang perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas.


e. Sistem Informasi dan Teknologi (IT) yang mendukung semua program KKI yang masih perlu penyempurnaan.

F. HARAPAN

Berdasarkan hasil capaian KKI di tahun 2014, dan proses pelaksanaan program dan kegiatan, harapan KKI ke depan dan yang menjadi target program KKI di 2015 adalah :

1. Lahirnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan perlu diatur lebih lanjut dengan telah adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga institusi-institusi terkait perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dari kedua Undang-undang tersebut.

2. Praktik kedokteran dapat dipahami oleh para pengandil dan seluruh masyarakat sebagai bagian dari ketahanan kesehatan masyarakat dan bangsa. Ketahanan kesehatan masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu praktik kedokteran merupakan salah satu isu strategis. Untuk itu perlu dikembangan beberapa pemikiran yang dapat diregulasikan secara harmonis oleh KKI bersama Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, dan lain-lain terkait hal-hal sebagai berikut:

a. Strategi kebutuhan produksi dokter dan dokter gigi sesuai dengan jumlah penduduk, wilayah, jenis pelayanan yang ideal.

b. Strategi dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan, penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

c. Strategi distribusi dan retensi dokter dan dokter gigi di daerah.

d. Strategi peningkatan kesejahteraan dan jenjang karir dokter dan dokter gigi, termasuk untuk dokter dan dokter gigi yang melaksanakan pelayanan JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional).

3. Mengingat banyaknya pengandil lintas kementerian yang juga berwenang mengatur perijinan dan melakukan pembinaan/pengawasan bagi dokter dan dokter gigi WNA di Indonesia, KKI perlu melakukan sosialisasi dan harmonisasi peraturan registrasi sementara, registrasi bersyarat dan alih iptek kedokteran bagi dokter dan dokter gigi WNA, beserta mekanisme pembinaan dan pengawasannya bersama kemenkes RI dan para pengandil di Pusat dan Daerah.

4. Tercapainya kesepakatan dari para kolegium dalam hal standarisasi kompetensi dokter dan dokter gigi tingkat ASEN sehingga masyarakat/konsumen mendapatkan kepastian atas standar layanan.

5. Dukungan berbagai pihak bagi penguatan peran Konsil Kedokteran Indonesia secara nasional dan internasional.

6. Mempunyai wadah secara terstruktur untuk pengelolaan sistem informasi KKI yang meliputi pendidikan, registrasi, pembinaan, dan MKDKI.


7. Konsistensi penyampaian informasi baik kepada para pengandil maupun dokter dan dokter gigi dalam perpanjangan STR secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan hukum/legalitas praktik kedokteran yang berpotensi mendapatkan gugatan dari konsumen/masyarakat.

8. Koordinasi pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin.

9. Sosialisasi secara masif dan luas terhadap fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pelaksanaan keputusan di tingkat daerah.

10. Terwujudnya reorganisasi Sekretariat KKI yang mempunyai beban kerja dan ranah kewenangan yang sesuai dalam rangka memfasilitas kinerja KKI dan MKDKI.

11. Terimplementasikannya sistem akuntabilitas kinerja bagi KKI dan MKDKI sebagai Lembaga Negara yang independen dalam menjalankan tugasnya.


3Visi KKI di tahun 2015 sesuai Renstra adalah menjadi regulator praktik kedokteran untuk mewujudkan profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat. Misi KKI adalah meningkatkan mutu, mempertahankan, dan memastikan penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakkan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam mendukung penyelenggaraan program KKI yang harus dibuktikan dengan tepatnya pelaksanaan program KKI per tahun yang dimulai di tahun 2011.

Laporan Tahunan KKI tahun 2014 merupakan bagian dari pertanggunggjawaban KKI sebagai Lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Laporan ini juga merupakan alat ukur pencapaian Visi Misi KKI tahun 2011-2015, sebagai media informasi dan komunikasi antara KKI dengan para pengandil serta masyarakat kedokteran dan kedokteran gigi. Laporan ini kiranya dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan program berikutnya, dan menjadi salah satu referensi KKI bersama para pengandil dalam membuat kebijakan dan regulasi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh unsur-unsur yang ada di dalam KKI.

Penutup

Jakarta, Januari 2015Konsil Kedokteran Indonesia,

Ketua

Prof.dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)


LAMPIRAN


LAMPIRAN

NO PROVINSI DU DRG DRGS DS TOTAL

1 ACEH 2,525 262 16 420 3,2232 SUMATERA UTARA 7,933 1,696 67 1,611 11,3073 SUMATERA BARAT 2,658 641 13 572 3,8844 RIAU 2,590 622 19 451 3,6825 JAMBI 962 194 2 16 7 1,3256 SUMATERA SELATAN 2,510 369 14 680 3,5737 BENGKULU 531 104 1 71 7078 LAMPUNG 1,738 252 11 284 2,2859 KEP. BANGKA BELITUNG 356 79 4 73 51210 KEPULAUAN RIAU 709 199 8 174 1,09011 DKI JAKARTA 16,092 5,269 748 5,612 27,72112 JAWA BARAT 15,892 3,982 433 3,864 24,17113 JAWA TENGAH 9,756 1,639 119 2,661 14,17514 DI YOGYAKARTA 3,061 992 182 1,037 5,27215 JAWA TIMUR 12,738 3,850 532 3,902 21,02216 BANTEN 4,857 1,556 107 1,026 7,54617 BALI 3,122 915 33 973 5,04318 NUSA TENGGARA BARAT 805 169 8 150 1,13219 NUSA TENGGARA TIMUR 581 170 2 96 84920 KALIMANTAN BARAT 819 173 6 190 1,18821 KALIMANTAN TENGAH 549 95 4 103 75122 KALIMANTAN SELATAN 1,060 198 8 261 1,52723 KALIMANTAN TIMUR 1,486 372 25 366 2,24924 KALIMANTAN UTARA 189 51 4 41 28525 SULAWESI UTARA 2,329 121 8 391 2,84926 SULAWESI TENGAH 451 92 2 135 68027 SULAWESI SELATAN 3,767 1,341 47 1,154 6,30928 SULAWESI TENGGARA 398 154 1 102 65529 GORONTALO 274 40 3 69 38630 SULAWESI BARAT 111 63 27 20131 MALUKU 263 58 3 49 37332 MALUKU UTARA 181 38 3 31 25333 PAPUA BARAT 210 34 42 28634 PAPUA 677 91 3 111 882 Grand Total 102,180 25,881 2,436 26,896 157,393


Grafik Dokter Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi

Data Per 31 Desember 2014

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

ACEH

SUM

UT

SUM

BAR

RIAU

JAM

BI

SUM

SEL

BEN

GKU

LU

LAM

PUN

G

BA B

EL

RIAU D

KI

JA B

AR

JA T

ENG

DIY

JA T

IM

BAN

TEN

BALI

NTB

NTT

KAL

BAR

KALT

ENG

KALS

EL

KAL

TIM

KALT

ARA

SUL

UT

SULT

ENG

SULS

EL

SULT

RA

GO

RON

TALO

SULB

AR

MA

LUKU

MA

L U

T

PAPU

A B

ARA

T

PAPU

A

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Grafik Dokter Gigi Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi



ACEH

SUM

UT

SUM

BAR

RIAU

JAM

BI

SUM

SEL

BEN

GKU

LU

LAM

PUN

G

BA B

EL

RIAU D

KI

JA B

AR

JA T

ENG

DIY

JA T

IM

BAN

TEN

BALI

NTB

NTT

KAL

BAR

KALT

ENG

KALS

EL

KAL

TIM

KALT

ARA

SUL

UT

SULT

ENG

SULS

EL

SULT

RA

GO

RON

TALO

SULB

AR

MA

LUKU

MA

L U

T

PAPU

A B

ARA

T

PAPU

A

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Grafik Dokter Spesialis Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi


ACEH

SUM

UT

SUM

BAR

RIAU

JAM

BI

SUM

SEL

BEN

GKU

LU

LAM

PUN

G

BA B

EL

RIAU D

KI

JA B

AR

JA T

ENG

DIY

JA T

IM

BAN

TEN

BALI

NTB

NTT

KAL

BAR

KALT

ENG

KALS

EL

KAL

TIM

KALT

ARA

SUL

UT

SULT

ENG

SULS

EL

SULT

RA

GO

RON

TALO

SULB

AR

MA

LUKU

MA

L U

T

PAPU

A B

ARA

T

PAPU

A

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Grafik Dokter Gigi Spesialis Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi



DAT

A S

EBA

RAN

DO

KTE

R, D

OK

TER

GIG

I, D

OK

TER

GIG

I SPE

SIA

LIS

& D

OK

TER

SPES

IALI

SBE

RDA

SARK

AN

ALA

MAT

KO

RESP

ON

DEN

SI

PER

31 D

ESEM

BER

2014

Tota

l Dok

ter,

Dok

ter G

igi,

Dok

ter G

igi S

pesi

alis

& D

okte

r Spe

sial

isPe

r 31

Des

embe

r 201

4: 1

57 3

93

44


NO. PROGRAM STUDI UI USU UNHAS UGM UNAIR UNPAD TRI SAKTI

JUM-LAH

1 PROSTHODONSIA X X X X X X 6

2 KONSERVASI GIGI X X X X X X X 7

3 KEDOKTERAN GIGI ANAK X X X X 4

4 PENYAKIT MULUT X X X X 4

5 ORTHODONSIA X X X X X 5

6 PERIODONSIA X X X X X X 6

7 RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI X 1

8 BEDAH MULUT X X X X 4

JUMLAH 7 4 3 7 7 8 1 37

Daftar Penyelenggara PPDGS 2014

Tabel Jumlah Prodi Kedokteran / Kedokteran Gigi (Pendidikan)


NO

PRO

GRA

M S

TUD

IFA

KULT

AS

KED

OKT

ERA

N

JUM

-LA

HU

IU

SUU

N-

AN

DU

NSR

IU

N

HA

SU

N-

SRAT

UD

A

YAN

AU

NS

UN

-BR

AWU

GM

UN

AIR

UN

DIP

UN

PAD

UN

-SY

IAH

UN

-LA

M

12

34

56

78

910

1112

1314

1 Il

mu

Beda

hX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X-

14

2 O

bste

tri d

an G

inek

olog

i X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

xx

15

3 Il

mu

Peny

akit

Dal

amX

XX

XX

XX

X-

XX

XX

X-

13

4Ilm

u Ke

seha

tan

Ana

k X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

-x

14

5 O

ftal

mol

ogi

XX

XX

XX

X-

XX

XX

X-

-12

6Te

linga

Hid

ung

Teng

goro

k Ke

pala

da

n Le

her

XX

XX

X-

XX

XX

XX

X-

-12

7D

erm

atov

ener

eolo

gi/K

ulit

Kela

min

X-

XX

XX

XX

XX

X-

X-

-10

8N

euro

logi

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X-

-13

9 Il

mu

Peny

akit

Jant

ung

dan

Pem

bulu

h D

arah

XX

X-

XX

XX

XX

XX

X-

-12

10Pu

lmon

olog

i & Il

mu

Kedo

kter

an

Resp

irasi

XX

X-

--

--

X-

X-

--

-6

11 Il

mu

Beda

h A

nak

--

--

X-

--

--

--

X-

-2

12Be

dah

Ort

hope

diX

X-

-X

-X

XX

-X

-X

--

8

13U

rolo

giX

--

--

--

-X

-X

-X

--

4

14Be

dah

Plas

tik R

ekon

stru

ksi d

an

Este

tikX

--

--

--

--

-X

--

--

2

15Be

dah

Syar

afX

X-

--

X-

-X

-X

-X

--

6

Daf

tar F

akul

tas

Kedo

kter

an P

enye

leng

ara

PPD

STa

hun

2014

Tabe

l Jum

lah

Prod

i Spe

sialis

(Pen

didi

kan)

46


NO

PRO

GRA

M S

TUD

IFA

KULT

AS

KED

OKT

ERA

NJU

M-

LAH

UI

USU

UN

-A

ND

UN

SRI

UN

H

AS

UN

-SR

ATU

DA

YA

NA

UN

SU

N-

BRAW

UG

MU

NA

IRU

ND

IPU

NPA

DU

N-

SYIA

H

16Be

dah

Thor

ak d

an K

ardi

ovas

kule

rX

X-

--

--

--

-X

X-

--

4

17Pa

tolo

gi K

linik

XX

X-

X-

-X

XX

XX

X-

-10

18Pa

tolo

gi A

nato

mi

XX

XX

X-

X-

XX

XX

X-

-11

19Ra

diol

ogi

XX

--

X-

--

XX

XX

X-

-8

20A

nast

hesi

XX

-X

XX

XX

XX

XX

X-

-12

21Fo

rens

ikX

X-

-X

--

--

XX

XX

--

7

22G

izi K

linik

-

--

-X

--

--

--

X-

--

2

23Ke

seha

tan

Jiwa

X-

--

X-

-X

-X

XX

X-

-8

24Fis

ik da

n Re

habi

litasi

Med

ik Ke

seha

tan

Jiwa

X-

--

-X

--

--

XX

X-

-5

25M

ikro

biol

ogi K

linik

X-

--

--

--

-X

XX

--

-4

26Ke

dokt

eran

Pen

erba

ngan

X-

--

--

--

--

--

--

-1

27N

uklir

--

--

--

--

--

--

--

-1

28Ke

dokt

eran

Ola

h Ra

gaX

--

--

--

--

--

--

--

1

29O

kupa

siX

--

--

--

--

--

--

--

1

30A

ndro

logi

--

--

--

--

--

--

- -

-1

31Pa

rasi

tolo

gi K

linik

X-

--

--

--

--

--

--

-1

32Fa

rmak

olog

i Klin

ikX

--

--

--

--

--

--

--

1

33O

nkol

ogi R

adia

siX

--

--

--

--

--

--

--

1

34A

kupu

nktu

r-

--

--

--

--

--

--

--

-

35Ke

laut

an In

done

sia

--

--

--

--

--

--

--

--

JUM

LAH

2918

1210

1811

1212

1616

2418

213

222

2

47

Laporan Tahunan KKI 201448 NO

KOM

PETE

NSI

JUM

LAH

ACEH

SUMUT

SUMBAR

RIAU

JAMBI

SUMSEL

BENGKULU

LAMPUNG

BABEL

KEPRI

DKI

JABAR

JATENG

DIY

JATIM

BANTEN

BALI

NTB

NTT

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

KALTARA

SULUT

SULTENG

SULSEL

SULTRA

GORO-NALO

SULBAR

MALUKU

MALUT

PAPUA BARAT

PAPUA

Dok

ter

1021

8025

2579

3326

5825

9096

225

1053

117

3835

670

916

092

1589

297

5630

6112

738

4857

3122

805

581

819

549

1060

1486

189

2320

451

3767

398

274

111

263

181

210

677

DO

KTE

R SP

ESIA

LIS

(35

JEN

IS S

P)26

896

420

1661

572

451

167

680

7128

473

174

5612

3864

2661

1037

3902

1026

973

150

9619

010

326

136

641

391

135

1154

102

6927

4931

4211

1

1D

okte

r Spe

sial

is A

kupu

ntur

801

155

152

6

2D

okte

r Spe

sial

is A

nak

3321

6021

860

6517

8810

3611

3366

556

428

513

441

215

712

119

1323

931

386

6112

111

99

54

57

23

3D

okte

r Spe

sial

is A

ndro

logi

591

11

104

61

242

41

4D

okte

r Spe

sial

is A

nest

esio

logi

1660

2580

2024

1122

213

414

356

259

178

6123

877

878

210

417

241

684

56

25

5D

okte

r Spe

sial

is B

edah

2188

3714

763

4320

6710

387

1533

829

125

291

281

6889

1213

229

2234

415

108

128

36

58

19

6D

okte

r Spe

sial

is A

nak

712

31

11

11

115

166

28

21

42

13

7D

okte

r Spe

sial

is P

last

ik14

71

72

13

548

92

387

51

23

4

8D

okte

r Spe

sial

is S

araf

249

311

24

14

22

4952

175

5119

74

33

28

9D

okte

r Spe

sial

is T

KV76

22

3311

23

119

21

10D

okte

r Spe

sial

is F

arm

akol

ogi K

linik

353

21

314

21

13

21

11

11D

okte

r Spe

sial

is F

oren

sik

138

29

32

31

130

1625

718

15

21

23

33

1

12D

okte

r Spe

sial

is G

izi K

linik

184

34

22

11

3327

101

412

61

22

202

1

13D

okte

r Spe

sial

is F

RM50

24

64

31

62

314

592

689

9319

72

13

25

91

111

31

1

14D

okte

r Spe

sial

is Ji

wa

842

1044

155

47

24

121

712

510

438

115

2433

32

83

97

16

545

21

2

15D

okte

r Spe

sial

is K

elau

tan

87

1

16D

okte

r Spe

sial

is N

uklir

27

11

1110

22

17D

okte

r Spe

sial

is O

kupa

si77

12

142

112

114

11

1

18D

okte

r Spe

sial

is O

R53

12

124

121

110

1

19D

okte

r Spe

sial

is k

edok

tera

n Pe

nerb

anga

n11

72

11

20D

okte

r Spe

sial

is K

ulit

dan

Kela

min

1267

1695

2222

233

28

36

289

160

132

5916

942

488

35

27

1915

969

35

12

22

7

21D

okte

r Spe

sial

is M

ata

1562

3177

5126

1055

214

410

307

230

143

4726

238

4315

69

514

211

4210

583

42

41

7

22D

okte

r Spe

sial

is M

ikro

biol

ogi K

linik

831

51

23

5 11

310

36

12

3

23D

okte

r Spe

sial

is O

bste

ri d

an G

inek

olog

i36

0154

236

6887

3412

815

4614

3471

749

831

311

944

714

316

523

1728

1535

627

6119

143

2110

69

59

13

24D

okte

r Spe

sial

is O

nkol

ogi R

adia

s62

15

11

247

73

71

21

11

25D

okte

r Spe

sial

is O

rtho

paed

i Tra

umat

olog

i69

16

2710

74

91

81

161

104

6321

151

2525

23

27

111

22

323

23

26D

okte

r Spe

sial

is P

aras

itolo

gi K

linik

181

16

26

2

27D

okte

r Spe

sial

is P

aru

720

1771

3518

65

29

26

169

7761

715

726

94

51

43

27

11

31

2

28D

okte

r Spe

sial

is P

atol

ogi A

nato

mi

459

541

129

524

26

26

7354

3821

749

212

33

26

697

122

22

1

29D

okte

r Spe

sial

is P

atol

ogi K

linik

930

980

2111

47

412

23

153

148

7943

170

3015

55

99

1814

34

447

63

11

22

6

30D

okte

r Spe

sial

is P

enya

kit D

alam

3151

5919

992

5023

119

1037

1114

553

406

366

154

398

105

112

2117

2521

3511

767

1913

612

84

67

611

31D

okte

r Spe

sial

is P

enya

kit J

antu

ng d

an P

D61

27

2911

63

93

31

320

583

3514

118

3210

11

21

56

82

92

12

32D

okte

r Spe

sial

is R

adio

logi

1112

1140

1012

412

215

37

231

172

123

5020

436

315

712

88

142

811

716

41

24

3

33D

okte

r Spe

sial

is S

araf

1321

2860

2620

623

315

25

238

180

153

8419

552

535

28

415

162

1811

767

31

32

13

34D

okte

r Spe

sial

is T

HT-

EKL

1274

2399

2823

1040

112

57

231

172

148

4317

533

579

46

58

172

96

806

52

31

13

35D

okte

r Spe

sial

is U

rolo

gi30

56

135

31

42

9550

1811

5210

82

21

45

31

9

Dok

ter G

igi

2588

126

216

9664

162

219

436

910

425

279

199

5269

3982

1639

992

2850

1556

915

169

170

173

9519

837

251

121

9213

4115

440

6358

3834

91

DO

KTE

R G

IGI S

PESI

ALI

S24

3616

6713

192

141

114

874

843

311

918

253

210

533

82

64

825

48

247

13

03

30

3

1D

okte

r Gig

i Spe

sial

is K

GA

Bed

ah M

ullu

t MF

327

213

23

23

12

8983

2026

3515

31

21

16

12

111

11

2D

okte

r Gig

i Spe

sial

is K

GA

356

25

22

21

291

7413

3277

246

22

21

32

17

11

2

3D

okte

r Gig

i Spe

sial

is K

onse

rvas

i Gig

i58

03

53

33

12

186

7035

4816

324

81

36

13

16

11

2

4D

okte

r Gig

i Spe

sial

is O

rtod

ensi

a59

62

344

101

41

31

193

113

3043

112

176

21

18

27

1

5D

okte

r Gig

i Spe

sial

is P

enya

kit M

ulut

721

131

111

183

11

11

11

6D

okte

r Gig

i Spe

sial

is P

erio

dons

ia16

83

41

11

159

237

1043

72

11

31

7D

okte

r Gig

i Spe

sial

is P

rost

oden

sia

323

33

12

12

22

9855

1421

8017

61

12

2

8D

okte

r Gig

i Spe

sial

is R

KG14

21

11

41

1

GRA

ND

TO

TAL

DPK

TER

& D

OKT

ER G

IGI

1573

9332

2311

307

3884

3682

1325

3573

707

2285

512

1090

2772

124

171

1417

552

7221

022

7546

5043

1132

849

1188

751

1527

2249

285

2849

680

6309

655

386

201

373

253

286

882

Dat

a Se

bara

n D

okte

r, D

okte

r Gig

i, D

okte

r Gig

i Spe

sial

is &

Dok

ter S

pesi

alis

yang

Ter

regr

istr

asi d

i KKI

Th

2005

S/D

31

Des

embe

r 201

4

48


49


KetuaProf. Dr. Med Ali Baziad, Sp.OG

Wakil KetuaDr. Sabir Alwy, SH MH

SekretarisDrg.H. Bambang Kusnandir, Sp.Pros

Anggota1. Dr. H. Rullyanto Wirahardja, MPH, DFM,SH, MH.Kes2. Dyah Silviaty, dr, Sp.A, MH.Kes 3. Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg,MM4. Dr. Grita Sudjana, drg, MHA 5. Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, Ph.D 6. H. Edi Sumarwanto, drg, MM, MH.Kes7.Prof. Dr. Herkutanto, dr, Sp. F,SH,LL.M8. Akhiar Salmi, SH, MH

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA


Kunjungan KKI II ke Menteri Kesehatan (Januari 2014)

Kunjungan WHO ke KKI (Februari 2014)

Foto Kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia

Kunjungan Kerja ke Ombudsman (April 2014)


DELRI CCS 78 (Vietnam, Mei 2014)

ASEAN Medical Disciplinary Board Meeting (April 2014)


Rakor KKI dengan pemangku kepentingan

Wilayah Timur (Makassar, Mei 2014)


Lemhanas dan outbound KKI (September 2014)


CCS 79, (Bali, September 2014)

Talkshow di DPR September 2014


Rapat Koordinasi KKI dengan Pemangku

Kepentingan Wilayah Barat dan Tengah (Yogyakarta,

Oktober 2014)


Talkshow KKI di MetroTV (Desember 2014)

KKI sebagai Narasumber MEA 2015 di Acara PMSKI 70 FK (Padang, November 2014)


Halaman ini sengaja dikosongkan

daftar lampiran - kki.go.id · pdf filec. tugas dan fungsi kki, mkdki, ... internsip;...

Documents