tidak rahasia laporan hasil penyelidikan ...kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/laporan...

TIDAK RAHASIA

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK

CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: [email protected]

1

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

1. Pada tanggal 22 Juli 2014, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan

Pengamanan (BMTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

No. 137.1/PMK.011/2014 terhadap impor barang “produk canai lantaian dari besi

atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi

dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut

beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm” (BjLAS) yang termasuk dalam

Nomor Harmonized System (HS.) ex. 7210.61.11.00. Berikut tabel pengenaan BMTP

BjLAS.

Tabel 1. Tarif BMTP

Nomor HS.

22/7/14

s.d.

21/7/15

22/7/15

s.d.

21/7/16

22/7/16

s.d.

21/7/17

Ex. 7210.61.11 Rp. 4.998.784/ton Rp. 4.314.161/ton Rp. 3.629.538/ton

Sumber: PMK No. 137.1/PMK.011/2014.

2. Pada tanggal 19 Desember 2016, PT. NS BlueScope Indonesia dan

PT. Sunrise Steel mengajukan permohonan penyelidikan perpanjangan

pengenaan BMTP atas impor barang BjLAS yang didasari oleh klaim bahwa

pengenaan BMTP masih diperlukan untuk dapat melaksanakan penyesuaian lebih

lanjut yang diperlukan agar dapat bersaing dengan barang impor. Selain itu, BMTP

masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius atau ancaman

kerugian serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri (IDN).

A.2 Prosedur

3. Sesuai dengan Pasal 72 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011

tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan

Perdagangan (PP34/2011), pada tanggal 18 Januari 2017 Komite Pengamanan

Perdagangan Indonesia (KPPI) mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan

pengenaan BMTP terhadap impor barang BjLAS yang diatur dalam PMK No.

mailto:[email protected]

TIDAK RAHASIA





2

137.1/PMK.011/2014. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 74 PP 34/2011, pada tanggal

yang sama KPPI menyampaikan surat pemberitahuan resmi disertai kuesioner

tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan dimaksud kepada Pemohon,

importir, eksportir yang diketahui, dan pihak-pihak terkait lainnya. KPPI juga

memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan mengadakan

dengar pendapat kepada PYB (Pihak Yang Berkepentingan).

4. Sesuai dengan Pasal 92 PP 34/2011 dan Article 12.1(a) of the Agreement on

Safeguards (AoS), pada tanggal 18 Januari 2017, Indonesia mengirimkan notifikasi

perihal dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor

BjLAS kepada Committee on Safeguards, dan telah disirkulasikan dengan nomor

dokumen G/SG/N/6/IDN/22/Suppl.2–G/SG/N/14/IDN/2.

5. Sesuai dengan Article 3.1 AoS, pada tanggal 2 Februari 2017, Indonesia mengirimkan

suplemen notifikasi kepada WTO terkait Article 12.1(a) AoS perihal pelaksanaan

dengar pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2017 dan telah

disirkulasikan oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/22/Suppl.3-

G/SG/N/14/IDN/2/Suppl.1.

6. Periode Penyelidikan adalah tahun 2013 - 2016.

7. Pihak terkait yang mendaftar sebagai PYB dan/atau yang menyampaikan tanggapan

tertulis penyelidikan ini adalah:

a. Asosiasi.

Asosiasi Pengusaha Baja Ringan Indonesia.

b. Importir.

1) PT. Tatalogam Lestari.

2) PT. Blue Steel Australasia.

c. Perwakilan Negara Eksportir.

1) Vietnam.

2) Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

3) Taiwan.

d. Perusahaan Eksportir.

1) Hoa Sen Group.


TIDAK RAHASIA





3

2) Ton Dong A.

3) Ton Nam Kim

4) Maruichi Sun Steel.

8. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner, KPPI melakukan verifikasi pada tanggal

13-14 Maret 2017 ke PT. Sunrise Steel dan pada tanggal 15-16 Maret 2017 ke

PT. NS BlueScope Indonesia.

B. PENYELIDIKAN

B.1 Barang Yang Diselidiki

9. Barang Yang Diselidiki adalah BjLAS dengan uraian barang berupa Produk canai

lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih,

disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon

kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm

yang berdasarkan ketentuan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012

termasuk di dalam Nomor HS. ex. 7210.61.11.00.

10. Berdasarkan BTKI 2017 yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2017, Barang Yang

Diselidiki mengalami perubahan pos tarif menjadi Nomor HS. ex. 7210.61.11.

11. BjLAS yang diproduksi oleh IDN merupakan Barang Sejenis dengan BjLAS asal impor,

karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal bahan baku, proses produksi,

karakter fisik, teknis, dan kegunaan.

B.2 Bahan Baku

12. Bahan baku BjLAS adalah Cold Rolled Coil (CRC) yang diimpor maupun dibeli dari

produsen dalam negeri.

B.3 Kegunaan

13. Barang BjLAS digunakan oleh industri roll forming untuk dibentuk antara lain menjadi

atap bangunan (roofing), dinding (walling/cladding), roof truss, house framing, decking,

komponen-komponen home appliances dan telecommunication shelter.


TIDAK RAHASIA





4

B.4 Major Proportion

Tabel 2. Produksi Dalam Negeri BjLAS

Industri Dalam Negeri Persentase (%)

Pemohon

PT. NS BlueScope Indonesia 51

PT. Sunrise Steel 38

Total Produksi Pemohon 88

Non-Pemohon

PT. Saranacentral Bajatama 12

Total Produksi Seluruh IDN 100

Sumber: Kuesioner dan Hasil Verifikasi.

14. Berdasarkan tabel 2 di atas, total produksi Pemohon adalah sebesar 88%, sedangkan

total produksi non-pemohon sebesar 12% dari total produksi nasional. Dengan

demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan major proportion sesuai

Article 4.1.(c) of the Agreement on Safeguards untuk mewakili IDN Barang Sejenis.

B.5 Klasifikasi Tarif dan Bea Masuk

Tabel 3. Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang BjLAS Satuan: Persentase (%)

Nomor HS. TARIF 2013 2014 2015 2016

Ex. 7210.61.11

MFN 12,5 12,5 20 20

AC-FTA 12,5 12,5 12,5 12,5

AK-FTA 10 10 10 8

AI-FTA MFN MFN MFN MFN

ATIGA 0 0 0 0

IJEPA MFN MFN MFN MFN

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI.


TIDAK RAHASIA





5

B.6 Volume Impor Secara Absolut

Tabel 4. Volume Impor Secara Absolut

Uraian

Tahun

2013 2014 2015 2016

Jumlah (Ton) 303.501 201.934 56.988 92.583

Perubahan (%) (33) (72) 62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

15. Sebagaimana terlihat pada tabel 4, volume impor barang BjLAS terjadi penurunan

sebesar 33% pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun

2015 volume impor kembali menurun sebesar 72%. Namun, pada tahun 2016

terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 62% dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

B.7 Volume Impor Secara Relatif

Tabel 5. Volume Impor Secara Relatif

Uraian

Tahun

2013 2014 2015 2016

Volume impor (Ton) 303.501 201.934 56.988 92.583

Produksi Nasional (Ton) 259.954 261.325 301.739 325.936

Impor Relatif thd Produksi

Nasional (%) 117 77 19 28

Perubahan (%) (34) (76) 50

Sumber: BPS, Kuesioner, Hasil Verifikasi dan diolah.

16. Sebagaimana terlihat pada tabel 5, volume impor barang BjLAS secara relatif

terhadap produksi nasional mengalami penurunan pada tahun 2014 setelah

pengenaan BMTP sebesar 34% dan pada tahun 2015 menurun lagi sebesar 76%.

Namun, pada tahun 2016 terjadi peningkatan volume impor secara relatif yang

signifikan sebesar 50% sehingga impor relatif terhadap produksi nasional menjadi

28%.


TIDAK RAHASIA





6

B.8 Perkembangan Impor BjLAS Berdasarkan Negara Asal 2013-2016

Tabel 6: Negara asal Impor BjLAS

Uraian Negara Satuan Tahun Tren

(%)

Rata-

rata 2013 2014 2015 2016

Vietnam Ton

%

197.979

(65,23)

174.018

(86,18)

1.658

(2,91)

395

(0,43)

(90) 93.513

57,1

RRT Ton

%

21.341

(7,03)

13.397

(6,63)

54.216

(95,13)

88.282

(95,35)

76 44.309

27,1

Taiwan Ton

%

56.813

(18,72)

12.109

(6,00)

179

(0,32)

2.248

(2,43)

(75) 17.837

10,9

Korea Selatan Ton

%

22.210

(7,32)

983

(0,49)

63

(0,11)

1.138

(1,23)

(69) 6.099

3,7

Jepang Ton

%

5.106

(1,68)

1.427

(0,71)

22

(0,04)

11

(0,01)

(89) 1.641

1

India Ton

%

-

-

850

(1,49)

508

(0,55)

- 340

0,4

Negara lainnya Ton

%

51

(0,02) - - -

- 13

0,02

Total 303.501 201.934 56.988 92.583 (38) 163.752

Sumber: BPS dan diolah.

17. Selama periode penyelidikan, volume impor dari RRT mengalami peningkatan yang

signifikan dengan tren sebesar 76% sehingga menguasi pasar impor pada tahun 2016

yaitu sebesar 95%. Sementara impor dari Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, dan

Jepang mengalami penurunan volume impor yang juga signifikan.


TIDAK RAHASIA





7

B.9 Kinerja Pemohon

Tabel 7. Indikator Kinerja Pemohon

No. Uraian Unit

Tahun Tren

13-16 2013 2014 2015 2016

1. Volume Impor Ton 303.501 201.934 56.988 92.583 (38)

2. Pangsa Impor Indeks 100 81 33 47 (27)

3. Pangsa Pasar

Pemohon Indeks 100 124 191 185 26

4. Kapasitas Terpakai Indeks 100 102 86 100 (2)

5. Tenaga Kerja Indeks 100 108 110 114 4

6. Produktivitas Indeks 100 95 106 119 7

7. Laba/Rugi Indeks (100) 435 1.076 828 116

8. Penjualan Domestik

Pemohon Indeks 100 102 111 121 7

9. Produksi Indeks 119 122 139 162 11

10. Persediaan Indeks 6 6,5 6,2 7 8

11. Konsumsi Nasional Indeks 295 243 172 192 (15)

Sumber: BPS, Pemohon, Hasil Verifikasi, dan diolah.

18. Tabel 7 di atas menunjukkan kinerja perusahaan yang diperoleh dari hasil

pengiriman kuesioner dan telah dilakukan verifikasi oleh KPPI.


TIDAK RAHASIA





8

Tabel 8. Penjualan Domestik, Pangsa IDN, dan Pangsa Impor

Uraian Unit Tahun Perubahan

2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16

Penjualan

Domestik Indeks 100 102 111 121 2 9 8

Pangsa Pasar

Pemohon Indeks 100 124 191 185 8 23 (2)

Pangsa Impor Indeks 100 81 33 47 (11) (28) 8

Sumber: Kuesioner, Hasil verifikasi dan diolah

19. Pada tahun pertama pengenaan BMTP penjualan domestik mengalami peningkatan

secara absolut, peningkatan juga terjadi pada tahun kedua dan ketiga. Disamping itu,

pangsa IDN Pemohon juga mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015.

Namun, pada tahun 2016 pangsa IDN Pemohon mengalami penurunan. Sebaliknya,

pada tahun 2014 dan 2015 pangsa impor mengalami penurunan namun pada tahun

2016 terjadi peningkatan pangsa impor.

Tabel 9. Produksi, Kapasitas Terpasang, Kapasitas Terpakai,

Tenaga Kerja dan Produktivitas

Uraian Unit Tahun Perubahan

2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16

Produksi Indeks 119 122 139 162 2 14 17

Kapasitas

terpasang Indeks 223 223 301 301 - 35 -

Kapasitas

Terpakai Indeks 100 102 86 100 1 (9) 8

Tenaga Kerja Indeks 100 108 110 114 8 2 4

Produktivitas Indeks 100 95 106 119 (5) 11 13

Sumber: BPS, Kuesioner, Hasil verifikasi dan diolah.


TIDAK RAHASIA





9

20. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kapasitas terpasang sebesar 35% yang sudah

direncanakan sejak sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sehingga

dapat mengurangi biaya produksi. Namun, demikian pada tahun yang sama terjadi

penurunan kapasitas terpakai yang disebabkan oleh adanya peningkatan produksi

yang hanya sebesar 14% pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dan meningkat sebesar 17% pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, dimana peningkatan tersebut lebih rendah daripada peningkatan

kapasitas terpasang. Namun demikian, produktivitas IDN mengalami peningkatan

selama tahun 2015 dan 2016 yang disebabkan oleh peningkatan produksi yang lebih

besar dibandingkan peningkatan tenaga kerja.

Tabel 10. Persediaan

Uraian Unit Tahun Perubahan (%)

2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16

Persediaan Indeks 6 6,5 6,2 7 8 (4) 13


21. Selama periode penyelidikan, data persediaan pemohon cenderung mengalami

peningkatan, walaupun terjadi penurunan persediaan tahun 2015 sebesar 4%

dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun 2016 meningkat lagi sebesar

13%.

Tabel 11. Laba/rugi

Uraian Unit Tahun Perubahan (%)

2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16

Laba/Rugi Indeks (100) 435 1.076 828 535 147 (23)


22. Pada awal pengenaan BMTP, indikator ekonomi pemohon termasuk laba/rugi

mengalami perbaikan sampai dengan tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terjadi

penurunan keuntungan sebesar 23%.


TIDAK RAHASIA





10

B.10 Analisa terhadap faktor lain yang dapat mempengaruhi indikator kinerja

pemohon.

23. Kualitas Barang

Barang yang diproduksi oleh Pemohon sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia

sama dengan barang impor, sehingga dapat bersaing dengan barang yang diselidiki.

24. Penjualan Ekspor

Tabel 12. Ekspor

No. Uraian Unit Tahun Tren

(%) 2013 2014 2015 2016

1. Kapasitas Terpasang Indeks 223 223 301 301 13

2. Produksi Indeks 119 122 139 162 11

3. Penjualan Ekspor Indeks 1,12 3,56 7,11 5,92 76

4. Kapasitas Terpakai Indeks 100 102 86 100 (2)

Sumber: Kuesioner dan hasil verifikasi

Terjadi penurunan penjualan ekspor sebesar 17% pada tahun 2016 dibandingkan

tahun sebelumnya, namun secara rata-rata 4 tahun tren penjualan ekspor meningkat

sebesar 76%. Peningkatan penjualan ekspor ini dimaksudkan untuk membantu kinerja

agar Pemohon tidak semakin mengalami kerugian dan terjadinya penumpukan

stok/persediaan. Peningkatan kapasitas terpasang Pemohon pada tahun 2015 belum

bisa membantu kinerja Pemohon karena peningkatan produksi tidak seperti yang

diharapkan sehingga kapasitas terpakainya masih berada pada posisi yang sama

seperti sebelum peningkatan kapasitas terpasang. Oleh karena itu, Pemohon

berupaya meningkatkan ekspor untuk membantu kinerjanya secara keseluruhan.

Dengan demikian penjualan ekspor bukan merupakan faktor penyebab kerugian.


TIDAK RAHASIA





11

25. Konsumsi Nasional.

Tabel 13. Konsumsi Nasional

No. Uraian Unit Tahun Tren

(%) 2013 2014 2015 2016

1. Produksi IDN Indeks 119 122 139 162 11

2. Konsumsi Nasional Indeks 295 243 172 192 (15)

Sumber: IZASI, Kuesioner dan Hasil Verifikasi.

Walaupun terjadi penurunan konsumsi nasional selama periode penyelidikan, namun

dalam periode yang sama terjadi peningkatan produksi IDN dengan tren sebesar 11%.

Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi nasional bukan merupakan faktor penyebab

kerugian Pemohon selama periode penyelidikan.

B.11 Masih diperlukannya BMTP untuk mencegah atau memulihkan kerugian

serius atau ancaman kerugian serius.

26. Kapasitas produksi negara-negara pengekspor

Tabel 14. Kapasitas dan Konsumsi

Unit: Ton

No. NEGARA Uraian Tahun Tahun

2015 2016

1. RRT

Kapasitas produksi - 90.280.000

Produksi - 59.585.000

Konsumsi - 58.289.000

2. KOREA

Kapasitas produksi 15.635.000 -

Produksi 15.630.082 -

Konsumsi 10.749.515 -

3. TAIWAN


Produksi 2.790.631 -

Konsumsi 1.301.124 -


TIDAK RAHASIA





12

4. VIETNAM


Produksi 3.279.000 -

Konsumsi 3.449.000 -

Sumber: SEAISI, Mysteel/CISA

Pada tabel 14 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2015 kapasitas produksi dari negara-

negara pemasok utama seperti Taiwan, Vietnam dan Korea Selatan lebih besar dari

pada konsumsi di negara tersebut. Demikian juga kapasitas produksi RRT jauh lebih

besar dari jumlah konsumsinya. Berdasarkan berita website Hoa Sen Group (Mei

2015), Hoa Sen memiliki kapasitas produksi baja lapis sebesar 400.000 ton/thn dan

Nam Kim Steel yang memiliki kapasitas sebesar 500.000 ton/thn (Website Nam Kim

Group). Dan masih berdasarkan website Hoa Sen Group (HSG), HSG mentargetkan

peningkatan penjualan baja lapis menjadi sebesar 700.000 ton dan pada tahun 2016

menjadi sebesar 1.000.000 ton. Begitu juga Nam Kim Steel berdasarkan berita pada

websitenya akan menambah kapasitas baja lapis dengan membangun pabrik ke 3.

27. Pengenaan atau Penyelidikan Trade Remedy BjLAS oleh Negara lain

Tabel 15. Pengenaan Bea Masuk Antidumping dan

Bea Masuk Imbalan dari Negara lainnya

No. Negara yang dikenakan

Negara yang mengenakan

Pengenaan Tahun Margin

1. RRT, India, Italia, Korea,

Taiwan

Amerika Antidumping Inisiasi : 30/06/15

Dikenakan: 25/07/16

3.05%-209.97

2. RRT, India, Italia, Korea

Amerika Countervailing Inisiasi : 30/06/15

Dikenakan: 25/07/16

8%-241.07%

3. RRT, Korea Australia Antidumping Inisiasi 05/09/2012 Dikenakan 05/08/2013

0-7.9%

4. RRT, EU India AD Inisiasi 29/06/2016

5. Vietnam SG Inisiasi 06/07/2016

Sumber: WTO.


TIDAK RAHASIA





13

RRT, Taiwan, dan Korea telah dikenakan Tindakan Anti Dumping dan Tindakan

Imbalan oleh Amerika Serikat terhadap impor barang BjLAS dari negara-negara

tersebut. Selain itu terhadap barang yang sama, RRT dan Korea juga telah dikenakan

Tindakan Antidumping oleh Australia. Disamping itu, India dan Vietnam juga

menginisiasi penyelidikan Anti Dumping dan Safeguards terhadap impor barang baja

lapis dan pada saat sekarang sedang dilakukan tahap penyelidikan.

Adanya overcapacity di RRT, Taiwan, Vietnam, dan Korea, serta adanya pengenaan

trade remedies oleh Amerika Serikat dan Australia kepada RRT, Taiwan dan Korea

pada produk BjLAS bisa menyebabkan Negara-negara tersebut mengalihkan tujuan

ekspornya ke Negara lain. Sehingga apabila pengenaan BMTP produk BjLAS tidak

diperpanjang, maka Indonesia akan menjadi pasar yang tepat untuk pengalihan tujuan

ekspor tersebut.

28. Impor produk BjLAS melalui pos tarif lain sejak berlakunya PMK No.

137.1/PMK.011/2014

Tabel 16. Pengalihan HS

Nomor HS. Uraian 2013 2014 2015 2016 Tren

7210701000

Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik, yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang

139.860 141.784 218.153 241.756 23

7212502100

Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, dengan bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm

512 39.805 139.745 207.455 587

7212502200 Produk canai lantaian 0 18.440 71.494 65.975 89


TIDAK RAHASIA





14

dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, selain dari yang berbentuk simpai dan strip dan lebar tidak melebihi 400 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang

Sumber: BPS.

Adanya pengalihan impor barang BjLAS ke Indonesia dengan spesifikasi sedikit

berbeda dengan barang yang diselidiki memiliki nomor HS yang berbeda

(HS 7210701000, 7212502100, dan 7212502200) dengan fungsi dan kegunaan yang

sama, dimana perbedaanya hanya terdapat pada ukuran/bentuk barang jadinya antara

lain barang BjLAS yang sudah melalui proses slitting (pemotongan) atau shearing

(pemotongan lebih kecil), sehingga berdasarkan data statistik BPS terjadi peningkatan

yang signifikan pada produk-produk tersebut selama periode 2013-2016 dengan tren

sebesar 23%, 587%, dan 89% berturut-turut. Oleh karena itu, apabila pengenaan

BMTP tidak diperpanjang dikhawatirkan impor barang yang diselidiki akan kembali

melonjak dan dapat menyebabkan terjadinya kembali kerugian serius atau ancaman

kerugian serius pada IDN.

B.12 Penyesuaian Struktural

29. Selama pengenaan BMTP, Pemohon (PT. BlueScope dan PT. Sunrise Steel) telah

melakukan penyesuaian struktural sesuai program yang telah direncanakan dalam

rangka untuk meningkatkan efisiensi industri Pemohon. Program penyesuaian

struktural yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi biaya dan produksi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya produksi, telah dilakukan optimalisasi

lini produksi sehingga output produksi yang dihasilkan lebih banyak dan/atau lebih

cepat dengan cara pembelian/pemutakhiran peralatan dan mesin yang

berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Hal tersebut berdampak


TIDAK RAHASIA





15

terhadap penurunan biaya produksi paling tinggi sebesar 13,6% dan meningkatkan

volume produksi sampai dengan 16,6% pada tahun 2016.

b. Pelatihan dan pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja

Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga kerja, untuk

meminimalisir kesalahan dalam setiap kegiatan produksi. guna menghasilkan

produksi yang berkualitas baik sekaligus dapat menekan biaya produksi.

khususnya bagi tenaga kerja di bidang operasional dan teknik. Hal ini terlihat dari

terjadinya peningkatan produktivitas tenaga kerja sekitar 19% (2016) bila

dibandingkan dengan sebelum pengenaan (2013).

c. Pengembangan produk baru

Melakukan inovasi pengembangan produk yaitu produk zincalum untuk ditujukan

kepada segmen pasar menengah dengan coating mass yang tidak terlalu tebal,

sehingga harga tidak terlalu mahal. Dengan demikian bisa menjangkau setiap

segmen pasar, mulai dari premium sampai dibawahnya.

d. Perluasan wilayah pemasaran

Melakukan perluasan wilayah pemasaran ke daerah di luar Pulau Jawa untuk

memperluas cakupan pasar dan distribusi nasional, yang mencakup daerah

Singkawang, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Luwuk, Kendari,

Palu, Bali, dan Lombok. Perluasan pemasaran terbukti meningkatkan penjualan

sampai sekitar 21% pada tahun 2016 dibandingkan dengan sebelum pengenaan

BMTP (2013).

C. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

30. Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards (AoS)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI telah

menyelenggarakan dengar pendapat pada tanggal 20 Februari 2017 dimana pihak

yang berkepentingan dapat menyampaikan bukti dan pandangan secara langsung

yang terkait dengan penyelidikan. Ringkasan dari beberapa bukti dan pandangan yang

disampaikan adalah sebagai berikut:


TIDAK RAHASIA





16

C.1 Negara Eksportir

31. Vietnam Competition Authorithy:

a. “A numerous claims raised by the complainants in this dispute related to the

findings of KPPI in its original safeguard investigation including procedural and

substansial inconsistencies with the WTO Agreement on Safeguard. Since the

original safeguard investigation was not properly conducted in accordance with the

WTO agreement on safeguard, there has been no legal justification for KPPI to

extend the safeguard measure”.

b. “In recital 4 paragraph 2 of the notification, Indonesia stated that, the application

was based on the claim that the plan of the industry structural adjustment has not

fully accomplished as a result of lower price of the imported goods compared to

domestic price, which leads to the decreasing trend on the applicant market share”.

c. “However, at table 6 of the petition, it is shown that there is no decrease but

significantly and continuously increase of the petitioner’s market share. Moreover,

dumping concept as per above notification is not relevant to the safeguard

investigation or for the purpose of review for the extension of safeguard measure

as safeguard action focused on the surge of import volume. If the reason for

initiation of the review is wrong and unjust, KPPI must terminate the investigation

without any delay”.

d. “There is no evidence that the petitioners are adjusting, as they did not suffer

serious injury nor were they threatened with serious injury in the original

investigation. In the current review, the situation does not contain any change. All

the performance of the petitioners during the period of investigation were perfectly

fine”.

e. “There is no information on structural adjustment in the petition, except a statement

from the petitioner that they have improved their efficiency resulted in the reduction

of cost and increase of profitability. This statement however clearly reveals that

there has been a problem on efficiency of the petitioners which have not related to

imports”.


TIDAK RAHASIA





17

f. “According table 2 of the petition, it is clearly that Import of PUI from Vietnam

accounted for only 2.91% was less than 3%, it is also noted that article 90 of

PP34/2011 requires the exclusion of import from developing country accounted

less than 3% of the total import. Vietnam shall be excluded in this this review and

cannot be subjected to safeguard measure.this practice is consistently

implemented by KPPI and the goverement of Indonesia whereby Pakistan was

excluded from the exclusion list of countries subject to the first safeguard measure

on import of cotton sewing thread”.

g. “VCA would like to remind KPPI the provision of article 8 of the agreement which

provide “level of concession and other obligations” a member proposing to apply a

safeguard measure or seeking an extension of a safeguard measure shall

endeavour to maintain a substantially equivalent level of concessions and other

obligations…

32. Tanggapan KPPI:

Dasar hukum dari perpanjangan Safeguard adalah Article 7.2 AoS WTO dan

Pasal 88 PP 34/2011 yang mana dalam kedua ketentuan tersebut menjelaskan bahwa

Safeguard dapat diperpanjang selama diperlukan IDN untuk mencegah terjadinya atau

memulihkan kerugian serius dan masih perlu dilanjutkan penyesuaian struktural oleh

IDN. Proses penyelesaian sengketa di DSB WTO merupakan suatu proses yang

berbeda sehingga penyelidikan perpanjangan Safeguard BjLAS tetap dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang tertuang pada subbagian B.12, dalam

rangka meningkatkan daya saing selama penerapan BMTP, IDN telah melakukan

program penyesuaian struktural dengan beberapa upaya yang bertujuan untuk

menekan biaya dan meningkatkan keuntungan dalam rangka memperbaiki efisiensi.

Namun selama periode penerapan BMTP masih banyaknya barang impor produk yang

diselidiki yang masuk ke pabean Indonesia, sehingga pelaksanaan program

penyesuaian struktural tidak dapat dilakukan secara optimal.

Dalam notifikasi yang telah disampaikan, menjelaskan bahwa pemohon

menyatakan bahwa rencana penyesuaian struktural tidak dapat dilakukan dengan

maksimal karena barang impor yang masuk dijual dengan harga rendah bila


TIDAK RAHASIA





18

dibandingkan dengan harga produk dalam negeri, sehingga hal ini berdampak kepada

masih banyaknya barang impor yang masuk ke pasar domestik.

Pada resital 31 huruf d dan e, berdasarkan hasil penyelidikan membuktikan

bahwa kinerja pemohon mengalami perbaikan, namun apabila BMTP tidak dilanjutkan

maka dikhawatirkan Pemohon kembali mengalami ancaman kerugian serius dan

sudah menjalankan rencana penyesuaian struktural yang dijanjikan namun belum

optimal dan masih memerlukan waktu untuk melanjutkan penyesuaian struktural

seperti yang direncanakan. Perpanjangan pengenaan BMTP diperlukan untuk

mencegah terjadinya kerugian serius dan melanjutkan penyesuaian struktural yang

diperlukan.

Berdasarkan Article 2.2 dan 9.1 WTO AoS, Safeguard dikenakan terhadap

seluruh Negara asal barang impor, dan untuk Negara berkembang yang pangsa impor

tidak lebih dari 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang

masing-masing Negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%, akan

dikecualikan dalam pengenaan TP.

Pemerintah Indonesia menerapkan prosedur investigasi yang termasuk di

dalamnya perkembangan rencana penerapan, bukti, dan jangka waktu investigasi

sesuai dengan WTO AoS dan PP 34/2011. Berdasarkan Article 12 poin 3 AoS bahwa

setiap negara yang akan mengenakan ataupun melakukan perpanjangan terhadap

TPP diharuskan memberikan kesempatan yang cukup untuk mengadakan konsultasi

dengan negara yang memiliki kepentingan substansi. Untuk bertukar pandangan

terhadap pengenaanya dan mencapai kesepakatan terkait kompensasi dan konsesi

yang di jelaskan di Article 8 paragraf 1.

33. Republik Rakyat Tiongkok:

a. ”Safeguard measure are designed as ”emergency” action with respect to sudden

and unforeseeable increased imports, where such imports have caused or threaten

to cause serious injury to the importing member’s domestic industry. The measure

in question was imposed based on threat of serious injury, not actual serious injury,

and the petitioners, after 2 and half years of the imposition of the measure, was still

requesting extension of the meawsure based on a threat. With the domestic

industry never suffer from actual serious injuryat all, extension of the measure


TIDAK RAHASIA





19

seems clearly inbalanced by favoring the domestic industry at continous expenses

at the downstream industries”.

b. ”Pursuant to the condition provided for in Article 7 AoS, the safeguard measure

should not be extended:

i. There is no sufficient objective evidence to demonstrate that safeguard

measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury.

ii. There is no evidence that the imports would resume sudden increase if the

safeguard measure is not extended

iii. There is no sufficient evidence to support that domestic industry is adjusting”.

c. ”In this safguard measure, china is included in ”List of developing countries excluded

from the measure” pursuant to article 7.2 provides that ”the period mentioned in

paragraph 1 may be extended” so it is clearly provided that the subject that can be

extended is ”the period” only, not to modify the contents of the measure”.

34. Tanggapan KPPI:

KPPI dalam melakukan penyelidikan konsisten dengan ketentuan WTO AoS dan

PP 34/2011, dan sesuai dengan tujuan penerapan safeguard adalah untuk mencegah

atau memulihkan kerugian serius. Dalam keadaan IDN mengalami ancaman kerugian

serius maka perpanjangan pengenaan BMTP diperlukan untuk mencegah terjadinya

kerugian serius.

Berdasarkan Alan Sykes dalam buku Oxford Commentaries on The GATT/WTO

Agreements on Safeguards menjelaskan bahwa “the substantive inquiry in such an

investigation (extension) is, of course, somewhat different from that of the original

investigation. Rather than asking whether increased import quantities have caused or

threatened to cause serious injury, the focus will be on whether the safeguard measure

continues to be necessary to prevent of remedy injury”. Dengan demikian penyelidikan

perpanjangan pengenaan BMTP lebih ditekankan kepada keadaan apakah pengenaan

BMTP masih perlu diperpanjang untuk mencegah terjadinya kerugian serius.

Berdasarkan hasil penyelidikan volume impor mengalami peningkatan pada periode

sebelum pengenaan BMTP berakhir. Oleh karena itu, dikhawatirkan bila BMTP tidak


TIDAK RAHASIA





20

diperpanjang maka impor akan meningkat kembali. Terkait dengan bukti bahwa IDN

telah melakukan penyesuaian struktural dijelaskan pada resital 29.

35. Taipei Economic and Trade Office:

a. “The current safeguard measure is inconsistent with WTO rules and regulation,

and we urge the government of Indonesia to handle this review with extra care

and attention”.

b. “The reason explained for the review on extension of the safeguard measure at

issue are due the domestic industry’s failure to accomplished its structural

adjustment plan because of lower price of imported goods compared to the prices

of domestic goods. Therefore, in the applicant’s view, the safeguard measure

remains necessary to prevent the threat of serious injury”.

c. “Pursuant to article 7.2 AoS, it is not necessary to extend the safeguard measure

because the applicant’s market share and price between 2013 and 2015

significantly increased while the safeguard is in force. The only declne allegedly

occurred in the first quarter of 2016. Thus, there is no basis to conclude that such

decline was contant throughout 2016”.

d. “The decline in the market share and prices that allegedly prevented the

accomplishment of the plan is contradicted by the very figures contained in the

notification”.

e. “According to the import volume listed in the applicant’s petition, the total

importation of the product at issue between 2013-2015 shows a significantly

decreasing trend, and the increase, which the applicant alleged, only occurred in

the first quarter of 2016. There is no evidence or fact that the increase in imports

continued throughout 2016”.

f. “In addition, we request that Indonesia provide us with more detailed information

of the procedure aspect of the Investigation, including the content and the

progress of industrial adjustment plan, the submission of evidence and the time

frame of the investigation”.


TIDAK RAHASIA





21

g. “We request that a bilateral consultation be arranged should Indonesia decides

not to allow the current measure to expire in july this year”.

36. Tanggapan KPPI:

KPPI dalam melakukan penyelidikan adalah berdasarkan ketentuan WTO AoS

dan PP 34/2011, dan sesuai dengan tujuan penerapan safeguard adalah untuk

mencegah atau memulihkan kerugian serius. Dalam keadaan IDN mengalami

ancaman kerugian serius maka perpanjangan pengenaan BMTP diperlukan untuk

mencegah terjadinya kerugian serius.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang tertuang pada resital 29, dalam rangka

meningkatkan daya saing selama penerapan BMTP, IDN telah melakukan program

penyesuaian struktural dengan beberapa upaya yang bertujuan untuk menekan biaya

dan meningkatkan keuntungan dalam rangka memperbaiki efisiensi. Namun selama

periode penerapan BMTP masih banyaknya barang impor produk yang diselidiki yang

masuk ke pabean Indonesia, sehingga pelaksanaan program penyesuaian struktural

tidak dapat dilakukan secara optimal.

Pada resital 35, sebagaimana telah dijelaskan dalam resital 34, bahwa

penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP lebih difokuskan kepada apakah BMTP

masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius. Selain itu,

penurunan pangsa pasar domestik dan harga jual domestik pemohon terbukti terus

mengalami penurunan selama tahun 2016 sebagaimana telah dijelaskan pada resital

19.

Pada tahun 2016, volume impor telah mengalami peningkatan secara absolut

dan relatif sebagaimana yang telah dijelaskan dalam resital 15 dan 16.

Prosedur penyelidikan Safeguard dilakukan berdasarkan Agreement On

Safeguard meliputi pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berkepentingan,

pelaksanaan public hearing, pemberian kesempatan kepada seluruh pihak yang

berkepentingan untuk menyampaikan pandangan dan komentarnya, serta penyusunan

laporan akhir hasil penyelidikan. Penjelasan terkait pelaksanaan penyesuaian

struktural telah dijelaskan pada resital 29.


TIDAK RAHASIA





22

C.2 Eksportir

37. Hoa Sen Group menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. “The goverement of Vietnam is currently challenging the safeguard measure on

imports of the product under review under the current WTO Dispute settlement

mechanism at the WTO panel (DS 490/DS496) a numerous claims by the

goverement of vienam in this dispute in relation to findings of KPPI in its original

safeguard investigation. These includes inconsistencies on the KPPI’s findings on

increased imports, unforeseen development, threat of serious injury, causal link,

and some substantive procedural aspect”.

b. “HSG is astounded that KPPI still accept the application of review for the extension

of the safeguard measure on import of galvalume from Vietnam and decides to

conduct such review despite (a) numerous claim of the inconsistencies made by

the goverement of Vietnam. (b) unjustified and misrepresentation of fact contained

in the complaint of the petitioner which is shown in the non-confidential application

(NCA) of the petitioners to KPPI (c) insufficient evidence to justify the initiation of

the review”.

c. ‘In recital paragraph 2 of the notification of the goverement of Indonesia to the

commite on safeguard states as follows “… lower price of the imported goods

compared to domestic price..” HSG believes that the dumping concept as per

above notification is irrelevant to the safeguard investigation as safeguard action

focused on the surge of import volume”.

d. “The NCA shows that there was no decrease of their market share but it

significantly increased continuously. The market share of the petitioner increased

by 24 indices point in 2014 as compared to 2013 and this reached the peak in 2015

by the increase of 91 point as compared to 2013. Even if the petitioner tried to refer

to different period in the NCA, it also shows that market share was relatively

stable”.

e. “While there exist of 2 periods of reference (yearly basis and semester basis)

appears to be confusing that will lead to misleading conclusion”.


TIDAK RAHASIA





23

f. “There is no evidence that the petitioner are adjusting”.

g. “All performance of the petitioner during the period of investigation were perfectly

fine as it profit skyrocketed to 1210 index point in 2015 from indices 491 point in

2014”.

h. “In paragraph 4, page 4 of the NCA the petitioner states “in accordance with article

88 PP 34/2011 there is no requirement for any surgeof imports in the application

for the extension of SG measure imposition. In contrast with above statement we

found that requirement under chapters 2, 3, 4, and 5 of article 89 PP34/2011 are

applied mutatis mutandis””.

i. “Import of galvalume from Vietnam in 2015 was less than 3% of the total import of

galvalume, which means Vietnam import is de minimis and therefore it must be

excluded from this review and not be subject to any possible extention on the

safeguard measure”.

j. “Aside from the imposition of the SG measure, currently imports of stel in general

(including import of galvalume) is included in the scope of import limitation

regulated under Minister of trade regulation No. 82/M-DAG/PER/12/2016. The

goverement of Indonesia has also applied mandatory SNI for galvalume which

become a tehnical barrier to trade”.

k. “With the consistent positive performance of the petitioners since the original

investigation until this review supported by the fact of the skyrocketed profit of the

petitioner as sown in the above table and that the one of the petitioners doubling its

capacity following PT. BlueScope Indonesia. there is no single justification which

can even indicate that the petitioner are facing threat of injury if there has been

parallel movements between imports of galvalume and their performance which is

requires by article 4.2 (b) AoS”.

l. “Vietnam definitely has a substansial interest in this matter and would like to

request the GOI to fully observe the requirements under article 12.3 AoS”.


TIDAK RAHASIA





24

38. Tanggapan KPPI

Sampai saat ini, panel report penyelesaian sengketa di Dispute Settlement Body

WTO belum dipublikasikan secara resmi. Oleh karena itu, penyelidikan perpanjangan

pengenaan BMTP BjLAS masih tetap dilakukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam resital 34 bahwa penyelidikan

perpanjangan Safeguard berfokus pada keadaan apakah pengenaan BMTP masih

diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian

serius yang dialami oleh IDN dan adanya bukti bahwa IDN melakukan penyesuaian

struktural. Oleh karena itu, KPPI tetap melakukan penyelidikan terhadap perpanjangan

pengenaan BMTP BjLAS.

Berdasarkan hasil penyelidikan, terjadi penurunan pangsa pasar pemohon pada

tahun 2016 dimana pada tahun yang sama pangsa impor mengalami kenaikan

sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel 8 dan resital 19. Kinerja ekonomi pemohon

selama periode 2013-2015 memang menunjukkan perbaikan, namun pada tahun 2016

mulai terjadi penurunan kinerja ekonomi pemohon yaitu pangsa pasar, laba/rugi, dan

peningkatan persediaan seiring dengan kenaikan volume impor di tahun tersebut

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam resital 19, 21, dan 22.

Penerapan Safeguard Measures/TPP dilakukan berdasarkan ketentuan WTO

AoS dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011, sedangkan Permendag No.

82/M-DAG/PER/12/2016 dan SNI dengan AoS dan PP 34 2011 merupakan kebijakan

yang berbeda yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing nasional

produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya serta menaikkan kualitas

barang/jasa yang diproduksi.

Indikator kinerja pemohon telah dijelaskan dalam resital 18-22 dan kesimpulan

hasil analisa KPPI dijelaskan dalam resital 42.

Indonesia akan memberikan kesempatan konsultasi bagi Negara eksportir yang

memiliki kepentingan substansial sesuai dengan Article 12.3 Agreement on

Safeguards WTO.


TIDAK RAHASIA





25

C.3 Importir

39. Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI) menyampaikan tanggapan sebagai

berikut:

a. Kebijakan yang tertuang pada PMK No. 137.1/PMK.011/2014 tidak berjalan dan

menimbulkan dampak kurang baik bagi perekonomian, hal tersebut mengakibatkan

kenaikan harga barang jadi dari baja ringan bahkan mengganggu program

pemerintah dalam infrastruktur & proyek pengadaan 1 juta rumah.

b. Kapasitas produksi Galvalum nasional (yang hanya bersumber dari 4 pabrikan

yaitu Bluescope, Sarana, Sunrise, dan Java pacific) hanya dapat memenuhi

± 50% dari kebutuhan. Dengan adanya safeguards berdampak kekurangan bahan

baku dan harga menjadi naik.

c. Selain itu dipastikan bahwa akan terjadi kartel dan monopoli sehingga harga

galvalume menjadi sangat tinggi dan yang akan dirugikan adalah rakyat sebagai

konsumen.

d. Akibat dari bahan baku yang dikenakan safeguards ini akan menyebabkan pabrik-

pabrik yang memproduksi barang akan menjadi pengimpor finish product. Hal

demikian akan menyebabkan pabrik roll forming yang jumlahnya lebih dari 300

perusahaan tutup dan beralih menjadi importir finish product.

40. Tanggapan KPPI

Bahwa penerapan BMTP dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi

IDN sehingga mampu bersaing dengan barang impor yang membanjiri pasar domestik.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan sesuai tabel 9, pada tahun 2015 IDN

melakukan peningkatan kapasitas produksi sehingga apabila produksi ditingkatkan

maka dapat memenuhi kebutuhan nasional. Bahkan jumlah konsumsi nasional pada

tahun 2016 hanya sebesar 64% dari total kapasitas produksi Pemohon.

Adanya isu monopoli dan kartel merupakan suatu kondisi yang berbeda dan ada

institusi yang memiliki kewenangan untuk menangani terkait isu monopoli dan kartel.


TIDAK RAHASIA





26

41. PT. Tatalogam Lestari menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. PT. Tatalogam Lestari mendukung kebijakan pemerintah untuk memberlakukan

perpanjangan pengenaan BMTP atas impor produk canai lantaian dari besi atau

baja bukan paduan dan berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri

dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis dari luar

negeri.

b. Produsen dalam negeri dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan memenuhi

standar kualitas agar bisa memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang terus

berkembang untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

D. KESIMPULAN

42. Berdasarkan penjelasan pada B.6 sampai dengan B.12, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

a. Pemohon sudah melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan sesuai

dengan yang telah diprogramkan, namun Pemohon masih membutuhkan

waktu untuk bersaing dengan barang impor, maka dari itu BMTP masih

diperlukan untuk mencegah atau memulihkan terjadinya kembali ancaman

kerugian serius yang diderita oleh Pemohon.

b. Pada periode tahun 2013-2014 dan 2014-2015, volume impor barang BjLAS

mengalami penurunan secara absolut dan secara relatif terhadap produksi

nasional. Namun, pada tahun 2016 volume impor barang BjLAS mengalami

peningkatan secara absolut sebesar 62% dan secara relatif terhadap produksi

nasional sebesar 50%. Peningkatan volume impor pada tahun 2016

mengakibatkan peningkatan pangsa pasar impor menjadi sebesar 27% dari

sebesar 19% di tahun 2015. Peningkatan volume impor tersebut mengakibatkan

terjadinya penurunan pangsa pasar domestik IDN, laba/rugi, dan peningkatan

persediaan.

c. Adanya overcapacity di negara RRT, Vietnam, Taiwan, dan Korea Selatan,

kecenderungan peningkatan ekspor dari adanya pengenaan Tindakan

Antidumping dan Tindakan Imbalan oleh Negara Amerika dan Australia


TIDAK RAHASIA





27

menyebabkan Negara-negara pengekspor BjLAS tersebut perlu mencari pasar

Negara lain untuk menyeimbangkan produksinya. Selain itu, India dan Vietnam

melakukan inisiasi penyelidikan Anti Dumping dan Safeguard atas barang BjLAS,

sehingga apabila pengenaan BMTP tidak diperpanjang, maka Negara-negara

tersebut berpotensi untuk mengalihkan pasar ekspornya ke Indonesia.

d. Terdapat adanya pengalihan impor barang BjLAS dengan nomor HS. yang

berbeda selama periode pengenaan BMTP sehingga berdasarkan data statistik

BPS terjadi peningkatan yang signifikan pada produk-produk tersebut

(Hs. 7210.70.10.00, 7212.50.21.00, 7212.50.22.00) sebagaimana dijelaskan pada

resital 28, sehingga apabila pengenaan BMTP tidak diperpanjang dikhawatirkan

barang impor BjLAS akan kembali melonjak dan dapat menyebabkan terjadinya

kembali ancaman kerugian serius pada IDN.

E. REKOMENDASI

43. Berdasarkan resital 42, dan agar IDN dapat melanjutkan melakukan penyesuaian

struktural, maka KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang penerapan BMTP

selama 3 tahun terhadap impor” Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan

paduan, dengan Nomor Harmonized System ex (HS.) 7210.61.11”. dengan

besaran sebagai berikut:

Tabel 17: Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode BMTP

Tahun 1 Rp. 2.891.858/ton



44. Sesuai dengan Article 2.2 dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, KPPI

merekomendasikan agar BMTP dimaksud dikenakan terhadap importasi yang berasal

dari semua negara, kecuali negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak

melebihi 3%, atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang


TIDAK RAHASIA





28

masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Pangsa impor

Negara pengekspor dihitung dari rata-rata selama periode penyelidikan.

Tabel 18: Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan dari BMTP

No. Negara No. Negara

1 Afghanistan 66 Mauritania

2 Albania 67 Mauritius

3 Angola 68 Mexico

4 Antigua, and Barbuda 69 Moldova, Republic of

5 Argentina 70 Mongolia

6 Armenia 71 Montenegro

7 Bahrain, Kingdom of 72 Morocco

8 Bangladesh 73 Mozambique

9 Barbados 74 Myanmar

10 Belize 75 Namibia

11 Benin 76 Nepal

12 Bolivia, Plurinational State

of

77 Nicaragua

13 Botswana 78 Niger

14 Brazil 79 Nigeria

15 Brunei Darussalam 80 Oman

16 Bulgaria 81 Pakistan

17 Burkina Faso 82 Panama

18 Burundi 83 Papua New Guinea

19 Cabo Verde 84 Paraguay

20 Cambodia 85 Peru

21 Cameroon 86 Philippines

22 Central African Republic 87 Qatar

23 Chad 88 Romania

24 Chile 89 Russian Federation

25 Colombia 90 Rwanda


TIDAK RAHASIA





29


26 Congo 91 Saint Kitts and Nevis

27 Costa Rica 92 Saint Lucia

28 Cote d'Ivoire 93 Saint Vincent & the Grenadines

29 Croatia 94 Samoa

30 Cuba 95 Saudi Arabia, Kingdom of

31 Democratic Republic of

the Congo

96 Senegal

32 Djibouti 97 Seychelles

33 Dominica 98 Sierra Leone

34 Dominican Republic 99 Singapore

35 Ecuador 100 Solomon Islands

36 Egypt 101 South Africa

37 El Salvador 102 Sri Lanka

38 Fiji 103 Suriname

39 Gabon 104 Swaziland

40 Gambia 105 Tajikistan

41 Georgia 106 Tanzania

42 Ghana 107 Thailand

43 Grenada 108 The former Yugoslav Republic of

Macedonia (FYROM)

44 Guatemala 109 Togo

45 Guinea 110 Tonga

46 Guinea-Bissau 111 Trinidad and Tobago

47 Guyana 112 Tunisia

48 Haiti 113 Turkey

49 Honduras 114 Uganda

50 India 115 Ukraine

51 Jamaica 116 United Arab Emirates

52 Jordan 117 Uruguay


TIDAK RAHASIA





30


53 Kazakhstan 118 Vanuatu

54 Kenya 119 Yemen

55 Kuwait, the State of 120 Zambia

56 Kyrgyz Republic 121 Zimbabwe

57 Lao People’s Democratic

Republic

58 Lesotho

59 Lithuania

60 Macao, China

61 Madagascar

62 Malawi

63 Malaysia

64 Maldives

65 Mali

Sumber: WTO

Jakarta, Juni 2017


tidak rahasia laporan hasil penyelidikan ...kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/laporan...

Documents