tengku keizerina devi azwar : perlindungan hukum dalam...

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ....................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................ii

Bab I Pendahuluan .................................................................................................1

Bab II Permasalahan ..............................................................................................4

Bab III Pembahasan ...............................................................................................5

A. Peran strategis Pemerintah Propinsi Sebagai Wakil Pemerintah

Pusat di Daerah ...................................................................................5

B. Permasalahan Akuntabilitas Pemerintah Propinsi ...............................8

C. Praktik Evaluasi di Beberapa Negara .................................................15

D. Akuntabilitas Pemerintah Propinsi Guna Menopang Pelaksanaan

Otonomi Daerah ................................................................................18

Bab IV Kesimpulan ..............................................................................................21

Daftar Pustaka ...................................................................................................... .22


BAB I

Perlindungan Hukum Dalam Franchise (Waralaba)

A. Pengertian dan Istilah. Franchise (Waralaba)

Pengertian Franchise berasal dari bahasa Perancis, dari kata frac yang berarti bebas

atau francher yang artinya membebaskan, yang secara umum diartikan sebagai pemberian

hak istimewa.1

Dalam bahasa Inggris franchise diterjemahkan dalam pengertian privilege (hak

istimewa/hak khusus). Di Amerika, penggunaan franchise diartikan dalam pengertian

konsensi.2

Dalam bukunya, Steade dan Lowry menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian

franchise sebagai “A franchise is a continuing business relationship that requires a person

to operate a business according to the methods advocated by the franchising

organization.”3 Pengertian tersebut apabila diterjemahkan dapat berarti franchise adalah

hubungan bisnis yang berlangsung terus menerus yang membutuhkan seseorang untuk

mengoperasikan bisnis tersebut sesuai dengan cara atau metode yang dianut oleh

organisasi franchising.

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia,

hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak

1 M.Udin Silalahi, Pajanjian Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Eropa, Jurnal hukum Bisnis,

Vol.6 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta hal.3. 2 ibid 3 Richard Steade dan James &Lowry, Business and Introduction. 7 ed South-Western Publising

Co.Cincinnati, 1987, hal.77

1


awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun

karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini

kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia.

Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat,

khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk

mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di Indonesia-kan dengan istilah

‘waralaba’ yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan

Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah franchise. Waralaba berasal

dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha

yang memberikan laba lebih/istimewa.

Dalam bukunya, Abdurrahman A, menyebutkan arti waralaba dengan :

Secara umum waralaba dikenal dengan istilah franchise yang berarti suatu persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak 4

Menurut Ridwan Khairandi, istilah franchise juga mengandung makna bahwa

“Seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk

menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu”.5

4 Abdurrahman A., Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, PT.Pradnya Paramita, Jakarta,

1970, ha1.424. 5 Ridwan Kairandy, Franchise dan kaitannya sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan

Hukum, Jurnal Hukum, No. 7 Volume.4. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal.19.

2


Juarjir Sumardi, dalam konferensi pers mengenai konsep perdagangan baru yang

sebelumnya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1991, mengemukakan bahwa

“Waralaba merupakan sistem pemasaran vertical franchising” 6

Menurut J.Queen, mengemukakan definisi franchise, sebagai berikut :

Mem-franchise-kan adalah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis artinya bisnis yang memperluas pasar dan distribusi serta pelayanannya dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional. Pemegang franchise yang membeli suatu bisnis yang menarik manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem teruji dan pelayanan lain yang disediakan pemilik franchise.7

Menurut Roosen Hardjowidigdo, mengemukakan bahwa “Franchise adalah suatu

sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan

atau jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas

6 Juadir Sumardi, memberikan definisi tentang ;

1. Franchise adalah sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan

induk (franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan lain (franchisee) yang

berskala kecil dan menengah hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha, dengan cara,

waktu dan suatu tempat tertentu.

2. Franchise adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat

konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode yang dijual ini

disebut franchisor, sedangkan pembeli untuk menggunakan metode ini disebut franchisee.

3. Franchising adalah suatu hubungan berdasadkan kontrak antara franchisor dan franchisee.

Franchisor menawarkan dan berkewajiban menyediakan perhatian terus menerus pada bisnis

dari franchisee melalui penyediaan pengetahuan dan pelayanan. Franchisee beroperasi dengan

menggunakan nama dagang, format atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan oleh

franchissor. Lihat Juadir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan

Transnasional, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, ha1.16. 7 J.Quenn, Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise, Terjemahan PT.Elex Media Komputindo,

Jakarta,1993, hal.4.

3


perusahaan (logo, desain, merek bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan

perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional”.8

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa

suatu sistem bisnis franchise atau waralaba melibatkan dua pihak, yakni :

a. Pihak pertama disebut dengan franhisor atau pemberi franchise, yaitu wirausaha

sukses pemilik produk, jasa atau sistem operasi yang khas dengan merek tertentu,

yang biasanya telah dipatenkan.

b. Pihak kedua disebut franchisee atau penerima franchise, yaitu perorangan dan atau

pengusaha lain yang dipilih oleh franchisor atau yang disetujui permohonannya untuk

menjadi franchisee oleh pihak franchisor untuk menjalankan usaha dengan

menggunakan nama dagang, merek atau sistem usaha miliknya, dengan syarat imbalan

kepada franchisor berupa uang dalam jumlah tertentu pada awal kerjasama dijalan dan

atau pada selang waktu tertentu selama jangka waktu kerjasama (royalty).

Jack P.Friedmann di dalam Kamus “Dictionary of Business Term”, bahwa Franchise

mempunyai arti, yakni :

a. Suatu izin yang diberikan oleh sebuah perusahaan (franchisor) kepada seseorang atau

kepada suatu perusahaan (franchisee) untuk mengoperasikan suatu outlet retail,

makanan atau supermarket dimana pihak franchisee setuju

8 Rooseno Hardjowidigdo, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah pada Pertemuan

Ilmiah tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta, BPHN, 14-16 Desember

1993.

4


perusahaan kepada seseorang individu, kelompok individu, kelompok marketing atau

grosir. 9

Dalam “Washington Franchise Investment Act Protection Act, Section 19.100.010

(4)”, dinyatakan sebagai berikut :

Franchise means oral or written contract or agreement either express or implied, in which a person grants to another person, a licence to use a trade name, service mark, trademark, logo type or related characteristic in which there is a community interest in the business of offering, selling, distributing gods or services at wholesale or retail, leasing or otherwise and in which the franchisee is required to pay, directly or indirectly, a franchise fee. (Franchise adalah kontrak atau persetujuan lisan atau tulisan yang dinyatakan secara tegas berdasarkan mana seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan nama dagang, merek jasa, merek dagang, logo atau yang berhubungan hal tersebut dalam hal terdapatnya kepentingan bersama pada bisnis yang menawarkan, menjual, mendistribusikan barang-barang atau jasa pada pedagang besar atau pengecer, menyewakan barang-barang atau jasa lainnya dan berdasarkan mana penerima franchise harus melakukan pembayaran franchise fee langsung atau tidak langsung berupa franchise fee), 10

Berdasarkan Perjanjian Masyarakat Eropa yang dituangkan dalam Peraturan

No.4087/88 tentang Perjanjian Franchise, tanggal 30 November 1988, menyebutkan

bahwa :

Franchise adalah semua hak milik yang berhubungan dengan bidang usaha atau kepemilikan yang berhubungan daya pikir, seperti merek dagang, nama perusahaan, label perusahaan, model barang penemuan, hak cipta, know-how atau hak paten, yang digunakan untuk tujuan penjualan lagi dari barangbarang atau membawa jasa-jasa kepada konsumen. 11

9 Munir Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis), PT.Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1997, ha1.135. 10 ibid 11 Ferro Sinambela, Peranan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja Pada

Perusahaan Waralaba (Franchise) di Kotamadya Medan, Tesis Program Studi Ilmu Hukum -

Program Pascasarjana USU Medan Pada Tahun 2000, ha1.50.

5


Dilihat dari sudut yuridis dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang

Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

No.259/MPP/KEP/7/199712, dalam hal ini juga dikenal adanya pemberi dan penerima

waralaba, di antara keduanya ada suatu perjanjian/kontrak waralaba yang wajib

didaftarkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag).

Meskipun terdapat perbedaan dalam merumuskan definisi franchise (waralaba)

sebagaimana yang diuraikan dari beberapa hal di atas, namun pada umumnya seperti

dikemukakan oleh Jetro K.Libermann dan George J.Siedel, maka franchise memiliki

unsur-unsur yakni :

a. Franchise merupakan perjanjian timbal balik antara franchisor dan franchisee.

b. Franchisee berkewajiban membayar fee kepada franchisor.

c. Franchisee diizinkan menjual dan mendistribusikan barang atau jasa franchisor

menurut cara yang telah ditentukan franchisor atau mengikuti metode bisnis yang

dimiliki franchisor.

d. Substansinya franchisee menggunakan merek nama perusahaan atau juga

symbol-simbol komersial, franchisor. 13

Kemudian PH.Collin, dalam ‘Law Dictionary’ mendefinisikan ‘Franchise’ sebagai

‘License to trade using a brand name and paying a royalty for it’. Kemudian Gunawan

Widjaja, memberikan arti bahwa definisi tersebut

12 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/1997, pada dasamya pengertian tersebut memberikan artian

yang sama, menyebutkan bahwa “Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk

memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang

dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. 13 Ferro Sinambela, Op.Cit, hal.52.

6


menekankan pada pentingnya peran nama dagang pemberian waralaba dengan imbalan

royalty. 14

Sejalan dengan hal ini, franchise atau waralaba dalam Black’s Law Dictionary

diartikan sebagai :

A special privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or service. In its simple terms, a franchise is a license from owner of trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark more broadly stated, a franchise has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the Franchisor, and the Franchisor under takes to assist the franchisee through advertising, promotion and other advisory services. (Rumusan tersebut di atas, bahwa waralaba ternyata tidak juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya saja dalam pengertian waralaba tersebut dalam Backs’Law Dictionary, waralaba menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang franchisor (pemberi waralaba) dimana pihak franchise (penerima waralaba) berkewajiban untuk mengikuti metode dan tatacara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari pemberi waralaba, artinya akan memberikan bantuan pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba dapat menjalankan usahanya dengan baik.15

Dalam pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang penerima waralaba

juga menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan mempergunakan merek dagang atau

merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah

ditetapkan oleh pemberi waralaba.

14Gunawan Widjaja, Op.Cit, hal 11. 15 Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary 6 th ed, St.Paul MN : West Publishing, Co, 1990,

Lihat Gunawan Widjaja, ha1.8.

7


Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tata cara atau prosedur yang telah

ditetapkan oleh pemberi waralaba oleh penerima waralaba membawa akibat lebih lanjut

bahwa suatu usaha waralaba adalah usaha yang mandiri, yang tidak digabungkan dengan

kegiatan usaha lainnya (milik penerima waralaba). Ini berarti pemberian waralaba

menuntut eksklusivitas16 dan bahkan dalam banyak hal mewajibkan terjadinya

non-competition cause bagi penerima waralaba, bahkan setelah perjanjian pemberian

waralabanya berakhir.

Jadi dalam hal ini, jelas bahwa waralaba melibatkan suatu kewajiban untuk

menggunakan suatu sistem dan metode yang ditetapkan oleh pemberi waralaba termasuk

di dalamnya hak untuk mempergunakan merek dagang.

Pengertian waralaba (secara umum) ini dibedakan dari waralaba nama dagang yang

memang mengkhususkan diri pada perizinan penggunaan nama dagang dalam rangka

pemberian izin untuk melakukan penjualan produk pemberi waralaba dalam suatu batas

wilayah tertentu, dalam suatu pasar yang bersifat non kompetitif

16 Black’s Law Dictionary, menyatakan bahwa pengertian eksklusivitas memberikan pengertian sama

dengan franchise dealer, yakni menunjukkan bahwa eksklusivitas yang diberikan oleh penerima waralaba

ternyata (adakalanya) diimbangi oleh pemberian eksklusivitas oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba

atas suatu wilayah kegiatan tertentu. Sedangkan makna eksklusivitas dalam Black’s Law Dictionary

memberikan arti bagi franchise (hak kelola), sebagai suatu hak khusus yang diberikan kepada franchise dealer

oleh suatu usaha manufaktur atau organisasi jasa waralaba, untuk menjual produk atau jasa pemilik waralaba di

suatu wilayah tertentu, dengan atau tanpa eksklusivitas. Sedangkan dalam kamus istilah keuangan dan investasi

karya John Downes dan Jordan Elliot Goodman, mengatakan bahwa “Pengaturan seperti ini kadangkala

diresmikan dalam suatu franchise agreement (perjanjian hak kelola), yang merupakan kontrak antara pemilik

hak kelola dan pemegang hak kelola tersebut lebih menekankan pada pemberian konsultasi, bantuan

promosional pembiayaan dan manfaat lain yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba

dengan pertukaran dalam suatu persentase dari penjualan atau laba (royalty) dari penerima waralaba kepada

pemegang waralaba.

8


Dari pengertian, definisi maupun rumusan yang telah diberikan di atas, maka pada

dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda

dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk

mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan

maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak

boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi.

Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif artinya seorang atau

suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain

yang sejenis atau yang berbeda dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan

persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperolehnya dari pemberi waralaba. Non

competitive merupakan suatu issue yang sangat penting dalam waralaba.

2. Waralaba Sebagai Bisnis

Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki 2 (dua) jenis kegiatan, yakni :

a. Waralaba produk dan merek dagang

b. Waralaba format bisnis

9


Ad.a. Waralaba Produk dan Merek Dagang

Hal ini merupakan bentuk waralaba yang paling sederhana, pemberi waralaba

memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan

oleh pemberi waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek

dagang milik pemberi waralaba. Pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut

diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan.

Atas pemberian waralaba izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya pemberi

waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran rotalti dimuka, dan selanjutnya pemberi

waralaba memperoleh keuntungan atau disebut ‘royalti berjalan’ melalui penjualan produk

yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana

ini, waralaba produk dan merek dagang seringkali mengambil bentuk keagenan, distributor

atau lisensi penjualan.

Ad.b. Waralaba Format Bisnis

Martin Mandelson dalam ‘franchising’ sebagai petunjuk praktis bagi franchisor dan

franchisee, mengemukakan bahwa :

Waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (pemberi waralaba) kepada pihak lain (penerima waralaba), lisensi tersebut memberi hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagang pemberi waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam

10


bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan. 17

Kemudian Martin Mandelson, menyimpulkan bahwa waralaba format bisnis terdiri dari

a. Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba

b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai

dengan konsep pemberi waralaba

c. Proses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak pemberi waralaba. 18

Ad.a. Konsep bisnis yang menyeluruh

Konsep ini berhubungan dengan pengembangan cara untuk menjalankan bisnis

secara sukses yang seluruh aspeknya berasal dari pemberi waralaba. Pemberi waralaba

akan mengembangkan suatu ‘cetak biru’,19 sebagai dasar pengelolaan waralaba format

bisnis tersebut.

17 Mendelson, Martin, Franchising : Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee, Jakarta,

Pustaka Binaman Pressindo, 1997, hal.87. 18 Ibid 19 Cetak biru, yang baik hendaknya dapat :

a. Melenyapkan sejauh mungkin, resiko yang biasanya melekat pada bisnis yang baru dibuka

b. Memungkinkan seseorang yang belum pernah memiliki pengalaman atau mengelola bisnis secara

langsung, mampu untuk membuka bisnis dengan usahanya sendiri, tidak hanya dengan format

yang telah ada sebelumnya tetapi juga dengan dukungan sebuah organisasi dan jaringan milik

pemberi waralaba.

c. Menunjukkan dengan jelas dan rinci bagaimana bisnis yang diwaralabakan tersebut harus

dijalankan. Lihat Gunawan Widjaja, Op. Cit, hal.15.

11


Ad.b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis,

sesuai dengan konsep pemberi waralaba

Penerima waralaba akan diberikan pelatihan mengenai metode bisnis yang diperlukan

untuk mengelola bisnis sesuai dengan cetak biru yang telah dibuat oleh pemberi waralaba.

Pelatihan ini biasanya menyangkut pelatihan penggunaan peralatan khusus, metode

pemasaran, penyiapan produk dan penerapan proses. Dalam pelatihan ini diharapkan

penerima franchisee relatif ahli pada seluruh bidang yang diperlukan untuk menjalankan

bisnis yang khusus tersebut.

Ad.c. Proses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak pemberi waralaba

Pemberi waralaba akan secara terus menerus memberikan berbagai jenis pelayanan,

tergantung pada tipe format bisnis yang diwaralabakan. Secara umum dapat dikatakan

sebagai proses pemberian bantuan dan bimbingan yang terus menerus tersebut, meliputi :

1) Kunjungan berkala dari dan akses ke staf pendukung lapangan pemberi waralaba guna

membantu memperbaiki atau mencegah penyimpangan-penyimpangan terhadap

pelaksanaan cetak biru yang diperkirakan dapat menyebabkan kesulitan dagang bagi

penerima waralaba

2) Menghubungkan antara pemberi waralaba dan seluruh penerima waralaba secara

bersama-sama untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman.

12


3) Inovasi produk atau konsep, termasuk penelitian mengenai kemungkinan-kemungkinan

pasar serta kesesuaiannya dengan bisnis yang ada.

4) Pelatihan dan fasilitas pelatihan kembali untuk penerima waralaba dan menjadi stafnya.

5) Riset pasar

6) Iklan dan promosi pada tingkat lokal dan nasional

7) Peluang-peluang pembelian secara besar-besaran

8) Nasehat dan jasa manajemen dan akunting

9) Penerbitan newsletter

10) Riset mengenai matril, proses dan metode bisnis.20

Stephen, mengemukakan ada 3 (tiga) jenis dalam franchise format bisnis, yaitu :

a. Franchise pekerjaan

Dalam bentuk ini penerima waralaba yang menjalankan usaha waralaba pekerjaan

sebenarnya membeli dukungan untuk usahanya sendiri, misalnya ia menjual jasa

penyetelan mesin mobil dengan merek waralaba.

b. Franchise usaha

Bentuk waralaba usaha ini mungkin dapat berupa toko eceran yang menyediakan barang

atau jasa atau restoran fast food, seperti KFC dan pizza ekspres yang merupakan contoh

paling banyak dikenal dalam kelompok ini.

20 ibid, hal.16.

13


Biaya yang dibutuhkan lebih besar dari franchise pekerjaan karena dibutuhkan

biaya-biaya untuk tempat usaha dan peralatan khusus.

c. Franchise investasi

Ciri utama yang membedakan jenis franchise ini dari waralaba pekerjaan dan

franchise usaha adalah besarnya usaha khususnya investasi yang dibutuhkan.

Franchise investasi adalah perusahaan yang sudah mapan dan investasi awal yang

dibutuhkan mungkin mencapai milyaran. Perusahaan yang mengambil franchise ini

biasanya ingin melakukan diversifikasi atau penganekaragaman dalam pengelolaan

tetapi karena manajemen tidak berpengalaman dalam pengelolaan usaha baru sehingga

ia memilih jalan dengan mengambil sistem franchise ini.21

Pada dasarnya bagi penerima waralaba memperoleh waralaba yang sebenarnya sama

dengan membeli sebuah bisnis pada umumnya, tetapi berbeda dari jual beli biasa artinya

pemberi waralaba tidak kehilangan dan sebaliknya penerima waralaba tidak mengambil

alih bisnis yang diwaralabakan. Selanjutnya penerima waralaba juga tidak akan dapat

menjalankan bisnis yang diperolehnya melalui waralaba sesuai dengan keinginannya

sendiri.

Dalam bisnis waralaba terdapat sejumlah faktor penting yang harus dipertimbangkan.

Pemberi atau penerima waralaba akan memasuki jangka panjang untuk mencapai

kesuksesan bisnis secara luas.

21 Fox, Stephen, Seri Bisnis : Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchise, Jakarta: Elex Media

Komputindo, 1993, hal.18.

14


Ada 4 (empat) faktor utama dalam bisnis waralaba yang tidak akan dijumpai dalam

melakukan kegiatan usaha atau bisnis secara independen diluar sistem waralaba, yakni :

a. Keberadaan pemberi waralaba dan penerima dalam suatu hubungan yang terus menerus.

b. Kewajiban untuk menggunakan nama dan sistem pemberi waralaba, dan patuh pada pengendaliannya

c. Resiko terhadap kejadian yang dapat merusak bisnis waralaba yang berada di luar kemampuan dan kesiapan penerima waralaba untuk menghadapinya (misalnya kegagalan bisnis pemberi waralaba, atau tindakan penerima waralaba lain yang membuat reputasi waralaba tersebut menjadi buruk).

d. Kemampuan pemberi waralaba untuk tetap memberikan jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang dianggap bernilai dan wajar yang bisa membuat bisnis waralaba tersebut berhasil.22

Tentu setiap orang yang akan memasuki usaha franchise, haruslah mempelajari lebih

dahulu bagaimana franchise secara mendalam. Artinya belum tentu usaha franchise yang

dilakukan oleh seseorang, akan sama keberhasilannya dengan usaha franchise yang

dilakukan oleh orang lain, bahkan mungkin dapat jadi bangkrut/pailit. Namun diakui

secara umum tingkat keberhasilan usaha franchise lebih tinggi dibandingkan dengan

usaha mandiri.

Mendelson, mengemukakan bahwa ada beberapa keuntungan dan kerugian usaha

franchise format bisnis, yakni :

a. Keuntungan usaha franchise, antara lain : 1) Kurangnya pengetahuan dasar dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh

franchise (penerima waralaba) ditanggulangi dengan program dari franchisor (pemberi waralaba).

2) Franchisee mendapat insentif dengan memiliki bisnis sendiri yang memiliki keuntungan tambahan dari bantuan terus menerus franchisor.

22 Tulus Siambaton, Tesis Program Pascasarjana USU Medan - Program Studi Ilmu Hukum, Beberapa

Aspek Hukum Franchise Format Bisnis di Medan”, Tahun 1994, hal.73.

15


3) Franchisee akan menerima (apabila perlu) bantuan berikut : a) Penyeleksian tempat

b) Mempersiapkan rencana untuk memperbaiki model gedung, termasuk rencana tata kota yang diperlukan atau persyaratan-persyaratan hukum yang diperlukan.

c) Mendapatkan dana untuk sebagian biaya akuisisi dari bisnis yang difranchisekan. d) Pelatihan stafnya e) Pembelian peralatan f) Membantu membuka bisnis dan menjalankannya dengan lancar

4) Franchise mendapat keuntungan dari aktivitas iklan dan promosi franchisor pada tingkat nasional.

5) Franchisee mendapat keuntungan dari daya beli yang besar dan kemampuan negoisasi yang dilakukan franchisor atas nama seluruh franchisee se-jajarannya.

6) Franchisee mendapatkan pengetahuan khusus dan berskill tinggi serta pengalaman dari organisasi dan manajemen kantor pusat franchisor, walaupun ia tetap mandiri

7) Resiko bisnis franchisee berkurang sangat besar 8) Franchisee mengambil keuntungan dari program riset dan pengembangan franchisor

yang terus menerus yang dilakukan untuk memperbaiki bisnis dan membuatnya tetap up to date dan kompetitif

9) Franchisor mengumpulkan informasi dan pengalaman yang tersedia sebanyak-banyaknya untuk dibagi kepada seluruh franchisee dalam sistemnya.

b. Sedangkan kerugian usaha franchise, yaitu : 1) Tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara franchisor dengan franchisee pasti

melibatkan penekanan kontrol, artinya kontrol tersebut akan mengatur kualitas jasa dan produk yang akan diberikan kepada masyarakat melalui franchisee.

2) Franchisee harus membayar franchisor untuk jasa jasa yang didapatkannya untuk penggunaan sistem, yaitu dengan uang franchise (franchise fee) pendahuluan dan uang franchise terus menerus.

3) Kesukaran dalam menilai kualitas franchisor. 4) Kontrak franchise akan berisi beberapa pembatasan terhadap bisnis yang

difranchisekan 5) Franchisee mungkin menemukan dirinya menjadi terlalu tergantung terhadap

franchisor. 6) Kebijakan-kebijakan franchisor mungkin mempengaruhi keberuntungan franchisee. 7) Franchisor mungkin membuat kesalahan dalam kebijakan-kebijakannya.

16


8) Reputasi dan citra merek dari bisnis yang difranchisekan mungkin menjadi turun citranya karena alasan-alasan di luar kontrolnya.23

Selain pendapat di atas Lewison dan Delozier, mengulas tentang retailing juga

mengemukakan beberapa keuntungan utama dalam memiliki franchise dan beberapa

kerugian yang diperhadapkan kepada franchisee.

Adapun beberapa keuntungan utama, antara lain :

a. Model yang diperlukan untuk usaha franchise lebih sedikit dibanding dengan usaha mandiri yang independen.

b. Kerapkali tidak harus memiliki pengetahuan tentang tipe utama bisnis, karena franchisor melatih program.

c. Resiko bisnis berkurang karena nama dan produk franchisor sudah dikenal dan mempunyai goodwill. Hal ini karena adanya bantuan yang terus menerus yang diberikan franchisor di dalam menjalankan bisnis.

Sedangkan kerugian bagi franchisee, antara lain a. Biasanya hubungan antara franchisee dan franchisor melibatkan kontrol atas berbagai

aspek dari pengoperasian bisnisnya franchisee, bahkan terlalu membatasi. b. Untuk mendapatkan a blue-chip franchise menghendaki pertimbangan sumber dana

dan pembayaran royalty yang tinggi. c. Keberhasilan dari setiap unit franchise individu tergantung pada bekerjanya

perusahaan induk (franchisor).24

3. Perbedaan Pemberian Waralaba dan Lisensi

Untuk produk-produk atau jasa sederhana yang didistribusikan, kedua macam pemberian

hak dari suatu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hampir sama. Seringkali tidak

diketahui sifat dasar transaksi suatu waralaba hanya dari permukaannya saja.

23 Mendelson, Martin, Op.Cit, hal.98 24 Tulus Siambaton, Op. Cit, hal.85.

17


Walaupun demikian, waralaba memiliki sejumlah ciri khas yang lebih ditekankan

dalam waralaba tersebut dibandingkan dengan lisensi biasa. Contohnya : bisnis dengan

format waralaba umumnya memperoleh jaminan bisnis, ini terjadi karena pemberi

waralaba telah mengetes sistem bisnisnya dan dapat memberikan jaminan kepada

pemegang waralaba akan bekerjanya sistem tersebut, format bisnis waralaba semacam ini

sering telah dipatenkan di sejumlah negara25 .

Pemberi waralaba melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap penerima waralaba,

artinya penerima waralaba harus mengikuti sistem yang ada dan memproduksi barang

dan jasa yang identik dengan barang atau jasa produk pemberi waralaba.

Walaupun hubungan pemberi waralaba dengan penerima waralaba seringkali terlihat

seperti atasan dan bawahan, perjanjian waralaba memuat secara jelas bahwa penerima

waralaba adalah kontraktor independen (secara hukum terpisah dari pemberi waralaba,

kecuali untuk hubungan kontrak yang dibuat).

Secara financial, penerima waralaba membayar royalty secara reguler kepada pemberi

waralaba, layaknya dilakukan pemegang lisensi pada umumnya. Dalam kaitannya dengan

sistem waralaba, penerima waralaba juga membayar biaya waralaba kepada pemberi

waralaba yang tidak dikembalikan kepada penerima waralaba.

25 Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group

Pty, Ltd, bekerjasama dengan PT.Alumni Bandung, 2002, hal. 340.

18


Perjanjian waralaba umumnya memuat pasal-pasal non kompetisi usaha yang tegas

untuk mencegah penerima waralaba membuat usaha saingan atau usaha dalam bidang

industri serupa dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

B. Pengaturan Waralaba di Indonesia

1. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 TWaralaba

Pengaturan waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun

1997 tentang Waralaba, sedangkan pengertian waralaba sudah diuraikan pada bab

sebelumnya. Adapun rumusan yang diberikan tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai

berikut :

a. Waralaba merupakan suatu perikatan

Rumusan tersebut menyatakan bahwa sebagai suatu perikatan, waralaba

tunduk pada ketentuan umum mengenai perikatan yang diatur dalam KUHPerdata.

b. Waralaba melibatkan hak untuk memenfaatkan dan atau menggunakan hak atas

kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha.

Adapun hak atas kekayaan intelektual meliputi yakni : merk, nama dagang,

logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten. Sedangkan penemuan atau ciri khas

usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi

yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

19


Ketentuan ini membawa akibat bahwa sampai pada derajat tertentu, waralaba

tidak berbeda dengan lisensi (hak atas kekayaan intelektual), khususnya yang

berhubungan dengan waralaba nama dagang atau merek dengan baik untuk produk

berupa bawang dan atau jasa tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Waralaba, adanya 2 (dua) bentuk waralaba,

yaitu :

1) Waralaba dalam bentuk linsensi merek dagang atau produk.

2) Waralaba sebagai suatu formal bisnis.

c. Waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan

barang dan atau jasa.

Ketentuan ini pada dasarnya menekankan kembali bahwa waralaba tidaklah

diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu

bentuk imbalan tertentu. Secara umum dikenal adanya 2 (dua) macam atau jenis

kompensasi yang dapat diminta oleh pemberi waralaba dari penerima waralaba, yakni :

1) Kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (Direct monetary compensation).

Yang termasuk dalam “Direct monetary compensation” adalah :

a) Lump-sum payment, suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu “pre

calculated amount” yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba pada saat

persetujuan pemberian waralaba disepakati untuk diberikan oleh penerima waralaba.

Pembayaran ini

20


dapat dilakukan sekaligus maupun dalam beberapa kali pembayaran cicilan.

b) Royalty26, yang besar atau jumlah pembayarannya dikaitkan dengan suatu

persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi dan/atau penjualan

barang atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba,

baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum

jumlah royalty tertentu atau tidak. Besarnya royalty yang terkait dengan

jumlah produksi, penjualan dan atau yang cenderung meningkat ini pada

umumnya disertai dengan penurunan besarnya persentase royalty yang harus

dibayarkan, meskipun secara absolut royalty dibayarkan tetap akan

menunjukkan kenaikan seiring dengan peningkatan jumlah produksi,

penjualan atau keuntungan penerima lisensi.

Bagi pemberian waralaba lintas negara “cross border”, masalah perpajakan

menjadi pertimbangan utama dalam proses dan cara pembayaran royalty.

Pada umumnya, pemberi waralaba menginginkan royalty yang diterima

olehnya bebas dari segala macam beban pajak dan biaya-biaya maupun

ongkos-ongkos, sehingga dengan demikian pemberi waralaba dapat melakukan

perhitungan secara pasti akan “return” yang

26 Royalti adalah pembayaran oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari

pihak franchise oleh franchisee, sedangkan fee adalah merupakan bayaran yang harus dilakukan oleh

franchisee yang biasanya dilakukan dengan jumlah tertentu yang pasti dilakukan sekaligus dan hanya sekali

saja. Dibayar hanya pada tahap saat franchise akan dimulai atau pada saat penandatanganan akta franchise.

21


diharapkan dari waralaba yang diberikan jika diharapkan dengan ongkos dan

biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual

maupun sistem atau proses atau ciri khas yang diwaralabakan tersebut.27

2) Kompensasi tidak langsung yang dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi

yang diberikan dalam bentuk nilai moneter indirect and non-monetary compensation,

meliputi antara lain :

a. Keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, bahan setengah jadi termasuk barang jadi, yang merupakan satu paket dengan pemberian waralaba (exclusive purchase arrangement).

b. Pembayaran dalam bentuk dividen ataupun bungan pinjaman dalam hal pemberian waralaba juga turut memberikan bantuan finansial baik dalam bentuk ekuitas “equity participation” atau dalam bentuk wujud pinjaman “loan” jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Cost shifting atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi waralaba. Pengalihan ini biasanya dilakukan dalam bentuk kewajiban bagi penerima waralaba untuk mengeluarkan segala biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun untuk mempertahankan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang termasuk dalam paket yang diwaralabakan kepadanya.

d. Perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi dengan ini berarti pemberi waralaba memiliki akses yang lebih luas untuk mengembangkan lebih lanjut waralaba diberikan tersebut.

e. Dimungkinkan terjadinya penghematan biaya oleh pemberi waralaba dalam banyak hal dan ini dimungkinkan karena pada prinsipnya kegiatan operasional pelaksanaan waralaba yang diberikan berada dalam pundak penerima waralaba. Ini berarti pemberi waralaba hanya cukup melakukan pengawasan saja atas jalannya pemberian waralaba tersebut.28

27 Karamoy, Amir, Sukses Usaha Lewat Waralaba, Jakarta, Jurnalindo, Aksara Grafika, 1996, hal. 98.

28 Gunawan Widjaja, op. cit, hal. 110.

22


Berdasarkan pernyataan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa, jelas

kompensasi yang diijinkan dalam pemberian waralaba menurut Peraturan

Pemerintah No. 16 Tahun 1997 ini hanyalah imbalan dalam bentuk “Direct

monetary compensation”.

2. Keputusan Memperindag No.259/MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan dan

Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

Sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada pokoknya

bahwa pengertian tentang waralaba hanya merupakan pengulangan dari pengertian yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/

MPP/Kep/7/199729, menegaskan kembali bahwa pemberian waralaba dapat dilakukan

dengan pemberian hak lebih lanjut kepada penerima waralaba utama untuk

mewaralabakannya kembali kepada penerima waralaba lanjutan. Dalam praktek biasanya

disebut dengan istilah Master Franchises, yang kesepakatan pemberian waralabanya

dibuat dalam suatu perjanjian penerima waralaba lanjutan (Master Franchisee

agreement).

29 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan

dan Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, dalam pasal 1 ayat (4), memberikan pengertian bahwa

“Penerima Waralaba utama dalah penerima waralaba yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba

lanjutan yang diperoleh dari pemberi waralaba”, sedangkan pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997, menyebutkan bahwa “Penerima waralaba lanjutan adalah badan

usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba melalui penerima waralaba

utama”.

23


Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

No.259/MPP/KEP/7/1997,30 hal ini tidak dirumuskan pengertian dari Master Franchisee

agreement, melainkan hanya diberikan pengertian dari perjanjian waralaba, yang

dibedakan dari perjanjian waralaba lanjutan. Artinya pengertian tersebut merupakan ada

tidaknya hak untuk memberikan waralaba lanjutan dalam suatu perjanjian pemberian

waralaba kepada penerima waralaba utama, hal ini dijelaskan juga dalam perjanjian

waralaba.

Sebagai pelaksanaan perjanjian, sebelumnya pemberi waralaba wajib menyampaikan

keterangan tertulis dan benar kepada penerima waralaba, hal ini diatur dalam Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/Kep/7/1997.31

30 Pasal 3, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997, menyebutkan

bahwa :

1.Perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dapat disertai atau tidak

disertai dengan pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan.

2.Semua ketentuan mengenai pemberian waralaba sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini

berlaku juga bagi penerima waralaba utama yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba

lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan. 31 Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mensyaratkan bahwa sebelum membuat

perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada penerima waralaba

yang sekurang -kurangnya mengenai :

1.Identitas pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan

daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir).

2.Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba.

3.Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba.

4. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

5.Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba.

6.Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan perjanjian waralaba.

7.Hal-hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian

waralaba.

24


Demikian juga pemberian waralaba lanjutan, dalam Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan ini juga diisyaratkan bahwa sebelum membuat perjanjian waralaba

lanjutan, penerima waralaba utama wajib memberitahukan secara tertulis dengan

dokumen otentik kepada penerima waralaba lanjutan bahwa penerima waralaba utama

memiliki hak atau ijin membuat perjanjian waralaba lanjutan yang dibuat antar penerima

waralaba utama dengan penerima waralaba lanjutan wajib dibuat dengan sepengetahuan

pemberian waralaba.

Dalam ketentuan isi perjanjian waralaba, menyebutkan bahwa perjanjian waralaba

antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba datur dalam Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/ KEP/7/1997.32

32 Pasal 7 ayat (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP /7/1997), hal ini

mengatur isi perjanjian waralaba yang menyebutkan bahwa perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba sekurang-kurangnya membuat klausula, mengenai :

1.Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak, hal ini berhubungan dengan identitas pemberi waralaba, yang meliputi : a. Pemberi waralaba dari luar negeri harus mempunyai bukti legalitas dari instansi berwenang di

negara asalnya dan diketahui oleh pejabat perwakilan Republik Indonesia setempat. b. Pemberi waralaba dari dalam negeri wajib memiliki SIUP dan atau ijin usaha dari Departemen

teknis lainnya. 2.Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian, ketentuan

ini pada prinsipnya berhubungan dengan kewenangan bertindak para pihak, yang merupakan persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata.

3.Nama dan jenis hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba. Dalam ketentuan ini para pihak akan memperjelas dan menegaskan kembali jenis waralaba yang diberikan. Hanya terbatas pada waralaba nama dagang atau produk atau meliputi juga formal bisnis.

4.Hak dan kewajiban masing-maing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba. Secara umum dapat dirumuskan hak-hak dan kewajiban pemberi waralaba maupun penerima waralaba sebagai berikut : a. Kewajiban Pemberi Waralaba (Franchisor)

25


1)memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, dalam rangka pelaksanaan waralaba yang diberikan tersebut. 2)memberikan bantuan pada penerima waralaba pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba.

b. Hak Pemberi Waralaba (Franchisor) 1)melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba. 2)memperoleh laporan-laporan secara berskala atas jalannya kegiatan usaha penerima waralaba. 3)mewajibkan penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba. 4)mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual. 5)menerima pembayaran royalty dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya. 6)atas pengakhiran waralaba, meminta kepada penerima waralaba untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima waralaba selama masa pelaksanaan waralaba.

c. Kewajiban Penerima Waralaba (Franchisee) 1)melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba kepadanya guna melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba. 2)memberikan keleluasaan bagi pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan waralaba yang diberikan dengan bai. 3)memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi waralaba. 4)membeli barang modal tertentu maupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari pemberi waralaba. 5)menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba yang ditemukan dalam praktek. 6)melakukan pendaftaran waralaba. 7)melakukan pembayaran royalty dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama. 8)atas pengakhiran waralaba, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya.

26


Gunawan Widjaja, mengemukakan bahwa dalam Menteri Perindustrian dan Perdagangan

No.259/MPP/ KEP/7/1997, adapun yang mengatur ketentuan yang bersifat preventif dapat

dilakukan dalam bentuk yakni :

a. kewajiban bagi penerima waralaba untuk menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada penerima waralaba sebelum perjanjian waralaba ditandatangani oleh kedua belah pihak, pemberi waralaba dan penerima waralaba.

b. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai klausula minimum yang diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.

c. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perjanjian waralaba pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, termasuk atas setiap perubahannya.

d. Kewajiban untuk melakukan pelaporan berkala atas pelaksanaan waralaba.33.

Dalam hal ini, sebagai suatu bentuk perjanjian maka para pihak dalam perjanjian

waralaba, yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba bebas untuk mengaturnya selama

dan sepanjang

a. memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagai diatur dalam Buku III Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Hak Penerima Waralaba (Franchisee)

1)Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual,

penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara

distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi objek waralaba yang diperlukan olehnya untuk

melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut.

2)Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba atas segala macam cara pemanfaatan dan atau

penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem

manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus

yang menjadi objek waralaba.

33 Gunawan Widjaja, op. cit, hal. 148.

27


b. tidak bertentangan dengan ketentuan memaksa yang telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 16 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

No.259/MPP/KEP/7/1997.

Adapun yang menjadi dasar perbandingan bahwa ketentuan yang demikian yang diatur

dalam peraturan mengenai waralaba yang diatur di Amerika Serikat dapat dipakai untuk lebih

menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba,

selama dan sepanjang hal tersebut disepakati oleh para pihak.

28


DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman A., Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, PT.Pradnya Paramita,

Jakarta, 1970.

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary 6 th ed, St.Paul MN : West Publishing, Co,

1990, Lihat Gunawan Widjaja.

Ferro Sinambela, Peranan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja Pada

Perusahaan Waralaba (Franchise) di Kotamadya Medan, Tesis Program Studi

Ilmu Hukum - Program Pascasarjana USU Medan Pada Tahun 2000.

Fox, Stephen, Seri Bisnis : Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchise. Jakarta : Elex Media

Komputindo, 1993.

J.Queen, Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise, Terjemahan PT.Elex Media

Komputindo, Jakarta, 1993.

Juarjir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT.Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Karamoy, Amir, Sukses Usaha Lewat Waralaba, Jakarta, Jurnalindo, Aksara Grafika, 1996.

M.Udin Silalahi, Perjanjian Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Eropa, Jurnal hukum

Bisnis, Vol.6 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta .


Mendelson, Martin, Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee, Jakarta,

Pustaka Binaman Pressindo, 1997.

Muni r Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis), PT.Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Richard Steade dan James R.Lowry, Business and Introduction. 7 ed. South-Western

Publising Co. Cincinnati, 1987.

Ridwan Kairandy, Franchise dan kaitannya sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan

Hukum, Jurnal Hukum, No. 7 Volume4. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997.

Rooseno Hardjowidigdo, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah pada

Pertemuan llmiah tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan

Ekonomi, Jakarta, BPHN, 14-16 Desember 1993.

Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law

Group Pty, Ltd, bekerjasama dengan PT.Alumni Bandung, 2002.

Tulus Siambaton, Tesis Program Pascasarjana USU Medan - Program Studi Ilmu Hukum,

Beberapa Aspek Hukum Franchise Format Bisnis di Medan”, Tahun 1994.


tengku keizerina devi azwar : perlindungan hukum dalam...

Documents