SISTEM HUKUM DAN PERADILANINTERNASONAL

 A.    MENDESKRIPSIKAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

1.      Pengertian Hukum

a.      Pengertian Sistem Hukum

-          Pengertian Sistem, Menurut Para Ahli :

1.      Pamudji

Sistem adalah suatu Kebulatan atas Keseluruhan yang Komplek dan Trorganisir

2.      Poerwardaminta

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang berkerja bersama-sama

untuk melaksanakan suatu maksud

3.      Sumantri

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang berkerja bersama-sama untuk melakukan suatu

maksud

-          Jadi, Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang berkerja bersama-sama untuk melakukan

suatu maksud.

b.      Pengertian Hukum

  Menurut Para Ahli :

a.       Prof. Dr. Van Kan

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi

kepentingan manusia di dalam Masyarakat.

b.      Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib

dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar

dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.

c.       J. C. T Simorangkir Dan Woerjono Sastropranoto

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat Oleh badan-badan

resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku dalam lingkungan masyarakat.

  Unsur-unsur Hukum :

a.       Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia

b.      Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya

c.       Peraturan bersifat memaksa

d.      Peraturan mempunyai sanksi yang tegas

  Ciri-ciri Hukum :

a.       Adanya perintah dan larangan

b.      Perintah dan Larangan harus ditaati oleh setiap orang

  Isi Hukum, terdiri atas tiga macam yaitu :

a.       Gebod (Suruhan)

Adalah kaidah Hukum yang berisikan suruhan.

Contoh : Pasal 45 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang pokok “Perkawinan menyatakan bahwa kedua

orang tua wajib mendidik putra-putrinya (anak)”

b.      Verbod (Larangan)

Adalah kaidah Hukum yang berisikan Larangan

Contoh : Pasal 8 UU No.1/1974, menyatakan bahwa perkawinan dilarang berhubungan darah

dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

c.       Mogen (Kebolehan)

Adalah aidah Hukum yang berisikan Kebolehan

Contoh : Pasal 1 UU No. 1/1974, menyatakan pihak yang menikah dapat mengadakan perjanjian

tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

  Tujuan Hukum, juga dapat dirinci yaitu :

1.      Untuk mewujudkan keadilan

2.      Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai

3.      Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat

4.      Untuk menjamin adanya ebahagiaan hidup Manusia

5.      Untuk mengadakan pembaruan masyarakat

  Prinsip-prinsip kekuasaan Hukum, yaitu :

1.      Adanya pengakuan dan Jaminan HAM

2.      Adanya peradilan yang bebas tidak memihak

3.      Adanya jaminan kepastian Hukum dalam semua bentuk persoalan.

  Kepastian Hukum mangadung berberapa Pengertian, yaitu :

1.      Pemahaman dan Pemakaian terhadap tertib Hukum yang ada

2.      Keharusan Hukum menjadi Positif

3.      Pemakaian terhadap tertib hukum yang ada

  Fungsi Hukum :

1.      Untuk menyelesaika pertikaian

2.      Memberikan jaminan dan kepastian Hukum

3.      Menata kehidupan masyarakat agar terib dalam pergaulan hidup

4.      Memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam msyarakat

5.      Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan penguasa.

c.       Pengertian Hukum Internasional

o   Menurut Para Ahli :

1.      Mochtar Kusumaatmadja

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan

atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara-negara antara Negara dengan Negara; Negara

dengan subjek Hukum lain bukan negra atau Subyek hukum bukan Negara satu sama lain.

2.      J.G. Strke

Mendefenisikan Hukum Internasonal sebagai sekumpulan Hukum (Body of Law) yang sebagian

besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan Negara-negara satu

sama lain.

3.      Ivan A. Shearer

Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang

prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Negara-negara (Subjek Hukum

internasional) dan Hubungannya satu sama lain meliputi :

a.       Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Fungsi-fungsi institusi atau Organisasi-

organisasi, hubungan antara institusi dan Organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara

institusi dan Organisasi-organisasi tersebut dengan Negara dan Individu-individu.

b.      Aturan-aturan Hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi

perhatian Komunitas internasional selain entitas Negara.

o   Jadi, Hukum Internasional adalah Hukum Internasional merupakan Hukum yang mengatur

Hubungan hukum antara Negara dan Negara, Negara dan Subjek hukum lain Bukan Negara, atau

Subjek Hukum bukan Negara satu sama lain.

o   Tujuan Hukum Internasional

Untuk mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan di antara subjek-

subjek hukum Internasional.

2.      Sumber Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Hukum Internasional Humaniter (1980),

Sumber Hukum Internasional dibedakan atas Sumber hukum dalam arti Formal dan Sumber

Hukum dalam arti material. Sumber Hukum Inernasional formal diatur dalam Piagam PBB.

Sedangkan Sumber Hukum Material membahas tentang dasar belakunya Hukum di suatu

Negara.

Sumber hukum material

Terdiri dari dua aliran berikut :

1.      Aliran Naturalis, Aliran ini bersandar pada Hak Asasi atau hak-hak alamiah yang bersumber dari

Hukum Tuhan sehingga menempati Posisi yang lebih tinggi dari Hukum Nasional (Grotius)

2.      Aliran Positivisme, Aliran ini mendasarkan berlakunya hukum Internasional pada persetujuan

bersama dari Negara-negara ditambah dengan asas pacta sunt servada (Hans Kelsen)

Sumber Hukum Formal

Sumber Hukum Internasional dalam arti Formal merupakan sumber Hukum Internasional

yang paling Utama dan memiliki Otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh

mahkamah internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional sebagaimana

tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut :

1.      Perjanjian Internasional (Traktat)

Perjanjian Internasional adalah suatu Ikatan Hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat

antara Negara-negara sebagai anggota Organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan

Hukum tertentu yang mempunyai akibat Hukum tertentu. Konvensi-konvensi atau perjanjian

Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi tersebut dapat berbentuk

bilateral maupun Multilateral. Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama

hokum Internasional adalah konvensi yang berbentuk Law Making treaties adalah perjajian-

perjanjian Internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara

Umum, yaitu sebagai berikut :

a.       Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum perang dan penyelesaian

sangketa secara damai

b.      General treaty for the renunciation of war, 27 agustus 1928

c.       Piagam perserikatan Bangsa-bangsa

d.      Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan diplomatik 1961 dan Hubungan Konsuler 1963

e.       Konvensi PBB tentang hukum laut, 1982

2.      Hukum kebiasaan Internasional

Hukum Kebiasaan berasal dari prakti Negara-negara melalu sikap dan tindakan yang

diambilnya terhadap suatu persoalan. Terbentuknya suatu Hukum kebiasaan didasari oleh

Praktik yang sama, dijalankan secara Konstan tanpa adanya pihak yang menentang serta diikuti

oleh banyak Negara.

3.      Prinsip-prinsip Umum Hukum

Menurut Sri Setianigsih Suwardi, S.H., Fungsi dari prinsip-prinsip Hukum umum ini terdiri

atas tiga hal berikut yaitu :

1.      Sebagai pelengkap dari Hukum kebiasaan dan perjanjian Internasional

2.      Sebagai penafsiran bagi perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan

3.      Sebagai pembatasan bagi perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan

4.      Keputusan-keputusan peradilan

Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu

pembentukan norma-norma baru hukum Internasional.

Sumber Umum Hukum Internasional yaitu :

Sumber Hukum Internasional dapat dikategorian dalam lima bentuk yaitu sebagai berikut :

a.       Kebiasaan Internasional

b.      Traktat (Treaty) : Perjanjian Internasional

c.       Asas Hukum umum yang diakui bagi Negara-negara beradab

d.      Doktrin : Ajaran Para ahli terkemuka

e.       Yuri Prudensi : Keputusan hakim terahulu yang kemudian dujadikan sebagai dasar Hukum

Pengambilan keputusan Hakim

3.      Makna Hukum Internasional

a.      Agar Pergaulan dan Hubungan antarbangsa dapat berjalan dengan baik, apabila masing-masing

negara menghargai dan menaati Hukm Internasional

b.      Untuk mencegah dan mengatasi perselisihan atau kesalahpahaman Dallam Hubungan

Internasional

c.       Membawa Dunia yang tertib dan Damai sehingga akan membawa kesejahteraan umat manusia.

4.      Konsep Dasar Hukum Internasional

Hukum internsional digolongkan menjadi dua, yaitu :

a.      Hukum Publik Internasional, adalah Kumpulan peraturan Hukum tentang hubungan antar

Negara merdeka dan berdaulat

b.      Hukum (Privat) Perdata, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara

seseorang dan Orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah Negara yang berkenaan

dengan keperdataan.

Kedua Hukum tersebut selalu mengandung unsur-unsur asing didalamnya, yaitu hubungan

hukum yang terjadi berkenaan dengan sebuah Negara dan Negara lain atau warga Negara dengan

Orang asing, atau Orang asing dengan orang asing dalam sebuah Negara.

      Hukum Internasional bersifat hanya sebagai hukum Koorditif. Jika terjadi suatu pelanggaran

dari perikatan yang telah disepakati dan menimbulkan peselisihan, maka penyelesaiannya dapat

dilakukan Oleh Mahkamah Internasional.

5.      Asas Hukum Internasional

a.       Asas Teritorial

Asas territorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut

asas ini negra melaksanaan hukum bagi semua orang dan barang yang berada diwilayahnya

berlaku Hukum Internasional.

b.      Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah asas yang didasakan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya.

Menurut asas ini setiap warga Negara di mana pun ia berada tetap mendapat perlakuan Hukum

dari negaranya.

c.       Asas kepentingan Umum

Adalah asas yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur

kepentingan hidup masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan peristiwa

yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat dengan batas-batas wilayah

suatu Negara.

d.      Asas Persamaan Derajat

Adalah Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa Negara yang

berhubungan adalah Negara yang berdaulat. Secara Formal memang Negara-negara didunia

sudah lama derajatnya, tetapi secara Faktual dan Substansinya masih terjadi ketidaksamaan

derajat, khusunya dalam bidang ekonomi.

e.       Asas Keterbukaan

Dalam Hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional diperlukan adanya

kesediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan.

Sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalam

menjalin Hubungan Internasional.

f.       Ne Bis In Idem

Maksud dari asas tersebut yaitu :

1)      Tidak seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang untuk itu uang

bersangkutan telah diputus bersalah atau dibebaskan

2)      Tidak seorangpun dapat diadili di pengadilan lain Untuk kejahatan dimana Orang tersebut telah

dihukum atau dibebaskan oleh pengadilan pidana Internasional.

3)      Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan disuatu Negara mengenai perbuatan

yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan pasal 8 boleh diadili berkenaan dengan perbuatan

yang sama.

g.      Pacta Sunt Servanda

Merupakan asas yang dikenal dalam perjanjian Internasional. Asas ini menjadi kekuatan Hukum

dan Moral bagi semua Negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian Internasional.

h.      Jus Cogents

Dalam perjanjian Internasional pun dikenal asas Jus Congenst. Maksudnya ialah bahwa perjajian

Internasional dapat batal demi hukum jika pada pembentukannya bertentangan dengan suatu

kaidah dasar dari Hukum Internasional umum (Pasal 53 Konvensi Wina 1969).

i.        Inviolability dan Immunity

Dalam Hukum Diplomatik dan Konsuler dikenal asas Inviolability dan Immunity. Dalam

Pedoman tertib Diplomatik dan Prootokoler, “Involability” meruapak terjemahan dari istilah

“Inviolable” yang artinya seorang penjabat diplomatic tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh

alat perlengkapan Negara penerima dan sebaliknya Negara penerima berkewajiban untuk

mengambil langkah-langkah demi mencegah serangan atas kehormatan dan kekebalan dari

pribadi penjabat diplomatik yang bersangkutan.

6.      Subjek Hukum Internasional

Hal-hal yang menjadi Subjek hukum Internasional, antara lain Negara, Tahta Suci di

Vatikan, palang merah Internasional, Organisasi-organisasi Internasional, Individu atu

perorangan, dan pemberontak atau Pihak yang sedang bersangketa. Berikut penjelasannya adalah

sebagai berikut :

a.       Negara

Negara adalah Subjek Hukum Internasional. Hal ini sejalan dengan lahirnya Hukum

Internasional itu sendiri atau sesuai dengan Istilah lain dari Hukum Internasional (Hukum Antar

Negara)

b.      Tahta Suci (Vatikan)

Merupakan suatu Contoh dari Subjek Hukum internasional selain Negara. Hal ini merupakan

peninggalan sejarah dari sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja

Roma, melainkan memiliki kekuasaan duniawi.

c.       Palang Merah Internasional

Palang merah Internasional berkeduduan di Jenewa Swiss. Palang merah Internasioanl dijadikan

sebagai Subjek Hukum Internasional karena adanya berberapa perjanjian dan berberapa

Konvensi Palang merah (Konvesi Jenewa) tentang perlindungan korban perang.

d.      Organisasi Internasional

Organisasi Internasional seperti PBB, ILO, GATT, WHO, dan FAO memiliki hak dan kewjiban,

seperti telah ditetapkan dalam konvensi-konvensi Internasional sebagai anggaran dasarnya.

e.       Orang perorangan (Individu)

Dalam arti yang terbatas, orang perorangan dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum

Internasional. Perjanjian Versailles pada 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I telah menetapkan

pasal-pasal yang memungkinkan orang-orang mengajukan perkara ke hadapan mahkamah bitrasi

internasional. Misalnya, ada penuntutan terhadap bekas para pemimpin perang jerman dan

jepang yng dituntut untuk orang perseorangan (Individu) dalam perebutan yang dikelompokkan

sebagai kejahatan terhadap perdamaian kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang

Oleh mahkamah Internasional. Selain itu, individu para perwakilan suatu Negara, para turis,

pelajar, musisi atau wakil olahraga.

f.       Pemberontakan dan Pihak Sangketa

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang

bersengketa dalam berberapa hal tertentu. Para pemberontak dianggap sebagai salah satu seubjek

Hukum Internasional yang memiliki berberapa alasan, misalnya mereka pun memiliki hak yang

sama untuk :

1)      Menentukan nasib sendiri

2)      Hak secara bebas memilih sistem ekonomi, Politik dan Sosial sendiri

3)      Hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.

7.      Lembaga Peradilan Internasional

a.      Mahkamah Internasional

         Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag (Belanda). Sebagai peradilan Internasional,

Mahkamah bertugas menyelesaikan perselisihan internasional dari Negara-negara anggota PBB,

sebab semua anggota PBB adalah Ipsofacto dari PBB. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan

bahwa “Negara yang bukan anggota PBB boleh menjadi peserta dari Piagam Mahkamah

Internasonal sesuai Syarat-syarat yang ditetapkan oleh majelis Umum atas anjuran Dewa

Keamanan”. Sebagai aparat perlengkapan PBB, mahkamah Internasional beranggotakan 15

hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan keamanan. Masa dipilih para hakim

mahkamah Internasional adalah 9 tahun sekali dengan ketentuan dapat dipilih kembali.

         Syarat-syarat untuk menjadi Hakim Internasional

1.      Mempunyai Reputasi yang baik dan terhormat

2.      Mempunyai Ilmu Pengetahuan yang luas di bidang hukum Internasional

         Tugas Hakim Internasional

1.      Menerima Perkara-perkara dari Negara anggota yang telah ditentukan dewan keamanan

2.      Menerima persengketaan hukum Internasional dari dewan keamanan

3.      Member nasehat tentang persoalan hukum kepada majelis Umum dan Dewan Kemanan.

b.      Pengadilan Internasional

Dalam penyelenggaraan Pengadilan Internasional, setiap Negara anggota PBB tidak

diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan, kecuali bagi

Negara-negara yang telah menandatangai Optional Clause. Ketentuan tersebut dicantumkan

dalam pasal 36 ayat 2 Piagam Mahkamah Inetrnasional yang menyatakan bahwa “Negara-negara

peserta Piagam Mahkamah Internasional dapat menerangkan bahwa mereka mengakui

kekuasaan ahkamah Internasional sebagai kekuasaan yang mengikat berdasar hukum dan dapat

tidak mengikat berdasarkan perjanjian Istimewa”

Dalam hal ini, Hubungan internasional mengenai proses perkara berdasarkan surat gugatan.

Dengan adanya Optional Clause menunjukkan langkah penting menuju suatu pengadilan

Internasional wajib, walaupun penandatanganan dari Negara-negara anggota hanya mengenai

penyelesaian perselisihan Hukum saja.

B.     SENGKETA INTERNASIONAL

1.      Sebab – Sebab Sengketa Internasional

Sengketa adalah permasalahan antara Dua Negara atau lebih.

Tujuan hukum internasional ialah mengatur hubungan-hubungan antarnegara berdasarkan

keadilan, perikemanusiaan, dan kesusilaan, baik masa perang maupun masa damai. Hukum

damai mengurus hubungan antarnegara walaupun dalam keadaan damai. Peranan hukum

internasional, misalnya mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat,

melaksanakan, dan menghapus traktat. Selain mengatur masalah kepentingan bersama dalam

bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum damai juga mengatur cara memecahkan perselisihan

dengan jalan damai, seperti perundingan diplomatik dan mediasi dengan meminta pihak ketiga

sebagai perantara.

Hukum perang adalah hukum yang mengatur hubungan antarnegara yang berperan dan

menentukan larangan-larangan cara berperang. Dalam konteks hukum internasional, sengketa

internasional melibatkan hubungan antarnegara. Jika dilihat dari cakupannya, maka sengketa

internasional mencakup sengketa antarnegara dan negara, negara dan individu, negara dan

korporasi asing serta sengketa antarnegara dan kesatuan kenegaraan bukan negara. Dari beberapa

permasalahan mengenai suatu tindakan yang dapat menimbulkan sengketa internasional dapat

dibagi dalam pelanggaran internasional.

  Macam-macam Pelanggaran Internasional, yaitu :

a.      Pelanggaran traktat atau berkenan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual; pengambilan hak

milik. Prinsip hukum internasional adalah bahwa “setiap pelanggaran atas perjanjian

menimbulkan suatu kewajiban untuk mengganti rugi.”

b.      Pelanggaran-pelanggaran Internasional (kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan

kewajiban-kewajiban kontraktual)

c.       Klaim-klaim

  tindakan-tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan Perdamaian Internasional,

seperti :

-          Agresi;

-          Gangguan terhadap kemerdekaan nasional;

-          Gangguan terhadap hubungan persahabatan negara-negara.

  Pelanggaran internasional yang dapat menimbulkan sengketa, yaitu :

a.       Pelanggaran agresi;

b.      Mempertahankan dominasi kolonial dengan kekuatan (yang bertentangan dengan penentuan

nasib sendiri);

c.       Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya serius terhadap larangan melakukan perbudakan,

genocide, apartheid serta pencemaran besar-besaran tehadap atmosfer dan udara.

  H. Kusnadi mengemukakan berberapa sebab timbulnya Konflik yaitu :

a.       Adanya kepribadian yang saling bertentangan

b.      Adanya system nilai yang saling bertentangan

c.       Adanya yugas yang batasannya kurang jelas dan sering kali bersifat Tumpang Tindih

d.      Adanya persaingan yang tidak Fair

e.       Adanya persaingan yang diberi fasilitas yang sangat terbatas

f.       Prosese Komunikasi yang tidak tepat

g.      Adanya tugas yang saling bergantung satu sama lain

h.      Kompleksitas Organisasi (Bisnis maupun Non Bisnis) yang cukup tinggi

i.        Adanya kebijakan-kebijakan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima secara rasional

j.        Adanya berbagai tekakan yang cukup besar

k.      Adanya keputusan yang dibuat berdasarkan kolektif. Dalam Hal ini pada Umumnya kelompok

mayoritas yang dominan

l.        Adanya harapan yang sangat Sulit untuk Dipenuhi

m.    Permasalahan dilematis yang sangat sulit untuk diselesaikan

  Faktor Yang menyebabkan terjadinya Sengketa Internasional, yaitu :

a.       Faktor Ideologi, yaitu pertentangan atau sangketa Internasional yang dipicu Oleh perbedaan

Ideologi. Misalnya, pertentangan antara Negara pendukung Negara Liberal dan Negara

pendukung Ideologi Sosialis-komunis

b.      Factor Politik, yaitu pertentangan atau sangketa antarnegara yang dipicu Oleh adanya

kepentingan Untuk menguasai bagian wilayah Negara atau perbatasan wilayah Negara.

Misalnya,Sangketa antara Malaysia dan Indonesia mengenai Pulai Sipandang dan Ligitan.

c.       Faktor Ekonomi, yaitu pertentangan atau sangketa antarnegara yang dipicu oleh adanya

perebutan sumber daya alam (SDA). Misalnya, ketika amerika Serikat menyerang Irak, banyak

pengamat politik yang menduga bahwa disamping faktor Politik, Juga Faktor ekonomi, yaitu

ingin mengusai Minyak Di Timur Tengah.

d.      Faktor Sosial Budaya, yaitu petentangan atau sangketa yang terjadi karena pebedaan sosial

budaya. Misalnya, Fanatisme Budaya Arab terhadap Dunia Non-Arab sehingga terjadi

pemberontakan dan terror (Mesir, Iran, Aljazair, dan Libya)

e.       Faktor Pertahanan dan Keamanan, yaitu pertentangan atau sangketa yang terjadi karena

masing-masing pihak mempertahankan daerahnya atau kekuasaannya. Misalnya, Saat Irak

menduduki dan mempertahankan wilayah Kuwait, kemudian diserang oleh Pasukan Amerika

Serikat dengan Pasukan Multinasional dari berbagai Negara.

2.      Penyelesaian Sengketa Internasional

        Cara Menyelesaikan sengketa Internasional, yaitu

a.      Metode-metode Diplomatik

1.      Negosiasi

Merupakan metode Penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan sederhana. Dalam

metode negosiasi, penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada Dasarnya negosiasi

hana berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

2.      Mediasi

Mediasi artinya perantaraan, yakni salah satu cara penyelesaian sengketa internasional di

mana adanya keterlibatan atau campur tangan sengketa atau perselisihan dan menghasilkan

penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan

Bentuk lain dari Negosiasi. Perbedaanya, Mediasi melibatkan Pihak ketiga yang bertindak

sebagai pelaku mediasi (Mediator). Seseorang mediator merupakan pihak ketiga memiliki peran

aktif untuk mencari solusi yang tepat dalam melancarkan terjadinya kesepakatan di antara pihak-

pihak yang terkait.

3.      Inquiry

Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan

sebuah Komisi atau badan yang bersifat Internasional untuk mencari dan mendengarkan semua

bukti-bukti yang relavan dengan permasalahan.

4.      Konsiliasi

Pengertian konsiliasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional

mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang di bentuk oleh pihak-pihak, baik yang

bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak

memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat

di terima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak, pandangan untuk  menyelesaikannya,

seperti bantuan yang mereka minat. Semua komisi konsiliasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu

untuk menyelidiki sengketa dan menyarankan batas penyelesaian yang mungkin. Tugas komisi

ialah mendukung dan menyusun agenda dialog-dialog, sambil memberi mereka bantuan apa saja

yang mungkin berguna untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan berhasil.

b.      Metode-metode Legal

Metode ini merupakan cara penyelesaian sengketa internasional secara yudisial (Hukum)

dalam hukum Interasional, yang tentu saja berbeda dengan system hukum nasional. Berikut

Metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara Legal yaitu :

1.      Arbitrase

Arbitrasi berperan untuk memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan

keputusan dari hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka sendiri. Arbitrasi

memberikan keputusan yang mengikat. Akibatnya tidak akan timbul masalah penafsiran,

pembatalan dan sebagainya, keputusan arbitrasi akan memutuskan sengketa. Merills menyatakan

bahwa kelebihan dari arbitrasi adalah arbitrasi dapat digunakan untuk menghasilkan

penyelesaian atas masalah yang dipilih dan berlandaskan pada suatu dasar yang di setujui. Cara-

cara penyelesaian perdamaian mempunyai kelebihan di samping juga adanya kekurangan. Tentu

saja bagi setiap negara yang bersengketa menghendaki jalan keluar yang terbaik dan

menghindari penyelesaian dengan cara kekerasan, seperti peperangan. Karena cara kekerasan ini

justru akan mendatangkan malapetaka baru bagi kehidupan masyarakat dan mengganggu

kedamaian masyarakat internasional secara umum.

2.      Mahkamah Internasional

Merupakan Pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan

internasional. Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu kasus melalui

persetujuan dari semua Pihak yang bersengketa.

3.      Pengadilan-pengadilan Lainnya

Salah satu Persoalan hukum yang acapkali timbul dalam era Globalisasi adalah

Persengketaan dalam perdagangan internasional. WTO sebgai sebuah Organisasi perdagangan

dunia memiliki sistem peradiln tersendiri dalam kaitannya dengan Penyelesaian sengketa.

        Penyelesaian Sengketa melalui Organisasi internasional

a.      Organisasi Regional

Dalam Deklarasi manila (1982) tentan penyelesaian sangketa secara damai, dinyatakan

bahwa sangketa dapat diselesaikan melalui Organisasi Regional. Contoh Organiasi Regional

yaitu NATO, Uni Eropa, ASEAN, dan Liga Arab. Salah Satu Fungsi Utama Organisasi adalah

menyediaan wadah yang terstruktur bagi pemerintah Negara untuk melakukan Hubungan-

hubungan diplomatik.

b.      PBB

1.      Latar Belakang terbentuknya PBB

LBB didirikan pada tanggal 10 januari 1920 yang dipelopori oleh presiden Amerika Serikat

yaitu Woodrow Wilson. Gagasan ini muncul sebelum PD I. Dalam pelaksanaan mewujudkan

perdamaian dunia LBB tidak berhasil.

-          Tujuan LBB

Untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia serta mewujudkan kerjasama dunia.

-          Isi Atlantic Charter yaitu :

a.       Bangsa-bangsa dapat menentukan nasib sendiri

b.      Bangsa-bangsa dapat ikut daam perdagangan atau ekonomi

c.       Perdamaian dunia

d.      Tolak jalannya kekerasan kekuasaan

-          Isi Deklarasi Moskow, yaitu :

menghimbau untuk membentuk secepatnya organisasi internasional yang bertujuan memelihara

perdamaian dan keamanan internasional.

-          Berdirinya PBB yaitu :

a.      Gagalnya LBB dalam mewujudkan perdamaian Dunia

b.      Pecahnya PD II

2.      Tujuan PBB

Sebagaimana Pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuan PBB adalah mempertahankan

perdamaian dan keamanan Internasional. Tujuan Tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya

penyelesaian sangketa Internasional secara damai.

o   Menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional

o   Memajukan Hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan hak, hak

menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara lain

o   Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan internasional di bidang

ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.

o   Menjadikan PBB sebagai pusat Usaha dalam merealisasikan tujuannya.

3.      Asas-asas PBB (pasal 2 ayat 1 Piagam PBB), yaitu :

         PBB dibentuk atas dasar persamaan kedaulatan bagi anggota-anggotanya

         Setiap anggota dalam memenuhi kewajibanya harus dengan itikad baik

         Setiap anggota dalam menyelesaikan pertikaian harus dengan jalan damai

         Setiap anggota harus memberikan bantuan kepada PBB dengan cara-cara yang telah digariskan

dalam piagam PBB

         PBB tidak diperkenankan mencampuri urusan dalam negeri Negara anggota

         PBB menjamin supaya Negara-negara bukan anggota dapat bertindak selaras dengan asas-asas

piagam PBB

4.      Keaggotaan PBB terdiri dari :

a.      Anggota Asli (Original Member)

Yaitu Negara yang ikut langsung menandatangani piagam PBB di San Fransisco tanggal 26 Juni

1945

b.      Anggota Tambahan

Yaitu anggota yang masuk, kemudian dengan melalui Syarat-syarat tertentu yaitu :

1.      Negara merdeka dan cinta damai

2.      Bersedia memenuhi kewajiban sebagai anggota PBB

3.      Telah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB serta disetujui oleh 2/3 dari Jumlah

anggota Majelis umum PBB yang hadir dalam sidang.

5.      Alat atau Perlengkapan PBB terdiri dari :

a.      Badan Pokok

1.      Majelis Umum (General Assembly)

Melaksanakan sidang sekitar bulan September sampai Oktober tiap tahunnya. Bertugas

merundingkan permasalahan yang ditetapkan dalam Piagam PBB termasuk yang diajukan

Dewan Keamanan, dan menyusun anggaran belanja PBB.

2.      Dewan Keamanan (Security Council)

Terdiri dari dua macam keanggotaan yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap

terdiri atas lima negara (The Big Five), yaitu AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Anggota

tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto, artinya hak untuk membatalkan suatu keputusan.

Apabila dalam suatu persidangan salah satu anggota tetap memveto keputusan maka keputusan

tersebut dibatalkan. Sedang anggota tidak tetap terdiri dari sepuluh negara yang dipilih setiap dua

tahun dalam sidang umum. Tugas Dewan Keamanan adalah membantu mencapai perdamaian

dunia dan berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi antarnegara di dunia agar dapat

terselesaikan secara damai.

3.      Dewan Perwalian (Trusteeship Council)

Bertugas mengawasi masa transisi suatu wilayah yang belum mempunyai pemerintahan

sendiri.

4.      Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

Bertugas memberi keputusan atas dasar hukum internasional mengenai perselisihan

internasional. Berkedudukan di Den Haag, Belanda.

5.      Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal

Sekretariat PBB bertugas melaksanakan tugas-tugas administratif PBB, membuat laporan

tahunan untuk Majelis Umum mengenai kegiatan PBB, dan mengajukan kepada Dewan

Keamanan PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian

dan keamanan dunia.

b.      Badan Khusus :

1.      ILO           : Organisasi Buruh Internasional

2.      FAO          : Organsasi Pangan dan Pertanian

3.      IMF           : Dana Keuangan Internasional

4.      WHO        : Organisasi Kesehatan Sedunia

5.      UNESCO  : Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan

6.      UNTAC    : Pasukan Perdamaian PBB untuk menyelesaikan sengketa di kamboja

7.      UNCI        : Pasukan perdamaian PBB untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda tahun

1947

8.      UNHCR    : Komisi tinggi PBB untuk urusan pengungsian

3.      PERANAN MAHKAMAH INETRNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

INTERNASIONAL

Mahkamah internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Sidang-sidang lengkap

pada prinsipnya dihadiri oleh 15 anggota, tetapi kuorum dengan 9 anggota sudah cukup untuk

mengadili suatu perkara. Mahkamah memilih ketua dan wakil ketua untuk masa jabatan tiga

tahun dan dapat dipilih kembali. Mahkamah juga mengangkat panitera dan pegawai-pegawai lain

yang di anggap perlu. Adapun bahasa-bahasa resmi yang digunakan menurut Pasal 39 statuta,

harus Prancis dan Inggris. Namun, atas permintaan salah satu dari pihak yang bersengketa,

mahkamah dapat mengizinkan penggunaan bahasa lain.

Berikut ini akan di jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan peranan mahkamah

internasional (International Court of Justice).

a.      Wewenang Mahkamah

Wewenang mahkamah diatur dalam Bab II statute yang khusus mengenai wewenang

mahkamah dengan ruang lingkup masalah-masalah mengenai sengketa. Untuk mempelajari

wewenang ini harus di bedakan antara wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang

dapat mengajukan perkara ke mahkamah dan wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis

sengketa-sengketa yang dapat diajukan.

Ketentuan-ketentuan Prosedur dalam kegiatan Mahkamah Internasional sama sekali berada

duluar kekuasaan Negara-negara yang bersangketa karena ketentuan-ketentuan yang dimaksud

sudah ada sebelum sangketa sangketa-sangketa tersebut timbul. Bahkan Pasal 30 Statuta

Mahkamah Internasional memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk

membuat peraturan tata tertib. Karenanya, ketentuan Prosedur tersebut merupakan tindakan

sepihak Mahmakamah Internasional yang mengikat Negara-negara yang bersangketa.

Pada Prinsipmya wewenang mahkamah Internasional bersifat Fakultatif, yang berarti bila

terjadi suatu sangketa antara dua Negara, Intervensi Mahkamah Internasional baru dapat terjadi

bila Negara-negara yang bersangketa tersebut dengan persetujuan bersama membawa perkaranya

ke mahkamah Internasional. Tanpa adanya persetujuan antarpihak yang bersangketa, wewenang

mahkamah Internasional tidak berlaku terhadap sangketa tersebut.

Namun Demikian, menurut pasal 36 ayat (2) Statuta mahkamah Internasional, Negara-negara

Pihak Statuta Mahkamah Internasional, dapat setiap saat menyatakan untuk menerim wewenang

wajib Mahkamah Internasional tanpa persetujuan Khusus dalam Hubungannya dengan Negara

lain yang menerima Kewajiban yang sama dalam sangketa Hukum mengenai Hal-hal berikut

yaitu :

1.      Penafsiran Suatu Perjanjian

2.      Setiap Persoalan Hukum Internasional

3.      Adanya suatu Fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban

Internasional

4.      Jenis atau besarnya ganti Rugi yang harus dilaksanakan karena Pelanggaran dari suatu

Kewajiban Internasional.

b.      Hakim Dalam Mahkamah Internasional

MI terdiri dari 15 Hakim, yang  masing-masing dipilih melalui Sistem Mayoritas Absolut

Oleh Dewan Kemanan dan Majelis Umum, yang masing-masing mengambil Suara secara

Independen. Para Hakim Dipilih untuk jangka waktu Sembilan tahun dan dapat dipilih kembali ;

Tidak Boleh ada ada dua hakim MI dari Negara yang sama.

c.       Dukungan Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa

Internasional.

Piagam PBB menciptakan mesin untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta

menyelesaikan Konflik antarbangsa. Piagam PBB juga secara Khusus mengarahkan Majelis

Umum untuk mendorong perkembangan berkelajutan dan Kodifikasi Hukum Internasional.

Untuk menjalankan tugas ini, Majelis Umum menciptakan dua organ turunan yaitu Komisi

Hukum Internasional (1947) dan Komisi Hukum Perdagangan Internasional (1966). Selama

bertahun-tahun Komisi Hukum Internasional mempersiapkan draft Traktat untuk mengkodifikasi

dan memodernsasi sejumlah topik dalam Hukum Internasional termasuk Hukum Laut, Hubungan

Diplomatik, hubungan Konsular, Hukum Traktat antarbangsa, hukum Traktat antar bangsa-

bangsa dan Organisasi Internasional, kekebalan Negara dari yurisdiksi Negara lain, berkelanjutan

suatu Negara dalam hal Traktt, serta Hukum perairan air tawar Internasional.

Komisi Hukum Perdagangan Interasional, merumuskan Hukum tentang perdagangan

Internasional dan perkembangan ekonomi. Setelah disetujui Oleh Majelis Umum, draf dari

Komisi ini biasanya diajukan ke konferensi internssional yang diadakan oleh PBB untuk

pelaksanaan Konvensi.

4. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Sangketa Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui

Prosedur berikut :

1.      Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter (kemanusiaan) di suatu Negara

terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain

2.      Ada pengaduan dari Korban (Rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi Korban terhadap

Pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah melakukan pelanggaran

HAM atau kejahatan Humaniter lainnya.

3.      Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM

internasional lainnya

4.      Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika ditemui

bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka

pemerintah dari Negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke

Mahkamah Internasional

5.      Dimulailah Proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti

bahwa pemerintahan atau Individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap

Konvensi-konvensi Intenasional berkaitan dengan palanggaran HAM atau kajahatan humaniter;

mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan

tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat

dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yng bersangketa.

Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa banding. Keputusan

Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersangketa dan hanya utnuk perkara yang

disangketakan.

Dalam Pasal 57 statuta, hakim Mahkamah Internasional dapat mengemukan pendapat

terpisah atau Dissenting Opinion (Pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu

keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan

tersebut).

5. HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PERSAMAAN

DERAJAT

Sudah selaknya umat manusia saling menghormati, hidup berdampingan dengan damai

berdasarkan persamaan derajat. Dalam sudut pandang ilmu kewarganegaraan, yang juga

merupakan hukum diplomatik, pronsip-prinsip hidup berdampingan secara damai berdasaran

persamaan derajat adalah menghormati kedaulatan negra lain, tidak mencampuri urusan dalam

Negara lain, dan saling berkerjasama dalam berbagai bidang kehidupan.

Bedasarkan Hukum Diplomatik, hukum internasional harus dapat diterapkan dalam bidang-

bidang kejahatan perang antarnegara, penjaminan terlaksananya hukum publik internasional dan

hukum privat Internasional di seluruh dunia, pengembangan hubungan persaudaraan antar

bangsa, pemeliharan perdamaian, dan menjalin persahabatan dalam Hukum Internasional