syariat islam lengkap

SYARIAT ISLAMSYARIAT ISLAM: : Melihat Sudut Pandang Melihat Sudut Pandang

Normatif-Kontekstual-PolitikNormatif-Kontekstual-Politik

KHAMAMI ZADAKHAMAMI ZADAPP LAKPESDAM NUPP LAKPESDAM NU

SYARIAT ISLAM SYARIAT ISLAM DALAM AL-QUR’ANDALAM AL-QUR’AN

Istilah syariah muncul hanya sekali Istilah syariah muncul hanya sekali dalam al-Qur’an, ”dalam al-Qur’an, ”Kemudian Kami Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama) syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah ituitu, maka ikutilah syariah itu ...” ...” (al-(al-Jatsiyah/45:18).Jatsiyah/45:18).

ISTILAH LAIN SYARIAH ISTILAH LAIN SYARIAH DALAM AL-QUR’AN (1)DALAM AL-QUR’AN (1) Akan tetapi ada juga istilah lain dari akar kata yang sama. Akan tetapi ada juga istilah lain dari akar kata yang sama. ””Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkera mereka menurut apa yang lain itu; maka putuskanlah perkera mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. kepadamu. Untuk masing-masing umat di antara kamu, Kami Untuk masing-masing umat di antara kamu, Kami berikan berikan aturanaturan jalanjalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu”. yang kamu perselisihkan itu”. (Al-Maidah/5: 48)(Al-Maidah/5: 48)

ISTILAH LAIN SYARIAH ISTILAH LAIN SYARIAH DALAM AL-QUR’AN (2)DALAM AL-QUR’AN (2) Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman: ” ”Dia telah Dia telah mensyariatkanmensyariatkan bagi kamu tentang agama bagi kamu tentang agama

yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa; telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa; yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang Musyrik agama yang kamu seru kepadanya. orang Musyrik agama yang kamu seru kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)” (Asy-(agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)” (Asy-Syura/42:13).Syura/42:13).

MAKNA SYARIATMAKNA SYARIAT

Dalam semua ayat di atas, syariah tidak Dalam semua ayat di atas, syariah tidak menunjukkan norma hukum, melainkan jalan. menunjukkan norma hukum, melainkan jalan.

Pengertian al-Qur’an ini sama dengan Pengertian al-Qur’an ini sama dengan pengertian yang termauat dalam semua kamus pengertian yang termauat dalam semua kamus bahasa Arab. bahasa Arab.

Kata syara’a berarti menuju air, dan istilah Kata syara’a berarti menuju air, dan istilah syir’ah dan syariah artinya memberi minum, syir’ah dan syariah artinya memberi minum, atau jalan, atau lereng yang mengarah ke mata atau jalan, atau lereng yang mengarah ke mata airair

PEMAHAMAN PEMAHAMAN UMAT ISLAMUMAT ISLAM

Sayangnya umat Islam beranggapan bahwa Sayangnya umat Islam beranggapan bahwa pengertian syariah tidaklah seperti dalam pengertian pengertian syariah tidaklah seperti dalam pengertian asalnya, yakni jalan menuju Allah, akan tetapi asalnya, yakni jalan menuju Allah, akan tetapi pengertiannya menjadi perundang-unangan yang pengertiannya menjadi perundang-unangan yang mengatur setiap kondisi kehidupan dan kemudian mengatur setiap kondisi kehidupan dan kemudian aturan-aturan perundangan itu semuanya menjadi aturan-aturan perundangan itu semuanya menjadi wahyu dari Allah. Tentu saja, sebuah asumsi yang wahyu dari Allah. Tentu saja, sebuah asumsi yang kontroversial jika syariat Islam, itu disamakan dengan kontroversial jika syariat Islam, itu disamakan dengan aturan perundang-undangan sebagaimana dulu pernah aturan perundang-undangan sebagaimana dulu pernah terjadi pada dunia Islam sejak masa awal Islam hingga terjadi pada dunia Islam sejak masa awal Islam hingga abad ke-19abad ke-19

SEJARAH PANJANG SEJARAH PANJANG FORMALISASI SYARIAT FORMALISASI SYARIAT

DI INDONESIA (1)DI INDONESIA (1) Semenjak zaman kerajaan-kerajaan Islam, syariat Islam telah Semenjak zaman kerajaan-kerajaan Islam, syariat Islam telah

diberlakukan. Dalam sejarah hukum di Indonesia, di wilayah Nusantara diberlakukan. Dalam sejarah hukum di Indonesia, di wilayah Nusantara terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam yang seluruhnya menerapkan terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam yang seluruhnya menerapkan syariat Islam. syariat Islam.

Sejumlah kerajaan Islam seperti, serajaan Samudera Pasai, Aceh, Sejumlah kerajaan Islam seperti, serajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, Banten, Tuban, Gresik-Giri, Banjar, dan Kutai Demak, Mataram, Cirebon, Banten, Tuban, Gresik-Giri, Banjar, dan Kutai memberlakukan syariat Islam secara alamiah.memberlakukan syariat Islam secara alamiah.

Di zaman inilah, syariat Islam telah menjadi bagian dari kehidupan Di zaman inilah, syariat Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dengan beberapa ciri: (1) syariat Islam telah hidup masyarakat dengan beberapa ciri: (1) syariat Islam telah hidup berdampingan dengan tradisi lokal, (2) syariat Islam yang berkembang berdampingan dengan tradisi lokal, (2) syariat Islam yang berkembang bukan hukum yang murni, melainkan dipengaruhi oleh tradisi lokal, (3) bukan hukum yang murni, melainkan dipengaruhi oleh tradisi lokal, (3) syariat Islam yang berlaku adalah hukum privat/keluarga, (4) faktor syariat Islam yang berlaku adalah hukum privat/keluarga, (4) faktor ekonomi dan politik menentukan perkembangan berlakunya syariat ekonomi dan politik menentukan perkembangan berlakunya syariat Islam, dan (5) perkembangan syariat Islam belum ditopang oleh institusi Islam, dan (5) perkembangan syariat Islam belum ditopang oleh institusi formal kerajaan. Hal ini mencerminkan bahwa syariat Islam telah formal kerajaan. Hal ini mencerminkan bahwa syariat Islam telah diberlakukan masyarakat dalam skalanya yang terbatas dan terpengaruh diberlakukan masyarakat dalam skalanya yang terbatas dan terpengaruh dengan tradisi lokal masyarakat setempat.dengan tradisi lokal masyarakat setempat.


DI INDONESIA (2)DI INDONESIA (2) diberlakukannya syariat Islam terus berlanjut di masa penjajahan Belanda, diberlakukannya syariat Islam terus berlanjut di masa penjajahan Belanda,

khususnya zaman VOC (khususnya zaman VOC (Verenigde Oost Indische CompagnieVerenigde Oost Indische Compagnie). Pada tahun 1642 ). Pada tahun 1642 terbentuklah terbentuklah Statuta BataviaStatuta Batavia yang berlaku untuk masyarakat Batavia (sekarang yang berlaku untuk masyarakat Batavia (sekarang Jakarta) dan sekitarnya. Dalam Jakarta) dan sekitarnya. Dalam Statuta BataviaStatuta Batavia disebutkan bahwa mengenai disebutkan bahwa mengenai kewarisan orang-orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan kewarisan orang-orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam, yaitu hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Pada tahun 1760 hukum Islam, yaitu hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Pada tahun 1760 terbentuk kitab hukum terbentuk kitab hukum Compendium FreijerCompendium Freijer (hasil karya D.W. Freijer) yang memuat (hasil karya D.W. Freijer) yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Kitab hukum ini diterapkan pada hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Kitab hukum ini diterapkan pada peradilan-peradilan yang ada di daerah kekuasaan VOC. Selain itu, juga terdapat peradilan-peradilan yang ada di daerah kekuasaan VOC. Selain itu, juga terdapat kitab hukum kitab hukum MugharaerMugharaer yang berlaku untuk Pengadilan Negeri Semarang. Kitab yang berlaku untuk Pengadilan Negeri Semarang. Kitab hukum ini berisi perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana yang hukum ini berisi perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana yang sebagian besar bermuatan hukum pidana Islam. sebagian besar bermuatan hukum pidana Islam.

Kitab-kitab hukum lain yang dibuat pada zaman VOC antara lain Kitab-kitab hukum lain yang dibuat pada zaman VOC antara lain Pepakem CirebonPepakem Cirebon yang berisi kumpulan hukum Jawa tua yang semula merupakan kompilasi yang berisi kumpulan hukum Jawa tua yang semula merupakan kompilasi ketentuan-ketentuan hukum Hindu, kemudian mengalami perubahan-perubahan ketentuan-ketentuan hukum Hindu, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang tampak adanya pengaruh Islam. Demikian pula peraturan yang dibuat untuk yang tampak adanya pengaruh Islam. Demikian pula peraturan yang dibuat untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi selatan atas prakarsa B.J.D. Clootwijk.daerah Bone dan Goa di Sulawesi selatan atas prakarsa B.J.D. Clootwijk.


DI INDONESIA (3)DI INDONESIA (3) Puncak dari upaya formaliasi syariat Islam Puncak dari upaya formaliasi syariat Islam

sesungguhnya dapat kita lihat dari upaya partai-sesungguhnya dapat kita lihat dari upaya partai-partai Islam memperdebatkan Piagam Jakarta di partai Islam memperdebatkan Piagam Jakarta di Sidang Konstituante tahun 1959, yang berakhir Sidang Konstituante tahun 1959, yang berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Meskipun Piagam Jakarta tidak menjadi bagian Meskipun Piagam Jakarta tidak menjadi bagian dalam UUD 1945, tetapi umat Islam telah diberi dalam UUD 1945, tetapi umat Islam telah diberi perhatian khusus yang dibuktikan dengan perhatian khusus yang dibuktikan dengan pernyataan Soekarno bahwa Piagam Jakarta telah pernyataan Soekarno bahwa Piagam Jakarta telah memberi inspirasi pada batang tubuh UUD 1945. memberi inspirasi pada batang tubuh UUD 1945.

KARAKTERISTIK IMPLEMENTASI KARAKTERISTIK IMPLEMENTASI SYARIAT DALAM HUKUM SYARIAT DALAM HUKUM

NASIONALNASIONAL Hukum kekeluargaan (perkawinan, perceraian, dan waris); Hukum kekeluargaan (perkawinan, perceraian, dan waris); Undang-Undang-

UndangUndang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum IslamKompilasi Hukum Islam

Hukum ekonomi dan keuangan; Hukum ekonomi dan keuangan; Undang-Undang No. 7 Th. 1992 Undang-Undang No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan yang diamandemen oleh Undang-Undang No. tentang Perbankan yang diamandemen oleh Undang-Undang No. 10 Th. 1998Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang 10 Th. 1998Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan ZakatPengelolaan ZakatUndang-Undang No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf.Undang-Undang No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf.

Hukum pidana; Hukum pidana; Perda-perda yang bernuansa syariat di beberapa Perda-perda yang bernuansa syariat di beberapa daerah (pelacuran, perjudian, minuman keras, cambuk)daerah (pelacuran, perjudian, minuman keras, cambuk)

Praktik ritual keagamaan Undang-undang No 17 Th. 1999 tentang Praktik ritual keagamaan Undang-undang No 17 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan HajiPenyelenggaraan Haji

Simbol-simbol keagamaan (pemakaian jilbab, busana muslim/baju Simbol-simbol keagamaan (pemakaian jilbab, busana muslim/baju koko, pandai baca al-Qur’an)Perda-perda yang bernuansa syariat di koko, pandai baca al-Qur’an)Perda-perda yang bernuansa syariat di beberapa daerah (busana muslim, pandai baca al-Qur’an, dll.)beberapa daerah (busana muslim, pandai baca al-Qur’an, dll.)

JALUR PROYEK SYARIATISASI JALUR PROYEK SYARIATISASI (1)(1)

Pertama, Pertama, jalur politik (parlemen) seperti misalnya jalur politik (parlemen) seperti misalnya perjuangan partai-partai Islam untuk mengembalikan perjuangan partai-partai Islam untuk mengembalikan Piagam Jakarta di dalam Majelis Konstituante di masa Piagam Jakarta di dalam Majelis Konstituante di masa Orde Lama yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Orde Lama yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Juli 1959.

Jalur politik ini, di masa Reformasi, kembali Jalur politik ini, di masa Reformasi, kembali diperjuangkan semenjak Sidang Tahunan MPR Tahun diperjuangkan semenjak Sidang Tahunan MPR Tahun 2000-2002 yang lalu. Dua partai Islam; Partai 2000-2002 yang lalu. Dua partai Islam; Partai Persatuan Pembangunan (FPP) dan Partai Bulan Persatuan Pembangunan (FPP) dan Partai Bulan Bintang (FBB) mengusulkan untuk memasukkan Bintang (FBB) mengusulkan untuk memasukkan kembali “tujuh kata” tentang syariat Islam ke dalam kembali “tujuh kata” tentang syariat Islam ke dalam Amendemen UUD 1945 Amendemen UUD 1945


Kedua,Kedua, jalur militer yang dilakukan kelompok Islam jalur militer yang dilakukan kelompok Islam radikal dengan melakukan pemberontakan bersenjata radikal dengan melakukan pemberontakan bersenjata (seperti Darul Islam/Negara Islam Indonesia/DI/TII) di (seperti Darul Islam/Negara Islam Indonesia/DI/TII) di Jawa Barat; atau pemberontakan Abdul Qahar Jawa Barat; atau pemberontakan Abdul Qahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Teungku Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Teungku Muhammad Daud Beureuh di Aceh. Muhammad Daud Beureuh di Aceh.

Jalur militer ini tidak berhasil menggapai cita-cita Jalur militer ini tidak berhasil menggapai cita-cita berdirinya negara Islam dengan substansi penegakkan berdirinya negara Islam dengan substansi penegakkan syariat Islam. Darul Islam dipimpin oleh SM syariat Islam. Darul Islam dipimpin oleh SM Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di desa Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di desa Cisampang, Jawa Barat Cisampang, Jawa Barat


Ketiga, Ketiga, jalur kultural, yakni melakukan dakwah jalur kultural, yakni melakukan dakwah Islam kepada masyarakat melalui pemahaman Islam kepada masyarakat melalui pemahaman syariat Islam kepada komunitas masyarakat. syariat Islam kepada komunitas masyarakat.

Hal ini dapat kita saksikan pada beberapa Hal ini dapat kita saksikan pada beberapa ormas Islam, yang giat memperjuangkan ormas Islam, yang giat memperjuangkan syariat Islam sebagai hukum negara. syariat Islam sebagai hukum negara.

Kelompok-kelompok Islam, seperti Hizbut Kelompok-kelompok Islam, seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam Tahrir, Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam selama ini giat mengkampanyekan proyek selama ini giat mengkampanyekan proyek syariatisasi ke masyarakat melalui jalur syariatisasi ke masyarakat melalui jalur dakwah.dakwah.

PERDA SYARIAT, QANUN, PERDA SYARIAT, QANUN, FIQIH, DAN SUBSTANSIFIQIH, DAN SUBSTANSI

Maraknya peraturan-peraturan di daerah yang mengatur pelacuran, perjudian, Maraknya peraturan-peraturan di daerah yang mengatur pelacuran, perjudian, minuman keras, aturan berpakaian, dan pembuatan papan nama Arab Melayu di minuman keras, aturan berpakaian, dan pembuatan papan nama Arab Melayu di beberapa daerah, seperti Aceh, Bulukumba, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, beberapa daerah, seperti Aceh, Bulukumba, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Lombok, Tangerang dan daerah lainnya merupakan fenomena baru Indramayu, Lombok, Tangerang dan daerah lainnya merupakan fenomena baru setelah berbagai kelompok Islam kesulitan memberlakuan syariat Islam ke dalam setelah berbagai kelompok Islam kesulitan memberlakuan syariat Islam ke dalam hukum nasional. hukum nasional.

Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur hingga Peraturan Daerah (Perda). Peraturan daerah Walikota, Surat Gubernur hingga Peraturan Daerah (Perda). Peraturan daerah yang kemudian sering disebut Perda Syariat Islam (Perda SI) merupakan upaya yang kemudian sering disebut Perda Syariat Islam (Perda SI) merupakan upaya yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam untuk mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah agar melakukan Islamisasi produk hukum di level yang paling pemerintah daerah agar melakukan Islamisasi produk hukum di level yang paling bawah. bawah.

Fenomena pembuatan peraturan yang berkaitan dengan nuansa Islamisasi Fenomena pembuatan peraturan yang berkaitan dengan nuansa Islamisasi sesungguhnya adalah bagian dari proyek syariatisasi negara (dalam skala sesungguhnya adalah bagian dari proyek syariatisasi negara (dalam skala pemerintahan daerah). Proyek syariatisasi sekarang ini sedang mendapatkan pemerintahan daerah). Proyek syariatisasi sekarang ini sedang mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat untuk melakukan perubahan kultur Islami di dukungan yang kuat dari masyarakat untuk melakukan perubahan kultur Islami di masyarakat melalui jalur birokrasi negara. Maka yang dibidik dari proyek masyarakat melalui jalur birokrasi negara. Maka yang dibidik dari proyek syariatisasi adalah pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan sekaligus syariatisasi adalah pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana proyek syariatisasi.sebagai pelaksana proyek syariatisasi.

CARA PANDANG CARA PANDANG TERHADAP PERDA SYARIAT TERHADAP PERDA SYARIAT

(1)(1) Cara pandang kita terhadap Perda syariat Cara pandang kita terhadap Perda syariat

sesungguhnya terpola pada tiga hal. sesungguhnya terpola pada tiga hal. Pertama, Pertama, Perda syariat adalah salah satu bentuk dari Perda syariat adalah salah satu bentuk dari

qanun, qanun, bukan syariat Islam. Kita harus membedakan bukan syariat Islam. Kita harus membedakan antara antara qanunqanun dan syariat Islam. dan syariat Islam.

QanunQanun merupakan aspek yang paling jelas tentang merupakan aspek yang paling jelas tentang formalisasi, sedangkan syariat adalah aspek yang formalisasi, sedangkan syariat adalah aspek yang paling jelas tentang ajaran Tuhan. Jika aturan Tuhan paling jelas tentang ajaran Tuhan. Jika aturan Tuhan itu diundangkan oleh negara, maka itu disebut itu diundangkan oleh negara, maka itu disebut qanunqanun, , yang sifatnya relatif (yang sifatnya relatif (zhannizhanni). ).

CARA PANDANG CARA PANDANG TERHADAP PERDA SYARIAT TERHADAP PERDA SYARIAT

(2)(2) KeduaKedua, Perda Syariat merupakan aturan syariat yang belum , Perda Syariat merupakan aturan syariat yang belum

mengatur soal substansi kehidupan bernegara. mengatur soal substansi kehidupan bernegara. Peraturan-peraturan itu masih terbatas pada pengaturan Peraturan-peraturan itu masih terbatas pada pengaturan

kehidupan masyarakat sehingga yang menjadi objek adalah kehidupan masyarakat sehingga yang menjadi objek adalah masyarakat kelas bawah. masyarakat kelas bawah.

Dalam kenyataannya, belum ada satu pun Perda Syariat Dalam kenyataannya, belum ada satu pun Perda Syariat yang mengatur tentang tindak korupsi, penindasan, dan yang mengatur tentang tindak korupsi, penindasan, dan ketidakadilan penguasa.ketidakadilan penguasa.

Sehingga nampak jelas, keluarnya Perda Syariat Sehingga nampak jelas, keluarnya Perda Syariat sesungguhnya dimanfaatkan oleh penguasa daerah sesungguhnya dimanfaatkan oleh penguasa daerah (Bupati/Gubernur) untuk kepentingan pemenangan Pilkada. (Bupati/Gubernur) untuk kepentingan pemenangan Pilkada. Dalam konteks politik lokal, Perda syariat menjadi alat Dalam konteks politik lokal, Perda syariat menjadi alat kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

CARA PANDANG CARA PANDANG TERHADAP PERDA SYARIAT TERHADAP PERDA SYARIAT (3)(3)

Ketiga, Ketiga, persoalan yang lebih serius lagi adalah adanya persoalan yang lebih serius lagi adalah adanya agenda strategis untuk mendirikan negara Islam. agenda strategis untuk mendirikan negara Islam.

Jika Perda Syariat sekarang menjadi kecenderungan di Jika Perda Syariat sekarang menjadi kecenderungan di setiap daerah, maka dalam setahap lagi daerah-daerah juga setiap daerah, maka dalam setahap lagi daerah-daerah juga

akan memberlakukan syariat Islam secara totalistik, bukan akan memberlakukan syariat Islam secara totalistik, bukan hanya hukum moral dan perdata, tetapi juga hukum pidana. hanya hukum moral dan perdata, tetapi juga hukum pidana. Maka, bukan tidak mungkin, di level nasional Pancasila Maka, bukan tidak mungkin, di level nasional Pancasila

hanya menjadi dasar konstitusi, tetapi di level daerah, syariat hanya menjadi dasar konstitusi, tetapi di level daerah, syariat Islam menjadi hukum yang riil. Inilah yang disebut sebagai Islam menjadi hukum yang riil. Inilah yang disebut sebagai

substansi negara Islam. Jika sudah demikian ini terjadi, substansi negara Islam. Jika sudah demikian ini terjadi, tinggal menunggu saatnya Pancasila diganti dengan Piagam tinggal menunggu saatnya Pancasila diganti dengan Piagam

Jakarta. Maka lengkaplah sudah, Indonesia yang dikenal Jakarta. Maka lengkaplah sudah, Indonesia yang dikenal sebagai negara pluralistik berubah menjadi negara Islamsebagai negara pluralistik berubah menjadi negara Islam ..

PENUTUPPENUTUP

Munculnya Perda-perda syariah di beberapa daerah yang Munculnya Perda-perda syariah di beberapa daerah yang mengarah pada orientasi syariah simbolik telah menciptakan mengarah pada orientasi syariah simbolik telah menciptakan pola baru dari gerakan aspirasi Islam formalistik. pola baru dari gerakan aspirasi Islam formalistik.

Dari yang pada awalnya berjuang keras untuk mengganti Dari yang pada awalnya berjuang keras untuk mengganti hukum nasional dengan hukum syariah baik melalui jalur hukum nasional dengan hukum syariah baik melalui jalur dakwah, militer dan politik, sekarang mulai mengarah pada dakwah, militer dan politik, sekarang mulai mengarah pada pola syariatisasi Perda. pola syariatisasi Perda.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa syariah dalam Kecenderungan ini menunjukkan bahwa syariah dalam pengerian yang totalistik akan mengalami kesulitan pengerian yang totalistik akan mengalami kesulitan diberlakukan di Indonesia, jika tidak dibangun dari bawah diberlakukan di Indonesia, jika tidak dibangun dari bawah (daerah-daerah). (daerah-daerah).

Strategi ini berhasil mengubah pola pemahaman Strategi ini berhasil mengubah pola pemahaman keagamaan masyarakat untuk secara bersama-sama keagamaan masyarakat untuk secara bersama-sama menegakkan syariat Islam dalam sistem hukum nasional, menegakkan syariat Islam dalam sistem hukum nasional, tanpa resistensi yang cukup berarti. tanpa resistensi yang cukup berarti.

syariat islam lengkap

Documents