SUBYEK,OBYEK HUKUM DAN

PERBUATANNYA

OLEH: TRI WINARSIH

JURUSAN: MUAMALAT BNIM: 10380050

KATA PENGANTAR Hukum adalah untuk manusia. Kaedah-kaedahnya yang berisi

perintah, larangan dan perkenaan itu ditujukan pada anggota-

anggota masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan antar

masyarakat.

Manusia atauu suatu masyarakat takkan lepas dari yang

namanya hukum atau aturan. Hampir setiap waktu dimanapun dan

kapanpun kita akan menghampiri yang namanya hukum atau aturan.

Karena manusia di sini peranannya sangatlah penting. Dalam suatu

hukum pasti ada subjek atau pelaku dan objek atau benda, alatnya.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh

hak dan kewajiban. Dan yang berhak memperoleh kewajiban dan hak

hanyalah manusia. Jadi, manusia adalah subjek hokum. Sedangkan,

Objek hokum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek

hukum dan yang menjadi objek hukum adalah hak, karena dapat di

kuasai oleh subjek hukum.

Adanya subjek dan objek hokum pasti menimbulkan perbuatan

hokum. Perbuatan hokum adalah setiap perbuatan manusia yang

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat-

akibat hukum. Jadi akibat itu bias dianggap sebagai kehendak dari

yang melakukan hokum. Misalnya, pembayaran utang, baik berupa

pemberian uang atau barang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………….. 2

DAFTAR ISI …………………………………………………………… 3

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….. 4

A. Latar Belakang Penulisan

.............................................................. 4

B. Tujuan Penulisa ……................................

………………………. 5

C. Rumusan Masalah ...........……………………………………………. 5

BAB II PEMBAHASAN ………………………….. 6

A. Subjek Hukum ………………………………………….. 6

B. Objek ………………………………………………….. 12

C. Perbuatan H……………………………………………. 13

BAB III PENUTUP ………………………………. 17

A. Kesimpulan ……………………. 17

B. Saran …………………………. 18

DAFTAR PUSTAKA ……………………………. 19

BAB I

PENDAHULUAN

1 LATAR BELAKANGSelain untuk memenihi criteria penilaian didalam memilih judul

ini penulis juga ingin memberikan pemahaman lebih detail

mengenai subjek hokum, objek hokum, dan perbuatan hokum.

Hukum adalah untuk manusia. Kaedah-kaedahnya yang berisi

perintah, larangan dan perkenaan itu ditujukan pada anggota-

anggota masyarakat. Tanpa adanya suatu hukum maka

masyarakat tidak akan mendapatkan hak dan kewjibannya

secara adil.

Di dalam hukum dikenal subjek hukum dan objek hukum juga

perbuatan hukum. Subjek hukum merupakan aspek terpenting

dalam suatu hukum. Tanpa adanya subjek hukum, suatu hukum

tidak akan bisa dilaksanakan. Begitu juga dengan objek hukum.

Jika subjek hukum itu ada, maka objeknyapun juga harus ada,

karena antara subjek hukum dengan objek hukum sangatlah

berkaitan dalam hal hukum. Objek hukum merupakan

pelengkap dari suatu subjek hukum.

Biasanya subjek hukum itu berupa manusia atau orang.

Sedangkan objek hukum adalah bendanya atau sasarannya.

Setelah adanya subjek hukum dn objek hukum, kemudian

muncul perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah hasil dari

subjek hukum dan objek hukum. Bisa juga di katakana sebagai

akibat-akibat hukum.

2 TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan makalah ini penulis mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjelaskan lebih detail tentang pengertian subjek

hukum, objek hukum, dan perbuatan hukum.

2. Pembaca dapat mengerti pembagian subjek hukum,

objek hukum, dan perbuatan hukum.

3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan tema pembahasan penulis meltakkan beberapa

pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum, objek

hukum, dan perbuatan hukum?

2. Subjek hukum dibagi menjadi berapa macam?

3. Teori-teori apa sajakah yang ada dalam subjek

hukum?

4. apa perbedaan antara manusia dan badan hukum

sebagai subjek hukum?

5. Dibagi menjadi berapakah objek hukum?

6. Pengertian perbuatan hukum?

7. Apa pembagian dari perbuatan hukum?

BAB II

PEMBAHASAN

4 SUBJEK HUKUM

→ Orang

Subjek hukum=orang

→ Badan Hukum → Privat

→ Publik

[1]Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat

memperoleh hak dan kewajiban. Yang dapat memperoleh

hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi

manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan

kewajiban, sebagai subjek hukum atau orang.

Seiring berkembangnya dunia hukum, subjek hukum di

bagi menjadi 2 :

1) Orang / manusia (natuurlijke person);

2) Badan Hukum (rechtsperson).

Setiap manusia di Indonesia, tanpa terkecuali, selama

hidupnya adalah , orang, atau subjek hukum. Sejak di

lahirkan manusia memperoleh hak dan kewajiban.

Apabila meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya

akan beralih pada ahli warisnya.

Bahwa setiap manusia di Indonesia adalah orang yang

dapat di simpulkan dari pasal 15 UUDS yang berbunyi

bahwa [2]“tidak suatu hukmanpun menyebabkan

kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak

kewenangan”.

Di dalam sejarah di kenal adanya manusia yang tidak

mempunyai hak dan kewajiban, tidak merupakan subjek

hukum, yaitu budak belian. Budak bukan merupakan

subjek hukum tetapi, merupakan objek hukum yang

dapat di perjualbelikan. Selain itu, dahulu di kenal

kematian perdata(burgelyke dood) pernyatan pengadilan

(lijke dood) kyang menyatakan bahwa seseorang itu tak

dapat memperoleh hak apapun lagi.

Pencabutan hak dan kewajiban masih bersifat terbatas

dan hanya untuk sementara saja. [3]Berikut hak-hak

tertentu yang dapat di cabut, di antaranya:

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau

jabatan tertentu;

b. Hak memasuki angkatan bersenjata;

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan

umum yang diadakan berdasarkan aturan-aturan

tertentu;

d. Hak menjadi penasehat, wali pengawas atau

pengampu atau pengampu pengwas atas anak

yang bukan anak sendiri.

e. Hak menjalankan kekuasan bapak,

menjalankan perwakilan, atau pengampu atas

anaknya sendiri;

f. Hak untuk menjalankan pencaharian

tertentu.

Dengan demikian orang dianggap sebagai pendukung

hak dan kewajiban, sejak lahir sampai meninggal,

bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Tapi meskipun

demikian orang yang belum dewasa masih belum cukup

untuk melakukan hukum sendiri. [4]Berikut yang

dianggap belum cukup untuk melakukan hukum sendiri

diantaranya:

a. Orang yang belum dewasa atau belum cukup

umur;

b. Orang gila pemabuk, pemboros,yakni mereka

yang ditaruh dibawah pengampuan(curatele);

c. Orang perempuan dalam pernikahan(wanita

kawin).

Manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum.

Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum. Di

samping orang dikenal subjek hukum selain manusia

yang disebut Badan Hukum. [5]Badan Hukum adalah

organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai

tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan

kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya

asalah organisasi atau kelompok manusia yang

merupakan badan hukum.

Badan Hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam

lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan

badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau

kelompok manusia sebagai subjek hukumitu sangat

diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas

hukum.

[6]Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Badan hukum dalam lingkungan hukum

public, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan

tatanannya ditenktukan oleh hukum ublic. Badan

hukum ini merupakan hasil pembentukan dari

penguasa, berdasarkan perundang-undangan

yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan

pengurus yang diberi tugas untuk itu. Misalnya,

Negara, propinsi, kabupaten, bank Indonesia,

desa, subak dll.

2. Badan hukum dalam lingkungan hukum

privat, yaitu badan-badan yang pendirian dan

tatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan

hukum ini merupakan badan hukum swasta yang

didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu,

yaitu mencari keuntungan, social pendidikan, ilmu

pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan,

olah raga, dll. Yangtermasuk dalam hukum privat

misalnya koperasi, NV, dan wakaf.

[7]Menurut, tujuannya badan hukum privat dapat

dibagi menjadi:

a. Perserikatan dengan tujuan tidak

materialistis atau amal. Misalnya,

perkumpulan gereja, badan wakaf, yayasan

dll.

b. Persekutuan dengan tujuan

memperoleh laba. Misalnya, perseroan

terbatas.

Dalam [8]Tata Hukum Indonesia, badan-badan hukum

dikelompokkan dalam tiga macam, yaitu:

1. Menurut hukum Eropa antara lain: Negara, PT,

dan perhimpunan-perhimpunan berdasarkan Stb.

1870 No. 64;

2. Menurut hukum Eropa yang tertulis, antara

lain: perhimpunan-perhimpunan berdasarkan Stb.

1939 No. 570 jo.1939 No. 717, dan Stb. 1958 No.

139:

3. Menurut hukum adat, antara lain: wakaf

yayasan.

[9]Berikut beberapa teori yang berhubungan dengan

badan hukum:

1. Teori anggapan(fiksi) dari Von savigny,C.W.

Opzoomer dan Houwing. Pada dasarnya subjek

hukum hanyalah manusia, dan badan hukum hanya

merupakan anggapan saja dan tidak berwujud. Ia

dibuat oleh Negara oleh karena itu badan hukum

tergantung oleh pengakuan Negara.

2. Teori kekayaan- tujuan A. Brinz dan Siccana

kekayaan yang dipisahkan dan diberi tujuan-tujuan

tertentu. Kekayaan dianggap miik suatu badan

hukum padahal kekayaan itu terikat pada

tujuannya.

3. Teori organdari Otto Van Gierke bahwa badan

hukum itu seperti manusia. Ia sungguh-sungguh

ada dalam pergaulan hukum. Badan hukum

membentuk kehendak sendiri dengan perantara

alat-alat(organ) yang ada padanya(pengurus)

seertoi manusia. Oleh karena itu fungsi badan

hukum disamakan dengan manusia.

4. Teori milik kolektif(teori kekayaan bersama)

dari W.L.P.A. Molengraff dan Marcel Planiol bahwa

badan hukum ialah harta yang tak dapat di bagi

dari anggota secara bersama-sama. Hak dan

kewajiban badan hukum sebenarnya merupakan

hak dan kewajiban anggotanya secara bersama-

sama. Dengan demikian, badan hukum hanyalah

konstruksi yuridis.

5. Teori duguitdari Duguit bahwa badan hukum

itu tidak ada. Manuspia adalah satu-satunya subjek

hukum. Hal ini sesuai dengan ajarannya yaitu

fungsi social yang harus di laksanakan.

6. Teori enggensbahwa badan merupakan hulp

figuur, karena adanya diperlukan dan

diperbolehkan oleh hukum untuk menjalankan hak-

hak dengan sewajarnya.

5 OBJEK HUKUM

Objek hukum (recht objek) merupakan segala sesuatu

yang berguna bagi subjek hukum (person), dan yang

menjadi objek hukum dari suatu hubungan hukum adalah

hak. Oleh karenanya dapat di kuasai oleh subjek hukum.

[10]Hubungan hukum adalah suatu wewenang yang di

miliki oleh .seseorang untuk menguasai sesuatu dari

orang lain, dan kewajiban orang lain untuk berperilaku

sesuai dengan wewenang yang ada. Isi dari wewenang

da kewajiban tersebut ditentukan oleh hukum(misalnya

hubungan antara pembeli dan penjual). Dalam hubungan

hukum menurut hukum ublic (dalam hal ini, hukum

pajak), objek hukumnya adalah sejumlah uang yang

dapat dipungut dari wajib pajak, dan hukum pidana

adalah pidana yang dapat dijatuhkan pada pelanggar

pidana. Dalam hukum perdata, objek hukum lazim

disebut benda (zaa). [11]Menurut hukum perdata Eropa

pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi:

1. Benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu

yang dapat ditangkap oleh pancaindera, misalnya:

rumah, buku-buku, dll.

2. Benda yang tak berwujud, yaitu segala

macam hak. Misalnya: hak cipta, merek, dll.

Kemudian pada saat yang sama, benda terwujud maupun

tak berwujud itu terbagi menjadi dua yaitu [12]menurut

pasal 504 KUH perdata yaitu:

1. Benda bergerak(benda tidak tetap) yaitu

benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti:

meja, kursi, sepeda, dll.

2. Benda tidak bergerak(benda tetap) yaitu

benda yang tak dapat dipindahkan, seperti: tanah,

mencakup pohon, gedung, mesin-mesin, dll. Kapal

yang ukurannya besarnya 20 m3 termasuk juga

golongan benda tetap.

6 PERBUATAN HUKUM

[13]Perbuatan hukum asalah setiap perbuatan manusia

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak

dan kewajiban.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki

akibat-akibat hukum. Jadi akibat itu bias dianggap

sebagai kehendak dari yang melakukan hokum. Misalnya,

pembayaran utang, baik berupa pemberian uang atau

barang.

Perbuatan hukum atau tndakan hukm akan terjadi

apabila ada pernyataan kehendak. [14]Dan untuk adanya

kehendak dibutuhkan hal-hal berikut:

a. Adanya kehendak orang itu untuk bertidak,

menerbitkan/ menimbulkan akibat yang diatur oleh

hokum.

b. Pernyataan kehendak pada asasnya tidak

terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada

pengecualiannya, debab dapat terjadi secara:

a) Pernyataan kehendak secara tegas,

antara lain:

· Ditulis sendiri.

· Ditulis oleh pejabat tertentu.

b) Mengucapkan kata setuju, mesalnya

OK, YA dll.

c) Pernyataan kehendak dengan isyarat,

misalnya:mengangguk, dll.

c. Pernyataan kehendak secara diam-diam

Perbuatan hokum terdiri dari:

1. Perbuatan hukum sepihak.

Ialah perbuatan hokum yang dilakukan oleh satu

pihak saja tetapi memunculkan hak dan kewajiban

pada satu pihak pula. Misalnya: pembuatan surat

wasiat(pasal 875 KUH Perdata), pemberian hibah

suatu benda(pasal 1666 KUH Perdata).

2. Perbuatan hokum dua pihak.

Ialah perbuatan hokum yang dilakukan oleh dua

pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi

kedua pihak tersebut. Misalnya: persetujuan jual

beli(pasal 1457 KUH Perdata), perjanjian sewa-

menyewa(pasal 1548 KUH Perdata), dll.

Menurut pendapat lain yaitu pendapat hukum, yaitu

dibagi menjadi dua. [15]Menurut hokum perbuatan

hokum dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek

hukum.

a. Perbuatan menurut hukum. Contoh :

zaakwarneming(1354).

zaakwarneming ialah perbuatan yang akibatnya

diatur oleh hukum meskipun tidak dikehendaki

oleh orang tersebut. Contoh : mengurusi

kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang

tersebut yakni bila terdapat kasus kecelakaan

yang mengakibatkan seseorang luka parah dan

harus dioperasi secepatnya maka dokter harus

mengoperasinya tanpa meminta ijin kepada

orang tersebut atau keluarganya.

b. Perbuatan melawan hukum. Contoh :

onrechtmatigdaad(1365).

onrechtmatigedaad adalah suatu perbuatan yang

bertentangan dengan hukum. Meski tidak

dikehendaki atau disengaja, pelaku harus

mengganti kerugian yang diderita oleh pihak

yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku.

2. Perbuatan hukum yang tidak dilakukan oleh

subyek hukum. Contoh : jatuh tempo atau

kadaluarsa, kelahiran, kematian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULANDari sederet penjelasan diatas, dapat kita simpulkan sebagai

berikut:

1) Subjek hukum di Indonesia adalah manusia

2) Subjek hukum dibagi menjadi dua yaitu manusia

atau orang dan badan hukum.

3) Kemudian badan hukum dibagi menjadi dua yaitu

badan hukum privat dan badan hukum public.

4) Objek hukum merupakan segala sesuatu yang

berguna bagi subjek hukum, biasanya berupa benda.

5) Objek hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu

benda berwujud dan benda tak berwujud.

6) Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat-

akibat hukum. Misalnya, pembayaran utang, baik berupa

pemberian uang atau barang.

7) Perbuatan hokum dibagi menjadi beberapa macam

misalnya, hokum satu pihak dan hokum antara dua pihak,

menurut pendapat lain hokum juga dibagi menjadidua

yaitu,perbuatan hokum yang dilakukan oleh subjek, dan

perbuatan hokum yang tidak dilakukan oleh subjek.

B. SARAN

kita sebagai subjek hokum yang dibela oleh hokum harus bias

menjaganya dengan baik. Kita mempunyai hak dan kewajiban

yang harus kita pertanggngjawabkan apabila kita telah

melakukan suatu perbuatan. Perbuatan tersebut juga tak

lepas dari yang namanya hokum. Yaitu perbuatan hokum

dimana kita juga harus berhati-hati dalam melakukan atau

berbuat hokum. Karena itu akan menimbulkan masalah yang

besar jika kita tidak bias berhati-hati dalam berbuat. Oleh

karena itu walaupun kita mempunyai hak dan kewajiban

bukan berarti kita bisa melakukan apa saja yang kita bisa.

Tapi kita juga harus berhati-hati dalam berbuat.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Ruhiatun, SH., M.Hum.2009 Pengantar Ilmu Hukum,Teras,

Yogyakarta.

Pipin Syarifin.1999 Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung.

Sudikno Mertokusumo.2004 Mengenal Hukum(Suatu

Pengantar),Liberty, Yogyakarta.

R. Soeroeo, SH.1996 Pengantar Ilmu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta

http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/perbuatan-

hukum.html

[1] Budi Ruhiatun, SH., M.Hum, Pengantar Ilmu Hukum,Cet. 1; Yogyakarta;

Teras; 2009, h. 57-62.

[2] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum(Suatu Pengantar),Cet. 1;

Yogyakarta; Liberty; 2004, hm 52-53.

[3] Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1; Bandung; Pustaka Setia; 1999,

h. 61-63.

[4] Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1; Bandung; Pustaka Setia; 1999,

h. 63

[5] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum(Suatu Pengantar),Cet. 1;

Yogyakarta; Liberty; 2004, h. 52-53.

[6] Budi Ruhiatun, SH., M.Hum, Pengantar Ilmu Hukum,Cet. 1; Yogyakarta;

Teras; 2009, h. 57-62.

[7] Budi Ruhiatun, SH., M.Hum, Pengantar Ilmu Hukum,Cet. 1; Yogyakarta;

Teras; 2009, h. 57-62.

[8]

http://openlibrary.org/books/OL2703851M/Pengantar_ilmu_hukum_dan_tata_huk

um_Indonesia

[9] Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1; Bandung; Pustaka Setia; 1999,

h. 63

[10] Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1; Bandung; Pustaka Setia;

1999, h. 65.

[11] Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1; Bandung; Pustaka Setia;

1999, h. 65.

[12] Ibid., h. 64.

[13] R Soeroso SH., Pengantar Ilmu Hukum, Cet. II; Jakarta; Sinar Grafika; 1996,

h. 291.

[14] Ibid., h.292.

[15] http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/perbuatan-

hukum.html