20

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

DALAM LINTASAN SEJARAH

sugiri permana1

A. Pemahaman Terhadap Hukum Islam

Diskursus mengenai hukum Islam2 dan sumbernya tidak terlepas dari

pemahaman tentang Syari’ah, hukum Islam, us}ul fiqh dan fiqh. Mahmud

Shaltut (1893-1963 M) berpendapat bahwa makna syari’ah lebih luas daripada

hukum. Hukum merupakan bagian dari syari’at yang memuat berbagai

ketentuan dan hukum bagi manusia. Mahmud Shaltut membagi syari’ah

kepada dua bagian yang besar. Pertama yang berhubungan dengan cara

mendekatkan diri kepada Allah seperti shalat, zakat, haji yang dikenal

dengan ‘ibadah. Kedua berhubungan dengan perbuatan manusia untuk

menjaga kemaslahatannya, menghilangkan dari hal yang tidak baik, menjaga

ketentraman di antara sesama, seperti yang berubungan dengan hukum

keluarga, waris maupun bentuk hukuman lainnya dalam bidang mu’amalah. 3

Senada dengan Mahmud Shaltut}, menurut Mustafa> Ahmad Al Zarqa

(1904-1999), hukum merupakan bagian dari syari’at Islam yang bermakna

luas, yang mengandung perintah, hukum, ‘aqidah, dan peraturan yang harus

diterapkan untuk mencapai kemaslahatan.4 Oleh karenanya membagi

syari’ah pada tiga bentuk, yang pertama syari’ah yang berhubungan dengan

akhlakul karimah untuk meningkatan kepribadian yang lebih baik, tidak

berhubungan dengan bentuk-bentuk peraturan dalam perundang-undangan

seperti yang disampaikan kepada Nabi Isa as. Kedua adalah syari’ah yang

diturunkan berkenaan dengan kondisi ruang dan waktu serta dalam bentuk

1Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, tulisan ini merupakan tahapan awal proses

pencapaian tulisan berikutnya. 2Hukum Islam dalam pandangan orientalis selain dikenal dengan Islamic law juga

dengan Islamic jurisprudence, Joseph Schacht misalnya menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam itu sendiri, lihat Joseph Schacth, An Introduction to Islamic Law, (London: Oxford at the Clarendon Press, 1971), 1.

3Mahmu>d Shaltut, Al-Isla>m ‘Aqi>dah wa Shari>’ah (Mesir: Da>r al-Shuru>q, 1968), 73 4Mus}t}afa> Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi> Thaubihi al Jadi>d Al-Madkhalu al

Fiqhiyyu al’a>mu Bitat}wi>ri wa Tarti>bi wa Ziya>dat (Damaskus, Da>r al Qolam), 48

21

hukum seperti yang disampaikan kepada umat Bani Israil. Ketiga adalah

syari’ah dalam bentuk prinsip-prinsip yang memungkinkan adanya

pengembangan dari prinsip tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat dan

budaya. Syari’at ini adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.5

Pembahasan mengenai hukum Islam berarti membahas dari sudut

pandang us}ul fiqh sebagai media untuk menemukan hukum. Hukum Islam itu

sendiri diklaim oleh para ulama us}ul fiqh sebagai hasil dari ushul fiqh dan

fiqh.6 Para ulama us}ul fiqh mendefinisikan hukum sebagai bentuk petunjuk

bagi orang mukalaf baik yang berupa iqtid}a, takhyir maupun wad}’i.7 Ulama

sunni8 menganggap bahwa hukum berasal dari Allah, tidak ada kesempatan

bagi aqal untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Ketika tidak ditemukan

hukum tersebut secara langsung dari Allah (Quran maupun hadits), akan

ditempuh dengan metode yang lain untuk menemukan (instinbat}) hukum

tersebut. Hal ini berbeda dengan Syi’ah9 yang menganggap bahwa ‘akal

menjadi sumber hukum ketika tidak ada nas}10.

Adapun fiqh, maknanya adalah ‘ilm atau mengetahui. Pada zaman

Rasulullah tidak dikenal istilah fiqh. Zaman Rasulullah fiqh mengandung

makna terhadap pengetahuan akan nas} baik dari al-Quran maupun hadits

5 Mus}t}afa> Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi> Thaubihi al Jadi>d Al-Madkhalu al

Fiqhiyyu al’a>mu Bitat}wi>ri wa Tarti>bi wa Ziya>dat , 47 6 Obyek pembahasan ushul fiqh adalah hukum syar’i, hakim (Allah), mahkum fih

(pekerjaan orang mukallaf) dan mahkum ‘alaih (orang mukallaf) Muhammad Abu Zahrah, Us}u>l Fiqh, (Mesir: Da>r Fik Al ‘Araby, 1958), 25-26

7 Bentuk iqtid}}}}}}}a (permintaan) adalah wajib, sunnah, mubah (takhyir, pilihan), haram dan makruh, ulama Hanafiyah membedakan antara perintah yang berasal dari AlQuran atau hadits mutawari hukumnya wajib, sedangkan yang bersumber pada hadits ahad hukumnya wajib, namun tidak berarti membedakan kedudukannya hanya sekedar perbedaan lafad saja, lihat Muhammad al Khud}ari Bek, Us}ul al Fiqh, (Mesir, Maktabah Tijariyah Kubra:1969), 34. Bentuk wad}’i menghubungan antara suatu keadaan dengan suatu hukum yakni sharat, sabab, mani’. Khud}ari Bek tidak membagi pada tiga bentuk seperti yang lainnya dengan tidak memasukan takhyi>r sebagai bentuk tersendiri tetapi iqtid}a dan takhyir membagi pada t}alab dan wad}’i, yakni iqtid}a dan takhyi>r termasuk pada t}alab.

8 Ulama sunni adalah ulama yang berada diantara empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Abu Hanifah). Secara politik ulama ini mengakui terhadap keberadaan empat khalifah (khulafaur Rasyidin) hal ini berbeda dengan ulama Syi’ah yang tidak mengakui khalifah kecuali Ali ra.

9Pemahaman tentang syi’ah kebalikan dari sunni. Syi’ah muncul di akhir pemerintahan Utsman bin Affan ra. dan berkembang pada masa Ali ra. Golongan ini tidak mengakui terhadap kepemimpinan dari tiga khalifah karena menganggap Ali ra adalah yang berhak untuk menjadi pemimpin. Muhammad Abu Zahrah, Muhad}arah fi> Ta>ri>kh al-Madhahib al-Fiqhiyyah, (Madani: Jam’iyyah dirosa>t Islamiyah), 53

10 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al Fiqh, (Berut: Da>r fikr al’Araby, 1958), 70

22

yang berkenaan dengan ‘aqidah, syari’at maupun akhlak. Al-fiqh dan al’ilmu

bermakna sama yaitu pengetahuan terhadap berbagai permasalahan yang

cukup banyak. Pada zaman sahabat sendiri, orang yang mengetahui banyak

tentang hukum Islam dikenal dengan qurra’ jamak dari qa>ri’. 11 Makna fiqh

dan ilmu baru terpisah pada abad ke dua, ketika berkembangnya mazhab-

mazhab fiqh12. Seorang ‘alim adalah mereka yang memahami terhadap nas}

Al Quran maupun sunnah. Sedangkan fa>qih adalah mereka yang memahami

sumber hukum dalam Islam dikenal dengan mas}adiru al ahka>m yang juga

merupakan adilah al Shar’iyyah. Istilah terakhir cenderung merujuk pada

sumber hukum Islam pada Al Quran dan hadits, sedangkan yang pertama

lebih bersifat umum menyangkut produk pemikiran ijtihad manusia

(ijma’qiyas dst yang merupakan metode pengambilan hukum).

Menurut Mahmud Shaltut, kalaulah diringkas dari sumber-sumber

hukum yang dipegang oleh para fuqoha, secara garis besar ada tiga.13

Pertama al-Quran, kedua al-hadits dan ketiga ro’yu (akal pikiran) dalam

memahami al-Quran dan hadits atau terhadap hal-hal yang belum ditetapkan

hukumnya oleh al-Quran dan hadits. Selain itu ro’yu juga digunakan dalam

penerapan berbagai kaidah hukum yang ada terhadap berbagai permasalahan

hukum yang muncul.

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili14, terdapat sumber hukum Islam

yang disepakati jumhur ulama dan terdapat sumber hukum yang tidak

disepakati. Adapun yang disepakati adalah alQuran, hadits, ijma’ dan qiyas15

sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati adalah istihsan, mas}lahah

11 Mus}t}afa> Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi> Thaubihi al Jadi>d Al-Madkhalu al

Fiqhiyyu al’a>mu Bitat}wi>ri wa Tarti>bi wa Ziya>dat, 165 12 Pada abad kedua Imam Abu Hanifah menulis kitab dengan judul fiqh akbar, kitab ini

berisi tentang ‘aqidah, berbeda dengan perkembangan berikutnya yang mengarahkan pemahaman fiqh sebagai bentuk hukum Islam.

13 Mahmu>d Shaltut, Al-Isla>m ‘aqi>dah wa Shari>’ah, 490-92 14 Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria

pada 6 Maret 1932 M/1351 ia merupakan murid dari Abu Zahrah dan Mahmud Syalt}ut, bukunya mencapai 133 buah dengan lebih 500 buah tulisan kecilnya. Lihat, Biografi Singkat Wahbah Zuhaili, http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html

15‘Abdu Wahab Khalaf menyebut qaul s}ahabi dengan madhhabdi s}ahabi, ‘Abd al-Wahab Khalaf,Us}u>l al fiqh (Kairo, Syabab al Azha}r: tt), 21

23

mursalah atau istis}lah, is}tishab, ‘urf, qaul s}ahaby, syar’ man qoblana dan sad

dhari’ah.16

Menurut ‘Abd al-Wahhab Khalaf (1888 M -1956M) sumber hukum

Islam yang lebih sering menjadi pertentangan diantara ulama adalah enam

jenis (tidak memasukan sad zhari’ah sebagai sumber hukum).17 Dari semua

sumber hukum Islam tersebut menurut Abdul Wahhab Khalaf terbagi dua,

yaitu yang bersifat naqliyah dan ‘aqliyah. Adapun yang bersifat naqliyah

adalah kitab, sunnah, ‘urf, shar’u man qablana dan mazhhab s}ahabiy. Adapun

yang bersifat ‘aqliyah adalah qiyas, mas}alih al mursalah, istihsa>n, is}tis}hab

dan sadd al zhara’i.18

Apabila dilihat dari sudut pandang sejarah menurut Mustafa Ahmad Al

Zarqa tidak semua sumber hukum tersebut terjadi secara bersamaan19. Pada

awal turunya risalah kenabian, al-Quran dan haditslah yang menjadi sumber

hukum Islam. Setelah masa kenabian munculah kesepakatan para sahabat

dalam beberapa hal yang dipandang sebagai ijtihad ataupun ijma’ sahabat.

Pendapat para sahabat ini didasarkan pada qiyas maupun adanya

kemaslahatan. Pada masa berikutnya, seiring dengan permasalahan yang

muncul membutuhkan pertimbangan kebiasaan ‘urf masyarakat.

Berkenaan dengan sumber hukum Islam, menurut Imam Syafi’i20,

sumber hukum Islam yang berasal dari dalil-dalil syar’i, setidaknya dapat

dibagi dua pertama yang z}ohir dan yang bat}in yaitu yang hukum yang

diambil dari al Quran ataupun hadits mutawatir. Sedangkan yang z}ohir saja

adalah hukum yang bersumber dari hadits a>had baik yang ditetapkan

berdasarkan ijma ataupun qiyas.21

16 Wahbah al Zuhaily, al-Waji>z fi> Ushu>l al-Fiqh (Beirut: Da>r al fikr, 1999), 21 17 ‘Abdu al Wahab Khalaf,Us}u>l al fiqh, 22 18 Wahbah al Zuhaily, al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh, 22 19Mus}t}afa> Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi> Thaubihi al Jadi>d Al-Madkhalu al

Fiqhiyyu al’a>mu Bitat}wi>ri wa Tarti>bi wa Ziya>dat,149-150 20 Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn Idri>s ibn al ‘Abba>s ibn ‘Uthma>n ibn Sha>fi’

ibn al Sa>ib ibn Ubaid ibn Ubaid ibn ‘Abd Yazi>d ibn Ha>shim ibn al Mut}t}alib ibn ‘Abdi Manaf, lahir di Gazzah, ‘Asqalan Palestina 150 H dan meninggal di Mesir tahun 204 H., Ahmad Nahrowi Abd al-Sala>m al Indonesia, al-Ima>m al Shafi’ fi Mazhhabaihi al Qadim> wa al Jadi>d (Mesir: 1998), 17-28, Akram Yusuf al Qowasimi, al-Madkhal ila> al Ima>m al-Shafi’i (Damaskus: Da>r al Nafa>is, 2002), 22-44. Pembahasan mengenai Syafi’i akan diuraikan lebih mendalam pada bab ke tiga.

21 Abu Zahrah, Ushul al Fiqh, 199

24

B. Konsep Perubahan Dalam Hukum Islam

Konsep perubahan hukum dalam Islam erat kaitannya dengan

pembahasan nasikh mansukh, karena nasakh itu sendiri berarti menunjukkan

adanya perubahan dari suatu hukum terhadap hukum lain.22 Para ahli ushul

berbeda pendapat mengenai definisi nasaskh, seperti pendapat Abu Bakar Al

Bakilani berbeda dengan pendapat Baid}awi. Al Bakilani menekankan

pengertian nasakh pada penggantian (dengan bahasa rof’u mengangkat)

sebuah hukum, sedangkan Baid}awi menekankan pada berakhirnya sebuah

hukum.23 Imam Haramain (419-478H) memberikan pengertian pada

hilangnya hukum karena adanya nasakh, sebaliknya hukum sebelumnya akan

tetap kalau tidak ada nasakh.24 Bentuk lain yang dijelaskan Imam Haramain

adalah hilangnya teks namun hukumnya tetap ada, hilangnya hukum namun

teksnya ada.

Nasakh dalam pandangan jumhur ulama merupakan sesuatu kenyataan

dalam hukum Islam, hal ini berbeda dengan pandangan Abu Muslim Al-

As}faha}ni25 yang menolak keberadaan nasakh. Jumhur ulama selain

memandang nasakh sebagai hal yang sudah terjadi, juga didasarkan pada

surat Al Baqarah ayat 106.26 Sementara itu Abu Muslim menyandarkan

pendapatnya pada surat Al Fus}ilat ayat 46, tidak mungkin ada nasakh

mansukh karena tidak ada kebatilan dalam ayat-ayat al-Quran. Sedangkan

jumhur ulama menganggap bahwa kebatilan yang dimaksudkan pada surat al

22 Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai makna dari nasikh mansukh yang

bermakna rof’u (mengangkat), izalat (menghilangkan), naql (memindahkan). Demikian halnya dengan ahli ushul fiqh. Menurut Abu Ja’far al Nuhas, nasakh berasal dari kata matahari menghilangkan bayangan, dikatakan demikian نسخت الشمس الظل اذااأزالتھ وحلت محلھapabila bayangan itu hilang dan sinar matahari menggantikan bayangannya. Makna lain dipakai untuk menghapus buku dan menggantikannya dengan tulisan lain. Berbeda dengan Abu Ja’far, menurut Abu Bakar Makki Abu T}alib, makna nasakh dalam Al quran mungkin saja dengan makna naql akan tetapi tidak bermakna menasakh Al-Quran dengan nasikh, tetapi dengan hukum yang lain, lihat Sya’ban ibn Muhammad Isma’i>l, Nad}ariyat al-Nasakh fi> Shara’i Sama>wiyah (Da>r al Sala>m, 1988), 10

23 Sya’ban ibn Muhammad Isma’i>l, Nad}ariyat al-Nasakh fi> Shara’i Sama>wiyah, 11 24 Imam al Juwainy Al Haramain, 13 25 Nama aslinya Muhammad ibn Bahr Al-As}faha>ni, seorang mufasir yang mengarang

kitab tafsir ja>mi’ al ta’wi>l lihukmi al tanzi>l yang disusun 14 jilid dengan memakai mazhab Mu’tazilah, lahir pada tahun 254 wafat pada tahun 332, lihat Sya’ban ibn Muhammad Isma’i>l, Nad}ariyat al-Nasakh fi> Shara’i Sama>wiyah (Da>r al Sala>m, 1988), 24

ت بخیرمنھآ أومثلھا ألم تعلم أن اللھ علىكل شيء قدیرماننسخ من ءایة أو ننسھا نأ 26

25

Fus}ilat ayat 46 adalah kebatilah yang melanggar hak, sedangkan nasakh itu

sendiri adalah sesuatu yang benar adanya.27

Terlepas dari adanya yang setuju dan tidak setuju dengan adanya

nasakh, ternyata pembahasan nasakh telah menunjukkan adanya dinamisasi

hukum dari sebuah bentuk hukum terhadap bentuk hukum lainnya. Seperti

halnya perintah untuk mendera orang yang berbuat zina baik itu jejaka, gadis

ataupun yang sudah nikah. Namun hadits mutawatir ternyata menasakhnya

dan tidak memberlakukan dera terhadap orang yang sudah menikah seperti

halnya dilakukan kepada Ma’iz dan Ghomidiyah.28

Bentuk nasakh (bukan dalam bentuk nasakh yang sebenarnya) sebagai

pola perkembangan hukum Islam terjadi juga pada masa empat khalifah.

Dalam permulaan Islam datang di tanah Mekkah selama kurang lebih

13 tahun, syari’at Islam ditujukan untuk membangun aqidah para

pengikutnya. Membaca syahadat merupakan syarat pertama untuk

menyatakan keIslaman seseorang. Fase Makkah merupakan upaya untuk

membangun aqidah seperti halnya yang Allah syari’atkan kepada umat

sebelumnya yaitu untuk menyatakan bahwa tiada tuhan selain Allah. 29

Momen hijrah menjadi sejarah penting bagi perkembangan hukum Islam.

Islam yang hanya diperkenalkan dalam bentuk aqidah, sholat dan puasa

‘ashuro, kemudian berkembang pada tatanan hukum Rasulullah melakukan

hijrah ke Madinah. Dari kilas sejarah tentang perkembangan hukum Islam,

Manna’ al Qat}a>n tentang sejarah pemberlakuan hukum keluarga:

1. Pada tahun permulaan Hijrah, terdapat perintah untuk menjaga kemaluan,

membatalkan bentuk pernikahan pra Islam yang tidak sesuai,

27 Sya’ban ibn Muhammad Isma’i>l, Nad}ariyat al-Nasakh fi> Shara’i Sama>wiyah (Da>r al

Sala>m, 1988), 39 28 Bagi ulama yang menganggap bahwa nasakh hanya terjadi terhadap ayat dengan ayat,

bukan dengan hadits, maka ketentuan tidak adanya dera bagi yang muhs>an adalah takhs>is>, sedangkan bagi yang menganggap nasakh dapat saja terjadi oleh hadits, karena menganggap bahwa hadits juga kehendak Alllah seperti disebutkan pada surat an Najm ayat

إن ھو إالوحي یوحى} 3{وماینطق عن الھوى 29 Penegasan tentang aqidah yang sama antara umat Nabi Muhammad dengan umat

sebelumnya dijelaskan dalam Al Quran surat al Anbiya ayat 25 رسول إالنوحي إلیھ أنھ آل إلھ إآل أنا فاعبدون ومآأرسلنا من قبلك من

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".Lihat Manna’ al Qat}aan, Ta>rikh al-Tashri>’ al-Isla>mi, 45

26

menganjurkan pernikahan dan melarang tabatul (membujang tidak

menikah) seperti yang disebutkan pada surat an Nisa ayat 3.

2. Masih pada awal tahun Hijrah, Rasulullah menjadikan orang Muhajirin

dan Anshor menjadi bersaudara sehingga mereka saling mewarisi seperti

disebutkan pada Surat al Anfal ayat 72.

3. Hukum waris ditetapkan setelah perang Uhud yaitu pada tahun 3 H.

4. Pada tahun 3 h disyari’atkan hukum yang berhubungan dengan rumah

tangga, yaitu talak, ruju’ dan iddah. Salah satunya adalah didasarkan pada

surat at}t}alaq.

5. Ila sebagai sumpah seorang suami terhadap istrinya untuk tidak bergaul

disyari’atkan pada tahun 5 H.30

6. Pada tahun 6 H, disyari’atkan z}ihar, di mana Islam tidak menganggap

zhihar sebagai talak hal ini berbeda dengan zihar pada masa Jahiliah yang

menyatakan bahwa apabila seseorang sudah mengatakan kepada istrinya,

badan kamu seperti badan ibuku, harus dianggap bahwa laki-laki itu telah

mentalaknya. Dalam surat al Mujadalah dijelaskan bahwa zhihar bukanlah

bentuk telak tetapi apabila ternyata melakukan zhiar ia harus kifarat

dengan puasa 60 hari, atau member makan kepada 60 orang miskin.

7. Nikah mut’ah31 awalnya dihalalkan karena terpaksa seperti perang

maupun dalam sebuah perjalan, kemudian nikah ini dilarang lalu

diperbolehkan pada perang khaibar, kemudian diharamkan setelah fath

Makkah.

8. Pada tahun 10 H disyari’atkan wasiat tidak melebihi dari 1/3 harta.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat wasiat telah dinasakh oleh ayat

mirats, namun sebagian menganggapnya tidak karena wasiat bukan

kepada ahli waris tetapi kepada aqrabi>n yang maknanya lebih luas

daripada ahli waris.

30 Pada zaman Jahiliah seorang suami dapat mengila istirnya dengan bersumpah tidak

akan menggaulinya untuk jangka setahun atau lebih, Islam membatalkan praktek tersebut dan memberi batasan hingga empat bulan, seirang suami harus menentukan sikap setelah empat bulan apakah akan meneruskan pernikahannya atau kah akan menjatuhkan talaknya.

31 Nikah mut’ah adalah pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, golongan syi’ah memperbolehkan jenis nikah ini.

27

C. Peralihan Mazhab Di Dunia Muslim

Keberadaan hukum pada masa turunnya risalah kenabian, berada pada

Nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah swt. Permasalahan hukum dapat

diselesaikan baik dengan turunya Al Quran maupun dengan penjelasan

Rasulllah sendiri. Hukum yang berkembang zaman Rasulullah terjadi dalam

tatanan praktis, bukan dalam tatanan pemikiran.32 Pada masa sahabat tidak

ada jaminan (otoritas kebenaran seperti zaman Nabi) tentang penyelesaian

suatu masalah, sehingga memerlukan pemikiran yang cukup untuk

menetapkan sebuah hukum yang berkembang saat itu, maupun untuk

melakukan perubahan.

Terjadinya peralihan hukum, sudah ditandai sejak zaman para

shabahat. Umar ibn Khat}ab33 adalah sosok sahabat yang banyak mengadakan

perubahan hukum. Salah satu diantaranya adalah usaha untuk

mengumpulkan ayat-ayat quran dalam satu mushaf. Umar berhasil

meyakinkan Abu Bakar S}iddiq34 bahwa pengumpulan mushaf adalah hal

yang baik meskipun sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah

saw.35 Selain itu terdapat beberapa bentuk perubahan hukum sebagai

“produk” dari pemikiran Umar ibn Khatab.

Dalam penerapan hukum waris, hasil ijtihad Umar banyak menghiasi

hukum waris berkenaan dengan gharawain, ‘aul, mushtarokah. Garawain

adalah permasalahan waris di mana seorang istri meninggal dunia atau suami

meninggal dunia dengan meninggalkan suami/istri serta ayah dan ibu. Istri

mendapatkan ¼ atau suami mendapatkan ½, ibu mendapatkan 1/6 sedangkan

ayah mendapatkan sisa atau as}abah. Apabila perhitungannya demikian, tidak

memenuhi ketentuan perimbangan laki-laki mendapatkan dua kali bagian

32 Mus}t}afa> Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi> Thaubihi al Jadi>d Al-Madkhalu al fiqhiyyu al’a>mu bitat}wi>ri wa tarti>bi wa ziya>dat, 166

33Umar Ibn Khatab adalah khalifah ke dua sejak tanggal 13 Jumadil Akhir 13H, Umar ra meninggal pada hari Rabu tanggal 25 Dzulhijjah tahun 23 H setelah melakukan ibadah haji. Ia ditikam oleh seorang budah kafir bernama Abu Lu’lu’ah yang menikamnya 3 kali saat Umar mau mengimami shalat, lihat Ibnu Katsir, Tarti>b wa alTahdhi>b al Bidayah wa al Nihayah, diterjemahkan al Bidayah wa al Nihayah Masa Khulafaur Rasyidin, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al Atsari (Jakarta: Darul haq, 2004), 180.

34 Abu Bakar ra adalah khalifah pertama, ia wafat pada usia 63 tahun di tahun ke 13 H bulan Jumadil Akhir. Ia menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan, Ibnu Katsir, Tarti>b wa alTahdhi>b al Bidayah wa al Nihayah, 42

35 Manaa’ al Qat}t}an, Maba>hith fi> ‘ulu>m al Qura>n (Mesir: Maktabah Wahbah, 2000), 120

28

dari perempuan seperti pada surat an Nisa ayat 12. Oleh karenanya ibu

mendapatkan 1/6 dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri dan ayah

mendapatkan sisanya. G}arawain yang berarti jelas seperti jelasnya bintang

juga disebut umaryatain, karena kasus ini ditetapkan oleh Umar ibn

Khatab.36

Pendapat Umar ini berbeda dengan pendapat Ibn ‘Abbas37 yang

menjelaskan bahwa ibu tetap mendapatkan bagian sesuai dengan furudnya.

Adapun alasannya adalah karena ibu lebih utama dari ayah seperti yang

tertera pada berbagai keutamaan dalam memberikan penghormatan kepada

ibu dibandingkan kepada Bapak. Perselisihan pendapat antara Ibn ‘Abbas

dan Umar juga terjadi pada ‘Aul yang merupakan proses perhitungan yang

terjadi sejak masa khalifah Umar. Aul terjadi apabila bilangan pembilang

lebih besar daripada penyebut seperti ahli waris yang terdiri dari seorang

suami dan dua orang saudara. Suami mendapatkan ½ bagian, dua saudara

mendapatkan 2/3 bagian. Pada saat menetapkan ‘aul, Umar terlebih dahulu

meminta pendapat kepada para sahabat kemudian Zaid bin Tsabit38

memberikan saran dengan cara meng’aul menjadi suami mendapatkan 3/7,

dua saudara mendapatkan 4/7.

Mushtarokah atau musharakah juga disebut yammiah, hajariyah atau

himariyah merupakan kasus yang juga ditetapkan oleh Umar bin Khatab.

Kasus ini terjadi ketika seorang suami sebagai ahli waris bersama dengan

seorang ibu, dua orang saudara seibu atau lebih dan seorang saudara seayah

atau lebih. Suami mendapatkan ½ bagian, ibu mendapat 1/6 bagian, saudara

seibu 1/3 bagian, sedangkan saudara seayah tidak mendapatkan bagian

36 Jumu’ah Muhammad Barraj, Ahka>m al Mawa>rith fi> Shari’ah al Islamiyah, (Beirut: Da>r

al Fikr, 1981), 617, Disertasi Doktor pada FiqhMuqaraan Universitas al Azhar, 37 Namanya ‘Abdullah ibn ‘Abbas ibn ‘abdul Muthalib ibn Ha>shim ibn ‘Abdi Manaf,

lihat Abu al Husain ibn Baqi ibn Qa>ni’, Mu’jam al S}ahabat Jilid II, (maktabah Guroba Athariah), hal. 66. Beliau adalah anak paman Rasulullah, ibunya bernama Lubabah al Kubra binti al Harits bin Hazan al Hilaliyah Ia dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah dan meninggal di tahun 68 H di usia 70 tahun. Pemikirannya di bidang hadits lebih dikenal yang kemudian dikumpulkan oleh Abi Thahir Muhammad bin Ya’qub al Fairuzzabady alSyafi’i dalam sebuah kitab tafsir Tanwirul Miqbas min Tafsiri Ibni Abbas. Muhammad Husain al-Dhahabi, al Tafsir wal mufassirun, Jld. 1, (Kairo, :Maktabah Wahbah, 2003), hlm. 62

38 Sekretaris Rasulullah terutama dalam menghapal al-Quran nama aslinya Abu Sa’i>d zaid ibn Thabit ibn al-D}aha>k al-Nija>ri al-Ans}ari.

29

karena as}abah habis bagian. Pada tahun pertama kekhalifahan Umar ra

menetapkan pembagian seperti tersebut di atas. Pada tahun ke tiga masa

pemerintahannya kemudian Umar merubah jalan pemikirannya karena ada

yang protes bahwa baik saudara seibu maupun saudara seayah berasal dari

satu ibu sehingga kurang adil apabila berasal dari ibu yang sama tetapi

saudara seayah tidak mendapatkan bagian. Oleh karena itu Umar merubah

hukum yang ditetapkan sebelumnya dan menetapkan bahwa bagian saudara

seibu dan seayah masing-masing mendapatkan hak yang sama dalam bagian

1/3.39 Menurut Ali al-S}abuni40 pendapat Umar juga sependapat dengan

pendapat Zaid bin Thabit, Uthman bin Affan dan Ibn Mas’ud41, pendapat ini

kemudian menjadi mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i. Sedangkan pendapat

Umar yang pertama merupakan pendapat Abu Bakar ra. Ali ra dan Ibn

‘abbas yang kemudian menjadi mazhab Hanafi dan Hanbali42.

Selain Umar bin Khatab, sahabat lain juga banyak melakukan

improvisasi dalam hukum waris, seperti halnya dalam hukum waris, ketika

terjadi ahli waris antara kakek dengan saudara. Tidak ada nas} al-Quran

maupun hadits yang menjelaskan keadaan ahli waris seperti ini. Pendapat

pertama dikemukakan oleh Abu Bakar ra, Ibnu ‘Abbas dan Ibn Mas’ud yang

menyatakan bahwa saudara tidak mempunyai hak atas harta waris bila

bersama dengan kakek. Karena kedudukan kakek sebagai ahli waris yang

dapat menghijab kepada saudara, sebagaimana ketentuan as}abah, yang

39 Jumu’ah Muhammad Barraj, Ahka>m al Mawa>rith fi> Shari’ah al Islamiyah, (Beirut: Da>r al Fikr), 618-19

40 Muhammad ‘Ali al-S}abuni, al-Mawarith fi> Syari’at al Islamiyah fi> d}au al-Kitab wa al-Sunnah (Mesir: Da>r al Hadi>th), 89-90

41Nama lengkapnya ‘Abdullah Ibn Mas’ud ibn ‘Aqil ibn Shamah ibn Makhzu>m Ibn S}ahilah ibn Ka>hil ibn Harith ibn Tami>m ibn Sa’ad ibn Huzail ibn Mudrikah ibn Mud}ar, lihat Abu al Husain ibn Baqi ibn Qa>ni’, Mu’jam al S}ahabat Jilid II, (maktabah Guroba Athariah), 62

42Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali, 164-241 H. Ahmad pertama kali mendapatkan hadits (menimba ilmu) dari Qa>di Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, sehingga pola pemikirannya berawal dari ahli ro’yu. Fiqh Ahmad dapat ditemukan dari fatwa-fatwa semasa hidupnya atau dengan melihat hadits yang disandarkan pada hadits yang diriwayatkannya. Dari sudut pandang metodologi, Ahmad mensandarkan metodenya pada nash, qaul s}ahabi, hadits mursal dan qiyas. Berbeda dengan Syafi’i, Ahmad tidak memberikan kritik terhadap qaul sahabi, sehingga kalaupun bertentang dengan qiyas (seperti Syafi’i), Ahmad tetap mengambil qaul Sahabi. Ahmad mendahulukan hadits d}aif daripada memakai qiyas seperti Imam Syafi’i, yakni hadits yang salah satu perawinya tidak termasuk tsiqah (kuat hafalan) dan bukan hadits munkar, maudlu’., lihat Muhammad Abu Zahrah, Muhad}arah fi> ta>ri>kh al madhahib al fiqhiyyah, 303-57.

30

didahulukan adalah dari pihak anak, pihak orang tua (ayah kakek) dan pihak

ke samping (saudara). Maka ketika terdapat kakek, saudara tidak

mendapatkan bagian. Pendapat ini kemudian menjadi pendapat mazhab

Hanafi.43

Pendapat kedua dikemukakan oleh Ibnu Mas’ud, Ali ra dan pendapat

ahli Madinah yang menetapkan saudara bersama dengan kakek mendapatkan

bagiann. Alasannya hubungan kakek dengan saudara mempunyai kesamaan

yaitu terhalang oleh satu orang. Kakek terhalang oleh ayah, demikian halnya

saudara terhalang oleh ayah atau ibu. Di samping itu kebutuhan seorang

saudara terhadap harta jauh lebih terlihat bila dibandingkan dengan kakek

yang sudah mempunyai usia jauh dari saudara (cucu kakek tersebut).

Pendapat ini juga menjadi pegangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali.44

Selain pembaharuan hukum sudah terjadi sejak masa sahabat yang

banyak dicontohkan oleh sikap Umar ra, demikian pula pembaharuan hukum

dilakukan oleh empat mazhab dengan metodenya masing-masing. Peta

pengembangan metode perubahan hukum yang dilakukan oleh Abu Hanifah

mempergunakan istihsan sebagai metode antisifatif terjadinya perubahan

hukum. Metode ini didukung oleh Imam Malik sedangkan Syafi’i menolak

metode istihsan. Imam Malik selain mendukung keberadaan istihsan, juga

mengembangkan maslahah mursalah dalam ranga memberikan kemungkinan

terjadinya perkembangan hukum. Teori ini kemudian didukung oleh mazhab

Hanbali. Sebaliknya mazhab Hanafi dan Syafi’i tidak mempergunakan

maslahah mursalah sebagai metode yang berdiri sendiri.

Imam Syafi’i meskipun tidak menunjukkan adanya teori tersendiri

untuk mengantisipasi perubahan hukum Islam, namun Syafi’i memberikan

contoh praktis tentang terjadinya perubahan hukum yaitu dengan adanya

qaul qadim dan qaul jadid. Selepas wafatanya imam Malik pada tahun 179

H, Syafi’i untuk kedua kalinya perig ke Bagdad pada tahun 195 H. Dalam

kurun waktu 4 tahun, Syafi’i membangun mazhabnya di Bagdad yang

43 Muhammad ‘Ali al-S}abuni, al-Mawarith fi> Syari’at al Islamiyah fi> d}au al-Kitab wa al-

Sunnah (Mesir: Da>r al Hadi>th), 97 44 Muhammad ‘Ali al-S}abuni, al-Mawarith fi> Syari’at al Islamiyah fi> d}au al-Kitab wa al-

Sunnah, 98

31

dikenal dengan qaul qadim. Pada tahun 199 H Syafi’i mengembara ke Mesir

yang kemudian ia membangun mazhab barunya yang dikenal dengan qaul

jaded. 45

Salah satu contoh perubahan mazhab Syafi’i dalam hukum keluarga

adalah berkenaan dengan hukum bersetubuh pada saat istri sedang haid.

Tidak ada perbedaan antara qaul qadi>m dan qail jadi>d apabila bersetubuh

saat haid, karena tidak disengaja. Namun terjadi perbedaan ketika perbuatan

tersebut disengaja. Dalam mazhab yang lama qaul qadi>m, Syafi’ menetapkan

keharusan membayar satu dinar atau setengah dinar bagi yang

melakukannya. Satu dinar pada saat haidnya masih banyak, atau setengah

ketika haidnya ternyata haidnya akan berhenti. Dalam qaul jadid, Syafi’i

tidak mengharamkannya dan tidak mengharuskannya kifarat, akan tetapi

menganggapnya perbuatanu dosa dan pelakunya harus bertobat.46 Pendapat

Syafi’i dalam qaul qadi>m ternyata mempergunakan hadits mud}tarib,

sehingga Syafi’i memilih pendapat yang kedua.47

Nahrowi menjelaskan, bahwa terjadinya perbedaan hasil ijtihad pada

qaul qadi>m dan jadi>d lebih disebabkan karena adanya alasan hukum yang

belum ditemukan pada waktu sebelumnya (masa qaul qadi>m) atau karena ada

perkembangan dan perubahan zaman pada saat itu. 48

Dengan melihat keberadaan para imam mazhab selama hidupnya,

secara sederhana peta mazhab fiqh dapat digambarkan dari sudut pandang di

mana peletak mazhab itu berada. Imam Malik yang semasa hidup di

Madinah berkembanglah mazhab Maliki, di Baghdad berkembang mazhab

Hanafi, di Mesir berkembang mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali

45 Ahmad Nahrowi ‘abd Sala>m al-Indonesia, Al Ima>m al Shafi’i fi> madhhabai al qadi>m

wa al Jadi>d, (Mesir: 1988),435 46 Ahmad Nahrowi ‘abd Sala>m al-Indonesia, Al Ima>m al Shafi’i fi> madhhabai al qadi>m

wa al Jadi>d,,499 47 Meskipun terjadi perbedaan antara qaul qadi>m dan qaul jadi>d tentang hukumannya,

nampaknya pendapat ini perlu dikaji ulang dari sisi kesehatan. Jika si perempuan menderita salah satu dari banyak penyakit STD (Sexually Transmitted Diseases) seperti herpes dan gonorrhea, maka darah haid merupakan medium yang sangat baik untuk berpindahnya virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut kepada pasangannya., lihat Bahaya Bercinta|Bersetubuh Saat Wanita Sedang Haid http:// makalah-kesehatan-online.blogspot. com /2009/05/bahaya-bercintabersetubuh-saat-wanita.html.

48 Ahmad Nahrowi ‘Abd Sala>m al-Indonesia, Al Ima>m al Shafi’i fi> Madhhabai al Qadi>m wa al Jadi>d, 604

32

berkembang di sebagian Iraq. Para ulama cenderung melihat perkembangan

fiqh dari sudut pandang sejarah dan tidak dilihat dari sudut geografis,

sehingga sulit untuk menelusuri perkembangan sebuah mazhab dalam peta

wilayah Negara-negara berpenduduk muslim secara menyeluruh.

Mustafa misalnya, menjelaskan tentang perkembangan mazhab-

mazhab fiqh mulai dari masa abad pertama hingga masa keberanjakan fiqh

menjadi sebuah undang-undang. Perkembangan fiqh, diawali dengan

berkembangnya wilayah Islam yang juga menyebarnya para sahabat Nabi ke

berbagai tempat wilayah penaklukan. Ibnu Mas’ud berada di ‘Iraq, Zaid bin

Thabit dan Ibn ‘Umar di Madinah serta Ibn ‘Abbas di Makkah. Kemudian

berkembang generasi berikutnya, Sa’id bin Musayyab di Madinah, ‘At}a bin

Abi> Rabah di Makkah, Ibrahi>m al Nakha’I di Kufah, Hasan Bas}ri di Bas}rah,

Makhul di Sham serta T}awus di Yaman.

Pada abad ke dua Hijriah, muncul dua pemikiran tentang Islam (fiqh

diantaranya) yaitu antara ahlu hadits dan ahlu ro’yu atau madrasatul

Madinah dan Kufah atau madrosah ‘Iraq dan Kufah. Ahlu hadits

menekankan sebuah pengamalan dari nas}-nas} quran dan hadits, sedangkan

ahlu ‘iraq tidak menutup diri terhadap pembahasan alasan hukum ‘illah dari

sebuah nas} yang ada.49 Sebagai contoh kecil, kewajiban zakat fitrah dengan

mengeluarkan sebagian bahan makanan pokok di akhir bulan Ramadan

menjadi pemahaman yang sempit bagi ahlu hadits, karena menganggap

Rasulullah menghendaki zakatnya dari makanan pokok. Sebaliknya ahlu

‘Iraq menekankan terhadap jaminan kehidupan bagi fakir miskin pada saat

hari Raya, sehingga pembayaran zakat fitrah dengan uang pun tidak menjadi

kendala.

Pada abad kedua muncul 3 mazhab besar. Pertama empat mazhab sunni

yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Kedua mazhab

Al Z}ahiri yang hampir sama dengan empat mazhab sunni lainnya, namun

cara pemahan terhadap nas} yang tertutup, sehingga tidak menerima

pemahaman metode ahli hadits terlebih lagi terhadap ahlu ro’yu, keadaan ini

49 Mus}t}afa> Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi> Thaubihi al Jadi>d Al-Madkhalu al

fiqhiyyu al’a>mu bitat}wi>ri wa tarti>bi wa ziya>dat, 185-86

33

pula yang menyebabkan mazhab ini menjadi hilang. Ketiga adalah mazhab

Syi’ah yang terdiri dari zaidiyah, Ibadiyah dan Imamiyah. Pada awal abad ke

tiga munculah proses penyusunan kitab dalam berbagai mazhab. Muhamad

bin Hasan al-Shaibani menyusun kitab untuk gurunya Abu Hanifah, al

Muwatha karya Imam Malik merupakan kitab hadits yang didalamnya

mengandung hukum-hukum (fiqh) dalam mazhab Maliki, Imam Syafi’i juga

mengarang kitabnya dengan judul al-Umm50.

Masa berikutnya adalah masa di mana para ulama lebih memfokuskan

pada upaya mentakhrij dan mentarjih mazhabnya terutama pada mazhab

yang empat. Upaya memberikan syarah (penjelasan) atau meringkas terjadi

pada masa ini. Masa ini terjadi pada abad pertengahan ke empat hingga abad

ke tuju.

Abu Zahrah merupakan salah satu ulama yang menjelaskan

perkembangan mazhab dari sudut pandang geografi. Perkembangan mazhab

fiqh lebih ditekankan sejak abad pemerintahan ‘Abbasiah. Dalam sejarahnya

pemberlakuan suatu mazhab seringkali menyertakan pemerintah untuk

menetapkannya secara resmi, meskipun di kalangan masyarakat secara

praktis banyak yang mempergunakan mazhab di luar mazhab resmi terlebih

lagi dalam hal yang menyangkut ‘ubudiyah.51

Mazhab Hanafi, termasuk yang banyak dianut oleh pemerintah

‘Abbasiah, karena menjadi mazhab resmi pemerintahan ‘Abbasiah. Iraq dan

Syam52 termasuk wilayah yang secara hukum (pemerintahan) maupun

praktek masyarakat mempergunakan mazhab Hanafi. Mazhab ini

berkembang lebih dari 500 tahun lamanya dalam tatanan pemerintahan

‘Abbasiah53. Salah satu yang mendukung perkembangan mazhab ini adalah

50 Mus}t}afa> Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi> Thaubihi al Jadi>d Al-Madkhalu al

fiqhiyyu al’a>mu bitat}wi>ri wa tarti>bi wa ziya>dat (Damaskus, Da>r al Qolam), 190-01 51 Muhammad Abu Zahrah, Muhad}arah fi> Ta>ri>kh al-Madhahib al-Fiqhiyyasah, 188 52 Syria, Palestina, Yordania dan Libanon dahulu termasuk wilayah Syam lihat Ali

Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta:Logos Wacana Ilmu), 142 53 Khalifah Bani Abbasiah yang mengambil alih dari Bani Umayah, mulai memegang

pemerintahan pada tahun 132 H hingga tahun 656 H (749-125M). Khalifah pertama bernama Abul Abbas as Saffah, lihat Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, 98

34

pengangkatan Abu Yusuf54 sebagai q}ad}i di Bagdad oleh Harun al Rasyid55 di

akhir abad ke II, kemudian disertai dengan pengangkatan qad}i di tempat

lainnya yang “sama” dengan mazhab Iraq.56

Demikian pula dengan daerah penaklukan wilayah Barat, diterapkan

mazhab Hanafi. Selain mazhab Hanafi, di Mesir secara praktek banyak yang

mempergunakan mazhab Maliki karena banyaknya murid Imam Malik.

Setelah Syafi’i datang ke wilayah Mesir (tahun 201 H), mazhab Syafi’i pun

berkembang di samping dua mazhab lainnya.

Mazhab Hanafi terus berlanjut pada pemerintahan ‘Abasiah hingga

pemerintahan Fathimiyah yang menetapkan Syi’ah Imamiah sebagai mazhab

resmi Negara57. Pada masa pemerintahan Ayubiyyun, penggunaan mazhab

Syi’ah diganti dengan mazhab Syafi’i. hingga selesai pemerintahan Nur al

Din58, dikembangkan kembali mazhab Hanafi. Sementara itu di wilayah

Maroko dan Andalusia (Spanyol) hanya berkembang mazhab Maliki,

sedangkan mazhab Hanafi baru muncul pada pemerintahan Asad bin Farat,

itupun dalam waktu yang tidak terlalu lama karena kemudian berkembang

lagi mazhab Maliki.59

54 Nama aslinya Ya’qub ibn Ibrahim ibn Habib>b al-Ans}ari, dilahirkan di Kufah tahun 113

H. Ia adalah murid Abu Hanifah yang menjadi qad}i di wilayah Timur dan Barat, waktu itu tidak ada yang diangkat menjadi qad}I kecuali bermazhab Hanafi, lihat Nasir ibn ‘Aqil ‘b Jasir al-Tarifi, Ta>ri}kh Fiqh al-Islami, (Riyad}: Taubah, 1997), 124-125

55 Abu Ja’far Harun al Rasyid yang lebih dikenal Harun al-Rasyid, merupakan khalifah ke lima Bani Abbasiah yang memerintah dari tahun 170-193 H/786-809M, termasuk khalifah ‘Abbasiah yang berhasil mengembangkan keilmuan di zamannya, lihat Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu), 98

56 Muhammad Abu Zahrah, Muhad}arah fi> Ta>ri>kh al-Madhahib al-Fiqhiyyah, (Madani: Jam’iyyah dirosa>t Islamiyah) , 188

57 Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah Ismailiyyah pendirinya Ubaidillah alMahdi yang datang dari Syiria ke Afrika Utara yang berdiri pada tahun 909-1171 M (262 tahun). Universitas Al-Azhar yang tadinya berupa mesjid dan berubah menjadi sebuah perguruan tinggi merupakan peninggalan terpenting dari dinasti ini. Dinasti ini berakhir pada masa Al-‘Adid pada tahun 1171M. Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah, Arif Setiawan ttp://ariefboy.co.cc/download/Islam-masa-Dinast-Fatimiyah.pdf

58 Dinasti Ayubiyyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayubbi yang bersama Shirkuh menaklukan Mesir untuk Raja Zengiyyah Nuruddin dari Damaskus pada 1169. Pada tahun 1171, Salahuddin menggulingkan Khalifah Fatimiyyah terakhir dari pemimpin terakhirnya ‘Ahd. Salahuddin berhasil menguasai Suriah dan Jazirah di Irak Utara Keberhasilan dari dinasti ini adalah mengalahkan tentara salib dalam Pertempuran Hattin dan penaklukan Baitulmuqaddis pada 1187.Sejarah Islam 'Dinasti Al-Ayyubiyah' Dinasti Ayyubiyyah http://zuhdimasterz7.blogspot.com/2011/02/sejarah-islam-dinasti-al-ayyubiyah.html

59 Muhammad Abu Zahrah, Muhad}arah fi> Ta>ri>kh al Madhahib al Fiqhiyyah, 189

35

Mazhab Malik, berkembang di wilayah Hijaz, jazirah Arabia (Mekah,

Madinah Riyadh). Sewaktu Imam Malik masih hidup, mazhab ini sudah

berkembang hingga ke Mesir yang dibawa oleh muridnya yaitu ‘Abd

alRahman bin Qa>sim, Ibn al Hakam, ‘Abd alRohi>m Ashhab serta murid

lainnya yang menetap di Mesir. Mazhab ini dianut oleh orang Mesir hingga

imam Syafi’i datang pada tahun 201H hingga akhirnya dua mazhab ini

berkembang bergandengan di samping terdapat mazhab Hanafi. Apabila

mazhab Hanafi berkembang di wilayah Timur (Iraq), sebaliknya mazhab

Maliki berkembang di wilayah Barat, yaitu Tunisia, Andalusia. Di Tunisia

berkembang mazhab Maliki, hingga pemerintahan Hasan bin Farat yang

semula bermazhab Maliki kemudian pindah ke Mazhab Hanafi karena

mempelajari fiqh Muhammad bin Hasan Hasan al Syaibani. Mazhab Maliki

kemudian menggantikan mazhab Hanafi pada masa Mu’id bin Idris.60 Di

Andalusia yang awalnya bermazhab al’Auza’i, kemudian berkembang

mazhab Maliki sebagai mazhab resmi pemerintahan saat itu. Salah satu yang

mengembangkannya adalah Qad}i Yahya ibn Yahya yang kemudian

mengangkat qadi lain bermazhab Maliki.

Mazhab Syafi’i mulai muncul di Iraq yaitu dengan qaul qadi>mnya,

kemudian berkembang di Mesir dengan qaul jadi>dnya. Baik sewaktu di Iraq

maupun di Mesir, sebenarnya yang menjadi mazhab resmi Negara waktu itu

adalah mazhab Hanafi, namun dalam prakteknya sebagian masyarakat

mengikuti mazhab Syafi’i. Sejak masa pemerintah Ayubiyyi>n, mazhab

Syafi’i menjadi mazhab Negara. Pada masa Mamalik muncul ide untuk

mengangkat qadi dari empat mazhab. Meskipun terdapat empat mazhab

dalam lembaga peradilan, namun mazhab Syafi’ mempunyai kedudukan di

atas yang lain, kemudian menyusul mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali

terakhir. Kedudukan mazhab Syafi’i ini berakhir sejak pemerintahan

Utsmaniah yang mengedepankan mazhab Hanafi, bahkan sejak Muhammad

Ali, melarang mazhab selain mazhab Hanafi sehingga mazhab Syafi’i dan

Maliki hanya dipraktekan di kalangan masyarakat saja. Masyarakat Syam

awalnya bermazhab ‘Auza’i, setelah ada hakim yang diangkat di sana dari

60 Muhammad Abu Zahrah, Muhad}arah fi> ta>ri>kh al madhahib al Fiqhiyyah, , 242

36

mazhab Syafi’i yaitu Abu Zar’ah al Dimashqiy (w 306 H) telah memberikan

corak mazhab Syafi’i di wilayah Syam.

Mazhab Hanbali berkembang di Jazirah Arab setelah penguasaan Najd

oleh Bani Su’ud61, di mana sebelumnya semenanjung jazirah arab lebih

banyak menganut mazhab Maliki. Minimnya penganut mazhab Hanabilah

lebih disebabkan karena Mazhab Hanbali berkembang setelah ketiga mazhab

sebelumnya menyebar ke seluruh umat muslimin. Kedua, mazhab ini tidak

mempunyai qad}i seperti halnya mazhab lain yang mempunyai peran ganda

disamping sebagi hakim juga menyebarkan mazhabnya seperti Abu Yusuf

dan Muhammad bin Hasan al Shaibani yang bertindak sebagai hakim dan

menyebarkan mazhab ‘Iraq (Hanafi). Ketiga mazhab Hanbali sangat keras

pendiriannya dan memunculkan berbagai pertentangan dengan mayoritas

mazhab lainnya. 62

D. Keberanjakan Hukum Islam Menjadi Hukum Modern

Keberanjakan hukum Islam ke dalam wadah hukum modern dalam

bentuk peraturan perundang-undangan mulai terlihat pada akhir abad 19 di

kerajaan Turki Usmani dan mulai terlihat meluas pada beberapa Negara

berpenduduk muslim pada awal abad 20, yaitu sejak memisahkan diri

beberapa wilayah dari kerajaan Turki Usmani. Must}afa menjelaskan masa

pertumbuhan hukum Islam terakhir adalah pada abad ke 7 hingga munculnya

majallah al ahkam al’adaliah63 1286 H/ 1876M. Pada masa ini hampir tidak

ada pembahasan hukum yang baru kecuali mengambil berbagai pandangan

ulama dari kitab yang ada. Meskipun tidak muncul keilmuan bidang fiqh,

pada masa ini tumbuh berbagai kitab fatwa pada mazhabnya masing-masing

dengan metode tanya jawab yang merupakan permasalahan hukum baru. Di

61 Mazhab Hanbali di wilayah ini disebarkan melalui pergerakan Muhammad bin Abdul Wahhab (lahir tahun 2225/1703 di Nejd Arabia Tengah) yang mengadakan perjanjian politik dengan Muhammad ibn Sa’ud pada tahun 1744 M. lihat Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu), 151-152. Meskipun mengadakan perjanjian politik, Abdul Wahhab tetap dengan misi awalnya yaitu berupaya melakukan pemurnian aqidah dengan mempergunakan fiqh mazhab Hanbali.

62 Muhammad Abu Zahrah, Muhad}arah fi> ta>ri>kh al madhahib al Fiqhiyyah, ,372-373 63 Majallah adalah istilah yang dipergunakan oleh pemerintahan Turki Uthmani terhadap

bentuk peraturan hukum perundang-undangan yang diambil dari model Eropa. Undang-undang ini terdiri dari 1851 pasal.

37

sisi lain muncul kesadaran dari penguasa Utsmani untuk menetapkan hukum

tertentu, sehingga mempunyai daya paksa yang cukup untuk dilaksanakan.

Pertimbangan maslahah mursalah dan beberapa kaidah fiqh telah

mendorong keadaan ini, seperti berubahnya hukum sesuai dengan perubahan

zaman.64 Keistimewaan terakhir dari masa ini, adanya semangat untuk

menjadikan fiqh dalam bentuk perundang-undangan.65 Adanya perubahan

paradigma dalam membangun hukum di dunia Islam, sangat dipengaruhi

oleh titik singgung pemerintahan Islam saat itu dengan dunia Barat, yaitu

Prancis dengan Mesir setelah adanya ekspedisi Napoleon Bonaparte tahun

1798 yang kemudian setelah Prancis hengkang, Turki Usmani melakukan

modernisasi yang diawali dalam bidang militer.66

N.J. Coulson67 menjelaskan tentang banyak perkembangan hukum

Islam pada masa akhir kerajaan Turki Usmani68 yang banyak mengambil dan

mempergunakan sistem hukum Eropa dengan kodifikasi hukum melalui

peraturan perndang-undangan yang merupakan cirri khas dari sistem Eropa

continental bila dibandingkan dengan sistem hukum Anglo Saxon. Masa

pembentukan peraturan perundang-undangan terjadi pada antara tahun 1839-

1876M. Pada tahun 1850 diundangkan peraturan hukum dagang yang

sebagian merupakan terjemahan dari hukum dagang Prancis. Pada tahun

1858 mengambil alih hukum pidana Prancis dan menggantikan hukum yang

sudah ada kecuali mengenai peraturan tentang murtad. Pada tahun 1861

dibuat undang-undang tentang hukum acara perdagangan dan pada tahun

تبدل االحكام بتبدل االزمان 6465 Mus}t}afa> Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi> Thaubihi al Jadi>d Al-Madkhalu al

Fiqhiyyu al’a>mu bi Tat}wi>ri wa Tarti>bi wa Ziya>dat, 214-216 66 Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu), 141 67 N.J. Coulson merupakan orientalist yang menggeluti bidang hukum Islam dan tertarik

dengan stuti positivisasi hukum Islam, ia belajar hukum Islam dari gurunya Joseph Schact. Salah satu bukunya A. Hitory of Islamic Law, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Ahmad Sira>j, Fi> Ta>ri>kh al-Tashri>’ al-Islami.

68 Kerajaan Turki Uthmani berdiri pada tahun 1281 M dengan raja pertama bernama Uthman hingga pemerintahan terakhir pada tahun 1926 yakni berdirinya Republik Turki. Di satu sisi penjajahan Prancis dan Inggris telah memberikan dampak lain pada system hukum yang dipakai oleh kerajaan Turki Uthami. Adanya perubahan system hukum dengan mempergunakan system perundang-undangan seperti halnya di Negara Eropa dimulai pada pemerintahan Abdul Aziz (pengangkatan 1861), hingga Abdul Majid II (1914), lihat Sejarah Peradaban Islam Masa Turki Usmani (1294-1924), http://musafir1412.blogspot.com /2011/05/ sejarah-peradaban- islam-masa-turki.html, diakses tanggal 5 Juni 2011

38

1863 ditetapkan hukum perdagangan laut di mana keduanya mengambil

sumber dari hukum Prancis.69

Adapun majallah ahkam al ‘adaliyah disusun mulai tahun 1869-1876

dengan mempergunakan mazhab Hanafi. Penyusunan hukum keluarga ini

untuk mempermudah dalam pengambilan hukum terutama dalam

menyelesaikan di tingkat pengadilan. Majallah ini terus berlanjut menjadi

sumber hukum hingga akhirnya at-Turk menggantinya pada tahun 1926, di

Libanon penggunaan Majallah berakhir pada tahun 1932, di Suriah hingga

tahun 1949, di Iraq sampai tahun 1953.70

Apabila dilihat tentang sejarah “bertaqlidnya” umat Islam setelah

pertengahan abad ke empat Hijriah, maka menurut N.J. Coulson, setelah

akhir abad ke Sembilan Belas Masehi, pola taqlid berubah menjadi suatu

keharusan untuk mengikuti kodifikasi hukum Islam dalam bentuk peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan oleh beberapa Negara berpenduduk

muslim yang diawali oleh Turki sebagai ibukota dari kerajaan Turki

Uthmani. Bentuk kodifikasi hukum ini merupakan hukum keluarga yang

termasuk di dalamnya hukum waris, wakaf dan hibah.71 Pengecualian

terhadap pola kodifikasi hukum ini yakni kerajaan Saudi dan beberapa

wilayah lainnya yang masih mempergunakan hukum Islam secara tradisional.

Dalam klasifikasi yang dlakukan oleh Taheer Mahmood negara-negara

muslim kaitannya dengan pembaruan hukum keluarga yang dilakukannya

menjadi tiga kategori yakni:72

69N.J.Coulson, A. Hitory of Islamic Law, diterjemahkan dan diberi catatan oleh

Muhammad Ahmad Sira>j, Fi> Ta>ri>kh al-Tashri>’ al-Islami, (Beirut: Muassasah Jami’ah dirasa>t wa tashri, wa tauzi’, 1992), 202

70 N.J. Coulson, A. Hitory of Islamic Law, 202, M. Atho Muzhar mencatat terjadinya kodifikasi hukum keluarga di mulai pada tahun 1917 yang dipelopori oleh Negara Turki, kemudian menyusul Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1931, Syria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961 dan Indonesia pada tahun 1974 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, M. Atho Mudzhar menyebutnya dengan pembaharuan hukum dalam bentuk undang-undang bukan kodifikasi, lihat M. Atho Mudzhar (ed), Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.

71 N.J. Coulson, A. Hitory of Islamic Law, 207 72 Tahir Mahmood, Family law Reform in The Muslim World, ( New Delhi: The Indian

Law Institute, 1972), h. 2 – 8. H.M. Atho’ Mudzhar, Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, dalam Atho’ Mudhar & Khairuddin Nasution (Ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Cet. I, ( Jakarta : Ciputat Press, 2003), h.204-205.

39

1. Negeri muslim yang masih tetap mempertahankan hukum keluarganya

secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiikih klasik

seperti negara Saudi Arabia, Qatar, Yaman, Bahrain dan Kuwait.

2. Negeri muslim yang telah meninggalkan hukum fikih klasik dan

mengantikannya dengan hukum sipil Eropa seperti yang dilakukan oleh

Turki dan Albania.

3. Negeri muslim yang dalam memberlakukan hukum keluarga Islam

melakukan modifikasi dan perubahan di sana-sini agar sesuai dengan

kemaslahatan warganya ini adalah yang dilakukan oleh kebanyakan

negara-negara muslim seperti, Sudan, Irak, Aljazair, Maroko, Tunisisa,

Pakistan, Indonesia, Yordania dll.

Keberanjakan hukum keluarga menjadi sebuah kodifikasi hukum

disadari oleh JND. Anderson karena dianggap sebagai inti dari syari’ah Islam

dan sudah beratus-ratus tahu diakui sebagai landasan pembentukan

masyarakat muslim, sehingga dalam aplikasinya menjadi sebuah peraturan

hukum serng menjadi sasaran perdebatan kelompok konservatif dan

modernis di dunia Islam.73

Pembentukan undang-undang dalam bidang hukum ahwal al-

shakhs}iyyah tidak berarti meninggalkan hukum Islam itu sendir. Beberapa

metode yang digunakan dalam pembentukan Sedang metode Pembaruan

yang ditempuh digunakan cara-cara :

1. Melalui metode talfiq.

2. Melalui metode takhayyur.

3. Melalui kebijakan politik hukum ( siyasah syar’iyyah).

4. Melalui reinterpretasi nash untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan

tuntutan zaman modern.74

Sementara menurut Tahir Mahmood menjelaskan mengenai bentuk

reformasi hukum Islam menlalui dua yakni intra-doctrinal dan extra-

73 JND Anderson, Islamic Law in the Modern World, ( New York : New York University Press, 1975), 39.

74 HM. Atho’ Mudzhar & Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, 2-3.

40

doctrinal. Intra-doctrinal dilakukan dengan melakukan talfiq sedang extra-

doctrinal melalui kajian reintrepretasi terhadap nash-nash al-Qur’an maupun

as-Sunnah.75

75 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : The Indian

Law Institute, 1972), 270.