strategi peningkatan daya saing nasional melalui … dan sp 2 drn 14 nov 2016/sessi... · daya...

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL MELALUI PENGUATAN R&D DAN INOVASI

RIZKY FERIANTO DEPUTI POLHUKHANKAM BAPPENAS

JAKARTA, 14 NOVEMBER 2016

PENDAHULUAN: DAYA SAING DAN KAPASITAS R&D INDONESIA

DAYA SAING R&D INDONESIA GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT, WEF

4.3 5.2

3.9 3.6 4.0 4.3

41 20

61 75 52 39

Indonesia

Malaysia

Thailand

Philippines

India

China

Quality of Scientic Research Institutions

Value Rank

4.0 4.9

3.2

3.5

3.8

4.3

24 9

56

42

30

23

Indonesia

Malaysia

Thailand

Philippines

India

China

Company spending on R/D

Value Rank

4.5 5.3

4.0

3.8

3.9

4.4

30 12

46

55

50

32

Indonesia

Malaysia

Thailand

Philippines

India

China

University-Industry Collaboration

Value Rank

Salah satu pilar penting untuk meningkatkan daya saing adalah inovasi. Inovasi didukung oleh beberapa hal antara lain kualitas institusi riset, dana riset, serta kolaborasi universitas-industri Data Global Competitiveness Report menunjukkan bahwa kualitas institusi riset, dana riset dan kolaborasi universitas-industri Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain seperti Malaysia

KAPASITAS R&D INDONESIA PENDANAAN

Global Rank

Country 2010 2011 2012

1 United States 2,83 2,81 2,8

2 China 1,48 1,55 1,6

3 Japan 3,44 3,47 3,48

4 Germany 2,82 2,85 2,87

5 South Korea 3,36 3,4 3,45

6 France 2,21 2,21 2,24

7 United Kingdom 1,81 1,81 1,84

8 India 0,8 0,85 0,85

9 Brazil 1,1 1,2 1,25

10 Russia 1,03 1,05 1,08

22 Singapore 2,52 2,6 2,65

33 Malaysia 0,64 0,7 0,7

36 Indonesia 0,08 0,08 0,09

Tabel 1. Gross Domestic Expenditure on R&D (% of GDP) Tabel 2. Sumber dana R&D di Indonesia

Dibanding negara large developing or newly industrialized lainnya , seperti Brazil, Russia, India dan China, Indonesia menggunakan hanya sebagian kecil dari GDP untuk R&D

Sebagian besar R&D Indonesia didanai oleh pemerintah (43%)

Sektor Dana ( Rp Miliar) % of GDP

Pendidikan Tinggi 1,821 0.031

Industri Manufaktur 880 0.017

Pemerintah 2,019 0.036

TOTAL 4,720 0.084

Sumber: LIPI, 2009

Sumber: ACPD,2013

KAPASITAS R&D INDONESIA KUALITAS DAN KUANTITAS PERSONIL R&D

Rasio personil R&D di institusi pemerintah 11.04% per 1,000 karyawan

40,8%

27,7%

31,5%

Research Personnel

Technicians

Support Staff

Personil tersebut hanya

menghabiskan 57% dari waktu mereka untuk melakukan

aktivitas R&D

MODEL KEBIJAKAN INOVASI DAN R&D

Model kebijakan inovasi

Kebijakan Pendidikan

Pengetahuan dan Keterampilan

Kreativitas

Profesionalisme

Kewirausahaan

Kebijakan Ekonomi Makro

Moneter

Fiskal

Perdagangan

Kebijakan Industri

Investasi

Perpajakan - Subsidi

Insentif

Regulasi - Deregulasi

Kebijakan Litbang Kebijakan Daerah

Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan

Kebijakan Inovasi

Perbaikan Bisnis yang Ada

Perkembangan Investasi

Perkembangan Bisnis Pemula yang

Inovatif

Kebijakan Sains Kebijakan Teknologi

MODEL R&D CHAIN-LINK

Riset – Penciptaan Pengetahuan (Knowledge Creation)

Kebutuhan Pasar

Analisis Persaingan

Invent

Pembuktian Konsep

Prototyping

Desain detail

Uji produk

Redesain

Produksi

Pasar

Distribusi

Dukungan klien

Siklus Pengembangan Produk

Proses Transfer (Beragam)

Sumber : Diadopsi dari Kline dan Rosenberg (1986).

USULAN PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI PENINGKATAN R&D DAN INOVASI

MENDORONG PELAKSANAAN INISIATIF 1-747

1% dari GDP

per tahun

Untuk menunjang

program inovasi

melalui skema 747

diperlukan dana

R&D hingga 1%

dari GDP per tahun

Peningkatan

tersebut dapat

dilaksanakan

secara bertahap

sesuai dengan

daya dukung

pemerintah, BUMN

dan partisipasi

swasta

7 Langkah Perbaikan

Ekosistem Inovasi

1. Sistem Insentif dan Regulasi yang mendukung inovasi dan budaya penggunaan produk dalam negeri

2. Peningkatan Kualitas dan Fleksibilitas perpindahan sumber daya manusia

3. Pembangunan Pusat-pusat Inovasi untuk mendukung IKM

4. Pembangunan Klaster Inovasi Daerah

5. Sistem Remunerasi Peneliti

6. Revitalisasi infrastruktur R&D

7. Sistem dan Manajemen Pendanaan Riset yang mendukung inovasi

4 Wahana Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi

1. Industri kebutuhan

dasar (pangan, obat-

obatan, energi dan air

bersih)

2. Industri kreatif

(berbasis budaya dan

ICT)

3. Industri berbasis daya

dukung daerah (S & T

Park & Industrial Park)

4. Industri strategis

(pertahanan,

transportasi)

7 Sasaran Visi Indonesia 2025

1. Meningkatkan jumlah HaKI dari

penelitian dan industri yang

langsung berhubungan dengan

pertumbuhan ekonomi

2. Meningkatkan infrastruktur S&T

berstandar internasional

3. Mencapai swasembada pangan,

obat-obatan, energi dan air

bersih yang berkesinambungan

4. Meningkatkan ekspor produk

industri kreatif menjadi dua

kali lipat

5. Meningkatkan jumlah produk-

produk unggulan dan nilai

tambah industri dari berbagai

daerah

6. Mencapai swasembada produk

dan sistem industri pertahanan,

transportasi dan ICT

7. Mencapai pertumbuhan

ekonomi yang

berkesinambungan,

kemakmuran yang merata, dan

memperkokoh NKRI

PROSES INPUT OUTPUT

Inisiatif 1-747 : Pendorong penguatan daya saing melalui sistem pendidikan dan kesiapan teknologi

Kekayaan Negara

Ekonomi Berbasis SDA

Factor Driven Investment Driven Innovation Driven

Ekonomi Berbasis Inovasi Ekonomi Berbasis Industri

Peningkatan Kemampuan Ekonomi

• Sumber Daya Alam

• Labor intensive

• Capital and Technology

• Skilled Labor intensive

• Innovation

• Human Capital intensive

Kompetitif

Komparatif

Keunggulan

Negara

Warisan Ciptaan

Peningkatan sinergitas para pihak

12

Demand Side

(Market Pull)

Supply Side

(S&T Push)

Government

Role

PENGUATAN R&D DAN INOVASI MELALUI KERJASAMA ANTAR

PELAKU INDUSTRI DAN UNIVERSITAS

BEBERAPA KERJASAMA BENTUK YANG DAPAT DILAKUKAN:

1. The industrial Liason Program Perusahaan memiliki akses pada riset universitas dengan membership fee 2. Consulting Activities Memberikan kesempatan kepada peneliti universitas untuk bekerja sebagai konsultan di industri untuk waktu tertentu-satu hari per minggu 3. Industry-Funded research projects Proyek riset konsorsium antara universitas dan sejumlah perusahaan 4. Strategic partnership Long-term and large scale partnership antara universitas dan sejumlah perusahaan 5. Visiting committees Perwakilan industri sebagai dewan penasehat di Universitas

CONTOH BENTUK KERJASAMA INDUSTRI DAN UNIVERSITAS CONTOH : FORUM KEMITRAAN KAKAO BERKELANJUTAN

ANGGOTA : lembaga R&D milik pemerintah, universitas,sektor swasta, lembaga R&D internasionaL, LSM, kelompok industri dan kelompok tani. TUGAS: koordinasi kegiatan pengembangan, transfer teknologi dan keahlian bisnis pertanian, identifikasi isu-isu keberlanjutan, pemberdayaan petani, dukungan penciptaan pasar yang sehat, bimbingan proses sertifikasi PROGRAM: Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS) lewat (1) pendataan,(2) pengadaan bibit, (3) penyediaan teknologi yang tepat, (4) pelatihan pendamping lapangan, (5) Sistem usahatani berkelanjutan, (6)Kebijakan pemerintah, (7) Program kredit petani, (8) Pemantauan dan Evaluasi, (9) Action Plan

Forum Kemitraan Kakao

Berkelanjutan (Cocoa

Sustainability Partnership)

CONTOH ILUSTRATIF: KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI

Industri

Perguruan Tinggi

Amerika Serikat

Pemerintah

Industri

Fokus Riset Dasar

Riset Terapan

Pengembangan Produk & Proses

Teknologi Industri Aktivitas

Manufaktur Technical Services

Pendanaan

Lembaga Nasional dan Lab. Nasional

Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).

Industri

Perguruan Tinggi

Jepang

Pemerintah

Industri

Fokus Riset Dasar

Riset Terapan




Pendanaan


Lembaga-lembaga Nasional

(Tsukuba Science Park)


Joint Venture dan

UKM

Akademi Sains, Lembaga, dan Lab. Nasional, dan Perguruan Tinggi

China

Pemerintah

Industri

Fokus Riset Dasar

Riset Terapan




Pendanaan

Industri


Kementerian dan Lembaga-lembaga Provinsi

BUMN dan BUMD


Perusahaan-perusahaan Industri

(UKM)

Academic

Sinica

Taiwan

Pemerintah

Industri

Fokus Riset Dasar

Riset Terapan




Pendanaan


Perguruan Tinggi

Industrial Technology Research Institute

Seluruhnya Institute for Information Industry (III)

Metal Industry Devpt. Centre (MIDC )

Bio-Technology Devpt. Centre (BDC)

Science based Industrial Park

(Host for Hi-Tech industries)


Perusahaan-perusahaan Multinasional (MNCs)

Perguruan Tinggi

(NUS & NTV)

Singapura

Pemerintah

Industri

Fokus Riset Dasar

Riset Terapan




Pendanaan


Lembaga Pengembangan

Teknologi Nasional

Science Parks

CONTOH ILUSTRATIF: kolaborasi antar sektor terkait r&D, inovasi dan industri

TANTANGAN KE DEPAN

FOKUS AREA

1. PENDANAAN : FLEKSIBILITAS & AKUNTABILITAS.

2. INSTITUSI : PEMBENTUKAN KONSORSIUM RISET, INSTITUSI MEDIARIES, MONITORING DAN EVALUASI RISET.

3. PENGADAAN : UNIT LAYANAN PENGADAAN KHUSUS LITBANG, FLEKSIBILITAS PROSES PENGADAAN (SPESIFIKASI DAN NEGOSIASI) DAN KONTRAK MULTIYEARS/LONG TERM.

ROLE SHARING FUNDING R,D,C DI MALAYSIA

KPT

KKLW

MITI (SME Corp)

CRADLE

KPPK (CESS FUND)

MINDEF (STRIDE)

KeTTHA (Green Tech)

MOA (AGRO BANK)

SCIENCEFUND

Techno/InnoFund etc

MTDC, Biotech Corp, etc

MAVCAP

MOF (BGF)

MOF (STARTUP FUND)

KPKK (CREATIVE INDUSTRY FUND)

MGS

IDEATION R&D PRE -COM COMMERCIALISATION

4

Funding for R,D&C

Riset didanai oleh Lintas Kementerian, dari tahap basic riset hingga komersialisasi, permasalahan sama dengan Indonesia sinkronisasi pendanaan

KEMENTRIAN PENGAJIAN TINGGI

KEMENTRIAN KEUANGANI

KEMENTRIAN PENERANGAN KOMUNIKASI

KEMENTRIAN INDUSTRI

KEMENTRIAN TENAGA TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

MULTI STAKEHOLDER RISET : ROAD MAP ENERGI KMRT (SEKTOR HIDROGEN)

73

13. Roadmap Sektor Energi Hidrogen/Fuel Cell

1 MW

50 MW

250 MW

2025201520102005

Gugus Tugas Energi

Teknologi

Produk

Litbang

Tahun

Pasar

Kementerian Negara Riset dan Teknologi Satu Produk Fuel Cell membutuhkan sinkronissi kuat litbang, teknologi Konsorsium mutlak dilaksanakan

PEMBAGIAN PERAN INSTITUSI PEMBINA LITBANG?

4

the time curiosity driven research turns into applied R&D, there is little interest from public sector customers to try out and experiment with innovations to prepare the public sector for future challenges.

FAQ 3: What are the main obstacles that have hindered widespread implementation of R&D procurement in Europe

so far, and how can PCP help to overcome them?

The PCP Communication points to three main obstacles that explain why so little R&D is procured

today in Europe compared to other regions of the world.

(1) Lack of awareness about how to optimise the risk-benefit balance of procuring R&D, both

for procurers and suppliers.

(a) IPR conditions in public procurement

In Europe public procurers often opt for exclusive development contract conditions. Exclusive development means that the public purchaser reserves all the results and benefits of the development

(including Intellectual Property Rights or IPRs) exclusively for its own use. The companies that have

developed the product/service then cannot reuse them for other potential customers. This will normally

be reflected in a higher price, which makes the procurement of R&D a risky non-attractive activity for

procurers.

In other parts of the world - such as the US, Canada, China (see for example the US Bayh-Dole act) - the

standard scenario is that public procurers are to leave IPR ownership rights with companies in return for a cheaper development price compared to exclusive development. PCP is based on this good practice IPR

approach. Regarding the latter, the PCP staff working document recommends that when leaving IPR ownership rights with companies, the procurer reserves for himself also a minimum set of IPR related

rights that ensure a future competitive, secure supply chain to the procurer: license free rights to use the developed solutions, the right to require licensing to third parties at fair and reasonable conditions, a

call-back option which ensures that IPR ownership rights return back to the procurer in case of non-use

of abuse of IPRs against the public interest by the companies, and the right to publish key results of the

PCP. Along with the IPR ownership rights, the risks/costs related to filing, maintenance and litigation of

IPRs are also assigned to the companies. Such IPR risk-benefit sharing agreements, as proposed by the PCP Communication, can make R&D procurement more attractive for both procurers and suppliers: by

reducing the R&D risk (development, IPR maintenance/litigation cost) for the procurer and increasing the benefits (market potential) for companies.

(b) Competition in R&D procurement and in between procurement of R&D and commercial products

A second good practice to improve the risk-benefit balance in R&D procurement, also underutilized in Europe, is competitive development. US experience (see FAQ4) shows that the procurer obtains best

value for money when not awarding long term contracts to one single company. PCP follows this best

practice by splitting up such contracts into several smaller phased contracts, keeping competition going between companies with evaluations of each company's performance after each project milestone. The

BPPT ? BUMNIS? BALITBANG K/L? PERINDUSTRIAN?

KMRT? BUMNIS? LIPI? KEMDIKNAS?

PROPORSI FUNDERS DAN PERFORMERS R&D DI UNI EROPA (1995)

- GOVERNMENT BERFUNGSI SEBAGAI FUNDERS DAN PERFORMERS - PERGURUAN TINGGI BANYAK MENERIMA DANA DARI FUNDERS - PRIVATE JUGA MENERIMA DANA DARI FUNDERS (GOVERNMENT)

SUMBER DAN PENGGUNA DANA LITBANG NASIONAL

SUMBER DANA

• APBN/APBD MURNI

• BALITBANG/PUSLITBANG K/L

• APBD PEMPROV / PEMKAB.

• HIBAH PEMERINTAH

• RISPRO LPDP KEMKEU

• RISET SINAS KMRT

• SINERGI/CSR BUMN

• CSR PERUSAHAAN SWASTA/SUMBANGAN MASYARAKAT

PENGGUNA

• BHMN PERGURUAN TINGGI

• PERGURUAN TINGGI SWASTA

• PUSLITBANG K/L

• DIVISI RISET K/L

• DIVISI RISET PERUSAHAAN

• DIVISI RISET BUMN

BAGAIMANA LINK & MATCH, MEKANISME PENDANAAN?

KERANGKA REGULASI PENDANAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LITBANG.

PP 58/2013 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH)

• Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum.

• Masyarakat dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum

• PTN Badan Hukum dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha dengan mendirikan dan/atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 20/2005 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LITBANG,

• Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Selain pihak yang membiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, pembiayaan pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dan/atau mengikutsertakan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38, Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintahwajib mengirimkan rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaanintelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum awaltahun anggaran

• MENGATUR SUMBANGAN MASYARAKAT KE BHMN, BELUM MENGATUR “KONTRAK KERJA” ANTAR LEMBAGA MILIK PEMERINTAH.

• MEDIA KONTRAK PENGGUNA-PTN ADALAH BADAN USAHA MILIK BHMN. • SELURUH PENDANAAN TERIKAT KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (SAPU JAGAT) : KEUANGAN

NEGARA, PERBENDAHARAAN NEGARA.

KERANGKA PENDANAAN “ENDOWMENT FUND” LPDP KEMKEU (PROGRAM RISPRO)

SEJARAH, VISI, MISI.

• Ibu SMI : UU APBN 2010 Dana Abadi disisihkan dari anggaran pendidikan.

• Berbentuk Badan Layanan Umum di Kemenkeu– (Board oleh Kemdiknas-Kemenkeu-Kemenag) sejak tahun 2012.

• Misi : Pengembangan SDM (beasiswa) dan Riset inovasi.

• Per 31Desember 2013 : Mendistrisbusikan dana Rp. 15 T. (Beasiswa, Rehab Fas Dik, Rispro dll.)

• Pembatasan Struktur pembiayaan, gaji upah 30%, belanja non operasional 65%, Manajemen : 5%.

GAP UNTUK LITBANG MULTISTAKEHOLDER

• Lebih bersifat Pasif : by aplikasi.

• Tergantung Reviewer.

• Rispro : persyaratan harus bisa diterapkan/dimplemtasikan ? Sulit dicapai oleh singel project

• Perlu kelayakan bisnis/implementasi kebijakan?

• Perlu pembesaran Plafon dan fleksibilitas pendanaan untuk jenis riset.

• Belum pelibatkan KMRT-DRN sebagai “Board”

• Perlu sinergi untuk Mendanai Riset ARN : Riset konsorsium, BUMN, Swasta.

KERANGKA PENDANAAN RESEARCH GRANT SINAS (SISTEM INOVASI NASIONAL KMRT)

14"

"!!

"

Khusus" untuk" proposal" konsorsium" dapat" dilakukan"penilaian" presentasi" setelah" proses" desk&evaluation." Penilaian""presentasi" bagi" konsorsium" dipandang" sangat" perlu" untuk" lebih"mengetahui"tentang"kesiapan"konsorsium,"organisasi,"para"peneliti,"dan"sarana*prasarananya,""dsb."

" " Penetapan"Proposal"yang"lulus"seleksi"ditetapkan"dengan"Surat"Keputusan"Menteri"Negara"Riset"dan"Teknologi."Keputusan"Menteri"Negara"Riset"dan"Teknologi"tersebut"sah"dan"tidak!dapat!diganggu!gugat.""

3.3.!!Perencanaan!oleh!Lembaga!Penerima!1) Lembaga"Penerima"mempersiapkan"hal*hal"sebagai"berikut:"

a. Membentuk" Organisasi" untuk" melaksanakan" kegiatan"Insentif"Riset"SINas;"

Gambar"1":""Bagan"Pengelolaan"Insentif"Riset""SINas"

- Pagu single project : Rp. 500 Juta, Realisasi Hanya Rp. 200-300 Juta

- Konsorsium > 500 Juta

BATASAN-BATASAN (MENGHAMBAT) 1. Tidak membeli barang modal atau peralatan dengan menggunakan dana yang berasal dari insentif riset sinas mengingat dana insentif

riset sinas merupakan dana dukungan operasional; 2. Tidak melakukan perjalanan luar negeri dengan dana insentif riset sinas; 3. Proposal harus lengkap sesuaiPedoman Insentif Riset Sinas Tahun 2014; 4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai mengacu pada Standar Biaya Masukan T.A 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan; 5. Melengkapi seluruh dokumen dengan lembar pengesahan dan proposal biaya ditandatangani oleh pejabat lembaga yang terlibat dan

dibubuhi stempel. 6. Disenstif untuk Konsorsium , contoh (BAGAIAMANA JIKA BELUM ADA INDUSTRI/BERSIFAT INOVASI MURNI?) :

1. Konsorsium Penelitian wajib melibatkan industri pengguna yang akan melakukan peningkatan kapasitas ipteknya. 2. Difusi Teknologi wajib ada industri baik sebagai tenan atau sebagai pelaku difusi teknologi.

SIFAT KHUSUS PENGADAAN : TIPE KONTRAK LITBANG

MARKET PENGADAAN LITBANG BERSIFAT – PRE-KOMERSIAL :

1. DEMAND : SPESIFIKASI KHUSUS / BELUM TERSEDIA UMUM.

2. SUPPLY : BELUM TERSEDIA DI PASARAN UMUM DAGRI/ SANGAT TERBATAS.

TIPIKAL JENIS PENGADAAN.

1. R&D WORKS : Fasilitas Penunjang Litbang : Bangunan, Tanah Lokasi Uji.

2. R&D SUPPLIES, produk antara yang disediakan: Bahan dan Material (habis pakai / kadaluwarsa) untuk R&D, pembuatan prototype

1. WUJUD FISIK BERUPA BELANJA MODAL TETAPI SIFATNYA SEPERTI BELANJA BARANG

3. R&D SERVICES : Man Hour Researcher.

PENGADAAN : BARANG YANG DIHASILKAN SEBELUM TAHAP KOMERSIAL MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS (DIBELI)

TENDER BERBASIS INOVASI - THE LEGAL FRAMEWORK FOR PROCUREMENT IN RELATION TO INNOVATION (UNI EROPA)

SYARAT PENGADAAN KHUSUS LITBANG YANG DIDANAI PUBLIK YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. ASPEK BUDGET : JUMLAH KOMITMEN/ALOKASI, MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN. BUDGET.

2. ASPEK HAK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL : HAK & KEWAJIBAN PENELITI.

3. ASPEK LEGAL : “LEGAL WAIVER” UNTUK KEPENTINGAN LITBANG, MISAL MATERIAL B3 DSB.

USULAN REKOMENDASI

KEBIJAKAN UMUM

1. Scaling Up Risnas kombinasi dengan mekanisme Endowment Fund LPDP Kemkeu, pengurangan hambatan

1. Insentif Standar Biaya : Kompetisi dengan peneliti asing (anti Brain Drain)

2. Mementingkan Post Activities Akuntabilitas.

2. MAINSTREAMING INOVASI KE PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMBENTUKAN INSTITUSI INTERMEDIARIS : KANTOR ADMINISTRASI LITBANG – TAKE OVER BEBAN ADMINISTRASI LITBANG DARI PENELITI

FUNGSI

1. Pencarian/Penyiapan Potensi Pendanaan.

2. Membantu secara proaktif peneliti untuk aplikasi.

3. Mengadministrasikan proses pengadaan.

1. Terutama di Belanja Modal Peralatan, Bangunan

2. Belanja Barang habis Pakai

4. Mengadministrasikan pelaksaanan kegiatan litbang.

5. Menyusunn laporan pemantauan dan evaluasi.

ALTERNATIF -POSISI/BENTU

1. ALTERNATIF? :Berada di KMRT (Terikat peraturan APBN)?

2. BLU?

1. Berada di LPDP?

2. Berada di BUMNIS?

MENDORONG INOVASI SEBAGAI KRITERIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (CONTOH OGC-UNI EROPA)

REPOSISI PERAN DRN UTK RISET MULTISTAKEHOLDER PRODUK DEVELOPMENT (POLICY DAN HIGH POLICY/INTERMEDIARIES)

1. Penentuan area riset/Perumusan riset project.

2. Pencarian Sumber Pendanaan

3. Membantu Pengelolaan keuangan Trust Fund.

4. Pembentukan dan Penentuan Partner Riset / Konsorsium

5. Pengadaan dan Kontrak Jangka Panjang Riset (termasuk standar kontrak)

6. Membantu aspek legal, termasuk HAKI peneliti.

7. Monitoring dan Evaluasi Riset

8. Akuntabilitas Keuangan (Publikasi dan Audit Independen)

9. Forum Pengambilan Keputusan.

QUICK WIN : SUBSTANSI BARU PERLU PAYUNG HUKUM

1. Pemilihan Program Riset Strategis sebagai “Prototype mekanisme kelembagaan, pendanaan, pengadaan” : Kapal Selam Indonesia?

2. Perluasan Sumber Dana Abadi Riset : Anggaran Pendidikan (LPDP) dan Presentasi kontrak (2%?) pengadaan barang dan jasa import untuk mendorong produksi dlaam negeri.

3. Revisi KMK Nomor 18 tahun 2012 : Badan Layanan Umum LPDP :

1. stuktur dan cakupan area RISPRO.

2. Pembentukan unit Intermediaries Riset.

4. Penerbitan Standar Biaya Khusus Remunerasi Penelitian (Daya Saing):

1. Profesional A : WNI/WNA berpengalaman Internasional

2. Profesional B : WNI berpengalaman domestik.

5. Penerbitan standar Akutansi Litbang : Post Evaluation dan Rekategorisasi Aset hasil Litbang (Redefinisi belanja modal litbang)

6. Penugasan / Role Sharing institusi Litbang K/L Pemda.

7. Pembentukan ULP khusus Litbang.

8. Penerbitan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa khusu Inovasi (Quality Based)

9. Reposisi DRN

10. Pre-Commercial Procurment Procedure :

1. Pembelian produk-produk dalam negeri yang berada dalam kondisi Litbang.

2. Negoisasi Langsung/Beauty Contest

TERIMA KASIH

strategi peningkatan daya saing nasional melalui … dan sp 2 drn 14 nov 2016/sessi... · daya...

Documents