STATUS PERSONAL

Manusia (Natuurlijk persoon) Badan Hukum (Rechtspersoon) Status Personal manusia membahas tentang: - Civil status (kewenangan/kecakapan, batas umur, birth

and death, status anak, status anak adopsi, status janda/duda),

- family relations (perkawinan/perceraian, harta gono-gini) Prinsip yang dipakai untuk menentukan Status Personal manusia: - Prinsip nasionalitas (negara-negara Civil Law) - Prinsip domisili (negara-negara Common Law) HPI Indonesia menganut prinsip mana? - Prinsip nasionalitas (lihat ps. 16 AB)

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat untuk kaula-kaula negara Belanda (kini baca: warganegara Indonesia) jikalau mereka berada di luar negeri

Status Personal badan hukum membahas tentang: Kewenangan/kemampuan untuk bertindak dalam hukum, hidup dan matinya badan hukum, ada tidaknya badan hukum, batas-batas kemampuan bertindak dalam hukum. Termasuk wajib tidaknya membayar pajak. Prinsip yang dipakai untuk menentukan Status Personal badan hukum: - Prinsip Inkorporasi (negara-negara Common Law) - Prinsip Kedudukan Manajemen yang Efektif (negara

Civil Law) HPI Indonesia menganut prinsip mana? - Dilihat dari: Teks RUU HPI pasal 7:

Badan Hukum tunduk kepada Hukum dari negara di mana badan-badan hukum ini didirikan. Akan tetapi apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya di dalam wilayah Indonesia, maka akan berlakulah hukum Indonesia

- Dilihat dari UU Pokok Agraria: Hak-hak atas tanah boleh dinikmati oleh badan hukum asing. Syaratnya ialah badan hukum tsb harus didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia (ps. 30 HGU, ps. 36 HGB, ps. 42 Hak Pakai).

- Dilihat dari UU Penanaman Modal (UU No. 25/2007), pasal 5 (2):

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

- Dilihat dari UU Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007): Pasal 5 (1): Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 17: (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Kesimpulannya: Dalam praktek hukum di Indonesia, diakui prinsip kumulatif (penggabungan) dari Prinsip Inkorporasi dan Prinsip Kedudukan Manajemen yang Efektif.

PERBEDAAN TEORI ANTARA COMMON LAW DAN CIVIL LAW UNTUK MENENTUKAN STATUS PERSONAL DAN YURISDIKSI BADAN HUKUM

A. Common Law

Mengenal 3 teori untuk menentukan status personal & yurisdiksi badan hukum. Yaitu berdasarkan hukum dari: a. Place of incorporation (di negara mana badan hukum tsb didirikan), atau b. Place of its central management / headquarter (contoh: London adalah kantor pusat dari sebuah perusahaan tambang), atau c. Principal place of business (contoh: Indonesia adalah tempat di mana dilakukannya kegiatan pertambangan dari perusahaan

tambang tsb)

B. Civil Law

Menggunakan teori the law of corporate seat (siege social) untuk menentukan status personal & yurisdiksi dari badan hukum. Terdapat 2 pandangan untuk menentukan corporate seat (tempat kedudukan perusahaan): a. Dengan melihat Anggaran Dasar perusahaan (statut of corporation) yang menyebutkan dimana tempat kedudukan perusahaan

tsb. � teori Siege Statutaire atau Statutory Seat b. Dengan melihat fakta dimanakah tempat headquarter / central administration dari perusahaan tsb � teori Siege Reel

Dalam prakteknya saat ini : a. Place of incorporation selalu sama dengan Statutory Seat. b. Sedangakan place of incorporation/statutory seat dapat berbeda dari place of central management dan principle place of business.

� Contoh: Sebuah perusahaan di-inkorporasikan/didirikan di Panama, tetapi kantor pusat managemen-nya ada di negara lain. Sumber: Explanatory Report on the 2005 Hague Choice of Court Agreements Convention, halaman 55.

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Corporation UNITED STATES A corporation is legally a citizen of the state (or other jurisdiction) in which it is incorporated (except when circumstances direct the corporation be classified as a citizen of the state in which it has its head office, or the state in which it does the majority of its business). Corporate business law differs from state to state, and many prospective corporations choose to incorporate in a state whose laws are most favorable to its business interests. Many large corporations are incorporated in Delaware, for example, without being physically located there because that state has very favorable corporate tax and disclosure laws. Companies set up for privacy or asset protection often incorporate in Nevada, which does not require disclosure of share ownership. Many states, particularly smaller ones, have modeled their corporate statutes after the Model Business Corporation Act, one of many model sets of law prepared and published by the American Bar Association.