02 pailit 2012 pn.niaga.smg

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 02/Pailit/2012/PN. Niaga. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa

dan mengadili perkara Kepailitan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut atas permohonan pailit yang diajukan oleh :

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta

Pusat berdasarkan Surat Khusus Nomor 428/DIR SMEC

CRD MGMT - C&R tertanggal 26 Juli 2011, memberikan

kuasa kepada :H. DJAROT WIDJAYANTO, S.H. M.H.,

ERIS EFFENDI, S.H., KRISYANTO WIDODO, S.H.,

CIPTA RASA, S.H. dan ATATIN MALIHAH, S.Ag . Advokat

yang berkantor pada Kantor Advokat, Mediator & Legal

Consultant "DJAROT WIDJAYATO & ASSOCIATES"

beralamat di Jalan Pospanjolo Tengah VI No, 6 Semarang

selanjutnya disebut

sebagai...............................PEMOHON PAILIT .

T e r h a d a p :

Tn. JUNG DIANTO , beralamat di jalan Baturan Raya Blok A-3 Rt.06/03

Baturan, Colomadu Karang Anyar atau Fajar Indah

IXA No. 10 RT. 006/RW. 007, Kehurahari Jajar,

Kecamatan Laweyan, Surakarta, dalam perbuatan

hukum ini bertindak selaku DEBITUR

mendasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Pinjaman

Rekening Koran Nomor: 76 tanggal 28 Agustus

2007, Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Promes

Berulang Nomor. 77 tertanggal 28 Agustus 2007,

Akta Perjanjian Berjangka Nomor: 78 tertanggal 28

Agustus 2007, Akta Jaminan Fiducia nomor: 83

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tertanggal 28 Agustus 2007 dan Akta (Borghtocht)

nomor: 84 tertanggal 28 Agustus 2007 dan untuk

selanjutnya disebut

sebagai ......................TERMOHON PAILIT I ;

Ny. LILY ERIANI BUDIONO, beralamat di jalan Baturan Raya Blok A-3 Rt.

06 / 03 Baturan , Colomadu Karang Anyar atau

Fajar Indah IXA No. 10 RT 006/RW 007, Kelurahan

Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta, dalam

perbuatan hukum ini bertindak selaku PENJAMIN

mendasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Pinjaman

Rekening Koran Nomor: 76 tanggal 28 Agustus

2007, Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Promes

Berulang Nomor: 77 tertanggal 28 Agustus 2007,

Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka Nomor:

78 tertanggal 28 Agustus 2007, Akta Jaminan

Fiducia nomor: 83 tertanggal 28 Agustus 2007 dan

Akta Jaminan (Borghtocht) nomor: 84 tertanggal 28

Agustus 2007 dan untuk selanjutnya disebut

sebagai ………….TERMOHON PAILIT II ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut

telah membaca surat penetapan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini

telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti di persidangan.

Menimbang Pemohon dengan surat Permohonan pernyataan pailit

tanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan register No. 02/

pailit/2012 tanggal 19 Maret 2012 yaitu sebagai berikut :

A. BAHWA TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA

PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT

DITAGIH, DENGAN PERINCINAN SEBAGAI BERIKUT:

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami istri dalam ikatan

perkawinan telah mengajukan pinjaman uang kepada Pemohon pada

tanggal 28 Agustus 2007 yang digunakan untuk tujuan Modal Kerja

dalam Usaha Bidang Plastik;

2. Bahwa Pemohon memberikan pinjaman dan dibuatlah Perjanjian

antara Pemohon Pailit dan Para Termohon Pailit sebagaimana Akta

Nomor 76 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran

pada tanggal 28 Agustus 2007 dihadapan Notaris Ina Megahwati,

S.H. (Notaris di Surakarta). Yang pada intinya disebutkan pada

Pasal 1 bahwa “atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

dalam Perjanjian ini dan tersedianya dana pada BANK, BANK

menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas

Pinjaman Rekening Koran (Overdraft Loan) sampai jumlah setinggi-

tingginya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk

jangka waktu terhitung 28 Agustus 2007 sampai dengan 28 Agustus

2008 berikut setiap perpanjangannya. Fasilitas kredit tersebut

selanjutnya akan disebut “Fasilitas Kredit”, sedangkan sejumlah

dana yang ditarik oleh DEBITUR berdasarkan Fasilitas Kredit akan

disebut sebagai “Pinjaman”.

3. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada tanggal 28 Agustus 2007

dibuat Akta Nomor 77 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman

Promes Berulang (antara Pemohon Pailit dengan Para Termohon

Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH. (Notaris di Surakarta)

bahwa Pemohon Pailit memberikan fasilitas kredit kepada Termohon

Pailit dalam bentuk fasilitas Pinjaman Promes Berulang (Demand

Loan) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 3.000.000.000,-

(tiga milyar rupiah) untuk jangka waktu terhitung 28 Agustus 2007

sampai dengan 28 Agustus 2008 berikut perpanjangannya.

3


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4. Bahwa pada hari yang sama juga yaitu pada tanggal 28 Agustus

2007 dibuat Akta No. 78 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman

Berjangka antara Pemohon Pailit dengan Para Termohon Pailit

dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH. (Notaris di Surakarta) bahwa

Pemohon Pailit memberikan fasilitas kredit kepada Para Termohon

Pailit dalam bentuk fasilitas Pinjaman Promes Berjangka (Term Loan)

sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) untuk jangka waktu terhitung 28 Agustus 2007 sampai

dengan 28 Agustus 2010;.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada Akta Nomor 76, Akta Nomor

77 dan Akta Nomor 78, maka pada hari yang sama telah dibuat Akta

Nomor 83 tentang Akta Jaminan Fidusia oleh Para Termohon

Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta).

Pada akta ini disebutkan “bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang

pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Pemberi

Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju mengadakan

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42

tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan);

6. Bahwa berdasarkan pada Akta Nomor 76, Akta Nomor 77, Akta

Nomor 78 dan Akta Nomor 83, maka pada hari yang sama telah

dibuat Akta Nomor 84 tentang Pemberian Jaminan (Borghtocht)

oleh Termohon Pailit II (Ny. LILY ERIANI BUDIONO) (dihadapan

Notaris Ina Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta);

7. Bahwa guna menjamin seluruh pembayaran kembali segala sesuatu

yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Fasilitas

Kredit, Debitur dan/atau penjamin/pemilik jaminan telah memberikan

jaminan kepada BANK berupa:

a) Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 842, terletak di Propinsi Jawa

Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Purwosari, setempat dikenal sebagai Jalan Kantil Nomor 15 Rukun

Tetangga 02 Rukun Warga 10, berdasarkan Hak Tanggunan I No.

2435 2007 Akta No. 427/Laweyan/2007 tanggal 28-8-2007 yang

dibuat oleh Ina Megahwati, SH. PPAT Kota Surakarta dengan nilai

sejumlah Rp 574.600.000 jo Hak Tanggungan II No. 3069/2008 Akta

No. 570/Laweyan/2008 tanggal 25-09-2008 yang dibuat oleh Ina

Megahwati, SH. PPAT Kota Surakarta nilai sejumlah Rp 80.000.000;

b) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2346, terletak di Propinsi Jawa

Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan

Banyuanyar, setempat dikenal sebagai Jalan Pleret, berdasarkan

Hak Tanggungan I No. 2578/2007 Akta No. 428/Banjarsari/2007

tanggal 28-08-2007 yang dibuat oleh Ina Megahwati, SH. PPAT Kota

Surakarta Nilai sejumlah Rp 78.050.000 jo Hak Tanggungan II No.

3088/2008 Akta No. 571/Banjarsari/2008 tanggal 25-09-2008 yang

dibuat oleh Ina Megahwati, SH. PPAT Kota Surakarta dengan nilai

sejumlah Rp 76.350.000;

c) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3005, terletak di Propinsi Jawa

Tengah Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Desa Kwarasan,

setempat dikenal sebagai Jalan Kencur, berdasarkan Hak

Tanggungan No. 2680/2007 peringkat pertama APHT PPAT Shinta

Yuanianingsih jo Hak Tanggungan Nomor 3917/2008 Peringkat

kedua APHT PPAT Shinta Yunianingsih, SH. Nomor 99/Grogol/2008

tanggal 24/10/2008;

d) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 107, terletak di Propinsi Jawa

Tengah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa

Klodran, setempat dikenal sebagai Jalan Mantren Rukun Tetangga

04 – Rukun Warga 07, bedasarkan Hak Tanggungan Nomor

2316/2007 Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi,

SH. Nomor: 218/2007 tanggal 27/09/2007 jo Hak Tanggungan Nomor

5


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2953/2008 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH.

Nomor 479/2008 tanggal 24/10/2008 sebesar Rp 16.100.000

e) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2291, terletak di Propinsi Jawa

Tengah, Desa Baturan Jl Fajar Indah 02 No. 17 Rt. 05 Rw. 07

Kecamatan Laweyan, SURAKARTA setempat dikenal sebagai Jalan

Fajar Indah 02 No. 17 Rt 05 Rw 07, berdasarkan Hak Tanggungan

Nomor 2317/2007 Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya

Dewi, SH. Nomor 219/2007 tanggal 27/09/2007 jo Hak Tanggungan

Nomor 186/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya

Dewi, SH. Nomor 481/2008 tanggal 24/10/2008/ sebesar Rp

418.500.000;

f) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1667 (dahulu sebagian dari

sebidang tanah Hak Milik nomor 475) terletak di Propinsi Jawa

Tengah , kelurahan kalisoro kecamatan Tawangmangu Kabupaten

Karanganyar, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 191/2008

Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. Nomor

266/2007 tanggal 21 November 2007 jo Hak Tanggungan Nomor

2931/2008 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH

Nomor 480/2008 bersama M. 1668/Kalisoro tanggal 24 November

2008 sebesar 66.000.000.

g) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1668 (dahulu sebagian dari

sebidang tanah Hak Milik nomor 475) terletak di Propinsi jawa

Tengah kelurahan kalisoro kecamatan Tawangmangu, Kabupaten

Karanganyar, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 191/2008

Peringkat pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. Nomor

266/2007 tanggal 21/11/2007 jo Hak Tanggungan Nomor 2931/2008

Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. Nomor

480/2008 bersama M. 1667 Kalisoro tanggal 24 Oktober 2008

sebesar Rp 66.000.000.

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


h) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1311, terletak di propinsi Jawa

Tengah, Kapupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa

Baturan, setempat dikenal sebagai Jalan Baturan Baru Nomor A-9,

berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 185/2009 Peringkat Pertama

APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. Nomor 482/2008 tanggal

24/10/2008 sebesar Rp 245.5000.000;

i) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1429, terletak di propinsi Jawa

Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu,

Kelurahan Kalisoro, setempat dikenal sebagai Villa Meteor Garden

Blok C-4, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 1765/2008 Peringkat

Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. nomor 128/2008

tanggal 21/05/2008 sebesar Rp 440.800.000 jo Hak Tanggungan

Nomor 2675/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya

Dewi, SH. Nomor 248/2009 tanggal 16-09-2009 senilai Rp

206.200.000,-

j) Jaminan fidusia yaitu stock barang-barang persediaan berupa bahan

baku, barang dalam proses dan barang jadi plastic yang disimpan/

berada dimanapun juga, antara lain yang disimpan di Desa Sawahan

RT 06/RW 01 Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, sebagaimana Sertifikat

Jaminan Fidusia Nomor: W9.03375.AH.05.01.TH.2088 tertanggal 31

Maret 2008 sebesar Rp 1.437.806.500,- atau minimal sebesar Rp

1.000.000.000,-

k) Dan jaminan fidusia terhadap barang-barang yang sekarang telah

dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh pemberi fidusia dengan

pihak ketiga manapun juga, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia

Nomor: W9.14408.AH.05.01.TH.2008 tertanggal 27 November 2008

dengan nilai obyek Rp 1.027.800.000,-;

8. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2008 dibuat Akta Nomor: 65 dan

Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor

7


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


67 yang dibuat dihadapan Notaris Ina Megahwati (Notaris di

Surakarta).

9. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 di buat Akta nomor: 139

tentang Perubahan Perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit

dengan Para Termohon Pailit di hadapan Notaris Ina Megahwati,

S.H. (Notaris di Surakarta). Pada Akta ini disebutkan bahwa PT.Bank

Internasional Indonesia, Tbk menambah fasilitas kredit baru dalam

bentuk fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10.Bahwa pada tanggal 25 September 2008 dibuat Akta nomor: 145

tentang Akta Jaminan Fiducia atas Piutang-piutang (tagihan-

tagihan) oleh Para Termohon Pailit dihadapan Notaris Ina

Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta). Pada akta ini disebutkan

“bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang

ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia dan Penerima

Fidusia telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun

1999 tentang Jaminan Fiducia;

11. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 dibuat Akta Nomor: 146

tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht) oleh Termohon Pailit II

(Ny. LILY ERIANI BUDIONO) dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H.

(Notaris di Surakarta );

12.Bahwa pada tanggal 1 September 2009 telah dibuat Akta Nomor 3


dengan Para Termohon Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H.

(Notaris di Surakarta), pada Akta ini disebutkan bahwa PT.Bank

Internasional Indonesia, Tbk. menyetujui untuk memberikan fasilitas

kredit kepada Debitur dalam bentuk:

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1) Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai jumlah setinggi-

tingginya sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima

puluh juta rupiah);

2) Pinjaman Promes Berulang (PPB) sampai jumlah setinggi-

tingginya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

3) Pinjaman Berjangka I (PB I) sampai jumlah setinggi-tingginya

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dengan

outstanding pinjaman pertanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.

381.276.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh

puluh enam ribu rupiah);

4) Pinjaman Berjangka II (PB II) sampai jumlah setinggi-tingginya

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

outstanding pinjaman pertanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.

744.143.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat

puluh tiga ribu rupiah);

13.Bahwa berdasarkan pada Akta Nomor 3 tentang Perubahan

Perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit dengan Para Termohon

Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta),

pada tanggal 1 September 2009 telah juga dibuatkan Akta Nomor: 5

tentang Pemberian jaminan (Borghtocht) oleh Termohon Pailit II

(Ny. LILY ERIANI BUDIONO) dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH.

(Notaris di Surakarta). Yang pada intinya bahwa guna menjamin

seluruh pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang oleh

Debitur kepada Bank berdasarkan Fasilitas Kredit, Debitur dan/atau

penjamin/pemilik jaminan telah memberikan jaminan;

14.Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 telah dibuat Akta Nomor 11


dengan Para Termohon Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H.

(Notaris di Surakarta), pada Akta ini disebutkan bahwa Bank

9


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur serta

fasilitas kredit tersebut telah jatuh tempo tanggal 28 Agustus 2011

(untuk Penjaman Rekening Koran dan Pinjaman Promes Berulang)

dan tanggal 25 September 2011 (untuk Pinjaman Berjangka).

15.Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 berdasarkan Akta Nomor 11

tentang Perubahan Perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit dengan

Para Termohon Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH. (Notaris

di Surakarta), juga telah dibuatkan Akta Nomor: 18 tentang

Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal

Guarantee) pada Akta ini disebutkan bahwa Penjamin setuju bahwa

mengenai jaminan yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada

Bank, Penjamin melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak

utama yang menurut peraturan hukum diberikan kepada seorang

penjaming (borg)”, dengan demikian kedudukan Termohon Pailit II

sama kedudukannya dengan Termohon Pailit I;

16.Bahwa ternyata sebagaimana Perjanjian Kerdit yang telah di

sepakati antara Para Termohon Pailit dengan pemohon Pailit

tersebut telah terbukti bahwa Para Termohon Pailit memiliki hutang

(kewajiban) kepada Pemohon Pailit, yang telah jatuh tempo dan

telah menunggak terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2010” serta

dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus”

17.Bahwa terhadap kewajiban Para Termohon Pailit pinjaman uang

tersebut diatas telah resmi ditagih pembayarannya oleh Pemohon

Pailit agar dilakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam

perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian yang mengikutinya;

18.Bahwa Termohon Pailit telah cidera janji (wanprestasi) kepada

Pemohon Pailit, maka Pemohon Pailit telah memberikan Surat

Peringatan kepada Para Termohon Pailit, yaitu sebagai berikut:

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a. Peringatan I: Surat No. 2010.309/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO

tertanggal 10 November 2010;

b. Peringatan II: Surat No. 2010.316/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO

tertanggal 24 November 2010;

c. Peringatan III: Surat No. 2010.335/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO

tertanggal 10 Desember 2010;

d. Surat Pemberitahuan dan Peringatan Terakhir No. 2010.358/

DIRSMEC.RB6-SME.SOLO tertanggal 28 Desember 2010;

19.Bahwa Pihak Para Termohon, selain diberikan surat peringatan dari

Pihak Pemhon Pailit juga telah diberikan surat peringatan melalui

kuasa Hukum pemohon pailit, sebagai berikut:

1) Somasi Pertama, tertanggal 19 Agustus 2011 Nomor: 279/Sekret/

Djw/Smg/VIII/2011

2) Somasi Kedua, tertanggal 15 September 2011 Nomor: 313/Sekret/

Djw/Smg/VIII/2011

3) Somasi Ketiga, tertanggal 29 September 2011 Nomor: 336/Sekret/

Djw/Smg/VIII/2011

4) Somasi dan Pernyataan Wanprestasi tertanggal 27 Februari 2011

dengan no surat 077/Sekret/Djw/Smg/II/2012

B. BAHWA TERMOHON PAILIT MEMILIKI DUA ATAU LEBIH

KREDITUR DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

20.Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan informasi yang diperoleh,

ternyata disamping mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit, Para

Termohon Pailit juga memiliki hutang kepada kreditur lain yakni PT.

Bank UOB Indonenesia Cabang Solo yang beralamat di Jl. Urip

Sumoharjo No. 13-17 Solo hal ini ditunjukkan dengan surat dari PT.

Bank UOB Indonesia No. 12/SLO/BB/JAN/063 tertanggal 31 Januari

2012 yang telah jatuh tempo;

11


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


21.Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan

secara sederhana (sumir) bahwa Para Termohon Pailit mempunyai

hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable)

kepada Pemohon Pailit dan kepada kreditur lain, sehingga dengan

demikian Para Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan Pailit,

karena unsur-unsur pokok untuk menyatakan Pailit terhadap

Termohon Pailit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

telah terpenuhi dengan sempurna yaitu PT. Bank UOB Indonenesia

Cabang Solo yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 13-17 Solo

• Para Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu)

utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu utang kepada

Pemohon Pailit.

Pasal 2 ayat 1 UU tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik

atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau

lebih kreditor ”.

Pasal 8 ayat (4) UU tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat

fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa

persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana di maksud dalam

pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

22.Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Para Termohon Pailit telah

menjaminkan asetnya kepada Pemohon Pailit sebagaimana terurai

dalam point 7 di atas;

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


23.Bahwa Nilai Hutang Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit

sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

Hutang Pokok berikut Tunggakan Pokok, sebesar Rp. 300.094.960,00

Tunggakan Bunga, sebesar: Rp.6.301.824.273,96

Denda,sebesar Rp. 1.660.668.526,36

Biaya-Biaya ( tagihan premi asuransi),sebesar Rp 1.062.703.715,78

----------------------------------

TOTAL : Rp. 9.545.164.620,54

Terbilang : (sembilan milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus

enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah lima puluh empat

sen)

C. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS

DAN KURATOR, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

24.Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan terhadap Para

Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit memohon kepada Ketua

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengangkat Hakim

Pengawas dari Hakim-hakim Niaga Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses kepailitan

Termohon Pailit serta berkenan untuk menunjuk dan mengangkat

WENANG NOTO BUWONO, S.H. M.H., terdaftar dalam nomor:

AHU.AH.04.03-38 dan MUHAMMAD DIPA YUSTIAPASA, SH.

MKn, terdaftar dalam nomor: AHU.AH.04.03-55 yang berkantor

pada YUSTIA & LAW OFFICE Jl. Jenderal Sudirman 187-189/B

16 Komplek Ruko Siliwangi Plaza Semarang telp/Fax

024-7604054 bertindak sebagai KURATOR dalam hal Para

Termohon Pailit dinyatakan Pailit atau selaku PENGURUS dalam hal

13


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Para Termohon Pailit masuk dalan proses Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU);

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Pailit uraikan sebagaimana

tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Pailit memohon kepada Ketua

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan “Permohonan Pernyataan Pailit”

dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Para Termohon Pailit mempunyai hutang

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

3. Menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit

dengan segala akibat hukumnya;

4. Mengangkat salah seorang Hakim Pengawas yang ditentukan

oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

untuk kepailitan tersebut;

5. Mengangkat dan menunjuk Kurator yaitu WENANG NOTO

BUWONO, S.H., M.H, yang terdaftar dengan nomor:

AHU.AH.04.03-38 dan MUHAMMAD DIPA YUSTIAPASA, SH.

MKn, terdaftar dalam nomor: AHU.AH.04.03-55 yang berkantor

pada YUSTIA & LAW OFFICE Jl. Jenderal Sudirman 187-189/B

16 Komplek Ruko Siliwangi Plaza Semarang telp/Fax

024-7604054;

6. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh

biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain,

maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah dtetapkan

Pemohon Pailt hadir Kuasanya bernama. H. DJAROT WIDJAYANTO, S.H.

M.H., ERIS EFFENDI, S.H., KRISYANTO WIDODO, S.H., CIPTA RASA, S.H.

dan ATATIN MALIHAH, S.Ag . Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat,

Mediator & Legal Consultant "DJAROT WIDJAYATO & ASSOCIATES"

beralamat di Jalan Pospanjolo Tengah VI No, 6 Semarang , berdasarkan Surat

Khusus Nomor 428/DIR SMEC CRD MGMT - C&R tertanggal 26 Juli

2011,sedangkan Termohon Pailit I pernah hadir sendiri selanjutnya Para

Termohon Pailit hadir Kuasanya bernama ZAINAL ABIDIN ,SH.MH,

BAMBANG TRIHARYANTO , SH,BUDI MARGO NURCAHYO,SH

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 April 2012.

Menimbang, bahwa persidangan yang pertama Kuasa Pemohon Pailit

mengajukan perbaikan Surat Permohonan Pernyataan Pailit yaitu Sebagai

berikut:

Permohonan Pernyataan Pailit halaman 11 Huruf B Point 23 berbunyi :

Bahwa nilai Hutang para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit

sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

Hutang pokok berikut Tunggakan pokok ,sebesar Rp 300.094.960,00

Tunggakan bunga sebesar Rp 6.301.824.273.95.

Denda, sebesar Rp. 1.660.668.526,36.

Biaya-biaya (tagihan premi asuransi)sebesar Rp. 1.062.703.715,78.

Total seluruhnya, Rp. 9.545.164.620,54

YANG BENAR :

Bahwa nilai Hutang para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit

sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 adalah sebagai berikut:

Hutang pokok sebesar, Rp 300.094.960,00

Tunggakan Pokok sebesar Rp 6.301.824.273.95.

Tunggakan Bunga sebesar Rp. 1.660.668.526,36.

15


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Latefee s/d 22/02/1012 sebesar Rp. 1.062.703.715,78.

Tagihan Premi Asuransi kebakaran sebesar Rp .3.859.025,00.

Total seluruhnya, Rp. 9.545.164.620,54

Menimbang setelah dibacakan Surat Permohonan Tersebut, Kuasa

Pemohon Pailit menyatakan tetap pada Permohonannya, selanjutnya Kuasa

Para Termohon Pailit mengajukan jawaban dan Eksepsi tanggal 16 April 2012

yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan

permohonan pailit (Persona Standy In Yudiciu),

1. Bahwa Perseroan Terbatas in casu ( PT. Bank Internasional

Indonesia, Tbk. ) sebagaimana pasal 98 ayat I Undang-Undang No.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi; "Direksi

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ",

sehingga dengan demikian yang berhak mewakili persero untuk

bertindak didalam dan diluar Pengadilan adalah Direksi , bukan

jajaran yang lain ( DIR SMEC CRD MGMT- C&R );

Bahwa dengan demikian DIR SMEC CRD MGMT- C&R sebagai

pemberi kuasa kepada kuasa hukum Pemohon Pailit tidak

berkapasitas, oleh karena permohonan pailit yang demikian patut

untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

1.2.Bahwa disamping itu ternyata dalam persidangan tanggal 5 April

2012 penerima kuasa pemohon pailit DJAROT WIDAYANTO &

ASSOCATION tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Advokat yang

masih berlaku yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat

Indonesia dan hanya menunjukkan foto copy surat keterangan;

Bahwa dengan demikain penerima kuasa bertentangan dengan UU

No.18 tahun 2003 tentang Advokat ;

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa karena kuasa Pemohon Pailit a quo tidak mempunyai

kapasitas beracara di Pengadilan maka pengajuan permohonan oleh

pemohon pailit a quo adalah cacat hukum yaitu tidak memenuhi

syarat formil permohonan pailit, oleh karenanya permohonan yang

demikian patut dinyatakan ditolak;

2. Bahwa Pengadilan Niaga Semarang tidak berwenang memeriksa dan

mengadili perkara ini :

- Bahwa apabila terjadi permasalahan hukum sesuai akta-akta

perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Pailit dan Para Termohon

Pailit, yaitu Akta Perjanjian No. 76 , No.77, No. 78, Akta Jaminan

Fiducia No. 83, Akta Jaminan ( Borghtocht) No.84 tertanggal 28

Agustus 2007 telah sepakat menunjuk domisili hukum yang umum

dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar di

Karanganyar, dengan demikian Pengadilan Niaga Semarang tidak

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

. Bahwa Pemohon Pailit yang diajukan Pemohon Pailit kurang Subyek

Hukum ( Excepcio Plurium Littis Concertium)

- Bahwa Termohon Pailit I sebagai Direktur CV Mahkota Mas

Pratama sebagaimana Akta No. 06 tanggal 27 September

2007 tentang Perseroan Komanditer CV Mahkota Mas

Pratama, yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuata

Akta Tanah ( PPAT ) Sri Harsiwi Rahayu, SH;

Bahwa hutang piutang antara. Pemohon Pailit dengan

Termohon Pailit I dengan jaminan yang disebutkan

sebagimana posita 7 permohonan a quo merupakan harta

kekayaan ( aktiva tetap ) dari CV Mahkota Mas Pratama;

Bahwa dengan tidak diikut sertakan Badan hukum CV

Mahkota Mas Pratama sebagai pihak dalam perkara a quo,

mengakibatkan subyek hukum kurang lengkap,

17


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa Termohon Pailit sependapat dengan Putusan

Mahkamah Agung RI No. 61Zk1Sip11975 yang dalam

putusannya dinyatakan tidak diterima karena subyek hukum

gugatan tidak lengkap (PLURFUMLITIS CONSURTIUM);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi secara mutatis

mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara,

dan merupakan sate kesatuan yang tidak terpisahkan dalam

pokok perkara;

2. Bahwa pada prinsipnya Para Termohon Pailit menolak secara

tegas seluruh dalildalil Permohonan Pailit Pemohon;

3. Bahwa Termohon Pailit I dalam melakukan perjanjian dengan

PT. Bank Intemasional Indonesia, Tbk bertindak sebagai Pesero

badan usaha CV. Mahkota Mas Pratama yang bergerak

dibidang Industri Plastik berkedudukan Desa/Kel. Sawahan,

Kecamatan Ngempalak , Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa

Tengah, sebagimana Apprasial Kantor Jasa Penilai Publik

MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN &

REKAN Public Valuers, & Property Consultants, yang ditunjuk

oleh Pemohon Pailit (PT. Bank Intemasional Indonesia, Tbk )

4. Bahwa Termohon Pailit I selaku Pesero badan usaha CV.

Mahkota Mas Pratama telah melakukan perjanjian dengan PT.

Bank Intemasional Indonesia, Tbk sebagimana Akta Pedanjian

Kredit Pinjaman No. 76, No.77, No.78, No. 83, dan No. 84

tertanggal 28 Agustus 2007 dihadapan Notaris Surakarta Ina

Megahwati, SH;

5. Bahwa untuk menjamin hutang piutang tersebut Termohon I

telah menjamin :

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Sebidang Tanah Hak Milik No. 842 berdasar Hak Tanggungan I

No.2435/2007 Akta No. 427/Laweyan/2001 tanggal 28-8-2007

jo Hak Tanggungan H No. 3069/2008 Akta No.570/

Laweyan/2008 tanggal 25-9-2008.

- Sebidang Tanah Hak Milik No. 2346 berdasar Hak Tanggungan I

No.2578/2007 Akta No. 428/Banjarsari/2001 tanggal 28-8-2007

jo Hak Tanggungan 11 No. 3088/2008 Akta No.571/

Banjarsari/2008 tanggal 25-9- 2008.

• Sebidang Tanah Hak Milik No. 3005 berdasar Hak Tanggungan

No.2680/2007 peringkat pertama APHT jo Hak Tanggungan

No. 3917/2008 peringkat R APHT No.99/Grogol/2008 tanggal

24-10-2008.


No.2316/2007 peringkat pertama APHT No. 218/2007 tanggal

27-9-2007 jo Hak Tanggungan No. 2953/2008 peringkat fl

APHT No.479/2008 tanggal 24-10-2008.



27-9-2007 jo Hak Tanggungan No. 186/2009 peringkat II APHT

No.481/2008 tanggal 24-10-2008.

- Sebidang Tanah Hak Milik No. 1667 ( dulu sebagian dari

sebidang tanah HM. 475 ) berdasar Hak Tanggungan


21-11-2007 jo Hak Tanggungan No. 2931/2008 peringkat 11

APHT No.480/2008 tanggal 24-11-2008.

• Sebidang Tanah Hak Milik No. 1668 ( dulu sebagian dari

sebidang tanah HM. 475 ) berdasar Hak Tanggungan


19


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


21-11-2007 jo Hak Tanggungan No. 2931/2008 peringkat

R APHT No.480/2008 tanggal 24-11-2008.

- Sebidang Tanah Hak Milik No. 1311 berdasar Hak Tanggungan


24-10-2008.



21-05-2008 jo HakTanggungan No. 2675/2009 peringkat H

APHT No.248/2009 tanggal 16-9-2009.

Bahwa berdasar UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaimana pasal

6 jo pasal 20, "Apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan

dapat menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umun" dalam hal ini

melalui kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN)

Surakarta bukan dengan melalui permohonan pailit.

Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon

Pailit adalah tidak berdasar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,oleh

karenanya permohonan pailit yang demikian harus dinyatakan DITOLAK :

6. Bahwa Termohon Pailit tidak pernah menerima Surat Peringatan dari PT.

Bank Internasional Indonesia, Tbk sebagaimana yang didalilkan dalam

posita 18 permohonan pailit a quo, melainkan Termohon Pailit I hanya

menerima Apprasial Kantor Jasa Penilai Publik MUTTAQIN BAMBANG

PURWANTO ROZAK USWATUN & REKAN Public Valuers & Property

Consultants, hal mans hanya menerengankan nilai obyek jaminan milik

Termohon Pailit ;

7. Bahwa selain hal tersebut Termohon pailit I jugs tidak pernah menerima

Surat Peringatan dari Kuasa Hukum Permohon Pailit sebagaimana.

posita 19 permohonan a quo;

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8. Bahwa sebagaimana pengakuan tertulis Pemohon Pailit dalam posita 23

tentang hutang pokok beserta tunggakan Pokok sebesar Rp.

300.094.960. ( tiga ratus juts sembilan puluh empat ribu Sembilan

ratus enam puluh rupiah) adalah merupakan bukti yang sempurna;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR , pengakuan yang

diberikan didepan sidang pengadilan ( dimuka hakimlgerechtelUke

bekentenis) menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang

mengakui itu baik diucapkan sendiri, baikpun diucapkan orang yang

istimewa dikuasakan untuk melakukannya ;

Bahwa dengan demikian hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah

dikemukakan dan diakui itu adalah benar. Pengakuan dimuka hakim

dipersidangan tidak dapat ditarik kembali;

9. Bahwa sebagaimana pengakuan tertulis Pemohon Pailit dalam posita 23

tentang jumlah nilai hutang para. Termohon Pailit sampai dengan tanggal

23 Februari 2012 belum pasti, hal mans hutang pokok beserta.

tunggakan Pokok sebesar Rp. 300.094.960. (figa ratus juta sembilan

puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) sedangkan

dalam perjanjian menyebutkan bunga 12 % per tahun dan Benda bunga

48 % dari bunga pertahun;

Hutang PokokBungs per bulan Denda

1% %Jumlah Total

Bulan

300,094,960.00 Nov-10 3,000,949.6 120,037.98 3,120,987.58

Dec-10 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Jan-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Feb-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Mar-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Apr-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

May-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Jun-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

21


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Jul-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Aug-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Sep-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Oct-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Nov-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Dec-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Jan-12 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

Feb-12 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58

48,015,193.60 1,920,607.68 49,935,801.28Bahwa menurut perhitungan Termohon Pailit adalah sebagai berikut :

Sehingga hutang kami ( Hutang Pokok + bunga + denda ) sebesar Rp.

300.094.960 + Rp. 48.015.193,60 + 1.920.607,68 : Rp. 350.030.761,28 ( tiga

ratus lima puluh juts tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah

dua puluh delapan sen );

Bahwa total hutang sebagaimana posita posita 23 sebesar Rp.

9.545.164.620,54 adalah tidak benar dan tidak berdasar , karena hutang

pokok berikut tunggakan pokok hanya sebesar Rp. 300.094.960.

10. Bahwa dalil Permohonan pemohon Pailit posita 20 dibuatkan

dengan tidak berdasarkan hukum,hal mana Termohon Pailit tidak

mempunyai hutang dengan PT.Bank UOB Indonesia Cabang Solo.

Bahwa hal yang sangat tidak berdasar pemohonan pailit pemohon

posita 20 yang mendalilkan : " ditunjukkan dengan surat dari dari

PT Bank UOB No.12/SLO/BB/JAN/063 tertanggal 31 Januari 2012

yang telah jatuh tempo, sementara perlu diingat berdasarkan

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 40

(1) " Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada

Bank tentang keadaan keuangan dan lain-lain"yang ditindak

lanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1999, ketentuan mana

mewajibkan kepada semua bank untuk merahasiakan segala

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai

Nasabah;

Bahwa untuk membuka Rahasia Bank tersebut harus atas izin

secara tertulis oleh institusi tertentu atas dasar permintaan tertulis

pula , oleh karenanya tidak semua institusi / orang / lembaga dapat

membuka rahasia bank, untuk itu bagi yang tidak berwenang /

berkompeten tindakan mana dapat dikategorikan tindak pidana

membocorkan Rahasia Bank,

Bahwa oleh karena Permohonan Pailit Pemohon dibuat secara tidak

berdasar hukum, sudah sewajarnya apabila Permohonan Pailit yang

demikian dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas kami mohon yang terhormat

majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dengan

putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon I dan Termohon II

untuk seluruhnya;

- Menyatakan permohonan pemohon pailit untuk dinyatakan di tolak

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pai lit untuk seluruhnya;

2. Menghukum pemohon pailit untuk membayar semua biaya

yang timbul dalam perkara ini

3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang setelah Kuasa Pemohon Pailit memberikan tanggapan

Eksepsi pada sidang tanggal 19 April 2012,Majelis Hakim Menjatuhkan

Putusan Sela tanggal 27 April 2012,yang pada pokoknya menolak eksepsi

para Termohon Pailit.

23


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Kuasa

Pemohon Pailit telah mengajukan Surat Bukti yang masing masing telah

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali

Surat Bukti P.27, s/d P.30 dan P.38 untuk selanjutnya diberi tanda Surat Bukti

sebagai berikut

P-1 Akta Nomor 76 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran

tanggal 28 Agustus 2007

P-2 Akta Nomor 77 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Promes Berulang

tanggal 28 Agustus 2007

P-3 Akta No. 78 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka tanggal 28

Agustus 2007

P-4 Akta Nomor 83 tentang Akta Jaminan Fidusia tanggal 28 Agustus 2007

P-5 Akta Nomor 84 tentang Pemberian Jaminan (Borghtocht) tanggal 28

Agustus 2007

P-6 Sertifikat Tanah Hak Milik No. 842 Purwosari Surakarta

P-7 Buku Tanah Hak Milik No. 2346 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta

P. 8 Sertifikat Hak Milik No. 107 Desa Klodran Karanganyar Surakarta

P-9 Buku Tanah Milik No. 2291 Baturan, Colomadu, Karanganyar

P-10 Sertifikat Hak Milik No. 1667 Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar


P-12 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1311 Baturan, Colomadu,

Karanganyar


P-14 Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3005, Kecamatan Grogol Desa

Kwarasan

P-15 Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran No. 65 tertanggal

22 Februari 2008

P-16 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.03375.AH.05.01.TH.2008

tertanggal 31 Maret 2008.

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


P-17 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.14408.AH.05.01.TH.2008

tertanggal 27 November 2008.

P-18 Akta Nomor: 67 tentang Pemberian Jaminan (Borghtocht) tertanggal 22

Pebruari 2008

P-19 Akta nomor: 139 tentang Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 25

September 2008

P-20Akte nomor: 145 tentang Akte Jaminan Fiducia atas Piutang-piutang

(tagihantagihan) tanggal 25 September 2008

P-21 Akta Nomor: 146 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht) tertanggal

25 September 2008

P-22 Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor : 65

tertanggal 22 Februari 2008

P-23 Akta Nomor 3 tentang Perubahan Perjanjian Kredit tanggal

1 September 2009

P-24 Akte Nomor: 5 tentang Pemberian jaminan (Borghtocht) tanggal

1 September 2009

P-25 Akta Nomor 11 tentang Perubahan Perjanjian Kredit tanggal

6 Oktober 2010

P-26 Surat Daftar Perincian Hutang dengan No. Surat 2012.053/

DIRSMEC.REG.JATENG-DIY/SME.SOLO tertanggal 23

Februari 2012

P-27 Peringatan I: Surat No. 2010.309/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO tertanggal

10 November 2010,

P-28 Peringatan II: Surat No. 2010.316/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO

tertanggal 24 November 2010.

P-29 Peringatan III: Surat No. 2010.335/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO

tertanggal 10 Desember 2010.

P-30 Surat Pemberitahuan dan Peringatan Terakhir No. 2010.358/

DIRSMEC.RB6-SME.SOLO tertanggal 28 Desember 2010;

25


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


P-31 Somasi Pertama, tertanggal 12 Agustus 2011 Nomor: 279/Sekret/Djw/

Smg/VIII/2011

P-32 Somasi Kedua, tertanggal 7 September 2011 Nomor: 313/Sekret/Djw/

Smg/VIII/2011

P-33 Somasi Ketiga, tertanggal 19 September 2011 Nomor: 336/Sekret/Djw/

Smg/VIII/2011

P-34 Somasi dan Pernyataan Wanprestasi tertanggal 27 Februari 2011

dengan no surat 077/Sekret/Djw/Smg/II/2012

P-35 Surat dari PT UOB kepada BII mengenai kebenaran informasi dari Bank

Indonesia No. 12/SLO/BB/JAN/063 tertanggal 31 Januari 2012

P-36 Informasi Debitur dari Bank Indonesia

P-37 Surat dari Bank Indonesia No. 14.118/BIK/SLo tertanggal

8 Februari 2012

P-38 Surat dari BII kepada Bank UOB perihal konfirmasi kewajiban data pada

laporan Sistem Informasi Debitur (SID) an. Jung Dianto No. S.2012.009/

DIRSMEC-REG.JATENG-DIY

P-39 Bukti Pengiriman surat kilat khusus dari Kuasa Pemohon kepada

Termohon tertanggal 11 Agustus 2011


Termohon tertanggal 8 September 2011


Termohon tertanggal 22 September 2011

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Kuasa Para

Termohon Pailit mengajukan surat bukti yang masing masing telah dibubuhi

meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya untuk

selanjutnya di beri tanda surat bukti sebagai berikut:

T.I,II---1. Laporan Penilaian Property CV Mahkota Mas Pratama Nomor 0130

A /PNL-P/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


T.I.II. –.Akta Nomor 06 tanggal 27 September 2007 Perseroan Komanditer CV

Mahkota Mas Pratama.

T.I. II.-3.Akta Nomor 06 tanggal 17 Nopember 2007 Perubahan Anggaran

Dasar CV Mahkota Mas Pratama.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Pailit maupun kuasa dari Para

Termohon Pailit tidak mengajukan Kreditur lain maupun saksi-saksi dan kedua

belah pihak menyatakan tidak ada yang diajukan lagi selanjutnya mengajukan

kesimpulan yang masing masing tertanggal 4 Juni 2012.

Menmbang, bahwa mengenai hal-hal yang penting yang terjadi di

persidangan dan yang termuat dalam berita acara sidang untuk

mempersingkat putusan ini dianggap menjadi bagian dari pada putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan permohonan

Pailit adalah sebagaimana pada Surat Permohonan Pernyataan Pailit

tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pernyataan Pailit

adalah agar para Termohon dinyatakan Palit dengan segala akibat hukumnya

dengan mengemukakan dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

• Bahwa Para Termohon Pailit adalah Suami Isteri dalam perkawinannya

untuk permodalannya dalam usaha bidang plastik telah mendapat

pinjaman dari Pemohon Pailit dengan posisi Termohon Pailit II sebagai

penjamin dari Termohon Pailit I.

• Bahwa sampai dengan jatuh waktu pembayaran dan telah ditagih

tetapi para Termohon tidak membayar hutangnya.

• Bahwa selain berhutang pada Pemohon Pailit , Para Termohon Pailit

memiliki hutang kepada Kreditur lain yaitu PT Bank UOB Indonesia

cabang solo .

27


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dalil dalil/alasan Pemohon Tersebut diatas dibantah

oleh Kuasa Para Termohon Pailit dengan mendalilkan pada pokoknya

sebagai berikut:

• Bahwa Termohon Pailit I melakukan Pinjaman pada Pemohon pailit

bertindak selaku PESERO CV MAHKOTA MAS PRATAMA

sebagaimana yang dilakukan APPRAISAL oleh Kantor Jasa Penilai

Publik yang ditunjuk oleh Pemohon Pailit.

• Bahwa selaku Persero CV sesuai dengan Akta Perjanjian di depan

Notaris N0.76.77.78.83 dan 84 tanggal 28 Agustus 2007 perjanjian

Kredit pinjaman dijamin dengan tanah Hak Milik , sehingga apabila

cidera janji maka Pemegang hak tanggungan dapat menjual obyek Hak

Tanggungan Melalui lelang umum dan bukan dengan melalui Pailit.

• Bahwa Termohon Palit tidak pernah menerima Surat Peringatan baik

dari Pemohon Pailit maupun Kuasanya.

• Bahwa hutang pokok Rp.300.094.960 dengan perhitungan dari kuasa

Para Termohon terhadap bunga 1 % dan denda 4 % untuk bulan

Nopember 2010 s/d Februari 2012 keseluruhan Hutang Para Termohon

adalah Rp.300.094 .960 + Rp.48.015.193,60+ Rp.1.920.607.68 = Rp

350.030.761,28.(Tigaratus lima puluh juta tiga puluh ribu tujuh ratus

enam puluh satu rupiah dua puluh delapan sen)

• Bahwa Termohon Pailit tidak mempunyai hutang pada PT Bank UOB

Indonesia Cabang Solo karena berdasarkan Surat PT Bank UOB

No.12/Slo/BB/Jan/063 tanggal 31 Januari 2012 telah jatuh tempo.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pernyataan pailit

dibantah oleh Kuasa Para Termohon Pailit maka selanjutnya akan

dipertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil permohonan Pernyataan Pailit

sebelum mempertimbangkan dalil jawaban para Termohon Pailit .

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan

pernyataan Pailit , Kuasa Pemohon Pailit telah mengajukan surat Bukti P.1 s/

d P.41 masing masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

disesuaikan dengan aslinya terkecuali surat bukti P.27 s/d P.30 dan P.38

sedangkan Kuasa Para Termohon Pailit untuk mendukung dalil jawabannya

telah mengajukan Surat Bukti T.I,II, 1 s/d T.I,II., 3, yang masing masing telah

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga

Surat Surat Bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan didalam perkara ini

sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa apakah Para Termohon dapat dinyatakan Pailit

sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 37 tahun 2004

tentang kepailitan dan PKPU selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil

Kuasa Pemohon Pailit dapat didukung oleh alat-alat bukti yang di ajukan

dipersidangan sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37

tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Debitur di nyatakan Pailit dengan

Putusan Pengadilan atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan

satu atau dua Kreditur apabila mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih dan selanjutnya pada pasal 8 ayat 4 Undang –undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditegaskan bahwa Permohonan

pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang

terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37

tahun 2004 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang apakah permohon Pailit sebagai Kreditur

dan para Termohon Pailit sebagai Debitur, sesuai pasal Undang-undang pasal

1 angka,2 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 bahwa Kreditur adalah

orang yang mempunyai Piutang karena Perjanjian atau Undang-undang yang

29


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan Debitur menurut pasal 1 angka

3 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-

undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan.

Menimbang, bahwa Surat Bukti P.1.2,3,15 ,19,22,23 adalah Surat surat

akta autentik tentang perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit sebagai Kreditur

dan Para Termohon Pailit sebagai Debitur , dan surat bukti P.4,5,6 s/d 14,

16,17,18,20,21,24, adalah Surat-surat akta autentik tentang pemberian

jaminan dan tentang barang barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang

oleh Para Termohon Pailit sebagai Debitur kepada Pemohon Pailit sebagai

Kreditur , Serta Surat Bukti P. 25 dan 26 tentang perubahan jatuh tempo

pinjaman dan perincian tunggakan hutang para Termohon Pailit pada

Permohon Pailit, diperoleh Fakta bahwa Pemohon Pailit sebagai Bank yang

mempunyai Piutang merupakan Kreditur pada Para Termohon Pailit sebagai

Debitur yang mempunyai utang pada Pemohon Pailit karena perjanjian yang

jatuh waktu yang pelunasannya dapat di tagih dimuka pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat Bukti P. 25 dan 26

yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Pailit tentang perubahan perjanjian Kredit

tanggal 6 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ina Megawati

SH,dengan ketentuan jangka waktu atas perjanjian Rekening Koran dan

promes berulang yang berakhir tanggal 28 Agustus 2010 diperpanjang 12

bulan dan berakhir tanggal. 28 Agustus 2011, dan terhadap pinjaman

berjangka II berakhir tanggal 25 September 2011 sehingga sesuai dengan

Surat Bukti P.26 tentang daftar perincan Hutang Termohon Pailit tanggal 22

Pebruari 2012 atas fasilitas pinjaman rekening Koran promes berulang dan

pinjaman berjangka I dan II yang terdiri hutang pokok tunggakan pokok ,

tunggakan bunga, Late fee yang keseluruhannya sebesar Rp.

9.545.164.620,34

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat Bukti yang

diajukan oleh Kuasa Pemohon Pailit tersebut diatas dibantah oleh Kuasa Para

30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Termohon Pailit dengan mendalilkan bahwa perjanjian yang dilakukan dengan

Pemohon Pailit , para Termohon Pailit sebagai Persero dari CV Mahkota Mas

Pratama , sesuai dengan hasil Aprasial yang ditunjuk Pemohon , dan oleh

karena pinjaman tersebut telah dijamin dengan Hak Tanggungan maka

pemohon tidak tepat mengajukan Kepailitan tetapi bisa menjual obyek

tanggungan melalui lelang umum.

Menimbang, bahwa tetang dalil kuasa para Termohon Pailit tersebut

telah dipertimbangkan dalam putusan Sela , bahwa didalam Badan Usaha CV

tidak ada pemisahan modal yang tegas dan ternyata berdasarkan alat bukti

surat yang autentik bahwa perjanjian kredit antara Pemohon Pailit dan para

Termohon Pailit tidak menyinggung-nyinggung nama CV Mahkota Mas

Pratama yang dberikan sebagaimana Surat Bukti T.I.II 2 dan 3 tentang Akta

Pendirian Anggaran Dasar dan Perubahan anggaran dasar maka tentang

Surat Bukti T.I,I 1.Tentang Apraisal hanyalah merupakan upaya Pemohon

untuk mengetahui asset-asset Usaha yang dimiliki oleh Para Termohon , dan

oleh karena itu dalil kuasa Para Termohon Pailit Tersebut tidak Beralasan dan

haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Keberatan Kuasa Para Termohon pailit yang

menyatakan Pemohon agar menempuh penjualan obyek jaminan dengan

lelang dimuka umum , oleh karena menyangkut sikap dari pada Pemohon

sendiri untuk menentukan menjual lelang obyek atau mengajukan Pailit ,

sehingga dalil kuasa Para Termohon tidaklan beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Kuasa Pemohon Pailit

adanya Kreditur lain di persidangan telah mengajukan Surat Bukti P.35 s/d P.

41 yaitu mengenai Print out data Bank Indonesia mengenai Sistim Informasi

Debitur (SID) yang telah dikonfirmasikan oleh Pemohon Pailit kepada PT Bank

UOB Cabang Solo dengan keterangan bahwa PT Bank UOB Indonesia

Cabang Solo membenarkan seperti adanya pada Pelaporan sistim informasi

31


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Debitur yang diterbitkan Bank Indonesia , bahwa Termohon Pailit mempunyai

Hutang pada PT Bank UOB Indonesia Cabang Solo.

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya Kreditur lain tersebut kuasa

Para Termohon Pailit membantah hal Tersebut dan mengatakan bahwa

ParaTermohon Pailit tidak mempunyai hutang pada PT Bank UOB Indonesia

Cabang Solo karena telah jatuh tempo , namun Kuasa para Termohon Pailit

tidak membuktikan dipersidangan bahwa atas hutangnya pada PT Bank UOB

Indonesia Cabang Solo tersebut sudah lunas , maka dalil bantahan Kuasa

Para Termohon Pailit tersebut tidaklah menjadi beralasan dan haruslah ditolak

dan oleh karena itu telah diperoleh fakta di persidangan bahwa selain

Pemohon Pailit sebagai Kreditur yang mempunyai Piutang pada para

Termohon Pailit,Termohon pailit juga mempunyai Kreditur lain yaitu PT Bank

UOB Indonesia Cabang Solo.

Menimbang, bahwa Fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan

kuasa Pemohon Pailit bahwa Para Termohon Pailit sebagai Debitur telah

berutang pada Pemohon pailit Sebagai Kreditur yang sudah jatuh Waktu pada

tanggal 28 Agustus 2011 dan pada tanggal 25 September 2011 dan dapat

ditagih tersebut dibantah oleh Kuasa Para Termohon Pailit yang menyatakan

bahwa Termohon Pailit mempunyai Hutang pokok Rp. 300.044.960 ditambah

bunga 1 % dan denda 4 % maka seluruh hutangnya sebesar Rp.

350.030.761,28.adalah merupakan perbedaan perhitungan antara Pemohon

Pailit dengan Termohon Pailit, namun Kuasa Para Termohon Pailit dalam

persidangan tidak pernah membantah tentang adanya Hutang dan tentang

jumlah Hutang tersebut didalam Undang undang No.37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan PKPU tidak ditentukan jumlah Hutang agar Debitur dapat

dinyatakan Pailit sehingga Dalil Kuasa Para Termohon Pailit tersebut tidak

beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa tentang dalil Kuasa Para Termohon Pailit yang

menyatakan tidak pernah menerima somasi dan peringatan dari Pemohon

32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pailit atau Kuasanya, adalah bukan hal yang disyaratkan Undang-undang

agar Debitur dapat dinyatakan Pailit dan oleh karena telah di peroleh Fakta

bahwa pinjaman Kredit Para Termohon Pailit telah jatuh waktu tanggal 28

Agustius 2011 dan tanggal 25 September 2011 dan dapat ditagih melalui

Pengadilan, maka dalil dari Kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Para Termohon

Pailit mengenai Somasi dan peringatan tentang adanya hutang tersebut

haruslah dikesampingkan .

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.37 tahun

2004 untuk dapat dinyatakan Pailit Debitur Tersebut harus mempunyai

Kreditur yang lain , sebagaimana telah diperoleh fakta dari surat bukti yang

diajukan oleh Kuasa Pemohon bahwa selain Para Termohon Pailit mempunyai

hutang pada Pemohon Pailit juga mempunyai Hutang pada PT Bank UOB

Indonesia cabang solo .

Menimbang, bahwa didalam uraian Posita permohonan pernyataan

Pailit yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Pailit menyatakan bahwa Termohon

Pailit I dan II adalah Suami Isteri dan dipersidangan dari fakta yang terdapat

pada Surat Surat Bukti akta perjanjian Kredit yang diajukan oleh Kuasa

Pemohon Pailit , Para Termohon Pailit selalu bertindak bersama sama

Termohon Pailit II selaku Isteri dari termohon Pailit I memberikan Jaminan

atas pelunasannya hutang yang dibuat secara bersama-sama dan oleh karena

di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa antara Termohon Pailit I dan

Termohon Pailit II adanya Perjanjian dalam Perkawinan bahwa diantara

mereka tidak ada pemisahan harta Perkawinan maka berlaku pasal 21 dan

pasal 23 Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

bahwa Kepailitan tersebut meliputi seluruh kekayaan Debitur, dan sebagai

Debitur Pailit juga meliputi Isteri atau suami dari Debitur Pailit yang menikah

dalam persatuan harta sehingga Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II

sebagai Suami Isteri yang perkawinannya dalam kesatuan harta dapat

dinyatakan sama-sama sebagai Debitur pailit.

33


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa Permohonan Pernyataan Pailit telah diajukan

Pemohon dengan diwakili oleh seorang advokad maka telah memenuhi

ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan

dan PKPU.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 angka 4 Undang-undang

Nomor 37 tahun 2004 tetang Kepailitan dan PKPU karena telah terdapat Fakta

atau keadaan yang terbukti secara Sederhana bahwa persyaratan untuk

dinyatakan Pailit Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi adanya 2 Kreditur /lebih dan

tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih , maka Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit beralasan

dan haruslah dikabulkan dan para Termohon Pailit harus dinyatakan Pailit

dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Para Termohon Pailit telah dinyatakan Pailit maka

sesuai pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU guna melaksanakan Pengurusan dan pemberesan

haruslah ditunjuk dan diangkat Kurator I.

Menimbang, bahwa Permohonan Pernyataan pailit Kuasa Pemohon

Pailit meminta agar ditunjuk dan diangkat Kurator I : 1.WENANG NOTO

BUWONO, SH.MH. 2.MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA,SH,M.Kn.dan

Permohon tersebut telah melampirkan Surat pernyataan dari Kurator dan

setelah memperhatikan Surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal

15 ayat 3 dan pasal 70 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU maka Majelis berkesimpulan bahwa Kurator yang

diminta oleh Pemohon Pailit Tersebut adalah Kurator orang perseorangan

yang berdominisili di Indonesia , mempunyai keahlian khusus dalam

pengurusan dan pemberesan Harta pailit serta Terdaftar di Kementerian

HUKUM dan HAM , Indipenden tidak mempunyai benturan kepentingan

dengan Debitur atau Kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan

dan PKPU lebih dari Tiga perkara sehingga beralasan untuk dikabulkan .

34


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa guna memenui ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU , maka Majelis

Menunjuk dan Mengangkat ,NOOR EDIYONO SH. MH,- Hakim Pengadilan

Niaga di Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas.

Menimbang, bahwa permohonan Pernyataan Pailit Kuasa Pemohon

Pailit dikabulkan maka Para Termohon Pailit dihukum untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 1, pasal 2,pasal 5,pasal 7, pasal 8, pasal 15 dan

pasal 23 serta pasal 70 Undang undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan PKPU serta peratusan Perundang-undangan yang

bersangkutan.

M E N G A D I L I.

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit.

2. Menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit

dengan segala akibat hukumnya.

3. Mengangkat Sdr. NOOR EDIYONO, SH.MH.Hakim Niaga pada

Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam

Kepailitan ini.

4. Mengangkat :

1. WENANG NOTO BUWONO, SH.MH.- Kurator dan Pengurus

yang telah terdaftar berdasarkan Surat Bukti pendaftaran Kurator

dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03.38.tanggal 2 Maret 2011

pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat

kantor di Ruko Siliwangi Plaza B-16,Jalan Jend Sudirman 187-189

Semarang.

2. MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA,SH,M.Kn.Kurator dan

Pengurus No. SK Menkeh : AHU.AH.04.03-55 yang beralamat di

35


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Ruko Siliwangi Plaza B-16,Jalan Jend Sudirman 187-189

Semarang sebagai Team Kurator dalam perkara Kepailitan ini.

5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang

timbul sejumlah Rp.2.061.000,-(Dua juta Enam puluh satu Ribu

Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal 11 Juni 2012 Oleh kami WINARTO, SH,sebagai Hakim

Ketua,LILIK NURAINI,SH, dan IRA SATIAWATI,SH.MH,masing masing

sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh Hakim Ketua

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI

BANOWO,SH.MM.Panitera Pengganti,dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa

Termohon.

Hakim Anggota, Hakim Ketua.

Ttd Ttd

LILIK NURAINI,SH. WINARTO SH.

Ttd

IRA SATIAWATI, SH.MH. Panitera Pengganti.

Ttd

SRI BANOWO, SH.MM.

Biaya biayanya.

-Administrasi,--------------------Rp. 50.000,-

-Panggilan,-----------------------Rp. 2.000.000,-

Redaksi Putusan,--------------Rp. 5.000,-

36


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Meterai ,---------------------------Rp. 6.000,

J u m l a h,-----------------------Rp. 2.061.000,-

(Duajuta enampuluhsatu ribu rupiah).

37


02 pailit 2012 pn.niaga.smg

Documents