standar operasional prosedursim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/assets/admin/doc/1._sop_k...direktorat...

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KETERPADUAN PERENCANAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN

No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

1

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


JUNI 2020




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

2

Tgl Terbit

Juni 2020







No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

3

Tgl Terbit

Juni 2020




KATA PENGANTAR

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus

mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur

permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk

mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan,

melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi

menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses birokrasi yang

efektif, efisien dan ekonomis.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria

efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja

yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada

seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,

Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,

tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan

meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui

sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.

SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat

PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melaksanakan keterpaduan perencanaan

dalam pengembangan kawasan permukiman yang memadukan dokumen perencanaan dari

seluruh sektor di Cipta Karya agar perencanaan infrastruktur tidak tumpang tindih dalam

menciptakan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan

berkelanjutan. Untuk mewujudkan proses keterpaduan perencanaan yang efektif dan efisien

maka diperlukan suatu SOP agar proses perencanaan tersebut dapat dipahami dan

dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, Juni 2020

Direktur

Pengembangan Kawasan Permukiman

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

4

Tgl Terbit

Juni 2020







No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

5

Tgl Terbit

Juni 2020




DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 3

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... 5

1. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 7

2. LATAR BELAKANG ................................................................................................................. 7

3. TUJUAN .................................................................................................................................. 9

4. RUANG LINGKUP .................................................................................................................. 9

5. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................................ 11

6. DEFINISI ............................................................................................................................... 12

7. URAIAN PROSEDUR ............................................................................................................ 14

8. DAFTAR PERIKSA ................................................................................................................ 16

9. LAMPIRAN ............................................................................................................................ 24

I. FORMAT SURAT KESEDIAAN KEPALA DAERAH DALAM MENERIMA ASET ............... 24

II. FORMAT SURAT KESEDIAAN KEPALA DAERAH DALAM MENERIMA ASET ............... 26




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

6

Tgl Terbit

Juni 2020







No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

7

Tgl Terbit

Juni 2020




1. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

2. LATAR BELAKANG

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus

mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi

peran pelayanan publik bidang permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan

penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi

yang dapat mewujudkan good governance.

Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang

harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses

birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan

ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai institusi

pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

8

Tgl Terbit

Juni 2020




Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan penyusunan

dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan

pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan kawasan

permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1) penyusunan dan perumusan

kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman, serta

perencanaan kawasan permukiman strategis dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian

bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman; 5) pembinaan

pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

kinerja penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan

kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan

permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria

efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja

yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada

seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam hal ini di

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan

teknis pengembangan kawasan permukiman berjalan dengan pasti, berbagai bentuk

penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka

dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.

Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan publik Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus meningkat.




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

9

Tgl Terbit

Juni 2020




Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini

disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-

fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan

baik.

3. TUJUAN

SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja penyelenggaraan (perencanaan,

pembangunan, dan pemanfaatan) kawasan permukiman dapat sesuai dengan standar

teknis/NSPK/peraturan perundang-undangan dan target output yang telah ditetapkan.

4. RUANG LINGKUP

SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan

keterpaduan perencanaan bidang pengembangan kawasan permukiman yang

dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Keterpaduan perencanaan di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

merupakan fungsi untuk memadukan seluruh dokumen perencanaan dari seluruh sektor di

Cipta Karya agar perencanaan infrastruktur tidak tumpang tindih untuk mewujudkan

permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui

penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan

sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan

penataan bangunan dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak

warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi,

dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan

arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Sehingga

untuk menunjang arahan pengembangan kawasan permukiman, kabupaten/kota




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

10

Tgl Terbit

Juni 2020




diharapkan memiliki Rencana Kawasan Permukiman (RKP)/Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dari sisi lingkup

substansi, RKP/RP3KP merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman yang

tertuang dalam RTRW Kabupaten/Kota (RTRWK). Selain itu, amanat dari Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2011 untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan

permukiman dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Induk

Sektor (RIS) komponen-komponen pembentuk permukiman. Dalam konteks pembangunan

permukiman, strategi sektor dan RIS yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini

nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan Rencana Program Investasi

Jangka Menengah (RPIJM), yang merupakan bagian akhir dari penyusunan Strategi

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP).

Untuk mewujudkan proses keterpaduan perencanaan yang efektif dan efisien maka

diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses

perencanaan tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Cipta

Karya. SOP ini menjelaskan setiap tahapan perencanaan yang harus dilakukan dan siapa

saja yang terlibat untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan di Direktorat Jenderal Cipta

Karya. Pelaksana keterpaduan perencanaan adalah setiap sektor meliputi Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat

Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman, dan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Tahapan yang

harus dilakukan dalam keterpaduan perencanaan adalah tahap persiapan, tahap

pelaksanaan keterpaduan perencanaan dan tahap tindak lanjut.

Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

untuk melakukan proses keterpaduan perencanaan tahun anggaran N+1 kepada Kasubdit

Wilayah. Penugasan ini ditindaklanjuti oleh Subdit Wilayah melalui penyusunan jadwal dan

pembagian tugas berkoordinasi dengan BPPW, menyelenggarakan bimbingan teknis dan




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

11

Tgl Terbit

Juni 2020




menyerahkan pedoman SPKP kepada BPPW, sosialisasi penyusunan dokumen SPKP

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta proses pengisian SPKP oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota yang harus diverifikasi oleh BPPW.

Tahap Keterpaduan Perencanaan berisi penyusunan matriks dan peta sebaran kegiatan

tahunan oleh BPPW, penyusunan atau review DED kegiatan oleh BPPW, pembahasan

kegiatan dalam konsultasi regional (konreg) oleh seluruh sektor. Hasil konreg tersebut akan

ditindaklanjuti dengan finalisasi DED dan RAB, verifikasi readiness criteria, verifikasi kesiapan

lahan oleh BPPW diakhiri dengan pemantapan kegiatan oleh Direktorat Pengembangan

Kawasan Permukiman. Tahap tindak lanjut dari keterpaduan perencanaan adalah

pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

SOP Keterpaduan Perencanaan dilengkapi dengan format checklist pemantapan

kegiatan untuk melihat kelengkapan readiness criteria pada setiap kegiatan yang

direncanakan. SOP ini merupakan SOP utama yang perlu didukung dengan SOP rincian

teknis seperti SOP SPKP, SOP RPIP dan SOP Pemantapan Kegiatan.

5. TANGGUNG JAWAB

a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan keterpaduan perencanaan

bidang pengembangan kawasan permukiman, dan memastikan agar semua proses

berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu, waktu dan biaya.

b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada

seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan keterpaduan perencanaan sesuai

peran dan tanggung jawab masing-masing.

c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :

1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh panitia, khususnya pada lingkup

pelayanan fungsionalnya.




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

12

Tgl Terbit

Juni 2020




2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan keterpaduan perencanaan

di Sub Direktorat Wilayah.

6. DEFINISI

No

Istilah/

Singkatan

Keterangan

1 SPKP

Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP)

merupakan instrumen untuk melakukan pelaksanaan

keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan

permukiman, dimana terdapat rencana program investasi

jangka menengah (RPIJM) sebagai bagian yang tidak

terpisahkan. Dalam RPIJM termuat rencana investasi yang

melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, masyarakat, dan

bantuan pembiayaan pembangunan infrastruktur kawasan

permukiman lainnya.

2 RPIP

Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman

merupakan dokumen teknis penanganan kawasan

permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kota

3

Bimbingan

Teknis

Pelatihan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan

kompetensi peserta dalam bidang spesifik tertentu

4

Readiness

criteria

Ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap kesiapan

teknis dan administratif yang ditentukan sebelum

pelaksanaan kegiatan

5 Matriks

Tabel yang disusun dalam lajur dan jajaran sehingga butir-

butir uraian yang diisikan dapat dibaca dari atas ke bawah

dan dari kiri ke kanan

6 Sosialisasi

Proses internalisasi nilai, norma, peran, dan persyaratan

lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan individual atau

sekelompok orang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan

tertentu

7 Verifikasi Pemeriksaan tentang kebenaran data atau laporan

8 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas profesionalnya




No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

13

Tgl Terbit

Juni 2020




Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Notasi Keterangan

Terminator (mulai/selesai)

Proses atau kegiatan

Pengambilan keputusan

Arah proses kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman






No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

14

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak

diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya –

Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat

7. URAIAN PROSEDUR

No URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU Ket DIREKTUR

PKP

SUBDIT

RENTEK

SUBDIT

WILAYAH

DIREKTORAT

SEKTORAL DAN KIP

BALAI

PPW PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

7.1 Persiapan

1

Direktur menugaskan untuk

melakukan keterpaduan

perencanaan

Draft Jadwal kegiatan, Tim SPKP,

Pedoman Penyusunan SPKP 1 hari

Jadwal kegiatan, Tim SPKP,

Pedoman Penyusunan SPKP

2 Penyusunan perencanaan jadwal,

pembagian tugas, pengisian SPKP

Draft Jadwal kegiatan, Tim SPKP,

Pedoman Penyusunan SPKP 1 hari

Jadwal kegiatan, Tim SPKP,

Pedoman Penyusunan SPKP

SOP

SPKP

3 Menyelenggarakan Bimtek dan

menyerahkan pedoman SPKP

Modul Perencanaan PKP,

Pedoman SPKP 2 hari

Pemahaman BPPW tentang SPKP

dan Kesepakatan PIC (Operator

SIM dari setiap pemda kab/kota)

4

Sosialisasi/fasilitasi penyusunan

dokumen SPKP dan pedoman

penyusunan SPKP kepada Pemda

Pedoman SPKP 1 hari Tanda Terima

5 Pengisian SPKP Dokumen perencanaan daerah 60 hari Data SPKP

6 Konfirmasi penyusunan SPKP Data SPKP 1 hari Hasil konfirmasi

7.2 Penyiapan Readiness Criteria dalam rangka Keterpaduan Perencanaan

1 Penyusunan Matriks dan Peta

Sebaran Kegiatan Tahunan

RPIJM Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan prioritas nasional

dan masuk dalam kawasan

strategis

3 hari Draft dokumen RPIP SOP

RPIP

Ya

Tidak






No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

15

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak

diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya –

Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat

No URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU

Ket DIREKTUR

PKP

SUBDIT

RENTEK

SUBDIT

WILAYAH

DIREKTORAT

SEKTORAL DAN KIP

BALAI

PPW PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

2 Penyusunan atau Review DED

Kegiatan Draft dokumen RPIP 40 hari Draft DED Kegiatan Prioritas

SOP

RPIP

3 Pembahasan Kegiatan Tahunan

pada Konreg Draft DED Kegiatan Prioritas 5 hari Hasil Konreg

4

Finalisasi Matriks dan Peta Sebaran

Kegiatan Tahunan berdasarkan

hasil Konreg

Hasil Konreg 5 hari Draft dokumen RPIP

5 Finalisasi DED dan RAB

berdasarkan hasil Konreg Draft dokumen RPIP 10 hari

DED dan RAB Kegiatan

Prioritas

6

Verifikasi Kesiapan Lahan. (Jika

setuju, menyiapkan RC. Jika tidak

setuju, memperbaiki DED dan RAB)

DED dan RAB Kegiatan Prioritas,

Lokasi / lahan 5 hari Hasil verifikasi lahan

7

Menyiapkan Readiness Criteria

(DED, RAB, RKS, AHSP, FS,

Dokumen Lingkungan, Lahan)

Hasil verifikasi lahan 20 hari

Readiness Criteria (DED, RAB,

RKS, AHSP, FS, Dokumen

Lingkungan, Lahan)

8

Verifikasi Readiness Criteria. (Jika

memenuhi, melaporkan kepada

Subdit Rentek. Jika tidak

memenuhi, menyiapkan ulang RC)

Readiness Criteria (DED, RAB,

RKS, AHSP, FS, Dokumen

Lingkungan, Lahan)

10 hari Hasil verifikasi RC

9

Pemantapan Kegiatan. (Jika

memenuhi, melaporkan melakukan

lelang. Jika tidak memenuhi,

verifikasi ulang RC)

Format Checklist

Penyelenggaraan Keterpaduan

Perencanaan

3 hari Checklist Pemantapan

Kegiatan

SOP Monev

Perencanaan

7.3 Tindak Lanjut

1 Pelaksanaan Kegiatan Hasil Pemantapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak




DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN

No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

16

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak

diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. DAFTAR PERIKSA

A. DATA UMUM

No. INFORMASI ISIAN SUMBER

1. Nama Paket

SIPPa

2. Tahun kegiatan

3. Provinsi

4. Kabupaten/Kota

5. Lokasi

(Kelurahan/Desa/Kecamatan/kawasan)

6. Koordinat

7. Jenis Kegiatan

8. Pagu

9. Kategori





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

17

Tgl Terbit

Juni 2020




B. DATA KEGIATAN

NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI

DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

A. LAHAN DAN LOKASI

A.1 Status Lahan

Lahan sudah bersertifikat / sudah

dilakukan pengukuran oleh BPN

dengan status lahan milik Pemda

atau lahan milik masyarakat yang

sudah dihibahkan atau lahan

milik swasta yang sudah ada

MoU dengan Pemda.

• Sertifikat tanah

(SHM, HGU,

HGB, Akta jual

beli, Letter C/

Girik)

• Surat Hibah

dengan

materai/notaris

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)

A.2

Kesesuaian

lokasi secara

teknis

Lokasi terpilih telah sesuai

dengan rencana tata ruang yang

ada (RTRW)

Peta overlay

antara lokasi

terpilih dengan

peta RTRW

daerah atau

RDTR daerah

(SESUAI/TIDAK

SESUAI)





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

18

Tgl Terbit

Juni 2020





DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

B. KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET

B.1

Ketersediaan

surat kesiapan

menerima

aset

Kesiapan menerima aset yang

menguraikan kesiapan lahan,

kelembagaan, keuangan dan

peraturan

Surat Kepala

Daerah tentang

Kesediaan

Menerima Aset

Terlampir (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

B.2

Ketersediaan

lembaga

pengelola

Institusi pengelola eksisting yang

berpengalaman mengelola

infrastruktur terbangun

Surat Kepala

Daerah tentang

kesiapan

lembaga

pengelola

Terlampir (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C. DOKUMEN PERENCANAAN

C.1 SPKP

Terverifikasinya informasi arahan

strategi pengembangan Kawasan

yang termuat di dalam Si-PKP

yang telah dibahas bersama

pemerintah daerah

Si-PKP (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.2 Masterplan

Kawasan/RPIP

Terverifikasinya penyusunan

rencana penanganan Kawasan

yang menghimpun daftar

kegiatan yang akan dilakukan

Dokumen RPIP (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

19

Tgl Terbit

Juni 2020




NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN

BUKTI

DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

D. DOKUMEN TEKNIS

D.1

Rencana

Anggaran

Biaya (RAB)

Mengikuti ketentuan dalam

Permen PUPR Nomor

28/PRT/M/2016 tentang

Pedoman Analisa Harga Satuan

Pekerjaan Bidang Pekerjaan

Umum

RAB Paket

Pekerjaan

Mengacu

PermenPUPR

Nomor

07/PRT/M/2019

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya kewajaran harga

Daftar Harga

Satuan up to date

(sesuai lokasi)

Mengacu

PermenPUPR

Nomor

07/PRT/M/2019

tentang Standar

dan Pedoman

Pengadaan Jasa

Konstruksi melalui

Penyedia

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasi Spesifikasi Teknis

Dokumen

Rencana Kerja

dan Syarat (RKS)

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

20

Tgl Terbit

Juni 2020





BUKTI

DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

D.2

Rencana

Teknis Rinci

(DED)

Kesesuaian Kriteria Teknis DED Paket

Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen Standar

Teknis Dit PKP

bagian Kriteria

Teknis

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Kesesuaian Metode Pelaksanaan DED Paket

Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen Standar

Teknis Dit PKP

bagian Metode

Pelaksanaan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Kesesuaian Standar Gambar

Teknis

DED Paket

Pekerjaan

Merujuk pada

Dokumen Standar

Teknis Dit PKP

bagian Standar

Gambar Teknis

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

21

Tgl Terbit

Juni 2020





BUKTI

DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

D.3

Sistem

Manajemen

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Konstruksi Bidang Pekerjaan

Umum sudah mengacu pada

Peraturan Menteri PUPR No

02/PRT/M/2018

Merujuk pada

Peraturan Menteri

PUPR No.2/2018

tentang Pedoman

Sistem

Manajemen

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

(SMK3) Konstruksi

Bidang Pekerjaan

Umum

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Konstruksi Bidang Pekerjaan

Umum sudah mengacu pada

Surat Edaran Nomor

11/SE/M/2019 tentang Petunjuk

Teknis Biaya Penyelenggaraan

SMK3

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Dokumen RK3K (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

22

Tgl Terbit

Juni 2020





DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

D.4 Manajemen

Mutu

Terverifikasinya Kerangka Acuan

Kerja

Merujuk pada SE

Menteri PUPR No

15/2019 tentang

Penjaminan dan

Pengendalian

Mutu Pekerjaan

Konstruksi di

KemenPUPR

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya Rencana Kerja

Syarat

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya Spesifikasi Teknis (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya Dokumen

Kontrak

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya Jadwal

Pelaksanaan Kegiatan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya Jadwal Peralatan (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya Jadwal Material (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Terverifikasinya Jadwal Personil (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Penerapan Teknologi dan Inovasi (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

23

Tgl Terbit

Juni 2020




LEMBAR PENGESAHAN

TANGGAL:________________

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH

NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN

1. ............................................

……………………………

1. ...........................................

…………………………

2. ............................................

……………………………

2. ............................................

…………………………

3. ............................................

……………………………

3. ............................................

…………………………

Keterangan:

• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC

• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

24

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat

Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

9. LAMPIRAN

I. FORMAT SURAT KESEDIAAN KEPALA DAERAH DALAM MENERIMA ASET

( L A M B A N G G A R U D A )

BUPATI ……….……….

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NOMOR: ……….……….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan :

1. Bersedia menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa

……….……………….……………….……………….……….

2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak

menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.

Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:

1. Dibangun oleh :

2. Sumber Dana :

3. Lokasi Tanah/Lahan :

4. Kepemilikan Tanah/Lahan :

Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan alih status/hibah untuk penetapan status

penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berikut lampiran dokumen pendukung yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.

……….………., ……….……….

BUPATI ……….……….……….

…………………………





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

25

Tgl Terbit

Juni 2020


Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat


LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

TENTANG : KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NOMOR : ……….……….

TANGGAL : ……….……….

DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHIBAHKAN

No. Lokasi

Paket

Pekerjaan

Volume/

Satuan

Sumber

Dana

Tahun

Anggaran

Harga

Perolehan/

Penilaian

Instansi

yang

Menerima

Terbilang: ……….……………….……………….………

BUPATI ……….……….……….

…………………………





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

26

Tgl Terbit

Juni 2020




II. FORMAT SURAT KESEDIAAN KEPALA DAERAH DALAM MENERIMA ASET

( L A M B A N G G A R U D A )

BUPATI ……….……….

SURAT PERNYATAAN

KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NOMOR: ……….……….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan :

1. Bersedia mengelola Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa

……….……………….……………….……………….……….

2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak

menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.

Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:

1. Dibangun oleh :

2. Sumber Dana :

3. Lokasi Tanah/Lahan :

4. Kepemilikan Tanah/Lahan :





No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

27

Tgl Terbit

Juni 2020




Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan unit pengelola Barang Milik Negara (BMN)

berikut lampiran dokumen pendukung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Pernyataan ini.

……….………., ……….……….

BUPATI ……….……….……….

…………………………


DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA,



No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

28

Tgl Terbit

Juni 2020




LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

TENTANG : KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NOMOR : ……….……….

TANGGAL : ……….……….

DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIKELOLA

No. Lokasi Paket

Pekerjaan

Volume

/Satuan

Sumber

Dana

Tahun

Anggaran

Harga

Perolehan/

Penilaian

Instansi

yang

Mengelola

Terbilang: ……….……………….……………….………

BUPATI ……….……….……….

… ………………………


DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA,



No Dokumen

SOP-PKP-01

No. Revisi

01

Hal

29

Tgl Terbit

Juni 2020




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110Telp/Fax : (021) 72797427

KETERPADUAN PERENCANAAN (DPN).pdf (p.1)1. SOP KETERPADUAN PERENCANAAN 30072020.pdf (p.2-31)KETERPADUAN PERENCANAAN (BLKNG).pdf (p.32)

standar operasional prosedursim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/assets/admin/doc/1._sop_k...direktorat...

Documents