skripsi: respon partai islam se-malaysia (pas)...

i

i

RESPON PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) TERHADAP

KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA DALAM

MERATIFIKASI ICERD

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah

Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MOHAMMAD ZAHID HAKIMI BIN MAT ZAIN

NIM : 11160453000037

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M/1440 H

ii

ii

iii

iii

iv

iv

LEMBAR PERNYATAAN

v

v

ABSTRAK

Mohammad Zahid Hakimi Bin Mat Zain NIM 11160453000037. RESPON

PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) TERHADAP KEBIJAKAN

PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MERATIFIKASI ICERD. Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 1440 H/ 2018 M. xi+93 Halaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah respon dan tindakan yang

diambil oleh PAS dalam menghadapi kebijakan pemerintah Malaysia dalam

rencana meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial (ICERD). Sehingga nantinya akan disimpulkan bagaimanakah

respon Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan upaya PAS dalam menghadapi

kebijakan pemerintah yang menurut mereka amat bertentangan dengan konstitusi

negara dan berupaya mengganggu gugat kesejahteraan umat Islam dan bangsa

Melayu di Malaysia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan

dilakukan dengan penelitian studi pustaka dan wawancara. Sumber data yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam. Pertama, data primer dalam

penelitian ini adalah buku terbitan Direktorat Penerangan PAS Pusat Pemerintahan

Pakatan Harapan: Analisis Terhadap Tata Cara Pentadbiran dan Kesan Kepada

Masa Depan Islam, pernyataan resmi dari tokoh dan pimpinan PAS serta hasil

wawancara dengan beberapa individu. Kedua, data sekunder, segala jenis bentuk

publikasi mengenai PAS dan ICERD, baik itu buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal,

situs-situs yang berotoritas serta koran-koran lokal di Malaysia. Analisis data

menggunakan analisis isi (content analysis) dengan merangkumkan data-data dan

dideskripsikan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PAS merupakan sebuah

partai politik yang cukup matang dan kaya dengan pengalaman. ICERD atau

Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

merupakan sebuah konvensi internasional yang membawa agenda yang baik yaitu

vi

vi

untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan penindasan ke atas mana-

mana golongan, agama, ras, gender dan lain-lain. Namun ICERD ternyata tidak

cocok untuk diratifikasi di Malaysia walaupun peratifikasian tersebut dibuat dengan

keberatan (reservasi). Ini antara lain karena isi kandungan ICERD jelas

bertentangan dengan konstitusi Malaysia. Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dilihat

amat berperan aktif dalam merespon dan bertindak terhadap isu ini dengan

mempersoalkan keperluan ICERD di parlemen, memberi pendedahan tentang

ICERD kepada publik serta dampaknya kepada rakyat Malaysia khususnya orang

Melayu dan Pribumi lewat berbagai cara dan media termasuk mengerahkan

anggota-anggotanya dan masyarakat Melayu dan Pribumi ke himpunan untuk

membantah kebijakan pemerintah tersebut.

Kata Kunci: Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Diskriminasi, ICERD.

Pembimbing: Dr. Drs. H. Mujar Ibnu Syarif, S.H., M.Ag.

Daftar Pustaka: 1996 - 2019

vii

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat

Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyempurnakan

Skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada tingkat Universitas.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah kepada zaman keilmuwan seperti

saat ini. Tidak lupa juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tidak

pernah lelah dalam mengajarkan dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia.

Skripsi yang berjudul “Respon Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Terhadap

Kebijakan Pemerintah Malaysia Dalam Meratifikasi ICERD” merupakan karya

tulis penutup di tingkatan Strata 1 (S1) dari semua pembelajaran yang sudah penulis

tempuhi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta selama

hampir 3 tahun ini. Penulis berharap dengan terhasilnya karya tulis ini dapat

menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis sendiri, umumnya bagi

siapa saja yang membaca skripsi ini.

Selama penulisan Skripsi ini, saya selaku penulis sangat menyadari betapa

pentingnya keberadaan orang-orang di sekitar penulis, baik itu yang memberi

dukungan secara ilmiah, pemikiran maupun wawasan serta dukungan lain baik

secara morel maupun spiritual sehingga Skripsi ini dapat disempurnakan dengan

baik. Dukungan mereka amatlah berarti, karena dukungan mereka segala hambatan

dan kendala yang timbul dapat teratasi dengan mudah dan terarah. Untuk itu penulis

dengan berbesar hati mengucapkan rasa jutaan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A., Rektor

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, S.H., M.H., M.A., Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Sri Hidayati, M.Ag dan Ibu Masyrofah, S.Ag., M.Si., Ketua dan

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

viii

viii

4. Bapak Atep Abdurofiq, M.Si, Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Dr. Drs. H. Mujar Ibnu Syarif, S.H., M.Ag., Dosen Pembimbing

Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu, berhabis tenaga dan

buah pikiran dengan memberi masukan sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara, yang

telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama

mengikuti perkuliahan di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

dan Hukum.

7. Ayahanda Haji Mat Zain Awang dan ibunda tercinta Hajjah Rohaizah

Ab Ghani@Rani, selaku orang tua penulis yang sehingga saat ini terus

mengalirkan seluruh daya dan upaya yang sebaik mungkin, doa,

semangat, materiel dan moral yang tanpa putus kepada penulis hingga

selesainya skripsi ini. Tidak terlupakan kakak dan adik-adik yang

penulis sayangi; Zakiah Saadah, Zakhir Hamidi, Zumairi dan Zahida

Syahira, terima kasih atas dukungan dan doa kalian.

8. Keluarga mahasiswa Malaysia di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta Kak Khadijah Abdul Munir, Nik Muhd

Daniel Haiqal, Nur Ainina Mos, Dzullyza Rapaie, Alisa, Saidatul

Nadiah, Kak Nabilah Yusoff, Muhd Azeem, Megat Ahmad Najeeb,

Raja Muhd Mansor, Muhd Hazwan, Zainulariffin, Azim Mejan, Arham

Syakir, Ahmad Adlan, Muhd Faiz, Muhd Zarif, Sirajuddin,

Akidmullah, Nurhanim dan Rabiatul Adawiyah. Terima kasih atas

dukungan selama ini dan selamat maju jaya.

9. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2015; Ahmad Satibi,

Fatma Agustina, Ika Yulistiana, Tarmizi Kabalmay, Indar Dewi, Azka

Febriawan, Muhd Ridwan, Samiaji Farid Prasetyo, Rizky Pratama,

Wahyu Solehudin dan angkatan 2016; Bintang Garda, Wildan Fauzi,

Fakhriansyah, Fadhilatur, Miftahurrahmah, Diana dan lain-lainnya.

10. Teman-teman seperjuangan di Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia

di Indonesia (PKPMI).

ix

ix

11. Teman yang sering menghibur diri ini dan menyimak penulisan bahasa

Indonesia skripsi ini, Arie Ekawie Baskhoro, semoga terus sukses

dalam segala yang diimpikan.

12. Para informan yang telah saya interview yaitu Ahmad Khalid Walidy

Mohd Saleh, Ainina Mos, Nik Muhd Daniel Haiqal Nik Zulkifli, Muhd

Amirul Amri Mohd Jaaffar dan Zahirul Nukman Narakna, terima kasih

atas kesempatan dan kerjasama yang telah diberikan kepada penulis

bagi melengkapkan penulisan ini.

13. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

14. Kementerian Agama Republik Indonesia.

15. Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia.

16. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak mampu penulis

sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa terima

kasihnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, 24 Juli 2019 M

21 Zulkaidah 1440 H

Mohammad Zahid Hakimi Bin Mat Zain

NIM: 1116 0453 000037

x

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................................ ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN.............................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN.......................................................................... iv

ABSTRAK..................................................................................................... v

KATA PENGANTAR................................................................................... vii

DAFTAR ISI.................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN..............................................................................

A. Latar Belakang Masalah......................................................................

B. Identifikasi, Rumusan, dan Pembatasan Masalah................................

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................................

D. Review Studi Terdahulu......................................................................

E. Kerangka Teori dan Konseptual..........................................................

F. Metodologi Penelitian..........................................................................

G. Rancangan Sistematika Penulisan........................................................

BAB II PERSOALAN DISKRIMINASI DAN ICERD............................

A. Definisi dan Jenis-jenis Diskriminasi.................................................

B. Sebab-sebab dan Dampak Diskriminasi.............................................

C. Diskriminasi Menurut Islam..............................................................

D. Latar Belakang Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)....................................

BAB III SOSIO-HISTORIS PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS)

A. Latar Belakang dan Tujuan PAS.......................................................

1

1

3

4

4

6

9

11

12

12

15

18

20

27

27

xi

xi

B. Struktur Organisasi PAS....................................................................

C. Perkembangan PAS............................................................................

D. Jasa-jasa PAS di Malaysia.................................................................

BAB IV RESPON PAS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

MALAYSIA DALAM MERATIFIKASI ICERD..........................

A. Kronologi Timbulnya Isu ICERD.....................................................

B. Respon Partai Lain Mengenai ICERD..............................................

C. Respon PAS Terhadap ICERD..........................................................

D. Upaya PAS Dalam Menghentikan Rencana Pemerintah Dalam

Meratifikasi ICERD...........................................................................

35

38

43

49

49

57

68

76

BAB V PENUTUP........................................................................................

A. Kesimpulan.........................................................................................

B. Saran...................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................

LAMPIRAN..................................................................................................

84

84

85

87

94

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaysia merupakan sebuah negara federasi yang menganut sistem

demokrasi parlementer. Sistem pemerintahannya bersifat monarki konstitusional

yang mana Yang Dipertuan Agong (Ketua Raja) sebagai kepala negara dan Perdana

Menteri sebagai kepala pemerintahan.1 Jadi, kedua kepala tersebut berperan besar

dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara yang bersifat dasar dan mana-mana

pihak tidak boleh mengabaikan salah satunya dalam membuat kebijakan yang

melibatkan negara dan kepentingan umum. Dari sudut demografi penduduknya,

Malaysia juga dikenal dengan penduduk yang berbilang kaum dan multi budaya

namun tidak semua kaum di sana itu memiliki hak yang sama khususnya terkait hak

istimewa orang Melayu dan Pribumi. Konstitusinya juga jelas mengatur dan

melindungi hak istemewa orang Melayu dan Pribumi dalam hal-hal tertentu yang

selanjutnya akan dibahas oleh penulis secara rinci dan kaitannya dengan ICERD.

Dinamika politik yang terjadi di Malaysia hari ini menjadi perhatian

banyak pihak terutama media dari berbagai negara dari seluruh dunia. Pemilihan

umum ke-14 kemarin yang berlangsung pada 9 Mei 2018 merupakan satu titik

permulaan sejarah baru bagi negara Malaysia dan rakyatnya dimana,terjadi

peralihan kekuasaan yang selama 60 tahun diperintah oleh koalisi Barisan Nasional

kini tumbang dan diganti oleh koalisi Pakatan Harapan.2

Rakyat Malaysia pada saat itu nekat mau mengganti pemerintah dengan

koalisi dari pemerintahan yang baru - koalisi lain- karena sudah tidak sanggup lagi

menanggung kebijakan pemerintah sebelum ini membebankan masyarakat yang

antara lainnya adalah beban pajak Goods and Services Tax (GST) sebanyak 6%

yang dikenai atas seluruh masyarakat tanpa mengira status ekonomi rakyat, gejala

1 Perlembagaan Persekutuan (Semua amendemen hingga Januari 2014), (Kuala Lumpur:

MDC Publisher Sdn. Bhd., 2014), h.20-25.

2 Nasrudin Hasan, “Bicara Pejuang”, dalam Jabatan Penerangan PAS Pusat, Pemerintahan

Pakatan Harapan: Analisis Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam.

(Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan PAS, 2018), hlm. 4.

2

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), krisis moneter negara yang terlihat semakin

jelas dan banyak lagi hal-hal lain yang menjadi alasan penolakan rakyat terhadap

pemerintah sebelumnya. Jadi, dengan kuasa yang ada di tangan rakyat, saat pemilu

itulah kesempatan yang digunakan sebaiknya untuk mengganti pemerintah.

Namun setelah beberapa bulan berada di bawah pemerintahan baru yaitu

Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana

Menteri yang ke-7, ternyata segala janji-janji manis yang ditaburkan oleh koalisi

Pakatan Harapan sebelum pemilu itu banyak yang belum dapat direalisasikan.3

Bahkan banyak isu lain yang timbul sekaligus berpotensi menggangu

keharmonisan masyarakat di Malaysia yang terdiri dari berbagai ras dan agama.

Contoh isu yang timbul antara lain adalah pelantikan Ketua Peguam Negara

(Kepala Pengacara Negara) dari bangsa selain Melayu dan bukan Muslim yang

pertama sejak dari pembentukan negara Malaysia pada tahun 1963.4

Selain itu, ada lagi isu yang lebih sensasi yang membawa kepada

kemarahan rakyat pribumi yaitu mengenai rencana pemerintah Malaysia untuk

meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial (ICERD)5. Partai Islam Se-Malaysia (PAS) merupakan antara

partai politik yang sudah lama bergiat aktif dalam dunia politik khususnya di

Malaysia yang ditubuhkan sebelum merdeka dalam waktu yang sama turut

menyumbang dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dari Inggris pada tahun

1957. Seperti mana yang diajarkan di dalam Islam bahkan merupakan suatu

kewajiban mereka untuk menasehati pemerintah dan membetulkannya sekiranya

dia menyeleweng, menyuruhnya dengan makruf dan melarangnya daripada

kemungkaran.6 Dalam mendepani isu tersebut, Partai Islam Se-Malaysia (PAS)

3 Nasrudin Hasan, “Bicara Pejuang”, dalam Jabatan Penerangan PAS Pusat, Pemerintahan

Pakatan Harapan: Analisis Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam,

(Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan PAS, 2018), hlm. 4.

4 Diunduh dari situs https://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Thomas_(barrister) pada 6 Juli

2019 pukul 14.13 WIB.

5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

6 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam, (Selangor: Syabab

Publishing, 2015) Cet. Pertama, h. 212.

3

sebagai oposisi, secara tegas dan lantang merespon rencana tersebut dengan

berbagai bentuk dan cara yang nanti akan dibahas lanjut oleh penulis.

Jadi, apakah respon dan bagaimanakah cara PAS mendepani kebijakan

pemerintah itu akan penulis bahas lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang

berjudul: “RESPON PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) TERHADAP

KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MERATIFIKASI

ICERD”.

B. Identifikasi, Rumusan dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk mengkaji peran yang dimainkan oleh Partai Islam Se-Malaysia

(PAS) dalam merespon kebijakan pemerintah Malaysia dalam rencana

meratifikasi ICERD, penulis dapat merumuskan kepada beberapa

permasalahan, di antaranya adalah:

a. Apakah yang dimaksud dengan diskriminasi, kaitannya dengan

ICERD dan Malaysia?

b. Apa/Siapakah Partai Islam Se-Malaysia (PAS)?

c. Apakah tanggapan PAS terhadap kebijakan pemerintah Malaysia

dalam rencana ratifikasi ICERD?

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis akan

membatasi pembahasan ini hanya terkait diskriminasi perkauman, latar

belakang PAS, kondisi pemerintah Malaysia, dan respon PAS terhadap

kebijakan pemerintah Malaysia dalam rencana meratifikasi ICERD.

Adapun dalam perumusan masalah, penulis mencoba membentuk

pertanyaan sebagai berikut:

d. Bagaimana latar belakang dan sejarah PAS?

e. Bagaimana pula mengenai ICERD dan apakah inti dari dokumen

ICERD?

f. Bagaimana respon dan tindakan PAS terhadap kebijakan pemerintah

Malaysia dalam rencana ratifikasi ICERD?

4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan diskriminasi rasial.

b. Mengungkap sejarah dan perkembangan PAS di Malaysia serta

perannya terhadap pemerintah Malaysia.

c. Mengungkap upaya-upaya yang diambil oleh PAS dalam merespon

kebijakan pemerintah Malaysia dalam meratifikasi ICERD.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Memberi sumbangan akademis bagi perkembangan isu politik dan

hukum, dan isu politik internasional khususnya. Selain itu, penulis

juga berharap agar penulisan ini dapat memberikan gambaran

mengenai ICERD dan faktor-faktor atas respon PAS terhadap

kebijakan pemerintah Malaysia dalam peratifikasiannya.

b. Bagi penulis sendiri, diharapkan agar seluruh tahapan penelitian

serta hasilnya dapat memperluas wawasan sekaligus meningkatkan

lagi pengetahuan tentang respon dan upaya-upaya yang dilakukan

oleh PAS sebagai pihak yang melakukan check and balance

terhadap pemerintah Malaysia dalam meratifikasi ICERD. Hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai suatu

bahan referensi di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Jakarta khususnya dan pembaca pada umumnya.

D. Review Studi Terdahulu

Untuk memastikan penelitian ini dapat dilakukan dengan lancar, penulis

telah melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terdahulu antara lain

bentuk buku, artikel, jurnal, dan sebagainya yang mempunyai kaitan erat dengan

5

penelitian ini. Penulis berjaya menemukan beberapa karya-karya ilmiah mengenai

respon PAS khusus mengenai ICERD sebagai subjudul dalam karya tersebut, latar

belakang dan sejarah PAS, serta mengenai ICERD itu sendiri.

Antara karya-karya yang pernah ditulis dalam bentuk karya yang penulis

telah teliti dan temukan adalah:

1. “Pemerintahan Pakatan Harapan: Analisis Terhadap Tatacara

Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam” yang diterbitkan

oleh Jabatan Penerangan PAS Pusat. Naskah ini memuatkan mengenai

segala kebijakan yang telah atau sedang direncanakan oleh pemerintah

Malaysia saat ini yang mana ditulis oleh penulis yang berbeda bagi tiap-

tiap subjudul didalamnya. Khusus mengenai isu atau subjudul ICERD

telah ditulis oleh Izyan Hazwani Ahmad. Bagi penulis, karya diatas masih

ada yang belum diuraikan dengan lebih jelas walaupun diterbitkan sendiri

oleh media PAS, yaitu mengenai respon dan langkah-langkah yang

diambil oleh PAS dalam menggagalkan peratifikasian tersebut.

2. “Penghapusan Diskriminasi Perkauman: Halatuju dan Cabaran” karya

Maziah Binti Hamzah dan Shahrul Mizan Ismail. Karya ini berbentuk

artikel yang dimuatkan dalam Jurnal Melayu, Universiti Kebangsaan

Malaysia, menjelaskan mengenai persoalan diskriminasi dan latar belakang

ICERD. Karya ini ada menyentuh soal pendirian Malaysia dalam isu

penghapusan diskriminasi perkauman menurut ide ICERD namun penulis

akan meneliti lanjut dengan menambah poin tentang pendirian PAS dalam

peratifikasian ICERD yang mana belum disentuh oleh penulis karya diatas.

3. “Memahami Diskriminasi” karya sebuah tim penulis dari The Indonesia

Legal Resource Centre (ILRC). Karya ini coba menyajikan pemahaman

hak atas kebebasan beragama secara sederhana dengan bahasa yang

diharapkan mudah dipahami oleh seluruh pembaca. Di dalam buku saku

paralegal ini dibahas tentang jaminan hak atas kebebasan beragama,

administrasi kependudukan dan bentuk-bentuk diskriminasi. Namun, pada

hemat penulis masih ada yang belum disentuh di dalam buku ini yaitu

6

mengenai diskriminasi menurut pandangan Islam dan itulah yang akan

membedakan buku ini dengan penelitian penulis.

4. “Analisis Peruntukan Orang Melayu Dalam Perlembagaan Persekutuan

Malaysia Dalam Konteks Hubungan Etnik” merupakan sebuah artikel yang

termuat di dalam Jurnal Melayu Jilid 11 terbitan tahun 2013 oleh Universiti

Kebangsaan Malaysia. Artikel ini membahas mengenai keistimewaan

orang Melayu di dalam perlembagaan Malaysia dan alasan-alasan mengapa

keistimewaan itu dicantumkan. Penulis akan merujuk artikel ini untuk

dimuatkan di dalam Bab IV nanti. Namun yang akan membedakan karya

penulis dengan artikel ini adalah, penulis akan menyandingkan bersama

apa yang dibahas di dalam artikel ini dengan inti-inti dari dokumen ICERD

yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori dan konseptual turut dijelaskan dalam penelitian ini

dengan tujuan agar peneliti dan pembaca mendapat gambaran awal mengenai

pokok permasalahan dalam kajian ini dan dapat memahami dengan lebih jelas.

Antara teori dan konsep yang berkait dengan penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Negara Federasi

Malaysia merupakan salah satu negara federasi (serikat) yang berarti suatu

negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara, yang menjadi

negara-negara bagian dari negara Serikat itu. Negara-negara bagian itu asal

mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri

sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara Serikat, maka

negara yang tadinya berdiri sendiri itu sekarang menjadi negara bagian,

melepaskan sebagian kekuasaan dan menyerahkannya kepada negara

Serikat itu. 7 Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu

(limitatif), hanya kekuasaan yang disebutkan itu yang diserahkan kepada

negara Serikat (delegated powers). Kekuasaan asli ada pada negara bagian.

7 Fikri Abdul Rahman, Artikel: Bentuk Negara, diakses dari

https://www.academia.edu/6328008/BENTUK_NEGARA tanggal 23 Juli 2019 pukul 10.31 WIB.

7

Negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan

negara Serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian.

Biasanya yang diserahkan negara-negara bagian kepada negara Serikat

ialah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan

negara, keuangan dan urusan pos.

2. Monarki Konstitusional

Malaysia menganut sistem monarki konstitusional yang bermaksud

kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Tindakan raja harus sesuai dan

berdasar pada konstitusi. Disamping raja juga ada parlemen yang mana

merupakan tempat para menteri dan wakil rakyat. Raja bisa dianggap hanya

sebagai lambing kesatuan negara.8

3. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota

masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat

hukum tertentu. Perjanjian internasional ada kalanya dinamakan traktat

(treaty), pakta (pact), konvensi (convention), piagam (statute), charter,

deklarasi, protockl, arrangement accord, modus vivendi, covenant, dan

sebagainya. Jika dilihat secara yuridis semua istilah ini tidak mempunyai

arti tertentu, dengan kata lain semuanya merupakan perjanjian

internasional.9

4. Pacta Sunt Servanda

Ia adalah salah satu dari asas kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para

pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya

dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan

perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak

8 Diakses dari http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655980/penelitian/Buku+PSP.pdf

tanggal 23 Juli 2019 pukul 10.43 WIB.

9 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:

P.T. Alumni, 2015), hlm. 117-119.

8

yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

perjanjian.10

5. Konsep Partai Islam Se-Malaysia (PAS)

Partai Islam Se-Malaysia (PAS) secara singkatnya merupakan salah satu

partai politik yang sah. Ditubuhkan sejak sebelum kemerdekaan

Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia sebelum gabungan Sabah dan

Sarawak) iaitu pada tahun 1951 oleh para ulama. Awal gerakan ini terfokus

pada bidang pendidikan agama dan dakwah Islamiyah kemudian dari tahun

ke tahun mulai berkecimpung dalam berbagai lapangan termasuk politik,

ekonomi dan sebagainya. PAS pernah memerintah di 3 negara bagian yaitu

Kelantan, Kedah dan Terengganu termasuk menjadi pemerintah gabungan

di Selangor bersama Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan Democratic Action

Party (DAP).

6. Konsep Kebijakan Pemerintah Malaysia

Kebijakan pemerintah Malaysia yang penulis fokuskan di sini adalah

khusus terkait kebijakan pemerintah untuk meratifikasi ICERD yang mana

isi kandungannya jelas bertentangan dengan konstitusi Malaysia. Selain itu,

kebijakan untuk meratifikasi ICERD ini juga tidak mengikut prosedur

lewat parlemen sebagaimana harusnya lebih lagi tidak mempertanyakan

juga kepada Yang Dipertuan Agong dan Raja-raja Melayu.

7. Konsep ICERD

ICERD merupakan akronim bagi Konvensi Internasional Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang mana tujuan

utamanya adalah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Ia

merupakan suatu instrumen HAM yang digunapakai oleh PBB. ICERD

mula dibentuk pada tahun 1965 dan telah mulai diperakui dan bersifat

mengikat pada tahun 1969. ICERD jika ditinjau dari aspek umumnya

memang jelas baik tujuannya namun bila ingin diimplentasikan di negara-

negara yang jelas mengadakan hak istimewa kepada sebagian rakyatnya

10 Diakses dari http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/ tanggal 23 Juli 2019 pukul

11.06 WIB.

9

seperti Malaysia ternyata tidak cocok dan mampu mengganggu gugat

kesejahteraan yang sedia ada.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti penelitian

adalah normatif-empiris atau dengan kata lain penelitian hukum yang

menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari bahan hukum

(konstitusi Malaysia dan dokumen ICERD), wawancara, buku-buku, atau literatur

lain yang berkaitan. Penelitian ini boleh dikatakan sebagai gabungan antara

penelitian normatif yang berasal dari kepustakaan dan penelitian empiris yang

bersumber dari wawancara kepada pejabat-pejabat PAS.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satunya

pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan komparatif dengan

membandingkan konstitusi Malaysia dengan kandungan ICERD khusus terkait

hal yang bertentangan antara satu sama lain. Disamping itu, dalam menganalisis

pertentangan tersebut penulis turut menggunakan pendekatan historis yang

menguraikan alasan-alasan mengapa hak istimewa orang Melayu dan Pribumi

dimasukkan dalam konstitusi Malaysia.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah konstitusi Malaysia itu sendiri yaitu

Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan dokumen ICERD.

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku, kumpulan artikel dan jurnal, situs-situs resmi

yang dikeluarkan oleh pihak yang berotoritas dan hasil wawancara

dengan Muhammad Amirul Amri Mohd Jaaffar, Anggota PAS

Kawasan Damansara, Ahmad Khalid Walidy Mohd Saleh, Anggota

10

PAS Cabang Pulau Melaka, Nur Ainina Mos, Anggota PAS Kawasan

Batang Sadong, Nik Muhammad Daniel Haiqal Nik Zulkifli,

Sekretaris Politik Anggota Parlemen Pemuda Malaysia Najib Asyraf,

dan Zahirul Nukman Narakna, Anggota PAS Cabang Seremban.

c. Bahan Hukum Tersier

Ada pun mengenai bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum

dan yang dapat memperjelas lagi sesuatu hal yang didapatkan dari buku-

buku, artikel, situs-situs dan koran lokal di Malaysia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan lewat prosedur inventarisasi dan identifikasi

peraturan perundang-undangan, serta diklasifikasi sistematikanya sesuai

permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan

dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-

bahan pustaka yang ada kaitannya dengan respon Partai Islam Se-Malaysia

terhadap kebijakan pemerintah Malaysia dalam meratifikasi ICERD disamping

melakukan beberapa wawancara terhadap informan untuk mendapat informasi

tambahan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut

pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis. Analisis

bahan hukum bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun

secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan

pemahaman hasil analisis.

G. Rancangan Sistematika Pembahasan

11

Adapun untuk menjaga sistematika penulisan sehingga terfokus pada kajian

yang dimaksudkan, maka penulisan ini disusun berdasarkan sistematika berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dibahas Latar Belakang Masalah,

Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Review Studi Terdahulu, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan

Rancangan Sistematika Penulisan.

BAB II Persoalan Diskriminasi dan ICERD. Bab ini membahas Definisi

dan Jenis-jenis Diskriminasi, Sebab-sebab dan Dampak Diskriminasi,

Diskriminasi Menurut Islam, serta latar belakang ICERD.

BAB III Sosio-historis Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Pada bab ini akan

dijelaskan Latar Belakang dan Tujuan PAS, Prinsip dan Struktur Organisasi PAS,

Perkembangan PAS dan Jasa PAS Terhadap Islam di Malaysia.

BAB IV Respon Pas Terhadap Kebijakan Pemerintah Malaysia Dalam

Rencana Meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Bab ini membahas kronologi timbulnya isu

ICERD, respon pihak lain di Malaysia terhadap ICERD, respon PAS terhadap

kebijakan pemerintah Malaysia dalam rencana meratifikasi Konvensi Internasional

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan upaya

PAS dalam menghentikan rencana pemerintah Malaysia dalam meratifikasi

ICERD.

BAB V Penutup. Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran

12

BAB II

PERSOALAN DISKRIMINASI DAN ICERD

A. Definisi dan Jenis-jenis Diskriminasi

1. Definisi Diskriminasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskriminasi dapat

diartikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara

(berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).1

Adapun menurut Theodorson & Theodorson sebagaimana yang dikutip

oleh tim penulis karya Memahami Diskriminasi, merupakan perlakuan yang

tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu,

biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras,

kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut

biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan

dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan

bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.2

Diskriminasi rasial sering disebut sebagai patologi sosial di abad ke-20,

yang menurut Albert Camus lahir setelah munculnya biologisasi “ras” dan

pembentukan “teori ras”. Diskriminasi rasial atau perilaku “rasis” merupakan

sebentuk keyakinan, perilaku dan institusi yang membedakan manusia

menurut kategori “ras” dan etnis. Beberapa pemikir mempersempit

pembahasan mengenai rasisme menjadi sebuah sistem yang menindas dan

memarjinalkan segolongan manusia berdasarkan kategori dan prasangka rasial

maupun etnisitas. Rasisme dipandang sebagai perilaku yang tidak pantas dan

secara diametral bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai

1 Dilihat melaui aplikasi daring di situs https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskriminasi

yang diakses pada 9 April 2019 jam 10.58 WIB.

2 The Indonesia Legal Resource Centre (ILRC), Memahami Diskriminasi, (Jakarta: ILRC,

2009), hlm. 3. Artikel diakses pada 22 Maret 2019 pukul 14.35 dari situs

http://mitrahukum.org/wpcontent/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf

13

kemanusiaan universal serta merupakan perilaku yang merendahkan martabat

manusia.3

Menurut ICERD pula, definisi diskriminasi perkauman adalah segala

bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berdasarkan

kaum, warna kulit, keturunan atau suku kaum yang mempunyai maksud untuk

menidakkan sesuatu kaum yang lain.4

2. Jenis-jenis Diskriminasi

Merujuk kepada satu situs yang dinamakan sebagai e-School Today,

terdapat beberapa macam diskriminasi yang antara lain adalah:5

a. Direct Discrimination (Diskriminasi Secara Langsung):

Merupakan bentuk diskriminasi yang biasa dan sering terjadi. Bentuk ini

merupakan layanan yang tidak adil terhadap orang lain dikarenakan

karakteristik terlindungi yang khusus atau karakteristik yang diperlihatkan

atau asosiasi mereka dengan sesorang dengan karakteristik terlindungi

tersebut.

b. Indirect Discrimination (Diskriminasi Secara Tak Langsung):

Terkadang terdapat hukum dan aturan yang meletakkan seseorang atau

sesuatu kelompok pada kedudukan yang tidak sepatutnya. Aturan tersebut

berlaku pada setiap individu di dalam lingkungan itu (sekolah, tempat kerja

atau komunitas) tetapi dikarenakan beberapa karakteristik tertentu yang

seseorang miliki, hukum diberlakukan terhadapnya lebih keras berbanding

orang lain. Jika pembuat aturan itu dapat membuktikan bahwa mereka

mengambilkira karakteristik anda dan memutuskan dengan aturan tersebut

3 Indriaswati Dyah Saptaningrum dan Syahrial Martanto Wiryawan, Upaya Memerangi

Praktik Diskriminasi Rasial Melalui Sarana Hukum Pidana: Tinjauan atas Pasal Penghinaan

Terhadap Golongan Penduduk Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta:

ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), h. 1-2.

4 Maziah binti Hamzah dan Shahrul Mizan Ismail, Penghapusan Diskriminasi Perkauman:

Halatuju dan Cabaran, h. 3. Artikel diakses pada 22 Maret 2017 pukul 14.30 WIB dari situs

http://www.reseacrhgate.net/publication/325945782_Penghapusan_Diskriminasi_Perkauman_Hala

tuju_dan_Cabaran

5 https://eschooltoday.com/discrimination-and-prejudice/types-of-discrimination.html

diakses pada 16 April 2019, jam 11.00 WIB.

14

dengan efek yang paling kecil, maka ia dapat dikecualikan sebagai tindakan

diskriminasi.

c. Harassment (Pelecehan):

Ini adalah suatu tindakan yang tidak diingini, menyebalkan, mengganggu,

dan mengintimidasi secara langsung terhadap seseorang dikarenakan umur,

kekurangan, jenis kelamin, ras, orientasi seksual atau agama. Gangguan

dapat berbentuk sikap, ucapan secara lisan maupun tertulis, foto atau

gurauan.

d. Sexual Harassment (Pelecehan Seksual):

Ini merupakan salah satu bentuk gangguan, sebagaimana yang telah

dijelaskan diatas, tetapi seksual dari segi natural. Insiden gangguan seksual

seringkali membuatkan seseorang terdegradasi, terhina, dan tersinggung. Ia

berpotensi untuk mencabuli maruah dan membuat seseorang merasa kurang

keyakinan diri dalam banyak hal. Bentuk diskriminasi ini juga dapat hadir

bersama ancaman yang dapat membuatkan seseorang merasa terancam.

e. Victimization (Korban Situasi)

Merupakan bentuk layanan yang tidak begitu baik yang diberikan kepada

seseorang, seringkali disebut sebagai reaksi terhadap klaim diskriminasi

seseorang, atau niat orang tersebut tentang sesuatu. Contohnya dalam

lingkungan kantor, seseorang dapat dikecualikan dari banyak kegiatan atau

aktivitas sebagai hukuman, sehingga orang tersebut memutuskan untuk

meninggalkan pekerjaan itu atas kehendaknya sendiri.

Berbagai jenis diskriminasi sering terjadi di masyarakat hingga tidak

memiliki batasan, diskriminasi tersebut antara lain:6

a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan.

b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena

jenis kelamin). Contohnya, anak laki-laki diutamakan untuk


2009), hlm 4. Artikel diakses pada 22 Maret 2019 pukul 14.35 dari situs


15

mendapatkan akses pendidikan disbanding perempuan; perempuan

dianggap hak milik suami setelah menikah; dan lain-lain.

c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat. Contoh: penyandang cacat

dianggap sakit dan tidak diterima bekerja di instansi pemerintahan.

d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS yang dikucilkan dari

masyarakat dan dianggap sebagai sampah masyarakat.

e. Diskriminasi karena kasta sosial.Contoh: di India, kasta paling rendah

dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan atau dimarjinalkan

sehingga kurang memiliki akses untuk menikmati hak asasinya.

Dari jenis-jenis diskriminasi di atas, maka seseorang bisa saja

mendapatkan lebih dari satu tindakan diskriminasi. Misalkan seorang

perempuan, dari etnis Tionghoa, beragama Kongkucu dan miskin, maka ia

mendapatkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi karena jenis kelamin,

etnis, agama, dan status ekonominya sekaligus.

B. Sebab-sebab dan Dampak Diskriminasi

1. Sebab-sebab Diskriminasi

Diskriminasi biasanya diawali dengan prasangka. Dengan prasangka

kita membuat pembedaan antara kita dengan orang lain. Dalam kehidupan

sehari-hari kita sering bilang “kita” dan “mereka”. Pembedaan ini terjadi

karena kita adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan

orang yang memiliki kemiripan dengan kita. Prasangka seringkali didasari

pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok “mereka”, atau

ketakutan atas perbedaan. Dengan ketidakpahaman inilah, kita sering membuat

generalisasi tentang ‘mereka’dan membuat semua orang di kelompok ‘mereka’

pasti sama.7

Prasangka bisa saja diperparah dengan stigma. Cap buruk ini lebih

didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus pada kesamaan pola, sehingga




16

kemudian kita sering menggenaralisasi seseorang atas dasar kelompoknya.

Cap buruk ini sulit diubah, walaupun ada pola positif, berkebalikan dari yang

ditanamkan. Cap buruk ini dipelajari seseorang dari pengaruh sosial seperti

masyarakat, tetangga, keluarga, orang tua, sekolah, media massa, dan lain-lain.

Diskriminasi terjadi ketika keyakinan atas cap buruk dan prasangka itu sudah

berubah menjadi aksi. Diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang

lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu.8

2. Dampak Diskriminasi

Sepertimana tindakan penganiyaan dan pembulian, padanya terdapat

efek dan akibat yang mana adalah seperti berikut9:

a. Bagi Korban

1) Dampak terhadap fisik dan emosi:

Pengecualian atau penolakan yang dikenakan terhadap seseorang

oleh orang lain karena alasan yang sering kali tidak dapat

dikendalikan oleh seseorang itu dapat menyebabkan kekhawatiran

yang ekstrem bagi seorang individu yang lain. Itu dapat

mengakibatkan kecemasan, kesedihan, depresi serta perasaan

bersalah dan hampa. Ini sering diterjemahkan menjadi depresi,

kehilangan minat, gangguan makan dan penyakit terkait stres.

2) Dampak terhadap sosial, pendidikan dan finansial:

Diskriminasi dan gangguan dapat membuatkan seseorang itu menjadi

bingung dan akhirnya merusak dirinya. Mereka berkemungkinan

akan mengkonsumsi alkohol atau narkotika, atau mungkin akan

membentuk pendirian mereka sendiri atau mengembangkan

kebencian terhadap orang lain. Ia juga mampu memberi efek terhadap





diakses pada 16 April 2019, jam 1200 WIB.

17

mereka secara finansial, berkemungkinan hilang pekerjaan, berhenti

sekolah atau berkelakuan buruk di sekolah.

3) Dampak terhadap masyarakat dan urusan bisnis:

Masyarakat dan bisnis yang gagal mengambil tindakan tegas atas

perlakuan diskriminasi cenderung memiliki produktivitas yang lebih

rendah. Ini karena semua orang merasa tidak puas dan kehilangan

minat untuk bekerja keras. Ada penurunan dalam moral,

kepercayaan, dan keyakinan dalam diri karyawan. Orang dengan

bakat dan keterampilan serta kemampuan luar biasa tidak tertarik ke

tempat-tempat ini karena mereka tidak ingin didiskriminasi.

4) Dampak terhadap politik:

Orang-orang yang menghadapi diskriminasi rasial dapat berkumpul

kembali dengan tujuan untuk membalas dendam terhadap kelompok

lain. Ini bisa memicu konflik dan perselisihan sosial. Faktanya,

banyak terjadi konflik dan perang akibat dari hal tersebut.

b. Bagi Pelakunya

Ada undang-undang yang sangat ketat tentang diskriminasi yang dapat

diterapkan pada individu yang melakukan diskriminasi. Tidak ada

alasan atau pengecualian, walaupun jika seseorang itu tidak tahu bahwa

tindakannya itu merupakan tindakan diskriminatif. Karyawan dan

individu dapat mengajukan tuntutan hukum atas mana-mana komunitas

atau individu yang melakukan tindakan diskriminatif tersebut, dan pasti

ada konsekuensinya bagi pihak yang bersalah.10

Seseorang atau kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan

mengalami pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan,

pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sejarah telah

menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif justru membuat tiap individu tidak


diakses pada 16 April 2019, jam 1230 WIB.

18

lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun

korban diskriminasi.11

C. Diskriminasi Menurut Islam

Islam tidak secara langsung membahas persoalan diskriminasi namun

langsung membahas hal yang berlawanan dengan diskriminasi itu sendiri yaitu

persamaan. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam hidup dalam berbagai kabilah

atau bersuku-suku. Masing-masing kabilah saling membanggakan suku dan nasab

sehingga mereka terjerumus ke dalam pertentangan, kekacauan politik, dan sosial.

Kehidupan bermasyarakat mereka tidak pernah mengenal arti persamaan antara

manusia. Satu kabilah dengan kabilah yang lain tidak saling melindungi bahkan

saling bermusuhan karena masing-masing kabilah menganggap diri mereka lebih

unggul dari kabilah lain. Setiap kabilah sibuk dengan urusan masing-masing tanpa

ada kepedulian sama sekali terhadap kabilah lain. Sikap ini dikenali sebagai

ashabiyah yang mana mengarah kepada kefanatikan kepada keluarga, suku,

golongan dan asal keturunan.

Tampaknya Nabi Muhammad melihat bahwa sistem kehidupan

bermasyarakat demikian tidak manusiawi. Maka beliau berhijrah ke Madinah dan

kemudian membuat perjanjian tertulis, beliau menetapkan seluruh penduduk

Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial.

Ini dapat dilihat di dalam Piagam Madinah pada Pasal 16 dan Pasal 46 yang artinya

adalah sebagai berikut:12

“Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak

perlindungi dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang

yang membantu musuh mereka”. (Pasal 16)

“Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri mereka memperoleh hak

seperti apa yang terdapat bagi pemilik shahifat ini serta memperoleh perlakuan

yang baik dari pemilik shahifat ini.” (Pasal 46)




12 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau

Dari Pandangan al-Quran, (Jakarta: PT Grafindo Persada,1996) Cet. 2, h. 150.

19

Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjamin hak-

hak istimewa mereka sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum

muslimin. Sebab, prinsip persamaan dalam Islam adalah pengakuan hak-hak yang

sama antara kaum muslimin dan bukan muslim. Ketetapan tersebut disamping

bersifat umum juga bersifat khusus, yaitu persamaan akan hak hidup, hak

keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupun perempuan, baik

golongan Islam maupun golongan bukan Islam.13

Jika dilihat di dalam Piagam Madinah pada Pasal 25 hingga Pasal 35, kita

akan dapati bahwa seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu atau umat-

umat yang mempunyai status sama dalam kehidupan sosial dan persamaan hak

kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan, Pasal 36 mengenai hak membela

diri, Pasal 44 tentang persamaan tanggungjawab dalam mempertahankan

keamanan kota Madinah, Pasal 24 dan Pasal 38 mengenai kewajiban dalam

memikul belanja perang apabila diperlukan, Pasal 37 tentang persamaan hak dalam

memberikan saran dan nasehat untuk kebaikan serta hak mengatur kehidupan

ekonomi masing-masing juga sama.

Jadi, persoalan mengenai persamaan ini pun telah diatur dari zaman Nabi

lagi yang mana golongan Islam dan pendudukan lain sama-sama diakui hak-hak

sipilnya dan tidak ada mana-mana golongan pun yang diistimewakan. Persamaan

seluruh umat manusia juga ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

ها زوج ها وب يا أي ها الناس ات قوا ربكم الذي خلقكم من ن فس واحدة وخلق من هما رجالا كثيراا (1 :)النساء ونساءا من

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari

seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Surat al-A’raf ayat 89 dan surat al-Zumar ayat 6 juga menyatakan bahwa

seluruh umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Kemudian dalam surat Fathir


Dari Pandangan al-Quran, h. 151.

20

ayat 11 dan surat al-Mukmin ayat 67 diterangkan asal-usul kejadian manusia, yaitu

dari tanah kemudian dari setetes mani, dan seseudah itu segumpal darah, dan

seterusnya.14 Dapat disimpulkan dari ayat-ayat di atas bahwa manusia itu secara

hakikat penciptaannya tidak ada perbedaan. Manusia juga diciptakan oleh pencipta

yang sama yaitu Allah swt. Maka, tidak tidak ada kelebihan seorang individu dari

individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, seorang tuan atas

pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Disebabkan asal-usul kejadian

manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak seseorang atau sesuatu

golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau menghinanya.

Kesimpulannya, walaupun antara sesama manusia terdapat perbedaan dari

segi jenis kelamin, ras, sifat pembawaan, bakat, kekuasaaan, agama dan

keyakinan, keterampilan, kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan

sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya, namun sebagai

sesama manusia, mereka tetap sama. Segala perbedaan yang tampak di antara

manusia ini bukan dijadikan alasan untuk saling membedakan satu sama lain di

antara mereka. Adanya perbedaan-perbedaan itu agar mereka saling mengenal dan

hormat-menghormati antara satu sama lain.

D. Latar Belakang Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)

1. Apakah itu ICERD

ICERD adalah akronim dari International Convention on the

Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Ia adalah konvensi yang

mengandung tiga bagian dan 25 artikel. Objektif kewujudannya adalah untuk

menolak sebarang bentuk diskriminasi ke atas ras, gender, bahasa, agama,

warna kulit, dan asal bangsa.15


Dari Pandangan al-Quran, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), Cet. 2, h. 153.

15 Izyan Hazwani Ahmad, “Kenapa ICERD Tidak Sesuai Diratifikasi Oleh Kerajaan

Malaysia” dalam Jabatan Penerangan PAS Pusat, Pemerintahan Pakatan Harapan: Analisis

Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam. (Kuala Lumpur: Jabatan

Penerangan PAS, 2018), h. 103.

21

ICERD telah dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada

tahun 1965 dan mula mengikat pada tahun 1969. Jika dilihat dari awal

digunakannya istilah tersebut sampai saat ini, maka ICERD sudah mencapai

genap berumur 60 tahun.16 Pada 18 November 2018, terdapat 179 negara telah

menjadi anggota ICERD dan hanya 88 negara yang menandatangani ICERD.17

Malaysia termasuk 14 negara yang masih belum menjadi anggota yang

meratifikasi ICERD termasuk Brunei Darussalam, Kepulauan Cook, Republik

Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara, Dominika, Republik Kiribati,

Republik Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Republik Persatuan

Myanmar, Niue, Negara Independen Samoa, Republik Sudan Selatan, Tuvalu

dan Republik Vanuatu. ICERD dengan jelas menunjukkan bahwa konvensi ini

atau perjanjian ini adalah khusus untuk menghapuskan diskriminasi kaum

dalam sesebuah negara. Peruntukan-peruntukan di dalam ICERD mengikat

secara sah setiap negara yang menjadi anggota kepada ICERD. Setiap negara

anggota mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan semua

peruntukan konvensi tersebut.18

Diskriminasi golongan telah seringkali kita dengar terutama di dalam

hal-hal di tingkat internasional. Misalnya tindakan diskriminasi terhadap

golongan kulit hitam di Amerika, pemisahan kaum melalui dasar apartheid di

Afrika Selatan, gerakan yang melampaui batas sebagaimana terjadi di Jerman

yang menganggap golongannya lebih tinggi disbanding golongan yang lain

hingga menimbulkan pembunuhan secara massal terhadap bangsa lain dan

semua tindakan memperkecilkan bangsa lain yang pernah terjadi di seluruh

dunia merupakan fakta yang tidak akan luput dari ingatan masyarakat

internasional. Maka dari itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah

16 Muhammad Amirul Amri Mohd Jaaffar, Anggota PAS Kawasan Damansara, Interview

Pribadi, Daring: Jakarta-Arab Saudi, 26 Juni 2019.

17 Diakses jam 14.25WIB pada 23 Maret 2019 dari situs

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

2&chapter=4&lang=en



Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam, h. 104-105.

22

mewujudkan sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk

diskriminasi perkauman di tingkat internasional yaitu Konvensi Internasional

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Kaidah

pelaksanaan konvensi ini melalui pembentukan Komisi Penghapusan

Diskriminasi Kaum dalam Segala Bentuk yang memiliki tugas untuk

mengawasi kesamarataan kaum dan tiada diskriminasi.19

Negara-negara yang telah meratifikasi ICERD wajib menghindari

segala bentuk tindakan yang diskriminatif, melarang diskriminasi kaum yang

dilakukan oleh orang, kelompok, atau organisasi; mengambil tindakan-

tindakan khusus untuk melindungi golongan yang tidak bernasib baik: serta

mengemukakan laporan pelaksanaan secara berkala. ICERD bersifat mengikat

peserta-peserta di dalam pendiriannya. Sebelum sesebuah negara anggota

meratifikasi konvensi ini, mereka harus memastikan dasar-dasar negaranya

tidak akan bertentangan dengan intipati konvensi ICERD apabila

dilaksanakan.

Pelaksana ICERD dikenal sebagai The Committee on the Elimination of

All Racial Discrimination (CERD) atau Komisi Penghapusan Diskriminasi

Rasial. Ia merupakan suatu badan indepeden yang memantau segala bentuk

diskriminasi golongan oleh negara-negara anggota. Semua negara-negara

anggota bertanggung jawab untuk mengemukakan laporan kepada komisi ini

mengenai bagaimana pelaksanaan dilakukan di negara-negara yang mengikut

serta. Negara-negara anggota haruslah melaporkan kepada komisi setahun

setelah meratifikasi konvensi, seterusnya setiap dua tahun sekali. Lebih lanjut,

komisi ini memiliki tujuan untuk mengkaji setiap laporan yang dikirim dan

memberikan saranan kepada negara-negara anggota dalam bentuk “concluding

observations”. Selain itu, konvensi juga menetapkan bahwa komisi ini

menjalankan fungsi-fungsi pemantauan melalui tiga bentuk mekanisme, yaitu:

19 Maziah binti Hamzah dan Shahrul Mizan Ismail, Penghapusan Diskriminasi

Perkauman: Halatuju dan Cabaran, h. 2-3. Artikel diakses pada 22 Maret 2017 pukul 14.30 dari


tuju_dan_Cabaran

23

memberi peringatan awal, pemeriksaan aduan antara negara-negara anggota

dan pemeriksaan aduan individu. Komisi ini melakukan sidang sebanyak dua

kali dalam setahun di Geneva, di samping mengemukakan isi kandungan hak-

hak asasi manusia yang juga dikenal sebagai cadangan umum berkaitan isu-isu

tematik dan menganjurkan diskusi mengenainya.20

2. Sejarah Perumusan ICERD

Bertahun lamanya, perjuangan menentang diskriminasi kaum sering

dikaitkan dengan anti-kolonialisme. Pada tahun 1950-an sehingga 1970-an,

dengan negara-negara di Selatan menjadi anggota PBB, PBB mengalami

perkembangan poliik dan norma hukum yang signifikan melalui pembentukan

beberapa instrument seperti Deklarasi Memberikan Kemerdekaan kepada

Negara-negara dan Rakyat Kolonial (1960) dan Deklarasi Menghapuskan

Semua Bentuk Diskriminasi Kaum (1963).21

Walaubagaimanapun, perlu diperhatikan bahwa rasional terbesar di

balik implementasi deklarasi itu adalah untuk menghapuskan tindakan

diskriminasi di negara lain, memandangkan ide diskriminasi ini dapat juga

wujud dalam kehidupan domestik sesebuah negara yang selalunya sering

diabaikan masyarakat dunia. Hampir sebulat suara negara-negara dunia

mengutuk negara Afrika Selatan yang juga dikenali sebagai Negara Apartheid

karena mempunyai dasar pemisahan kaum antara yang berkulit putih dan hitam

di dalam undang-undang mereka.22


Perkauman: Halatuju dan Cabaran, h. 15. Artikel diakses pada 22 Maret 2017 pukul 14.30


tuju_dan_Cabaran




Penerangan PAS, 2018), hlm. 107.

22 Atsuko Tanaka & Yoshinobu Nagamine, The International Convention on the

Elimination of All Forms of Racial Discrimination: A Guide for NGOs, (London: Minority Rights

Group International, 2001) h. 1.

24

Di sinilah awal mula lonjakan penting yang membuat negara-negara

dunia memerangi diskriminasi. Deklarasi itu juga menjadikan satu

kepercayaan bahwa negara-negara dunia mempunyai hak untuk bersuara

seandainya mereka melihat atau mendapati terjadinya amalan perkauman di

sesebuah negara meskipun campur tangan sedemikian adalah bertentangan

dengan prinsip kedaulatan negara. Dalam konteks sejarah inilah yang

menyebabkan ICERD diterima pakai pada tahun 1965 oleh PBB dengan

rujukan jelasnya kepada isu apartheid di Artikel 3 dalam dokumen ICERD.23

3. Negara-Negara Yang Telah Meratifikasi ICERD

Setiap negara memiliki tanggung jawab moral untuk mentaati setiap

hukum internasional. Namun demikian, kewajiban moral saja tidak memadai

dan tidak boleh memaksa suatu negara untuk mematuhi apa pun konvensi

internasional. Bagi negara-negara yang telah meratifikasi ICERD, mereka

mempunyai sebab dan alasan tersendiri untuk menyertai ICERD. Negara

tersebut antara lain adalah Indonesia dan Singapura. Indonesia meratifikasi

konvensi ini pada tahun 1999 yang disebabkan oleh diskriminasi terhadap

kaum Tionghoa yang sedang menular ketika itu. Dengan meratifikasi konvensi

internasional ini, bukan hanya Indonesia melainkan semua negara mempunyai

kewajiban untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi di negaranya dan

menegaskan bahwa kesetaraan (equality) merupakan hak asasi setiap

manusia.24

Mengenai pengawasan dan pelaksanaan, CERD25 memiliki wewenang

dalam memberikan peringatan kepada negara anggota dan mengkaji semula

proses penyelesaian masalah diskriminasi perkauman ini. Indonesia saat ini,

walaupun konvensi ini sudah diratifikasi, namun tetap saja masih mengalami



Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam, h. 108.


Perkauman: Halatuju dan Cabaran, 2017, hlm. 5.

25 The Committee on the Elimination of All Racial Discrimination.

25

masalah dan sering terjadi diskriminasi kaum secara meluas yang disebabkan

golongan kaum dan etnis yang berbagai.

Namun, sebab-sebab mengapa masih ada kebijakan yang bersifat

diskriminatif terhadap suatu ras maupun etnis tertentu di Indonesia khususnya

terkait pelarangan WNI beretnis Tioghoa untuk memiliki sertifikat hak milik

tanah di Yogyakarta dan perampasan hak ulayat atau perampasan tanah adat

masyarakat adat suku Amungne di Papua oleh pemerintah dan PT Freeport

telah pun dianalisis menggunakan Teori Kepatuhan Ronald B. Mitchell.

Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa masih adanya kebijakan

yang bersifat diskriminatif pada kedua kasus diatas menunjukkan sebab

ketidakpatuhan yang berbeda. Di mana kebijakan yang bersifat diskriminatif

di Yogyakarta tergolong dalam ketidakpatuhan yang disebabkan oleh

ketidakmampuan negara karena daerah tersebut di bawah kewenangan sultan

Yogyakarta. Sedangkan pada kasus perampasan hak ulayat masyarakat adat

suku Amungne menunjukkan ketidakpatuhan yang disebabkan oleh preferensi

negara, di mana negara mempertimbangkan kepentingan nasional di atas

pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Tanpa dinafikan bahwa kedua kasus di

atas ada dipengaruhi (faktor) oleh sejarah masa lalu.26

Singapura pula telah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) pada 19 Oktober

2015 di New York dan mengharapkan isu diskriminasi golongan ini dapat

diselesaikan pada tahun 2017. Singapura juga menggesa negara-negara yang

berkeinginan untuk menyelesaikan isu yang sama di konvensi itu untuk

menghapuskan segala bentuk diskriminasi, serta mengamalkan dasar-dasar

saling menghormati antara satu sama lain. Menurut suatu pernyataan yang

dikeluarkan, Singapura nekat untuk memelihara sebuah masyarakat yang

berbilang kaum, di mana setiap orang bebas menikmati kesempatan yang sama

26 Nobia Sekar Tanjung Barokah, Antara Ketidakpatuhan dan Sejarah Masa Lalu: Analisis

Kepatuhan Negara Indonesia terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Papua, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro, 2018, h. 7. Diakses dari

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/21068/19719 tanggal 23 Juli 2019

pukul 14.55 WIB.

26

rata, tanpa mengira ras, bahasa ataupun agama. Adalah penting bagi Singapura

dalam memastikan bahwa kaum-kaum minoritas diakui supaya mereka

senantiasa merasa yakin dan aman, termasuk juga lingkungan di mana mereka

layak memartabatkan harga diri yang seharusnya diperolehi oleh setiap

manusia.27


Perkauman: Halatuju dan Cabaran, 2017, hlm. 6.

27

BAB III

SOSIO-HISTORIS PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS)

A. Latar Belakang dan Tujuan PAS

1. Latar Belakang PAS

Kesuksesan cemerlang PAS dalam pemilihan umum ke-12 pada 2008

telah meletakkan PAS sebagai sebuah partai oposisi utama yang dilihat oleh

rakyat berpotensi mengambil alih pemerintahan negara. Mulai dari 1990, PAS

telah melangkah jauh daripada sebuah partai oposisi yang dianggap “ekstrem”

menjadi sebuah partai pemerintah yang moderat dalam melaksanakan cita-cita

Islamnya bermula di Kelantan sejak tahun 1990, kemudian ke Terengganu

pada 1999 hingga 2004, dan kini PAS mendapat kepercayaan rakyat di Kedah,

Perak dan Selangor. Di parlemen, PAS telah bangkit dan menguasai 10 persen

kursi Parlemen atau 25 persen dari keseluruhan kursi oposisi. Perkembangan

ini meletakkan PAS dalam perhatian peminat, pengkaji dan juga penyelidik

politik.

Sebenarnya, kemunculan PAS dalam sejarah politik di Malaysia ini

telah bermula sejak 23 Agustus 1951 ketika para ulama yang bersidang di

Kuala Lumpur bersepakat menubuhkan sebuah himpunan yang dinamakan

Persatuan Ulama Se-Malaya. Nama himpunan ini kemudian dirubah menjadi

Persatuan Islam Se-Malaya (PAS) pada 24 November 1951, dalam satu

persidangan ulama Malaya di Bagan Tuan Kecil (Butterworth), Seberang Prai.

Keterlibatan dan kontribusi PAS dalam politik bermula sebaik saja ia didirikan

walaupun banyak peneliti mengatakan PAS hanya menyertai politik menjelang

pemilihan umum 1955.1

Kebanyakan para sarjana dan pengkaji mengaitkan penubuhan PAS

dengan perubahan-perubahan politik zaman ini termasuk ketidakpuasan hati

sebagian ulama dan pemimpin politik terhadap keadaan politik ketika itu.

1 Admin, “Sejarah Parti Islam Se Malaysia (PAS)”, diakses dari https://pas.org.my/sejarah-

parti-islam-se-malaysia-pas/, pada tanggal 21 April 2019 pukul 20.35 WIB.

28

Yang paling menonjol menurut dakwaan mereka adalah berdirinya PAS

karena penjajahan Inggris dan ketidakpuasan hati terhadap UMNO2. Malah,

para ulama dikatakan mendirikan PAS karena menentang penjajahan Inggris

ke atas tanah air mereka, terutama karena kezaliman ekonomi dan juga

kemasukan imigran secara besar-besaran dari China dan India, sehingga

mengancam kuasa politik orang Melayu. Dalam aspek yang lain, PAS didakwa

ditubuhkan karena para ulama tidak puas dengan UMNO yang gagal membela

Islam dan orang Melayu, dan lebih dasyat lagi apabila PAS didakwa didirikan

karena isu kepribadian tokoh tertentu seperti kekalahan Tuan Guru Haji

Ahmad Fuad Hassan dalam pemilihan Yang Dipertuan Agung UMNO pada

tahun 1951. Mungkin sebagian dakwaan tersebut ada benarnya berdasarkan

pendekatan kajian sejarah melalui kaidah sebab dan akibat, tetapi ia tidak

menjelaskan sebab yang pasti kenapa PAS ditubuhkan.3

Kemunculan PAS ini dikatakan hasil dari silang pengaruh yang terjadi

antara beberapa gerakan Islam yang lebih awal seperti Ikhwan al-Muslimun di

Mesir, Masyumi di Indonesia dan Jamaat Islami di Pakistan. Ketiga pengaruh

tersebut telah masuk ke Tanah Melayu melalui para ulama yang belajar di

Mesir, Mekah, India dan Indonesia. Dari awal para ulama dan umat Islam sadar

bahwa mereka memerlukan sebuah badan yang bisa mewakili dalam segala

aspek kehidupan terutama dalam situasi Tanah Melayu yang sedang dijajah

oleh Inggris saat itu. Kesadaran ini kemudian membawa pada pembentukan

Majlis Tertinggi Agama Malaya (MATA) pada 1947 diikuti oleh Hizbul

Muslimin pada 1948, dampak dari usaha gigih Dr Burhanuddin al-Helmy dan

Ustaz Abu Bakar al-Baqir. Walau bagaimanapun, gerakan Islam yang berpusat

di Gunung Semanggol ini terkubur akibat pemberlakuan Ordinan Darurat pada

Jun 1948.

2 United Malays National Organisation (UMNO) atau dalam bahasa Indonesia bisa

diartikan sebagai Organisasi Nasional Melayu Bersatu.

3 Mohd Fadli Ghani, PAS 1951-1957: Penubuhan, Dinamisme Organisasi, Kepimpinan

dan Ideologi, (Kuala Lumpur: KUIZM Publication, 2019, Cet. Pertama), h.15-16.

29

Para ulama mengambil beberapa sikap pasca peristiwa darurat tersebut.

Ada yang berhenti daripada politik kepartaian tetapi tetap menggerakkan

kesadaran rakyat melalui lembaga pendidikan atau media massa. Dalam fraksi

yang lain, para ulama telah mengambil sikap untuk ikut serta dalam partai

nasionalis yaitu UMNO untuk menyuarakan aspirasi umat Islam. Beberapa

tokoh Hizbul Muslimin seperti Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan, seorang

lulusan Maahad II Ihya al-Syariff, Gunung Semanggol telah ikut serta dalam

UMNO pada 1950 dan dilantik untuk mengepalai Bagian Agama dan

Pendidikan UMNO. Bagian ini kemudiannya mengadakan beberapa

persidangan untuk memperbolehkan ulama mendirikan perhimpunan. Dalam

tulisannya, Ulama Malaya Belum Bersatu dan Belum Punya Persatuan, Haji

Ahmad Fuad mendeskripsikan kedudukan ulama saat itu seperti halnya

sampah yang tidak dihargai kerana tidak memiliki kekuatan. Terlebih, ketika

itu ulama telah jemu dengan sikap UMNO yang mengabaikan isu pemurtadan

Natrah4, pengelolaan judi lotre, fun fair, dan lain-lain. Dalam suatu

persidangan ulama yang dipimpin oleh Sheikh Abdullah Fahim, Mufti Pulau

Pinang di Seberang Perai pada 1951, mereka telah mengeluarkan fatwa

mengharamkan judi lotre kelolaan UMNO.5

Dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh para ulama dan situasi

politik saat itu yang masih tidak menuju kepada jalan syariat, maka para ulama

bersepakat untuk mendirikan PAS. Mereka memutuskan agar PAS menjadi

sebuah badan politik Islam yang memperjuangkan kemerdekaan lewat

landasan demokrasi ke arah yang membentuk sebuah negara yang diridai

4 Natrah, juga dikenal sebagai Peristiwa Natrah atau Rusuhan Maria Hertogh terjadi di

Singapura pada 12 Disember 1950. Tragedi tersebut bertitik tolak dari putusan mahkamah bahwa

Natrah harus dikembalikan kepada ibu bapa kandungnya yang berdomisil di Belanda dan bapanya

diberi hak dalam menentukan agama anaknya menurut hukum Belanda. Hal ini karena tanah jajahan

atau spesifiknya Singapura berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Natrah yang sudah

menganut agama Islam telah dihantar pulang ke Belanda, dan seterusnya dikembalikan kepada

agama aslinya Kristen. Putusan tersebut mengecewakan masyarakat Islam di Singapura dan Tanah

Melayu apabila Natrah akan dimurtadkan.



30

Allah. Para ulama menolak bentuk-bentuk perjuangan yang diasaskan

berdasarkan ideologi ciptaan manusia yang dibawa masuk oleh penjajah.

Salah satu tindakan politik PAS yang paling berani adalah memisahkan

diri dari UMNO, partai yang sering dikaitkan sebagai tempat asal PAS. PAS

mempunyai sejarah yang berbeda dengan dengan UMNO, karena PAS

mewarisi Hizbul Muslimin, musuh politik UMNO yang dikatakan sebagai

“bahaya dari Gunung” dan “partai Islam merah” oleh Dato’ Onn Jaafar. Para

ulama terpaksa ‘menyinggahi’ dalam Bagian Agama UMNO pada 1949-1951

karena semua pergerakan politik lain diharamkan oleh Inggris. Karena itu,

kelahiran kembali Hizbul Muslimin dengan nama PAS dilihat berasal dari

UMNO. Jelasnya, pada hari pendirian PAS pada 23 Ogos 1951, para ulama

telah bersepakat untuk mendirikan sebuah badan yang bebas dari UMNO.6

Mulai dari itu lah, PAS muncul sebagai sebuah pertubuhan politik Islam

yang memperjuangkan kemerdekaan negara, kemudian menyertai pemilihan

umum. PAS juga menggunakan berbagai media untuk menyampaikan

dakwahnya termasuk membentuk beberapa kerjasama politik dengan orang

non-Islam sejak 1953. Keikutsertaan PAS dalam pemilihan umum 1959 telah

memberikan kesuksesan besar bila Terengganu dan Kelantan berhasil dikuasai.

PAS membentuk pemerintahan di dua provinsi tersebut yang dikepalai oleh

Mohd Daud Abdul Samad di Terengganu dan Ustaz Ishak Lotfi Omar di

Kelantan sebagai Menteri Besar. PAS memulai langkah sebagai pemerintah di

dua negeri Pantai Timur untuk menerjemahkan ideologi perjuangannya yang

berasaskan al-Quran dan al-Sunnah. Namun, pemerintahan PAS di

Terengganu telah dijatuhkan pada Oktober 1961 hasil permainan politik kotor

Partai Perikatan7. Di Kelantan, PAS dapat bertahan sehingga Barisan Nasional


dan Ideologi, (Kuala Lumpur: KUIZM Publication, 2019, Cet. Pertama), h.59.

7 Partai Perikatan merupakan sebuah partai politik Malaysia yang dimulai oleh orang

Melayu yang bersatu di bawah presiden UMNO, Tunku Abdul Rahman Putra, untuk satu tujuan,

iaitu berjuang bagi mendapat kemerdekaan dan kebebasan daripada penjajah Inggris untuk Tanah

Melayu. Kaum Cina dan India, bergabung dengan orang Melayu untuk tujuan yang sama. Partai

Perikatan inilah kemudian bertukar kepada Barisan Nasional yang merupakan sebuah partai politik

31

mendaruratkan Kelantan pada akhir 1977. Dalam konteks ini, PAS merupakan

satu-satunya partai oposisi yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk

memerintah negeri di negara ini.

Selepas kejatuhan Terengganu pada hujung 1961, PAS mulai menerima

desakan dan tekanan politik seperti penyalahgunaan ISA8, penahanan Dr

Burhanuddin al-Helmy diikuti oleh sekatan politik, keganasan Pemuda Tahan

Lasak UMNO dan beberapa siri pembunuhan politik. PAS memasuki era baru

dalam politik bernegara dengan menjalin kerjasama dengan UMNO untuk

menjamin kestabilan politik negara, mempertahankan ketuanan Melayu dan

menerapkan Islam dalam pemerintahan. PAS bersama beberapa partai lain

telah membentuk Kerajaan Campuran PAS-Perikatan pada 1973, kemudian

sama-sama membentuk Barisan Nasional (BN) pada 1974. BN mencapai

kejayaan besar dalam pemilu tahun 1974 dan PAS sendiri telah berhasil

menembusi ruang-ruang yang baru sehingga membolehkan Islam di

sampaikan ke telinga masyarakat dengan lebih efektif. Walau bagaimanapun,

keterbukaan PAS dalam membentuk kestabilan politik negara telah

disalahgunakan oleh musuh-musuh politiknya dengan mengadu domba

pimpinan PAS sehingga terjadi krisis politik di Kelantan pada 1977.

Akibatnya, PAS telah menolak Akta Darurat (Kelantan) 1977 yang

menyebabkan PAS bukan sahaja disingkirkan dari BN, tetapi turut kehilangan

Kelantan.9

Setelah melalui periode yang mencabar antara 1978 hingga 1982 di

mana PAS terpaksa berhadapan dengan perpecahan, kehilangan kuasa

pemerintahan, tekanan ISA dan krisis kepemimpinan, akhirnya PAS telah

yang terdiri daripada berbaagai ras, agama, budaya yang kuat, berjaya, dan mempunyai matlamat

yang kukuh dan tersendiri.

8 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (Biasanya dikenal sebagai ISA, yaitu akronim

nama bahasa Inggrisnya, Internal Security Act) merupakan hukum tahanan pencegahan yang berlaku

di Malaysia sebelum dihapus pada 15 September 2011, melibatkan ribuan orang termasuk golongan

pekerja, pemimpin mahasiswa, aktivis hak buruh, aktivis politik, golongan agama, ahli akademik

dan aktivis badan bukan non-pemerintah dan ada yang ditahan lebih dari sepuluh tahun.



32

mengasaskan kepemimpinan ulama pada Oktober 1982. Permulaan era

kepemimpinan ulama memperlihatkan PAS kembali kepada asas

perjuangannya untuk mendaulatkan Islam dan memberikan penekanan

terhadap kewajiban tersebut.

Yang paling sulit pada zaman kepemimpinan ulama adalah beberapa

seri penyalahgunaan ISA yang berlaku pada tahun 1984, 1987 dan 1989,

ketimbang desakan PAS untuk diadakan Debat Terbuka PAS-UMNO pada

1984. Dalam kemelut ini, tercetus pula peristiwa Memali pada November 1985

yang mengorbankan 14 orang ahli PAS. Tetapi, pada 1987, UMNO pula

menghadapi krisis kepemimpinan sehingga partai tersebut diharamkan. Yang

Dipertua Agung PAS, Ustaz Fadzil Mohd Noor memanfaatkan kesempatan ini

dengan mewujudkan kerjasama politik dengan cabang UMNO, Semangat 46

yang membolehkan PAS berkuasa kembali di Kelantan. Ketua Dewan Ulama

PAS (kemudian Mursyidul Am PAS), Nik Abdul Aziz Nik Mat diberikan

kepercayaan untuk memimpin pemerintahan Kelantan semenjak 1990.10

Pada 1996, PAS mengalami krisis awal dengan Partai Melayu Semangat

46 (PMS46) yang menyebabkan Angkatan Perpaduan Ummah (APU) yang

dibentuk pada 1989 berpecah. Dua tahun kemudian, UMNO kembali

menghadapi perpecahan akibat pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai

Timbalan Perdana Menteri11 pada waktu itu (1993-1998) yang menyebabkan

wujudnya gerakan Reformasi. Bagi menuntut keadilan kepada rakyat, PAS

telah memimpin Majelis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK),

kemudian menubuhkan Barisan Alternatif (BA) pada 1999. Melalui manuver

tersebut, PAS berhasil menaklukan kembali Terengganu. Timbalan Presiden

PAS, Haji Abdul Hadi Awang diamanahkan untuk mengepalai pemerintahan

Terengganu sehingga 2004. PAS bangkit kembali pada 2008 dengan

mengetuai tiga pemerintahan negeri dan turut serta dalam pemerintahan di

10 Admin, “Sejarah Parti Islam Se Malaysia (PAS)”, diakses dari

https://pas.org.my/sejarah-parti-islam-se-malaysia-pas/, pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.30

WIB

11 Wakil Perdana Menteri.

33

Selangor. Kini, PAS dilihat sebagai pencabar utama UMNO dalam pentas

politik orang Melayu Islam.

Para pengkaji yang menganalisis perkembangan PAS ini mengatakan

PAS telah mengalami empat jenis kepemimpinan yaitu kepemimpinan ulama

tradisi (1951-1956), kepemimpinan nasionalis kiri (1956-1969),

kepemimpinan nasionalis kanan (1969-1982) dan kepemimpinan ulama haraki

(1982-sekarang). Pada saat itu juga, mereka mengatakan PAS telah melalui

empat tahap perkembangan yaitu tahap kemunculan (1951-1959), tahap

kebangkitan (1959-1973), tahap kemuncak (1973-1977), tahap kejatuhan

(1977-1990) dan tahap kebangkitan semula (1990-sekarang). Dari aspek

pembinaan ideologi perjuangan PAS, dikatakan berlaku tiga tingkat yaitu

tingkat penubuhan dan pembentukan ideologi (1951-1958), tingkat pencernaan

ideologi (1958-1982) dan tingkat pengukuhan idelogi (1982-1995).12

2. Tujuan PAS Ditubuhkan

Sebab utama atau tujuan PAS ditubuhkan adalah karena empat

perkara13:

a. Meletakkan kalimat Allah di tempat yang tertinggi (al-Taubat: 40);

b. Menegakkan agama Allah (al-Syura: 13)

c. Menyatukan umat Islam di dalam satu wadah perjuangan berasaskan tali

(agama) Allah (Ali Imran: 103)

d. Mewujudkan Jemaah umat Islam yang mengajak manusia kepada Islam,

menyuruh kepada yang makruh dan mencegah kemungkaran (Ali

Imran: 104).

Empat asas inilah yang ditegaskan oleh pengasas PAS tentang

mengapakah PAS ditubuhkan. Dengan tidak menafikan peran perkembangan

politik semasa sebagai faktor segera yang membawa kepada penubuhan PAS,

12 Admin, “Sejarah Parti Islam Se Malaysia (PAS)”, diakses dari

https://pas.org.my/sejarah-parti-islam-se-malaysia-pas/, pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.30

WIB.



34

perlu dipahami bahwa para ulama dan perjuangan Islam bertindak mengikut

landasan al-Quran dan Sunnah. Penubuhan PAS disifatkan oleh Setiausaha

Agung PAS14, Ustaz Haji Ahmad Maliki sebagai bertujuan untuk

“menyatukan umat Islam”, dan menurut Tuan Guru Haji Ahmad Fuad, ia

adalah “berdasarkan kepada al-Quran”, sehingga penyusun Warta Negara

menganggap usaha mengangkat kalimah Allah ke tempat tertinggi dapat

dicapai dengan PAS menjadi “satu usaha dan tenaga baru... yang wujud di

antara umat Islam Malaya... untuk membaiki nasib umat Islam di dalam

kedudukan siyasah dunia... menggalakkan lagi semangat baharu yaitu

semangat kesedaran antara umat Islam di Malaya”, sehingga akhirnya

“mencapai kemerdekaan Malaya yang berdaulat ke-Islaman atau mendirikan

sebuah negara Islam yang merdeka bagi Malaya.”15

Ada pun tujuan PAS sebagaimana yang terkandung di dalam

perlembagaannya (konstitusi) di Pasal 5 adalah, pertama, memperjuangkan

wujudnya di dalam negara ini (Malaysia) sebuah masyarakat dan pemerintahan

yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya

menuju keridaan Allah. Kedua, mempertahan kesucian Islam serta

kemerdekaan dan kedaulatan negara.

Ada beberapa alasan yang turut menyumbang kepada penubuhan PAS

pada waktu itu dalam politik tanah air. Antara lain adalah karena keinginan

pimpinan tertinggi UMNO untuk mendapatkan dukungan dari orang Melayu

yang tinggal di perkampungan. UMNO menyedari bahwa para ulama memiliki

pengaruh yang besar dalam kalangan orang Melayu yang beragama Islam

manakala dalam kalangan pemimpin UMNO pula berlaku keretakan di antara

golongan yang mendukung Dato Onn Jaafar dan golongan yang

menentangnya. Keretakan yang terjadi dalam UMNO ini turut mengheret

pergeseran di kalangan ulama dalam UMNO walaupun dalam skala yang kecil.

Ada yang secara terang mendukung Dato’ Onn seperti Haji Ahmad Fuad dan

14 Sekretaris Utama PAS.



35

sebaliknya ada pula yang mempersoalkan Dato’ Onn. Skenario inilah

menyebabkan ada di antara tokoh-tokoh ulama yang mula berfikir bahwa

golongan ulama patut memilih jalan sendiri dalam menentukan masa depan

ummmah dan agama di tanah airnya sendiri. Dalam suasana inilah menjadi

latar belakang kepada persidangan para ulama yang ketiga di Butterworth yang

telah melahirkan PAS.16

B. Struktur Organisasi PAS

Kepimpinan PAS tidak langsung terarah dengan kebijakan kepalanya saja

yaitu Presiden PAS, namun dipandu oleh musyawarah bersama oleh Majlis Syura

Ulama yang dikepalai oleh Mursyidul Am, Timbalan Mursyidul Am (Wakil),

Sekretaris dan 14 anggota lain yang terdiri juga dari pimpinan tertinggi PAS Pusat.

Majelis ini berperan besar dalam memutuskan kebijakan yang bersangkut paut

dengan dasar partai dan perkara lain yang besar misalnya berkaitan tahalluf siyasi

(kerjasama politik) dengan partai lain. Keanggotaan majlis ini dipilih lewat syura

anggota majlis. Struktur Majlis Syura Ulama PAS adalah seperti berikut:17

No. Nama Jabatan

1. Tuan Guru Haji Hashim Jasin Mursyidul Am

2. YAB Dato’ Ustaz Ahmad Yakob Wakil Mursyidul Am

3. Dato Ustaz Dr Nik Mohd Zawawi Salleh Sekretaris

4. Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang Anggota

5. Dato’ Haji Tuan Ibrahim Tuan Man Anggota

6. YB Ustaz Haji Idris Hj Ahmad Anggota

7. YB Dato’ Haji Nik Mohd Amar Abdullah Anggota

8. Dato’ Dr Haji Mahfodz Mohamad Anggota

9. YB Ustaz Haji Nasrudin Hassan Tantawi Anggota

10. Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz Anggota

16 Riduan Mohammad Nor, Sejarah dan Perkembangan Gerakan Islam Abad Moden,

(Selangor: MHI Publication, 2007, Cet. Pertama), h. 90-91.

17 Admin, “Senarai Majlis Syura Ulamak Sesi 2015-2020”, diakses dari

https://pas.org.my/senarai-majlis-syura-ulamak-sesi-2015-2020/#more-6988, pada tanggal 24 April

2019 pukul 11.00 WIB.

36

11. Ustazah Dr Wahibah Tahir Anggota

12. Ustazah Dr Nadzirah Mohd Anggota

13. Haji Khairuddin Aman Razali At-Takiri Anggota

14. Ustaz Dato’ Haji Taib Azamudin Taib Anggota

15. Dato’ Ustaz Dr. Johari Mat Anggota

16. Dato’ Ustaz Haji Hussin Awang Anggota

17. Ustaz Haji Ahmad Ali Anggota

Selanjutnya adalah struktur Pimpinan PAS Pusat atau di dalam

konstitusinya disebut sebagai Jawatankuasa Kerja PAS Pusat yang boleh dianggap

sebagai kuasa eksekutif utama dalam partai ini. Strukturnya adalah sebagai

berikut:18

No. Nama Jabatan

1. YB Dato’ Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang Presiden

2. Dato’ Haji Tuan Ibrahim Bin Tuan Man Wakil Presiden

3. YB Ustaz Haji Idris Hj Ahmad Naib Presiden I

4. YB Dato’ Haji Nik Mohd Amar Abdullah Naib Presiden II

5. YB Dato’ Hj Iskandar Bin Abdul Samad Naib Presiden III

6. Dato’ Dr Haji Mahfodz Mohamad Ketua Dewan Ulama

7. Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi Ketua Dewan Pemuda

8. Ustazah Hjh Nuridah Hj Mohd Salleh Ketua Dewan Muslimat

9. Balasubramaniam A/L Nachiappan, JP Ketua Dewan Himpunan

Pendukung PAS

10. YB Dato’ Takiyuddin Hassan Sekretaris Utama

11. Tuan Haji Razman Zakaria Bendahara

12. YB Ustaz Haji Nasruddin Hassan Tantawi Ketua Bagian

Penerangan

13. Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Ketua Direktur Pemilu

18 Admin, “Senarai Majlis Syura Ulamak Sesi 2015-2020”, diakses dari

https://pas.org.my/senarai-majlis-syura-ulamak-sesi-2015-2020/#more-6988, pada tanggal 24 April

2019 pukul 11.30 WIB.

37

14. YB Ustaz Haji Nik Mohamad Abduh Nik

Abdul Aziz

Ketua Bagian Dakwah

15. YB Dato’ Dr. Mohammad Fadzli Hassan Ketua Bagian Hukum

Dan HAM

16. Dr. Ustaz Riduan Mohd Nor Ketua Bagian Kesenian

dan Kebudayaan

17. YB Dato’ Ustaz Haji Nasuruddin Daud Wakil Ketua Penerangan

18. YB Dato’ Dr Ustaz Hj Mohd Khairuddin

Aman Razali At-Takiri

Ketua Bagian Ekonomi

19. DR. Hajjah Najihatussalehah Ahmad Ketua Bagian Perpaduan

Nasional

20. Dr. Mohd Zuhdi Marzuki

Direktur Pusat

Penyelidikan PAS (PPP)

21. YB Dr. Halimah Ali

Wakil Ketua I Bagian

Pendidikan

22. YB Ustaz Haji Sallehen Mukhyi


Tarbiyyah dan

Perkaderan

23. Dr. Ahmad Fakhruddin Sheikh Fakhrurazi

Wakil Ketua II Bagian

Tarbiyyah dan

Perkaderan

24. Dr. Rosni Adam Ketua Bagian Kebajikan

dan Kemasyarakatan

25. Dr. Azman Ibrahim


Kebajikan &

Kemasyarakatan,

26. Ustaz Haji Mokhtar Senik

Wakil Ketua Bagian

Dakwah

27. Tuan Haji Kamaruzaman Mohamad

Ketua Bagian Hubungan

NGO

38

28. YB Ustaz Haji Abdullah Hussin

Wakil Ketua Bagian

Pekerja dan Pengguna

29. Ustaz Haji Misbahul Munir Masduki

Wakil Ketua II Bagian

Penerangan dan

Hubungan Media

30. Sdr Ir Muhtar Suhaili As-Sarawaki Wakil Ketua Bagian

Hubungan NGO

31. Tuan Haji Mohd Sanusi Md Nor

Ketua Bagian Asas Tani

dan Alam Sekitar

32. YB Ustaz Saiful Bahri Mahmat

Wakil Ketua Bagian

Asas Tani dan Alam

Sekitar

33. Tuan Haji Mohamad Husain

Wakil Ketua Bagian

Perpaduan Nasional

34. YB Dr. Mohd Khalid Kassim AJK Dilantik

35. Tuan Haji Zainal Abidin Kidam Ketua Bagian Pekerja

dan Pengguna

36. Sdr Wan Rohimi Wan Daud

Ketua Bagian

Pembangunan Tanah,

Peneroka Bandar dan

Hal Ehwal Orang Asal,

Wakil Ketua Bagian

Hukum dan HAM

37. Sdr Khairul Faizi Ahmad Kamil Pembantu Sekretaris

Utama

38. Sdr Khairul Fahmi Mat Som Pembantu Sekretaris

Utama

C. Perkembangan PAS

Di awal berdirinya, partai ini berkembang pesat di Perak terutama di sebelah

Perak Utara dan juga di Seberang Perai, Pulau Pinang memandang lokasi ini subur

39

dengan sekolah-sekolah agama rakyat dan sekolah pondok (pesantren). PAS mula

dikembangkan di Kelantan oleh seorang anggota pemadam kebakaran yaitu

Amaludin Darus yang mula mendirikan PAS cabang Pasir Mas. Seterusnya PAS

mula berkembang subur di negara bagian itu apabila mendapat dukungan daripada

kalangan guru-guru pondok yang mempunyai pengaruh yang besar di kalangan

masyarakat di sana.19 Para guru pondok menjadi daya tarik besar bagi orang

Melayu untuk mendukung PAS karena mereka adalah institusi penting dalam

hierarki sosial masyarakat Melayu. Latar belakang darurat yang menyaksikan

kekangan kepada aktivitas politik juga menggambarkan perjalanan awal PAS yang

menjuruskan program partai kepada pendidikan.20

Dasar perjuangan PAS adalah untuk membebaskan Tanah Melayu dari

belenggu penjajahan Inggris dan menegakkan sebuah pemerintahan Islam yang

berlandaskan al-Qur’an dan Hadis. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, PAS

telah bekerjasama dengan partai-partai lain di Persekutuan Tanah Melayu21 untuk

mendesak Inggris agar memberi hak pemerintahan sendiri dan merdeka. PAS telah

menghantar tiga orang wakil untuk menghadiri persidangan dengan partai-partai

lain yaitu Mohd Asri Haji Muda, Tuan Haji Ahmad Tuan Hussien dan Ustaz

Uthman Abdullah.

Dalam persidangan tersebut, PAS dengan tegas mempertahankan pendirian

politiknya yaitu Persekutuan Tanah Melayu adalah milik bangsa Melayu. Oleh

karena itu, PAS memberikan usul bahwa apabila Persekutuan Tanah Melayu

mencapai kemerdekaan, kedudukan orang Melayu sebagai pemilik negara yang

asli dan sah tidak boleh dilupakan, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi

negara, dan agama Islam diletakkan di tempat yang penting di dalam pemerintahan

negara. PAS juga tidak bersepakat dengan cadangan UMNO-MCA (Malaysian

Chinese Association) untuk menjadikan prinsip jus soli sebagai syarat kelayakan

membuang suara bagi orang-orang asing. PAS juga menolak cadangan UMNO-


(Selangor: MHI Publication, 2007, Cet. Pertama), h.92.

20 Riduan Mohamad Nor, Menerjang Badai: 60 Tahun Mempersada Perjuangan, (Kuala

Lumpur: Jundi Resources, 2011, Cet. Pertama), h. 12.

21 Nama awal Malaysia sebelum tergabungnya Sabah dan Sarawak pada tahun 1963.

40

MCA yang menginginkan komisi independen dilantik untuk merencana atau

menyusun konstitusi Persekutuan Tanah Melayu.

Walaupun tidak sejalan mengenai corak kemerdekaan Tanah Melayu yang

bakal merdeka, PAS tidak pernah mengkhianati atau menghalang upaya-upaya

Partai Perikatan tersebut. PAS mendukung sepenuhnya terhadap rombongan

Tunku Abdul Rahman22, Yang Dipertua UMNO, ke London pada bulan

September 1953 untuk menyerahkan memorandum yang disusun oleh

Jawatankuasa Persidangan Kebangsaan kepada kerajaan Inggris bagi menuntut

diadakan segera pemilihan umum di tingkat Federasi. Hasil desakan bersepadu

daripada partai-partai politik tersebut, Inggris bersepakat untuk mengadakan

Pemilihan Umum Federasi pada tahun 1955.23

Lebih lanjut PAS mengikuti persidangan kebangsaan dukungan

perserikatan UMNO-MCA pada Agustus dan Oktober 1953 bagi membahas

cadangan untuk mendesak kerajaan Inggris mengadakan Pemilihan Umum

Federasi 1954, yaitu sebagai langkah awal menuju pemerintahan sendiri. Artinya

PAS berbuat apa saja bagi memastikan jalan kemerdekaan dicapai, pemilihan

umum yang pertama amat penting bagi menyediakan rakyat Tanah Melayu untuk

mempunyai pemerintahan sendiri.

Persatuan Islam Se-Malaysia (PAS) kemudiannya didaftarkan dengan

Pendaftar Persatuan sebagai Pan-Malayan Islamic Party (PMIP) atau PAS dua

minggu sebelum 31 Mei 1955 yaitu hari pencalonan pemilihan umum pertama

Persekutuan Tanah Melayu yang telah berlangsung pada 27 Juli 1955. PAS semasa

dibawah kepimpinan Haji Ahmad Fuad tidak begitu terpandang karena

kepimpinannya yang dipersoalkan lantaran sikap beliau yang mendukung Dato’

Onn Jaafar. Namun ketika PAS dipimpin oleh Dr. Abbas Alias, kepimpinannya

mula menciptakan langkah untuk memperkenalkan PAS kepada masyarakat.

Selanjutnya, PAS mula menunjukkan perubahan yang besar apabila

dipimpin oleh Dr. Burhanuddin al-Helmi, sosok yang berpendidikan Islam dan

22 Perdana Menteri Malaysia yang pertama setelah kemerdekaan Tanah Melayu.



41

menerima pendedahan politik yang luas semenjak menuntut di India. Pengalaman

politik beliau cukup luas sebelum Tanah Melayu merdeka lagi bahkan

mengalahkan Tunku Abdul Rahman. Tokoh ini telah beberapa kali dihukum di

dalam penjara oleh Inggris sejak tahun 1936 (menerbitkan majalah Taman Bahgia

yang menyebarkan semangat merdeka), 1950 (karena isu Natrah) dan beliau

menjelajah ke seluruh negara bagi memperluas dukungan rakyat terhadap PAS.

Beliau pertama kali dilantik dalam muktamar (kongres) PAS pada 25 Disember

1956 yang telah berlangsung di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Pemikiran

politik Dr. Burhanuddin pada waktu itu lebih menjurus kepada soal kebangsaan

Melayu ketimbang soal perjuangan Islam yang menyeluruh yang mana mampu

mendominasi pemikiran sebagian besar ahli-ahli PAS pada waktu itu.24

Keikutsertaan Dr. Burhanuddin ke dalam PAS dan pemilihan beliau sebagai

yang Dipertuan Agung PAS telah menyebabkan negara-negara bagian yang kuat

pengaruh PKMM (Partai Kebangsaan Melayu Malaya) mulai menerima

perjuangan PAS, antaranya Melaka. Negara bagian terakhir yang menubuhkan

cawangan PAS adalah Singapura dan Melaka. Sehingga akhir tahun 1957,

keseluruhan cawangan PAS yang berhasil didirikan berjumlah 83 buah.25

Setelah itu, kepemimpinan PAS dilanjutkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad

yang dilihat sebagai seorang tokoh yang amat karismatik di dalam PAS. Pengaruh

beliau sebagai cendekiawan Islam sangat terlihat dan beliau juga mempunyai

wibawa karena pendidikannya dari Universitas al-Azhar, Mesir dan dalam waktu

yang sama sebagai dosen di Kolej Islam Malaya. Dr. Zulkifli Muhammad

merupakan pemimpin pertama yang menggagas mengenai negara Islam di dalam

PAS secara akademis dengan menghasilkan beberapa buah karyanya.26 Antaranya,


(Selangor: MHI Publication, 2007, Cet. Pertama), h. 93-94.


dan Ideologi, (Kuala Lumpur: KUIZM Publication, 2019, Cet. Pertama), h.43.


(Selangor: MHI Publication, 2007, Cet. Pertama), h. 96.

42

Masyarakat dan Syariat, Analisa tentang Beberapa Masalah Hidup, dan

Pegangan Hidup Umat Islam.27

Nama Persatuan Islam Se-Malaya kemudiannya diganti dalam persidangan

pada 25-27 Desember 1971, ia kembali dirubah menjadi Parti Islam Se-Malaysia

(PAS) dan kekal hingga ke hari ini.28 PAS di era kepimpinan ulama mulai

berlangsung antara tahun 1970-an dan 1980, yang mana gerakan ini telah

mengalami perubahan yang pesat baik dari aspek program, keanggotaan, dan peran

dalam menyelami arus kebangkitan Islam yang terjadi di Malaysia. Berbeda

dengan periode perjuangan sebelum ini yang lebih terfokus soal kebangsaan

Melayu dan Islam, gema perjuangan PAS dalam era kebangkitan Islam lebih

meyakinkan rakyat dengan kesyumulan sistem Islam. Perubahan ini kemungkinan

juga berakibat seri daripada tindakbalas kebangkitan Islam yang terjadi pada era

1970-an, terutama Revolusi Islam di Iran. Revolusi Iran yang menampilkan dan

diilhamkan oleh kepimpinan ulama telah memberikan satu kesedaran kepada

Dewan Pemuda untuk meletakkan ulama sebagai teras kepimpinan.

Kepimpinan ulama yang menjadi asas kekuatan PAS baru ini

memperlihatkan kesungguhan untuk menekankan aspek ideologis dan perubahan

ini terjadi juga karena menghadapi gambaran Islam baru UMNO yang

memaparkan perjuangan Islam moderat di mana pada tahun 1983, Dasar

Penerapan Nilai-Nilai Islam telah diperkenalkan di dalam pemerintahan negara

oleh Dr. Mahathir Mohamad. PAS mampu bertahan lama ketimbang partai-partai

bukan pemerintah lain, ini adalah karena keberhasilan partai ini dalam membina

jaringan pengaruhnya dengan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan. PAS

pada hari ini merupakan gerakan politik dakwah yang telah dimatangkan oleh

pengalaman sejarahnya yang panjang, bergulat dalam belantara politik Malaysia

yang udaranya amat tidak begitu mendukung demokrasi. Puluhan partai-partai

yang diasaskan telah berkubur dan menjadi bahan kajian sejarah serta diarsipkan,

27 Diakses dari https://ms.wikipedia.org/wiki/Zulkifli_Muhammad pada 1 Mei 2019, jam

2103 WIB.



43

namun PAS terus membentengi akidah dan menjadi jurubicara umat.

Kelangsungan perjuangan ini tidak lain adalah karena Islam yang menjadi dasar

perjuangan partai ini serta penumpukan paham yang benar yang berterusan

terhadap para pendukungnya.29

D. Jasa-jasa PAS di Malaysia

1. Bidang Pendidikan

Sumbangan PAS dalam bidang pendidikan sudah jelas terlihat sejak awal

didirikannya. Pada 25 Mei 1952, PAS telah mendirikan satu badan pendidikan

yang namanya 'Pembangunan Pelajaran Persatuan Islam Se-Malaya dengan

tujuan untuk menyatukan sekolah-sekolah agama. Musyawarah Agung PAS

pada tahun 1953 juga telah mendesak PAS supaya memberikan beasiswa

kepada pelajar-pelajar agama bagi membantu membangunkan pendidikan

Islam. PAS juga telah berhasil mendesak pemerintah supaya memberikan

bantuan kepada sekolah-sekolah agama agar setara dengan sekolah-sekolah

yang lain.30

Sumbangan PAS dalam bidang ini semakin efektif ketika berhasil

menguasai Kelantan dan Terengganu pada pemilu tahun 1959. Di Kelantan,

PAS telah berhasil memberikan Biasiswa Pelajaran PAS pada tahun 1960 yaitu

melalui potongan gaji Menteri Besar Kelantan dan Exco-exco31 Kerajaan

Kelantan. Tujuan diberikannya beasiswa ini adalah untuk membantu anak-

anak anggota PAS untuk melanjutkan pendidikan tingkat tinggi. Biasiswa ini

disebut sebagai Biasiswa Zulkifli Muhammad pada tahun 1964. Pada akhir

tahun 1959, pemerintahan PAS Kelantan telah melantik guru-guru agama dan

dibayar gaji oleh kerajaan negeri.


(Selangor: MHI Publication, 2007, Cet. Pertama), h. 105.

30 AJK PAS Pusat, Lujnah Tarbiyah PAS Pusat, diakses dari

https://web.facebook.com/paspusat/posts/menelusuri-sejarah-awal-sumbangan-pas-dalam-bidang-

pendidikan-di-negara-ini-turu/1078841772132566/?_rdc=1&_rdr, pada tanggal 5 Mei 2019 pukul

17.30 WIB.

31 Executive Council atau lebih dikenal sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri (badan

eksekutif yang membuat dasar bagi pemerintahan negeri).

44

Kemudian pada tahun 1984, Dewan Pemuda PAS Pusat telah resmi

mendirikan sistem pendidikan prasekolah (taman kanak-kanak) untuk

memenuhi tuntutan ahli terhadap keperluan pendidikan Islam. Ini diadakan

dalam rangka melengkapi jenjang pendidikan dalam PAS melalui sekolah

agama rakyat dan pondok. Satu lagi negeri yang menjadi pangkalan politik

PAS adalah Kedah, ikut aktif menggerakkan pendidikan prasekolah yang

dikenal sebagai Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) pada tahun1987. PAS juga

telah mendirikan institusi pendidikan rendah dan menengah di seluruh negara

baik bawah pengelolaan partai seperti Dewan Ulama Negeri ataupun di bawah

kelolaan anggota-anggota PAS. Di Terengganu misalnya, Dewan Ulama PAS

telah menubuh dan mengelola sekolah rendah Islam yang digelar Darul Islah

dan sebagainya.32

Di Kedah pula didirikan Sekolah Rendah Islam Darul Ulum (SRIDU) di

mana sekolah rendah Islam tajaan PAS ini berkembang menjadi 10 cabang,

Sekolah Islahiah Diniah Memali, SRIDU Kupang, Raudatul Muslimim Baling,

Sri al-Nur Pendang dan Sekolah Menengah Islam Darul Ulum (SMIDU). Di

Perlis juga didirikan Madrasah Diniah Islamiah. Pendukung-pendukung PAS

juga telah mendirikan jaringan Sekolah Rendah Islam Pintar (SRIP) di seluruh

negara dan telah mendapat sambutan yang memuaskan.

Saat kemenangan kembali PAS di Kelantan di mana Ketua Dewan

Ulamak PAS Pusat, Ustaz Nik Abdul Aziz Nik Mat telah diberikan

kepercayaan untuk mengelola pemerintahan negeri turut menggalak

pendidikan di Kelantan terutamanya pendidikan Islam. Pada tahun 1992,

pemerintahan negeri telah mendirikan Mahad Dakwah Wa al-Imamah yang

diletakkan di bawah pantauan Yayasan Islam Kelantan. Antara proyek

pendidikan lain yang dilaksanakan adalah Kolej Islam Antarabangsa Sultan

Ismail Petra (KIAS), Kolej Teknologi Darul Naim (KTD) dan Mahaad Tahfiz




17.30 WIB.

45

Sains (MTS). Yayasan Pembangunan Pondok Berhad juga didirikan untuk

menyebarkan bakti pada masyarakat yang telah meletakkan Kelantan dengan

gelaran Serambi Mekah. Kelantan juga turut menyaksikan pertumbuhan lebih

daripada 20 buah sekolah tahfiz al-Quran.

Terengganu di bawah mandat Tuan Guru Abdul Hadi Awang telah

menubuhkan beberapa institusi pendidikan seperti Sekolah Rendah Agama

Bersepadu (SRAB), Kolej Islam Sains Terengganu (KIST), dan Kolej Sains

dan Teknologi al-Quran (KOSTAQ). PAS juga membuka kesempatan

perguruan tinggi yang meluas kepada rakyat dengan mengadakan pemberian

beasiswa lewat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu

(MAIDAM).33

.

2. Bidang Politik

Dari sudut pandang dinamika politik saat ini, PAS dapat dilihat berperan

sebagai pengimbang neraca politik yang terjadi Malaysia. Ini dapat disaksikan

sebaik saja selesainya pemilu Malaysia ke-13 (2013), PAS telah ditekan untuk

menyertai Pemerintahan Perpaduan (United Government) bersama BN yang

diupayakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR), Dato Seri

Anwar Ibrahim, atas nama Konsensus Nasional. Presiden PAS telah dikepung

oleh mantan-mantan pimpinan PAS (yang sekarang mengepalai Pakatan

Harapan) untuk menyepakati cadangan Anwar tersebut. Namun, Presiden PAS

telah mendengar cadangan itu dengan penuh waspada, dan lebih cenderung

supaya koalisi Pakatan Rakyat kekal sebagai oposisi sebagaimana

dimandatkan oleh rakyat.34




17.30 WIB.

34 Mohd Zuhdi Marzuki, “PAS Faktor Kestabilan Politik Malaysia 2013-2018”, Pusat

Penyelidikan PAS PUSAT, diakses dari https://berita.pas.org.my/pas-faktor-kestabilan-politik-

malaysia-2013-2018/?fbclid=IwAR0GLhiJi9JbjQGgaOjTkosFG-

_xoqwiNjdIzH0ZFZfo1bM4Mkdt99uH4t4, pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 10.55 WIB.

46

Lebih lanjut, saat terjadi kemelut politik di Selangor, kartel-kartel dalam

PKR mencuba untuk melengser Tan Sri Khalid Ibrahim dari jabatan Menteri

Besar, meskipun beliaulah kunci kemenangan besar Pakatan Rakyat Selangor

sebelum ini. Presiden PAS dalam menghadapi kekacauan ini dengan tegas

berpendirian untuk mengekalkan Khalid, atas asas beliau telah berhasil

memerintah Selangor dengan cemerlang, efektif dan transparan. Pendirian

beliau juga jelas menyebutkan, dalam kekacauan ini kepentingan rakyat

Selangor perlu diutamakan bukan kehendak partai.

Selanjutnya, apabila Tun Dr Mahathir Mohamad mengumumkan perang

terhadap Dato Seri Najib Tun Abdul Razak, Presiden PAS juga telah membuat

kebijakan yang brilian dengan mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang

kerakusan para politisi. PAS telah didesak untuk ikut melakukan mosi tidak

percaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Presiden PAS terlihat

telah mengambil dari segala aspek terutama kemaslahatan rakyat yang sedang

berhadapan dengan krisis ekonomi ketika itu, lalu menolak usul Mahathir

tersebut. Perkara yang sama dipertimbangkan PAS, apabila anak Dr Mahathir

pula menghadapi mosi tidak percaya yang digerakkan oleh ADUN dari BN

Kedah. PAS pada saat itu telah membuat kebijakan untuk tetap tidak bersetuju

dengan cara menurunkan Datuk Seri Mukhriz Mahathir, atas asas seseorang

Menteri Besar yang telah diberi mandat untuk memerintah perlu

menyelesaikan amanahnya. PAS juga berpendapat, seseorang Menteri Besar

yang diberi mandat lewat pemilu harus diganti lewat pemilu juga.35

Kekacauan yang sama juga terjadi di Terengganu, saat mantan Menteri

Besar, Dato Seri Ahmad Said menggerakkan upaya untuk melengserkan

Menteri Besar Terengganu, Dato Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, lewat

mosi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri Terengganu. Pada saat itu,

seandainya PAS bersetuju untuk ikut melakukan mosi tidak percaya,

35 Mohd Zuhdi Marzuki, “PAS Faktor Kestabilan Politik Malaysia 2013-2018”, Pusat

Penyelidikan PAS PUSAT, diakses dari https://berita.pas.org.my/pas-faktor-kestabilan-politik-

malaysia-2013-2018/?fbclid=IwAR0GLhiJi9JbjQGgaOjTkosFG-

_xoqwiNjdIzH0ZFZfo1bM4Mkdt99uH4t4, pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 10.55 WIB.

47

pemerintahan pimpinan Razif pasti akan tumbang. Bagaimanapun, Presiden

PAS telah mengarahkan ADUN-ADUN PAS untuk tidak mendukung andai

upaya melakukan mosi tidak percaya itu diteruskan. Pendirian PAS itu telah

menyebabkan Razif terus memerintah walaupun dengan mayoritas amat tipis.

3. Bidang Perundangan (Konstitusi)

PAS dan badan-badan Islam yang bersamanya saat berjuang menuntut

kemerdekaan Tanah Melayu telah berperan mendesak Suruhanjaya Reid untuk

meletakkan Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Tanah

Melayu), demikian menurut Presiden PAS, Dato’ Seri Tuan Guru Abdul Hadi

Awang. Kata beliau lagi, kajian dari para ahli sejarah mendapati Suruhanjaya

Reid tidak memasukkan kedudukan Islam ketika mengadakan draf kerangka

awal Konstitusi Tanah Melayu. Bagaimanapun katanya, dari upaya PAS dan

badan-badan Islam itu akhirnya berhasil meletakkan Islam sebagai Agama

Persekutuan setelah Suruhanjaya Reid didesak untuk tunduk pada Perjanjian

Pangkor dan beberapa perjanjian lain yang pernah dimaterai Inggris yaitu

memberi hak urusan agama Islam kepada Raja-raja Melayu.36

Malah menurut beliau juga, banyak ahli hukum antaranya almarhum

Profesor Ahmad Ibrahim pernah menyatakan bahawa, konstitusi tersebut

sebenarnya mudah dirubah kepada acuan Islam di mana peruntukan dalam

konstitusi boleh diamandemen dengan membatalkan peraturan yang

bertentangan dengan Islam sekaligus meletakkan Islam sebagai hukum

tertinggi. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menegaskan bahwa soal

kenegaraan atau politik yang juga disebut ‘daulah’ itu adalah sebagian ajaran

Islam, di mana pemisahannya dari agama adalah satu penyelewengan dan

36 Izwan Abdul Halim, “Jasa Pas Letak Islam Dalam Perlembagaan Negara”, Dewan

Pemuda PAS Malaysia (DPPM), diakses dari

https://web.facebook.com/DPPMalaysia/posts/1016901951660340 pada tanggal 6 Mei 2019 pukul

11.00 WIB.

48

kesesatan seperti pernah terjadi kepada masyarakat Kristen di Barat yang

meninggalkan ajaran Taurat dan Injil.37

37 Izwan Abdul Halim, “Jasa Pas Letak Islam Dalam Perlembagaan Negara”, Dewan

Pemuda PAS Malaysia (DPPM), diakses dari

https://web.facebook.com/DPPMalaysia/posts/1016901951660340 pada tanggal 6 Mei 2019 pukul

11.00 WIB.

49

BAB IV

RESPON PAS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA

DALAM MERATIFIKASI ICERD

A. Kronologi Timbulnya Isu ICERD

Menurut suatu penulisan yang telah dikongsikan kepada umum pada

tanggal 20 Novemcer 2018 lewat akun pribadi Facebook bernama Khairul Azri,

penulis sedikit sebanyak dapat melihat gambaran bagaimana isu ICERD ini mulai

timbul di Malaysia khususnya. Posting tersebut telah mendapat 7.2 ribu

perkongsian di Facebook dan disertakan bersama bukti-bukti yang mendukung

pernyataannya.1

Isu ICERD ini telah lama dimulai atau dapat dikatakan berasal daripada

gerakan-gerakan yang sama yang telah memandu Interfaith Commision (IFC)2 dan

COMANGO (Pakatan NGO Malaysia). Namun akhirnya direalisasikan oleh

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)3 bersama badan-badan

bukan pemerintah (NGO) HAM termasuk COMANGO di mana pada tahun 2009,

untuk pertama kalinya Malaysia telah mengikuti Universal Periodic Review

(UPR) Process di Geneva, Switzerland.

Universal Periodic Review (UPR) atau Tinjauan Periodik Universal adalah

suatu mekanisme Majelis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

yang terbentuk daripada proses pembaharuan PBB pada tahun 2005, ia ditubuhkan

oleh resolusi Perhimpunan Umum 60/251 3 April 2006. Penilaian ini menyimak

secara berkala prestasi hak asasi manusia semua 193 Negara Anggota PBB. Ia

bertujuan untuk melengkapi, bukan meniru, mekanisme sistem kerja hak asasi

manusia yang lain, termasuk rundingan badan hak asasi manusia PBB. Ini adalah

mekanisme hak asasi manusia antarabangsa yang pertama yang melibatkan semua

negara dan semua hak asasi manusia. Tinjauan ini dilaksanakan dalam periode

1 Diakses dari https://web.facebook.com/mkhairulazri/posts/10218156320528365, pada

tanggal 7 Mei 2019 pukul 10:30 WIB.

2 Komisi Antaragama.

3 Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia.

50

selama empat tahun. 48 negara ditinjau setiap tahun dalam tiga sesi Kelompok

Kerja Semakan Berkala Sejagat MHAM PBB, dengan 16 negara yang ditinjau

dalam setiap sesinya.4

Dalam proses UPR tersebut, SUHAKAM dan NGO-NGO yang terlibat ini

telah melobi bahwa adanya keperluan untuk Malaysia meratifikasi konvensi-

konvensi internasional karena wujudnya diskriminasi ras dan lain sebagainya di

Malaysia yang juga daripada aktivitas pelobian tersebut, akhirnya mengakibatkan

Malaysia telah menerima 62 daripada 103 rekomendasi yang telah dikemukakan

oleh Kelompok Kerja UPR (Working Group) dalam hal-hal terkait:

1. Isu-isu HAM termasuk keikutsertaan dalam konvensi HAM internasional

2. Mengkaji hukum dan sistem kehakiman yang sedia ada;

3. Hak asasi manusia golongan terdedah termasuk orang asli;

4. Wanita dan anak-anak;

5. Pekerja asing;

6. Perdagangan orang; dan

7. Hak pendidikan dan kesehatan

Hasil kerja keras SUHAKAM melobi di tingkat internasional, maka dari itu,

Malaysia pada tahun 2010 telah meratifikasi beberapa konvensi-konvensi

internasional yang antara lainnya adalah Konvensi Mengenai Hak Orang dengan

Ketidakupayaan (CRPD), Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita (CEDAW) dan penarikan kembali beberapa pengecualian

Konvensi Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC). Selain itu, pemerintah saat itu,

Barisan Nasional, telah menubuhkan sebuah Komisi Teknikal (IASC) untuk

mengkaji empat konvensi-konvensi HAM internasional utama yang lain termasuk

ICERD.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh YB Senator Waytha Moorthy

sendiri di Dewan Rakyat (parlemen) pada 15 November 2018 yang lalu, bahwa

pemerintah terdahulu (BN) telah bersetuju dan memutuskan bahwa Jabatan

4 Diakses dari https://ms.wikipedia.org/wiki/Semakan_Berkala_Sejagat, pada tanggal 7

Mei 2019, pukul 10.50 WIB.

51

Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah ditugaskan untuk mengetuai

Komisi Teknikal (IASC) tersebut bagi mengkaji kesesuaian konvensi-konvensi

internasional tersebut termasuklah ICERD dengan meneliti secara lebih rinci

artikel-artikel atau pasal-pasal yang terkandung di dalam konvensi-konvensi

tersebut dan adakah artikel tersebut bertentangan dengan aspirasi Perlembagaan

Persekutuan. Ini juga dapat ditimbulkan suatu tanda soal, apakah pemerintahan

Barisan Nasional sebelumnya juga ingin meratifikasi ICERD ini?

Tahun 2012, dengan keadaan dimana komisi yang telah ditugaskan untuk

meneliti kandungan konvensi-konvensi yang terkait telah pun diwujudkan, namun

tiada apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia sehinggakan NGO

seperti The Society for the Promotion of Human Rights atau Persatuan Hak Asasi

Manusia Malaysia (PROHAM) yang ditubuhkan oleh individu yang terlibat

dengan SUHAKAM juga telah mula gelisah dengan memainkan isu ketuanan

Melayu dan diskriminasi kaum melalui Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan

Malaysia.

Antara pernyataan yang telah dikeluarkan oleh PROHAM adalah

sebagaimana berikut (teks asli adalah dalam bahasa Inggris tetapi telah penulis

tarjamahkan ke bahasa Indonesia):

“Renungkanlah tentang hal ini teman-teman, dan tanyakan kepada diri anda

apakah di sini (Malaysia) terdapat tindak diskriminasi rasa tau tidak. Kaitkan ini

dengan ide Ketuanan Melayu dan tindakan afirmatif dan kebijakan untuk orang-

orang Melayu yang membentuk populasi mayoritas dan mengendalikan segala

sesuatu yang terkait dengan pemerintahan. Persatuan Hak Asasi Manusia

Malaysia (PROHAM) menyediakan berbagai statistik, artikel koran, laporan,

laporan akademis, anekdot dan lainya untuk menunjukkan tahap diskriminasi yang

dihadapi oleh orang non-Melayu dan non-Muslim.”

Pada tahun 2013, SUHAKAM bersama beberapa NGO yang sama masih

melobi agar pemerintah menyegerakan melaksanakan kebijakan ratifikasi

konvensi-konvensi internasional termasuk ICERD, dan menyatakan kebimbangan

mengenai sikap acuh tak acuh pemerintah dan meminta pemerintah agar sungguh-

sungguh dalam hal tersebut dengan mengadakan diskusi yang serius dengan

52

pemegang taruh (Stakeholders)5. Namun apa yang telah diupayakan oleh mereka

sehingga tahun 2013 tetap tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia

saat itu tetap tidak meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Ini dapat dilihat dalam

laporan yang telah dikeluarkan oleh UPR dan SUHAKAM sendiri.6

Kemudian pada tahun 2015, SUHAKAM sekali lagi menggesa pemerintah

untuk meratifikasi ICERD lewat media resminya yang dikeluarkan pada 21 Maret

2015. Antara isi dari pernyataan mereka adalah:

“Tema yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini

beresonansi mendalam dengan sejarah Malaysia, khususnya, peristiwa

tragis tahun 19697. Oleh karena itu, Komisi sangat menyarankan agar

pemerintah konsisten dengan tujuan yang dinyatakan sebelumnya yaitu

Malaysia ditargetkan termasuk dalam jajaran negara maju dalam waktu

dekat. Selanjutnya, Pemerintah harus tanpa ragu-ragu bersepakat untuk

meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial (ICERD) yang kini mendekati penerimaan universal

sejak diadopsi pada tahun 1965. Hingga saat ini, Malaysia tetap menjadi

salah satu dari 4 negara anggota ASEAN dan 16 Negara-negara anggota

PBB yang belum meratifikasi konvensi ini.”8

Tahun 2016, SUHAKAM sekali lagi melobi kepada badan-badan HAM

internasional di UPR bahwa pemerintah Malaysia tidak serius dalam rencana

meratifikasi ICERD. NGO-NGO HAM seperti Komunikasi Masyarakat

(KOMAS) yang merupakan sebahagian daripada SUHAKAM juga sering

menyuarakan isu meratifikasi ICERD di dalam dokumen-dokumen mereka. Di

dalam dokumen yang diterbitkan, terdapat beberapa pernyataan yang

menggambarkan seolah-olah masalah diskriminasi yang terjadi di Malaysia itu

amat parah sekali dan memerlukan ICERD untuk meredakan isu diskriminasi

5 Kelompok, komunitas ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan

terhadap suatu organisasi atau perusahaan.

6 Diakses dari https://www.suhakam.org.my/regional-international/upr/second-cycle-

2013/, tanggal 7 Mei 2019, pukul 23.15 WIB.

7 Merujuk pada Insiden 13 Mei 1969 di mana terjadinya kerusuhan rasial antara etnis

Tionghoa dan orang Melayu yang terjadi di Kuala Lumpur yang menyebabkan sedikitnya 184 orang

meninggal.

8 Diakses dari https://www.suhakam.org.my/the-human-rights-commission-of-malaysia-

calls-on-the-government-to-accede-to-the-international-convention-on-the-elimination-of-all-

forms-of-racial-discrimination-1969/, tanggal 8 Mei 2019 pukul 11.55 WIB.

53

rasial di Malaysia dengan segera. Antara isu-isu yang dimainkan adalah isu salah

memasang plang kamar mandi ‘Muslim Only’ pada pintu kamar mandi di hentian

jalan tol PLUS, pusat cuci pakaian untuk Muslim saja, gelas minum dipisahkan

untuk murid muslim/bukan muslim hinggalah kepada isu politik seperti

pernyataan Tuan Guru Haji Abdul Hadi (Presiden PAS) dalam isu Hudud di

Malaysia.9 Hal-hal tersebut dijaja dan dilobi diluar negara agar menampakkan isu

diskriminasi di Malaysia ini cukup besar.

Pada awal tahun 2018, yaitu pada bulan Maret, SUHAKAM sekali lagi telah

mengeluarkan menempelak Pemerintah Malaysia (BN) dalam laporannya kepada

Komisi HAM di tingkat PBB dalam UPR yang ketiga (2018) yang mana bunyinya

adalah seperti berikut:

“Meskipun telah membentuk komite antar-lembaga untuk melihat enam isi

kandungan perjanjian hak asasi manusia internasional di mana Malaysia masih

belum menjadi salah satu dari anggotanya, pemerintah belum menunjukkan

banyak kemajuan dalam hal ini. Sementara ada beberapa diskusi khususnya

tentang CAT, namun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah

Malaysia ingin meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut.”10

Dalam waktu yang sama, SUHAKAM juga menyarankan pemerintah agar

langsung meratifikasi konvesi-konvensi tersebut tanpa berlengah-lengah lagi.

Dalam pada itu, penting juga untuk diketahui bahwa NGO-NGO yang terlibat

dalam mendukung peratifikasian ICERD ini juga merupakan penggerak

BERSIH11 yang dilaksanakan oleh pihak oposisi pada waktu itu yang terdiri dari

partai DAP, PKR, termasuk PAS. PAS saat pemilu Malaysia ke-13 memang

berkoalisi bersama DAP dan PKR, namun untuk pemilu yang ke-14 kemarin, PAS

tidak lagi berkoalisi dengan kedua partai tersebut atas beberapa alasan tersendiri

dan membentuk blok ketiga yang dinamakan sebagai Gagasan Sejahtera. Jadi,

9 Laporan Diskriminasi Rasial Malaysia 2017, Pusat KOMAS Malaysia, (Selangor: 2018),

h. 13-18. Diakses dari https://komas.org/v2/wp-content/uploads/2016/03/Malaysia-Racial-

Discrimination-Report-2017.pdf, tanggal 8 Mei 2019 pukul 14.20 WIB.

10 Diakses dari situs rasmi SUHAKAM lewat

https://drive.google.com/file/d/10OwJjaYz1ETMiZtVTHYTw57uYZdyN27V/view, pada tanggal

8 Mei 2019 pukul 18.50 WIB.

11 Koalisi dari beberapa NGO membentuk Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil

(BERSIH) bagi menuntut pemilihan umum yang telus dan adil.

54

dalam pemilu ke-14 (2018) kemarin telah terjadi pertembungan antara 3 blok

utama yaitu Barisan Nasional (UMNO, MCA, MIC dan beberapa partai dominan

di Sabah dan Sarawak), Pakatan Harapan (DAP,PKR, PPBM12 dan beberapa

NGO-NGO lain), dan yang ketiga adalah Gagasan Sejahtera (PAS dan beberapa

NGO-NGO lain).

Jika dilihat dari manisfesto atau janji-janji pemilu yang disampaikan oleh

Pakatan Harapan, maka dapat dilihat memang terdapat poin yang menyentuh

mengenai peratifikasian konvensi-konvensi internasional yang dimuatkan dalam

perkara 26 yang bunyinya adalah seperti berikut:

“Janji 26: Menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai catatan hak

asasi yang dihormati dunia. Pemerintahan Pakatan Harapan akan menjadikan

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) sebagai sebuah badan

yang berwibawa dan dihormati. Laporan SUHAKAM akan dijadikan agenda

perbahasan di Parlemen agar cadangan-cadangannya dipertimbang dengan

sewajarnya. Penggerak-penggerak SUHAKAM akan dilantik lewat proses

Jawatankuasa di Parlemen. Draf Hak Asasi Manusia Kebangsaan akan diperbaik

dan dilaksanakan sepenuhnya. Matlamat kita adalah agar kedudukan Malaysia

dalam Universal Periodic Review (UPR) menjadi lebih baik dan peningkatan

prestasi kita sejalan dengan perkembangan dunia. Peruntukan untuk aktivitas-

aktivitas hak asasi manusia oleh SUHAKAM dan badan-badan lain yang berkaitan

akan dipertingkatkan. Kapasitas kantor Wakil Malaysia ke Suruhanjaya Antara

Kerajaan ASEAN Mengenai Hak Asasi Manusia (AICHR) juga akan dipertingkat

agar kita boleh memainkan peran utama di tingkat serantau. Konvensi-konvensi

internasional yang sesuai tetapi belum diratifikasi akan diratifikasikan

secepatnya, termasuk Konvensi Internasional Mengenai Hak Politik dan Sivil.”13

Setelah terlaksananya pemilihan umum Malaysia ke-14 yang telah diketahui

umum dimenangi oleh koalisi Pakatan Harapan dan tumbangnya pemerintahan

Barisan Nasional yang telah 60 tahun memerintah Malaysia sejak dari

kemerdekaannya. Dengan kemenangan tersebut, maka dilantiklah Tun Mahathir

Mohamad sekali lagi sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 atas

12 Partai baru yang diasaskan oleh Tun Mahathir Mohamad yang nama panjangnya adalah

Partai Pribumi Bersatu Malaysia.

13 Pakatan Harapan, Buku Harapan: Membina Negara Memenuhi Harapan, (Kuala

Lumpur: 2018), h. 76. Diakses dari http://kempen.s3.amazonaws.com/pdf/Buku_Harapan.pdf , pada

tanggal 9 Mei 2019 pukul 11.40 WIB.

55

persetujuan bersama angggota-anggota koalisi Pakatan Harapan untuk menerajui

pemerintahan daripada koalisi baru tersebut.

Sejak 2 Juli 2018, Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Datuk Saifudin

Abdullah, dalam sebuah forum kelolaan akhbar Sinar Harian, beliau telah

menyebut dan menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia akan meratifikasi lagi 6

konvensi internasional yang belum ditandatangani.14 Selanjutnya pada September

2018, Tun Mahathir Mohamad juga ada menyelipkan upaya tersebut di dalam

ucapan beliau dalam bahasa Inggris di United Nation General Assembly

(Persidangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bermaksud:

“Pemerintah Malaysia yang baru turut berikrar untuk meratifikasi semua

instrumen PBB yang masih berbaki terkait perlindungan hak asasi manusia. Ia

tidak mudah bagi kami karena Malaysia adalah negara berbilang etnis, agama,

budaya dan bahasa. Kami akan memperuntukkan ruang dan masa bagi semua

untuk membuat keputusan secara bebas berasaskan demokrasi.”15

Pernyataan Tun Mahathir Mohamad di UNGA tersebut akhirnya diangkat

menjadi dasar hubungan luar negeri bagi ‘Malaysia Baru’ lewat usul yang telah di

bawa ke dalam sidang parlemen. Kemudian pada hari perbahasan usul ucapan

tersebut di parlemen yaitu pada 15 Oktober 2018, hal itu telah diingatkan pula oleh

Ahli Parlemen Batu Kawan (DAP), Kasthuriraani Patto yang menggesa

pemerintah baru untuk memenuhi janji ke-26 Manifesto Pakatan Harapan untuk

meratifikasi konvensi-konvensi internasional termasuklah ICERD ketika beliau

membahas usul dasar luar tersebut. Dalam perbahasan tersebut, Ahli Parlemen

Rembau (BN) Khairy Jamaluddin turut membahas tentang ICERD dan

14 Ucapan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Saifudin Abdullah secara langsung dalam

forum Bicara Minda Bersama Menteri Luar Negeri, diakses dari

https://www.youtube.com/watch?v=mnVRmTOcoiY&feature=youtu.be&t=2115, pada tanggal 9

Mei 2019 puku 11.10 WIB.

15 Ucapan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad dalam Persidangan Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang ke-73, diakses dari

https://www.youtube.com/watch?v=9ndGop8Uw3Q, pada tanggal 9 Mei 2019 puku 12.20 WIB.

56

membangkitkan risiko akan dampak ratifikasi ICERD terhadap Perkara 15316

Perlembagaan Persekutuan. Selanjutnya, pernyataan Khairy Jamaluddin dijawab

kembali oleh Lawyers for Liberties (LFL), antara NGO yang mendukung

SUHAKAM di UPR lewat pernyataan media dengan mengecam Ahli Parlemen

Rembau tersebut apabila beliau mengatakan ICERD menggangu Perkara 153.17

Tanggal 23 Oktober 2018, akhirnya isu ini meledak apabila Menteri

Perpaduan, YB Senator P. Waytha Moorthy menyatakan hasratnya pemerintah

untuk meratifikasi 6 konvensi yang masih berbaki tersebut termasuk ICERD dalam

sebuah persidangan yang berjudul “Malaysia Towards ICERD Ratification” di

Petaling Jaya. Beliau juga sudah menyampaikan tanggal peratifikasian konvensi-

konvensi tersebut yaitu pada periode pertama tahun 2019.18 Isu ini meledak karena

melihat kepada apa yang diumumkan oleh Menteri Perpaduan itu, pemerintah

Malaysia saat itu seolah-olah sudah memutuskan untuk meratifikasi konvensi-

konvensi internasional tersebut termasuk ICERD dalam waktu yang sama belum

ada apa-apa kesepakatan bersama di parlemen ataupun persetujuan Majlis Raja-

raja.

Maka dimulai petisi Bantahan Ratifikasi ICERD oleh pengacara-pengacara

dari Majelis Tindakan Ekonomi Melayu (MTEM), Konferensi Hukum Malaysia

(MLC) dan Jurnal Hukum Semasa (CLJ) yang telah didukung penuh oleh aktivis-

aktivis media sosial serta keterlibatan wahana dalam jaringan seperti The Patriots

dan Gerakan Pengundi Sedar (GPS). Isu ini kemudiannya mula digerakkan oleh

16 Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberikan tanggungjawab kepada Yang di-

Pertuan Agong menjaga kedudukan khusus orang Melayu dan penduduk asal Malaysia, secara

kelompoknya dirujuk sebagai Bumiputera atau Pribumi. Perkara ini mengkhususkan bagaimana

pemerintah pusat melindungi kepentingan kelompok-kelompok ini dengan memperuntukan kuota

atau jatah kemasukan ke dalam pelayanan publik (pegawai negeri sipil), beasiswa dan pendidikan

umum. Ia juga biasanya dianggap sebagai sebagian daripada kontrak sosial, dan biasanya dikatakan

sebagai pertahanan legal bagi ketuanan Melayu.

17 Kenyataan Media Lawyers of Liberties pada 16 Oktober 2018, diakses dari

https://www.lawyersforliberty.org/lfl-khairy-is-wrong-that-ratifying-the-convention-against-racial-

discrimination-icerd-will-affect-special-position-of-malays/, pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 16.08

WIB.

18 Diakses dari https://www.malaymail.com/news/malaysia/2018/10/24/minister-govt-to-

ratify-six-treaties-including-icerd-in-2019/1686303, pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 16.30 WIB.

57

NGO-NGO seperti Gerakan Pembela Ummah (UMMAH), Ikatan Muslimin

Malaysia (ISMA), Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia

(HALUAN), Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS), Himpunan

Konsumer Islam Malaysia (PPIM), Himpunan Pengacara Muslim Malaysia

(PPMM), Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sipil Malaysia (MACSA), Pusat

Penyelidikan HAM dan Advokasi (CENTHRA), Pertubuhan Kebajikan Darul

Islah (PERKID), lain-lainnya sebelum disambut hangat oleh Pemuda UMNO,

Pemuda PAS yang akhirnya merebak ke keseluruhan UMNO dan PAS.

B. Respon Pihak Lain Mengenai ICERD

Masih banyak lagi pihak-pihak lain yang turut merespon mengenai

kebijakan pemerintah yang ingin meratifikasi konvensi-konvensi internasional

tersebut. Semacam apa pun pendapat atau pendirian pihak-pihak ini, yang

pastinya, masing-masing mempunyai argumentasi tersendiri. Antara pihak-pihak

lain yang turut merespon mengenai ICERD adalah seperti berikut:

1. Lawyers For Liberty (LFL)

LFL merupakan gerakan yang memperjuangkan hukum dan HAM yang

akan merespon apa jua pernyataan atau sesuatu isu yang berkaitan dengan

hukum dan konstitusi yang berlaku di Malaysia. LFL mendukung agar ICERD

dan konvensi-konvensi internasional lainnya diratifikasi oleh pemerintah

dengan berpatokan kepada materi-materi yang terkandung dalam kedua

dokumen tersebut yaitu isi dari konvensi dan hukum yang berlaku di Malaysia.

Menurut LFL, peratifikasian ICERD tidak akan menggangu Perkara 153

Perlembagaan Persekutuan mengenai posisi khusus orang Melayu dan lainnya.

Ini karena Malaysia dapat melanjutkan untuk meratifikasi konvensi tersebut

dengan memasukkan keberatan (reservasi) atau deklarasi (pengecualian).

Misalnya, Singapura telah melakukan reservasi pada Pasal 2 Konvensi.

58

Malaysia juga ada melakukan beberapa pengecualian ketika meratifikasi

Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak (CRC). 19

Sebagian besar negara yang telah meratifikasi ICERD dalam masa yang

sama juga melakukan reservasi atau deklarasi yang membatasi atau

memperjelas penerapan pasal-pasal tertentu untuk situasi domestik masing-

masing. Melakukan pengecualian seperti itu tidak bersifat menyimpang jauh

dengan objek konvensi, karena hanya melibatkan klausul atau pasal tertentu.

2. Pusat Komunikasi Masyarakat (KOMAS)

Dukungan KOMAS terhadap ICERD terlihat jelas dalam pernyataan

persnya yang diterbitkan di situs resminya. KOMAS juga telah mengadakan

Konferensi Nasional Non-Diskriminasi ke-8 yang mana bertujuan untuk

menggesa pemerintah Malaysia supaya mempercepatkan proses

meratifikasikan ICERD, untuk mempelajari praktik-praktik yang efektif dari

negara-negara di rantau ini yang telah meratifikasikan ICERD, memahami

kebimbangan mengenai proses meratifikasikan ICERD di Malaysia dan

mengenal pasti jalan penyelesaian dan langkah-langkah yang dapat

mempercepatkan proses meratifikasikan ICERD di Malaysia.

Peserta konferensi tersebut termasuk wakil-wakil pemerintah, wakil

rakyat, Direktur Pengacara Negara (AGC), SUHAKAM, organisasi masyarakat

sipil serta para akademisi. Pusat KOMAS yakin dan percaya bahwa Malaysia

sudah bersedia untuk menandatangani dan meratifikasi ICERD. Bagi KOMAS,

ICERD dapat membantu menetapkan standar kelakuan minimal dari pihak

pemerintah untuk mengatasi masalah perkauman, menganjurkan pendidikan

memerangi segala jenis isu perkauman di Malaysia.20

19 Pernyataan Pers LFL, “Khairy is wrong that ratifying the convention against racial

discrimination( ICERD) will affect special position of Malays” pada 16 Oktober 2018, diakses dari

https://www.lawyersforliberty.org/lfl-khairy-is-wrong-that-ratifying-the-convention-against-racial-

discrimination-icerd-will-affect-special-position-of-malays/, pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 21.52

WIB.

20 Pernyataan Pers KOMAS, “Malaysia Yakin bahawa ICERD Sedia untuk Diratifikasi”

pada 26 Oktober 2018, diakses dari https://komas.org/malaysia-yakin-bahawa-icerd-sedia-untuk-

diratifikasi/, pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 22.40 WIB.

59

3. Prof. Dr. Ong Puay Liu, Pembimbing Penyelidik Utama dari Institut

Kajian Etnis (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Beliau dalam Konferensi Nasional Non-Diskriminasi ke-8 pada Oktober

2018 di Petaling Jaya telah mencadangkan agar Malaysia menyatakan

pendiriannya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan

mempromosikan persepahaman antara kaum dalam kalangan semua ras. Alasan

beliau berpatokan kepada kebijakan Malaysia yang telah pun menyertai

Perserikatan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) pada 1957 dan menandatangani

Piagam PBB 1945 serta Proklamasian Hak Asasi Manusia Sejagat 1948.

Tambahan pula, Malaysia telah mengesahkan pernyataan Persidangan

Menentang Rasisme 2001.21

4. Perpaduan Anak Negeri Sabah (PAN Sabah)

Perpaduan Anak Negeri Sabah (PAN Sabah) dalam pernyataannya di

dalam sebuah akhbar lokal telah menyatakan dukungan kepada pemerintah

dalam meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) selagi mana ia sejalan dengan perjanjian

ketika Malaysia dibentuk. Esther Golingi selaku kepala NGO tersebut berkata:

“Pengecualian kepada hak-hak masyarakat Pribumi harus dihormati seperti

yang telah tercantum dalam Deklarasi PBB Mengenai Hak-hak Pribumi yang

diterima secara internasional”.

Beliau juga menolak dakwaan peratifikasian konvensi itu akan

mengganggu gugat hak-hak pribumi di Sabah dan Sarawak karena dasar ICERD

sendiri adalah untuk mempromosikan prinsip keadilan dan persamaan di bawah

hukum tanpa mengira agama, rasa dan lainnya. Katanya lagi, ICERD juga

mengecam sebarang agenda ketuanan kaum, yang bagi beliau sudah

menghambat pertumbuhan negara. Beliau ada menyatakan bahwa di bumi

21 Pernyataan Pers KOMAS, “Malaysia Yakin bahawa ICERD Sedia untuk Diratifikasi”

pada 26 Oktober 2018, diakses dari https://komas.org/malaysia-yakin-bahawa-icerd-sedia-untuk-

diratifikasi/, pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 21.54 WIB.

60

Malaysia, kaum itu termasuk agama yang disandarkan pada Perkara 160

Perlembagaan Persekutuan yang ada menyentuh soal definisi ‘Orang Melayu’

yang mana bunyinya adalah seperti berikut:

“‘Orang Melayu’ artinya seseorang yang menganut agama Islam,

kebiasaannya bertutur dalam bahasa Melayu, mengikuti adat Melayu dan...”22

Akibatnya, rakyat berketurunan Melayu yang meninggalkan agama Islam

(murtad) tidak lagi dianggap Melayu berdasarkan konstitusi, dan hak istimewa

pribumi yang diberikan kepada mereka bawah Perkara 153 Perlembagaan serta

Dasar Ekonomi Baru, digugurkan. Begitu juga, katanya, seseorang rakyat

Malaysia yang berketurunan bukan Melayu yang menganut agama Islam boleh

menuntut hak istimewa pribumi dengan syarat dia memenuhi syarat-syarat

lainnya.

Golingi mendesak orang-orang Sabah menolaknya (ketuanan Melayu)

karena itu daripada politik pusatan-Melayu di Tanah Melayu (Semenanjung).

Bagi beliau, kepelbagaian kaum dan agama harus diraikan, dan itu adalah

sebuah penanda bagi negara yang matang. Beliau juga mencadangkan agar

agama tidak dinyatakan dalam kartu identitas diri sebagaimana yang dikatakan

oleh pelapor khusus PPBM mengenai kebebasan beragama dan

berkepercayaan, Ahmed Shaheed, iaitu memaksa orang memperlihatkan agama

masing-masing yang mana dengan cara itu boleh membuka ruang kepada

diskriminasi.23

5. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

ABIM merupakan sebuah NGO Islam yang pernah dikepalai oleh Anwar

Ibrahim pada tahun 1974–1982. Wakil Presiden ABIM, Mohd Khairul Anwar

Ismail berkata, terdapat 3 tahap dalam ICERD yaitu penyertaan,

penandatanganan dan peratifikasian. Beliau mewakili ABIM mencadangkan

22 Perlembagaan Persekutuan (Semua amendemen hingga Januari 2014), (Kuala Lumpur:

MDC Publisher Sdn. Bhd., 2014), h.120.

23 CRITICAL, “Perpaduan Anak Negeri Sabah PAN Menyokong ICERD”, diakses dari

https://jalinluin.com/2018/11/22/perpaduan-anak-negeri-sabah-pan-menyokong-icerd/, pada

tanggal 11 Mei 2019 pukul 10.46 WIB.

61

agar pemerintah membuat kebijakan untuk menyertainya terlebih dahulu

sebelum membuat pertimbangan untuk menandatangani kemudian meratifikasi.

Itulah pendirian beliau dalam pertemuannya dengan Menteri di Direktorat

Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa sebelumnya, berhubung

hasrat Malaysia untuk meratifikasi ICERD.24

6. Dato’ Seri Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan

Pendirian Mufti Wilayah Persekutuan (Daerah Federasi) ini dinyatakan

setelah meneliti hujah kedua belah pihak yang mendukung dan menolak ICERD

dan menyimpulkan bahwa ICERD tidak cocok untuk dilaksanakan di Malaysia

dengan memperkirakan beberapa hal berikut25:

a. Meratifikasi ICERD secara sewenang-wenang akan dilihat sebagai

tindakan mendahului kewenangan dan kedudukan Majelis Raja-raja

karena apa pun hal yang menyentuh posisi khusus orang Melayu dan

warga Sabah dan Sarawak adalah di bawah bidang kuasa atau

kewenangan Raja-raja Melayu.

b. Membuka ruang kepada mana-mana pihak untuk menantang keabsahan

Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan atas alasan ia bertentangan

dengan ICERD pada masa akan datang.

c. Membuka ruang kepada mana-mana pihak mengganggu kedudukan Islam

dalam konstitusi yang memperuntukan posisi khusus terhadap agama

Islam pada Perkara 3 (1) yaitu “Islam adalah agama bagi Federasi, tetapi

agama-agama lain boleh dipraktikkan dengan aman dan damai di mana-

mana bagian Federasi” dan Perkara 11 (4) yang memperuntukkan

“Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan

24 Faiz Zainudin dan Khairil Ashraf, “ABIM Cadang Kerajaan Sertai ICERD Sebelum

Tandatangan, Ratifikasi”, diakses dari

https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2018/11/14/abim-cadang-kerajaan-sertai-

icerd-sebelum-tandatangan-ratifikasi/, pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 11.42 WIB.

25 Pernyataan Pers Resmi Kantor Mufti Wilayah Persekutuan, “Pernyataan Resmi Mufti

Wilayah Persekutuan Mengenai ICERD”, diakses dari

http://muftiwp.gov.my/en/sumber/kenyataan-media-pmwp/2857-kenyataan-media-241118, 12 Mei

2019 pukul 21.18 WIB.

62

Kuala Lumpur dan Labuan, dan undang-undang federasi boleh mengawal

atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di

kalangan orang yang menganut agama Islam.”

Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, pemerintah tidak perlu meratifikasi

ICERD karena konstitusi Malaysia sendiri sudah menjamin hak setiap kaum

dan juga agama. Ini sebagaimana yang tercatat dalam Perlembagaan Malaysia

daripada Perkara 5 hingga Perkara 13. Ada pun hujah yang menyatakan bahwa

Malaysia wajar meratifikasi ICERD karena negara-negara Islam lain turut

meratifikasinya adalah tidak cocok untuk diterima karena sejarah, adat, dan uruf

setempat yang berbeda. Apatah lagi mereka yang meratifikasinya tidak

semestinya mematuhi segala perkara yang diperuntukkan di dalam konvensi

tersebut seperti Israel. Namun begitu, pihak mufti menghormati kebijakan

negara-negara Islam seperti Palestin dan Arab Saudi yang menandatangi

konvensi tersebut karena mereka lebih mengetahui konteks maslahah dan

mafsadah di negara masing-masing.

Pihak mufti juga menegaskan, sekalipun dikatakan bahwa ICERD itu ada

kebaikannya, namun kemudaratannya dikhawatiri adalah lebih besar, seperti

yang diambil daripada nas di bawah secara iqtibas:

و إثمهما أكب ر من ن فعهما )البقرة:912(Artinya: “...tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”

Ia juga bertepatan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالحArtinya: “Mencegah kerusakan/keburukan lebih utama daripada menarik

kebaikan”.26

26 Pernyataan Pers Resmi Kantor Mufti Wilayah Persekutuan, “Pernyataan Resmi Mufti

Wilayah Persekutuan Mengenai ICERD”, diakses dari

http://muftiwp.gov.my/en/sumber/kenyataan-media-pmwp/2857-kenyataan-media-241118, 12 Mei

2019 pukul 21.18 WIB.

63

Pihak mufti bukanlah bermaksud bahwa Islam itu tidak berkomitmen

terhadap segala bentuk pengesahan konvensi internasional terutamanya terkait

HAM, namun dalam konteks Malaysia, apa jua ratifikasi yang menyentuh isu

bangsa dan agama seharusnya memerlukan komisi yang inklusif pada tingkat

pusat serta mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong dan Duli-Duli

Yang Maha Mulia Raja-raja.

7. Tun Abdul Hamid Mohamad, Mantan Hakim Negara

Berikut merupakan pandangan mantan hakim negara terhadap isu ICERD

yang menjadi pedoman dan rujukan banyak pihak dalam menilai ICERD.

Beliau menyatakan bahwa Artikel 1 Pasal 1 dalam konvensi tersebut yang

berbunyi: “Dalam Konvensi ini, definisi ‘Diskriminasi Ras’ bermaksud apa-

apa perbedaan, penyingkiran, pembatasan atau perbuatan pilih-kasih

berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kewarganegaraan atau

berdasarkan etnis dengan tujuan atau mengakibatkan gangguan terhadap

kesenangan/nikmat tinggi rendahnya persamaan hak asasi manusia”, secara

ringkasnya bermaksud memberi keistimewaan kepada sesuatu kelompok

berdasarkan kaum adalah diskriminasi. Katanya lagi, Artikel 1 Pasal 2 yang

berbunyi: “Konvensyen ini tidak akan terpakai bagi perbedaan, pengecualian,

sekatan atau keutamaan yang dibuat oleh negara peserta kepada Konvensyen

di antara warganegara dan bukan warganegara.” pula bermaksud diskriminasi

antara warganegara dan bukan warganegara diperbolehkan.

Selanjutnya, Artikel 1 Pasal 3 yang bunyinya: “Langkah-langkah khusus

yang diambil untuk tujuan tunggal untuk mencapai kemajuan yang mencukupi

bagi setengah golongan kaum atau etnis atau individu yang memerlukan

perlindungan sedemikian yang perlu untuk memastikan kelompok atau individu

yang sama menikmati atau menjalankan hak asasi manusia dan kebebasan asas

tidak akan dianggap diskriminasi kaum, dengan syarat, bahwa langkah

sedemikian tidak, akibatnya, membawa kepada penyelenggaraan hak yang

berasingan bagi kelompok kaum yang berlainan dan bahawa ia tidak akan

diteruskan setelah tujuan ia diambil telah dicapai.” membawa maksud

64

diskriminasi seperti yang terkandung dalam Perkara 153 Perlembagaan

Persekutuan diperbolehkan jika ia memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam

pasal ini. Tanpa menghujahkan alasan-alasan lain, Perkara 153 tidak akan

terkecuali karena ia bukan bagi suatu tempoh yang terhad. Ia tidak menyebut

bahwa ia tidak akan diteruskan setelah tujuan yang ia (langkah itu) diambil telah

dicapai. 27

Selain itu, jika konvensi tersebut diratifikasi, pihak yang tidak ingin

adanya Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan akan menghujahkan bahwa

tujuannya telah tercapai dan masa selama lebih daripada 60 tahun sudah cukup

panjang dan ia tidak seharusnya dibiarkan berterusan. Beliau berani

mengatakan, jika konvensi itu diratifikasi, dengan serta merta, akan ada pihak

yang akan mengganggu gugat keabsahan Perkara 153 atas alasan ia

bertentangan dengan konvensi tersebut.

Beliau melanjutkan ke Artikel 2 Pasal 1 sebagaimana berikut: “Negara

Peserta mengutuk penindasan kaum dan berusaha bagi mencapai satu polisi

yang dapat menghapuskannya dalam apa juga bentuk.” yang ringkasnya

membawa maksud pemerintah haruslah, antara lain, mengupayakan untuk

menghapuskan diskriminasi kaum dengan segera termasuk mengamandemen,

membatal dan memansuhkan peraturan perundang-undangan yang

mengekalkan diskriminasi kaum. Dengan kata lain, Perkara 153 perlu dihapus

dan segala dasar yang yang mengutamakan orang Melayu dan anak negeri

Sabah dan Sarawak, haruslah dihentikan. Artikel 3 tidak disinggung beliau

karena Malaysia tidak pernah mempraktikkan apartheid.28

Beliau kemudiannya membahas Artikel 5 yang isinya antara lain adalah

ICERD menuntut negara-negara anggota menghapuskan diskriminasi dan

27 Tun Abdul Hamid, “Kesan Pengesahan ICERD”, (9 November 2018), diakses dari

https://www.tunabdulhamid.my/index.php/speech-papers-

lectures/item/download/1597_98f94a9855cfef7a9c90c151c7ab80c1, hlm. 1, pada tanggal 13 Mei

2019 pukul 00.10 WIB.



lectures/item/download/1597_98f94a9855cfef7a9c90c151c7ab80c1, hlm. 2, pada tanggal 13 Mei

2019 pukul 12.37 WIB.

65

menjamin hak kepada semua orang untuk mengambil bagian dalam politik

seperti bertanding dalam pemilu; hak untuk kebebasan bergerak dan tinggal

dalam perbatasan negara; hak untuk bebas keluar negara dan pulang kembali;

hak untuk kebebasan memiliki harta secara perorangan atau bersama-sama

orang lain; hak untuk mewarisi harta; hak untuk kebebasan berhimpun dan

berpersatuan dan lain-lain yang semuanya sudah pun diperuntukkan dalam

Perlembagaan Persekutuan.

Berikut adalah antara materi yang tidak sejalan dengan Perlembagaan

Persekutuan, pertama, definisi ‘diskriminasi kaum’ yang tercantum dalam

dokumen ICERD jelas bercanggah dengan Perkara 8 (4) (f) yang membataskan

Regimen Askar Melayu kepada orang Melayu, Perkara 89 mengenai Tanah

Simpanan (Reservasi) Melayu, dan Perkara 153 mengenai reservasi kuota

berkenaan dengan jabatan dalam pelayanan publik, beasiswa, dana siswa dan

keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya atau kemudahan

khusus lain yang diberikan atau diadakan oleh Pemerintah Pusat, lisensi dan

sebagainya, bagi orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak.

Justru, jika Malaysia meratifikas konvesi tersebut, maka semua Perkara-

perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang disebutkan diatas hendaklah

dihapus atau diamandemen agar sejalan dengan materi ICERD. Ini termasuk

Perbadanan Nasional Berhad yang mengeluarkan Amanah Saham Pribumi,

Amanah Saham Nasional dan lain khusus untuk Pribumi akan ditutup atau

semua produknya dibuka kepada orang bukan Melayu dan bukan anak negeri

Sabah dan Sarawak. Universiti Teknologi MARA (UiTM), Maktab Rendah

Sains MARA (MRSM), Maktab Kemahiran MARA dan yang seumpamanya

akan ditutup atau dibuka kepada semua. Tanah reservasi Melayu akan dihapus

dan Rejimen Askar Melayu akan dibubar.29



lectures/item/download/1597_98f94a9855cfef7a9c90c151c7ab80c1, hlm. 3-4, pada tanggal 14

Mei 2019 pukul 21.37 WIB.

66

Menurutnya lagi, berdasarkan Perkara 153 Pasal 8A, Yang di-Pertuan

Agong memiliki kewenangan untuk memberi apa-apa perintah yang perlu

kepada pihak berwenang berkenaan untuk memastikan kadar reservasi yang

difikirkan munasabah oleh baginda mengenai tempat-tempat di universitas atau

institusi pendidikan untuk orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak.

Pihak berwenang berkenaan hendaklah mematuhi arahan itu dengan

sewajarnya.

Mengenai peratifikasian konvensi tersebut dengan membuat beberapa

pengecualian selagi mana ia tidak bertentangan dengan konstitusi negara, beliau

menyatakan bahwa itu tidak menjadi masalah. Namun beliau mempersoalkan,

bolehkah Pengacara Negara, Tommy Thomas dan Waytha Moorthy memberi

jaminan ia boleh dilakukan karena menurutnya, pengecualian (reservation)

seperti itu akan dibantah oleh negara-negara lain yang telah meratifikasinya atas

alasan ia bertentangan dengan tujuan dasar konvensi tersebut, yaitu untuk

menghapuskan diskriminasi kaum.

Dalam pernyataan tersebut, beliau juga mengajukan pertanyaan kepada

Waytha Moorthy dan semua pihak yang memperjuangkan peratifikasian

ICERD, adakah mereka mampu bersepakat dengan pengecualian semacam itu

dan jika Perkara 153 serta semua diskriminasi yang disebut itu boleh

dikekalkan, untuk apa konvesi itu hendak diratifikasi sedangkan itulah tujuan

utamanya? Beliau berpendapat bahwa tujuan utama konvensi itu ingin

diratifikasi adalah karena pihak tertentu mahukan keistimewaan yang diberikan

kepada orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak itu dihapuskan.

Tambahnya lagi, mereka tidak berkata dengan telus bahwa itu adalah tujuan

mereka demi menghindari bantahan langsung dari publik.30

Sebenarnya masih banyak alasan-alasan lain yang mendukung pernyataan

beliau diatas yang penulis tidak cantumkan dikhawatirkan pernyataan tersebut



lectures/item/download/1597_98f94a9855cfef7a9c90c151c7ab80c1, hlm. 3-4, pada tanggal 14

Mei 2019 pukul 22.27 WIB.

67

bersifat persepsi dan sebagainya, namun jika pembaca ingin membacanya

secara keseluruhan, maka dipersilahkan menelusuri situs yang sudah saya

cantumkan dibawah. Fakta-fakta yang telah dinyatakan oleh Tun Abdul Hamid

Mohamad di atas juga telah diperkuatkan oleh dosen dari Universiti Pendidikan

Sultan Idris, Dr. Zulkeflee Yaacob dalam artikelnya yang berjudul “Malaysia

Undang Musibah Jika Tandatangan ICERD” yang dimuatkan ke dalam akhbar

lokal Berita Harian, tanggal 16 November 2018 di halaman 70.

8. Khairy Jamaluddin, Anggota Parlemen Rembau (BN)

Respon daripada Khairy Jamaluddin ini dicatat lewat sebuah wawancara

yang telah dilakukan oleh sekelompok jurnalis muda Malaysia yang dinamakan

sebagai R.AGE. Video yang dimuat naik oleh R.AGE di Youtube itu

membicarakan tentang pendapat Khairy Jamaluddin terkait kedudukan Barisan

Nasional setelah kalah dalam pemilu ke-14, ICERD, dan mantan Perdana

Menteri Malaysia yang ke-6 yaitu Dato’ Seri Najib Razak. Jadi, penulis hanya

mencantum bagian pendapat beliau tentang ICERD sesuai dengan subjudul

yang dibahas ini.

Menurut beliau, ICERD boleh diratifikasi (dilaksanakan), namun ia

harus melewati banyak sesi dialog bersama publik dan pemerintah harus

meneliti bagaimana pengecualian (reservasi) itu berfungsi serta bagaimana

tinjauan kembali (review) itu dilakukan. Katanya, beliau juga telah

mengingatkan kepada pemerintah di dewan parlemen agar tidak melanjutkan

agenda tersebut atas alasan-alasan tadi yang kemudiannya disela oleh Menteri

Luar Negeri. 31 Beliau berkata,

“Masyarakat publik diinformasikan mengenai ICERD tanpa lewat sesi dialog

secara langsung (turun padang) oleh pemerintah yang sebelumnya berkata mau

melaksanakan itu sebelum meratifikasi konvensi tersebut. ICERD (sebetulnya

merupakan hal yang baik, namun jika disalahguna) akan dipandang dengan

perspektif yang buruk yaitu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima oleh

kebanyakan masyarakat Melayu dan Muslim khususnya di Malaysia.”

31 R.AGE, “EXCLUSIVE: Khairy Jamaluddin gets real about BN, ICERD, and Najib |

CLOSE UP” Youtube. Youtube, 23 Maret 2019, diakses dari

https://www.youtube.com/watch?v=RjNwmMoZqMs&t=4s, pada tanggal 14 Mei 2019 pukul

23.30 WIB.

68

C. Respon PAS Terhadap ICERD

Dalam merespon kebijakan pemerintah mengenai rencana untuk

meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial (ICERD), Partai Islam Se-Malaysia (PAS) telah merespon

lewat berbagai medium yang antara lain adalah lewat situs resmi PAS, akun

Facebook resmi milik Presiden PAS (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi

Awang), dan berbagai artikel dari tim penulis Direktorat Penerangan PAS Pusat

termasuk lewat wawancara-wawancara yang telah dilakukan oleh berbagai pihak

media.

Menurut Izyan Hazwani Ahmad dalam artikelnya yang termuat di dalam

sebuah buku terbitan Direktorat Penerangan PAS Pusat, “Pemerintahan Pakatan

Harapan: Analisis Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa

Depan Islam”, sebab utama mengapa ICERD tidak cocok diratifikasi oleh

Malaysia adalah karena banyak peruntukan atau materi ICERD bertentangan

dengan Perlembagaan Persekutuan. Pertama, ICERD lewat Pasal (1) menolak apa

jua bentuk diskriminasi ras. Pada waktu yang sama, konstitusi Malaysia lewat

Perkara 153 mengizinkan tindak ‘diskriminasi’ yang mana maksudnya, negara

adalah diharuskan untuk melindungi kedudukan khusus orang Melayu dan anak

negeri mana-mana antara Sabah dan Sarawak dan kepentingan yang legal kaum-

kaum lain berdasarkan peruntukan perkara itu.32

Ia juga secara rinci menjelaskan bagaimana pemerintah pusat harus

mempertahankan kepentingan orang Melayu dan Pribumi dengan menetapkan

jatah untuk menjadi pegawai negeri sipil, beasiswa dan pendidikan publik, serta

pemberian izin dan lisensi perusahaan. Mengapakah Malaysia memiliki

Peruntukan 153 tersebut? Menurut Khoo Khay Kim, Dosen Universiti Malaya,

kedudukan orang Melayu sudah ditetapkan pada masa dahulu yaitu saat zaman

kolonial Inggris.Saat Inggris tiba di Tanah Melayu, mereka dapati terdapat





69

beberapa daerah di Semenanjung sudah mempunyai kerajaan (pemerintahan

beraja) dan mereka mengakui kerajaan tersebut. Pemerintahan beraja dan

mayoritas rakyat pada waktu itu terdiri dari bangsa Melayu.

Maka dari itu, apabila Inggris mulai merencana penubuhan Perserikatan

Tanah Melayu sebagai sebuah negara bangsa, dan ingin menyusun konstitusi

negara, apa yang sudah ada (yaitu Kerajaan Tanah Melayu dan rakyat Melayu)

langsung dimasukkan ke dalam konstitusi. Justru, kata Khoo lagi, rakyat

khususnya kaum-kaum lain harus sama-sama menghormati hak dan keistimewaan

orang Melayu yang tercantum dalam konstitusi karena pada saat ia disusun

sebelumnya, kaum lain sendiri sudah bersepakat dengan perkara-perkara yang

dicantumkan dalam konstitusi tersebut.

Menurut Muhammad Fathi Yusoff, ratifikasi ICERD bakal melibatkan

struktur dasar Malaysia sebagai sebuah negara yang menerapkan konsep Raja

Berperlembagaan (berkonstitusi). Walaupun kewenangan Raja-raja Melayu

terbatas, mana-mana pihak tidak bisa mengabaikan peran dan kedudukan mereka

dalam isu ini. Ini karena hak istimewa orang Melayu dan Pribumi termasuk dalam

kewenangan Raja-raja Melayu tersebut. Maka, langkah meratifikasi ICERD, jika

benar-benar terjadi, adalah suatu langkah yang bertentangan dengan konstitusi dan

bersikap biadap terhadap Raja-raja Melayu.33

Kedua, Pasal 5 (d) (iv) ICERD menegaskan bahwa setiap individu adalah

memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang mereka ingini. Pasal ini

adalah sangat luas artiannya dan membuka ruang kepada banyak

penginterpretasian. Ini juga bisa membawa maksud siapa pun bisa menikah dengan

pasangan yang beda agama termasuk dengan pasangan yang sama gendernya.

Sedangkan Islam yang sudah diakui sebagai agama Persekutuan lewat Perkara 3

Perlembagaan Persekutuan melarang pekawinan sesama gender dan menetapkan

syarat untuk individu Muslim berkawin hanya dengan individu Muslim saja.





70

Justru, seandainya Pasal 5 (d) (iv) ICERD ini diberlakukan di Malaysia, maka ia

bakal menambahkan lagi pertentangan antara hukum sipil dan Syariah sama ada

di tingkat legislatif, eksekutif dan judikatif untuk diselesaikan.

Ketiga, Pasal 5 (d) (vii) ICERD juga menuntut setiap individu diberi

kebebasan beragama. Sedangkan Perkara 11 (4) dan 11 (5) Perlembagaan

Persekutuan dan hukum Islam di Malaysia melarang tindak murtad individu

Muslim. Meskipun Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan menjamin kebebasan

beragama tetapi ianya haruslah dibaca bersama Perkara 11 (4) yang bermaksud

apa-apa penyebaran agama lain kepada individu Muslim di Malaysia adalah

dilarang. Begitu juga, ia juga seharusnya dibaca bersama Perkara 11 (5) yang

membatasi kebebasan beragama seandainya ia bertentangan dengan mana-mana

hukum publik, kesehatan publik, atau prinsip moralitas. Dari pertentangan antara

dua materi daripada dua aturan tersebut, maka di sini akan timbul pertanyaan

bagaimanakah hal ini bisa sejalan sedangkan masing-masingnya saling

bertentangan.

Selanjutnya mengenai peratifikasian dengan dibuat reservasi (keberatan),

PAS dengan jelas tetap tidak bersepakat atas kebijakan itu. Ini karena reservasi

pasal tertentu di dalam ICERD yang ICERD sendiri tidak mengizinkannya adalah

sesuatu yang tidak rasional dan merupakan tindakan yang membuang-buang

waktu. Bunyi Pasal 20 (2) ICERD adalah seperti berikut: “Suatu keberatan yang

tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi tidak dilayani, demikian pula

keberatan yang mengakibatkan terganggunya kerja badan-badan yang dibentuk

oleh Konvensi ini. Suatu keberatan dianggap tidak sesuai atau mengganggu

apabila sekurangnya duapertiga dari Negara-Negara Pihak Konvensi ini menolak

keberatan itu”.

Sebagaimana jelas diketahui bahwa tujuan konvensi ini yang paling dasar

adalah untuk meniadakan diskriminasi ras itu sendiri. Oleh yang demikian, jika

peratifikasian tersebut dilakukan dengan mengecualikan Perkara 153 yang

memang jelas tujuannya untuk memberi keistimewaan kepada orang Melayu dan

Pribumi, jelas sekali pengecualian itu tidak akan diizinkan. Selain Perkara 153

yang secara jelas mengatur hak istimewa orang Melayu dan Pribumi, ada beberapa

71

perkara lain lain yang termasuk, antara lainnya adalah Perkara 8 (5), Perkara 89

tentang tanah simpanan Melayu, Perkara 90 tentang peruntukan khusus yang

berhubungan dengan tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka, dan tanah

pegangan Melayu di Terengganu serta Jadwal Ke-13 tentang perbatasan kawasan

pemilihan umum.34 Ini berarti bahwa, jika Malaysia ingin meratifikasi ICERD,

maka peratifikasiannya perlu dibuat dengan banyak keberatan dan itu pasti tidak

akan disepakati oleh negara anggota lainnya.35

Kemudian, Pasal 20 (2) juga ada menyebut bahwa sesuatu keberatan

(reservasi) juga haruslah dianggap tidak sejalan dan terhalang sekiranya minimal

2/3 daripada negara-negara anggota kepada konvensi ini membantah atau

menolaknya. PAS dengan yakin dan percaya, seandainya Malaysia meratifikasi

ICERD dengan membuat beberapa reservasi pada pasal-pasal diatas, Malaysia

pasti akan menerima bantahan dan penolakan daripada negara-negara anggota.

Alasannya dapat dilihat kepada Arab Saudi. Menurut pengacara Yusfarizal

Yusoff, keberatan yang dibuat Arab Saudi dibantah keras oleh beberapa negara

seperti Austria, Finlandia, Jerman, Norwegia, Spanyol dan Swedia. Kata mereka

keberatan yang dibuat oleh Arab Saudi melanggar tujuan asal ICERD.36

Yaman juga sebelumnya pernah membuat reservasi yang penuh kontroversi

yaitu dengan mengecualikan negaranya daripada aplikasi Pasal 5(c) tentang hak

ikut serta dalam politik dan pemilu yang harus dijamin, Pasal 5(d)(iv) tentang hak

untuk kawin dan memilih pasangan, Pasal 5(d)(vi) mengenai hak mewarisi harta,

Pasal 5(d)(vii) tentang kebebasan berpikir, kesedaran dan agama, yang masing-

masingnya harus dijamin tanpa diskriminasi atas dasar kaum dan warna kulit. Lalu,

pengecualian tersebut menerima bantahan daripada 14 buah negara anggota

34 Nazri Muslim dkk, Analisis Peruntukan Orang Melayu Dalam Perlembagaan

Persekutuan Malaysia Dalam Konteks Hubungan Etnik (Jurnal Melayu Jilid 11, Universiti

Kebangsaan Malaysia, Disember 2013), diakses dari situs

http://ejournal.ukm.my/jmelayu/article/view/5093 pada tanggal 22 Juni 2019 jam 02.02 WIB.

35 Zahirul Nukman Narakna, Anggota PAS Cabang Seremban, Interview Pribadi, Daring:

Jakarta-Malaysia, 10 Juli 2019.




Penerangan PAS, 2018), h. 116-117.

72

termasuk Australia, Belgia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia dan lain-lain. Maka,

pengecualian tersebut tidak berguna dan tidak diakui.

Menurut Saudara Ahmad Khalid Walidy, lewat suatu interviu secara

langsung dengan beliau, beliau berpendapat bahwa dalam kaidah fikih, ada satu

kaidah yang menyatakan, untuk menghalang sesuatu yang besar boleh terjadi,

maka diri awal bibit-bibitnya sudah dihapuskan atau tidak dibiarkan hidup.

Menurut beliau, di Malaysia jelasnya tidak terjadi hal diskriminasi yang

sebagaimana yang dicanangkan oleh setengah pihak jadi tiada keperluan untuk

Malaysia meratifikasi ICERD.37

Selain itu, PAS juga berpendapat bahwa, jika Malaysia coba untuk

meratifikasi ICERD dengan niat untuk tidak menyerapkannya ke dalam hukum

domestik negara berikutan isu pertentangan dengan konstitusi negara, menurut

prinsip hukum internasional, Malaysia bakal mengkhianati doktrin “Pacta Sunt

Servanda”. Prinsip tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk menepati

janji kepada apa jua perjanjian yang telah diratifikasi dan tidak bisa menjadikan

peruntukan hukum domestik masing-masing sebagai satu justifikasi untuk tidak

melaksanakan tuntutan-tuntutan di dalam perjanjian. Hal tersebut jelas disebutkan

di dalam Pasal 26 Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian 1969.

Selaku Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang juga telah

mencurahkan buah pikiran beliau dalam satu kiriman resmi lewat akun

Facebooknya mengenai isu ini yang bertanggal pada 3 Disember 2018. Bagi siapa

yang sebelumnya sudah lama mengikuti apa pun kiriman dari beliau tentang isu-

isu hangat, maka di situ dapat dilihat bagaimana beliau menjawab sesuatu isu

dengan penuh ilmiah dan fakta yang aktual.

Menurut beliau, kata ‘diskriminasi’ jika didefinisikan menurut

etimologinya, merujuk kepada layanan yang tidak adil terhadap pihak tertentu.

Pengertian tersebut diambil pakai oleh ICERD yang konsepnya tanpa sempadan

agama dan bangsa. Manakala Islam pula menetapkan definisi adil itu dengan

meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengikut konsepnya yang berlandaskan

37 Ahmad Khalid Walidy Mohd Saleh, Anggota PAS Cabang Pulau Melaka, Interview

Pribadi, Malaysia, 17 Juni 2019.

73

fitrah yang mana adanya perkara berbeda yang harus diperhitungkan. Seharusnya

kayu ukur diskriminasi haruslah berdasarkan konsep adil secara Islam yaitu tetap

memperhitungkan perkara yang ada perbezaan dalam kejadian manusia. Tanpa

menafikan adanya perbedaan antara Islam dengan agama dan fahaman lain yang

harus dihormati, namun umat Islam wajib mempertahankan agamanya tanpa

menganggu hak kebebasan beragama yang lain.38

Menurut beliau, semua orang harus menyadari bahawa definisi diskriminasi

mengikut semua agama, tidak sama dengan kehendak ICERD yang tidak

berkonsepkan apa-apa agama itu, lalu menjadikannya bertentangan dengan semua

agama. Ini termasuk hak Pribumi dan hadiah kerakyatan yang diberikan kepada

kaum lain yang dipaksa oleh penjajah sebelumnya, dan seharusnya mereka

berterima kasih kepada kaum Pribumi karena bertimbang rasa terhadap kaum lain

yang dipaksa oleh penjajah itu. Bahkan diskriminasi yang diberlakukan di

Malaysia itu bisa dikatakan merupakan satu bentuk diskriminasi yang baik jika

ditinjau dari sudut pandang sejarah pembentukan Malaysia itu sendiri. Orang luar

pasti memandang bahwa diskriminasi tersebut adalah buruk tapi bagi rakyat

Malaysia yang pribumi ia adalah wajar.39

Frasa ‘menentang diskriminasi’ tersebut, dilihat pada lahirnya menjadi

sebagian dari konsep Islam dan juga agama yang lain, tetapi mempunyai huraian

dan objektif yang berbeda. Beliau mendatangkan contoh agama Hindu yang

berkonsepkan kasta dalam kalangan penganutnya tetap menegakkan keadilan

mengikut konsepnya sendiri. Demikian juga agama Kristen yang memberi hak

mengampunkan dosa kepada pendetanya, sehingga boleh mengamendemen

hukum agama yang telah ditetapkan oleh kitab sucinya. Begitu juga agama-agama

lain yang mentafsirkannya mengikut kepercayaan masing-masing.

Adapun Islam yang berkonsepkan fitrah, menegaskan hal yang sama dalam

kehidupan manusia ditinjau prinsip yang umum serta ada juga yang berbeda.

38 Diakses dari akun resmi Presiden PAS, Abdul Hadi Awang lewat

https://www.facebook.com/search/top/?q=icerd%3A%20lembu%20tidak%20disembelih&epa=SE

ARCH_BOX tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.11 WIB.



74

Contohnya soal makan minum dan berpakaian adalah konsep keperluan kehidupan

yang sama, tidak boleh dibendung dan dihalang. Adapun perbedaan adanya halal

dan haram, juga budaya, adat dan keadaan yang berbeda menjadikannya berlainan

di antara satu sama lain yang harus diberi hak yang dihormati semua. Maka konsep

ICERD bagi beliau memaksa sejagat supaya disamakan walaupun adanya

perbedaan tersebut adalah perkara mustahil untuk dilaksanakan. Beliau

menegaskan bahwa masyarakat internasional tidak mungkin dapat memaksa

seluruh dunia supaya adanya persamaan dalam perkara yang berbeda mengikut

fitrah masing-masing dari sudut negara, kaum, bangsa dan agama. Maka masing-

masing tetap mempertahankan dasar dan konsepnya mengikut agama, ideologi dan

kepentingan bangsanya masing-masing.

Lanjutnya lagi, dalam bermasyarakat madani, sehingga ke peringkat

antarabangsa yang mengharuskan adanya hubungan di antara negara dan bangsa,

tetap wajib mempertahankan dasar dan jati diri masing-masing serta kedaulatan

negara masing-masing yang tidak seharusnya tunduk kepada kemauan pihak lain.

Khususnya wajib berhati-hati dalam perkara yang nama zahirnya sangat menarik

seperti di atas namakan adil, membela hak, menentang diskriminasi, tetapi beracun

yang boleh melumpuhkan dan memusnahkan jati diri sesebuah bangsa secara

halus.

Beliau mencontohkan ICERD sebagai produk ‘daging sapi’, dan berpesan

kepada seluruh rakyat Malaysia supaya tidak menganggap semuanya halal.

Walaupun produknya daging sapi, namun umat Islam tidak boleh dipaksa oleh

penganut agama lain yang menghalalkannya tanpa disembelih untuk memakannya

dan juga tidak boleh memaksa penganut agama yang percaya bahawa sapi adalah

binatang kudus untuk memakannya. Simpul beliau, ICERD, umpama daging sapi

yang tidak disembelih yang diimpor, maka pihak Jabatan Kemajuan Islam

Malaysia, (JAKIM) seharusnya berhati-hati memberikan logo halal, dan tidak

sewenang-wenang semata-mata atas nama sapi itu saja dengan mudah diberikan

logo halal.40

40 Abdul Hadi Awang, Minda Presiden PAS: ICERD Lembu Tidak Disembelih, 3 Disember

2018, diakses dari situs

75

Umat Melayu sejak dari awal dulu sudah lama bersikap toleransi dan belas

kasihan terhadap kaum lain khususnya kaum Cina dan India yang dahulunya

dibawa masuk ke Tanah Melayu oleh Inggris. Tanpa memiliki apa-apa perasaan

maupun persepsi negatif terhadap kaum-kaum tersebut, kaum Melayu dengan baik

menerima kedatangan mereka dan dengan mudah menganggap mereka itu

sebagian dari kaum Melayu.41 Beliau di akhir kiriman tersebut berpesan kepada

umat Islam secara khususnya bahwa menjadi fardu ain mempertahankan agama

Islam secara beradab Adapun pihak yang lain, wajib menyadari bahwa kesabaran

umat Islam ada batasnya.

Kesimpulannya, bagi PAS, pendirian terbaik bagi Malaysia dalam isu

ICERD ini adalah tidak meratifikasinya sama sekali. Jika timbul persoalan

bagaimana Malaysia ingin menangani isu diskriminasi ras di Malaysia, maka

Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan adalah jawabannya yang mana berperan

menjamin hak persamaan dari aspek agama, bangsa, keturunan dan tempat lahir

sudah cukup kuat melindungi rakyat Malaysia dan Malaysia tidak perlu

bergantung kepada hukum internasional dalam soal dalamannya.42 Presiden PAS

juga telah berkata, tiada keperluan bagi ICERD diwujudkan di Malaysia karena

konstitusi negara sudah menjamin kebebasan beragama dan hak untuk semua

kaum disamping mengancam kepada pemerintah untuk mengerahkan jutaan rakyat

untuk turun ke jalanan jika pemerintah meratifikasi ICERD di Malaysia.43

PAS juga menyeru seluruh rakyat Malaysia agar meyakini acuan negara

tersendiri dalam menangani isu diskriminasi. Meskipun tidak meratifikasi ICERD,

sudah lebih 60 tahun negara Malaysia merdeka dan masyarakat seluruhnya tau

https://www.facebook.com/abdulhadiawang/photos/a.146944298724030/1950207405064368/?typ

e=3&eid=ARAPDr_iiFrijkKTpf8AHTPKbay7F_mnBP8JCe7QGlBpPGEduwkvCLuAc9LAxUQ8

AtNlDNQtDcXkubX7&ifg=1 pada tanggal 22 Juni 2019 jam 11.13 WIB.

41 Muhammad Amirul Amri Mohd Jaaffar, Anggota PAS Kawasan Damansara, Interview

Pribadi, Daring: Jakarta-Arab Saudi, 26 Juni 2019.





43 “PAS anggap tiada keperluan ICERD diwujudkan”, Harian Metro, 16 November 2018,

hlm. 34.

76

bahwa diskriminasi ras tidak terjadi di Malaysia. Bahkan jika dilihat secara riilnya,

kaum Cina khususnya lebih maju dalam bidang ekonomi, pendidikan kaum lain

juga adalah lebih baik ketimbang kaum Melayu.44 Nyatanya juga, kaum-kaum lain

di Malaysia tidak pernah menyuarakan bahwa mereka didiskriminasi melainkan

segelintir pelampau seperti Kelompok HINDRAF yang mendakwa mereka

didiskriminasi dengan begitu parah di Malaysia. Hakikatnya, sudah terang lagi

bersuluh bahwa ICERD bukan untuk Malaysia dan itulah alasan kenapa ICERD

tidak sesuai diratifikasi oleh Malaysia.

D. Upaya PAS Dalam Menghentikan Rencana Pemerintah Dalam

Meratifikasi ICERD

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya alasan-alasan penolakan

Partai Islam Se-Malaysia (PAS) terhadap ICERD. Selanjutnya, dalam bagian ini

penulis akan menguraikan segala upaya PAS dalam menghentikan rencana

pemerintah Malaysia dalam meratifikasi ICERD. PAS sebagai sebuah partai

oposisi menggerakkan seluruh wahananya dalam memastikan agenda

peratifikasian ini tidak terealisasi termasuk kewenangan dari tingkat tertinggi yaitu

suara di parlemen sehingga lah serendah-rendah tingkat oleh rakyat biasa yang

mendukung PAS.

Sejak awal isu ICERD ini mula diutarakan oleh pemerintah, terutama oleh

YB Senator P. Waytha Moorthy di parlemen, maka sejak itu juga lah PAS

langsung bertindak merespon tindakan tersebut. PAS lewat wakil-wakil rakyatnya

yang ada di parlemen langsung mengkritik dan mempersoalkan kepentingan

ICERD di Malaysia. Pada awalnya kelihatan pihak pemerintah tidak begitu peduli

dengan respon-respon yang diterima oleh pihak oposisi termasuk PAS dan

UMNO/Barisan Nasional. Namun, setelah hari demi hari, sidang demi sidang,

akhirnya pihak pemerintah mulai khawatir dengan ancaman yang diterima dari

pihak oposisi dan respon-respon publik terutama dari rakyat bangsa Melayu dan

Pribumi. Banyak kritik-kritik dan suara-suara yang dilontarkan oleh publik lewat

44 Ahmad Khalid Walidy Mohd Saleh, Anggota PAS Cabang Pulau Melaka, Interview

Pribadi, Malaysia, 17 Juni 2019.

77

media sosial mengenai ICERD dan tidak kurang juga pihak-pihak yang

mendukungnya.

Anggota parlemen PAS dengan lantang mengkritik dan mempersoalkan

mengenai ICERD di parlemen antara lainnya adalah YB Marang (Tuan Guru Haji

Abdul Hadi Awang), Presiden PAS sendiri, YB Pasir Puteh (Dr. Nik Muhammad

Zawawi Bin Haji Salleh), YB Bachok (Tuan Nik Mohamad Abduh Bin Nik Abdul

Aziz), YB Rantau Panjang (Puan Hajah Siti Zailah Binti Mohd Yusoff), YB Pasir

Mas (Tuan Ahmad Fadhli Bin Shaari). Semua wakil-wakil rakyat dari partai PAS

diatas masing-masing mengkritik, membantah dan mempersoalkan kewajaran

ICERD diratifikasi di Malaysia setiap kali diberi kesempatan untuk berucap.

Bagi penggerak-penggerak PAS yang berada di luar dewan parlemen,

mereka masing-masing mempunyai tugas dalam memastikan agenda pemerintah

tersebut tidak terlaksana. Ini dapat dilihat dengan adanya himpunan-himpunan

kecil yang dikepalai oleh PAS kawasan dan cawangan. Misalnya PAS Kota Bharu,

Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, dan lain-lain lagi, masing-masing

mengadakan himpunan kecil yang mana bertujuan untuk memberi penjelasan dan

pencerahan mengenai ICERD yang ingin diratifikasi oleh pemerintah. Rata-rata

himpunan semacam itu diadakan setelah solat Jumaat berdekatan masjid-masjid

utama di negeri masing-masing. Kesemua himpunan tersebut mendapat perhatian

publik dan banyak rakyat yang hadir untuk mendengar pencerahan tersebut.

Selain itu, PAS juga menganekakan metode dalam menyampaikan dakwah

mengenai ICERD samada lewat media sosial maupun secara langsung45.

Contohnya yang dilakukan oleh PAS DUN Seberang Takir di Pasar Malam

Kampung Baru dalam menyebarkan risalah tentang ICERD dan mengapa ia perlu

ditolak.46 Para ulama dan pendakwah PAS juga ikut membantu upaya ini dengan

menyampaikan dan memberi pencerahan kepada masyarakat di Malaysia



46 Video yang dimuat naik secara langsung oleh akun Pemuda PAS Seberang Takir yang

bertanggal 14 November 2018. Diakses dari situs

https://www.facebook.com/411830869198414/videos/194387221445922/ pada tanggal 23 Juni

2019 pukul 23.23 WIB.

78

khususnya umat Islam di dalam setiap ceramah dan kuliah-kuliah agama yang

mereka kelolai. 47

Penulis ada meneliti ucapan YB Marang di dalam parlemen yang mana

bunyinya adalah seperti berikut:

“Peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan telah mencukupi untuk melihat

keadilan dan hak asasi manusia bagi semua kaum. Situasi yang dilihat tiada

pencapaian yang sewajarnya kepada rakyat Pribumi dalam bidang ekonomi dan

pendidikan walaupun mereka merupakan mayoritas tetapi masih ketinggalan.

Begitu juga hak Islam yang masih banyak belum dipenuhi walaupun sudah

tercantum di dalam konstitusi namun hendak dihapuskan kononnya hak asasi yang

adil dan persamaan. Ketahuilah bahwa yang adil itu bermaksud meletakkan

sesuatu pada tempatnya yang sewajar bukan persamaan yang sewajarnya

mengikut keupayaan karena keupayaan yang berbeda pada tiap-tiap orang

haruslah diperhitungkan. Ketahuilah bahwa perjuangan menentang penjajah

pada waktu dahulu dimulai oleh umat Islam, Pribumi, Raja-raja, para ulama,

pemimpin dan rakyat sejak kedatangan Portugis pada 1511 sehingga 31 Agustus

1957 sekaligus mencapai kemerdekaan dalam keadaan penjajah sengaja

meletakkan kedudukan kaum Pribumi dan umat Islam dalam ketinggalan. Maka

jangan dipermainkan isu ICERD, karena kemenangan Pakatan Harapan dalam

pemilu tanpa kepedulian demografi penduduk dan ketinggalannya yang masih

gagal dikelola dengan baik. Maka PAS mengingatkan dengan sekeras-kerasnya,

jangan menyalahgunakan parlemen karena kemenangan Pakatan Harapan.

Ketahuilah bahwa mudah bagi PAS untuk mengerah berjuta-juta rakyat di jalan

raya sekiranya parlemen ini disalahguna untuk mematerai ICERD yang tidak adil

terhadap Islam dan rakyat Pribumi. Sepatutnya ICERD diarahkan ke Israel dan

Myanmar yang melaksanakan kekejaman terhadap rakyatnya yang berbeda

agama dan bangsa di negara mereka, bukan di negara Malaysia yang telah

wujudnya penerimaan masyarakat majemuk.”48

Selanjutnya, YB Pasir Puteh juga ada menyebutkan di dalam ucapan beliau

di parlemen yang intinya adalah, seandainya perkara ini tidak ditangani dengan

serius oleh pemerintah, maka Majlis Syura Ulama PAS yang merupakan badan

tertinggi yang ada di dalam hierarki Partai Islam Se-Malaysia (PAS), yang

sebelum ini tidak pernah ikut serta dalam hal-hal demokrasi dan seumpamanya,

47 Nur Ainina Mos, Anggota PAS Kawasan Batang Sadong, Interview Pribadi, Malaysia,

22 Juni 2019.

48 Ucapan YB Marang dalam sidang parlemen pada 13 November 2018 semasa perbahasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia 2019 di Dewan Rakyat. Diakses dari situs

https://www.youtube.com/watch?v=fNAGk-W9gFc pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 18.09 WIB.

79

akan turun bersama dalam himpunan aman nanti dan akan berada di barisan paling

depan.49

Akhirnya, pada tanggal 23 November 2018, pemerintah atau lebih tepatnya

Pejabat Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan suatu pernyataan resmi terkait

kebijakan pemerintah yang terkini mengenai ICERD. Bunyinya adalah seperti

berikut: “Pemerintahan Pakatan Harapan tidak akan meratifikasi Konvensi

Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

(ICERD). Pemerintah akan terus mempertahankan Perlembagaan Persekutuan

yang mana di dalamnya termaktub kontrak sosial yang telah disepakati oleh wakil

semua kaum sewaktu pembentukan negara ini.”50

Walaupun pernyatan tentang kebijakan pemerintah ingin meratifikasi

ICERD telah dibatalkan, namun bahang yang keluar dari jiwa dan raga rakyat

masih belum reda. Gerakan Pembela Ummah (UMMAH) dan Sekretariat

Kedaulatan Negara (DAULAT) sebelumnya telah menyusun suatu aksi unjuk rasa

yang dinamakan dengan Himpunan Aman Rakyat Tolak ICERD dengan beberapa

objektif yang mana akan diadakan pada 8 Disember 2018 bertempat di Dataran

Merdeka, Kuala Lumpur. Sebelum berlangsungnya himpunan aman tersebut,

terlebih dahulu telah diadakan Kongres Tolak ICERD pada tanggal 25 November

2018 di Dewan Tun Hussien Onn, PWTC Kuala Lumpur yang dihadiri oleh tokoh-

tokoh masyarakat yang terkemuka termasuk Tun Abdul Hamid, Dato’ Seri Zahid

Hamidi, Dato’ Tuan Ibrahim Tuan Man, Dr. Balachandran, Prof. Dato’ Dr. Teo

Kok Seong dan banyak lagi wakil-wakil NGO lainnya. Kongres tersebut bertujuan

untuk memberi penjelasan dan resolusi mengenai dampak peratifikasian ICERD

49 Ucapan YB Pasir Puteh dalam sidang parlemen pada 13 November 2018 semasa

perbahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia 2019 di Dewan Rakyat. Diakses

dari situs https://www.youtube.com/watch?v=yK0pWfMR57s pada tanggal 23 Juni 2019 pukul

23.36 WIB.

50 Pernyataan resmi dari pemerintah yang diumumkan lewat berbagai media elektronik

maupun koran. Diakses dari situs

https://www.penerangan.gov.my/index.php/ms/pengumuman/262-kenyataan-rasmi-kerajaan-

mengenai-icerd pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 14.12 WIB.

80

dalam masa yang sama memberi pendedahan mengenai tata cara dan atur cara saat

himpunan aman 8 Disember nantinya.51

Sebetulnya, rencana perhimpunan aman 8 Desember tersebut sudah

menyebar dan diketahui oleh mayoritas rakyat Malaysia sebelum pernyataan resmi

dari pemerintah tentang pembatalan rencana tersebut disebarluaskan. Banyak

pihak dan netizen yang mempertanyakan untuk apa lagi himpunan itu

dilaksanakan karena pemerintah sudah tidak lagi ingin melanjutkan rencana

peratifikasian ICERD. Saat itu juga, para pendukung PAS dan pihak-pihak yang

menolak ICERD menjelaskan alasan-alasan himpunan aman tersebut tetap

diteruskan. Alasan-alasannya adalah seperti berikut:

1. Perkembangan yang terjadi setelah pemilu ke-14 kemarin menunjukkan

sebagian besar janji-janji pemerintah tidak ditunaikan. Maka hal yang sama

juga bisa terjadi terhadap janji untuk tidak meratifikasi ICERD. Dengan

himpunan tersebut, diharapkan dapat memberi peringatan kepada

pemerintah agar tidak memungkiri janji untuk tidak meratifikasi ICERD di

masa depan. Ini karena masih kedengaran suara-suara khianat dari sebagian

menteri kabinet yang ingin meneruskan peratifikasian ICERD di masa

depan menyebut hanya “menangguhkan proses ratifikasi ICERD” dan

masih juga kedengaran kritik-kritik yang menggesa agar ICERD tetap

diratifikasi.

2. Himpunan itu juga sebagai ancaman kepada pemerintah untuk tidak

melanjutkan agenda tersembunyi di dalam ICERD yaitu yang melibatkan

pelaksanaan dasar dan tindakan pemerintah yang:

a. Menggangu gugat kedudukan Islam sebagai agama bagi Persekutuan

(Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan).

b. Menggangu gugat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi

negara yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dari

segala sudut penggunaan dan pemartabatan bahasa Melayu.

51 Diakses dari situs https://www.thepatriots.asia/daftar_kongres_icerd/ pada tanggal 24

Juni 2019 pukul 13.43 WIB.

81

c. Menggangu gugat kedudukan istimewa orang Melayu dan Pribumi

sebagaimana tercantum dalam Perkatra 153 Perlembagaan

Persekutuan.

d. Menggangu gugat kedudukan dan peran penting institusi Raja-raja

Melayu dalam menjalankan tugas dan tangggungjawab sebagaimana

disebut dalam Perkara 153, Perkara 89, dan Perkara 8 (5)

Perlembagaan Persekutuan. 52

Dikarenakan pemerintah telah membatalkan rencana untuk meratifikasi

ICERD, maka aksi unjuk rasa tersebut berganti nama menjadi Daulat: Himpunan

812 dengan tema warna hitam putih. Lokasi himpunan tersebut masih tetap sama

yaitu di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur yang akan berlangsung dari jam 14.00

hingga 18.00 waktu lokal di Malaysia. Tujuannya juga ada yang diperbarui

sebagaimana berikut53:

1. Merayakan keberhasilan serta menyatakan dukungan terhadap kebijakan

pemerintah untuk tidak meneruskan agenda meratifikasi ICERD.

2. Menyatakan pendirian Sekretariat Daulat, NGO-NGO serta rakyat jelata

yang berhimpun agar tidak sewenang-wenangnya meratifikasi konvensi-

konvensi lain yang bertentangan dan mengancam kedaulatan Perlembagaan

Persekutuan.

3. Menutut komitmen yang jelas daripada pemerintah agar isu ratifikasi

ICERD serta konvensi-konvensi lain yang bertentangan dengan konstitusi

negara diusulkan secara resmi ke Parlemen dan dicatatkan.

52 Diakses dari situs https://www.thepatriots.asia/himpunan-aman-rakyat-akan-

diteruskan/?fbclid=IwAR1keVNaJkUKfFLmLT5NqnO4wJpmJE1c51tGYTK6p0CDfNUVeliGlC

0n4qg pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 14.44 WIB.

53 Diakses dari akun Facebook pribadi Zahirul Nukman Narakna (Anggota PAS Kawasan

Seremban) lewat situs

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210296440085738&set=pcb.10210296442605801

&type=3&theater pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 22.05 WIB.

82

4. Menuntut pengunduran jabatan Menteri Perpaduan (P. Waytha Moorthy)

serta permohonan maaf terbuka dan penarikan kembali pernyataan-

pernyataan beliau yang berbaur hasutan serta penghinaan.

Aksi tersebut juga memaklumkan kepada semua peserta tentang tata cara

pada hari kejadian, yaitu:

1. Peserta dianjurkan membawa bendera Malaysia.

2. Spanduk adalah digalakkan namun mana-mana spanduk yang mengandung

ucapan atau tulisan yang bersifat provokatif akan disita atau ditahan.

3. Mana-mana peserta yang melakukan tindakan yang bersifat provokatif akan

ditangkap dan diserahkan kepada polisi.

4. Para peserta digalakkan membawa bersama minuman yang cukup, identitas

diri dan uang belanja (disarankan agar dompet tidak dibawa bersama).

5. Memberi kerja sama sepenuhnya kepada petugas keselamatan serta polisi.

6. Melaporkan langsung sekiranya terdapat individu-individu yang

mencurigakan.\Tidak membawa apa-apa jenis senjata (dilarang sama

sekali). 54

Faktanya, himpunan tersebut bukan dikepalai oleh PAS tetapi oleh NGO

Gerakan Pembela Ummah (UMMAH) dan Sekretariat Kedaulatan Negara

(DAULAT) namun tidak dapat dinafikan bahwa PAS dan UMNO/ Barisan

Nasional yang menyemarakkan kemaraan rakyat agar turun bersama pada

himpunan tersebut. Banyak pihak dan pemberita melaporkan jumlah peserta

himpunan pada hari tersebut. Ada yang mengatakan hanya 55 ribu orang, ada yang

mengatakan 500 ribu orang dan ada juga yang menjumlahkan sehingga lebih 1 juta

rakyat yang berkumpul pada hari tersebut. Namun, apabila diperhatikan foto-foto

yang telah diambil oleh berbagai pihak di arus media, ternyata jumlahnya cukup

banyak sehingga membanjiri seluruh jalan-jalan berhampiran Stasiun LRT Masjid

54 Diakses dari akun Facebook pribadi Zahirul Nukman Narakna (Anggota PAS Kawasan

Seremban) lewat situs

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210296440085738&set=pcb.10210296442605801

&type=3&theater pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 22.05 WIB.

83

Jamek, Jalan Tunku Abdul Rahman, Kompleks PAS, SOGO, dan lain-lain lagi

kawasan berdekatan Dataran Merdeka.

Sungguhpun sebelumnya, terlihat umat Melayu Islam terpecah belah, tiada

kesepaduan, namun saat himpunan 812 tersebut, rakyat Malaysia terutama bangsa

Melayu kelihatan mampu bersatu kembali demi menjaga agama Islam dan hak-

hak Pribumi sebagaimana yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan

Malaysia.55 Pada hari tersebut, seluruh peserta himpunan mendengar ucapan yang

disampaikan oleh Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dengan

penuh semangat. Banyak inti-inti yang disampaikan oleh beliau kepada para

peserta dan yang paling menarik adalah beberapa bait pantun yang bunyinya

adalah seperti berikut:

“Sila beli kapur barus, sila jemput sila kaut, jangan berani melawan arus, nanti

tenggelam di dasar laut”

“Dari Pelangi pergi ke Merapoh, kerana mahu beli buahnya, lampu merah jangan

dirempuh, kalau rempuh besar padahnya.”

“Dari Serdang ke Pasir Salak, datang menangguk udang galahnya, sarang tebuan

jangan dijolok, kalau jolok parah padahnya.”56

Walaupun tidak semua peserta bisa mendengar dengan baik seluruh ucapan

yang disampaikan oleh wakil-wakil pimpinan partai, namun peserta tetap setia

berada di sana dan menunjukkan solidaritas yang teguh dalam isu tersebut.57

Himpunan pada sorenya berakhir dengan baik dan para peserta masing-masing

ikut membantu petugas himpunan dalam mengutip kembali sampah-sampah yang

ada demi menjaga kebersihan kota.

55 Nik Muhammad Daniel Haiqal Nik Zulkifli, Sekretaris Politik Anggota Parlemen

Pemuda Malaysia Najib Asyraf, Interviu Pribadi, Malaysia, 23 Juni 2019.

56 Kutipan daripada ucapan Tuan Guru Abdul Hadi Awang pada Himpunan 812 lewat video

yang di muat naik oleh Gombak TV. Diakses dari situs

https://www.facebook.com/gombaktv/videos/343700486186067/?v=343700486186067 pada 25

Juni 2019 pukul 12.05 WIB.

57 Interview Pribadi dengan Ahmad Khalid Walidy Mohd Saleh, Aggota PAS Cabang

Pulau Melaka, Malaysia, 17 Juni 2019.

84

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah dan pembahasan yang telah

ditayangkan tentang respon Partai Islam Se-Malaysia (PAS) terhadap kebijakan

pemerintah Malaysia dalam meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dan sejarah Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dari awal

penubuhan sehingga hari ini menunjukkan bahwa PAS merupakan sebuah

partai yang cukup matang dan kaya dengan pengalaman. Dari fokus

awalnya ke bagian pendidikan dan dakwah Islamiyyah, kini cakupan PAS

sudah meluas dan berpengaruh yang besar khususnya di Malaysia dalam

segenap aspek termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, politik dalam dan luar

negeri, dan sebagainya.

2. ICERD atau Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial merupakan sebuah konvensi internasional yang telah

pun diterima pakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun

1965 dan mula berkuatkuasa pada tahun 1969. Jika ditinjau dari sudut

tujuannya, jelas kelihatan membawa agenda dan niat yang baik yaitu untuk

menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan penindasan ke atas mana-

mana agama, ras, gender, golongan dan lain-lainnya. Namun jika ingin

diimplentasikan isi dari kandungan ICERD di Malaysia, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa ia jelas tidak cocok dan mampu mengganggu

kesejahteraan yang sedia dinikmati oleh rakyat Malaysia dan alasan pihak

yang menyarankan agar ICERD diratifikasi belum cukup kuat karena

diskriminasi yang dimaksudkan oleh ICERD tidak sinkron dengan

‘diskriminasi’ yang diberlakukan di Malaysia sebagaimana yang tertulis

didalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

85

3. Respon dan tindakan yang diambil oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS)

terhadap kebijakan pemerintah Malaysia dalam meratifikasi ICERD adalah

sebagai berikut:

a. Memberi pencerahan lewat kuliah agama, media elektronik dan media

cetak tentang ICERD kepada publik dan dampaknya terhadap rakyat

Malaysia khususnya orang Melayu dan Pribumi seandainya ICERD

diratifikasi oleh pemerintah Malaysia.

b. Menyuarakan pendirian PAS di dewan parlemen terhadap isu ICERD

kepada pemerintah dan meminta agar pemerintah membuat tinjauan

kembali atas kebijakan untuk meratifikasi konvensi tersebut atas

alasan ia jelas bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang

merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di

Malaysia.

c. Mengadakan himpunan kecil-kecilan di setiap cawangan masing-

masing untuk memberi kesadaran kepada publik tentang ICERD dan

dampaknya.

d. Mengerahkan seluruh pendukung dan anggota PAS untuk hadir

bersama ke aksi unjuk rasa dengan aman, Daulat: Himpunan 812

berdasarkan objektif-objektif yang telah ditetapkan oleh pihak

pengelola.

B. Saran

Dengan adanya penelitian skripsi ini, penulis merekomendasikan agar dapat

melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar sebelum membuat suatu kebijakan yang

melibatkan banyak pihak, sebaiknya melakukan sesuai prosedur yang

telah ditetapkan oleh peraturan dewan parlemen yaitu dengan

mengusulkan dahulu ke dewan parlemen dan melihat serta mendegar

pembahasan tersebut agar kebijakan yang dibuat berdasarkan konsep

demokrasi yang sebenar dan bukan sekadar mayoritas suara yang

diperoleh di parlemen.

86

2. Kepada seluruh rakyat Malaysia, agar bersama-sama menjaga

kesejahteraan yang telah dinikmati sejak 31 Agustus 1957 dan

menjaga sensitivitas semua agama dan bangsa yang ada di Malaysia

supaya kesejahteraan tersebut dapat dipertahankan dan persatuan

antara bangsa dapat diwujudkan kembali.

3. Anggota dan pendukung PAS, agar mendukung apa yang dibawa oleh

PAS dengan rasio yang penuh pengetahuan, jiwa yang lapang dan hati

yang bebas dari apa pun persepsi negatif dari pihak mana pun. Ini

penting supaya masyarakat tidak perlu dihadirkan pimpinan-pimpinan

PAS untuk menjelaskan suatu perkara, tetapi cukup dengan anggota-

anggotanya yang berwawasan luas dan mindanya untuk memberi

penerangan tentang hal tersebut. Selain itu, ia juga penting supaya

publik yang terdiri dari berbagai latar belakang mengganggap bahwa

pendukung-pendukung PAS bukanlah mengikut membabi buta apa

yang diarahkan oleh pimpinan PAS, tapi dengan pendirian dan

pemahaman berdasarkan pengetahuan yang memadai.

87

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN ARTIKEL

Ahmad, Izyan Hazwani. “Kenapa ICERD Tidak Sesuai Diratifikasi Oleh Kerajaan

Malaysia” dalam Jabatan Penerangan PAS Pusat, Pemerintahan Pakatan

Harapan: Analisis Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada

Masa Depan Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan PAS, 2018.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: 2017.

Hasan, Nasrudin. Bicara Pejuang dalam Pemerintahan Pakatan Harapan: Analisis

Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam.

Jabatan Penerangan PAS Pusat. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan PAS,

2018.

Ghani, Mohd Fadli. PAS 1951-1957: Penubuhan, Dinamisme Organisasi,

Kepimpinan dan Ideologi. Kuala Lumpur: KUIZM Publication, 2019, Cet.

Pertama.

Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Rasial.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional.

Bandung: P.T. Alumni, 2015.

Nor, Riduan Mohammad. Sejarah dan Perkembangan Gerakan Islam Abad Moden.

Selangor: MHI Publication, 2007, Cet. Pertama.

......., Menerjang Badai: 60 Tahun Mempersada Perjuangan. Kuala Lumpur: Jundi

Resources, 2011, Cet. Pertama.

Perlembagaan Persekutuan (Semua amandemen hingga Januari 2014). Kuala

Lumpur: MDC Publisher Sdn. Bhd., 2014.

Pulungan, J. Suyuthi. Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah

Ditinjau Dari Pandangan al-Quran. Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet. 2,

1996.

Qaradhawi, Yusuf, Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam, Selangor: Syabab

Publishing, 2015, Cet. Pertama.

88

Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, Cet.

Pertama.

Hamzah, Maziah dan Shahrul Mizan Ismail, “Penghapusan Diskriminasi

Perkauman: Halatuju dan Cabaran”. Legal Network Series. Januari 2017.

Diakses pada 22 Maret 2019 dari

http://www.reseacrhgate.net/publication/325945782_Penghapusan_Diskri

minasi_Perkauman_Halatuju_dan_Cabaran

Marzuki, Dr. Mohd Zuhdi. “PAS Faktor Kestabilan Politik Malaysia 2013-2018”.

Pusat Penyelidikan PAS PUSAT. Diakses pada 6 Mei 2019 dari

https://berita.pas.org.my/pas-faktor-kestabilan-politik-malaysia-2013-

2018/?fbclid=IwAR0GLhiJi9JbjQGgaOjTkosFG-

_xoqwiNjdIzH0ZFZfo1bM4Mkdt99uH4t4

Muslim, Nazri dkk. Analisis Peruntukan Orang Melayu Dalam Perlembagaan

Persekutuan Malaysia Dalam Konteks Hubungan Etnik. Jurnal Melayu

Jilid 11. Universiti Kebangsaan Malaysia: Disember 2013. Diakses pada

tanggal 22 Juni 2019 dari situs

http://ejournal.ukm.my/jmelayu/article/view/5093

Pusat KOMAS Malaysia. Laporan Diskriminasi Rasial Malaysia 2017. Selangor:

2018. Diakses tanggal 8 Mei 2019 ari https://komas.org/v2/wp-

content/uploads/2016/03/Malaysia-Racial-Discrimination-Report-2017.pdf

Pakatan Harapan. Buku Harapan: Membina Negara Memenuhi Harapan. Kuala

Lumpur: 2018. Diakses pada 9 Mei 2019 dari

http://kempen.s3.amazonaws.com/pdf/Buku_Harapan.pdf

Saptaningrum, Indriaswati Dyah dan Syahrial Martanto Wiryawan, Upaya

Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial Melalui Sarana Hukum Pidana:

Tinjauan atas Pasal Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Dalam

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: ELSAM dan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007, Cet. Pertama. Artikel diakses

pada 9 April 2019 dari

https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/200706_RKUHP_PP4_Praktik

-diskriminasi-rasial.pdf

Tanaka, Atsuko & Yoshinobu Nagamine, The International Convention on the

Elimination of All Forms of Racial Discrimination: A Guide for NGOs,

London: Minority Rights Group International, 2001. Artikel diakses

pada 8 April 2019 dari https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-

site-downloads/download-60-ICERD-A-Guide-for-NGOs.pdf

The Indonesia Legal Resource Centre (ILRC). Memahami Diskriminasi. Jakarta:

ILRC, 2009. Artikel diaksed pada 22 Maret 2019 dari situs

89

http://mitrahukum.org/wp- content/uploads/2012/09/Memahami-

Diskriminasi.pdf

INTERVIEW

Interview secara daring dengan Saudara Muhammad Amirul Amri Mohd Jaaffar,

Anggota PAS Kawasan Damansara, Jakarta-Arab Saudi, 26 Juni 2019.

Interview Pribadi dengan Ahmad Khalid Walidy Mohd Saleh, Anggota PAS

Cabang Pulau Melaka, Malaysia, 17 Juni 2019.

Interview Pribadi dengan Nur Ainina Mos, Anggota PAS Kawasan Batang Sadong

(P200), Malaysia, 22 Juni 2019.

Interview Pribadi dengan Nik Muhammad Daniel Haiqal Nik Zulkifli, Sekretaris

Politik Anggota Parlemen Pemuda Malaysia Najib Asyraf, Malaysia, 23

Juni 2019.

Interview Pribadi secara daring dengan Zahirul Nukman Narakna, Anggota PAS

Cabang Seremban, Jakarta-Malaysia, 10 Juli 2019.

SITUS INTERNET

Awang, Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi. “Minda Presiden PAS: ICERD

Lembu Tidak Disembelih”. Diakses pada 22 Juni 2019 dari situs

https://www.facebook.com/abdulhadiawang/photos/a.146944298724030/1

950207405064368/?type=3&eid=ARAPDr_iiFrijkKTpf8AHTPKbay7F_m

nBP8JCe7QGlBpPGEduwkvCLuAc9LAxUQ8AtNlDNQtDcXkubX7&ifg

=1

Barokah, Nobia Sekar Tanjung. Antara Ketidakpatuhan dan Sejarah Masa Lalu:

Analisis Kepatuhan Negara Indonesia terhadap Konvensi ICERD, Studi

Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua, Departemen Hubungan

Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro, 2018. Diakses dari

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/21068/19719

tanggal 23 Juli 2019.

Azri, Khairul. “Menjawab Milo Suam”. Diakses pada 7 Mei 2019 dari

https://web.facebook.com/mkhairulazri/posts/10218156320528365

“Dr M addresses UN General Assembly”. Diakses pada 9 Mei 2019 dari

https://www.youtube.com/watch?v=9ndGop8Uw3Q

90

Halim, Izwan Abdul. “Jasa Pas Letak Islam Dalam Perlembagaan Negara”. Dewan

Pemuda PAS Malaysia (DPPM). Diakses pada 6 Mei 2019 dari

https://web.facebook.com/DPPMalaysia/posts/1016901951660340

Hamid, Tun Abdul. “Kesan Pengesahan ICERD”. 9 November 2018. Diakses pada

13 Mei 2019dari https://www.tunabdulhamid.my/index.php/speech-papers-

lectures/item/download/1597_98f94a9855cfef7a9c90c151c7ab80c1

“Himpunan Aman Rakyat Akan Diteruskan”. Diakses pada 24 Juni 2019 dari

https://www.thepatriots.asia/himpunan-aman-rakyat-akan-

diteruskan/?fbclid=IwAR1keVNaJkUKfFLmLT5NqnO4wJpmJE1c51tGY

TK6p0CDfNUVeliGlC0n4qg

Info terkait negara anggota ICERD dan negara yang telah menandatangani

konvensi tersebut diakses pada jam 14.25WIB pada 23 Maret 2019 dari situs

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=

IV-2&chapter=4&lang=en

“International Convention on the Elimination of All Forms of Racial

Discrimination”. Diakses pada 23 Maret 2019 dari

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=

IV-2&chapter=4&lang=en

“Kenyataan Rasmi Kerajaan Mengenai ICERD”. Diakses pada 24 Juni 2019 dari

https://www.penerangan.gov.my/index.php/ms/pengumuman/262-

kenyataan-rasmi-kerajaan-mengenai-icerd

“Laporan Tinjauan Semakan Berkala Kedua”. Diakses pada 7 Mei 2019 dari

https://www.suhakam.org.my/regional-international/upr/second-cycle-

2013/

“Live: Edaran Risalah Tolak ICERD oleh AJK Penyelaras Pemuda PAS Dun

Seberang Takir di Pasar Malam Kg Baru”. Diakses pada 23 Juni 2019 dari

https://www.facebook.com/411830869198414/videos/194387221445922/

“Majlis Syura Ulamak PAS sedia di saff hadapan BANTAH ICERD”. Diakses pada

23 Juni 2019 dari https://www.youtube.com/watch?v=yK0pWfMR57s

“Makluman Program Tolak ICERD”. Diakses pada 24 Juni 2019 dari

https://www.thepatriots.asia/daftar_kongres_icerd/

“Malaysia Yakin bahawa ICERD Sedia untuk Diratifikasi”. Diakses pada 26

Oktober 2018 dari https://komas.org/malaysia-yakin-bahawa-icerd-sedia-

untuk-diratifikasi/

“MB Terengganu : YB Marang Tegas Bantah ICERD Di Parlimen”. Diakses pada

23 Juni 2019 dari https://www.youtube.com/watch?v=fNAGk-W9gFc

91

“Minister: Govt to ratify convention on racial discrimination, five other treaties in

Q1 2019”. Diakses pada 9 Mei 2019 dari

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2018/10/24/minister-govt-to-

ratify-six-treaties-including-icerd-in-2019/1686303

Narakna, Zahirul Nukman. “Himpunan Aman Rakyat Tolak ICERD”. Diakses pada

24 Juni 2019 dari

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210296440085738&set=pc

b.10210296442605801&type=3&theater

Penggunaan kata dari bahasa Indonesia dipastikan tepat dengan dirujuk ke

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ lewat aplikasi luring.

“Pernyataan Resmi Mufti Wilayah Persekutuan Mengenai ICERD”. Diakses pada

12 Mei 2019 dari http://muftiwp.gov.my/en/sumber/kenyataan-media-

pmwp/2857-kenyataan-media-241118,

“Perpaduan Anak Negeri Sabah PAN Menyokong ICERD”. Diakses pada tanggal

11 Mei 2019 dari https://jalinluin.com/2018/11/22/perpaduan-anak-negeri-

sabah-pan-menyokong-icerd/

“Press Statement: Khairy is wrong that ratifying the convention against racial

discrimination (ICERD) will affect special position of Malays”. Diakses

pada 9 Mei 2019 dari https://www.lawyersforliberty.org/lfl-khairy-is-

wrong-that-ratifying-the-convention-against-racial-discrimination-icerd-

will-affect-special-position-of-malays/

R.AGE. “Exclusive: Khairy Jamaluddin gets real about BN, ICERD, and Najib

close up”. Diakses pada tanggal 14 Mei 2019 dari

https://www.youtube.com/watch?v=RjNwmMoZqMs&t=4s

Rahman, Fikri Abdul Artikel: Bentuk Negara, diakses pada 23 Juli 2019 dari

https://www.academia.edu/6328008/BENTUK_NEGARA

“Sejarah Awal Sumbangan PAS”. Diakses pada tanggal 5 Mei 2019 dari

https://web.facebook.com/paspusat/posts/menelusuri-sejarah-awal-

sumbangan-pas-dalam-bidang-pendidikan-di-negara-ini-

turu/1078841772132566/?_rdc=1&_rdr,

“Sejarah Parti Islam Se Malaysia (PAS)”. Diakses pada 21 April 2019 dari

https://pas.org.my/sejarah- parti-islam-se-malaysia-pas/

“Semakan Berkala Sejagat”. Diakses pada 7 Mei 2019 dari

https://ms.wikipedia.org/wiki/Semakan_Berkala_Sejagat

92

“Senarai Majlis Syura Ulamak Sesi 2015-2020”. Diakses pada tanggal 24 April

2019 dari https://pas.org.my/senarai-majlis-syura-ulamak-sesi-2015-

2020/#more-6988,

“Siaran Langsung: Bicara Minda Bersama Menteri Luar Negeri, Datuk Saifuddin

Abdullah”. Diakses pada 9 Mei 2019 dari

https://www.youtube.com/watch?v=mnVRmTOcoiY&feature=youtu.be&t

=2115

“Submission by the Human Rights Commision of Malaysia (SUHAKAM) to the

United Nations Human Rights Council’s Third Universal Periodic Review

of Malaysia”. Diakses pada 8 Mei 2019 dari

https://drive.google.com/file/d/10OwJjaYz1ETMiZtVTHYTw57uYZdyN

27V/view

“The Human Rights Commission of Malaysia calls on the Government to accede

to the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial

Discrimination 1969”. Diakses pada 8 Mei 2019 dari

https://www.suhakam.org.my/the-human-rights-commission-of-malaysia-

calls-on-the-government-to-accede-to-the-international-convention-on-the-

elimination-of-all-forms-of-racial-discrimination-1969/

“Tommy Thomas”. Diakses pada 12 Maret 2019 dari situs

https://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Thomas_(barrister)

“Types of Discrimination”. Diakses pada 16 April 2019 dari

https://eschooltoday.com/discrimination-and-prejudice/types-of-

discrimination.html

“Ucapan Bersejarah Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang di Himpunan 812”.

Diakses pada 25 Juni 2019 dari

https://www.facebook.com/gombaktv/videos/343700486186067/?v=3437

00486186067

“When it comes to ICERD, neighbours Malaysia, Myanmar, Brunei of same mind”.

Diakses pada 12 Mei 2019 dari

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2018/11/22/when-it-comes-to-

icerd-neighbours-malaysia-myanmar-brunei-of-same-mind/1695796

Zainudin, Faiz dan Khairil Ashraf. “ABIM Cadang Kerajaan Sertai ICERD

Sebelum Tandatangan, Ratifikasi”. Diakses pada 12 Mei 2019 dari

https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2018/11/14/abim-

cadang-kerajaan-sertai-icerd-sebelum-tandatangan-ratifikasi/,

"Zulkifli Muhammad”. Diakses pada 1 Mei 2019 dari

https://ms.wikipedia.org/wiki/Zulkifli_Muhammad

93

KORAN

“Malaysia Undang Musibah Jika Tandatangan ICERD”, Berita Harian, 16

November 2018.

“PAS anggap tiada keperluan ICERD diwujudkan”, Harian Metro, 16 November

2018.

94

LAMPIRAN/ DOKUMENTASI

KONVENSI INTERNASIONAL

PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RAS

Disetujui dan dibuka bagi penandatanganan dan ratifikasi oleh Resolusi Majelis

Umum 2106 A (XX)

21 Desember 1965

Berlaku 4 Januari 1969 sesuai dengan pasal 19

Negara-Negara Pihak Konvensi ini,

Menimbang bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada

prinsip-prinsip mengenai martabat dan persamaan yang melekat dalam setiap

manusia, dan bahwa semua Negara Anggota telah berikrar untuk mengambil

tindakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dalam kerja sama dengan

Organisasi ini, untuk mencapai salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni

memajukan dan mendorong penghormatan universal dan pematuhan hak asasi

manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa mengindahkan ras, jenis

kelamin, bahasa atau agama,

Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan

bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan haknya,

dan bahwa setiap orang berhak memiliki segenap hak dan kebebasan yang tertera

di dalamnya tanpa pembedaan apapun juga, khususnya dalam hal ras, warna kulit

dan asal-usul kebangsaan,

Menimbang bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan

berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap diskriminasi apapun, dan

terhadap hasutan untuk melakukan diskriminasi,

Menimbang bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk penjajahan

dan praktek pemisahan dan diskriminasi yang terkait dengannya dalam bentuk

apapun dan di manapun, dan bahwa Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan

95

pada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan 14 Desember 1960 (Resolusi

Majelis Umum 1514 XV) telah menegaskan dan dengan khidmat menetapkan

perlunya melakukan hal ini dengan segera dan tanpa syarat,

Menimbang bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 20 November 1963 (Resolusi

Majelis Umum 1904 XVIII) dengan khidmat menegaskan perlunya segera

menghapuskan diskriminasi ras di seluruh dunia dalam segala bentuk dan

perwujudannya, dan menjamin pemahaman dan penghormatan bagi martabat

manusia,

Meyakini bahwa doktrin keunggulan apapun yang didasarkan pada

perbedaan ras adalah salah secara ilmiah, terkutuk secara moral, tidak adil dan

berbahaya secara sosial, dan tidak ada satupun pembenaran bagi diskriminasi ras

baik dalam teori maupun praktek di manapun juga,

Menegaskan kembali bahwa diskriminasi di antara manusia yang

didasarkan pada ras, warna kulit, atau asal-usul bangsa merupakan hambatan bagi

hubungan antarbangsa yang bersahabat dan damai, dan dapat mengganggu

perdamaian dan keamanan antarbangsa, dan keharmonisan orang-orang yang hidup

berdampingan bahkan dalam satu negara yang sama,

Dicemaskan oleh perwujudan diskriminasi ras yang masih ada di beberapa

wilayah di dunia, dan oleh kebijakan pemerintah yang didasarkan atas keunggulan

atau kebencian ras, seperti kebijakan apartheid, pemecahan atau pemisahan,

Berniat menggunakan segenap tindakan yang diperlukan untuk

menghapuskan dengan segera diskriminasi ras dalam segala bentuk dan

perwujudannya, dan untuk mencegah dan menentang setiap doktrin dan praktek

rasis dalam upaya untuk memajukan pemahaman antar-ras, dan membangun

masyarakat dunia yang terbebas dari segala bentuk pemisahan dan diskriminasi ras,

Mengingat Konvensi Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang

disetujui Organisasi Buruh Internasional pada 1978 dan Konvensi Menentang

Diskriminasi dalam Pendidikan yang disetujui Organisasi Pendidikan, Ilmu

Pengetahuan dan Kebudayaan pada 1960,

96

Menginginkan penerapan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Deklarasi

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dari Perserikatan Bangsa-

Bangsa, dan untuk memastikan pengambilan tindakan-tindakan praktis paling awal

untuk mencapai tujuan tersebut,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1 1. Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk

pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras,

warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai

maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau

pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan

masyarakat yang lain.

2. Tidak satupun dalam Konvensi ini yang boleh diartikan sebagai berakibat

apapun terhadap ketentuan-ketentuan hukum Negara-Negara Pihak mengenai

kebangsaan, kewarganegaraan atau naturalisasi, asalkan ketentuan demikian

tidak membedakan setiap kebangsaan tertentu.

3. Tindakan khusus diambil untuk tujuan semata-mata menjamin kemajuan yang

layak bagi kelompok ras atau sukubangsa atau perorangan tertentu yang

memerlukan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya

kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau menggunakan hak asasinya

sebagai manusia dan kebebasan dasarnya, dan hal itu tidak dapat dianggap

sebagai diskriminasi ras, asalkan tindakan seperti itu tidak berakibat munculnya

perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan

itu tidak dapat diteruskan setelah tujuan bagi mereka tercapai.

Pasal 2

1. Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi ras dan berjanji menggunakan

semua sarana yang memadai, segera melakukan kebijakan penghapusan

97

diskriminasi ras dalam segala bentuknya, dan mengembangkan pengertian di

antara semua ras, dan untuk mencapai tujuan ini :

(a) setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan

atau praktek diskriminasi ras terhadap orang, kelompok orang atau lembaga,

dan menjamin bahwa semua aparat dan lembaga-lembaga pemerintah, baik

nasional maupun daerah, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;

(b) Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak mensponsori, membela atau

mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi

manapun;

(c) Setiap negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk

meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun

daerah, dan mengubah, mencabut atau menghapuskan undang-undang atau

peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras

di manapun;

(d) Setiap Negara Pihak harus melarang dan mengakhiri diskriminasi ras oleh

perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang sesuai, termasuk

pembentukan undang-undang apabila keadaan membutuhkan;

(e) Setiap negara Pihak berjanji untuk mendorong, kalau perlu, organisasi dan

gerakan multi ras yang terpadu serta bermacam cara lain untuk

menghilangkan penghalang antar-ras, dan mencegah apapun yang

cenderung memperkuat pemisahan ras.

2. Negara-Negara Pihak, bila keadaan memerlukan, harus mengambil tindakan-

tindakan khusus dan konkret di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang

lainnya untuk menjamin perkembangan serta perlindungan yang memadai bagi

kelompok ras tertentu atau anggota kelompok tersebut, dengan tujuan menjamin

mereka untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara sama

dan sepenuhnya. Tindakan-tindakan ini, bagaimanapun juga, tidak boleh

mengakibatkan dipertahankannya hak yang berbeda dan terpisah bagi

kelompok-kelompok ras yang berbeda setelah tujuan dari tindakan-tindakan itu

tercapai.

98

Pasal 3

Negara-Negara Pihak secara khusus mengutuk pemisahan ras dan apartheid

serta berusaha untuk mencegah, melarang dan menghapuskan semua praktek

semacam ini di dalam wilayah hukum mereka.

Pasal 4

Negara-Negara Pihak mengutuk semua propaganda dan organisasi yang

dilandasi pemikiran atau teori keunggulan suatu ras atau kelompok orang dengan

warna kulit atau asal bangsa yang sama, atau yang mencoba membenarkan atau

menyebarkan kebencian dan diskriminasi ras dalam bentuk apapun, dan

memutuskan secepatnya tindakan-tindakan positif yang dirancang untuk

menghalau semua hasutan atau tindakan diskriminatif seperti itu, dan untuk

mencapai tujuan ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertuang

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hak yang disebutkan dalam

pasal 5 Konvensi ini, Negara-Negara Pihak:

(a) menyatakan setiap penyebarluasan gagasan berdasarkan keunggulan atau

kebencian terhadap ras tertentu, hasutan ke arah diskriminasi ras maupun semua

tindak kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan semacam itu terhadap

ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang berbeda, dan

juga pemberian bantuan bagi kegiatan-kegiatan rasis, termasuk bantuan

keuangan, adalah kejahatan yang dapat dituntut secara hukum;

(b) akan menyatakan tidak sah secara hukum dan melarang semua organisasi dan

kegiatan yang diorganisir serta kegiatan-kegiatan propaganda lain yang

menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras, dan menyatakan bahwa

keikutsertaan dalam organisasi serta kegiatan semacam itu sebagai kejahatan

yang dapat dihukum oleh undang-undang;

(c) Tidak membolehkan pegawai atau lembaga pemerintah, baik nasional maupun

daerah, untuk menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras.

99

Pasal 5

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam

pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala

bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras,

warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum,

terutama untuk menikmati hak di bawah ini:

(a) Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-badan

peradilan lain;

(b) Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan

kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu

kelompok atau lembaga;

(c) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih

dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut serta dalam

pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada tingkat manapun, dan

untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pelayanan umum;

(d) Hak sipil lainnya, khususnya:

(i) Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara

yang bersangkutan;

(ii) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan

kembali ke negaranya sendiri;

(iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan;

(iv) Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;

(v) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama

dengan orang lain;

(vi) Hak waris;

(vii) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;

(viii) Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;

(ix) Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;

(e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya:

(i) Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi

kerja yang adil dan nyaman, memperoleh perlindungan dari pengangguran,

100

mendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil

dan menguntungkan;

(ii) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;

(iii) Hak atas perumahan;

(iv) Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial

dan pelayanan-pelayanan sosial;

(v) Hak atas pendidikan dan pelatihan;

(vi) Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan;

(vii) Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun yang

dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti transportasi,

hotel, restoran, warung kopi, teater, dan taman.

Pasal 6

Negara-Negara Pihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya

memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan

nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap

tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar

yang bertentangan dengan Konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan

dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan

penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.

Pasal 7

Negara-Negara Pihak setuju untuk secepatnya mengambil tindakan-

tindakan efektif terutama di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan

informasi, dengan maksud menentang prasangka yang mengarah ke diskriminasi

ras, dan mengembangkan pemahaman, toleransi, dan persahabatan antarbangsa dan

kelompok ras atau sukubangsa, maupun menyebarluaskan tujuan serta prinsip-

prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala

Bentuk diskriminasi Ras, dan Konvensi ini.

101

BAGIAN II

Pasal 8

1. Akan dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (selanjutnya disebut

sebagai Komite), beranggotakan 18 orang ahli yang bermoral tinggi dan diakui

ketidak-berpihakannya, yang dipilih oleh Negara-Negara Pihak dari antara

warganegara mereka, yang harus bertugas dalam kapasitas pribadi, di mana

pemilihan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil, dan perwakilan

berbagai bentuk peradaban maupun sistem hukum yang utama.

2. Anggota-anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia dari

suatu daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak. Setiap

Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang di antara warganegaranya.

3. Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya

Konvensi ini. Setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berkirim surat kepada Negara-

Negara Pihak agar mereka menyampaikan calon masing-masing dalam jangka

waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar nama calon

menurut abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkannya dan

harus mengkomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak.

4. Pemilihan anggota Komite diadakan pada pertemuan Negara-Negara Pihak

yang diselenggarakan Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Pada pertemuan tersebut, di mana persyaratan kuorum adalah dua

pertiga dari Negara–Negara Pihak, orang-orang yang dipilih adalah calon yang

memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak suara dari

perwakilan Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

5. (a) Anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian,

masa jabatan dari sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama harus

berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama, nama

kesembilan orang ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua Komite;

(b) Untuk menggantikan anggota Komite yang tidak lagi menjalankan

fungsinya, Negara Pihak asal ahli yang tidak lagi berfungsi sebagai anggota

102

Komite harus menunjuk ahli lain di antara warganegaranya, dengan persetujuan

Komite.

6. Negara-Negara Pihak bertanggungjawab atas pembiayaan yang dikeluarkan

anggota Komite untuk pelaksanaan tugas-tugas Komite.

Pasal 9

1. Negara Pihak akan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai langkah-langkah legislatif, peradilan,

administratif maupun langkah lain yang telah dilakukan sesuai ketentuan-

ketentuan dalam Konvensi ini:

(a) dalam waktu satu tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara yang

bersangkutan; dan

(b) setelah itu, setiap dua tahun dan setiap kali Komite memintanya, Komite

dapat meminta informasi tambahan dari Negara Pihak.

2. Komite ini menyampaikan laporan tahunan melalui Sekretaris Jenderal kepada

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatan-kegiatannya,

dan dapat memberikan usulan dan rekomendasi umum yang didasarkan atas

pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari Negara Pihak.

Usulan atau rekomendasi semacam itu wajib dilaporkan pada Majelis Umum

bersama dengan komentar dari Negara Pihak, bila ada.

Pasal 10

1. Komite ini harus menyusun tata kerjanya sendiri.

2. Komite ini memilih pegawainya untuk masa kerja dua tahun.

3. Sekretariat Komite akan disediakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan

Bangsa- Bangsa.

4. Persidangan-persidangan Komite biasanya diadakan di Markas Besar

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

103

Pasal 11

1. Apabila suatu Negara Pihak menganggap bahwa Negara Pihak lain tidak

melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, Negara tersebut dapat

mengajukan masalah ini untuk diperhatikan Komite. Komite kemudian

menyampaikan pengaduan ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam

waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite,

penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah tersebut dan

upaya penyelesaian, jika ada, yang telah diambil Negara tersebut.

2. Apabila masalah tersebut tidak diselesaikan hingga memuaskan kedua pihak

baik melalui negosiasi bilateral atau prosedur lain, dalam waktu enam bulan

setelah diterimanya pengaduan pertama oleh Negara penerima, masing-masing

Negara mempunyai hak untuk mengajukan lagi masalah tersebut ke depan

Komite dengan memberitahukan Komite dan Negara lain tersebut.

3. Komite akan menangani masalah yang diajukan sesuai dengan ayat 2 pasal ini

setelah Komite yakin bahwa dalam kasus tersebut semua upaya penyelesaian

dalam negeri yang tersedia telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang

diakui dalam hukum internasional. Ketentuan ini tidak berlaku apabila

penerapan upaya penyelesaian tersebut telah berlangsung terlalu lama tanpa

alasan yang jelas.

4. Dalam kasus-kasus yang diajukan kepadanya, Komite dapat memanggil

Negara-Negara Pihak yang bersangkutan agar menyampaikan semua informasi

lain yang relevan.

5. Apabila suatu masalah yang timbul dari pasal ini sedang dalam pertimbangan

Komite, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan berhak untuk mengirimkan

seorang wakil untuk mengambil bagian dalam pertemuan Komite ketika

masalah tersebut sedang dipertimbangkan Komite, tanpa mempunyai hak suara.

Pasal 12

1. (a) Setelah Komite memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang

diperlukan, Ketua Komite menunjuk Komisi Pendamai ad hoc (selanjutnya

disebut sebagai Komisi), yang terdiri dari lima orang yang merupakan anggota

104

Komite maupun bukan anggota Komite. Anggota Komisi harus diangkat

dengan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, dan anggota-anggota

Komisi harus menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut

pada Negara-Negara yang terlibat sengketa dengan maksud menghasilkan

penyelesaian yang diterima semua pihak berdasarkan penghormatan pada

Konvensi ini;

(b) Apabila Negara-Negara Pihak yang terlibat sengketa gagal mencapai

kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai semua atau sebagian dari

komposisi komisi, anggota-anggota Komisi yang belum disetujui oleh Negara-

negara Pihak yang bersengketa harus dipilih dengan pemungutan suara secara

rahasia oleh dua pertiga dari suara mayoritas Komite di antara anggota-anggota

Komite sendiri.

2. Anggota-anggota Komisi wajib bekerja dalam kapasitas pribadi mereka.

Mereka tidak boleh warganegara dari Negara-Negara Pihak yang bersengketa

ataupun Negara yang tidak menjadi Pihak pada Konvensi ini.

3. Komisi harus memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan tata kerjanya sendiri.

4. Persidangan Komisi biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-

Bangsa atau di tempat lain yang layak sebagaimana ditentukan Komisi.

5. Sekretariat yang disediakan seperti disebutkan pasal 10, ayat 3, Konvensi ini

juga harus melayani Komisi apabila terjadi sengketa antar-Negara Pihak yang

melibatkan Komisi ini.

6. Negara-Negara Pihak yang bersengketa secara bersama dan bagi adil

menanggung semua pengeluaran anggota-anggota Komisi sesuai dengan

perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7. Bilamana perlu, Sekretaris Jenderal menanggung pembiayaan anggota-anggota

Komisi sebelum adanya penggantian dari Negara-Negara Pihak yang

bersengketa sesuai dengan ayat 6 pasal ini.

8. Informasi yang diperoleh dan dikumpulkan Komite harus tersedia bagi Komisi,

dan Komisi dapat meminta Negara-Negara yang bersangkutan untuk

memberikan informasi lain yang berkaitan.

105

Pasal 13

1. Setelah secara lengkap mempertimbangkan masalah tersebut, Komisi harus

mempersiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komite yang berisi

temuan atas semua pertanyaan tentang fakta yang relevan dengan masalah

pihak-pihak yang bersengketa, dan rekomendasi yang tepat bagi penyelesaian

masalah itu secara bersahabat.

2. Ketua Komite menyampaikan laporan Komisi kepada masing-masing Negara

Pihak yang bersengketa. Dalam waktu tiga bulan, Negara-negara ini harus

memberitahukan Ketua Komite apakah mereka menerima atau menolak

rekomendasi yang dimuat dalam laporan Komisi.

3. Setelah jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 2 pasal ini, Ketua Komite

perlu memberitahukan laporan Komisi dan pernyataan Negara-negara Pihak

yang bersangkutan kepada Negara-Negara lain Pihak Konvensi.

Pasal 14

1. Suatu Negara Pihak sewaktu-waktu dapat menyatakan bahwa Negaranya

mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan dari

perorangan atau kelompok orang dalam wilayah hukumnya yang menyatakan

diri sebagai korban pelanggaran hak sebagaimana tercantumkan dalam

Konvensi ini yang dilakukan oleh Negara Pihak tersebut. Pengaduan

menyangkut Negara Pihak yang belum membuat pernyataan semacam itu tidak

akan diterima.

2. Negara Pihak yang telah membuat pernyataan sebagaimana dicantumkan dalam

ayat 1 pasal ini dapat membentuk atau menunjuk suatu badan dalam tata hukum

nasionalnya, yang berwenang menerima dan memeriksa petisi dari perorangan

dan kelompok orang dalam wilayah hukumnya, yang menyatakan diri telah

menjadi korban pelanggaran haknya sebagaimana dicantumkan dalam

Konvensi ini dan telah memakai seluruh upaya penyelesaian dalam negeri.

3. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan ayat 1 pasal ini dan nama badan yang

dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini diserahkan dan disimpan

oleh Negara Pihak yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan

106

Bangsa-Bangsa, yang harus menyampaikan salinannya kepada Negara-Negara

Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan

pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal tetapi penarikan kembali semacam

ini tidak mempengaruhi pengaduan yang tengah diperiksa Komite.

4. Daftar petisi disimpan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan

ayat 2 pasal ini dan salinan daftar yang dilegalisir diserahkan pada Sekretaris

Jenderal setiap tahun dengan pengertian bahwa isinya tidak boleh diumumkan.

5. Apabila tidak puas pada badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat

2 pasal ini, pihak yang mengajukan pengaduan berhak menyampaikan masalah

ini pada Komite dalam jangka waktu enam bulan.

6. (a) Secara rahasia Komite memberitahukan pengaduan yang diajukan

kepadanya agar diperhatikan Negara Pihak yang dituduh telah melanggar

ketentuan Konvensi ini, tetapi identitas perorangan atau kelompok orang yang

bersangkutan tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan orang atau kelompok

itu. Komite tidak akan menerima pengaduan tanpa identitas jelas.

(b) Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada

Komite penjelasan resmi atau pernyataan yang menjernihkan masalah tersebut

dan upaya-upaya penyelesaiannya, jika ada, yang telah diambil oleh Negara

tersebut.

7. (a) Komite akan mempertimbangkan pengaduan dengan memperhatikan semua

informasi yang disediakan untuknya oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan

oleh pengirim pengaduan. Komite tidak akan mempertimbangkan pengaduan

sebelum Komite yakin bahwa pengirim pengaduan telah mempergunakan

semua upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia. Namun demikian,

ketentuan ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian ditunda-tunda

tanpa alasan yang wajar.

(b) Komite akan meneruskan usulan dan rekomendasinya, jika ada, kepada

Negara Pihak yang bersangkutan dan pihak yang mengajukan pengaduan.

8. Komite akan memasukkan dalam laporan tahunan ringkasan pengaduan-

pengaduan semacam itu, dan bila perlu, ringkasan penjelasan dan pernyataan

107

dari Negara-negara Pihak yang bersangkutan dan ringkasan usulan dan

rekomendasi Komite.

9. Komite berwenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam

pasal ini apabila sedikitnya ada 10 Negara Pihak Konvensi telah terikat melalui

pernyataan yang sesuai dengan ayat 1 pasal ini.

Pasal 15

1. Sebelum tercapainya tujuan-tujuan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan

kepada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan yang termuat dalam

Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960, ketentuan-ketentuan

Konvensi ini bagaimanapun juga tidak dapat membatasi hak untuk mengajukan

pengaduan yang diberikan kepada Bangsa-Bangsa tersebut oleh instrumen-

instrumen internasional lainnya, atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan

badan-badan khususnya.

2. (a) Komite yang dibentuk menurut pasal 8 ayat 1 Konvensi ini harus menerima

salinan petisi-petisi dari, dan menyampaikan pandangan serta rekomendasi

mengenai petisi tersebut kepada, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

yang menangani masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan prinsip-

prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi ini, dalam mempertimbangkan pengaduan

dari penduduk Wilayah-wilayah Perwalian dan Wilayah Tanpa Pemerintahan

Sendiri, dan semua wilayah yang terkena Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum,

berkaitan dengan masalah-masalah yang tercakup Konvensi ini, yang diajukan

kepada badan-badan ini.

(b) Komite wajib menerima salinan-salinan laporan dari badan-badan

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang mengenai langkah legislatif,

yudikatif dan administratif serta langkah lainnya yang berkaitan langsung

dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi, yang dilaksanakan

penguasa administratif di wilayah-wilayah yang disebut dalam sub-ayat a. dari

ayat ini, dan wajib mengutarakan pendapat dan rekomendasi pada badan-badan

tersebut.

108

3. Komite wajib mencantumkan dalam laporan kepada Majelis Umum ringkasan

pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan yang diterima dari badan-badan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ringkasan pendapat dan rekomendasi Komite

sehubungan dengan pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan tersebut

4. Komite akan meminta semua informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang berkenaan dengan Konvensi ini dan yang tersedia untuk

Sekretaris Jenderal mengenai wilayah-wilayah yang tersebut dalam ayat 2 a.

pasal ini.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai penyelesaian sengketa atau

pengaduan akan diberlakukan tanpa mengabaikan prosedur-prosedur lain dalam

penyelesaian sengketa atau pengaduan dalam bidang diskriminasi yang tercantum

dalam instrumen atau konvensi yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan

badan-badan khususnya, dan tidak boleh menghalangi Negara-Negara Pihak untuk

memanfaatkan upaya lainnya dalam menyelesaikan sengketa, sesuai dengan

perjanjian internasional umum maupun khusus yang berlaku di antara mereka.

BAGIAN III

Pasal 17

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan khususnya, oleh Negara

Anggota Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lain yang telah

diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi

Negara Pihak Konvensi ini.

2. Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan dan

disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 18

1. Konvensi ini terbuka untuk persetujuan oleh setiap Negara yang disebut dalam

pasal 17, ayat 1, Konvensi ini.

109

2. Persetujuan akan berlaku dengan diserahkannya dokumen persetujuan untuk

disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 19

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan

kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dokumen keduapuluh

tujuh dari ratifikasi atau persetujuan.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini, setelah

penyerahan dokumen ratifikasi atau persetujuan yang keduapuluh tujuh,

Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan

dokumen ratifikasi atau persetujuan itu.

Pasal 20

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menerima dan

mengedarkan keberatan yang diungkapkan pada saat ratifikasi atau persetujuan

kepada semua Negara yang telah atau akan menjadi Pihak Konvensi ini. Setiap

Negara yang berkeberatan dalam waktu sembilan puluh hari setelah tanggal

pengungkapan harus menyampaikan pada Sekretaris Jenderal bahwa Negara

yang bersangkutan tidak dapat menerimanya.

2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi tidak

dilayani, demikian pula keberatan yang mengakibatkan terganggunya kerja

badan-badan yang dibentuk oleh Konvensi ini. Suatu keberatan dianggap tidak

sesuai atau mengganggu apabila sekurangnya duapertiga dari Negara-Negara

Pihak Konvensi ini menolak keberatan itu.

3. Keberatan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada

Sekretaris Jenderal. Pemberitahuan semacam itu berlaku pada tanggal

penerimaan.

Pasal 21

Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan

pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

110

Penarikan diri ini akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya

pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

Sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak yang berkenaan dengan

penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang tidak terselesaikan melalui negosiasi

atau prosedur yang secara tegas ditentukan dalam Konvensi ini, atas permintaan

pihak yang bersengketa bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional untuk

mendapat keputusan, kecuali pihak-pihak yang berselisih menyetujui suatu cara

lain untuk menyelesaikannya

Pasal 23

1. Permohonan untuk mengubah Konvensi ini dapat diajukan kapan saja oleh

Negara Pihak dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memutuskan langkah-

langkah, kalau ada, yang mesti diambil terhadap permohonan semacam itu.

Pasal 24

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua

Negara yang dimaksud dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini mengenai hal-hal di

bawah ini:

(a) Tandatangan, ratifikasi dan persetujuan berdasarkan pasal 17 da 18;

(b) Tanggal berlakunya Konvensi ini berdasarkan pasal 19;

(c) Pengaduan dan pernyataan yang diterima berdasarkan pasal 14, 20 dan 23;

(d) Penarikan diri berdasarkan pasal 21.

Pasal 25

1. Konvensi ini, dalam naskah berbahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan

Spanyol yang sama otentiknya, disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-

Bangsa.

111

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyampaikan salinan

Konvensi yang telah disahkan kepada semua Negara yang termasuk dalam

kategori yang disebut dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini.

skripsi: respon partai islam se-malaysia (pas)...

Documents