Analisis Keadaan Sempadan Sungai dan Pantai

DKI Jakarta

Khurniaty Dewi -15813019

Sempadan Sungai

• Sungai merupakan salah satu bentuk alur air permukaan yang harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, berwawasan lingkungan hidup dengan mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU SDA No. 7 Tahun 2004).

• Dalam rangka mewujudkan kemanfaatan sungai serta mengendalikan kerusakan sungai, perlu ditetapkan garis sempadan sungai, yaitu garis batas perlindungan sungai. Garis sempadan sungai ini selanjutnya akan menjadi acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sungai serta sebagai batas pemukiman di wilayah sepanjang sungai.

Sempadan Sungai

Dalam PP 38 tahun 2001 tentang Sungai, disebutkan :• Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga

antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

• Kawasan sempadan sungai adalah wilayah sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang memiliki manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kondisi Sempadan Sungai DKI Jakarta

• Terjadi pemanfaatan kawasan sempadan sungai. di beberapa daerah hilir dan muara sungai telah terjadi perubahan bentuk alamiah sungai/kali digunakan untuk bangunan (jarak sempadan sungai telah habis dipergunakan untuk bangunan. (misal seperti sempadan sungai Ciliwung)

• Pengendalian penggunaan lahan di kawasan sempadan sungai masih belum ketat, sehingga banyak Ruang Terbuka Hijau yang berubah fungsi.

• Penyediaan lahan terbuka hijau belum terintegrasi dengan pendirian bangunan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi ekologi kawasan sempadan sungai.

• Jenis dan jumlah vegetasi yang belum memadai untuk menjaga fungsi ekologi lingkungan sekitar sempadan sungai.

Pembenahan Kawasan Sempadan Sungai DKI Jakarta

• Perlu dilakukan penertiban dan pembenahan warga yang tinggal di darah bantaran sungai.

• Bantaran sungai yang ada kemudian dibenahi dengan cara membangun tanggul yang lebih tinggi dan menambah kedalaman serta lebar sungai agar dapat menampung limpahan air hujan lebih banyak.

• Daerah di sekitar sungai juga akan direboisasi untuk menambah daerah resapan.

• Selain itu, perlu juga ketegasan pemerintah daerah dalam menindak pelanggaran terhadap sungai yang bersifat proaktif dan menyeluruh. Baik yang menyangkut perorangan maupun perusahaan yang ada di Jakarta.

• Perlu adanya penggerakan program pemeliharaan sungai secara berkala.

Sempadan Pantai

PP No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan, yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, serta berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penetapan batas sempadan pantai ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.

Kondisi Sempadan Pantai DKI Jakarta

• Perlindungan pada wilayah pesisir sering terabaikan. Kegiatan ekonomi lebih cenderung mendominasi wilayah ini, meski tak semuanya berupa pabrik.

• Banyak pengrusakan juga telah terjadi di wilayah sempadan pantai yang seharusnya menjadi kawasan lindung justru menjadi lahan budidaya, lahan permukiman bahkan lahan komersil dan servis kota.

• Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan. Perizinan pengembangan usaha bagi kalangan dunia usaha selama ini sebagian besar menjadi kewenangan pusat. Kadangkala dalam hal ini pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.

• Kurangnya pemahaman masyarakat akan sempadan pantai.

Pengelolaan Sempadan Pantai

1) Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh stakeholders pembangunan terkait;2) Penanaman tanaman bakau di pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras pada pantai yang terjal/bertebing curam;3) Mencegah munculnya kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai.