RANCANGAN PERATURAN PRESIDENTENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Disampaikan pada Rapat di Kementerian Koordinartor Bidang Perekonomian 2 Mei 2014

PERATURAN PERUNDANG2AN YANG TERKAIT DENGAN DEFINISI SEMPADAN PANTAI

UU NO.26/2007TentangPENATAAN RUANG UU No.27/2007TentangPWP3K PP No.26/2008Tentang RTRWN Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) huruf b: kawasan perlindungan setempat, antara lain, SEMPADAN PANTAI, sempadan sungai, kawasan sekitar danau / waduk, dan kawasan sekitar mata air. Pasal 1 angka 21:

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Dalam Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1): Sempadan pantai sbgmn dmksd dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; ataub. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Pasang tertinggiSurut terendah

Pasal 31

Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.

Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan :a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;c. Perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;e. Pengaturan akses publik; sertaf. Pengaturan untuk saluran air dan limbah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

UU No.27/2007 tentang PWP3K

UU No.27/2007Pasal 31Faktor Kerentanan (internal)Ayat (1) :Pem.Daerah menetapkan Batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan KARAKTERISTIK (pantai)Ayat (2):Penetapan Batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan a - fFaktor Ancaman (eksternal)

Ayat (3):Ketentuan ayat (2) diatur dengan Peraturan PresidenBagaimana: Cara menghitung lebar batasnya Tata cara penetapannyaRANCANGAN PERPRES TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI

PERPRES tentang Batas Sempadan Pantai (Perpres BSP) tidak hanya mengatur tentang cara menghitung lebar Batas Sempadan Pantai ( psl 2 - 23 Raperpres BSP), tetapi juga memberikan norma-norma yang akan menjadi acuan seluruh Daerah dalam pengaturan kegiatan di kawasan sempadan pantai yang telah ditentukan lebar batas sempadan pantainya.

Batas Sempadan Pantai yang telah ditentukan oleh Pemda Provinsi (khusus DKI) dan Pemda Kab/Kota perlu ditetapkan ke dalam bentuk Perda karena bukan hanya mengatur ketentuan mengenai garis batas sempadan pantai tetapi juga memuat pengaturan yang akan mengikat publik terkait kepentingannya di kawasan sempadan pantai, membatasi / bahkan menghilangkan hak-hak publik di kawasan sempadan pantai, menimbulkan kewajiban untuk menaati ketentuan pengaturan, serta adanya sanksi pelanggaran.

Perda RTRW / RZWP3K hanya mengatur pengalokasian ruang sebagai kawasan sempadan pantai, namun belum mengatur secara detail lebar batas sempadan pantai dan ketentuan pemanfaatan di kawasan sempadan pantai.

Pemda Provinsi (khusus DKI) dan Pemda Kab/Kota perlu diberikan batas waktu dalam menetapkan batas sempadan pantai (paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan) agar Perpres ini dapat ditaati dan mempunyai kekuatan memaksa.URGENSI PENGATURAN PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI

BAB I KETENTUAN UMUMBAB II PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI Pasal 2 23

BAB III PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI Pasal 24 25

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 27

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 29 OUTLINE RAPERPRES

BAB II PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI Pasal 2

Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai Sempadan Pantai di wilayah administratifnya wajib menetapkan Batas Sempadan Pantainya.

Penetapan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penetapan Batas Sempadan Pantai untuk wilayah administratif Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Penetapan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 4

Penetapan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan paal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:kelestarian fungsi Ekosistem dan segenap sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;kehidupan Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Ancaman bencana alam;alokasi ruang untuk akses publik melewati Pantai; danalokasi ruang untuk saluran air dan limbah.TUJUAN PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI

Pasal 5

Penetapan Batas Sempadan Pantai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan berdasarkan penghitungan Batas Sempadan Pantai.Pasal 6

Penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disesuaikan dengan karakteristik Topografi, Biofisik, Hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.

Penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; perlindungan Pantai dari erosi atau abrasi; perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari Badai, banjir, dan bencana alam lainnya;perlindungan terhadap Ekosistem pesisir, seperti Lahan Basah, Mangrove, Terumbu Karang, padang Lamun, Gumuk Pasir, Estuaria, dan Delta;pengaturan akses publik; dan pengaturan untuk saluran air dan limbah. PENGHITUNGAN BATAS SEMPADAN PANTAI

Psl 6 Ayat (2):Penetapan BSP mengikuti ketentuan a - fa; b; cde; f Ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana(Tinggi; Sedang; Rendah)Indeks KERENTANANIndeks ANCAMANDitentukan berdasarkan batas akhir keberadaan ekosistem pesisir ke arah daratEkosistem pesisir :Lahan basahMangroveTerumbu karangPadang lamunGumuk pasirEstuaria;danDeltaDitentukan berdasarkan jenis dan intensitas aktivitas di wilayah pesisirPsl 7 ayat (1)Psl 7 ayat (2)Psl 19 Psl 20Psl 6 ayat (2)huruf dTinggi; Sedang; RendahTinggi; Sedang; RendahPsl 7 ayat (3)

AmanBijakCuaiR= A*KANCAMAN Gempa,TsunamiErosi / AbrasiBanjir dari lautBadaiKERENTANANkarakteristik Topografi, Biofisik, Hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, dan/atau ketentuan lain R = Risiko Bencana A = AncamanK = KerentananAncaman = suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan. Kerentanan = suatu kondisi dari suatu komunitas atau Masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi Ancaman bencana Subandono - KKPRisiko bencana = potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tsunami- BSP minimal 100 m.

BSP ditentukan minimal sampai jangkauan rayapan tsunamiSurut terendahPasang tertinggiTsunami

- BSP minimal 100 m

BSP ditentukan minimal sampai jarak abrasi. Surut terendahPasang tertinggiAbrasi

- BSP minimal 100 m.

BSP ditentukan minimal sampai tinggi genangan banjir rob. Surut terendahPasang tertinggiRob

zSurut terendahPasang tertinggi- BSP minimal 100 m.

BSP ditentukan minimal sampai batas akhir ekosistem pesisir ke arah darat. Gumuk Pasir

zSurut terendahPasang tertinggiBSP minimal 100 m.

BSP ditentukan minimal sampai batas akhir dari kondisi eksisting ekosistem pesisir ke arah daratHutan Pantai

Indeks ANCAMANPendekatan PRAKTISPendekatan ANALITIK / NUMERIKRekaman/riwayat/ kejadianPsl 8 huruf aPsl 9 ayat 2 huruf aErosi dan Abrasi : data, informasi, dan peta yang menggambarkan laju perubahan Grs pantai.Badai : data, informasi, dan peta yang menggambarkan kec. anginBanjir Rob : data, informasi, dan peta yang menggambarkan tinggi genangan yang pernah terjadiPsl 10Gempa: Zona penunjaman dan zona tumbukan Sesar di dasar laut dan /atau pesisirTsunami : Zona penunjamanSesar di dasar laut dan/Gunung api dasar laut Erosi dan Abrasi : Tinggi gelArah datang gel dan/Kecuraman gelBadai : Kondisi anginBanjir Rob : Pemanasan globalAmblesan/penurunan tanahPsl 11Psl 8 huruf bParameter2Ancaman:Gempa: Kekuatan gempaTsunami : Tinggi gel dari muka air laut sebelum tsunamiTinggi genanganErosi dan Abrasi : Per. Grs pantai (longshore transport) dan (crossshore transport) dengan memperhitungkan SLRBadai : Kondisi anginBanjir Rob : Laju kenaikan muka air lautPsl 12 ayat 4Tsunami : data, informasi, dan peta yang menggambarkan tinggi gelombangGempa: data, informasi, dan peta magnitude gempaKeberadaan faktor ancamanPsl 9 ayat 2 huruf b

Parameter kerentanan masing2 Jenis BencanaDitentukan oleh KARAKTERISTIK topografi; biofisik; hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya; dan/ ket. lain. Indeks KERENTANANPsl 13 ayat 1Gempa: Topografi (kemiringan pantai dan elevasi)Biofisik (material penyusun pantai)Keb. Ekonomi (kerugian ekonomi dari pemanfaatan ruang)Tsunami : Topografi (kemiringan pantai dan elevasi)Biofisik (ketebalan dan kerapatan hutan pantai ; ketinggian gumuk pasir atau beting gisik; morfologi pantai, material penyusun pantai)Keb. ekonomi (kerugian ekonomi dari pemanfaatan ruang)Keb. Sosbud (keberadaan cagar budaya dan aktifitas ritual keagamaan atau kepercayaan)Ketentuan lain (jumlah penduduk, jenis dan material bangunan; dan benda-benda yang mudah hanyut)Erosi dan Abrasi :Biofisik (material penyusun pantai;pelindung alami pantai/vegetasi)Keb. ekonomi (kerugian ekonomi dari pemanfaatan ruang)Keb. Sosbud (keberadaan cagar budaya dan aktifitas ritual keagamaan, budaya, dan kepercayaan)Ketentuan lain (bangunan pelindung pantai terhadap erosi/abrasi)Badai : Biofisik (keberadaan mangrove)Keb. ekonomi (kerugian ekonomi dari pemanfaatan ruang)Keb. Sosbud (keberadaan cagar budaya dan aktifitas ritual keagamaan, , budaya, dan kepercayaan)Ketentuan lain (posisi infrastruktur thd garis pantai)Banjir dari laut : Topografi (elevasi)Biofisik (material penyusun pantai)Keb. ekonomi (kerugian ekonomi dari pemanfaatan ruang)Keb. Sosbud (keberadaan cagar budaya dan aktifitas ritual keagamaan, budaya, atau kepercayaan)Ketentuan lain (bangunan pelindung pantai terhadap banjir dari laut)Psl 14Psl 13 ayat 2Psl 16Psl 17Psl 15Psl 18

Pasal 21

Penetapan Batas Sempadan Pantai untuk daerah rawan bencana di Wilayah Pesisir dapat dilakukan kurang dari hasil penghitungan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana.Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri. ESCAPE CLAUSE PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI

- BSP minimal 100 m

BSP ditentukan minimal sampai jangkauan rayapan tsunami

- BSP kurang dari jangkauan rayapan tsunami dengan menerapkan Building Code Building CodeSurut terendahPasang tertinggi

Pasal 23

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Batas Sempadan Pantai berdasarkan hasil penghitungan Batas Sempadan Pantai.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan konsultasi publik kepada Masyarakat untuk mendapatkan masukan tanggapan, atau saran.

Hasil konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:Gubernur, Menteri, dan menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; danMenteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pemberian masukan, tanggapan, atau saran atas Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberikan masukan, tanggapan, atau saran, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diproses lebih lanjut. PROSES PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI

Pasal 24

Sempadan Pantai yang telah ditetapkan, diprioritaskan untuk:ruang terbuka hijau; dan/atau mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:perikanan;pertanian;rekreasi Pantai; kehutanan;kegiatan penelitian; pertahanan dan keamanan; objek vital nasional; kepelabuhanan;bandar udara;perlindungan maritim; dan/atauritual keagamaan. BAB III PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI

Pemanfaatan Sempadan Pantai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pemanfaatan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan: memberikan akses publik untuk melewati Pantai; membangun struktur dan sistem perlindungan Pantai yang memadai; memberikan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah; dandilarang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Sempadan Pantai diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 26

Pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan semua pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak boleh dikembangkan lagi.

Pemanfaatan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terus berlangsung dengan kewajiban melakukan:rekayasa teknis untuk perlindungan pantai; penanaman vegetasi pelindung pantai; dan/ataupemberian akses publik melewati pantai.Pasal 25

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menetapkan batas sempadan pantai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. BAB IVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur batas sempadan pantai yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.BAB IVKETENTUAN PENUTUP

INDEKS ANCAMAN BENCANA (Per. Kepala BNPB No. 2 tahun 2012)

45

INDEKS KERENTANAN(Per. Kepala BNPB No. 2 tahun 2012)

4INDEKS PENDUDUK TERPAPAR(Per. Kepala BNPB No. 2 tahun 2012)

INDEKS KERUGIAN(Per. Kepala BNPB No. 2 tahun 2012)

4

5

Pantai tebing : bentuk pantai curam sampai sangat curam, terbentuk oleh batuan yang keras atau gampang lepas. Kecuraman yang terjadi biasanya diakibatkan oleh pengaruh faktor-faktor alam : angin, pukulan gelombang ; atau juga dapat disebabkan oleh pengaruh manusia.Bentuk dan tipe pantai (morfologi pantai)

Pantai berpasir : pantai dengan substrat didominasi oleh pasir yang berasal dari laut (berupa hancuran biota laut : karang, cangkang kerang laut, alga berkapur, dll), maupun yang berasal dari daratan (terbawa sungai atau sedimentasi maupun erosi pantai)Pantai batu cadas (Rocky Beach), merupakan pantai dengan substart didominasi oleh batuan cadas yang terkadang gampang rapuh. Dapat dijumpai pada daerah pantai dengan bentuk pantai tebing maupun yang hanya dalam bentuk batuan cadas yang tajam. Ekosistem khas :

Estuaria : pantai rawa dengan kadar salinitas rendah karena campuran air laut dan air tawar (biasa disebut air payau) yang dibawa oleh aliran air sungai. Pada saat pasang, air laut akan masuk dan mempengaruhi kadar salinitas serta kualitas air yang ada didalam estuaria tersebut. Biasanya, daerah hilir sungai atau estuaria selalu dihubungkan dengan biota atau organisme yang hidup di air tawar. Laguna, dapat ditemukan dekat atau jauh dari daerah pantai. Secara geografis, laguna terpisah dengan laut oleh endapan pasir atau batu/kerikil. Hubungan dengan air laut tergantung pada lajur-lajur sempit atau tidak ada sama sekali. Sustrat yang terdapat pada laguna lebih banyak dipengaruhi oleh daratan dari pada yang datang dari laut.. Diseluruh dunia, hanya terdapat sekitar 13 % daerah laguna.

Pantai Berbatu, biasanya berasal dari sungai besar, dan menyebar sepanjang pantai dekat dengan aliran sungai. Jenis batuan lebih banyak terdiri dari batu granit dengan ukuran dari beberapa centimeter hingga lebih dari 1 meter. Substrat yang mendominasi tipe pantai berbatu terdiri atas batu bercampur pasir serta sedikit pecahan karang atau biota laut.Gumuk Pasir/Dune, fenomena alam, dimana angin yang bertiup membawa pasir ke arah daratan, hanya dapat dijumpai pada pantai yang mempunyai pengaruh angin keras dari laut. Gumuk pasir dapat mencapai ketinggian hingga ratusan meter dan dapat mencapai jarak puluhan kilometer dari garis pantai.

Delta adalah endapan dan akumulasi sedimen di muara sungai Dapat dijumpai pada sungai besar dan kecil. Selain berasal dari daratan (lewat aliran sungai), sedimen yang membentuk delta juga dapat berasal dari daerah pantai sekitarnya, antara lain berasal dari erosi pantai maupun yang dibawa langsung oleh arus dan ombak pantai. Karakteristik dari suatu delta adalah bentukan pulau-pulau kecil yang berkumpul didepan muara sungai. Terbentuknya delta dapat terjadi ratusan bahkan ribuan tahun. Semua delta yang terdapat di bumi berasal dari jaman holocen, yang kemudian berkembang sehubungan dengan perkembangan dan aktivitas manusia. Sebagai contoh, sungai Solo, di Jawa Timur, perkembangan delta yang terjadi dalam kurun waktu 21 tahun, sejak tahun 1915 1936 adalah 8 km2. Sedangkan pada sungai Mahakam Balikpapan, perkembangan yang terjadi sejak 5000 tahun lampau adalah sepanjang 10 km dan lebar 20 km, yang saat ini mencapai 40 km panjang dan lebar kurang lebih 60 70 km.

HUTAN MANGROVESolusi perlindungan pantai

BALIMeningkatnya wisatawan di Pulau Bali menyebabkan Pemerintah harus membangun fasilitas publik di wilayah pantai.

Batas sempadan pantai

Pemanfaatan kawasan gumuk pasir oleh penduduk untuk pengembangan pertanian dan budidaya ikan

Usaha perlindungan bagi kawasan gumuk pasir dengan penanaman pohon pelindung

BANGKA BELITUNGAktivitas penambangan timah oleh masyarakat menjadi penyebab degradasi lingkungan pesisir

PANTAI IDEAL DENGAN SEMPADAN PANTAI

Cancun, MeksikoDI ANTARA 7 KOTA PANTAI TERINDAH DI DUNIA Rio de Janeiro, BrazilSydney, Australia

Miami, ASBeirut, LibanonBarcelona, Spanyol

**************