selasa, 7 mei 2019 - bpiw.pu.go.idbpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/2019_7...

Selasa, 7 Mei 2019

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita

ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita

yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang

berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No Media Tanggal News Title Resume

1 Bisnis Indonesia (Halaman 8)

Selasa, 7 Mei 2019

Sulut Raih Pertumbuhan 6,58%

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 6,58% pada kuartal I/2019. Pemerintah Provinsi dan lembaga terkait di Bumi Nyiur Melambai perlu bersinergi untuk menjaga pertumbuhan hingga akhir tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara mencatat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara atas harga berlaku pada kuartal I/2019 mencapai Rp 29,41 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 20,29 triliun.


Selasa, 7 Mei 2019

Jabar Ingin Gratiskan Tarif Tol

Dinas Perhubungan Jawa Barat mengajukan usulan menggratiskan biaya tol sebagai salah satu antisipasi terjadinya kemacetan parah saat arus mudik dan balik Lebaran 2019. Kepala Dinas Perhubungan Jabar Herry Antasari mengatakan, usulan tersebut lahir dari rapat pimpinan yang dipimpin Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan akan disampaikan secara resmi pada Kementerian Perhubungan pekan ini. “[Usulan] ini hasil rapim tadi, usulan Pak Gubernur dan forum,” katanya di Bandung, Senin (6/5). Menurutnya, usulan menggratiskan tarif tol dilakukan jika antrean kendaraan pemudik di sejumlah gerbang tol di Jabar sudah mencapai lebih dari 5 kilometer. Usulan ini dinilai bentuk diskresi sebagai salah satu upaya mempercepat kelancaran arus mudik.


Selasa, 7 Mei 2019

Empat Provinsi Promosikan Diri

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan masih dibutuhkan kajian mendalam terkait dengan penentuan lokasi dan penyiapan payung hukum rencana memindahkan Ibukota dari Jakarta. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Presiden mengungkapkan kandidat sudah diputuskan di luar Pulau Jawa dengan prioritas lokasi yang berada di tengah. “Kandidatnya antara empat provinsi hingga lima provinsi,” ujarnya, Senin (6/5). Bambang menjelaskan, kelayakan keempat provinsi itu harus dikaji lebih dalam karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan, misalnya, ketersediaan lahan, kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah, hingga potensi kebencanaan.


Selasa, 7 Mei 2019

Makassar Masih Butuh Penyempurnaan

Pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif sejatinya masih menjadi tantangan Kota Makassar, kendati angka statistik indikator perekonomian Ibu Kota Sulawesi Selatan itu berada pada grafi k yang atraktif. Sepanjang 2018, laju perekonomian Kota Makassar menyentuh level 8,9% sekaligus meneguhkan posisi sebagai daerah paling dominan pada sisi kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Selatan. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Makassar pada 2014 dan 2015 masing-masing berada pada posisi 7,39% dan 7,55%.


Selasa, 7 Mei 2019

Infrastruktur Fisik & Sosial Peneguh Kota Daeng

Pembangunan infrastruktur di Makassar yang tengah berjalan diyakini bakal lebih meneguhkan posisi Kota ‘Anging Mammiri’ itu sebagai pusat perekonomian di

kawasan timur Indonesia. Sejauh ini, proyek infrastruktur yang telah direalisasikan seperti Makassar New Port, pengembangan kapasitas Bandara Sultan Hasanuddin, Underpass Simpang Lima Mandai, Tol Layang Pettarani, Jalan Lingkar Luar (middle ring road) Mamminasata serta Kereta Api Makassar-Parepare.

6 Bisnis Indonesia (Halaman, 23)

Selasa, 7 Mei 2019

Kepentingan Konsumen Belum Terjamin

Nasib konsumen properti sepertinya masih belum benar-benar terlindungi. Hal ini tecermin dari terus meningkatnya aduan pembeli rumah dari pengembang ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN). Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak mengatakan, aduan permasalahan perumahan, khususnya terkait pembiayaan kredit perumahan kepada badan itu makin tinggi. Sejak 3 tahun terakhir, BPKN menerima pengaduan yang terus bertambah secara signifi kan.


Selasa, 7 Mei 2019

Pemda Diminta Bebaskan Lahan Jalan Elak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jalan elak atau bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan Kawasan Pariwisata Mandalika sejauh 17 kilometer. Pemda diharapkan membantu pembebasan lahan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan bahwa rencana pembangunan jalan di sekitar Mandalika tersebut sebagai pendukung adanya sirkuit balap MotoGP yang bakal dibangun.


Selasa, 7 Mei 2019

Pengelola Terbebani Truk Overload

Asosiasi Jalan Tol Indonesia menginginkan pengaturan operasional kendaraan kelebihan muatan dilakukan juga oleh pihak-pihak lain dan tidak hanya dibebankan kepada pengelola jalan tol. Sebagai informasi, di beberapa jalan tol, truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) masih dibiarkan berlalu lalang, padahal praktik kendaraan kelebihan muatan itu dilarang dalam sejumlah regulasi, terutama UndangUndang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Selasa, 7 Mei 2019

Lahan Pertanian Susut

Tanah dan air adalah dua komponen terpenting bagi pertanian dan petani. Tanpa tanah dan air tidak akan ada pertanian dan orang tidak mau bertani. Tanpa pertanian dan petani, tidak akan ada pangan. Tanpa pangan, kita tidak ada. Urutan logika sederhana itu sudah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Potret lahan pertanian Indonesia ternyata bukan potret yang menggembirakan. BPS menyatakan, pada 2018 lahan pertanian (pangan) Indonesia mencapai 7,1 juta hektare, turun sekitar 130.000 hektare per tahun dibandingkan dengan 2013. BPS juga mencatat, sekitar 55% petani Indonesia adalah petani gurem, yaitu yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare per petani.

10 Media Indonesia (Halaman 15)

Selasa, 7 Mei 2019

Perlu Zona Khusus Perumahan Rakyat

Adanya zona perumahan rakyat dalam RDTR diyakini memberi akses lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah di dekat atau di tengah pusat kota. Laju urbanisasi harus dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi sekitar 68% penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di perkotaan pada 2025.


Selasa, 7 Mei 2019

Berita Foto

Foto udara kawasan permukiman padat di Purus, Padang, Sumatera Barat pekan lalu. Kementerian PUPR menaragetkan memperbaiki 7.000 rumah tidak layak huni di provinsi itu melalui program bantu perumahan swadaya.


Selasa, 7 Mei 2019

Hunian Nyaman Berkonektivitas Kaum Milenial

Data Bappenas menunjukkan, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun. Untuk itu, pengintegrasian pengelolaan transportasi sangat dibutuhkan. Masyarakat merespons baik pengembangan transportasi perkotaan yang dirintis pemerintah saat ini, seperti kereta rel listrik (KRL), bus Trans-Jakarta, light rail transit (LRT), dan mass rapit transit (MRT) fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI yang resmi beroperasi 24 Maret 2019.

13 Kompas (Halaman 10)

Selasa, 7 Mei 2019

Perkembangan Penanganan Lamban

Pernyataan Presiden Joko Widodo agar penyelesaian konflik agraria dipercepat bisa terwujud jika ada keterbukaan data konsesi hak guna usaha dan kehutanan. Tanpa keterbukaan data, konflik agraria sulit terpecahkan, bahkan bisa muncul konflik baru.


Selasa, 7 Mei 2019

Berita Foto : Kepadatan Jakarta

Suasana kepadatan Jakarta terlihat dari udara, Senin (6/5/2019). Kepadatan penduduk dan permukiman di Jakarta juga berpengaruh terhadap sejumlah permasalahan lingkungan, seperti sampah, ketersediaan air bersih, permukiman, dan potensi banjir pada musim hujan.


Selasa, 7 Mei 2019

Proyek Jalan Tol Diprioritaskan

Ruas-ruas tol yang sedang dalam proses konstruksi diprioritaskan diselesaikan tahun ini. Pengoperasian ruas tol yang baru tersebut akan berkontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Untuk mendukung rencana itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengalokasikan belanja modal Rp 27 triliun pada 2019.


Selasa, 7 Mei 2019

Berita Foto

Pembangunan Rumah Bersubsidi : Pekerja mengerjakan proyek pembangunan rumah bersubdi di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.


Selasa, 7 Mei 2019

Menimbang Pemindahan Ibukota

Pasca-Jakarta dilanda banjir (lagi) (26-28/4), Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (Senin, 29/4) memutuskan untuk menindaklanjuti kajian pemindahan ibukota yang kemungkinan besar ke luar Pulau Jawa. Seberapa urgensi pemindahan ibukota? Masalah banjir, kemacetan dan urbanisasi seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk mewacanakan (kembali) pemindahan ibukota. Rencana pemindahan ibukota tidak akan serta-merta membuat Jakarta akan terbebas dari masalah banjir, macet dan serbuan urbanisasi.


Selasa, 7 Mei 2019

Ibukota Baru Tidak Akan Saingi Jakarta

Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Namun, pemindahan ibukota tidak serta merta menghentikan pembangunan di Jakarta. Pemerintah memastikan desain ibukota baru tidak akan menyaingi Jakarta. Ibukota baru tersebut, ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, juga tak memiliki luas serupa Jakarta.

19 Koran Tempo (Halaman 7)

Selasa, 7 Mei 2019

Berita Foto

Pemindahan Ibukota. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbuka puasa bersama pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden membahas rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara.

Judul Sulut Raih Pertumbuhan 6,58% Tanggal Selasa, 7 Mei 2019

Media Bisnis Indonesia (Halaman 8)

Resume

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 6,58% pada kuartal I/2019. Pemerintah Provinsi dan lembaga terkait di Bumi Nyiur Melambai perlu bersinergi untuk menjaga pertumbuhan hingga akhir tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara mencatat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara atas harga berlaku pada kuartal I/2019 mencapai Rp 29,41 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 20,29 triliun.

Judul Jabar Ingin Gratiskan Tarif Tol Tanggal Selasa, 7 Mei 2019


Resume

Dinas Perhubungan Jawa Barat mengajukan usulan menggratiskan biaya tol sebagai salah satu antisipasi terjadinya kemacetan parah saat arus mudik dan balik Lebaran 2019. Kepala Dinas Perhubungan Jabar Herry Antasari mengatakan, usulan tersebut lahir dari rapat pimpinan yang dipimpin Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan akan disampaikan secara resmi pada Kementerian Perhubungan pekan ini. “[Usulan] ini hasil rapim tadi, usulan Pak Gubernur dan forum,” katanya di Bandung, Senin (6/5). Menurutnya, usulan menggratiskan tarif tol dilakukan jika antrean kendaraan pemudik di sejumlah gerbang tol di Jabar sudah mencapai lebih dari 5 kilometer. Usulan ini dinilai bentuk diskresi sebagai salah satu upaya mempercepat kelancaran arus mudik.

Judul Empat Provinsi Promosikan Diri Tanggal Selasa, 7 Mei 2019


Resume

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan masih dibutuhkan kajian mendalam terkait dengan penentuan lokasi dan penyiapan payung hukum rencana memindahkan Ibukota dari Jakarta. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Presiden mengungkapkan kandidat sudah diputuskan di luar Pulau Jawa dengan prioritas lokasi yang berada di tengah. “Kandidatnya antara empat provinsi hingga lima provinsi,” ujarnya, Senin (6/5). Bambang menjelaskan, kelayakan keempat provinsi itu harus dikaji lebih dalam karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan, misalnya, ketersediaan lahan, kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah, hingga potensi kebencanaan.

Judul Makassar Masih Butuh Penyempurnaan

Tanggal Selasa, 7 Mei 2019


Resume

Pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif sejatinya masih menjadi tantangan Kota Makassar, kendati angka statistik indikator perekonomian Ibu Kota Sulawesi Selatan itu berada pada grafi k yang atraktif. Sepanjang 2018, laju perekonomian Kota Makassar menyentuh level 8,9% sekaligus meneguhkan posisi sebagai daerah paling dominan pada sisi kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Selatan. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Makassar pada 2014 dan 2015 masing-masing berada pada posisi 7,39% dan 7,55%.

Judul Infrastruktur Fisik & Sosial Peneguh Kota Daeng



Resume

Pembangunan infrastruktur di Makassar yang tengah berjalan diyakini bakal lebih meneguhkan posisi Kota ‘Anging Mammiri’ itu sebagai pusat perekonomian di kawasan timur Indonesia. Sejauh ini, proyek infrastruktur yang telah direalisasikan seperti Makassar New Port, pengembangan kapasitas Bandara Sultan Hasanuddin, Underpass Simpang Lima Mandai, Tol Layang Pettarani, Jalan Lingkar Luar (middle ring road) Mamminasata serta Kereta Api Makassar-Parepare.

Judul Kepentingan Konsumen Belum Terjamin


Media Bisnis Indonesia (Halaman, 23)

Resume

Nasib konsumen properti sepertinya masih belum benar-benar terlindungi. Hal ini tecermin dari terus meningkatnya aduan pembeli rumah dari pengembang ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN). Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak mengatakan, aduan permasalahan perumahan, khususnya terkait pembiayaan kredit perumahan kepada badan itu makin tinggi. Sejak 3 tahun terakhir, BPKN menerima pengaduan yang terus bertambah secara signifi kan.

Judul Pemda Diminta Bebaskan Lahan Jalan Elak



Resume

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jalan elak atau bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan Kawasan Pariwisata Mandalika sejauh 17 kilometer. Pemda diharapkan membantu pembebasan lahan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan bahwa rencana pembangunan jalan di sekitar Mandalika tersebut sebagai pendukung adanya sirkuit balap MotoGP yang bakal dibangun.

Judul Pengelola Terbebani Truk Overload



Resume

Asosiasi Jalan Tol Indonesia menginginkan pengaturan operasional kendaraan kelebihan muatan dilakukan juga oleh pihak-pihak lain dan tidak hanya dibebankan kepada pengelola jalan tol. Sebagai informasi, di beberapa jalan tol, truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) masih dibiarkan berlalu lalang, padahal praktik kendaraan kelebihan muatan itu dilarang dalam sejumlah regulasi, terutama UndangUndang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Judul Lahan Pertanian Susut Tanggal Selasa, 7 Mei 2019


Resume

Tanah dan air adalah dua komponen terpenting bagi pertanian dan petani. Tanpa tanah dan air tidak akan ada pertanian dan orang tidak mau bertani. Tanpa pertanian dan petani, tidak akan ada pangan. Tanpa pangan, kita tidak ada. Urutan logika sederhana itu sudah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Potret lahan pertanian Indonesia ternyata bukan potret yang menggembirakan. BPS menyatakan, pada 2018 lahan pertanian (pangan) Indonesia mencapai 7,1 juta hektare, turun sekitar 130.000 hektare per tahun dibandingkan dengan 2013. BPS juga mencatat, sekitar 55% petani Indonesia adalah petani gurem, yaitu yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare per petani.

Judul Perlu Zona Khusus Perumahan Rakyat


Media Media Indonesia (Halaman 15)

Resume

Adanya zona perumahan rakyat dalam RDTR diyakini memberi akses lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah di dekat atau di tengah pusat kota. Laju urbanisasi harus dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi sekitar 68% penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di perkotaan pada 2025.

Judul Berita Foto Tanggal Selasa, 7 Mei 2019


Resume Foto udara kawasan permukiman padat di Purus, Padang, Sumatera Barat pekan lalu. Kementerian PUPR menaragetkan memperbaiki 7.000 rumah tidak layak huni di provinsi itu melalui program bantu perumahan swadaya.

Judul Hunian Nyaman Berkonektivitas Kaum Milenial



Resume

Data Bappenas menunjukkan, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun. Untuk itu, pengintegrasian pengelolaan transportasi sangat dibutuhkan. Masyarakat merespons baik pengembangan transportasi perkotaan yang dirintis pemerintah saat ini, seperti kereta rel listrik (KRL), bus Trans-Jakarta, light rail transit (LRT), dan mass rapit transit (MRT) fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI yang resmi beroperasi 24 Maret 2019.

Judul Perkembangan Penanganan Lamban


Media Kompas (Halaman 10)

Resume

Pernyataan Presiden Joko Widodo agar penyelesaian konflik agraria dipercepat bisa terwujud jika ada keterbukaan data konsesi hak guna usaha dan kehutanan. Tanpa keterbukaan data, konflik agraria sulit terpecahkan, bahkan bisa muncul konflik baru.

Judul Berita Foto : Kepadatan Jakarta Tanggal Selasa, 7 Mei 2019


Resume

Suasana kepadatan Jakarta terlihat dari udara, Senin (6/5/2019). Kepadatan penduduk dan permukiman di Jakarta juga berpengaruh terhadap sejumlah permasalahan lingkungan, seperti sampah, ketersediaan air bersih, permukiman, dan potensi banjir pada musim hujan.

Judul Proyek Jalan Tol Diprioritaskan Tanggal Selasa, 7 Mei 2019


Resume

Ruas-ruas tol yang sedang dalam proses konstruksi diprioritaskan diselesaikan tahun ini. Pengoperasian ruas tol yang baru tersebut akan berkontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Untuk mendukung rencana itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengalokasikan belanja modal Rp 27 triliun pada 2019.



Resume Pembangunan Rumah Bersubsidi : Pekerja mengerjakan proyek pembangunan rumah bersubdi di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.

Judul Menimbang Pemindahan Ibukota



Resume

Pasca-Jakarta dilanda banjir (lagi) (26-28/4), Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (Senin, 29/4) memutuskan untuk menindaklanjuti kajian pemindahan ibukota yang kemungkinan besar ke luar Pulau Jawa. Seberapa urgensi pemindahan ibukota? Masalah banjir, kemacetan dan urbanisasi seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk mewacanakan (kembali) pemindahan ibukota. Rencana pemindahan ibukota tidak akan serta-merta membuat Jakarta akan terbebas dari masalah banjir, macet dan serbuan urbanisasi.

Judul Ibukota Baru Tidak Akan Saingi Jakarta



Resume

Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Namun, pemindahan ibukota tidak serta merta menghentikan pembangunan di Jakarta. Pemerintah memastikan desain ibukota baru tidak akan menyaingi Jakarta. Ibukota baru tersebut, ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, juga tak memiliki luas serupa Jakarta.


Media Koran Tempo (Halaman 7)

Resume

Pemindahan Ibukota. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbuka puasa bersama pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden membahas rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara.

selasa, 7 mei 2019 - bpiw.pu.go.idbpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/2019_7...

Documents