sekilas pergerakan solidaritas perempuan

Sekilas PergerakanSolidaritas Perempuan

(1990 – 2015)

Sekilas Pergerakan

Solidaritas Perempuan

(1990 – 2015)

Mei 2015

ii

Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990 – 2015)

Solidaritas Perempuan

©Mei 2015

Tim Penyusun:

Aliza Yuliana

Anggi Rendy S.

Rosmidar

Badan Eksekutif Komunitas

Editor:

Puspa Dewy

Desain Sampul:

Enday Hidayat

Dokumen Internal (tidak untuk dipublikasikan di luar organisasi

Perserikatan Solidaritas Perempuan)

iii

Daftar Isi

Daftar Isi ii Latar Belakang 1 Sejarah Organisasi Solidaritas Perempuan 5 Perjalanan Solidaritas Perempuan dari Kongres ke Kongres 9 Visi Misi Solidaritas Perempuan 14 Fokus Isu Solidaritas Perempuan 15 Struktur Pengambilan Keputusan Organisasi 17 Struktur Kepengurusan Sekretariat Nasional 18 Perkembangan Anggota Solidaritas Perempuan 19 Penguatan Perempuan Akar Rumput 21 Komunitas Solidaritas Perempuan (hingga tahun 2015) 22 SP Kinasih Yogyakarta 22 SP Anging Mammiri Makassar 26 SP Mataram 30 SP Palu 33 SP Bungoeng Jeumpa Aceh 37 SP Palembang 41 SP Jabotabek 44 SP Kayangan Api Bojonegoro 47 SP Kendari 50 SP Sumbawa 54 SP Sintuwu Raya Poso 57 Informasi Kontak Sekretariat Nasional dan 10 Komunitas Solidaritas Perempuan

60

Dokumen Internal

1

Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan

(1990 – 2015)

Latar Belakang

Solidaritas Perempuan telah melampaui 24 tahun keberadaannya di

Indonesia sebagai organisasi feminis. SP lahir pada 10 Desember 1990,

awalnya berbentuk yayasan, lalu berubah menjadi perserikatan pada 1

April 1993.SP berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi

Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal.

Mukadimah Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan menyatakan

bahwa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan

titik tolak perjuangan perlindungan hak azasi manusia dan perwujudan

masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia harus dilakukan

secara terus-menerus, di manapun dan oleh siapa pun, tanpa

membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan

biologis. Setiap bentuk pembatasan atas dasar kepentingan apa pun, baik

oleh negara maupun kekuatan apa pun, harus dihindari. Sebab hal itu

selain merusak kemanusian itu sendiri, juga akan menghancurkan

kehidupan perempuan.

Sangat disadari bahwa perkembangan ekonomi global yang

berwatak patriarki telah memunculkan berbagai kecenderungan yang

makin memorosotkan harkat dan martabat manusia bahkan

meminggirkan banyak upaya perlindungan hak azasi manusia terutama

Dokumen Internal

2

hak-hak perempuan. Pemusatan kekuasaan ekonomi global di negara-

negara industri --- yang diikuti dengan restrukturisasi industri pro ekonomi

global di berbagai negara miskin --- telah mengakibatkan kelangkaan

kerja dan memunculkan migrasi dan perdagangan buruh perempuan.Dari

tahun ke tahun banyak buruh perempuan dari berbagai negara miskin

bermigrasi ke negara-negara lain dan dipekerjakan dibawah sistem kerja

yang eksploitatif dan penuh kekerasan.

Ekspansi ekonomi global yang mengandalkan pasar bebas dan

lembaga pembiayaan internasional telah memunculkan pengambil-alihan

dan eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran dan penghancuran

lingkungan atau sumber-sumber kehidupan seperti air, udara dan tanah.

Kepentingan ekonomi yang didukung oleh perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang mengedepan dalam bentuk “revolusi

hijau” pada sektor pertanian dan “revolusi biru” pada sektor kelautan

misalnya, telah menyingkirkan banyak perempuan dari pengelolaan

pangan. Perempuan tidak lagi memiliki kedaulatan atas pangan, bahkan

banyak perempuan dan keluarganya menjadi sangat tergantung pada

produk industri pangan yang dikendalikan oleh berbagai perusahaan

multi-nasional. Proses ini telah memunculkan kemiskinan dan hilangnya

kesempatan dan kemampuan perempuan dan keluarganya untuk

mempertahankan keberlanjutan kehidupan sesuai dengan pengetahuan

dan pengalaman yang mereka miliki.

Pada sisi yang lain otoriterianisme politik dan militerisme juga masih

tetap menjadi ancaman terhadap upaya perempuan dalam memperkuat

akses dan kontrolnya terhadap keputusan politik, termasuk keputusan

tentang pekerjaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-

sumber kehidupan. Lebih dari itu, watak otoriterianisme dan militerisme

yang mendasari sistem pengelolaan negara tidak hanya memunculkan

sistem yang sentralistik, represif, tertutup, korup dan menghambat

kebebasan atau ekspresi politik perempuan dan masyarakat secara

keseluruhan.Tetapi juga telah berkembang jauh menjadi sistem

pendukung yang efektif bagi keberlanjutan kepentingan ekonomi negara-

negara industri di Indonesia.

Dokumen Internal

3

Dalam konteks seperti ini, negara tidak lagi memberikan

perlindungan yang layak terhadap hak azasi manusia atau hak azasi

perempuan baik itu hak sipil politik (SIPOL) maupun hak-hak sosial

ekonomi dan budaya (ECOSOB). Malah sebaliknya Negara telah

melakukan berbagai penyesuaian structural untuk mendukung kehendak

Negara-negara industri, antara lain dengan menetapkan berbagai

perangkat hukum dan perundangan, sesuai dengan kesepakatan

Internasional dan Regional yang telah disetujui oleh pemerintah

Indonesia,untuk memberikan legitimasi bagi kegiatan industri yang

menyingkirkan perempuan dari sumber-sumber kehidupan bersama. Juga

telah melakukan restrukturisasi industri dan perdagangan yang

berdampak tersingkirnya perempuan dari berbagai lapangan kerja,

tersingkirnya petani, nelayan dan kaum miskin dari sektor sektor

pertanian, kelautan dan sektor informal. Hal ini pada gilirannya telah

berkembang menjadi pemiskinan yang sistematis dan terstruktur dengan

kata lain mempercepat dan memperkuat terjadinya feminisasi

kemiskinan, yang tidak memberikan banyak pilihan bagi perempuan,

kelompok rentan dan kaum muda pada umumnya selain menjadi buruh

migran di berbagai negara atau menjadi kaum urban di perkotaan yang

hidup dibawah standar kehidupan yang layak.

Suburnya fundamentalisme di berbagai tempat juga telah

memperpanjang deretan masalah yang dihadapi perempuan.

Fundamentalisme yang mengandalkan sikap radikal dan intepretasi

terhadap tafsiran ajaran agama yang sempit dan sepihak masih digunakan

sebagai alat untuk mendominasi dan membatasi ruang gerak atau

ekspresi politik perempuan serta mengontrol tubuh,fikiran, hasil kerja dan

mobilitas perempuan. Atas nama tafsir agama, perempuan dipinggirkan

bahkan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan otensitas nilai-

nilai agama yang lebih harmoni. Pada tataran tertentu fundamentalisme

yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan dalam menghadapi

perubahan sistemik yang bersumber pada tekanan dan hegemoni

kekuatan ekonomi global yang imperialistik, telah memunculkan

radikalisasi perlawanan dan berbagai bentuk kekerasan.Kondisi seperti ini

pada gilirannya telah memberikan peluang bagi kekuatan ekonomi global

Dokumen Internal

4

untuk menyokong militerisme yang pada akhirnya memunculkan

globalisasi terorisme dan terorisme negara.Dalam konteks seperti ini,

pendekatan kekerasan menjadi sesuatu yang sah berdasarkan ketentuan-

perundangan.Dampaknya pun tidak hanya memunculkan korban jiwa

yang besar, tetapi juga adalah ketakutan dan trauma yang bersifat masif

yang pada akhirnya menjadikan perempuan kehilangan akses dan kontorl

terhadap pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumberdaya alam

atau sumber-sumber kehidupan bersama.

Apabila dibiarkan berlanjut terus, maka proses atau kecenderungan

ekonomi dan politik yang berwatak partriarki pada gilirannya akan makin

merendahkan harkat dan martabat manusia serta menghambat

perwujudan masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan

sejahtera. Berbagai kecenderungan yang mengandalkan pendekatan

eksploitatif, hegemonik atau dominatif, dan represif yang selalu

menyertai perkembangan ekonomi global tidak hanya akan merugikan

kaum perempuan tapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya menghadapi perkembangan yang bersifat sistemik ini, tidak

hanya menjadi tanggungjawab kaum perempuan, tetapi merupakan

tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Diperlukan upaya-

upaya yang lebih sistematis yang didasarkan pada semangat gerakan

bersama untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan

demokratis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak azasi manusia,

keadilan, kesadaran ekologis, kesadaran tentang keberagaman

(pluralisme) serta sikap anti diskriminasi dan anti kekerasan, yang

didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara,

dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya

sosial, sumber daya alam, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Perserikatan Solidaritas Perempuan lahir untuk mengemban upaya

tersebut.Solidaritas Perempuan adalah wahana yang memiliki mandat

untuk membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai

upaya menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi

perempuan dan masyarakat secara umum.

Dalam usaha mewiujudkan visi dan misi tersebut, dibangun strategi

yang menguatkan posisi perempuan dan masyarakat secara umum

Dokumen Internal

5

sehingga pada gilirannya mereka mampu mendorong perubahan

kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan perempuan

maupun kepentingan keadilan bagi masyarakat atau seluruh manusia.

Dalam konteks ini, Solidaritas Perempuan adalah bagian dari masyarakat

umum terutama perempuan yang tertindas baik ditingkat pribadi maupun

di tingkat publik, yang akan memperjuangkan proses perubahan

kebijakan secara bersama-sama.

Dalam melakukan peran-peran tersebut, Solidaritas Perempuan akan

sepenuhnya mendasarkan kiprahnya pada nilai-nilai kerakyatan,

persaudaraan/solidaritas, keadilan, emansipasi/pembebasan,

kemandirian, kesetaraan, kemajemukan, non sektarian, non partisan, dan

anti kekerasan.

Sejarah Organisasi Solidaritas Perempuan1

Dasawarsa tahun 80-an, merupakan kurun waktu saat rezim otoriter

Orde Baru telah sampai pada puncak kekuasaannya. Bagi rakyat

Indonesia, masa itu merupakan suatu babak di mana penyelenggaraan

kekuasaan di republik ini semakin kuat dikendalikan dan digerakkan oleh

cara pandang dan pola tindak yang mengikuti logika penimbunan dan

pelenyapan sebagai hukum keniscayaan agar kekuasaan tetap ada dalam

genggaman. Model pembangunan Orde Baru ditopang oleh dua pilar

utama, yaitu kekuatan modal konglomerasi dan kekuatan represi militer.

Kedua pilar tersebut telah menjadi pola dasar bagi sistem kekuasaan

1 Sebagian disarikan dari Buku Putih Solidaritas Perempuan Oleh Tati Krisnawaty, 2000

Dokumen Internal

6

tersebut dan telah membuahkan kemakmuran luar biasa yang hanya

dinikmati segelintir kelas elit ekonomi dan politik.

Pola tersebut telah menghadirkan kondisi yang menyajikan

kenyataan akan dua sisi yang berbeda. Satu sisi, prestasi hasil

pembangunan ekonomi mengalirkan surplus hanya bagi kelas elit. Di sisi

lainnya, proses peminggiran dan penelantaran terhadap massa rakyat

yang berlangsung makin massif. Dengan demikian makin memperluas

kontradiksi sosial dalam masyarakat. Atas nama “pembangunan”, petani

kecil dipaksa keluar dari tanah-tanah garapan yang menjadi gantungan

hidupnya, juga kekayaan sumber daya alam di luar pulau Jawa

dieksploitasi secara gila-gilaan bersamaan dengan proses peminggiran

masyarakat lokal tradisionalnya. Atas nama “persatuan dan kesatuan”,

perbedaan dan kemajemukan ditindas dan diharamkan. Atas nama

“kebersihan dan ketertiban” kota, para pedagang dan pengasong dikejar-

kejar dan digusur.

Di penghujung tahun 1980-an penggusuran dan perampasan di

banyak tempat itu, kemudian memunculkan berbagai kelompok

solidaritas untuk massa rakyat yang tergusur dan terampas hak-hak

dasariahnya. Di antaranya, adalah Kelompok Perempuan untuk Solidaritas

Badega (KPSB) yang mengadakan demonstrasi ke DPR untuk mendukung

perjuangan rakyat petani Badega - Purwakarta. Bersamaan waktu dengan

berdirinya kelompok tersebut, juga lahir Kelompok Kerja Solidaritas

Perempuan (KSP) yang melakukan investigasi dan pembelaan kasus-kasus

Pulau Panggung-Lampung dan Sugapa-Papua tahun 1989. Pada waktu

itu, kelompok solidaritas tersebut hadir secara spontan dengan struktur

organisasi yang sederhana, bersifat sementara dan lebih banyak

dibimbing oleh spirit voluntarisme (kesukarelaan). Bentuk aktivitasnya

meliputi mulai dari pengumpulan fakta-fakta di lapangan hingga

melancarkan aksi-aksi protes secara terbuka. Fokus sasarannya secara

umum diarahkan pada satu agenda utama pada waktu itu: penguatan

perjuangan rakyat untuk merebut kembali tanah-tanah garapannya.

Pada akhirnya disadari bahwa aksi organisasi yang seperti itu

sifatnya spontan, jangka pendek, dan terbatas. Hal tersebut merupakan

bagian dari permasalahan besar yang harus diatasi. Telah terbukti bahwa

Dokumen Internal

7

aksi yang sifatnya spontan tidak akan membawa hasil yang signifikan.

Permasalahan penggusuran, kekerasan terhadap perempuan dan

pelanggaran HAM memiliki dimensi yang sangat kompleks dan bercorak

struktural.

Untuk alasan itulah, pada tanggal 10 Desember 1990 KSP yang

terdiri dari Ati Nurbaiti Karta Hardimadja, Darmiyanti Muchtar, Gracia

Tjita Andangsedjati, Nursyahbani Katjasungkana, Taty Krisnawaty,

Veronica Indriani, dan Wardah Hafidz bersama dengan beberapa sahabat

perempuan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Yayasan

Solidaritas Perempuan. Susunan Dewan Pengurus 1990 – 1993, terdiri dari

Ati Nurbaiti (Ketua), Nursyahbani Katjasungkana (Wakil Ketua), Gracia

Tjita A. Sedjati (Bendahara), Tati Krisnawaty (Sekretaris merangkap

Koordinator Program). Program dari yayasan ini adalah pengembangan

institusi yayasan dan pengembangan hak asasi perempuan. Dan cita-

citanya adalah untuk mencapai masyarakat yang demokratis dan egaliter.

Dalam perjalanannya, pada tahun 1992 diselenggarakan

Management Improvement Program (MIP) yang ditujukan untuk

melakukan evaluasi internal dan pembenahan organisasi secara

komprehensif. Salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan adalah

perumusan visi dan perubahan bentuk organisasi, dari yayasan menjadi

sebuah perkumpulan. Ada sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi

perubahan bentuk organisasi tersebut. Pertama, selama ini bentuk

yayasan hanya mampu memberi ruang gerak organisasi secara terbatas.

Kedua, secara internal semakin dirasakan bahwa bentuk yayasan tidak

lagi memadai sebagai wahana untuk membangun kehidupan demokrasi

secara nyata dan meluas di masyarakat. Ketiga, menegaskan upaya

menentang kesewenang-wenangan pemerintah Orde Baru yang

menindas kebebasan berserikat. Jadi, perubahan bentuk organisasi dari

yayasan menjadi perserikatan pada intinya merupakan hasil proses

interaktif antara perkembangan dinamika internal dan eksternal.

Namun demikian, kesepakatan untuk melakukan perubahan bentuk

organisasi ini disepakati masih disertai dengan sebuah catatan, yaitu

dengan melewati sebuah proses semacam masa persiapan yang disebut

dengan masa transisi untuk mempersiapkan organisasi berupa

Dokumen Internal

8

perserikatan. Dewan Pengurus selama masa transisi ini adalah sebagai

berikut: Nursyahbani Katjasungkana (Ketua), Tati Krisnawaty (Wakil

Ketua), Darmiyanti Muchtar (Bendahara), Veronica Indriani (Anggota);

dan staf lainnya diantaranya Eri Nurisa, Fransiska Wuryanti, Nursatya KH,

Yuniarti Chuzaifah, Amen Komaruddin, dan Hutasoit. Selain Dewan

Pengurus, dibentuk juga Dewan Pengawas, yang terdiri dari Gracia Tjita

AS (Ketua), Ati Nurbaiti (Wakil Ketua), dan Wardah Hafidz (Anggota).

Dalam kurun waktu tersebut, tuntutan perubahan bentuk

didiskusikan dan diperdebatkan. Situasi dilematik ini akhirnya berhasil

dipecahkan pada saat organisasi ini mengadakan Kongres Pertamanya

pada tanggal 23 – 25 Maret 1995 di Bogor. Dalam Kongres tersebut secara

resmi organisasi ini menetapkan dirinya sebagai sebuah perserikatan

(terbatas). Pengertian terbatas di sini dengan catatan bahwa organisasi

hanya menerima calon anggota dalam jumlah yang terbatas, yakni:

mereka yang diyakini telah memiliki komitmen kuat terhadap penegakan

ideologi feminisme.

Tidak seperti struktur sebelumnya yang diketuai oleh Direktur, sejak

Kongres I tahun 1995 struktur kepemimpinan Solidaritas Perempuan

menjadi struktur kepemimpinan kolektif. Penting juga untuk dicatat

bahwa perubahan bentuk organisasi menjadi sebuah perserikatan ini pun

disertai dengan re-definisi visinya secara lebih spesifik: ‘memperjuangkan

hak-hak perempuan dengan berpedoman prinsip-prinsip demokrasi,

emansipasi, egalitarian, dan non-sektarian’. Visi inilah yang hendak

dijadikan titik orientasi PSP dalam memperjungkan cita-cita tercapainya

suatu tatanan masyarakat yang simetris, berwawasan ekologik dan

gender. Dalam situasi demikian diharapkan baik perempuan maupun laki-

laki memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik,

dan budaya secara adil.

Dokumen Internal

9

Perjalanan Solidaritas Perempuan dari Kongres ke Kongres

Kongres I Solidaritas

Perempuan pada 23-25 Maret 1995

di Bogor secara resmi organisasi ini

menetapkan dirinya sebagai

sebuah perserikatan (terbatas) dan

mengesahkan sebanyak 41 orang

anggota perserikatan, yang

umumnya berlatar belakang

kalangan intelektual/akademisi,

profesional, dan aktivis LSM.

Dewan Pengurus Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP)

Periode 1995 – 1998 adalah sebagai berikut:

1. Hemmasari (Ketua),

2. Emmy Hafild,

3. Ati Nurbaiti,

4. Tati Krisnawaty,

5. Tri Hastuti Nur;

Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Taty Krisnawaty (Ketua),

Errie Nurisa (Divisi Institusi), Yanti Mochtar (Divisi Advokasi), Missiyah

(Divisi Penguatan Basis); dengan staf pelaksana program: Wahyu Susilo

(Ketua Dewan Staf), Veronica Indriani, Fransisca Wuryanti, Amen.K,

Marlon. H., Wiwin Tanian, Salma Safitri, Suprihatin, Arief Mahmudi, Arifin

M. Noer, dan Sofiyah.

Kongres II Solidaritas

Perempuan diadakan di

Yogyakarta pada tanggal 26-28

Juni 1998, dan telah memilih 7

Dokumen Internal

10

orang pengurus eksekutif untuk periode kepengurusan tahun 1998-2001.

Dewan Pengurus Perserikatan Solidaritas Perempuan

Periode 1998-2001

1. Tati Krisnawaty

2. Darmiyanti Muchtar

3. AP Murniati

4. Siti Nurlela

5. Titi Soentoro

6. Yeni Rosa

7. Rusdi Tagaroa

Kongres II ini memberikan mandat kepada Dewan Pengurus untuk

menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar Perserikatan. Di mana melalui

Rapat Khusus Anggota pada 26-30 September 1999 di Sukabumi – Jawa

Barat, Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan mengalami perubahan

sangat besar.

Semangat anggota untuk mewujudkan gerakan perempuan ditingkat

wilayah tertuang dalam Penegasan Visi dan Misi organisasi, Struktur

organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus serta hak dan

kewajiban anggota. Untuk mewujudkan perjuangan tersebut, Mengajak

semua pihak untuk melakukan gerakan bersama yang sinergis. Selain itu,

menyepakati untuk memberi nama kelompok anggota yang ada di

wilayah dengan nama Komunitas --- diwilayah mana saja sesuai dengan

kebutuhan dengan tidak melakukan pembagian geografis seperti hirarki

pemerintah. Pada masa kepengurusan ini terbentuk Solidaritas

Perempuan Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri Makassar, SP

Mataram, SP Deli Serdang, SP Bundo Kanduang - Bukit Tinggi, SP

Padang, SP Sebay Lampung, SP Serang - Jawa Timur (tidak aktif), dan SP

Solo (tidak aktif).

Dokumen Internal

11

Kongres III pada 23-28 Juni 2001

di Mataram, kepengurusan SP

kemudian diefektifkan menjadi

kepengurusan kolektif sesuai dengan

fungsi yang lebih spesifik, dimana

kemudian mulai digunakan istilah

Badan Eksekutif Nasional (BEN) yang

terdiri dari Ketua, Koordinator Program dan Bendahara; serta Dewan

Pengawas Nasional yang terdiri dari minimal 3 orang untuk melakukan

pengawasan terhadap kerja-kerja Badan Eksekutif Nasional (DPN). Model

kepengurusan ini masih dipraktekkan sampai saat ini. Kongres ini juga

memutuskan untuk adanya penyusunan Anggaran Rumah Tangga.

Kepengurusan Periode 2001-2004 adalah:

Badan Eksekutif Nasional

Ketua : Titi Soentoro

Koordinator Program : Salma Safitri

Bendahara : Andaryanti (Aan)

Dewan Pengawas Nasional:

Ketua : Zohra Andi Baso

Sekretaris : Ade Indriani Zuchri

Anggota : 1. Suraiya Kamaruzzaman

2. Wahid Hasyim

3. Lely Zaelani

Dengan bertambahnya jumlah anggota di berbagai daerah, anggota

kemudian dapat mendirikan cabangnya sendiri yang dikenal dengan

Komunitas Solidaritas Perempuan, dimana struktur kepengurusan juga

dipimpin oleh Badan Eksekutif Komunitas (BEK), dan Dewan Pengawas

Komunitas (DPK) yang dipilih langsung oleh anggota komunitasnya.

Dalam periode kepengurusan ini terjadi pembentukan 6 komunitas

Solidaritas Perempuan (SP), yaitu SP Palu, SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP

Palembang, SP Kayangan Api Bojonegoro, SP Jabotabek dan SP Kendari.

Dokumen Internal

12

Kongres IV yang

dilaksanakan pada 10-16

Desember 2004 di Makassar

memutuskan adanya struktur

Dewan Komunitas – terdiri dari

BEN, DPN, BEK, DPK – yang

bertemu setiap tahunnya dalam

Rapat Nasional Dewan

Komunitas untuk membicarakan perkembangan serta perencanaan

program dan keorganisasian. Rapat Nasional Dewan Komunitas (RNDK)

merupakan forum keputusan kedua tertinggi setelah Kongres. Hal ini

diputuskan dengan pertimbangan bahwa pada masa sebelumnya tidak

ada ruang pengambilan keputusan di tingkat nasional selain kongres, .

RNDK juga memilih Komite Program yang terdiri dari 3 orang BEK

Komunitas SP dan 1 BEN untuk memantau perkembangan program dan

kegiatan SP di tingkat nasional dan komunitas. Pada Kongres

disampaikan penetapan pembekuan sementara SP Padang oleh Dewan

Pengawas Nasional dan diputuskan pembubaran Komunitas SP Bukit

Tinggi.

Kepengurusan Perserikatan Solidaritas Perempuan

Periode 2004-2008


Ketua : Salma Safitri

Koordinator Program : Risma Umar

Bendahara : Evelyn Tampubolon


Ketua : Suraiya Kamaruzzaman

Sekretaris : Rio Ismail

Anggota : 1. Zohra Andi Baso

2. Titi Soentoro

Dokumen Internal

13

Kongres V Solidaritas

Perempuan diselengkarakan

pada 20-27 Juni 2008 di

Cimanggis, Depok kemudian

memandang fundamentalisme

agama merupakan tantangan

gerakan feminis di Indonesia dan

menetapkan isu perempuan dan fundamentalisme agama untuk masuk

dalam program Solidaritas Perempuan. Pada kongres ini terjadi

pengukuhan pembentukan Komunitas SP Sumbawa dan disampaikan

penetapan pembekuan sementara Komunitas SP Deli Serdang dan SP

Sebay Lampung oleh DPN.


Periode 2008-2012


Ketua : Risma Umar

Koordinator Program : Wardarina

Bendahara : Marhaini Nasution

Dewan Pengawas Nasional

Ketua : Inda Fatinaware

Sekretaris : Yulis

Anggota : 1. Rio Ismail

2. Titi Soentoro

3. Dian Widodo

Kongres VI pada tanggal 19-26

Februari 2012 di Palu, Sulawesi

Tengah merekomendasikan

pengukuhan pembentukan

Komunitas SP Sintuwu Raya Poso

pada RNDK pertama setelah Kongres.

Dokumen Internal

14

Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis dengan prinsip-prinsip keadilan,

keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan keke

rasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan y

ang setara, di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumberd

aya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil


Periode 2012-2015


Ketua : Wahidah Rustam

Koordinator Program : Puspa Dewy

Bendahara : Anita


Ketua : Marhaini Nasution

Sekretaris : Istiatun

Anggota : 1. Risma Umar

2. Salma Safitri

3. Wardarina

Visi Misi Solidaritas Perempuan

Visi Solidaritas Perempuan adalah:

Misi Solidaritas Perempuan (SP)

Turut membangun kekuatan perempuan seluruh Indonesia.

Menjalin kerjasama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia

Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap perempuan, terutama kelas marjinal dan tertindas

Memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hal azasi manusia dengan fokus hak perempuan

Dokumen Internal

15

Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap dan prilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarkhi

Memperjuangkan nilai-nilai feminis ke dalam berbagai sistem hukum dan kebijakan

Melakukan berbagai ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perserikatan.

Fokus Isu Solidaritas Perempuan

Sesuai dengan mandate Kongres VI maka perjuangan dan gerakan organisasi Solidaritas Perempuan dan ideologi feminis dalam bergerak ialah : 1. Program Perlindungan terhadap Perempuan Migrasi Trafficking

dan HIV-AIDS. Mandat program ini diarahkan pada upaya-upaya untuk membangun gerakan feminis berbasis pada Buruh Migran Perempuan (termasuk calon dan mantan) beserta keluarganya untuk melawan ketidakadilan gender dan pemiskinan akibat poliik Negara dan non-negara, agar mereka mampu memiliki akses dan kontrol atas hak-haknya dan keputusan politik yang menentukan hidupnya. Program ini juga diarahkan pada upaya-upaya menggalang dukungan publik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk bersama-sama melindungi BMP dari kerentanan mereka terhadap trafficking, HIV dan AIDS.

2. Program Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam. Program Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam difokuskan untuk membangun gerakan feminis yang terorganisir melawan ketidakadilan akibat hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan yang terancam dan terkena dampak dari pengrusakan lingkungan dan eksploitasi SDA akibat politik Negara dan Non-Negara. Solidaritas Perempuan telah membangun sebuah strategi kegiatan dan strategi isu yang komprehensif, berbasiskan dari konteks permasalahan Perempuan akar rumput di wilayah masing-masing dengan dikaitkan trend politik ekonomi di tingkat global, nasional maupun lokal.

Dokumen Internal

16

3. Program Perempuan dan Kedaulatan Pangan Program perempuan dan kedaulatan pangan diarahkan untuk memperkuat gerakan feminis melawan hegemoni negara dan non-negara agar perempuan mampu menentukan sendiri hak-haknya atas pangan dalam memproduksi, mengelola, mendistribusi, hingga mengkonsumsi sendiri.

4. Program Perempuan dan Politisasi Agama Program ini difokuskan pada upaya-upaya membangun pemahaman dan kesadaran kritis perempuan akar rumput mengenai trend fundamentalisme agama, politisasi agama dan hak otonomi seksualitas dan tubuh perempuan. Perempuan akar rumput juga didorong melakukan advokasi kebijakan diskriminatif dan terkait dengan isu fundamentalisme yang tidak berpihak dan memiskinkan perempuan. Untuk mencapai usaha ini, Solidaritas Perempuan penting untuk membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi dalam elemen masyarakat akar rumput untuk melawan radikalisasi agama dan kekerasan atas nama agama yang membatasi tubuh, pikiran dan mobilitas perempuan.

5. Program Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan Sebagai sebuah organisasi feminis, Solidaritas Perempuan penting untuk terus melakukan upaya-upaya untuk penguatan ideologi feminis kepada anggota SP dan perempuan akar rumput, salah satunya dengan membangun modul feminis sebagai alat bantu untuk melakukan penguatan dan pengorganisasian perempuan di akar rumput. Solidaritas Perempuan juga perlu untuk terus meningkatkan kapasitas anggota dan komunitas SP sesuai dengan kebutuhan dan konteks isu di wilayah masing-masing – serta mendorong peningkatan keterlibatan anggota SP dalam hal pertukaran informasi, pengalaman dan kapasitas antar anggota.

Dokumen Internal

17

Struktur Pengambilan Keputusan Organisasi Kongres sebagai badan pengambilan keputusan tertinggi dalam Perserikatan. Kongres dihadiri oleh seluruh anggota yang diadakan setiap 3 tahun sekali dengan agenda:

1. Mengevaluasi pelaksanaan mandat oleh Badan Eksekuti Nasional dan Dewan Pengawas Nasional dari Kongres sebelumnya;

2. Merumuskan Pokok-Pokok Kebijakan Organisasi, Program Kerja dan Keuangan Perserikatan untuk periode tiga tahun kerja berikutnya;

3. Memilih dan menetapkan Badan Eksekutif Nasional dan Dewan Pengawas Nasional untuk masa kerja selama tiga tahun dan dapat dipilih ulang untuk satu kali.

Rapat Nasional Dewan Komunitas, diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh BEN, DPN, Badan Eksekutif Komunitas dan Dewan Pengawas Komunitas. RNDK bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama satu tahun dan memutuskan program yang akan dijalankan untuk tahun berikutnya. Sejak tahun 2005, RNDK juga memilih Komite Program untuk mengawasi pelaksanaan program baik di tingkat nasional maupun Komunitas. Dengan struktur yang demikian, Solidaritas Perempuan dipimpin oleh suara-suara dari anggota melalui perwakilan mereka di Komunitas SP dan Dewan Komunitas, tidak hanya oleh BEN dan DPN. Musyawarah Komunitas (Muskom), adalah badan pengambilan keputusan tertinggi dalam tingkat komunitas SP yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan dihadiri oleh anggota yang terdaftar di komunitas tertentu. Muskom mengevaluasi program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Komunitas dan Dewan Pengawas Komunitas sekaligus memutuskan arah kebijakan program dan organisasi untuk 3 tahun kedepan. Muskom juga memilih anggota Badan Eksekutif Komunitas dan Dewas Pengawas Komunitas. Rapat Konsultasi Anggota (RKA), adalah forum konsultasi dan pengambilan keputusan pada ranah komunitas yang dilakukan setiap tahun. Dalam forum ini, seluruh anggota komunitas SP tertentu melakukan evaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan organisasi di

Dokumen Internal

18

tahun sebelumnya, dan memutuskan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Selain itu, dalam RKA juga dilakukan diskusi terkait penseleksian dan pemilihan anggota baru dari komunitas yang bersangkutan. Rapat Koordinasi BEN dan DPN serta BEK dan DPK, adalah forum yang

mengkoordinasikan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan Perserikatan,

baik ditingkat nasional maupun komunitas SP. Forum ini dilaksanakan 6

(enam) bulan sekali untuk membahas hasil monitoring dan pengawasan

terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan maupun mekanisme kerja

pada tingkat Badan Eksekutif Nasional/Badan Eksekutif Komunitas. Pada

rapat koordinasi ini juga membahas dan menyetujui rencana kegiatan dan

anggaran enam bulanan, serta membahas hal-hal yang dinilai penting.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Dewan Pengawas Nasional/Dewan

Pengawas Komunitas dan Badan Eksekutif Nasional/ Badan Eksekutif

Komunitas.

Struktur Kepengurusan Sekretariat Nasional

Dokumen Internal

19

Perkembangan Anggota Solidaritas Perempuan Pada Kongres I Perserikatan Solidaritas Perempuan di Bogor pada

tahun 1995, disahkan 41 anggota Solidaritas Perempuan, yang umumnya

berlatar belakang kalangan intelektual/akademisi, profesional, dan aktivis

LSM, di mana pada saat itu belum ada komunitas SP. Hingga Kongres VII

pada Tahun 2015 di Yogyakarta, secara keseluruhan total jumlah anggota

Perserikatan Solidaritas Perempuan telah berkembang menjadi sebanyak

781 yang terdiri dari 679 perempuan dan 102 laki-laki, di mana sejumlah

428 orang adalah anggota komunitas2 SP dan sejumlah 353 orang adalah

anggota non komunitas3, dengan latar belakang aktivis, ibu rumah

tangga, pekerja informal (petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya),

akademisi, mahasiswa/pelajar, dan profesional.

Jumlah anggota SP Komunitas dan Non Komunitas

NO KOMUNITAS Perempuan % Laki-laki

% TOTAL

1 Jabotabek 42 93.3% 3 6.7% 45

2 Aceh 33 91.7% 3 8.3% 36

3 Yogyakarta 40 85.1% 7 14.9% 47

4 Kendari 38 95.0% 2 5.0% 40

5 Makassar 72 85.7% 12 14.3% 84

6 Mataram 45 88.2% 6 11.8% 51

7 Palembang 23 85.2% 4 14.8% 27

8 Palu 48 98.0% 1 2.0% 49

9 Sumbawa 17 70.8% 7 29.2% 24

10 Poso 24 96.0% 1 4.0% 25

KOMUNITAS 382 89.3% 46 10.7% 428

NON KOMUNITAS 297 84.1% 56 15.9% 353

TOTAL 679 86.9% 102 13.1% 781

2 Komunitas Solidaritas perempuan : Aceh, Palembang (sumsel), Jabotabek (DKI Jakarta),

Jogyakarta, Makassar-Sulawesi selatan, Palu dan Poso (Sulawesi Tengah), Kendari-Sulawesi Tenggara, Mataram dan Sumbawa (NTB). 3 Wilayah yang memiliki anggota namun tidak memiliki komunitas-struktur pengurus ataupun

komunitas yang dibekukan sementara, tersebar di berbagai wilayah, yaitu Karawang, Pekanbaru, Jawa Tengah, Bojonegoro, Salatiga, Solo, Garut, Cianjur, Papua, Ambon, Manado, Bengkulu, Jawa Timur, Madura, Medan, Deli Serdang, Bukit Tinggi, Padang, Lampung, Serang, Kalimantan, Bandung dan Jabotabek ( Non Komunitas ).

Dokumen Internal

20

Proses perekrutan anggota yang tertuang dalam AD/ART Solidaritas

Perempuan, telah mengalami perbaikan dari periode sejak berdirinya

hingga saat ini. Dinamika yang terjadi di SP dalam perekrutan anggota

terus berjalan dan melahirkan aturan organisasi yang komprehensif, mulai

dari tata penerimaan, verifikasi calon anggota hingga pada pengesahan

anggota perserikatan. Proses berlapis yang dibangun dalam AD/ART,

tidak lain untuk memastikan bahwa calon anggota yang akan di sahkan

adalah calon anggota yang mengetahui dengan baik perserikatan SP, visi,

misi, nilai-nilai, garis politik dank ode etik perserikatan SP. Sehingga di

tahun 2006 – 2015, banyak calon anggota yang tidak langsung di sahkan

setelah mengikuti persyaratan administrative organisasi sesuai pasal 7

ART SP, tetapi berproses terlebi dahulu di komunitas sebagai volunteer

ataupun staff di komunitas maupun nasional.

Sebagai gambaran dinamika perekrutan anggota SP sejak berdirinya

hingga saat ini, dapat di lihat sebagai berikut:

a) Tahun 1990 – 1998, keanggotaan umumnya direkrut oleh pengurus

SP, perekrutan masih longgar dan anggota yang direkrut oleh

pengurus biasanya yang hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh SP

maupun kegiatan diluar SP kemudian mengisi formulir keanggotaan

SP. Sistem database keanggotaan masih sederhana, saat ini ketika

Seknas melakukan komunikasi dengan beberapa anggota yang

terdaftar dalam database, anggota tersebut tidak merasa menjadi

anggota SP atau sebaliknya ada anggota yang merasa pernah

mengisi formulir keanggotaan tetapi tidak terdaftar dalam

keanggotaan SP.

b) Tahun 1998 – 2000, perluasan dan gerakan SP mulai terlihat di

komunitas, juga mulai terbangun pola perekrutan anggota. Meskipun

belum ada tata cara perekrutan anggota yang diatur dalam AD/ART

SP. Namun demikian perekrutan anggota mulai diawali dengan

mengikuti kegiatan-kegiatan SP sebagai proses/wadah dalam

melakukan perekrutan anggota. Walaupun dibeberapa komunitas,

melakukan perekrutan anggota masih longgar.

Dokumen Internal

21

c) Tahun 2000-2005, Proses perekrutan anggota dikomunitas mulai

diawali dengan sebuah proses dengan pelibatan calon anggota dalam

beberapa kegiatan SP yang sifatnya jangka panjang, dan calon

anggota tersebut terlibat aktif dalam kegiatan SP, juga mulai

diperkenalkan soal keorganisasian, nilai-nilai SP dan feminisme. Ada

semangat dari calon anggota untuk menjadi bagian dari organisasi,

saat itulah proses perekrutan dilakukan.

d) Tahun 2006 – sekarang, tata cara dan proses perekrutan anggota

sudah mulai diatur dengan baik dalam AD/ART SP. Beberapa

komunitas melakukan perekrutan anggota sudah mulai mengikuti

tatacara perekrutan anggota sesuai pasal 7 ART SP. Misalnya pengurus

mendorong calon anggota untuk terlebih dahulu aktif dalam kegiatan-

kegiatan SP, mengenali organisasi SP baik Visi-Misi dan nilai-nilai

yang diperjuangkan, mengikuti training keorganisasian dan training

feminis dan bahkan verifikasi calon anggota dilakukan dalam rapat

pengambilan keputusan dalam RKA dan meminta komitmen calon

anggota tersebut untuk aktif dalam organisasi, begitupun pemberi

rekomendasi bertanggung jawab terhadap calon anggota yang

rekomendasi. Namun demikian, belum sepenuhnya berjalan dengan

baik pada proses- proses perekrutan anggota di beberapa komunitas.

Penguatan Perempuan Akar Rumput Per Tahun 2015, Perserikatan Solidaritas Perempuan bekerja

bersama 5.771 perempuan akar rumput di 79 wilayah pengorganisasian

dari Komunitas dan Non Komunitas SP di 14 daerah4 memperjuangkan

hak-hak perempuan atas sumber-sumber kehidupannya yang dirampas

ataupun hilang akibat kebijakan atau program/proyek yang tidak berpihak

kepada perempuan, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam,

pengelolaan pangan, hak atas pekerjaan yang layak serta kontrol atas

tubuh, pikiran dan ruang gerak perempuan.

4 Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah.

Dokumen Internal

22

Komunitas Solidaritas Perempuan (hingga tahun 2015) Pada di tingkat komunitas, Badan Eksekutif Komunitas (BEK) dan Dewan

Pengawas Komunitas (DPK) dipilih oleh anggota di dalam Musyarawah

Komunitas (Muskom) yang diadakan di tiap-tiap komunitas.

Komunitas Solidaritas Perempuan

Kinasih Yogyakarta

Latar Belakang

Diawali pertemuan para aktivis perempuan yang mengadakan rapat

di Salam, Magelang. Maka lahirlah Solidaritas Pererempuan Kinasih yang

diinisiasikan oleh Agustina Prasetyo Murniati pada tanggal 24 Agustus

1999, sebagai bagian dari perlawanan kaum perempuan terhadap segala

bentuk diskriminasi dan kekerasan yang menimpa sebagian besar

perempuan di seluruh dunia. Bagi SP Kinasih, pengakuan terhadap harkat

dan martabat manusia merupakan landasan untuk terwujudnya

masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera.

Perbedaan-perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan

politik serta perbedaan biologis tidak seharusnya

mengurangi/menghalangi pemenuhan akan hak azasi manusia setiap

individu, karena pelanggaran/pengurangan terhadap pemenuhan hak

azasi manusia itu merupakan kekuatan yang akan merusak kemanusiaan

itu sendiri.

Susunan Kepengurusan

Kepengurusan Periode 1999-2001

Ketua Badan Eksekutif Komunitas : Siti Maskanah

Koordinator Program : Khotimatul Hayati

Bendahara : Andriyani

Sementara Program yang ditangani adalah isu Buruh Migran

Dokumen Internal

23



Ketua : Tini Sastra

Koordinator Program : Farida Mahri ==> Nuning Rukhmawati

Bendahara : Islamiyatur Rohmah ==> Setyowati Iriana

Di tahun 2003 terjadi pergantian Pengurus antar waktu yaitu Koordinator

Program Farida Mahri digantikan oleh Nuning Rukhmawati. Dan

Bendahara Islamiyatur Rohmah digantikan oleh Setyowati Iriana.

Dewan Pengawas Komunitas periode ini adalah :

Ketua DPK : Istiatun

Anggota DPK : Burhan Marwanto

Program yang dilaksanakan pada periode tersebut adalah isu Buruh

Migran, Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi, Kedaulatan pangan.



Ketua : Rini Yuni Astuti

Koordinator Program : Nuning Rukhmawati

Bendahara : Setyowati Iriana

Sementara kepengurusan Dewan Pengawas Komunitas terdiri dari :

Ketua DPK : Burhan Marwanto

Anggota DPK : 1. Setyaningsih Darmastuti

2. Pay Yusmar

Isu Program yang dilaksanakan adalah isu :

1. Penguatan Organisasi

2. Kedaulatan Pangan ==> Respon Bencana ==> Gempa Bantul

3. Buruh Migran

Dokumen Internal

24



Ketua : Hikmah Diniah

Koordinator Program : Tutik Purwaningsih

Bendahara : Sagita Evi Rahayu

Di tahun 2009 ada pergantian pengurus antar waktu dari Koordinator

Program Natalia Fajarini digantikan oleh Tutik Purwaningsih. Sementara

kedudukan Bendahara dari Tutik Purwaningsih digantikan oleh Sagita Evi

Rahayu.

Dewan Pengawas Komunitas

Ketua : Rini Yuni Astuti

Anggota: 1. Maryanto

2. Setyowati Iriana

3. Dheny Wiratmoko

Program periode ini :


2. Kedaulatan Pangan

3. Buruh Migran

4. Sumber Daya Alam (SDA)

Kepengurusan Periode 2011-2013 :


Ketua : Novita Dwi Arini

Koordinator Program : Tutik Purwaningsih

Bendahara : Sagita Evi Rahayu

Dewan Pengawas Komunitas :

Ketua DPK : Nuning Rukhmawati

Anggota DPK : 1. Maryanto

2. Hikmah Diniah

Dokumen Internal

25

Program periode ini :



3. Buruh Migran

4. Sumber Daya Alam (SDA)



Ketua : Bonnie Kertaredja

Koordinator Program : Firnanda Hesti Wulandari ==>Asih Nur Candra

Bendahara : Hikmah Diniah

Pada Rapat Konsultasi Anggota pada bulan Februari 2015 terjadi

keputusan pergantian antar waktu Koordinator Program Firnanda Hesti

Wulandari digantikan oleh Asih Nur Candra


Ketua : Agustina Prasetyo Murniati

Anggota : 1. Debora K Tioso

2. Suharti Muchklas

Isu yang diambil dalam periode ini sesuai mandat Muskom Maret 2014

yaitu :



3. Politisasi Agama (Pluralisme)

Dokumen Internal

26


Anging Mammiri Makassar

Latar belakang

Sulawesi Selatan sebagai “gerbang” pintu masuk untuk wilayah

Indonesia Timur, tidak serta merta menjadikan Sulawesi Selatan terlepas

dari persoalan-persoalan yang dapat menjadikan kehidupan perempuan

semakn membaik. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh situasi politik, sosial,

agama dan budaya yang berkembang di Sulawesi Selatan. Pada tahun

1997, diselenggarakan Seminar nasional yang menyikapi berbagai

persoalan perempuan. Hal ini kemudian memicu beberapa perempuan

aktivis seperti Zohra A. Baso, Yuberlian, Christina Joseph dan beberapa

aktivis perempuan lainnya untuk membentuk Solidaritas Perempuan di

Sulawesi Selatan. Kemudian proses koordinasi anggota SP semakin intens

dan pada tahun 2000, anggota bersepakat mendirikan Komunitas SP di

Sulawesi Selatan, dengan susunan kepengurusan yang terdiri dari Siti

Rabiah sebagai Koordinator, Inda Fatinaware sebagai Wakil Koordinator,

dan Yuli Tungga sebagai Sekretaris. Pembentukan Komunitas Solidaritas

Perempuan Anging Mammiri di Makassar kemudian dikukuhkan pada

Kongres III Perserikatan Solidaritas Perempuan di Mataram.

Kepengurusan Periode 2003-2006 (Muskom 2003)


Ketua : Itji Diana Daud

Koordinator Program : Rosniaty Azis

Bendahara : Iman Mardatillah


1. Inda Fatinaware

2. Nurcahaya Tandang

3. Supardin

4. Fanni Anggraini

5. Nurwanita

Dokumen Internal

27

Pada kepengurusan periode ini, program yang dijalankan adalah Step

by step. Program yang memberikan penguatan terhadap perempuan-

perempuan di komunitas, terkait dengan situasi/isu lokal di Sulawesi

Selatan, hak-hak sipol, isu lingkungan, politik, dll.

Kepengurusan Periode 2006-2009 (Muskom 2006)


Ketua : Wahidah Rustam

Koordinator Program : Ucu Rubiah

Bendahara : Fedriana Nirwana Dewi

Dewan Pengawas komunitas

1. Inda Fatinaware

2. Radiani Rachiem

3. Sugianto

4. Erni Indarawati

5. Husaimah Husain

Pada periode ini, terjadi pergantian koordinator program. Hal ini

dikarenakan Koordinator Program dalam kondisi hamil dan diharuskan

untuk beristirahat. Sehingga terjadi Referendum Koordinator Program

dan terpilihlah Haniah untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawab

sebagai Koordinator Program. Namun tidak lama berselang, Referendum

Koordinator Program diadakan lagi untuk menggantikan Haniah karena

terpilih sebagai Komisioner KPU Kabupaten Pangkep. Pada referendum

kali ini, terpilih dan ditetapkan Rosmiati Sain sebagai Koordinator

Program hingga kepengurusan BEK periode 2006-2009 selesai.

Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah :

1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS

2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan

3. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam

4. Perempuan dan Fundamentalisme

5. Penguatan Anggota dan Kapasitas Organisasi

Dokumen Internal

28

Kepengurusan Periode 2009-2012 (Muskom Maret 2009)


Ketua : Rosmiati Sain

Koordinator Program : Fedriana Nirwana Dewi

Bendahara : Indramini Rasyid


1. Sustriani A. Tahir

2. Warida Syafie

3. Sahri Bulan

4. Rusdin Tompo

5. Nurhidayah Mantong

Pada Periode ini, dilakukan juga Referendum Koordinator Program

untuk menggantikan Koordinator Program yang mengundurkan diri.

Dikarenakan Fedriana Nirwana Dewi berpindah domisili ke Pulau Jawa

(ikut suami). Dan ditetapkanlah Hijrah Lahaling sebagai Koordinator

Program.





4. Perempuan dan Fundamentalisme


Kepengurusan Periode 2012-2014 (Muskom 7 - 8 Januari 2012)


Ketua : Rosmiati Sain

Koordinator Program : Hijrah Lahaling

Bendahara : Nur Asiah


1. Haniah

2. Indramini Rasyid

Dokumen Internal

29

3. Hj. Komatiah

4. Sahri Bulan

5. Marlina Palo




3. Perempuan dan Politisasi Agama


Pada periode ini, Muskomlub dilakukan sebanyak 2 kali. Rosmiati

Sainmengundurkan diri pada bulan Maret2012 dengan alasan terpilih

sebagaiDirekturLBH Apik Makassar, sehingga pada saat Muskomlub (18

April 2012), terpilihlah Hajar H. Junaid sebagai Ketua BEK. Tidak lama

berselang, Referendum Koordinator Program pada 30 Juni 2012

dilaksanakan, untuk memilih pengganti Hijrah Lahaling yang

mengundurkan diri tertanggal 28 Mei 2012 dengan alasan ingin berfokus

mengurus bisnis dan keluarga. Terpilih dan ditetapkanlah Sitti

Aisyahuntuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator

Program.

Pada 11 – 12 Mei 2013, Muskomlub diadakan untuk memilih

pengganti Hajar H. Junaid yang mundur dengan alasan ingin fokus

mengurus keluarganya dan Haniah (Ketua DPK) dinyatakan melanggar

nilai dan kode etik perserikatan Solidaritas Perempuan. Dan pada

Muskomlub tersebut, terpilih dan ditetapkanJusmiati Lestari sebagai

Ketua BEK dan Sunniati sebagai DPK, yang akan melanjutkan tugas dan

tanggungjawab sampai periode kepengurusan 2012-2015 selesai. Muskom

SP Anging Mammiri selanjutnya diadakan sebulan lebih cepat dari yang

seharusnya, yakni pada 27 – 28 Desember 2014.

Kepengurusan Periode 2014-2017 (Muskom Desember 2014)


Ketua : Nur Asiah

Koordinator Program : Sitti Aisyah

Bendahara : Lili Ernayanti

Dokumen Internal

30


1. Indramini Rasyid

2. Ambo Masse

3. Rosmiati Sain

4. Rampu Lawanra

5. Hajar H. Junaid




3. Perempuan dan Pluralisme


5. Pendidikan Politik pada Pilkada Gubernur, Walikota dan Pemilu

Legislatif dan Presiden


Mataram

Sekilas Solidaritas Perempuan Mataram

Komunitas ini awalnya berdiri sebagai langkah menyatukan

kekuatan untuk mengadvokasi persoalan buruh migrant NTB yang pada

saat itu tengah mengalami banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak

sementara di daerah belum memiliki kebijakan yang melindungi hak

buruh migrant khususnya buruh migrant perempuan. Komuntas ini di beri

nama Komunitas Mataram sesuai nama ibu kota provinsi NTB sebagai

wilayah kerjanya dan asal anggotanya yang berasal dari pulau Lombok

dan Pulau Sumbawa,NTB.

Tahun ini SP Mataram telah berusia 15 belas tahun dan telah terbelah

menjadi dua komunitas yaitu : komunitas Mataram dan Sumbawa.

Keputusan untuk mendirikan komunitas baru di Sumbawa sebagai

langkah strategis mengatasi persoalan geografis yang cukup jauh antara

Dokumen Internal

31

dua pulau yang menjadi tantangan dalam pengorganisasian dan

menghambat proses pelaksanaan rapat rapat pengambilan keputusan

tinggi perserikatan/komunitas yang mengharuskan jumlah quorum ½ + 1

kehadiran anggota.

Namun,meski telah terbagi menjadi dua komunitas SP Mataram

tetap melakukan advokasi dan merespon isu-isu perempuan di level

provinsi dan tidak hanya melakukan advokasi isu di pulau Lombok.

Selama 15 tahun usianya SP Mataram berkembang dengan jumlah

anggota sebanyak 51 orang terdiri dari 45 orang perempuan dan 6 orang

laki-laki dan tidak hanya berfokus pada isu buruh migrant.saat ini ada

empat (4) focus isu yang di tangani oleh SP Mataram,yaitu : 1).Issu

Perempuan,Migrasi,Trafficking Dan HIV/AIDS. 2).Issu Perempuan Dan

Kedaulatan Pangan. 3).Issu Perempuan Dan Politisasi Agama.

4).Penguatan Organisasi.

Selain dari empat focus isu tersebut, SP Mataram juga bekerja

mengadvokasi kebijakan kebijakan daerah yang tidak responsif gender

dan diskriminatif terhadap perempuan serta merespon isu aktual di

wilayah NTB dengan berjaringan bersama NGO, media dan pemangku

kepentingan lainnya, seperti untuk isu pelayanan public ataupun

mengadvokasi pencabutan kebijakan peraturan bupati Lombok timur No

26 tahun 2014 tentang PAD yang diskriminatif terhadap perempuan

karena menjadikan situasi ketidak adilan bagi perempuan (poligami)

sebagai potensi pendapatan daerah. Dalam kerja kerja penguatan

organisasi selain melakukan penguatan di internal organisasi untuk

penyadaran kritis tentang ideologi dan kelembagaan perserikatan, SP

Mataram melakukan pendidikan politik untuk mendorong partisipasi

perempuan dalam parlemen dan PEMILU.

Susunan kepengurusan

Kepengurusan Periode Tahun 2000-2004 (Pra Komunitas)

Pengurus Daerah :

Koordinator : Yane RB

Pengurus : Sumiati

Dokumen Internal

32

Kepengurusan Periode Tahun 2004 – 2007. (MUSKOM I)


Ketua : Yane RB

Koordinator Program : Eli Sukemi

Bendahara : Yuni Riawati


Ketua : Ahmad Junaidi

Anggota : Erna Suryani

Anggota : Endang Marfani

Kepengurusan Periode Tahun 2007-2010


Ketua : Yuni Riawati

Koordinator program : Maryam HS.

Bendahara : Zakiah Daradjat


Ketua : Yane RB

Anggota : Nyimas Anita

Anggota : Yopi Hardi

Kepengurusan Periode Tahun 2010-2013. (MUSKOM III)

Badan eksekutif komunitas

Ketua : Baiq Zulhiatina

Coordinator program : Maryam HS

Bendahara : Siti Nur Hidayati


Ketua : Eli Sukemi

Anggota : Yuni Riawati

Anggota : Tanwir

Dokumen Internal

33

Kepengurusan Periode Tahun 2013- 2015 (Saat Ini)


Ketua : Baiq Zulhiatina

Coordinator program : Ika Ariyani

Bendahara : Nurul Hidayah

Dewan pengawas komunitas

Ketua : Nurul Utami

Anggota : Siti Nur Hidayati

Anggota : Baiq Sumiatun


Palu

Sekilas Solidaritas Perempuan Palu

Solidaritas Perempuan Palu berdiri, berangkat dari merespon situasi

ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan terkait dengan konflik

sumber daya alam saat itu yang berjuang untuk melawan beroperasinya

pertambangan galian C di lolioge adalah perempuan, situasi konflik

sumber daya alam di Taman Nasional Lore Lindu (dongi dongi) dan situasi

perempuan yang menjadi buruh migrant ke luar negeri baik secara legal

maupun illegal. Saat itu terpetakan kantong kantong daerah yang rutin

mengirimkan BMP ke luar negeri.

Melihat situasi di atas beberapa aktifis perempuan dan aktivis

lingkungan serta perempuan yang aktif mengikuti kegiatan yang

dilakukan oleh organisasi perempuan beberapa kali melakukan diskusi

untuk merespon situasi tersebut hasilnya bahwa penting di bentuk

organisasi perempuan yang fokus bekerja untuk 2 situasi tersebut di atas,

karena saat itu ada 2 organisasi perempuan di Palu (KPPA dan KPKP- ST)

tetapi kedua organisasi tersebut lebih fokus melakukan advokasi dan

pembelaan terkait dengan issu Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sementara di Palu sudah ada 3 orang aktifis yang telah menjadi anggota

Dokumen Internal

34

yang terdaftar di Sekretariat Nasional (Eva Susanti, Soraya Sultan dan

Rukmini Toheke) maka di forum diskusi tersebut bersepakat untuk

menghubungi Sekretariat Nasional SP dan membentuk komunitas SP di

Palu Sulawesi Tengah.

Proses pembentukan Komunitas SP Palu telah sesuai dengan aturan

Perserikatan SP, yaitu harus direkomendasi oleh komunitas SP terdekat

maka SP Anging Mamiri (Makassar), tanggal 22 April 2002, pembentukan

di dahului dengan training feminis dasar bagi calon anggota sebanyak 19

orang, terdiri dari 18 orang perempuan dan 1 orang laki laki. Proses

training feminis dasar dan pembentukan dilakukan di sekertariat KPPA

palu dan di fasilitasi oleh Inda Fatinaware (SP Anging Mammiri Makassar)

dan Pipit (seknas SP).

Sampai dengan saat ini setelah SP Palu mengawal pembentukan

Komunitas Sintuwu Raya di Poso, dimana sebelumnya anggota SP Poso

kesemuanya terdaftar dalam data base keanggotaan SP Palu. Jumlah

Anggota SP Palu pasca pelaksanaan Musyawarah Komunitas (MUSKOM)

pada tanggal 21-22 Maret 2015 sebanyak 45 orang terdiri dari 1 orang laki

laki dan 44 orang perempuan dari berbagai elemen seperti aktivis, PNS,

Ibu rumah tangga, mantan buruh migran, petani dan perempuan

Komunitas.

Seiring berjalannya waktu, di Komunitas Solidaritas Perempuan Palu

sendiri hingga saat ini telah 6 (enam ) kali berganti Kepengurusan dan

masih berkomitmen untuk menjalankan visi misi organisasi dengan

bekerja bersama perempuan-perempuan akar rumput di berbagai wilayah

pengorganisasian SP Palu, melalui program kerja (Issue) berdasarkan

mandat Perserikatan Solidaritas Perempuan. Sejak awal pendirian di

tahun 2002 hingga tahun 2015, SP Palu telah bekerja di 34 desa di 4

kabupaten/kota, yaitu 6 kelurahan di Kota Palu, 4 desa di Kabupaten

Donggala, 9 desa di Kabupaten Sigi, dan 15 desa di Kabupaten Poso.

Program Kerja SP Palu:

1. Perempuan Migrasi, Trafficking HIV/AIDS



Dokumen Internal

35

Tambang Galian C

Perkebunan Kelapa Sawit

Hutan dan Perubahan Iklim



Kepengurusan Periode I 2002 – 2005


Ketua : Hasmia djalil

Koordinator Program : Warda

Bendahara : Maya Safira


Ketua : Lutfiah Mangun

Anggota : 1. Dewi Rana

2. TJani

Kepengurusan Periode II 2005 - 2006


Ketua : Warda

Koordinator Program : Nurmasyita

Bendahara : Nerawati


Ketua : Eva Susanti Bande

Anggota : 1. Lutfia Mangun

2. Wirdayanti

Kepengurusan Periode III 2006 - 2009


Ketua : Endang Herdianti

Koordinator Program : Maya safira

Bendahara : Rahmawati

Dokumen Internal

36

Pada Musyawarah komunitas yang terpilih Rahmawati akan tetapi

sebelum penggantian kepengurusan mengundurkan diri. Rosniati

menggantikan posisi Bendahara Rahmawati pada periode 2007 – 2009.


Ketua : Soraya Sultan

Anggota : 1. Sriwati

2. Nerawati

Kepengurusan Periode IV 2009 - 2012


Ketua : Endang Herdianti

Koordinator Program : Indriani

Bendahara : Rosniati


Ketua : Mirna Lukman

Anggota : 1. Nurmasita

2. Zatriawati

3. Wereani Ntowe Taere

Kepengurusan Periode V 2012 - 2015


Ketua : Ruwaida

Koordinator Program : Wiwin Matindas

Bendahara : Sri Mustika


Ketua : Kartini Merdekawati

Anggota : 1. Endang Herdianti

2. Rosnawati Menggantikan Rosniati pada RKA

November 2012 yang mengundurkan diri

3.Indah Fajarwati menggantikan Artati yang

mengundurkan diri pada RKA 2013

4. Sriwati

Dokumen Internal

37

Kepengurusan VI periode 2015 - 2018


Ketua : Wiwin Matindas

Koordinator Program : Kartini Merdeka wati

Bendahara : Rini Novita


Ketua : Ruwaida

Anggota : 1. Mohamad Syarif

2. Sumarni

3. Maida sita

4. Syariah


Bungoeng Jeumpa Aceh

Sekilas SP Bungoeng Jeumpa Aceh

Solidaritas Perempuan di Aceh awalnya diperkenalkan oleh Cut

Risma kepada beberapa aktivis perempuan pada bulan april 2002 di Balik

Papan. Ketika itu yang mengambil inisiatif mendirikan komunitas di Aceh

adalah Hasnanda Putra, Fitriani dan Wanti Maulidar. Berbekal penjelasan

singkat dan beberapa lembar brosur, ketiga pegiat ini pulang ke Aceh dan

melakukan pendekatan mencari calon anggota.

Saat tersebut Aceh dalam kondisi eskalasi kekerasan mulai tinggi,

berbagai “kerusuhan” skala kecil dan tindak kekerasan lainnya mulai

sering terjadi, akibatnya hal ini juga mempengaruhi proses sosialisasi

untuk membentuk komunitas. Ditambah lagi fenomena yang terjadi

tentang keterlibatan dan pemenuhan hak perempuan di berbagai

umumnya tempat terabaikan dan tidak terpenuhi. Di mana selama ini

perempuan selalu dinomorduakan dan kurang sekali dilibatkan dengan

dalam urusan Publik dan menjadi penting untuk bagaimana dalam kondisi

apapun tersebut hak-hak perempuan tetap terpenuhi dan dilindungi.

Dokumen Internal

38

Pertemuan-pertemuan kecil pun digelar dengan suasana yang santai dan

berpindah-pindah di seputaran kampus di gampong Batoh, Kecamatan

Lueng Bata Banda Aceh, karena saat tersebut Universitas Serambi

Mekkah menjadi salah satu tempat berkumpulnya para aktivis.

Selanjutnya bertempat di kampus Universitas Serambi Mekkah

(USM) pada tanggal 20 Mei 2002 untuk pertama sekali dilakukan

Musyawarah Anggota Komunitas. Dari musyawarah yang dihadiri lebih

kurang 12 anggota diputuskan beberapa hal, antara lain adalah Penamaan

komunitas Bungoeng Jeumpa yang disepakati dengan pertimbangan

Bungoeng Jeumpa menjadi salah satu maskot “bunga khas” di Aceh,

sekaligus menggambarkan perempuan Aceh yang mandiri, kuat dan selalu

menjadi pusat perhatian.

Melalui Program Perempuan Pilih Program Perempuan yang terkait

Pilpres dan “Perempuan pilih program perempuan” yang dilaksanakan

beberapa titik kampung di Banda Aceh, SP Aceh mulai mengembangkan

jaringan dan hubungan dengan berbagai lembaga yang ada di Aceh.

Jumlah anggota pada saat awal berdirinya komunitas SP Aceh adalah 12

orang. Sedangkan, jumlah anggota saat ini adalah 54 orang, terdiri dari 46

perempuan dan 8 laki-laki.

Fokus Isu SP Aceh adalah sebagai berikut:

1. Perempuan dan Sumber Daya Alam

2. Perempuan dan Politisasi Agama



Kepengurusan Periode Pertama (Mei 2002 – Januari 2004)

Badan Eksekutif Komunitas :

Ketua : Wanti Maulidar

Sekretaris : Faisal

Bendahara : Diana Maimun

Dokumen Internal

39


Ketua : Hasnanda Putra

Anggota: 1. Al Amin

2. Harismayanti

Kepengurusan Periode Kedua (Tahun 2004 - Juni 2005)


Ketua : Wanti Maulidar

Koordinator Program : Ismet Tanjung

Bendahara : Diana Maimun


Ketua : Hasnanda Putra

Anggota: 1. Syakya Djalil

2. Cut Farhani

Kepengurusan Periode Ketiga (Juli 2005 – Desember 2005)


Ketua : Diana Nora Putri

Koordinator Program : Puspa Dewy

Bendahara : Arina Wilfida


Ketua : Juliani Jacob

Sekretaris : Wanti Maulidar

Anggota : 1. Syakya Djalil

2. Idawati

3. Zahratul Jannah

Kepengurusan Periode Keempat (Tahun 2006 - 2008)


Ketua : Puspa Dewy

Koordinator Program : Marfini

Bendahara : Fenny Silvia

Dokumen Internal

40


Ketua : Fitriani

Sekretaris : Azriana

Anggota : Mawardi Rapi

: Idawati

: Zahratul

Kepengurusan Periode Kelima (Tahun 2009 -2011)


Ketua : Donna Swita H

Koordinator Program : Ruwaida

Bendahara : Wanti Fitri


Ketua : Cut Risma Aini

Sekretaris : Lena Farsyiah

Anggota : 1. Rubiah

2. Risma

3. Nelda Gaus

Kepengurusan Periode Keenam 2012-2014:


Ketua : Cut Risma Aini

Koordinator Program : Maifa Yetty dan Rosmidar sebagai PAW

Bendahara : Ruwaida


1. Ratna Sari

2. Azriana

3. Lena Farsiyah

4. Rohana

5. Marfini

Dokumen Internal

41



Ketua : Ratna Sari

Koordinator Program : Rubama

Bendahara : Nurhidayati


1. Fitriani

2. Herawati

3. Ruwaida

4. Elvida

5. Jamaliah


Palembang

Sekilas Solidaritas Perempuan Palembang

Pada tahun 2000 AP Murniati dan Nia Syarifudin datang ke

Palembang untuk berdiskusi dengan aktivis-aktivis perempuan

Palembang di antaranya Yeni Izzi, Suhartini, Yusmita, Nelda Gaus, Mery

Moza, Solihin dll. Bersama Ade Indriyani Zuhri, Mauli Pancarika

merekomendasikan 5 (lima) orang anggota SP baru yaitu Anila Ishak, Fitri

Yanti, Yusmita, Solihin, dan Mery Moza. Kemudian dibentuklah komunitas

SP dengan nama SP MELATI dengan ketua Yusmita, tetapi karena masa

kepemimpinan Yusmita dianggap tidak transparan, maka pada tahun

2002 beberapa anggota mendirikan SP lain yang diberi nama SP

Kecubung dengan ketua Roseka Sari (Alm.)

Tahun 2002 dilatar belakangi oleh ketidakadilan dan diskriminnasi

terhadap perempuan maka muncul kesadaran dari para aktivis untuk

mendirikan sebuah kelompok pergerakan perempuan, sehingga kemudian

dibentuklah SP Delima yang direkomendasikan oleh Ibu Titi Soentoro dan

Salma Safitri dirusun Blok 52 lantai 2 No 7 Palembang, dengan susunan

Dokumen Internal

42

pengurus yaitu Jonizar sebagai ketua, Muhamad Mubin Amin sebagai

sekretaris, dan Fahruddin Zen sebagai bendahara.

Pada akhir 2002, diadakan training feminis yang diikuti oleh anggota

SP Melati, SP Kecubung dan SP Delima yang diadakan di hotel Idayuh

Palembang. Sehari kemudian diadakan MUSKOM 1 (pertama) di

Palembang di Rumah Susun Blok 52 Lantai 2 No 7 Palembang dengan

kesepakatan untuk menyatukan ketiga SP tersebut yang kemudian diberi

nama SOLIDARITAS PEREMPUAN KOMUNITAS PALEMBANG.


Kepengurusan Periode 2003 - 2006


Ketua : Yusmita

Koordinator Program : Roseka Sari

Bendahara : Nyimas Nurkhotimah


Ketua : Fachruddin Zen

Anggota : 1. Revisda

2. Dian Sari Rahayu

Dengan mundurnya Yusmita, maka diadakan MUSKOMLUB

(Muskom Luar Biasa) di Tahun 2004 yang di hadiri oleh Titi Soentoro,

maka terpilihlah kepengurusan yang baru, yaitu:


Ketua : Roseka Sari

Koordinator Program : Revisda

Bendahara : Nyimas Nur Khotimah


Ketua : Fahrudin Zen

Anggota : 1. Dian Sari Rahayu

2. Trisnawati

Dokumen Internal

43

Kepengurusan Periode 2006 – 2009

Badan Eksekutif Komunitas:

Ketua : Nyimas Nurkhotimah

Koordinator program : Dian Sari Rahayu

Bendahara : Lidiawati


Ketua : Jonizar

Anggota : 1. Anila Ishak

2. Mauli Pancarika

Kemudian pada tahun 2007 terjadi pergantian antar waktu, sehingga

Badan Eksekutif Komunitas berganti menjadi:

Ketua : Nyimas Nurkhotimah

Koordinator program : Fitriyanti

Bendahara : Ekawati


Badan Eksekutif Komunitas (BEK)

Ketua : Dra. Ekawati

Koordinator Program : Fitriyanti

Bendahara : Ressy Tri Mulyani

Dewan Pengawas Komunitas (DPK)

Ketua : Nyimas Nur Khotimah

Anggota : 1. Jonizar

2. Siti Hawariyun



Ketua : Ida Ruri Sukmawati

Koordinator Program : Ressy Tri Mulyani

Bendahara : Suharti

Dokumen Internal

44


Ketua : Ekawati

Anggota : 1. Zazali

2. Eli Meiliana


Jabotabek

Latar Belakang

SP Jabotabek didirikan pada tanggal 4 Mei 2004, dengan pertimbangan

bahwa anggota SP pada waktu itu di wilayah Jabotabek yang berjumlah

besar dan beraneka ragam, serta kondisi wilayah Jakarta pada khususnya

patut diberi tempat untuk di akomodir dalam suatu komunitas.

SP Jabotabek dibentuk salah satunya untuk mengangkat persoalan

perempuan yang masih tercabut hak- haknya sebagai manusia khususnya

perempuan, karena adanya arus globalisasi yang di bangun oleh Negara-

Negara industri saat itu sehingga mempengaruhi aspek kehidupan bangsa

terutama perempuan sebagai kelompok yang berkepentingan dalam

pembangunan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di mana

perempuan tidak diperhatikan masalah hak – haknya dalam mendapatkan

akses ekonomi, kesehatan, fasilitas, dan layanan publik, serta perempuan

juga tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan baik di ranah

domistik maupun di ranah publik.

Sejak dibentuknya Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek

pada tanggal 4 Mei 2004, fokus utamanya adalah melakukan Pendidikan

Politik perempuan akar rumput. Program ini di maksudkan agar

perempuan memiliki akses dan kontrol dalam setiap pengambilan

keputusan terutama penguatan hak – hak perempuan, ekonomi,

keamanan, kesehatan lingkungan, layanan publik dan keterlibatan

perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dokumen Internal

45

Solidaritas Perempuan Jabotabek memiliki mandat untuk

membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai upaya

menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan

masyarakat secara umum. Karena Solidaritas Perempuan adalah bagian

dari masyarakat umum terutama perempuan yang tertindas baik di

tingkat pribadi maupun di tingkat publik yang akan memperjuangkan

proses perubahan kebijakan secara bersama- sama.

Sejak terbentuknya Solidaritas Perempuan Jabotabek, pada tanggal

24 Maret 2005 dilakukan Rapat Konsultasi Anggota yang pertama dan

memutuskan bahwa Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek

mempunyai 5 isu program yaitu:

1. Pendidikan politik perempuan

2. Layanan publik bagi perempuan

3. Penguatan ekonomi perempuan

4. Perempuan dan lingkungan

5. Penguatan kapasitas komunitas (Penguatan Organisasi)

Adapun wilayah kerja pada saat itu adalah

1. Duri kepa, grogol Jakata - Barat

2. Rawa badak, Tanjung Priok Jakarta – Utara

3. Mardani, Jakarta Pusat

4. Pisangan lama , Jakarta Timur

5. Bojonggede, Bogor – Jawa Barat


Kepengurusan Periode I tahun 2004- 2007


Ketua : Yusra ersa arsil

Koordinator Program : Intan dan Kiki Sakinatul Fuad sebagai PAW

Bendahara : Ani

Dokumen Internal

46


1. Sarah Serena

2. Novi Tantri

3. Anis Munfarida

Kepengurusan Periode II tahun 2007-2009


Ketua : Wiji Sri Rahayu

Koordinator Program : Kiki Sakinatul Fuad

Bendahara : Nur Hidayah


1. Yusra Ersa Arsil

2. Sutriah

3. Halimah

Kepengurusan Peroide III 2009- 2012


Ketua : Nur Hidayah

Koordinator Program : Siti Mujiati dan Jubaidah sebagai PAW

Bendahara : Vonny Iriani


1. Sutriah

2. HJ Liani sari

3. Supriyanti

Kepengurusan Periode IV tahun 2012 – 2015 (Muskom 27 Desember 2012)


Ketua : Supriyanti

Koordinator Program : Retna Andriani ==> Suniar ==> Ela Sari sebagai

PAW

Bendahara : Vonny Iriani

Dokumen Internal

47


1. Anis Munfarida

2. Rohayanah

3. Djubaidah

Fokus isu yang diusung SP Jabotabek pada periode ini adalah:

1. Perempuan dan Sumber daya alam

2. Perempuan dan Kedaulatan pangan



Kayangan Api Bojonegoro5

Sekilas Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro

Berdirinya Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro adalah

berawal dari inisiatif oleh Alexander Mubarok, karena melihat kondisi

yang berkembang di masyarakat Bojonegoro yaitu masih dominannya

nilai-nilai patriarki yang di terapkan dalam hampir setiap sisi kehidupan

perempuan. Sebelum resmi menjadi anggota Solidaritas Perempuan

Kayangan Api, pada saat itu tepat pada tanggal 10-11 Oktober 2003

diadakanlah training dan diskusi pembentukan komunitas Solidaritas

Perempuan Pantura. Hadir dalam agenda tersebut adalah Salma Safitri

Rahayaan (Koordinator Program BEN Seknas SP) dan Cut Risma Aini (PO

Seknas SP).

Selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 15 Mei

2004, didirikanlah Solidaritas Perempuan Bojonegoro Pantura. Nama

Pantura di ambil karena anggota Solidaritas Perempuan berasal dari

wilayah Pantura (Tuban, Lamongan dan Bojonegoro). Setelah

diresmikannya Solidaritas Perempuan Bojonegoro sebagai komunitas

maka dilakukanlah rapat kerja dan juga merubah nama PANTURA diganti

dengan Kayangan Api Bojonegoro. Jumlah anggota pada awal berdirinya

5 Komunitas Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro tidak aktif

Dokumen Internal

48

Komunitas SP Kayangan Api Bojonegoro 18 orang, kemudian sampai

tahun 2010 berkembang menjadi 53 orang, yang terdiri dari 49

perempuan dan 4 laki-laki.

Isu atau program tahun 2010-2012 yang dimandatkan oleh SP

Kayangan Api Bojonegoro adalah (1) Isu Perempuan dan Sumber Daya

Alam yang mempunyai fokus isu Pengelolaan lingkungan yang lebih baik

oleh perusahaan PetroChina, (2) Isu Perempuan dan Kedaulatan Pangan,

di mana fokus isunya yaitu Menolak bibit dan pupuk kimia, diangkat

karena ada permasalahan di Desa Sarangan salah satunya adalah petani

disana tidak sadar bahwa terjadi pelanggaran hak atas pangan, dan

adanya indikasi rawan pangan. (3) Isu Migrasi, Trafficking dan Kesehatan

HIV/AIDS yang menjadi isu SP Bojonegoro karena di wilayah kab.

Bojonegoro tepatnya di Kec. Sugihwaras dan Kec. Dander menjadi

kantong Buruh Migran Perempuan (BMP) yang terlanggar hak-haknya. (4)

Pengelolaan Organisasi, memperkuat kapasitas anggota untuk

membangun gerakan feminis guna melawan berbagai bentuk

ketidakadilan di Bojonegoro dan memfasilitasi dalam rapat-rapat

Pengambilan keputusan.

Pembekuan sementara SP Bojonegoro pada tahun 2012, saat

Musyawarah Komunitas Luar biasa di lakukan. Muskom Luar Biasa

dilakukan karena Ketua BEK mengundurkan diri, dan dalam proses

pembahasan keanggotaan dan pengelolaan organisasi kedepan dalam hal

ini pemilihan pengurus komunitas, tidak ada anggota yang bersedia untuk

menjadi pengurus komunitas. Pada RNDK tanggal 27 Januari 2013, RNDK

merekomendasikan untuk pembekuan sementara Komunitas SP

Bojonegoro dengan alasan masuk dalam kategori komunitas bermasalah

sesuai dengan pasal 22 dan 23 ART SP, di mana indikator komunitas

tersebut bermasalah adalah komunitas tidak memiliki pengurus di

komunitas baik Badan Eksekutif Komunitas maupun Dewan Pengawas

Komunitas. Proses pembekuan sementara komunitas SP Bojonegoro

dilakukan melalui Kongres.

Dokumen Internal

49




Ketua : Maslacha

Koordinator Program : Musta’ana



Ketua : Alexander Mubarok

Anggota : 1. Ike Ernawati

2. Nunuk Fauziah



Ketua : Musta’ana

Koordinator Program : Siti Khotimah dan Murtiningsih sebagai PAW

Bendahara : Laily Mubarokah


Ketua : Ike Ernawati

Anggota : 1. Dian Widodo

2. Endah Rahmawati

Dalam perjalanan kepengurusan DPK, ada perubahan kepengurusan

karena Dian Widodo menjadi DPN dan Endah Rahmawati mengundurkan

diri, sehingga kepengurusan DPK tahun 2007-2010 yaitu :

Ketua : Ike Ernawati

Anggota : 1. Maslacha

2. Siti Hidayatul Khusna


Ketua : Nurul Hidayah

Koordinator Program : Murtiningsih


Dokumen Internal

50


Ketua : Nur Cahya Aria Ningsih

Sekretaris : Qoulina Hikmatin

Anggota : 1. Maslacha

2. Indayati

3. Juwariah


Kendari

Latar Belakang

Cikal bakal SP di Sulawesi Tenggara berawal dari informasi yang

diberikan oleh salah seorang anggota SP di Jakarta yang mengajak

kawan-kawan di Sultra untuk bergabung menjadi anggota SP. Beberapa

orang anggota yang bergabung sejak tahun 2000 – 2002 melalui

Sekretariat Nasional SP sebagai anggota non komunitas adalah Sarifain,

Salmiah Aryana, Wa Ode Harliyanti, Yusuf Tallama, Siti Syukrah dan

Yusniar Muzuni yang berjumlah 6 orang.

Terbentuknya SP Kendari sebagai komunitas diawali pada tindak

lanjut dari program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Solidaritas

Perempuan di Kendari. Salah satu anggota SP saat itu, Aisa Rauf yang

juga masuk anggota SP melalui SP di Jakarta bersama dengan 6 orang

anggota SP yang telah bergabung sebelumnya menggagas agar di

Kendari bisa terbentuk komunitas dengan mengacu pada Anggaran Dasar

SP yaitu minimal sudah ada 12 orang anggota SP untuk membentuk

komunitas.

Pada saat diskusi Publik Program Pendidikan Politik pada tanggal 27

Juni 2004 bersama peserta TOF Pendidikan Politik untuk Perempuan di

Kendari maka disepakati untuk mendeklarasikan pembentukan

Komunitas SP Kendari yang dilanjutkan pada tanggal 28 Juni 2004 di Desa

Rapambinopaka Kec. Soropia Kab. Konawe untuk pemilihan pengurus,

Dokumen Internal

51

dengan jumlah anggota yang hadir sekitar 23 orang. Komunitas

Solidaritas Perempuan Kendari disahkan pada Kongres IV SP di Makassar

Pada Bulan Desember 2004.

Kepengurusan Periode 2004-2007 (Muskom I)


Ketua : Aisa Rauf

Koordinator Program : Anita Rachman

Bendahara : Andi Endang Sulistiawty


Ketua : Salmiah Aryana

Sekretaris : Ensia Lasahid

Anggota : Tisrijani

Pada periode ini Bendahara yaitu Andi Endang mengundurkan diri

sebelum berakhir masa kepengurusan sehingga diadakan Pergantian

Antar Waktu (PAW) pada RKA tahun 2005, dan Bendahara terpilih adalah

Waode Harilyanti Unga. Selain pergantian pengurus BEK juga terjadi

penggantian pengurus DPK yang tidak aktif yaitu Ketua DPK Salmiah

Aryana dan Ensia Lasahid sebagai sekretaris sehingga terjadi penggantian

pada tahun 2006 melalui RKA.


Ketua : Husnawati

Sekretaris : Tisrijani

Anggota : Fatimah

Program yang dilaksanakan pada waktu itu hanya penguatan perserikatan

karena pembentukan SP Kendari setelah Kongres. Adapun program yang

dilakukan SP Kendari pada periode I adalah :

1. Program politik

2. Pendidikan Politik berperspektif feminis

3. Perempuan dan Globalisasi

Dokumen Internal

52


Kepengurusan Periode 2007-2010 (Muskom II)


Ketua : Anita Rachman

Koordinator. Program : Darmawati Ode Gahu

Bendahara : Waode Harliyanti Unga


Ketua : Ninerti

Sekretaris : Hartin Haris

Anggota : 1. Aisa Rauf

2. Husnawati

3. Sarifain

Pada periode ini juga terjadi penggantian pengurus BEK dan DPK.

Susunan BEK yaitu Koord. Program Darmawati Ode Gahu mengundurkan

diri dan diganti dengan Rubia dan Susunan DPK yaitu Ketua DPK

mengundurkan diri atas mana Ninerty dan Aisa Rauf sebagai anggota DPK

melalui forum Rapat Konsultasi Anggota (RKA).

Program yang dijalankan berdasarkan mandat Muskom sebagai berikut:


2. Perempuan dan Migrasi:

3. Perempuan dan Kedaulatan Pangan, di wilayah kerja Desa

Rapambinopaka Kec. Soropia kab. Konawe


Kepengurusan Periode 2010 – 2012 (Muskom III 17 Nopember 2010)

Badan Eksekutif Komunitas (BEK):

Ketua : Sarifain

Koord.Program : Sulhani

Bendahara : Hasnawati

Dokumen Internal

53


Ketua : Dharmawati Ode Gahu

Sekretaris : Hartin Haris

Anggota : 1. Anita Rachman

2. Emmy Astuty

3. Ibe martini

Fokus Isu pada periode ini adalah :

1. Perempuan dan SDA


3. Migrasi, traffiking dan HIV/AIDS, dan


Kepengurusan Periode 2012-2015 (Muskom IV 17 Nopember 2012)

Badan Eksekutif Komunitas (BEK):

Ketua : Sulhani

Koordinator Program : Rahma R. Talui

Bendahara : ST. Aisyah


Ketua : Anita Rachman

Sekretaris : Hasma

Anggota : 1. Munayah

2. Megawati

3. Nita Indrawati

Pada periode ini terjadi pergantian antar waktu (PAW) pengurus BEK

pada Rapat Konsultasi Anggota (RKA) pada Bulan November 2013, yakni

Koordinator Program oleh Wa Ode Surtiningsi, begitu pula dengan DPK,

saudari Megawati dan Nita Indrawati telah mengundurkan diri dari DPK,

Bahkan Nita Indrawati selain mengundurkan dari anggota DPK juga

sebagai anggota SP Kendari.

Dokumen Internal

54

Fokus Isu SP Kendari pada periode ini:

1. Perempuan, Migrasi, Trafficking dan HIV/AIDS




Sumbawa

Latar Belakang

Berangkat dari keprihatinan atas kondisi perempuan yang tertindas

dan termarginal, membuat anggota prihatin dan mencoba mengorganisir

diri dengan memulai diskusi kecil yang melibatkan beberapa orang. Dari

hasil beberapa kali diskusi yang dilakukan, mendesak untuk membuat

sebuah wadah yang konsen dengan persoalan perempuan.

Sebelumnya anggota SP di Sumbawa tergabung dengan Komunitas

SP Mataram. Namun, kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan

pengurus SP Mataram menyebabkan anggota kesulitan mengetahui

perkembangan komunitas, terutama tentang perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi program. Sejak tahun 2003 sampai 2007, anggota SP di

wilayah Sumbawa tidak pernah dilibatkan kecuali MUSKOM dan RKA.

Beberapa kegiatan penting yang terkait dengan isu perempuan yang

sesuai dengan mandat Muskom tidak melibatkan anggota SP di wilayah

Sumbawa. Padahal isu yang diusung oleh SP sangat banyak terjadi di

Sumbawa. Hal ini disebabkan jarak tempuh yang sangat jauh karena

berada di pulau yang berbeda.

Berawal dari kondisi diatas, tahun 2004 tepatnya MUSKOM I SP

Mataram kami sudah mewacanakan untuk pembentukan SP Sumbawa.

Wacana ini dilanjutkan pada Kongres IV di Makassar, Desember 2004.

Setiap kegiatan yang melibatkan anggota SP di wilayah Sumbawa selalu

mewacanakan hal ini. Pada Juni 2006, SP Mataram mengundang anggota

di wilayah Sumbawa untuk melakukan konsolidasi terkait dengan rencana

pembentukan SP Sumbawa. Untuk mempermudah proses komunikasi

Dokumen Internal

55

dan koordinasi dibentuk panitia ad hoc. Kemudian pada Agustus 2007,

calon anggota dan anggota SP Mataram yang terdaftar tahun 2000 dan

2003 mengikuti training feminis dasar dan keorganisasian di Sumbawa.

Untuk tetap menjaga hubungan dan koordinasi antar sesama

anggota di wilayah Sumbawa, dilakukan diskusi rutin tiap bulannya yang

dirangkaikan dengan arisan. Diskusi ini membahas tentang rencana

pembentukan SP Sumbawa. Untuk memperlancar diskusi masing-masing

anggota diminta untuk iuran semampunya. Pada 2 Juni 2008, SP

Sumbawa terbentuk melalui Muskom I di Mataram.

Fokus isu yang diusungkan oleh SP Sumbawa adalah (1) Perempuan,

Migrasi, Trafficking dan HIV/AIDS, (2) Perempuan dan Konflik Sumber

Daya Alam, (3) Penguatan Organisasi. Kemudian Mandat Muskom III

Solidaritas Perempuan Sumbawa 23-24 Agustus 2015 mulai mengusung

fokus isu Perempuan dan Kedaulatan Pangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh

situasi di mana seiring dengan kondisi Kabupaten Sumbawa saat ini isu

perempuan dan sumber daya alam sudah tidak relevan lagi dijadikan

sebagai isu strategis di Sumbawa, sehingga SP Sumbawa menggambil isu

perempuan dan kedaulatan pangan. Hal ini disebabkan oleh adanya

pengalihan fungsi lahan dari lahan produktif menjadi lahan tidak produktif

(pemukiman, pertokoan, taman kota, dll). Dimana kondisi ini

mengakibatkan keberadaan pangan lokal menjadi berkurang dari jenis

varietas.


Kepengurusan Periode 2008 – 2011 (Muskom I 2 Juni 2008 di Mataram)


Ketua : Ardani

Koordinator Program : Husnulyati

Bendahara : Novianti Kartini


Ketua : Mariani Ms

Sekretaris : Nurjannah

Anggota : Sabaruddin SPd

Dokumen Internal

56

Kepengurusan Periode 2011-2014 (Muskom II, 18 Juni 2011 di Sumbawa

Besar)


Ketua : Ardani Hatta

Koordinator Program : Husnulyati

Bendahara : Novianti Kartini


Ketua : Mariani Ms

Sekretaris : Nurjannah

Anggota : Nuraidah

Dalam masa kepengurusan DPK priode ini terjadi beberapa kali

pergantian pengurus yang di sebabkan oleh adanya hubungan

kekeberabatan antara pengurus BEK (Husnulyati) dengan anggota DPK

(Nurjannah) memiliki hubungan kekerabatan hal ini sesuai dengan

Anggaran Rumah Tangga Pasal 60 ayat 11 tentang prasyarat dan kriteria

pengurus DPK. Dari kondisi itu dilakukan proses referendum yang

menghasilkan kepengurusan baru yaitu sebagai berikut Ketua : Mariani

MS; sekretaris : Sabaruddin; anggota : Nuraidah. Kemudian pada Rapat

Konsultasi Anggota tanggal 3 November 2013, salah satu anggota DPK

diberhentikan karena tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota DPK

sesuai dengan pasal 26 Anggaran Dasar. Kemudian ketua DPK (Mariani

MS) mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon anggota

legislatif Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014. Sehingga dari kondisi ini

terjadi kekosongan keanggotaan DPK dua orang kemudian dilakukan

referendum untuk memilih anggota DPK PAW sekaligus dua orang

dengan hasil sebagai berikut :

Ketua : Nuraidah

Sekretaris : Jayadi

Anggota : Wiwien Indahyati Modjo

Dokumen Internal

57

Kepengurusan Periode 2014 – 2017 (Muskom III 23-24 Agustus 2014)


Ketua : Mariani

Koordinator Program : Indah Susanggih

Bendahara : Wiwien Indahyati modjo


Ketua : Nuraidah

Anggota : 1. Jayadi

2. Ardani Hatta


Sintuwu Raya Poso

Latar Belakang

Menyikapi berbagai situasi ketidakadilan yang dihadapi oleh

Perempuan yang ada di Kabupaten Poso, menjadi faktor utama

pembentukan Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, terkait dengan

situasi perempuan dalam proses recovery akibat konflik horizontal yang

terjadi pada tahun 1999-2003, juga akses dan kontrol perempuan dalam

sistem pengelolaan sumber daya alam, dan situasi-situasi lainnya yang

turut menyumbangkan sub-ordinasi terhadap kehidupan perempuan di

wilayah eks konflik Kabupaten Poso.

Pada awal tahun 2008, proses pengorganisasian perempuan

dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palu karena melihat banyaknya

situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang ada di Kabupaten

Poso terkait sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam. Di tahun 2008

tersebut, SP-Palu melakukan pengorganisasian melalui strategi belajar

bersama yang dinamakan Vocational Training, pengorganisasian ini

dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan metode out class dan in class,

dengan menghadirkan perempuan-perempuan dari 7 (tujuh) desa, yakni:

tampemadoro, kuku, sangria, sulewana, saojo, tendeadongi dan

Dokumen Internal

58

sawidago. Peserta berjumlah kurang lebih 22 orang, masing-masing desa

diwakili oleh 2 orang leader perempuan, kecuali desa saojo 3 orang, di

tambah Comunity Organizer (CO) 7 (tujuh) orang. Proses belajar bersama

inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan SP-Sintuwu Raya Poso.

Belajar bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan, menjadikan

perempuan-perempuan yang terlibat dalam proses tersebut, menyadari

bahwa begitu banyak ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di

wilayah kabupaten poso dalam kehidupan sehari-harinya, terutama yang

berkaitan dengan hak perempuan atas ekonomi, sosial, budaya, dan

politik, termasuk didalamnya hak perempuan atas tanah, air, dan udara.

Sehingga kesadaran inilah yang menjadi motivasi untuk tetap belajar dan

juga mengorganisir diri agar nantinya dapat keluar dari semua

ketidakadilan. Maka menjadi bagian utuh dari Solidaritas Perempuan

menjadi sesuatu yang di-ingini oleh hampir seluruh peserta Vocational

Training pada saat itu.

Pada tahun 2009, dengan beberapa pertimbangan, salah satunya

adalah jarak antara palu dan poso yang cukup jauh, sementara situasi

perempuan terkait dengan ketidakadilan yang dialami semakin “menjadi”

karena beberapa proses pengelolaan sumber daya alam yang sedang

berlangsung di kabupaten poso, sebut saja ekspansi sawit dan

pembangunan infrastruktur (PLTA). Maka pada tanggal 09 Juli 2009

kemudian pada 25 oktober 2009, anggota SP-Palu yang ada di wilayah

Poso, menyurati BEN terkait dengan keinginan untuk membentuk

komunitas SP di wilayah Poso. Pada tanggal 22-23 Maret 2010 Tim

Verifikasi yang terdiri dari : Indah Fatinaware, Marhaini Nasution, Mierna

Lukman, dan Wahidah Rustam, melakukan verifikasi untuk pembentukan

komunitas SP di wilayah Kabupaten Poso, di mana hasilnya kemudian

dibahas pada Rapat Koordinasi BEN-DPN pada tahun 2011.

Pada Kongres SP VI yang diselenggarakan di Palu, tanggal 19-25

Februari 2012, Pembentukan Komunitas SP di Poso di bahas dan di setujui

oleh Sidang Kongres SP. Kemudian pada bulan Mei 2012, dibahas pada

Muskom SP-Palu dan pada tanggal 15 Mei 2012, di deklarasikannya

pembentukan Komunitas SP-Sintuwu Raya Poso melalui Muskom

pertamanya. Sejak di deklarasikannya SP-Sintuwu Raya Poso pada 15

Dokumen Internal

59

Maret 2012, Komunitas bekerja pada beberapa isu, yaitu 1. Perempuan

dan Konflik Sumber Daya Alam, 2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan, 3.

Perempuan dan Pluralisme, 4. Penguatan Organisasi.


Kepengurusan Periode 2012-2015 (Muskom I pada 15 Mei 2012)


K e t u a : Paulina Rusu

Koordinator Program : Krismawati Moguntu

Bendahara : Frida Kantjai


1. Wereani Tae’re

2. Deice Sombada

3. Evani Hamzah

Kepengurusan Periode 2015-2018.(Muskom II pada 18-19 Maret 2015) :


Ketua : Evani Hamzah

Koordinator Program : Ester B. Parinding

Bendahara : Meitry Tambingsila


1. Deice Sembada

2. Krisma Moguntu

3. Herlina Kabaya

4. Paulina Rusu

5. Frida Kantjai

Dokumen Internal

60

Informasi Kontak Solidaritas Perempuan

Sekretariat Nasional SP: Alamat : Jl.Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu, Kel. Pejaten Barat

Jakarta Selatan 12510

Telepon : (62-21) 79183108, 79181260, 7987976 Fax : (62-21) 7981479

E-mail : [email protected]

SP Bungong Jeumpa Aceh :

Alamat : Jl. Belibis LR Adam No. 22 Labui-ateuk Pahlawan

Banda Aceh

Telepon : 0651-31100 / 082365503799

Email : [email protected]

SP Palembang :

Alamat : Jl. Radial - Rusun Blok 52A Lt. II no. 07 - 26 ilir –

Palembang


SP Kinasih Yogyakarta :

Alamat : Jl. Godean KM 6,5 Cokrobedog RT 06 RW 12 Godean,

Sleman - 55564

Telepon : 027-43261273


SP Jabotabek :

Alamat : Jl. Kemuning VI No. 83 RT 15/RW 06 Pejaten Timur

Pasar Minggu Jaksel 12150

Telepon : 021-7997623


mailto:[email protected]





Dokumen Internal

61

SP Anging Mammiri Makassar :

Alamat : Jl. Jati No. 29 Makasar – Sulawesi Selatan

Telepon : 0411-440906


SP Kendari :

Alamat : Jln. Bunga Kolosua No. 28 Kemaraya Kec. Kendari

Barat Kota Kendari Sultra

Telepon : 0401-3126654


SP Palu :

Alamat : Jl. Sutoyo II No. 16 Talise Palu Sulawesi Tengah

Telepon : 0451-422024


SP Sumbawa :

Alamat : Gang Cendrawasih Rt 02 Rw 05 Kelurahan Brang Biji

Sumbawa. Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat 84318


SP Mataram :

Alamat : Jl.Halmahera III B , No.14 Rembige. Mataram Nusa

Tenggara Barat


SP Sintuwu Raya Poso :

Alamat : Jl. R.Wolter Mongisidi No. 03, Kelurahan Bonesompe,

Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kode Pos : 94611








sekilas pergerakan solidaritas perempuan

Documents