TUGAS KEWARGANEGARAAN

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DI IDANG MILITER DAN KEAMANAN

OLEH

M.IQBAL SAESAR 6101413037

M.RIFAI 61014130114

OGGI SUSANTI WULANDARI 6101413054

DOSEN PENGAMPU: NATAL KRISTIONO

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG.....................................................................................................

RUMUSAN MASALAH .........................................................................................

TUJUAN.................................................................................................................

BAB II ISI

WAWASAN NUSANTARA...................................................................................

UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA...........................................

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASANA NUSANTARA.......

ARAH PANDANAG WAWASAN NUSANTARA..................................................

PENGUASAAN TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN......................

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN ....................................................................................................

SARAN................................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................................

ABSTRAK

Bangsa Indonesia dalam kehidupan negaranya memiliki suatu wawasan nasional yang di sebut Wawasan Nusantara.Hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasioal Indonesia.atau dengan pengertian yang lengkap,wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkunganya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan menguttamakan persatuan dan keatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.

Ketahanan nasional di artikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa,berisi keuletan dan ketangguhan,yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan,ancaman,hambatan dan gangguan,baik yang datang dari dalam maupun dari luar,yang langsung maupun tidak langsung membahayakan intgritas,identitas,kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Kata kunci :Wawasan Nusantara, cara pandang, bangsa.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia di dunia mempuyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha

Esa dan sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang menerima amanat-NYA untuk

mengelola kekayaan alam. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya

berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik –

baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia dalam menjalankan tugas dan kegiatan hidupnya

bergerak dalam dua bidang yaitu universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis

bersifat transeden dan idealistik misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan

pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia

dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya

yang berbhineka, negara Indonesia memiliki unsur – unsur kekuatan sekaligus kelemahan.

Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber

daya alam (SDA). Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman

masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air.

Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksidan interelasi

dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa Indonesia

memerlukan prinsip – prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang – ambing dalam

memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita – cita serta tujuan nasionalnya.

Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah

nusantara sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upaya inilah

bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju mayarakat

yang adil, makmur dan sentosa. Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus

tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan

kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain,

wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam

rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

RUMUSAN MASALAH

Di dalam makalah ini yang berjudul “Wawasan Nusantara” mempunyai beberapa rumusan

masalah yaitu:

1. Unsur – unsur dari wawasan nusantara

2. Kedudukan fungsi dan tujuan wawasan nusantara

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara

4. Arah pandang wawsan nusantara

5. Implementasi serta tantangan yang di hadapi oleh wawasan nusantara

6. Penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan

TUJUAN

1. Menyelesaikan tugas dari dosen natal kristiono

2. Mengetahui wawasan nasional

3. Mengetahui unsur-unsur wawasan nusantara

4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara

5. Menggetahui arah padang wawasan nusantara

BAB II

ISI

A. WAWASAN NASIONAL

Sebelum membahas Wawasan Nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan

memahami wawasan nasional secara universal. Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran yang

hakiki atau kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta alam

semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk yang lain melalui akal pikiran dan hati

nuraninya. Namun, kemampuan dalam menggunakan akal pikiran dan hati nurani tersebut

terbatas, sehingga manusia yang satu dan yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang

sama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat

agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa

yang telah bernegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh

lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi,

aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah

serta pengalaman sejarahnya. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa

wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk

menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata “wawasan ” itu

sendiri berasal dari wawas (bahasa Jawa )yang artinya melihat atu memandang. Dengan

penambahan akhiran “an” kata ini secara harfiah memiliki arti yaitu cara melihat atau cara tinjau

atau cara pandang. Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh

perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi

pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh

lingkungan strategis dan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan

perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga factor utama:

1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup;

2. Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya;

3. Lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah

bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui

interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan

propinsional), regional, serta global.

B.UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA

1. Wadah

a. Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat

gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi

oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya. Setelah bernegara dalam

negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang

merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu,

wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik.

Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik

dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan

wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan

keamanan.

b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut

bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem

perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di

tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan bersadarkan

UUD 1945. Indonesia adalah Negara hokum (Rechtsstaat) bukan Negara kekuasaan

(Machtsstaat).

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara

yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi

masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan demokrasi yang

secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat

pancasila.

2. Isi Wawasan Nusantara

Isi Wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-

cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi

yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas,

bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam

kehidupan nasional. Isi Wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan

nasional.

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Isi

wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi :

a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :

1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas;

3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

b) Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh

meliputi:

1) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara secara

terpadu.

2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan

identitas nasional.

3) Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar

“Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.

4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan

dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

5) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan

keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah

Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah

dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari

bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku

dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti

kemanunggalan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Kedua hal

tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan

kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangga dan tanah

air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional

C.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN NUSANTARA

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara diantaranya.

1. Wilayah (geografi).

a. Asas Kepulauan (archipelagic principle).

Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia yakni ‘archipelagos’. Akar katanya

adalah ‘archi’ yang berarti terpenting, terutama dan ‘pelagos’ berarti laut atau wilayah lautan.

Jadi archipelago adalah lautan terpenting.

Istilah archipelago antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik

Venezza dengan Michael Palaleogus (1268) yang menyebutkan ‘arc(h) Pelego’yang maksudnya

adalah ‘Aigaius Pelagos’ atau laut Aigia yang dianggap sebagai laut terpenting oleh negara –

negara yang bersangkutan kemudian pengertian ini berkembang tidak hanya laut Aigia tetapi

juga termasuk pulau – pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian

bahwa pulau – pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau

lautan antara pulau – pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan sebagai unsur

pemisah.

b. Kepulauan Indonesia.

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederandsch Oost

Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang

dipakai yaitu ‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘Nusantara’, ‘Indonesia’, ‘Hindia

Belanda (Nederlandsch-indie)’ pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat

mencintai nama ‘Indonesia’ walaupun bukan dari bahasanya sendiri tetapi ciptaan orang barat.

Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan India. Dalam bahasa Yunani,

‘Indo’ berarti India dan ‘nesos’ berarti pulau. Sebutan ‘Indonesia’ merupakan ciptaan ilmuwan

J.R Logan dalam Journal of The Indian Archipelago And East Asia (1850). Sir W.E. Maxwell

(seorang ahli hukum) juga memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu. Kata

Indoneis semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog yang menegaskan arti

kepulauan ini dalam bukunya Indonesien Order Die Inseln Des Malaysichen Archipels (1884 –

1889). Setelah cukup lama istilah itu hanya dipakai sebagai nama keilmuan, maka pada awal

abad ke-20 perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut dirinya sebagai

‘Perhimpunan Indonesia’. Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28-10-1928 kata

Indonesia di pakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air dan bahasa. Kemudian dipertegas lagi

pada proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi nama resmi

negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.

c. Konsep tentang Wilayah Lautan.

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai kepemilikan

dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

a. Res Nullius : menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

b. Res Cimmunis : menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena tidak dapat

dimiliki oleh masing – masing negara.

c. Mare Liberum : menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.

d. Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea) : menyatakan bahwa hanya laut

sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat

(kira – kira sejauh 3 mil).

e. Archipelagic State Principles (asas negara kepulauan) : menjadi dasar dalam konvensi PBB

tentang hukum laut. Saat ini konvensi PBB tentang hukum laut (United Nation Convention on

the Law of the Sea – UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum dan

samudera yang dapat mempermudah komunikasi internasional, mendayagunakan sumber

kekayaan alam secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber kekayaan hayatinya,

serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sesuai dengan hukum laut internasional,

secara garis besar Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki Laut Teritorial, Perairan

Pedalaman, Zone Ekonomi Ekskusif dan Landasan Kontinen.

f. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan

dapat mencakup pulau – pulau yang lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk

bagian pulau, perairan diantaranya.

g. Laut Teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari

garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai.

h. Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis

pangkal.

i. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dimana tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pagkal. Di

dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak kedaulatan untuk keperluan eksplorasi,

ekploitasi, konservasi dan pengelolan sumber kekayaan alami hayati dari perairan.

j. Landasan Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang

terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya..

Jaraknya 200 mil dari garis pangkal tau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak

boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

d. Karakteristik Wilayah Nusantara.

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia

dan diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar

maupun kecil. Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sbb:

Utara : ± 6°08’ LU

Selatan : ± 11°15’ LS

Barat : ± 94°45’ BT

Timur : ± 141°05’ BT

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 kilometer, sedangkan jarak barat-timur sekitar 5.110 kilometer.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri dari daratan seluas

2.027.087km² dan perairan seluas 3.166.163 km².

2. Geopolitik dan Geostrategi.

a. Geopolitik.

Pengertian Geopolitik.

Geografi mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari

fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam

menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip

dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nusantara.

Pandangan ajaran Frederich Ratzel.

Pokok-Pokok ajaran Frederich Ratzel adalah sebagai berikut :

1) Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan

organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang,

mempertahankan hidup, menyusut dan mati.

2) Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan.

Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh (teori

ruang, konsep ruang)

3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.

Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup.

4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan sumber akan sumber

daya alam. Apabila wilayah/ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan mencari

pemenuhan kebutuhan akan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi). Hal ini

melegitimasikan hukum ekspansi yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk

gagasan kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi oleh

pemekaran wilayah; batas-batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara.

Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen.

Frederich Ratzel pada akhir abad ke – 19 mengenbangkan kajian geografi politik dengan dasar

pandangan bahwa Negara adalah mirip organisme (makhluk hidup). Negara adalah ruang yang

ditempati oleh kelompok mayarakat politik (bangsa). Jika bangsa dan negara ingin tetap eksis

dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran wilayah).

Di samping itu Rudolf Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki

intelektual. Negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik,

kratopolitik, dan sosiopolitik.Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen

menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai “prinsip dasar”.Esensi

ajaran Kjellen adalah sebagaiberikut:1. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme

hidup, yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup

luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.2. Negara

merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang- bidang: geopolitik, ekonomi

politik, demokrasi politik , sosial politik,dan krato politik (politik memerintah).3. Negara tidak

harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu berswasembada serta

memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya:

ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar, untuk memperoleh

batas-batas negara yang lebih baik. Pandangan Karl Houshofer.Pandangan demikian ini

semakin jelas pada pemikiran Karl Haushorfer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi

Jerman di bawah pimpinan Adolf Hittler. Pemikiran Haushorfer di samping berisi paham

ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah

ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga di dunia

berkembang di Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan

fasisme. Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara ini berada di bawah

kekuasaan Adolf Hitler. Pokok-pokok teori Karl Haushofer ini pada dasarnya menganut teori

Kjellen,yaitu:

1. Kekusaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim

untuk menguasai pengawasan di laut.2. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan

menguasai Eropa Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.

3. Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah sebagai berikut:Geopoltik adalah doktrin

negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-

tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di

dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang

hidup. Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan.Kedua ahli ini

mempunyai gagasan “wawasan bahari”, yaitu kekuatan di laut. ajarannya mengatakan bahwa

barang siapa menguasai laut akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti

menguasai ” kekayaan dunia”sehingga pada akhirnya menguasai dunia.

Pandangan Ajaran Nicholas J. Spkyman.Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan Teori

Daerah Batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat,

laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu

Negara.

Pandangan Ajaran Sir Halfold Mackinder.Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya menganut

”konsep kekuatan” dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekutan di darat. Ajarannya

menyatakan : barang siapa dapat menguasai “daerah jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia

akan dapat menguasai “pulau dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Pandangan Ajaran W.

Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles Fuller.

Keempat ahli geopolotik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling

menentukan..Mereka melahirkan teori ”wawasan dirgantara” yaitu konsep kekuatan di udara.

Kekuatan di udara hendaknya mempuyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman

dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya dikandangnya sendiri agar lawan

tidak mampu lagi menyerang. Geopolitik Bangsa Indonesia.Pandangan geopolitik bangsa

Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas

dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta

damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan,

karena penjajahan tidak sesuai denga peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa yang

berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut faham perang dan damai : ” Bangsa Indonesia

cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak

mengembangkan ajaran mengenai kekuasaan dan adu domba, karena hal tersebut mengandung

benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia

menyatakan bahwa : Ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik

nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografis Indonesia dengan segala aspek

kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan

bangsa dan negaranya ditengah-tengah perkembangan dunia.Dalam hubungan internasional,

bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan (nasionalisme) yang membentuk suatu

wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka

untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua

ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi. Dalam

menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa Indonesia menggali

dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan

nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang

berlandaskan falsafah Pancasila dan pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan

pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang

filosofis sebagai pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional ditinjau dari :

a. Latar Belakang Pemikiran beradasarkan Falsafah Pancasila;

b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahn Nusantara;

c. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya bangsa Indonesia;

d. Latar belakang aspek Kesejarahan bangsa Indonesia.

e. Geostrategi.Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai

tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan keinginan politik. Sebagai contoh

pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang

Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek aspek geografi juga dari aspek . Aspek

demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Posisi silang Indonesia

tersebut dapat di rinci sebagai berikut :1) Geografi : wilayah Indonesia terletak di antara dua

benua, Asia dan Australia; serta di antara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

2) Demografi : penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan (Australia) dan

penduduk padat di utara (RRC dan Jepang).3) Ideologi : ideologi Indonesia (Pancasila) terletak

di antara liberalisme di selatan ( Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di utara ( RRC,

Vietnam dan Korea Utara).4) Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal

di selatan dan demokrasi rakyat ( diktatur proletar) di utara.5) Ekonomi : Ekonomi Indonesia

terletak di antara ekonomi Kapitalis di selatan dan Sosialis di utara.

6) Sosial : Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan

masyarakat sosialisme di utara.7) Budaya : Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di

selatan dan budaya Timur di utara.8) Hankam : Geopolitik dan geostrategis Hankam (Pertahanan

dan Keamanan) Indonesia terletak diantara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan

kekuatan kontinental di utara. Dengan demikian geostrategis adalah perumusan strategi nasional

dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama.

3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnnya.

a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957.Pada masa tersebut wilayah Negara Republik

Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau

selat di antara pulau-pulau itu. Wilayah laut teritorial masih sangat sedikit karena untuk setiap

pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya.

b. Dari Deklarasi Juanda ( 13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969.Pada tanggal 13 Desember

1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda dengan tujuan sebagai berikut:

1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.

2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan

(archipelagic state principles).

3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-

Undang No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960. tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi

perubahan bentuk sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling berhubungan.

c. Dari 17-2-1969 (Deklarasi Landas kontinen) Sampai Sekarang Deklarasi tentang landas

kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan wilayah. Disamping di pandang

pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD

1945. Asas-asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen sebagai berikut:

1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik

eksklusif Negara Republik Indonesia.

2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelenggarakan soal garis batas landasan kontinen dengan

negara-negara tetangga melalui perundingan.

3) Jika tidak ada garis batas, maka landasan kontinen adalah suatu garis yang di tarik di tengah-

tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga.

4) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landasan kontinen

Indonesia maupun udara diatasnya. Asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Di samping itu UU No. 1/1973 juga

memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di

landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkan.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas

ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan

yang mendorong sebagai – berikut:

1) Persediaan ikan yang semakin terbatas;

2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia;

3) ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.

D.ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA

1. Arah Pandang Ke Dalam Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan

kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang ke

dalam mengandung arti bahwa bangasa indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan

mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus

mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatua dan kesatuan dalam kebhinekaan.

2. Arah Pandang Ke Luar Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan

nasional dalam duna serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta

kerja sama dan sikap saling menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa

kehidupan internasionalnya, bangsa Idonesia harus berusaha mengamankan kepentingan

nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada

pembukaan UUD1945.

E. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan

pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan

pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara

berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut

kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa

berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai

berikut :

1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila Falsafah Pancasila diyakini sebagai

pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan

dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan

Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman

bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan

dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik Bangsa Indonesia bersama

bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar

negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan

menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam

wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan

kedaulatan rakyat.

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi Implementasi wawasan

nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar

menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan

merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab

pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara

timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik

bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa

mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha

bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya Implementasi

wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah

yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan.

Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan

bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan

berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan

corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak

menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri

dan hasilnya dapat dinikmati.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan

menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap

bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa

serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga

negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain :

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman

terhadap seluruh bangsa dan negara.

2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam

pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

3. Penerapan Wawasan Nusantara

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di bidang

wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga terjaminlah

integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas”

menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam

yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama negara

tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada

berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa

Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib

sepenanggungan dengan asas pancasila.

f. Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan

kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk

menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Dalam penyelenggaraan kehidupan

nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan

pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawsan nasional untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta

kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara

yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.

sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses

pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas dapat

dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar

yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

F.Penguasaan Teknologi Pertahanan dan Keamanan

Kemampuan penguasaan Teknologi Pertahanan dan Keamanan nasional sampai saat ini sudah

cukup maju dilandasi dengan empat hal utama, yaitu:

a. Landasan Hukum,

b. Kemampuan sumberdaya manusia,

c. Kemampuan institusi penelitian dan pengembangan nasional,

d. Kemampuan industri nasional.

a. Landasan Hukum

Landasan hukum yang terkait dengan upaya penguasaan teknologi adalah sebagai berikut:

a. UUD 1945 Amandemen IV, pasal 30 ayat 2,3 dan 4; pasal 31 ayat 5; 9

b. UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara;

d. UU No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitan, Pengembangan dan

Penerapan Iptek;

e. UU No. 34/2004 tentang TNI;

f. Perpres No. 7 tahun 2005 tentang RPJMN 2004 – 2009.

Peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sedang disiapkan untuk pengimplementasian

perundangan di atas, dalam rangka memacu industri pertahanan dan keamanan untuk

memenuhi kebutuhan alutsista dan peralatan kepolisian beserta sarana pendukungnya.

b.Kemampuan Sumber Daya Manusia

Penguasaan teknologi tidak terlepas dari peran institusi pendidikan formal dan non

formal dalam menghasilkan sumber daya manusia. Institusi pendidikan masih perlu

dikembangkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang khusus

yang berkaitan dengan teknologi pertahanan dan keamanan.

Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam membuat produk teknologi, termasuk

penguasaan teknologi dirgantara, umumnya masih terbatas pada tahap model dan prototipe.

Kemampuan membuat platform produk teknologi pertahanan dan keamanan yang tidak berbasis

kendali elektronika sebagian besar sudah teruji dan laik operasi.

Pada dasarnya, SDM yang ada telah mempunyai keahlian dalam pengoperasian dan

perawatan peralatan yang telah dimiliki. Di samping itu, SDM lembaga litbang dan industri telah

mempunyai kemampuan dalam perancangan, pembuatan prototipe dan pengujian beberapa

peralatan. Salah satu faktor yang menghambat pengembangan kemampuan mereka terutama

disebabkan kurangnya kesempatan yang diberikan kepada mereka

c.Kemampuan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Lembaga penelitian dan pengembangan memiliki peran sangat penting dalam mendukung

penguasaan teknologi. Pada saat ini, peran sebagian besar lembaga penelitian dan pengembangan

nasional masih bersifat pendukung, belum menjadi kekuatan utama dalam pencapaian

keunggulan teknologi. Hal ini menyebabkan kemampuan penelitian dan pengembangan belum

sepenuhnya menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional.

Produk litbang yang dihasilkan masih terbatas pada produk yang sejenis yang pernah dimiliki

oleh TNI dan POLRI. Namun demikian, lembaga litbang telah mampu memperbaiki beberapa

kelemahan produk aslinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan

dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Oleh karena itu, dukungan penelitian dan

pengembangan sangat penting dalam penguasaan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan

pengguna dan daya saing produk dalam negeri. Untuk mendukung kesinambungan penguasaan

teknologi tersebut, diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada penggunaan hasil

produksi dalam negeri.

d. Kemampuan Industri Nasional

Industri pertahanan dan keamanan merupakan bagian dari industri nasional yang

pengembangannya harus dilakukan secara komprehensif, agar terjadi sinergi dan efesiensi secara

nasional. Untuk mendapatkan efesiensi dan efektivitas, pengembangan industri sipil telah

diarahkan juga untuk mendukung kebutuhan industri pertahanan dan keamanan. Sebagian

industri nasional telah dapat terintegrasi dan berperan ganda, yaitu sebagai industri penghasil

peralatan pertahanan dan keamanan, sekaligus industri penghasil peralatan sipil. Dukungan

kepada industri tersebut sebagian berasal dari lembaga penelitian dan pengembangan dan

perguruan

Dasar utama kemungkinan integrasi industri sipil dan industri pertahanan dan keamanan adalah

kesamaan teknologi yang digunakan dalam produknya. Industri yang telah dapat dikembangkan

untuk kepentingan sipil dan pertahanan dan keamanan antara lain adalah industri kimia,

elektronik, permesinan, sistem informasi, alat transportasi, optik dan jasa pemeliharaan.

Contoh produk yang dapat digunakan oleh sipil dan pertahanan dan keamanan antara lain adalah

sebagai berikut:

a. Pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan darat sebagai alat angkut umum dapat

dimodifikasi untuk digunakan sebagai alat angkut militer.

b. Alat Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer dan Informasi (K4I) telah dapat

mendukung kebutuhan sipil dan militer, misalnya stasiun bumi kecil, pemancar radio,

stasiun dan sebagainya.

Dalam kajianya terhadap penegakan maka bangsa indoneseia menyausun strategi

untuk keamanan dan pertahanan di masa depan dengan beberapa alasan dan tindakan.

Berikut adalah sebuah model yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan

postur kekuatan dengan mempertimbangkan segenap faktor yang berpengaruh *) :

Konsepsi pertahanan keamanan negara yang berorientasi ke masa depan perlu mampu

mengantisipasi perkembangan di masa depan yang berpengaruh terhadap masalah

pertahanan keamanan. Di sisi lain kita pahami bahwa konsepsi yang ada kini tidak

dapat dipisahkan dari proses sejarah yang dilalui oleh TNI berlandaskan kondisi

obyektif bangsa dan negara pada kurun waktu terkait. Oleh karenanya konsepsi

pertahanan keamanan harus mampu melihat lingkup pertahanan keamanan negara

secara utuh dan komprehensif yang mencakup (1) kondisi obyektif bangsa dan negara

saat ini (2) nilai budaya bangsa yang merupakan perpaduan dari ciri budaya maupun

pengaruh empirik sejarah bangsa serta (3) kepentingan untuk mampu merespons

tantangan masadepan. Dengan demikian konsepsi pertahanan keamanan Negara perlu

(4) lebih memberikan perhatian kepada ciri outward looking sebagai imbangan

terhadap orientasi inward looking, orientasi ke masa depan sebagai imbangan

terhadap orientasi ke masa lalu, serta memusatkan perhatian kepada fungsi

pertahanan keamanan dan bentuk peran TNI terpadu dibandingkan perhatian yang

terlalu besar kepada fungsi sosial politik di masa lalu. Konsekuensi dan konsistensi

ciri gabungan perlu ditekankan sebagai benang merah yang tercermin dalam setiap

upaya dan sepanjang proses pembinaan pertahanan keamanan negara, melalui dari

doktrin, struktur organisasi, prosedur operasi, peralatan hingga sikap mental

perorangan.

BAB III

PENUTUP

a.KESIMPULAN

1. Wawasan nusantara komponen ideologis negara dalam memulai pembangunan dituntut

kesadaran masyarakatnya untuk bersatu dan melakukan tujuan yang sama.

2. Karakteristik bangsa Indonesia yang beragam menuntut pemerintah untuk melakukan hal yang

berbeda pada setiap daerah dengan karakteristiknya masing-masing.

3. Perlakuan yang berlebihan pada saat melakukan usaha penanaman nilai-nilai wawasan

nusantara justru menjadi bumerang yang potensial menumbuhkan disintegrasi jika tidak

diselaraskan dengan adat dan budaya masing-masing daerah.

4. Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di

samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah

diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai

sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara

yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi

sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

5. Untuk mempercepat tercapainya tujuan Implmentasi Wawasan Nusantara, perlu dilakukan

pemasyarakatan dan pemberdayaan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat

Indonesia

b.SARAN

Dengan makalah Implementasi Wawasan Nusantara ini, semoga kita memiliki sikap dan perilaku

yang cinta tanah air dan negara serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya

dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap wawasan nusantara sejak dini

sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Untuk

itu perlu kiranya pendidikan yang membahas/mempelajari tentang wawasan nusantara lebih

mengutamakan pengamalan daripada teori (misalnya : pelajaran Civic Education, Pancasila,

PPKn dan lain - lain). Untuk masyarakat Indonesia (baik bagi si pembuat makalah, pembaca

makalah serta yang lain) agar dapat menjaga makna dan hakikat dari wawasan nusantara yang

tercermin dari perilaku – perilaku sehari hari misalnya berbuat jujur, adil, suka bermusyawarah,

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan serta

ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

KAELAN, M.S. Drs.H, dkk “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Untuk Perguruan

Tinggi”. Paradigma. Yoyakarta;2002.

KAELAN, 2004, “PENDIDIKAN PANCASILA EDISI REFORMASI”, Paradigma, Yogyakarta.

Diposkan oleh bilqisq di 10.50.

HAMDHAN MANSYUR, Drs.H “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN”. PT Gramedia

Pustaka Utama. Jakarta: 2002.

BUKU PUTIH INDONESIA 2005-2025 Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik

Indonesia.

Wawasan Masa Depan tentang sistem Pertahanan dan Keamanan Negara .LetjenTNI Agus

Widjojo.

Drs.Sunarto,S.H.,M.Si.,dkk.”PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di perguruan

tinggi,penerbit pusat pengembangan MKU/MKDK/LP3.