SAMBUTAN MENTERI AGAMA R.I. PADA PERTEMUAN DENGAN MENTERI HAJI

ARAB SAUDI MEMBAHAS PERSIAPAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama, izinkanlah kami, atas nama Pemerintah dan rakyat Indonesia, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada Pemerintah dan seluruh rakyat Arab Saudi di bawah pimpinan Yang Mulia Khadimul Haramain As Syarifain, Raja Abdullah bin Abdul Aziz AI Saud atas segala perhatian, bantuan dan pelayanan yang sangat baik yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia tahun 1429H, sehingga mereka dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut dengan aman, tertib dan khusyuk.

Terima kasih dan penghargaan yang sama, secara khusus kami sampaikan kepada Yang Mulia Menteri Haji yang telah mengundang kami dan delegasi untuk mengadakan pertemuan dengan Yang Mulia beserta jajaran Kementerian Haji serta pihak-pihak terkait di Arab Saudi guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430H.

Selanjutnya, perkenankanlah kami pada kesempatan yang baik ini, menyampaikan beberapa catatan mengenai penyelenggaraan haji tahun 1429H yang lalu, sebagai berikut:

1. Bagi kaum Muslimin Indonesia, menunaikan ibadah haji merupakan impian dan

dambaan, sehingga mereka rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan giliran kesempatan menunaikan ibadah tersebut. Mereka harus menunggu karena jumlah peminat yang mendaftar haji jauh lebih banyak dari jumlah quota yang dialokasikan dan antrian tersebut bertambah tahun semakin panjang.

2. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, penyelenggaraan haji

merupakan tugas nasional yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Menteri Agama. Oleh karena itu, sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia, dengan terus menerus melakukan perbaikan dalam semua aspek pelayanan, khususnya pelayanan di Arab Saudi, mulai dari pemondokan, transportasi, katering, bimbingan ibadah hingga Iayanan kesehatan dan keamanan. Meskipun langkah perbaikan tersebut tidak pernah berhenti dilakukan, namun permasalahan selalu muncul silih berganti setiap tahun.

3. Perluasan Masjidil Haram adalah proyek strategis untuk peningkatan fasilitas yang

nantinya akan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan serta kekhusyu'an jamaah haji dalam beribadah. Kami bangga sekaligus bersyukur dan sepenuhnya

mendukung pelaksanaan mega proyek yang dicanangkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut. Di sisi lain, kami juga memahami, selama proyek tersebut berlangsung akan timbul ekses-ekses yang tidak dapat dielakkan, seperti pemondokan yang semakin jauh dengan harga sewa yang semakin melambung. Jauhnya pemondokan mengharuskan penyediaan transportasi, namun pelayanan transportasi tersebut tidak dapat berjalan optimal yang pada gilirannya jamaah haji tidak dapat melakukan ibadah secara optimal di Masjidil Haram sebagaimana dambaan mereka.

4. Yang sangat menggembirakan adalah pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah

dan Mina yang berjalan baik, bahkan pergerakan jamaah haji dari Arafah ke Muzdalifah dan ke Mina dengan sistim taraddudi kami nilai sangat sukses. Begitu pula gelombang pergerakan jamaah ke jamarat dapat diatur dengan baik. Meskipun demikian, kami memiliki sejumlah catatan yang sekiranya hal itu dapat diperbaiki akan menyempurnakan pelayanan dalam prosesi haji di Masya'ir Muqaddasah, yaitu antara lain : Perkemahan Missi Haji Indonesia yang terpisah dengan perkemahan jamaah haji; sebagian tenda jamaah haji Indonesia di Arafah gelap karena tidak ada penerangan lampu; sampah yang menumpuk di berbagai sudut perkemahan; antrian panjang di beberapa fasilitas umum, seperti toilet, dan penanganan jamaah sakit secara dini.

5. Sedangkan pelayanan di Madinah dan Jeddah kami tidak menemukan

permasalahan yang berarti, kecuali pada tiga hal, yaitu: - Tertundanya pemberangkatan beberapa kloter jamaah haji dan Makkah ke

Madinah karena miss komunikasi mengenai data pemondokan jamaah di Madinah.

- Proses pemulangan jamaah sering mengalami keterlambatan sebagai akibat dan padatnya frekuensi penerbangan dan fasilitas Bandara yang terbatas.

- Dijumpainya ratusan jamaah haji yang menggunakan paspor selain paspor haji yang mengalami kebingunan karena orang atau perusahaan yang harus melayaninya tidak memenuhi komitmennya. Jamaah haji tersebut bukan merupakan bagian dan jamaah haji yang menjadi tangungjawab Pemerintah Indonesia secara langsung. Mereka mungkin merupakan korban dan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu kami pandang perlu dilakukan evalusi pencermatan mengenai pemberian visa haji kepada WNI yang tidak terdaftar sebagai jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus pada Departemen Agama.

- Kami prihatin menyaksikan masih terus berlangsungnya pelanggaran keimigrasian oleh jamaah umrah yang overstay dan tidak pulang sampai musim haji tiba untuk menunaikan ibadah haji. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan kami siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan praktek tidak terpuji tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia, Pemerintah

Indonesia menyusun berbagai rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam musim haji tahun 1430H serta sejumlah saran dan permohonan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk merealisasikan rencana tersebut, antara lain sebagai benkut:

1. Pemerintah Indonesia mengharapkan kiranya kuota haji Indonesia tahunl430H ini berjumlah 210.000 orang, atau ditambah 3000 dan kuota tahun lalu. Kuota tersebut, akan diperuntukkan jamaah haji reguler sebanyak 194.000 orang dan jamaah haji khusus sebanyak 16.000 orang. Demikian pula kami mohon penambahan kuota petugas sebanyak 250 orang sehingga menjadi 3.500 orang, untuk menyeimbangkan antara petugas yang melayani dengan jamaah yang dilayani.

2. Jamaah haji Indonesia diberangkatkan dari 11 embarkasi selama 28 had untuk

pemberangkatan dan 28 hari untuk pemulangan. Kloter pertama akan tiba di Arab Saudi tanggal 6 Zulqa'dah 1430H dan kloter terakhir meninggalkan Arab Saudi tanggal 12 Muharram 1431 H. Dengan frekuensi penerbangan antara 18 sampai 19 flight setiap had maka selain diperlukan pengaturan slot time yang tepat juga kami mohon penambahan dedicated gate di Bandara Jeddah untuk PT Garuda Indonesia pada fase pemulangan.

3. Pemerintah Indonesia saat ini hampir menyelesaikan penyewaan pemondokan haji

di Makkah. Sebagian berjarak ± 2000 meter dari Masjidil Haram, dan sebagian lainnya berjarak lebih dari 2000 meter. Sesuai dengan edaran Menteri Haji nomor 694944 tanggal 28/12/1429H (22 Desember 2008), untuk pemondokan yang berjarak lebih dari 2000 meter harus disediakan transportasi. Sedangkan di Madinah kami akan mengupayakan penempatan jamaah seluruhnya di wilayah Markaziah. Berkaitan dengan pemondokan dan transportasi tersebut, izinkanlah kami menyampaikan hal-hal sbb; - Setiap tahun harga sewa pemondokan, khususnya di Makkah, terus mengalami

kenaikan secara signifikan, terutama setelah dimulainya proyek perluasan Masjidil Haram. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Arab Saudi, maka pasar penyewaan pemondokan akan menjadi tidak terkendali dan dapat dimainkan oleh para spekulan untuk mengeruk keuntungan yang berlebihan yang pada gilirannya menambah beban jamaah haji. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menyarankan adanya kebijakan dan standarisasi harga sewa rumah oleh Pemerintah Arab Saudi sejalan dengan standarisasi kelayakan pemondokan bagi jamaah haji yang telah diberlakukan.

- Diperoleh informasi akan adanya ketentuan baru dari Pemerintah Arab Saudi tentang standar space (luas tempat) pemondokan bagi jamaah haji di Makkah menjadi 4m2 yang sebelumnya 3,5m2. Sekiranya ketentuan tersebut akan diterapkan, Pemerintah Indonesia mengusulkan hendaknya tidak dimulai pada tahun 1430H karena hal tersebut akan mengurangi kapasitas gedung-gedung yang telah disewa, semakin jauhnya pemondokan jamaah dan Masjidil Haram, menyulitkan Missi Haji Indonesia yang hampir menyelesaikan penyewaannya, dan menambah beban biaya bagi jamaah haji.

- Adanya ketentuan mengenai kewajiban menyerahkan uang jaminan penyewaan pemondokan sebesar SAR 50 untuk setiap jemaah, Pemerintah Indonesia ingin memperoleh penjelasan tentang penggunaan uang jaminan tersebut dan kriteria serta perhitungannya secara jelas.

- Pemerintah Indonesia memahami adanya kewajiban untuk menyediakan transportasi bagi jemaah haji di Makkah yang menempati pemondokan berjarak lebih dari 2.000 meter. Namun demikian apabila hal ini akan secara

ketat diberlakukan, kami memohon dengan sangat kiranya pemerintah Arab Saudi memfasilitasi kelancaran transportasi tersebut dengan menyediakan jalur-jalur khusus yang hanya dilalui oleh sarana transportasi jemaah haji. Selain itu, untuk jangka panjang akan sangat baik apabila Pemerintah Arab Saudia menyediakan system transportasi massal yang cepat ke dan dari Masjidil Haram.

- Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan Muassasah Mutawwif Asia Tenggara dalam memberikan berbagai pelayanan, termasuk pemondokan jamaah haji, percepatan penerbitan tasrih bare pemondokan untuk tahun 1430H serta penyediaan service centre untuk menampung keluhan dari jamaah haji agar segala persoalan dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji dapat diselesaikan dengan cepat dan proporsional.

4. Sebagai upaya Iebih mengefektifkan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia,

akan dibentuk sbb : - 3 (tiga) daerah kerja, yaitu Jeddah, Makkah dan Madinah, masing-masing

dilengkapi dengan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI). Pada masing-masing daerah kerja dibentuk sektor pelayanan, yaitu 2 (dua) sektor di Jeddah, 16 (enam belas) sektor di Makkah dan 8 (delapan) sektor di Madinah.

- Satuan Tugas Pengamanan dan Pengendalian jamaah selama di Arafah Mina, terdin dan Pelaksana Satgas di Arafah, Pelaksana Satgas di Muzdalifah, dan Pelaksana Satgas di Mina dan Jamarat.

- Di jamarat akan ditempatkan sejumlah Pos Komando Taktis dan Pos Pelayanan Lapangan dengan sejumlah petugas di sekitar jamarat dan Harratullisan untuk memantau situasi jamarat, memandu pergerakan jamaah, mengurus jamaah sakit, kelelahan dan tersesat serta mengantisipasi keadaan darurat.

5. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Missi

Haji Indonesia memohon atau mengusulkan sbb - Perkemahan Missi Haji Indonesia hendaknya tidak terpisah dengan

perkemahan jamaah haji. - Setiap tenda hendaknya diberikan penerangan lampu yang memadai karena

tahun lalu sebagian tenda jamaah haji Indonesia di Arafah gelap gulita karena lampu tidak menyala.

- Perlu penambahan fasilitas umum, sepeti toilet, serta penanganan sampah yang lebih balk dengan mengerahkan petugas kebersihan yang memadai agar lingkungan bersih dan sehat.

- Diberikannya izin membuka tempat pelayanan kesehatan untuk memberikan pertolongan kepada jamah haji sakit.

- Agar jadwal pemberangkatan jamaah haji ke jamarat diberikan lebih dini agar dapat disosialisasikan secara baik.

6. Pemerintah Indonesia akan mendistribusikan katering kepada jamaah haji di

Bandara KAAIA Jeddah pada saat kedatangan dan selama 9 hari di pemondokan di Madinah untuk makan siang dan makan malam, serta di terminal Hijrah Madinah pada saat kedatangan dan pemulangan, apabila proses di terminal Hijarah masih diberlakukan.

Untuk pelaksanaan katering jamaah haji di Masyair Muqaddasah akan dilaksanakan bekerjasama dengan Muassasah dengan sistem prasmanan, seperti yang dilakukan tahun lalu. Agar pelayanan katering dapat dilaksanakan dengan baik akan dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) menempatkan personil sebagai pengawas katering yang melakukan tugas pengawasan sejak penyiapan bahan baku, menu, hingga distribusi, dan (2) menerapkan sanksi (ghoromah) bagi maktab dan pelaksana katering yang memberikan katering tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

7. Jamaah haji yang kembali ke tanah air melalui Jeddah akan transit 1 hari di

hotel-hotel yang disewa di kota tersebut sesuai dengan jadwal penerbangan masing-masing.

8. Untuk diseminasi informasi yang akurat, Missi Haji membuka Media Center

Haji yang menghimpun sejumlah wartawan dari berbagai mass media nasional, baik media cetak maupun audio visual. Kami mengharapkan kiranya para jurnalis dapat diberi Izin untuk melakukan peliputan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif kepada

para penyelenggara haji khusus dan umrah dan telah menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melanggar ketentuan yang berlaku,

10. Indonesia menghormati keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan

jamaah haji menggunakan paspor intemasional mulai musim haji tahun 1430H. Namun perlu difahami, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji hares menggunakan paspor haji. Penggunaan Pas Perjalanan atau Paspor Haji bagi jamaah haji Indonesia telah diberlakukan sejak sebelum Indonesia merdeka tahun 1945 dan sangat memudahkan Pemerintah Indonesia serta jamaah haji dalam proses pengadaannya serta pengendalian dan administrasi di Arab Saudi.

Sehubungan dengan Surat Edaran Kementrian Haji Arab Saudi Nomor 694730 tanggal 5 Dzulhijjah 1429H 13 Desember 2008 tentang Ketentuan Penggunaan Paspor Internasional, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permohonan untuk diberikan dispensasi untuk tetap dapat menggunakan Paspor Haji sebagaimana yang berlaku selama ini. Permohonan tersebut telah disampaikan oleh Menteri Agama dengan melalui suratnya Nomor : MA10312009 tanggal 9 Januari 2009, Ketua DPR RI melalui suratnya Nomor : TU.03/1477/DPR RI111112009 tanggal 3 Maret 2009, dan oleh Duta Besar RI di Riyadh melalui saluran diplomatik.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini, dengan

harapan permohonan dan saran yang kami sampaikan dapat dikabulkan dan direalisasikan dalam penyelenggaraan haji 1430H. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah serta kekuatan dan keikhlasan kepada kita dalam melayani para dhuyufurrahman. Amiin.

Wassalamu alaikum wr. Wb.

Jakarta, April 2009

Menteri Agama RI

ttd

Muhammad M. Basyuni