riwayat penulis dr. taufiqurokhman, s.sos., m.si. · 2019. 9. 19. · umum senat mahasiswa stks...

171
Riwayat Penulis DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. PENERBIT Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers ISBN 602-9006-07-0 Sejak mahasiswa, DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., sudah ak- tif di berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa STKS Bandung (1993), Pengurus Pusat dan Ketua Badan Mandiri Kerjasama Mahasiswa di Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), dan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Karena kepiawaiannya dalam memimpin, sejak tahun 2010 hingga sekarang Taufik dipercaya menjadi Ketua IKA STKS, Bandung dan menjadi Pengurus IKA Universitas Padjajaran Bandung mulai 2009-2014. Kegemarannya berorganisasi akhirnya membawa dirinya mengenal lebih jauh dunia luar melalui dunia pers. Mungkin itu se- babnya pria berusia 44 tahun ini aktif di dunia pemberitaan dengan duduk di Presidium Forum Pers Mahasiswa Bandung (1995) dan menjadi pemimpin majalah kampus Altruist STKS, Bandung (1994). Di dunia pendidikan, ayah tiga anak ini bukanlah sosok yang mudah berpuas diri dengan hanya meraih satu gelar kesarjanaan. Usai menamatkan pendidikan di STKS tahun 1996, Taufik kemu- dian masuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung untuk mengambil gelar Sarjana Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial yang berhasil dirampungkannya pada tahun 1998. Selanjutnya, Taufik pun menempuh pendidikan pasca sarjana di universitas yang sama dan berha- sil mendapat gelar Magister Ilmu-ilmu Sosial Konsentrasi di Bidang Ilmu Pemerintahan pada tahun 2005. Di samping itu, Taufik juga melakoni dunia pendidikan non formal di antaranya Pendidikan dan Penataran P4 Pola 200 Jam, Pendidikan Singkat Jurnalistik DR. Supomo tahun 2006, Pendidikan Pemetaan dan Surveyor Diploma Satu di Institut Teknologi Bandung, serta Pendidikan dan Pelatihan Singkat dari Kanwil Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Pemahaman HAM bagi Ormas dan OKP. Seiring waktu berjalan, Taufik mulai memasuki dunia kerja dengan bekerja sebagai Tim Koordina- sasi dan Kosultasi Konflik Maluku Di Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan. Menjadi Tim Koordinasi dan Konsultasi Konflik Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Ketua Angkatan Pendidikan dan Tim Perumus Materi Pendidikan Bela Negara di Departemen Pertahanan, Pengajar di Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSM) PUSDIKLAT Departemen Sosial RI, Ketua Yayasan Pusat Studi Kemasyarakatan (PSK) Bandung, Direktur Operasi Yayasan Semesta Jakarta, Direktur Operasional Yayasan LEIMA Bandung, Staff Ahli dan Fraksi FPBB MPR RI khusus menan- gani Pers dan Dekumentasi, dan menjadi Dosen Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Pengalamannya yang segudang, akhirnya ‘menyeret’ seorang Taufiqurokhman masuk dunia politik dengan menjadi Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Cendikiawan Nasional Indonesia (PCNI, menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Organisasi dan Keanggotaan Trisula Nusantara, Ketua Forum Peduli Sosial, Sekretaris Jenderal Badan Pengkaderan Nasional Ko- sgoro, dan menjadi pengurus di DPP Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPPSI). Sikap aktif dan proaktif-nya di dunia politik inilah, akhirnya yang membawa Taufik benar-benar terjun sebagai pelaku politik dengan menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi Banten. Bahkan karena kepiawaian- nya di dunia tersebut membuat Taufik dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten 2009 – 2011 dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten tahun 2011-2014, dan menjadi Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten. Bahkan Taufik juga pernah dipercaya menjadi Ketua Seksi Acara Persidangan Kongres DPP Partai Demokrat Tahun 2010 Bandung dan Ketua Seksi Materi dan Seksi Acara di Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) Partai Demokrat Cipanas Bogor, Jawa Barat Tahun 2008. Kini, di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, pembicara, dan pelaku politik yang aktif di partai Taufik yang berhasil meraih gelar doktor (doktoral S3) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung ini juga mulai sibuk menulis berbagai buku dan aktif membangun berbagai organisasi yang bertujuan untuk memberi peluang pada generasi muda untuk turut mema- jukan bangsa Indonesia.

Upload: others

Post on 04-Feb-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Riwayat PenulisDR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

    Faku

    ltas

    Ilmu

    Sosi

    al d

    an

    Ilmu

    Polit

    ik U

    nive

    rsita

    s M

    oe

    sto

    po

    Be

    rag

    am

    a P

    ers

    DR. T

    aufiq

    urok

    hman

    , S.S

    os.,

    M.S

    i.

    DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

    PeneRBITFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

    Universitas Moestopo Beragama PersISBN 602-9006-07-0

    Sejak mahasiswa, DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., sudah ak-tif di berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa STKS Bandung (1993), Pengurus Pusat dan Ketua Badan Mandiri Kerjasama Mahasiswa di Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), dan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Karena kepiawaiannya dalam memimpin, sejak tahun 2010 hingga sekarang Taufik dipercaya menjadi Ketua IKA STKS, Bandung dan menjadi Pengurus IKA Universitas Padjajaran Bandung mulai 2009-2014. Kegemarannya berorganisasi akhirnya membawa dirinya mengenal lebih jauh dunia luar melalui dunia pers. Mungkin itu se-

    babnya pria berusia 44 tahun ini aktif di dunia pemberitaan dengan duduk di Presidium Forum Pers Mahasiswa Bandung (1995) dan menjadi pemimpin majalah kampus Altruist STKS, Bandung (1994). Di dunia pendidikan, ayah tiga anak ini bukanlah sosok yang mudah berpuas diri dengan hanya meraih satu gelar kesarjanaan. Usai menamatkan pendidikan di STKS tahun 1996, Taufik kemu-dian masuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung untuk mengambil gelar Sarjana Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial yang berhasil dirampungkannya pada tahun 1998. Selanjutnya, Taufik pun menempuh pendidikan pasca sarjana di universitas yang sama dan berha-sil mendapat gelar Magister Ilmu-ilmu Sosial Konsentrasi di Bidang Ilmu Pemerintahan pada tahun 2005. Di samping itu, Taufik juga melakoni dunia pendidikan non formal di antaranya Pendidikan dan Penataran P4 Pola 200 Jam, Pendidikan Singkat Jurnalistik DR. Supomo tahun 2006, Pendidikan Pemetaan dan Surveyor Diploma Satu di Institut Teknologi Bandung, serta Pendidikan dan Pelatihan Singkat dari Kanwil Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Pemahaman HAM bagi Ormas dan OKP. Seiring waktu berjalan, Taufik mulai memasuki dunia kerja dengan bekerja sebagai Tim Koordina-sasi dan Kosultasi Konflik Maluku Di Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan. Menjadi Tim Koordinasi dan Konsultasi Konflik Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Ketua Angkatan Pendidikan dan Tim Perumus Materi Pendidikan Bela Negara di Departemen Pertahanan, Pengajar di Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSM) PUSDIKLAT Departemen Sosial RI, Ketua Yayasan Pusat Studi Kemasyarakatan (PSK) Bandung, Direktur Operasi Yayasan Semesta Jakarta, Direktur Operasional Yayasan LEIMA Bandung, Staff Ahli dan Fraksi FPBB MPR RI khusus menan-gani Pers dan Dekumentasi, dan menjadi Dosen Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama).

    Pengalamannya yang segudang, akhirnya ‘menyeret’ seorang Taufiqurokhman masuk dunia politik dengan menjadi Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Cendikiawan Nasional Indonesia (PCNI, menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Organisasi dan Keanggotaan Trisula Nusantara, Ketua Forum Peduli Sosial, Sekretaris Jenderal Badan Pengkaderan Nasional Ko-sgoro, dan menjadi pengurus di DPP Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPPSI). Sikap aktif dan proaktif-nya di dunia politik inilah, akhirnya yang membawa Taufik benar-benar terjun sebagai pelaku politik dengan menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi Banten. Bahkan karena kepiawaian-nya di dunia tersebut membuat Taufik dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten 2009 – 2011 dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten tahun 2011-2014, dan menjadi Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten. Bahkan Taufik juga pernah dipercaya menjadi Ketua Seksi Acara Persidangan Kongres DPP Partai Demokrat Tahun 2010 Bandung dan Ketua Seksi Materi dan Seksi Acara di Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) Partai Demokrat Cipanas Bogor, Jawa Barat Tahun 2008. Kini, di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, pembicara, dan pelaku politik yang aktif di partai Taufik yang berhasil meraih gelar doktor (doktoral S3) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung ini juga mulai sibuk menulis berbagai buku dan aktif membangun berbagai organisasi yang bertujuan untuk memberi peluang pada generasi muda untuk turut mema-jukan bangsa Indonesia.

  • KEBIJAKAN PUBLIK

    PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARAKEPADA PRESIDEN

    SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

  • Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

    Lingkup Hak CiptaPasal 2:

    1. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pengarang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pem-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ketentuan PidanaPasal 72:

    1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipi-dana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pi-dana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

    2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KI

    Cetakan Pertama Tahun 2014

    Penulis :DR.Taufiqurakhman,S.Sos.,M.Si.KataPengantar :H.TeukuRiefkyHarsya,MT. : Prof. DR. H. Sunarto, Msi DR.Andriansyah,M.Si.

    Penerbit :FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik UniversitasMoestopoBeragama(Pers)Jl.HangLekirINo.8,Senayan,JakartaPusat,10270Telp: (021) 7220269, 7252682, 7395333 Fax: 7252682

    ISBN:602-9006-07-0

    KEBIJAKAN PUBLIKPENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA

    KEPADA PRESIDENSELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K II

    PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARAKEPADA PRESIDEN

    SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

    KEBIJAKANPUBLIK

    DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KIII

    Kata Pengantar H.TeukuRiefkyHarsya,MT. ....................................................VII-VIIIKetua Komisi X DPR RI 2014-2019

    Kata PengantarProf.DR.H.Sunarto,Msi.................................................................IX-XRektorUniversitasProf.Dr.Moestopo(Beragama)

    Kata PengantarDR.Andriansyah,M.Si.....................................................................XI-XIIWakil Rektor IIIUniversitasProf.DR.Moestopo(Beragama)

    Pengantar Penulis

    BAB SATU .......................................................... 02Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik ........................... 02

    A. KerangkaAnalisisKebijakan................................................... 12B. KonsepdanLingkupKebijakan.............................................. 12C. ArtiPentingnyaStudiKebijakanPublik.................................14D. KerangkaKerjaKebijakanPublik............................................15E. ProsesKebijakanPublik............................................................16F. LingkunganKebijakan............................................................... 19G. SistemKebijakanPublik............................................................22

    BAB DUA ........................................................... 24KebijakanPublikdalamSejarahPerkembangannya.................... 24A. Perkembangan Pada Abad Pertengahan ............................... 25B. Zaman Revolusi Industri ......................................................... 25C. Perkembangan Abad ke-19 ..................................................... 26D. Pemerintahan Kolonial Belanda di Nusantara .................... 27E. Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda .......................... 31F. SistemTanamPaksa................................................................ 33

    Daftar Isi

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K IV

    G. Ketentuan Tanam Paksa ......................................................... 34H. Pelaksanaan Tanam Paksa ...................................................... 35I. SistemUsahaSwasta............................................................... 36J. Perkembangan Abad ke-20 ..................................................... 40

    BAB TIGA ........................................................... 42PerumusanKebijakanPublik............................................................ 42A. KebijakanPublikdanDefinisinya........................................... 44B. PemahamanKebijakan.............................................................. 49C. AnalisaKebijakandalamTindakan......................................... 52D. ModelSosiologisuntukMemahami........................................ 62E. MasalahPublikdanMasalahKebijakan................................. 63

    BAB EMPAT ........................................................ 69Perkembangan Kebijakan di Indonesia dan Praktik Blusukan Presiden Jokowi ....................................... 69

    A.KebijakanPublikMasaPresidenSoekarno(OrdeLama)....... 69B.KebijakanPublikMasaPresidenSoeharto(OrdeBaru).......... 75C.KebijakanPublikPadaEraReformasi....................................... 91D.SBYyangPro-poor,Pro-job,Progrowth,danProEnvironment96E.KebijakanHukum......................................................................... 100F.KebijakanEkonomi....................................................................... 101G.KebijakanPendidikan.................................................................. 102H.PraktikBlusukandanKebijakanJokowi.................................. 105I.DariCeritaRakyatSampaiBeritaNyata.................................... 107J.ServantLeaderdalamKecerdasanSpiritual.............................. 108K.PemerintahanyangMelayani..................................................... 110

    BAB LIMA .......................................................... 119Pemimpin Dunia yang Fenomenal dengan Kebijakannya ............ 119A.JosephStalinVissarionovichdenganKomunismeInternasionaldanKebijakanKolektivisasiTanahPertanian........................... 120

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KV

    B. Adolf Hitler dengan Eugenetika dan Ladang Khusus ReproduksiManusia............................................................................................................ 123C.MaoZedongdenganKonflikAntagonisdanKonflikNon-Antagonis.. 125D.IdiAminDadaOumeedenganRasialismeDemiKemakmuran Rakyat Uganda ................................................................................................ 128E.BenitoMussoliniSangDiktatorItaliayangFasis...................................... 130F. Pol Pot dengan Prinsip Kemandirian dan Kematian 20% Rakyat Kamboja ............................................................................................... 133G.AgustoPinochetdenganKebijakanPasarBebasNeoliberal................... 136H.NapoleonBonaparteSangEgomaniacyangSemodeldenganHitler... 138I.SaddamHuseindenganSenjataPembunuhMassaldanPuluhanRibuNyawaPendudukIran.................................................................................... 145

    PenutuP ............................................................................................................. 150

    A.IstilahKebijakanPublik.................................................................................150B.Sebagailabeluntuksebuahbidangaktivitas..............................................150C.Kebijakanmemiliki5unsur.......................................................................... 151D.AgendaKebijakanPublik..............................................................................152

    DaftaR PuStaka

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KVI

    KEBIJAKANPUBLIKKEBIJAKANPUBLIKPENDELEGASIAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

    KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

    PENDELEGASIAN TANGGUNG JAWAB NEGARAKEPADA PRESIDEN

    SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KVII VIII

    Ketika saya diminta untuk membuat kata pengantar pada buku Kebi-jakanPublik,PendelegasianTanggungjawabNegaraKepadaPresi-denSelakuPenyelenggaraPemerintahanyangditulisolehDR.Tau-fiqurokhman,S.Sos.,M.Si.,makabolehlahsayameminjampendapatThomasR.Dyeyangmenyebutkan‘Iswhatevergovermentschoosetoornottodo’.Menurutsaya,kebijakanyangdiambilolehseorangpresidendalamhaliniPresiden RI, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus tetap dilakukan. Ituartinya,tidakmudahbagiseorangpresidendalammembuatkebijakan.

    Apapunkebijakanyangdikeluarkanoleh seorangkepalanegara, bisadipastikan akan berpengaruh pada masyarakat terlebih yang langsung ber-singgungan dengan harkat hidup orang banyak. Jadi, sangat dibutuhkan kehati-hatian, kepekaan, dan sikap empati yang tinggi dari seorang presiden untukmenelurkansebuahkebijakanpublik.Menurutsaya,kebijakanpublikmerupakanhalyangsenantiasamenyitaperhatianpublik.Kebijakanpublikmemangtidaksertamertamunculbegitusaja.Kebijakanpublikadasetelahmelalui proses yang begitu panjang bahkan rumit. Demikian kompleksnya suatupermasalahanterkadangbisamemakanwaktuberbulanbulanbahkanbertahun-tahun hingga akhirnya tercapai satu keputusan untuk membuat satukebijakan.

    Halinimenjadisebuahkeniscayaanbahwakebijakanpublikdipengaruhioleh sekian banyak pemangku kepentingan atau stake holder. Tarik menarik kepentingan demikian hebatnya hingga masing-masing kelompok kepentin-gan dengan segala upaya berjuang agar kepentingannya dapat diakomodasi dalamkebijakanpubliktersebut.Takayalsegalacarapunditempuholehkel-ompok-kelompok kepentingan tersebut yang terkadang terkesan menghala-lkan segala cara. Berbagai sarana dan media digunakan, mulai dari cara yang formal mupun informal, dari meja rapat hingga turun ke jalan.

    Masyarakatdiajakuntukberpikirbersamayangpadaakhirnyadipengar-uhi hingga sepakat dengan apa yang mereka teriakkan. Tidak seperti mem-balikan telapak tangan. Kelompok ini harus terus berjuang. Karena di sisi jalan mereka juga terdapat kelompok yang demikian kerasnya ingin men-eriakkan kepentingan. Di sisi jalan yang lainnya juga ada yang meneriakkan

    KATA PENGANTAR

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KVII VIII

    H. Teuku Riefky Harsya, MT. Ketua Komisi X DPR-RI Priode 2014-1019

    kepentinganmerekayangternyataberbedadengankelompokpertama.Mer-ekasama-samainginmemperolehsimpatipublik,bahwaapayangmerekateriakanadalahteriakanmerekajuga.Dandenganharapandalambawahsa-darmasyarakatbahwabetul-betulditengahmerekaadapermasalahanyangtidak pernah tersentuh oleh pemerintah.

    Penetrasi yang demikian terus menerus pada akhirnya menyadarkan se-tiaporangbahwaadapermasalahanyangbelumterurusdenganbaikdanmuncullahapayangdinamakandengan awarenessofaproblematauke-sadaranakanadanyamasalahtertentu.Melaluibukuini,sayaberharap,se-moga kita semua, khususnya seluruh stake holder, terutama kepala negara bisalebihhati-hatidalammengambildanmembuatsatukebijakanyangber-singgungan dengan publik.

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Kebijakanpublikataupublicpolicyyangdiambilpemerintahdibe-lahan dunia manapun, termasuk di Indonesia merupakan aktivi-tas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemer-intah.Kebijakanpublikmenuruthemat sayaadalahkeputusan-keputusanyang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besaryangdibuatolehpemegangotoritaspublik.Sebagaikeputusanyangmengikatpublikmakakebijakanpublikharuslahdibuatolehotoritaspoli-tik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

    Selanjutnya,kebijakanpublikakandilaksanakanolehadministrasinega-rayangdijalankanolehbirokrasipemerintah.Fokusutamakebijakanpublikdalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala ses-uatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau mening-katkan kualitas kehidupan orang banyak.

    Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatanpelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, men-cakupjugaaspekanggarandanstrukturpelaksana.Sikluskebijakanpubliksendiribisadikaitkandenganpembuatankebijakan,pelaksanaankebijakandanevaluasikebijakan.Bagaimanaketerlibatanpublikdalamsetiaptahapankebijakan bisamenjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepadaamanat rakyat yang berdaulat atasnya.

    Selanjutnya, setelah kebijakan public dibuat, publik harusmengetahuiapa yangmenjadi agenda kebijakan ataudengan kata lain, apapersoalanyang ingin diselesaikan dan apa prioritasnya, apakah publik diperbolehkan memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yangakan dilahirkan.

    Setelah itu, pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi pe-nyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yangmemungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan

    PANDANGAN

    IX X

    Prof. DR. H. Sunarto, Msi

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Prof. DR. H. Sunarto, MsiRektor universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

    IX X

    dibicarakandanberpengaruhsecarasignifikan.Kebijakanpublikmenunjukpada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum atau opini publik.

    Menurutsaya,dalammasyarakatautoriterkebijakanpublikadalahke-inginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan bagaimana menyerapopinipublikdanmembangunsuatukebijakanyangmendapatdu-kungan publik. Di sinilah sangat dibutuhkan, kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keingi-nan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keingi-nan tidak bisa dipenuhi.

    Adalah naif untukmengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisamemuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pe-merintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi danberusahamengkomunikasikankebijakanyang berjalanmaupunyangakandijalankannya.Sebagaiakademisi,sayasangatberharapjangansampaiadalagianggapan‘kebijakandibuatuntukdilanggar’,jangansampaikarenauntukkepentinganumum,kebijakansulitdipercaya,atauuntukmemenang-kan kelompok tertentu.

    Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat dan seharusnyalah pemerintah tidak sungkan member pelayanan yang baik bagi masyarakat-nya. Karena pemerintah ada bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas-nya demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus bisa mempertang-gungjawabkankebijakanyangsudahdiambil,sebabgovernment organizations are created by the public, for the public, and need to be accountable to it.

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Kebijakan Publik atau public policy kita ketahuimerupakan aturanyang sudah ditetapkan dan harus ditaati. Bagi siapa yang melang-gar akan mendapatkan sesuai dengan bobot pelanggaran yang di-lakukandansanksiyangdijatuhkandidepanmasyarakatolehlembagayangmempunyai tugasmenjatuhkan sanksi tersebut. Jadi, kebijakan publik inibisa kita ibaratkan suatu hukum. Bukan hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyang-kut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebutmenjadikebijakanpublikyangharusdilakukandandisusunsertadisepakatiolehparapejabatyangberwenang.

    Ketikakebijakanpubliktersebutditetapkanmenjadisuatukebijakanpub-lic, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atauPeraturanPresidentermasukPeraturanDaerahmakakebijakanpubliktersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bila melanggar akan mendapat sanksi. Namun begitu, kebi-jakan yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar dikaji secara menda-lam kebenarannya dan ketepatannya sehingga benar-benar efektif mengatasi permasalahan dan tidak justru menimbulkan berbagai persoalan baru.

    Selainitu,faktorkemerdekaanpersyangmembawanuansaliberalismeyang kental, dan adanya kecenderungan selalu campur tangan pihak luar yang sangat berkepentingan agar pemerintah lemah dan bisa mudah dite-kan.Menuruthematkami,keberadaanpemukaagamajugasangatpentingyang senantiasa mendampingi pemerintah dalam merumuskan berbagai ke-bijakan.Dengandemikianperandankontribusipemukaagamadalampen-guatan sinergisitas secara alamiah akan mengalami ini dengan sendirinya gerakan apapun yang sifatnya radikal dalam arti negatif dan anarkis.

    Dalamkaitannyadengankebijakanpemerintah terhadapgerakanyangdianggap radikal dan anarkis, karena kedua istilah itu adalah istilah asing, maka sebagai pemerintah dari NKRI yang berdaulat, yang di dalam pem-bukaanUUD1945telahmenyebut“bahwakemerdekaanadalahhaksegalabangsa dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak

    XI XII

    PANDANGANDR. andriansyah, M.Si

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    DR. Andriansyah, M.Si.Wakil Rektor IIIUniversitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

    sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan”, maka seyogyanya pe-merintah membebaskan diri dari segala tekanan asing yang melambangkan ketidak berdaulatan pemerintah atas negeri sendiri dan masih berlakunya penjajahan di atas dunia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan per-ikeadilan itu.

    XI XII

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Ilmukebijakandiarahkankepadaberbagaipermasalahanyangdihadapiolehpemerintahdanorientasiutamadaripara ilmuwankebijakanbu-kanlah pada tahapan proses pembuatan kebijakan, tetapi kepada per-masalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

    Dan ilmukebijakanmerupakanmultidisiplin ilmuyangmodel-model-nya, metode-metodenya, dan temuan-temuannya diarahkan kepada upaya mengatasipermasalahanyangdihadapiolehpemerintah.Sebelummenulisbuku ini, saya tergelitik dengan komentar Riant Nugroho D., yang menye-butkanbahwa,bukanberartikebijakanpublikmudahdibuat,mu¬dahdilak-sanakan, dan mudah dikendalikan.

    Apa yang ditulis oleh Nugroho, benar adanya. Mengingat, kebijakanpublikbersangkutandenganpolitik.Nugroho jugamenuliskan,kebijakanpublik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagidalamtigaprinsip,yaitubagaimanamerumuskankebijakanpublik,bagaimanakebijakanpubliktersebutdiim¬plementasikan,bagaimanakebi-jakan publik tersebut dievaluasi.

    Nugroho juga menulis, dalam konteks formulasi, berbagai isu yang ban-yak beredar di tengah masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemer-intahuntukdiprosesmenjadikebijakan.

    Isuyangmasukdalamagendakebijakanbiasanyamemiliki latar bela-kangyangkuatberhubungandengananalisiskebijakandanterkaitdenganpertimbangan-pertimbangan seperti, apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif yang cepat menarik perhatian masyarakat, apakah isu tersebut me-nyangkut aspek tertentu dalam masyarakat, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan le-gitimasi, dan terakhir apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

    PENGANTAR PENULIS

    XIII XIV

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Itusebabnya,suatukebijakandibuatuntukmenjadipedomandalamber-tindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk men-capaitujuanyangtelahditetapkan.Prosesimplementasikebijakanhanyada-pat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telahdialokasikanuntukmewujudkan tujuan-tujuandansasa-ran-sasaran tersebut.

    Kebijakan-kebijakanpublikyangdibuatpemerintah,dalamhalinipresi-den selaku penyelenggara pemerintahan merupakan hal yang sangatpenting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-peruba-han di segala bidang, baik di dunia pendidikan demi tercapainya pelaksa-naanpendidikanyanglebihbaik,perubahankebijakandibidangekonomiyang bertujuan agar tingkat ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, dan perubahan-perubahankebijakandiberbagaisektor.Tujuannyahanyasatu,demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

    Kita semua berharap, presiden selaku penyelenggara pemerintahan, da-lammembuatkebijakansebaiknyajanganhanyamempertimbangkanapak-ah isu tersebut telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi, dan apakah isu tersebut berkenaandengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Tetapi sebaiknya,buatlahkebijakanyangmemang langsungbersentuhandengankepentingan masyarakat dan memang sangat dibutuhkan masyarakat tanpa pandang bulu dan banyak pertimbangan.

    XIII XIV

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Bab 1 (Satu)PENGERTIAN KEBIJAKAN & KEBIJAKAN PUBLIK

    Sebelumkitamembahaslebihjauhmengenaikonsepkebijakanpublik,kitaperlumengkaji terlebihdahulumengenaikonsepkebijakanataudalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam KamusBesarBahasaIndonesia,kebijakandiartikansebagairangkaiankon-sep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman un-tuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

    Carl J. Federick sebagaimana dikutip LeoAgustino (2008: 7)mendefi-nisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkanseseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalamrangka mencapai tujuan tertentu.

    Pendapatinijugamenunjukanbahwaidekebijakanmelibatkanperilakuyang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisikebijakan,karenabagaimanapunkebijakanharusmenunjukanapayang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam bebera-pa kegiatan pada suatu masalah.

    SolichinAbdulWahabmengemukakanbahwa istilahkebijakan sendirimasih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Makauntukmemahamiistilahkebijakan,SolichinAbdulWahab(2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

    a.Kebijakanharusdibedakandarikeputusan; b.Kebijakansebenarnyatidaksertamertadapatdibedakandari administrasi;

    02 03

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    c.Kebijakanmencakupperilakudanharapan-harapan; d.Kebijakanmencakupketiadaantindakanataupun adanya tindakan; e.Kebijakanbiasanyamempunyaihasilakhiryangakandicapai; f.Setiapkebijakanmemilikitujuanatausasarantertentubaik eksplisit maupun implisit; g.Kebijakanmunculdarisuatuprosesyangberlangsung sepanjangwaktu; h.Kebijakanmeliputihubungan-hubunganyangbersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi; i.Kebijakanpublikmeskitidakekslusifmenyangkutperankunci lembaga-lembaga pemerintah; dan j.Kebijakanitudirumuskanataudidefinisikansecarasubyektif.

    Setelahkitamemahamibeberapakonsepkebijakanmenurutparaahlidiatassekarangkitaakanmulaimembahaslebihmendalamtentangkebijakanpublik.

    Pengertian Kebijakan PublikLingkupdaristudikebijakanpubliksangatluaskarenamencakupberba-

    gai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.Disamping itudilihatdarihirarkinya,kebijakanpublikdapatbersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakanpublik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

    Eastonmemberikandefinisikebijakanpubliksebagaithe authoritative al-location of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secarapaksakepadaseluruhanggotamasyarakat.LaswelldanKaplanjugamengartikankebijakanpubliksebagaiprojectedprogramofgoal,value,andpractice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno(2002:17)mendefinisikankebijakanpubliksebagaihipotesisyangmengandungkondisi-kondisiawaldanakibat-akibatyangbisadiramalkan.

    02 03

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Kebijakanpublikituharusdibedakandenganbentuk-bentukkebijakanyanglainmisalnyakebijakanswasta.Halinidipengaruhiolehketerlibatanfaktor-faktor bukan pemerintah.RobertEyestonesebagaimanadikutipLeoAgustino(2008:6)mendefi-

    nisikankebijakanpubliksebagai“hubunganantaraunitpemerintahdenganlingkungannya”.Banyakpihakberanggapanbahwadefinisitersebutmasihterlaluluasuntukdipahami,karenaapayangdimaksuddengankebijakanpublikdapatmencakupbanyakhal.MenurutNugroho,adaduakarakteris-tikdarikebijakanpublik,yaitu:

    1)kebijakanpublikmerupakansesuatuyangmudahuntukdipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

    2)kebijakanpublikmerupakansesuatuyangmudahdiukur,karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

    WollsebagaimanadikutipTangkilisan(2003:2)menyebutkanbahwakebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untukmemecahkanmasalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berba-gai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

    James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17). men-

    gungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action fol-lowedbyanactoror set of actors indealingwith aproblemormatterofconcern”(Serangkaiantindakanyangmempunyaitujuantertentuyangdii-kuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

    Daridefinisiparaahlidiatasmakadapatdisimpulkanbahwakebijakanpublikadalah:“Serangkaiankeputusankebijaksananyangdiambilseorangatausekelompokoranguntukmewujudkantujuan-tujuantertentudidalammasyarakat”

    3. Kategori Kebijakan PublikAdabanyaksekalipengkategoriankebijakanpublikberikutinikategori

    04 05

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    kebijakanpublikmenurutbeberapaahli: JamesE.Anderson sebagaimanadikutip Suharno (2010: 24-25)me-

    nyampaikankategorikebijakanpubliksebagaiberikut:

    a).KebijakansubstantifdankebijakanproseduralKebijakansubstantifyaitukebijakanyangmenyangkutapayangakandi-

    lakukanolehpemerintah.Sedangkankebijakanproseduraladalahbagaima-nakebijakansubstantiftersebutdapatdijalankan.

    b).Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redis-tributif.

    Kebijakandistributifmenyangkutdistribusipelayananataukemanfaatanpadamasyarakatatauindividu.Kebijakanregulatorimerupakankebijakanyang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompokmasyarakat.Sedangkan,kebijakanredistributifmerupakankebi-jakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

    c).KebijakanmateraldankebijakansimbolikKebijakanmateraladalahkebijakanyangmemberikankeuntungansum-

    berdaya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolisadalahkebijakanyangmemberikanmanfaatsimbolispadakelompoksasa-ran.

    d).Kebijakanyangbarhubungandenganbarangumum(publicgoods)danbarang privat (privat goods).

    Kebijakanpublicgoodsadalahkebijakanyangmengaturpemberianba-rangataupelayananpublik.Sedangkan,kebijakanprivatgoodsadalahkebi-jakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

    Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:25-27),mengisyaratkanbahwapemahamanyanglebihbaikterhadaphakikatkebi-jakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerincikebijakantersebutkedalambeberapakategori,yaitu:

    04 05

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    a).Tuntutan kebijakan (policy demands)Yaitutuntutanataudesakanyangdiajukanpadapejabat-pejabatpemer-

    intahyangdilakukanolehaktor-aktor lain,baikswastamaupunkalanganpemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah ter-tentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemer-intah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret ter-tentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

    b). Keputusan kebijakan (policy decisions)Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang di-

    maksudkanuntukmemberikanarahterhadappelaksanaankebijakanpub-lik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk men-ciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

    c). Pernyataan kebijakan (policy statements)Ialahpernyataan resmiataupenjelasanmengenaikebijakanpublik ter-

    tentu.Misalnya;ketetapanMPR,KeputusanPresidenatauDekritPresiden,keputusan peradialn, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat,tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

    d). Keluaran kebijakan (policy outputs)Merupakanwujuddarikebijakanpublikyangpalingdapatdilihatdan

    dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan.Secarasingkatkeluarankebijakaninimenyangkutapayangingindikerjakan oleh pemerintah.

    e). Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh

    masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai kon-sekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

    PENGERTIAN KEBIjAKAN PUBLIK

    06 07

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Dariberbagaikepustakaandapatdiungkapkanbahwakebijakanpublikdalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruhwarganya. Setiappelanggaranakandiberi sanksi sesuaidenganbobotpelanggarannyayangdilakukandansanksidijatuhkandide-pan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

    Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakanpublik,jadikebijakanpublikinidapatkitaartikansuatuhukum.Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan ber-sama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakanpublik yang harus dilakukandandisusun serta disepakati olehparapejabatyangberwenang.Ketikakebijakanpubliktersebutditetapkanmenjadisuatukebijakanpublik;apakahmenjadiUndang-Undang,apakahmenjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerahmakakebijakanpubliktersebutberubahmenjadihukumyangharusditaati.

    Sementara itupakarkebijakanpublikmendefinisikanbahwakebijakanpublik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pe-merintah,mengapa suatukebijakanharusdilakukandan apakahmanfaatbagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakantersebutmengandungmanfaatyangbesarbagiwarganyadanber-dampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupundemikianpastiadayangdiuntungkandanadayangdirugikan,disinilahletaknyapemerintahharusbijaksanadalammenetapkansuatuke-bijakan(ThomasDye,1992;2-4).

    Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerin-tahsebagaipublicactor, terkaitdengankebijakanpublikmakadiperlukanpemahamanbahwauntukmengaktualisasinyadiperlukansuatukebijakanyangberorientasikepadakepentingan rakyat.Seorangpakarmengatakan:(AminullahdalamMuhammadi,2001:371–372):bahwakebijakanadalahsuatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu ber-

    06 07

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    jangka panjang dan menyeluruh.

    Demikianpulaberkaitandengankatakebijakanadayangmengatakan:(Ndraha2003:492-499);bahwakatakebijakanberasaldariterjemahankatapolicy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kom-petensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

    Meskidemikiankatakebijakanyangberasaldaripolicydianggapmeru-pakankonsepyangrelatif(MichaelHill,1993:8):Theconceptofpolicyhasa particular status in the rational model as the relatively durable element againstwhichotherpremisesandactionsaresupposedtobetestedforcon-sistency.

    Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology danadalahsistemnilaikebijakandankebijaksanaanyanglahirdarikearifanak-torataulembagayangbersangkutan.Selanjutnyakebijakansetelahmelaluianalisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk ke-bijakan.DalammerumuskankebijakanThomasR.Dyemerumuskanmodelkebijakanantaralainmenjadi:modelkelembagaan,modelelit,modelkelom-pok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem.

    Selanjutnya tercatat tigamodel yang diusulkan ThomasR.Dye, yaitu:model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait denganorganisasi,kebijakanmenurutGeorgeR.TerrydalambukunyaPrin-ciplesofManagementadalahsuatupedomanyangmenyeluruh,baiktulisanmaupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tinda-kan yang akan dilakukan pemimpin (Terry, 1964:278).

    Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said ZainalAbidin,2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:Kebijakanumum,yaitukebijakanyangmenjadipedomanataupetunjuk

    pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputikeseluruhanwilayahatauinstansiyangbersangkutan.

    Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakanumum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

    08 09

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    suatu undang-undang.

    Kebijakanteknis,kebijakanoperasionalyangberadadibawahkebijakanpelaksanaan.

    Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebi-jakandalamtataranilmiahyangdisebutanalisiskebijakan,memangberu-paya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh WilliamN.Dunn (WilliamN.Dunn, 2003: 89);AnalisisKebijakan (PolicyAnalysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendeka-tan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukan-nyapengujiansecaraeksplisitdanreflektifkemungkinanmenghubungkanpengetahuan dan tindakan.

    Setelahmemaparkanmaknakebijakan,makasecarasederhanakebijakanpublik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam buku The Policy Process seba-gaiKebijakanpublikadalahsuatukeputusanberdasarkanhubungankegia-tan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan menda-pathasilberdasarkanpertimbangansituasitertentu.SelanjutnyaBillJenkinsmendefinisikankebijakanpublik sebagai: (MichaelHill, 1993: 34);Asetofinterrelated decisions taken by a political actor or group of actors concern-ingtheselectionofgoalsandthemeansofachievingthemwithinaspecifiedsituationwherethesedecisionsshould,inprinciple,bewithinthepowerofthese actors to achieve.

    Dengandemikiankebijakanpublik sangatberkaitdenganadministrasinegara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan den-gan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagaikebijakanpublik/umumuntukmemenuhikebutuhanmasyarakatdan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasinegara.”MenurutNigrodanNigrodalambukuM.IrfanIs-lamy“Prinsip-prinsipKebijakanNegara(Islamy,2001:1),administrasineg-aramempunyaiperananpentingdalammerumuskankebijakannegaradanini merupakan bagian dari proses politik.

    Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program

    08 09

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.OlehkarenaitukebijakandalampandanganLasswelldanKaplanyangdikutipolehSaidZainalAbidin(Abidin,2004:21)adalahsaranauntukmencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan den-gan tujuan, nilai, dan praktik.

    Terkaitdengankebijakanpublik,menurutThomasR.Dyepenulisbuku“Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3);Kebijakanpublikadalahsegalasesuatuyangdikerjakanpemerintah,mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

    SedangkanmenurutSaidZainalAbidin,alumniUniversityofPittsburgh,Pennsylvania,US,(SaidZainalAbidin,2004:23);kebijakanpublikbiasanyatidakbersifatspesifikdansempit,tetapiluasdanberadapadastratastrat-egis. Sebab itukebijakanpublikberfungsi sebagaipedomanumumuntukkebijakandankeputusan-keputusankhususdibawahnya.

    Dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan kebi-jakan publik merupakan suatu sistem nilai yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan dapat digambarkan sebagai berikut:

    RiantNugrohoD.,bukanberartikebijakanpublikmudahdibuat,mudahdilaksanakan,danmudahdikendalikan,karenakebijakanpublikmenyang-kutpolitik(Nugroho,2004:52).Kebijakanpublikdalampraktikketatanega-raan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama,dalamkonteksbagaimanamerumuskankebijakanpublik(Formu-lasikebijakan);kedua,bagaimanakebijakanpubliktersebutdiimplementa-sikandanketiga,bagaimanakebijakanpubliktersebutdievaluasi(Nugroho2004,100-105).

    Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar di da-lam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk dipros-es menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanyamemiliki latarbelakangyangkuatberhubungandengananalisiskebijakandan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:

    10 11

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Apakah Isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehinggatidak bisa diabaikan?

    Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian asyarakat?

    Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?

    Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyaidampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?

    Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?

    Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedangberkembang dalam masyarakat?

    NamundarisemuaisutersebutdiatasmenurutSaidZainalAbidin(SaidZainal Abidin, 2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama un-tuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serang-kaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salahsatudiantaraberbagaikebijakan:

    Efektivitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yangdiinginkan.

    Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yangdicapai.

    Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkandengan sumberdaya yang ada.

    Adil – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatugolongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

    Aktivitasanalisisdidalamkebijakanpublikpadadasarnyaterbukaterh-adapperansertadisiplinilmulain.Olehkarenaitudidalamkebijakanpub-

    10 11

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    lik akan terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satupaket kebersamaan.Berdasarkanpendekatankebijakanpublik,makaakan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini Ripley menyatakan (Randal B. Ripley, 1985:31);Didalamproseskebijakantelahtermasukdidalamnyaberbagaiaktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama.

    Padapraktikkebijakanpublikantara lainmengembangkanmekanismejaringanaktor(actornetworks).Melaluimekanismejaringanaktortelahter-cipta jalur-jalur yang bersifat informal (second track), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecah-kan.

    MarkConsidinememberibatasanjaringanaktorsebagai:(MarkConsid-ine, 1994: 103); Keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara in-dividu-individudankelompok-kelompokdidalamsuatusistemkebijakan.

    Terdapat3(tiga)rangkaiankesatuanpentingdidalamanalisiskebijakanpublikyangperludipahami,yaituformulasikebijakan(policyformulation),implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan(policy evaluation). Di dalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai implementasikebijakan,karenamemilikirelevansidengantemakajian.

    A. Kerangka Analisis KebijakanAnalisiskebijakanpublikwalaupunmerupakanbagiandaristudiIlmu

    Administrasi Negara, tetapi bersifat multi disipliner, karena banyak memin-jam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu poli-tik,danilmupsikologi.Studikebijakanpublikmulaiberkembangpadaawaltahun1970-anterutamadenganterbitnyatulisanHaroldD.LaswelltentangPolicySciences.

    Fokusutamastudiiniadalahpadapenyusunanagendakebijakan,formu-lasikankebijakan,adopsikebijakan,implementasikebijakan,dandievaluasikebijakan.Isimaterikerangkakebijakanpublikiniakanmembahaskonsepdanlingkupkebijakanpublik,proseskebijakanpublik,danartipentingnyastudikebijakan,lingkungankebijakan,sistemkebijakanpublik.

    12 13

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    B. Konsep dan Lingkup Kebijakan PublikKebijakanpublikmenurutThomasDye(1981)adalahapapunpilihanpe-

    merintahuntukmelakukanatautidakmelakukan(publicpolicyiswhatevergovernment choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakanpublikmencakupsesuatuyangtidakdilakukanolehpemerintahketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidakmembuatkebijakanketikamengetahuibahwaadajalanrayayangru-sak.JamesE.Anderson(1979:3)mendefinisikanbahwakebijakanpublikse-bagaikebijakanyangditetapkanolehbadan-badandanaparatpemerintah.

    Walaupundisadaribawakebijakanpublikdapatdipengaruhiolehparaaktordanfaktordariluarpemerintah.Dalamkonteksmodulinikebijakanpublikdipahamisebagaipilihankebijakanyangdibuatolehpejabatatauba-dan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

    DalampadanganDavidEaston ketikapemerintahmembuatkebijakanpublik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karenasetiapkebijakanmengadungseperangkatnilaididalamnya(DikutipDye,1981).Sebagaicontoh,ketikapemerintahmenetapkanUndang-UndangNo. 22 Tahun 1999, nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.HarroldLaswelldanAbrahamKaplanberpendapatbahwakebijakanpublik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang adadalammasyarakat(DikutipDye,1981).Iniberartikebijakanpubliktidakboleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat.

    Ketikakebijakanpublikberisinilai-nilaiyangbertentangandengannilai-nilai yanghidupdalammasyarakat,makakebijakanpublik tersebut akanmendapatresistensiketikadiimplementasikan.Sebaliknyasuatukebijakanpublik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidupdanberkembangdalammasyarakat.Lingkupkebijakanpubliksangatluas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakanpublikdibidangpendidikan,pertanian,kesehatan, transportasi,pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebi-jakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-

    12 13

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

    C. Arti Pentingnya Studi KebijakanPublikStudi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk

    pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik (Dye 1981, Anderson, 1979) dengan penjabaran se-bagai berikut :

    Pengembangan Ilmu Pengetahuan.Dalamkonteksini,ilmuwandapatmenempatkankebijakanpublikseba-

    gai variabel terpengaruh (dependent variable), sehigga berusaha menentu-kanvariabelpengaruhnya(independentvariable).Studiiniberusahamen-carivariabel-variabelyangdapatmempengaruhi isidari sebuahkebijakanpublik.Misalnya,studiuntukmengidetifikasifaktor-faktoryangmempen-garuhi dikeluarkannya undang-undang anti terorisme di Indonesia.

    Sebaliknya, studikebijakanpublikdapatmenempatkankebijakanpub-lik sebagai independent variable, sehingga berusahamengidintifikasi apadampakdarisutaukebijakanpublik.Sebagaicontohstudiuntukmenganali-sisapadampakdarikebijakanmenaikanhargabahanbakarminyakyangdilakukan oleh pemerintah.

    Meningkatkan Profesionalisme PraktisiMembantu para praktisi dalammemecahkanmasalah-masalah publik.

    Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasarteoritis tentang bagaimanana membuat kebijakan publik yang baik danmemperkecilkegagalandarisuatukebijakanpublik.Sehinggakedepanakanlahirkebijakanpublikyanglebihberkualitasyangdapatmenopangtujuanpembangunan.

    Berguna untuk tujuan politikSuatukebijakanpublikyangdibuatmelaluiprosesyangbenardengan

    dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Sebaliknya kebijakan publik tersebut dapatmeyakinkepada lawan-lawanpolitikyang tadinyakurangsetuju.Kebijakanpublik

    14 15

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    sepertii itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan ses-aatdarilawan-lawanpolitik.

    Dalamstudikebijakanpublikterdapatduapendekatan,yakni:Pertama dikenal dengan istilah policy analysis, dan kedua political public

    policy (Hughes, 1994: 145). Pada pendekatan pertama, studi analisis kebi-jakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapankebijakan(policyformation)denganmenggunakanmodel-modelstatistik dan matematika yang canggih.

    Sedangkanpadapendekatankedua, lebihmenekankanpadahasildanoutcomedarikebijakanpublikdaripadapenggunaanmetodestatistik,den-gan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, di dalam berbagai bi-dang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.

    Pada pendekatan pertama, pendekatan kuantitatif digunakan dalam pem-buatan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar rasional menurut pertimbangan untung rugi. Keputusan yang diambil ada-lahkeputusanyangmemberikanmanfaatbersihpalingoptimal.Sayangnya,pendekatanmatematikaseperti inikurangrealistisdalamduniakebijakandanpolitik.Politikdankebijakanterkadangkurangrasionaldalambeberapahal.PattondanSawicki(1986:25)menulissebagaiberikut:

    If the rational model were to be followed, many rational decisions would have to be compromised because they were not politically feasible. A rational, logical, and technically desirable policy may not be adopted because the political system will not accepted it. The figures don’t always speak for themselves, and good ideas do not always win out. Analysts and decision makers are constantly faced with the conflict between technically superior and politically feasible alternatives.

    D. Kerangka Kerja Kebijakan PublikKerangkakerjakebijakanpublikakanditentukanolehbeberapavariabel

    sebagai berikut:

    a. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam

    14 15

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Gambar 1Proses Kebijakan Publik

    pembuatankebijakan. c.Sumberdayayangmendukungkebijakan. d.Kemampuanaktoryangterlibatdalampembuatankebijakan. e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik. f.Strategiyangdigunakanuntukmencapaitujuan,dan sebagainya.

    E. Proses Kebijakan PublikProsesanalisiskebijakanpublikadalahserangkaianaktivitasintelektual

    yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas poli-tis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusu-nanagenda,formulasikebijakan,adopsikebijakan,implementasikebijakan,danpenilaiankebijakan.Sedangkanaktivitasperumusanmasalah,forecast-ing, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah

    Perumusan

    Rekomendasi

    Monitoring

    Evaluasi

    forecasting

    Sumber:WilliamN.Dunn,1994:17

    16 17

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

    Tabel 1Tahap Analisis KebijakanTahap KarakteristikPerumusanMasalah :Memberikaninformasimengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalahForecasting(Peramalan) :Memberikaninformasimengenaikonsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan,termasukapabilatidakmembuat kebijakan.RekomendasiKebijakan :Memberikaninformasimengenaimanfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakanyangmemberikanmanfaatbersih paling tinggi.MonitoringKebijakan :Memberikaninformasimengenai konsekuensi sekarangdan masa lalu dari diterapkannyaalternatifkebijakan termasuk kendala-kendalanyaEvaluasiKebijakan :Memberikaninformasimengenaikinerja

    16 17

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    atauhasildarisuatukebijakan

    DalampandanganRipley(1985),tahapankebijakanpublikdigambarkansebagai berikut:

    Gambar 2Tahapan Kebijakan Publik

    Sumber:Ripley,1985:49.

    18 19

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    Dalampenyusunanagendakebijakan ada tigakegiatanyangperludi-lakukan yakni;

    (1)Membangunpersepsidikalanganstakeholdersbahwasebuahfenomenabenar-benardianggapsebagaimasalah.Sebabbisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite poltik bukan dianggap sebagai masalah;

    (2)Membuatbatasanmasalah;

    (3)Memobilisasidukunganagarmasalahtersebutdapatmasukdalamagendapemerintah.Memobilisasidukunganinidapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

    Padatahapformulasidan legitimasikebijakan,analisiskebijakanperlumengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alter-natif-alternatifkebijakan,membangundukungandanmelakukannegosiasi,sehinggasampaipadasebuahkebijakanyangdipilih.

    Tahapselanjutnyaadalahimplementasikebijakan.Padatahapiniperludukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan.Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasisuatukebijakanberjalandenganbaik.

    Daritindakankebijakanakandihasilkankinerjadandampakkebijakan,dan proses selajutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampakkebijakan.Hasilevaluasiinibermanfaatbagipenentuankebijakanbarudimasayangakandatang,agarkebijakanyangakandatanglebihbaikdan lebih berhasil.

    F. Lingkungan KebijakanLingkungankebijakan, sepertiadanyapengangguran,kriminalitas,kri-

    sis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengar-

    18 19

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    uhiataumemaksapelakuatauaktorkebijakanuntukmeresponnya,yaknimemasukannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakanpublikuntukmemecahkanmasalah-masalahyangbersangkutan.Misalnyakebijakanpengembangan investasiyangdapatmenyerap tenagakerja,kebijakanpenegakanhukumuntukmengatasikriminalitas,kebijakanpenguranganpajakuntukmemacupertumbuhan ekonomi, dan kebijakankeamanan untuk mengatasi kejolak politik. Gambar 3 mendeskripsikan hubunganantaratigaelemenyangterlibatdalamsebuahkebijakan.

    Gambar 3Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan Teorisistemberpendapatbahwapembuatankebijakanpubliktidakdap-

    atdilepaskandaripengaruhlingkungan.Tuntutanterhadapkebijakandapatdilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik.Dalamwaktu bersamaan ada keterbatasandan konstrain dari lingkungan yang akan membpengaruhi policy makers. Faktorlingkungantersebutantaralain:karakteristikgeografi,seperti:sum-berdayaalam,iklim,dantopografi;variabeldemografi,seperti:banyaknyapenduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spesial; kebudayaan politik; struktur sosial; dan sistem ekonomi.

    Dalamkasus tertentu, lingkungan international dan kebijakan interna-sional menjadi penting untuk dipertimbangkan (Anderson, 1979). Dalam pembahasan selanjutnya akan difokuskan ke dalam dua variabel lingkun-

    20 21

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    gan, yakni variabel kebudayaan politik (political culture variable) dan varia-bel sosial ekonomi (socio economic variable).

    Kebudayaanpolitik.Setiapmasyarakatmemilikibudayayangberbeda,dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kebudayaan oleh seorang pakar Antropologi Clyde Kluckhohndidefinisikansebagaithetotallifewayofapeople,thesocialleg-acytheindividualacquiresfromhisgroup.

    Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kebudayaan masyarakatdapat membentuk atau mempengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang mencakup nilai, kepercayaan, dan sikap ten-tang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukan-nya,sertabagaimanamenjalinhubungandenganwarganegaranya.

    Kondisisosialekonomi.Kebijakanpublikseringdipandangsebagai in-strumen untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok dalammasyarakat,danantarapemerintahdenganprivat.Salahsatusumberkonf-lik, khususnya di dalam masyarakat yang maju, adalah aktivitas ekonomi. Konflikdapatberkembangdarikepentinganberbedaantaraperusahaanbe-sar dan kecil, pemilik perusahaan dan buruh, debitor dan kreditor, kustomer dan penjual, petani dengan pembeli hasil-hasil pertanian, dan sebagainya. Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda di atas dapat dikuran-giataudiselesaikandengankebijakanpemerintahdalamwujudperubahanekonomi atau pembangunan.

    Kebijakan pemerintah dapat melindungi kelompok yang lemah, danmenciptakan keseimbangan hubungan antara kelompok yang berbeda. In-dustrialisasi yang cepat dan pertumbuhan berbagai kelompok bisnis besar yangterjadidiAmerikaSerikatpadaabadsembilanbelassebagaiakibatdaritata ekonomi baru. Ini telah mendorong para petani, kalangan bisnis kecil, dan elemen-elemen reformist untuk menuntut pada pemerintah agar men-gontrol kalangan bisnis besar.

    Dalam pandangan seorang pakar politik David Easton sebagaimana di-

    20 21

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    kutipolehAnderson(1979)danDye(1981),kebijakanpublikdilihatsebagaisuatu sistem yang terdiri dari input, konversi, dan output. Dalam konteks ini adaduavariabelmakroyangmempengaruhikebijakanpubik,yakni ling-kungan domestik, dan lingkungan internasional (Gambar 4). Baik lingkun-gan domestik maupun lingkungan internasional/global dapat memberikan input yang berupa dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor dalam sistem politik akan memproses atau mengkon-versiinputtersebutmenjadioutputyangberwujudperaturandankebijakan.Peraturandankebijakantersebutakanditerimaolehmayarakat,selanjutnyamasyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk input baru kepada sistem politik tersebut.

    Apabilakebijakantersebutmemberikaninsentif,makamasyarakatakanmendukungnya.Sebaliknya,apabilakebijakantersebutbersifatdis-insentif,misalnya kenaikan bahan bakar minyak (BBN) atau pajak, maka masyarakat akanmelakukantuntutanbaru,berupatuntutanpenurunanhargaBBMdanpenurunan pajak.

    Gambar 4Kebijakan Publik menurut Pendekatan Sistem

    22 23

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    G. Sistem Kebijakan Publik Analisiskebijakanmerupakanproseskajianyangmencakuplimakom-

    ponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, pera-malan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.

    Sebagaicontoh,prosedurperamalanakanmenghasilkanmasadepanke-bijakan,danrekomendasiakanmelahirkanaksikebijakan,danpemantauanakanmenghasilkanhasil-hasilkebijakan,sertaevaluasiakanmelahirkanki-nerjakebijakan.

    Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedurmetodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukanperamalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melaku-kanevaluasikebijakan,sepertidalamGambar5.

    Gambar 5Analisis Kebijakan

    22 23

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    BAB 2 (DUA)KEBIJAKAN PUBLIK

    DALAM SEJARAH PERKEMBANGANNYA

    Perkembangan kebijakan publik berhubungan erat dengan pertum-buhan peradaban dari bangsa-bangsa yang memiliki kebebasan laut yangluas.Sehinggaanalisiskebijakansebagaiaktivitasyangterspesi-alisasi menyertai perubahan-perubahan di dalam organisasi sosial yang dii-kuti dengan bentuk-bentuk baru teknologi produksi dan pola pemukiman menetap.

    Contoh dokumen terkuno dari analisis kebijakan publik ditemukan diMesopotamiayangberupapakta-paktapemerintahandanpolitik.Dokumenitu disebut kode Hammurabi yang ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad 18 sebelum masehi, yang mengekspresikan keinginan untuk membentuk ke-tertiban publik yang bersatu dan adil pada masa ketika babilonia mengalami transisidarinegarakecilmenjadinegarawilayahyangluas.

    KodeHammurabimemilikikesamaandenganhukumMusayangmen-cantumkan persyaratan-persyaratan ekonomi dan sosial untuk suatu pe-mukimanurbanyangstabildimanahakdantanggungjawabdidefinisikanmenurut posisi sosial. Kode mencakup proses kriminal, hak milik, perda-ganganhubungankeluargadanperkawinan,danakesehatandanapayangdikenal sekarang sebagai akuntabilitas publik.

    Sejarahyang tertulis tentangpara spesialismenghasilkanpengetahuantentangkebijakandapatditelusuri sampaiabadkeempat sebelummasehi.Di India, Arthashastra karya Kautilya, satu dari tuntunan-tuntunan awaltentangpembuatankebijakan,keahlianbernegaradariadministrasipemer-intahan,mensarikanapayangtelahditulissampaiketikaitu(300SM)men-genai materi yang saat ini disebut Ilmu Ekonomi.

    Kautilya, yangmengabdi sebagai penasehat kerajaanMauyandi IndiaUtara,dapatdibandingkandenganPlato(427-327SM),Aristoteles(384-322

    24 25

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    SM),danMachiavelli(1469-1527),kesemuanyasecaramendalamterlibatda-lamaspek-aspekpraktispembuatankebijakanpemerintahselainpekerjaanmereka sebagai pemikir-pemikir sosial.

    PlatomengabdisebagaipenasehatdaripenguasadiSisilia,sementaraAr-istotelesmengajarAlexanderdariMacedoniasejakorangtersebut terakhirberusia 14 tahun sampai ia naik tahta pada usia 20 tahun. Aristoteles, seperti parapemikir sosial kontemporer, yangmenemukanbahwapolitikpraktismenjijikkan,cenderungmenerimakedudukantersebutdenganharapanagardapat menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah publik.

    A. Perkembangan pada Abad PertengahanEkspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kotasepanjang abad

    pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh strukturokupasi yang memu-dahkan pengembangan pengetahuan yang terspesialisasi. Berbagai kelom-pok spesialis kebijakan diangkat oleh para pemimpin untukmemberikansaran dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh para penguasa misalnya pengambilan keputusan yang efektif, keuangan, perang dan hukum.

    Pertumbuhan ”Politisi Profesional”, memperoleh kedudukan yang berbe-dadidunia.DiEropa,India,Cina,JepangdanMongoliapadaabadperten-gahan para pendeta merupakan kelompok yang terpelajar, karena kelompok ini secara teknis sangat dibutuhkan. Para penulis yang terpelajar, yang pada zaman modern saat ini adalah penulis pidato presiden juga memiliki pen-garuhterhadappembuatankebijakan.

    DiInggrisparabangsawanrendahandanparainvestordiangkattanpakompensasi untuk mengendalikan pemerintahan kota untuk kepentingan meraka sendiri. Pada akhirnya para ahli hukum ternama juga memiliki pen-garuhdalampembuatankebijakan.

    B. Zaman Revolusi IndustriPada zaman kuno dan pertengahan pertumbuhan pengetahuan yang rel-

    evandengankebijakanmengikutievolusiperadaban.Namunketikaterjadirevolusiindustripertumbuhanpengetahuanyangrelevandengankebijakanmenjadi aktivitas yang relatif otonom dengan ciri khasnya sendiri dan dipi-

    24 25

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K26 27

    sahkan dengan kepentingan politik sehari-hari.

    Zaman revolusi industri adalah masa dimana kepercayaan tentang perkembangan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih dominan di kalangan para pengambil kebijakan dan penasehatnya.Pada masa ini pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat secara bertahap mulai dilihat sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan sosial. Pengaruh mistik, klenik, dan sihir sudah mulai diting-galkanolehmasyarakat.Mulaipadamasainimunculpengetahuanyangrel-evandengankebijakanmenurutukuranempirismedanmetodeilmiah.

    C. Perkembangan pada Abad ke-19Pada abad 19 di Eropa mulai muncul generasi baru yang menghasilkan

    pengetahuantentangkebijakanmulaimendasarkanefektivitasmerekapadadokumen data empiris yang sistematis. Pada masa ini perhatian terhadap pengumpulan fakta secara sistematis dapat diilustrasikan dengan beberapa cara.Misalnya denganpengembangan statistik dandemografi sebagai bi-dang spesialisasi.

    Pada masa itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhati-kansecarakhususpadapengetahuanyangrelevandengankebijakan.Lem-baga-lembaga tersebut diorganisir oleh para bankir, ilmuwan, industrialisyang berusahamengganti cara berfikir lama dalammenghadapimasalahsosial dengan metode baru yang lebih sistematis.

    Pada abad 19, metode untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengankebijakansecarajelasmengalamiperubahandantransformasiyangbesar. Pengetahuan mengenai alam dan masyarakat tidak lagi ditentukan menurutkesesuaiannyadenganotoritas,ritualdanprinsip-prinsipfilsafat,tetapi dinilai berdasarkan konsistensinya dengan observasi empiris. Tetapi transformasi ini bukanlah merupakan hasil dari komitmen formal terhadap norma-norma empirisme dan metode ilmiah sebagai konsekuensi dari per-tumbuhan ketidakpastian yang datang bersama dengan transisi dari perada-ban agraris ke industri.

    Latarbelakanganalisisabadke-19darianalisiskebijakankontemporermelanjutkan bagimana ilmu sosial terapan ditumpangi oleh tujuan kelom-

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K26 27

    pok sosial yang dominan. Pengunaan ilmu untuk menemukan dan menguji hukum-hukum alam dan masyarakat dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai pengetahuan yang obyektif. Ilmu hanya dipandang sebagai alat untuk memproduksi pengetahuan.

    Akibatnya, pertanyaan tentang tujuan dipandang sebagai nonrasional atausebagaiekspresiyangsewenang-wenangdarikepentinganpribadiyangberadadiluarbataspenelitianilmiah.Sehinggaproduksipengetahuanyangterspesialisasi ditetapkan sebagai “ilmu”.

    D. Pemerintahan Kolonial Belanda di Nusantara SetelahNapoleondikalahkanolehpasukankoalisi,WillemvanOranje

    kembalimenjadirajadinegerinya.naiktahtasebagaiSouvereinvorst(1814),kemudiansebagairaja(1815).BerdasarkanGroundwet(konstitusiKerajaanBelanda),kekuasaantertinggiataswilayahjajahanberadaditanganraja.De-mikian pula dengan kekuasaan undang-undang.

    StatenGeneraal(parlemen)samasekalitidakdiikutsertakandidalamnya.Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang Commissaris Generaal, yaitu C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan A.A. Buyskes, untukmengambilalihjajahanBelandadiAsiadaritanganInggris.MerekadiberikankekuasaanbesarmewakiliPemerintahanAgung(Raja).SejakmasaCommissarisGeneraal inilah, sebutanOost Indië,atauHindiaTimur,ber-gantimenjadiNederlandschOostIndië(HindiaBelandaTimur).Akantetapitidak lama kemudian nama tersebut berubah kembali menjadi Nederlandsch Indië(HindiaBelanda),sepertiterlihatdalamStaatsblad(LembaranNegara)tahun 1816.

    Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawanadalahmembangunkembalisistempemerintahanyangbaikdiHin-dia. Tujuannya agar daerah koloni ini segera dapat memberikan keuntungan kepada negeri induknya, yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utangVOC.AkantetapikondisipolitikdiHindiaBelandayangbelumsep-enuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.

    PerludiketahuibahwawilayahyangtercakupdalamnegarakolonialHin-diaBelandaitupadaawalnyahanyamencakupwilayah-wilayahtaklukkan

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K28 29

    VOCatauyangdiklaimsebagaitaklukkanVOC.KerajaanAceh,BangkadanBelitung misalnya, tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukkan VOC.AkantetapiSingapuradanMalakatermasukHindiaBelandakarenabekastaklukkanVOC.NamundalamperkembangannyakemudianwilayahHindia Belanda mengalami banyak perubahan.

    Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya, ada beberapa daerah taklukkanVOCyangmenyatakantidakterikatlagiolehperjanjiandenganVOCyangtelahruntuh.Sikaptersebutsecaraotomatismenyatakanbahwamereka juga tidak terikat dengan negara kolonial Hindia Belanda.

    DalamduadasawarsapertamapendiriannegarakolonialHindiaBelan-da,palingtidakadatigaperlawananataupemberontakanyangdinilaisan-gatmengganggukewibawaannya,yaituperlawananPattimuradiMaluku;perlawanan Diponegoro (de Java oorlog) di Jawa; dan perlawanan kaumPadridiSumateraBarat.

    Ada pun yang menjadi landasan operasional di Hindia Belanda diatur berdasarkan Regeering Reglement (Peraturan Pemerintah, disingkat RR). Menurut peraturan ini, dalam menjalankan tugasnya gubernur jenderal(anggotaCommisarisGeneraal)didampingiolehRaadvan Indiëyangbe-ranggotakanempatorang.GubernurjenderalbersamaRaadvanIndiëinilahyang disebut sebagai Pemerintahan Agung di Hindia Belanda.

    Sejaktahun1816,adaduainstansiyangmembantupekerjaanPemerin-tahanAgungdiBataviaini,yaituGeneraleSecretarie(sekretarisumum)un-tukmembantuCommisarisGeneraldanGouvernementSecretarie(sekretarispemerintahan) untuk membantu Gubernur Jenderal. Namun kedua lembaga itu berumur pendek dan dihapuskan pada tahun 1819. Kedudukannya ke-mudiandigantikanolehAlgemeneSecretarie,yangbertugasmembantugu-bernur jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).

    Dengandemikiandapatdikatakanbahwadalamhal-haltertentu,strukturbirokrasipemerintahanHindiaBelandasamadenganpemerintahanVOC.Adapun perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya berkaitan dengankewenangangubernurjenderal.

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K28 29

    Apabila padamasaVOC tidak ada aturan khusus yangmengatur ke-wenangangubernurjenderal,sehinggadiadapatberimprovisasisendirida-lam menjalankan pemerintahannya, maka pada masa Hindia Belanda terda-patperaturanyangmengaturkewenangangubernurjenderalyangtertuangdalam RR.

    Begitupuladalamhalpertanggungjawaban,apabilapadamasaVOCgu-bernur jenderalmemberikan laporannyakepadaHeerenXVII,makapadamasaHindiaBelandadiabertanggungjawablangsungkepadaraja,melaluimenteri jajahan.

    Dalam tata pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal didampingi oleh Direksi atau departemen-departemen, yang namanya kemudian menjadi Departementen van Algemeen Bestuur. Dalam perkembangannya, lembaga ini seringkali mengalami perubahan, baik dalam susunannya maupun hi-erarkinya, akibat keadaan di Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa (ter-masuk Negeri Belanda).

    Salahsatuperistiwayangmembawadampakcukupbesarpadatatape-merintahan Hindia Belanda adalah revolusi yang terjadi di Eropa pada tahun 1848.Sejakrevolusiitu,dapatdikatakanbahwadiEropaBarattidakadalagirajayangberkuasamutlak.Sebaliknya,parapenguasaitukinidibatasiolehkonstitusi. Dalam kasus raja Belanda, kekuasaannya dibatasi oleh Ground-swet(konstitusi)tahun1848.

    PenerapanGroundswet1848menyebabkanRRdiHindiaBelandaberubahdengan terbitnya RR baru tahun 1864. Berdasarkan RR baru ini, Direksi yang beradadibawahgubernurjenderaldibubarkandandigantidengandeparte-mendepartemen baru, yang masing-masing berdiri sendiri. Pada tahun 1933, terdapat enam departemen, yaitu sebagai berikut:

    1. Departemen van Justitie2. Departemen van Financien3. Departemen van Binenland Bestuur4.DepartemenvanOnerwijsenEredeinst5. Departemen Economische Zaken6.DepartemenVerkeerenWaterstaat.

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K30 31

    Selainkeenamdepartemensipildiatas,terdapatduadepartemenmiliter,yaitu departemen peperangan dan marine (angkatan laut). Direktur dari de-partemendepartemen sipil diangkat oleh gubernur jenderal sedangkan pan-glima angkatan darat dan laut diangkat oleh raja.

    Meskipun adaupayauntukmelakukanmodernisasi struktur birokrasipemerintahan Hindia Belanda, namun dalam batas-batas tertentu struktur politik sebelumnya masih tetap dipertahankan, demi mempertahankan loy-alitas, khususnya loyalitas para elit pribumi. Hal ini terlihat jelas dari struk-tur dan jabatan dalam organisasi pemerintahannya. Jabatan-jabatan teritorial di atas tingkat kabupaten tetap dipegang oleh orang-orang Eropa/Belanda.

    Jabatan tertinggi yang dipegang oleh orang pribumi adalah kepala kabu-paten,yaitubupati.Bupatiinidibantuolehseorangpatih.Dibawahtingkatkabupatenterdapatkewedanaanyangdijabatolehseorangwedana.Kecama-tan,yangdikepalaiseorangcamat,merupakanwilayahdibawahkewedan-aan.Sedangkan jabatankepaladesapadadasarnya tidak termasukdalamstruktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga bukan merupakan anggota korppegawaidalamnegeriHindiaBelanda.

    KorpspegawaidalamnegeriHindiaBelanda(DepartemenvanBinnen-landBestuur),terdiriataspegawaibangsaEropadanpribumi.KorppegawaiEropadisebutEropeesbestuursementarakorpspegawainegeripribumidis-ebutinlandbestuur.Keduakorppegawaiinisecaraumumdisebutbinnen-land bestuur (BB). Dalam bahasa pribumi BB ini disebut Pangreh Praja (Pe-mangku Kerajaan). Para pejabat pribumi inilah yang disebut kaum priyayi, suatuistilahyangsebelumnyadipakaidikerajaanJawa.

    Sepertiyangtelahdikemukakandiatas,kepaladesatidaktermasukkat-egoripriyayikarenatidaktermasukkedalambarisanBB.Olehkarenaitu,kepaladesatidakdiangkatmaupundigajiolehpemerintah.Merekadipilihlangsung oleh rakyat dan digaji oleh rakyat pula, yaitu melalui tanah desa yang diserahkan kepadanya selama dia menjadi kepala desa. Tanah jabatan atautanahgajiinidibeberapadaerahdiJawadisebuttanahbengkok.

    KetikawilayahHindiaBelandamenjadilebihluasakibatkebijakanpoli-tikpasifikasidanpemantapan (paxnederlandica),kebutuhan tenagakerja

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K30 31

    untuk mengelola administrasi negara semakin meningkat. Dalam hal ini tenaga-tenaga pribumi semakin banyak terserap ke dalam birokrasi pemer-intahan.

    Selain itu, pengawasan pemerintah pun semakin menukik ke bawah.Meskipun jabatan teritorial dari tingkat kabupaten ke bawahmasih tetapdipegang kaum pribumi, namun dengan alasan untuk mendampingi para pejabat itu maka diadakan jabatan-jabatan non teritorial setingkat kabupat-en,kewedanaandanakhirnyajugakecamatan.Apabiladitingkatkabupatenada jabatan asisten residen, maka untuk tingkat kecamatan ada jabatan con-troleur,sementaradibawahnyalagiadajabatanaspirantcontrol

    E. Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun1816RafflesmengakhiripemerintahannyadiHindia.Pemerintah

    Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raf-fles.Tetapipadatahun1814sudahdiadakanKonvensiLondon.Salahsatuisi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nu-santarakembalidikuasaiolehBelanda.Sejak itudimulailahPemerintahanKolonial Belanda.

    Jalan tengah bersama Komisaris JenderalSetelahkembaliketanganBelanda,tanahHindiadiperintaholehbadan

    baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk olehPangeranWillemVIyangterdiriatastigaorang,yakni:CornelisThe-odorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Ge-rardPhilipBaronVanderCapellen(anggota).

    Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahanPangeranWillem VI mengeluarkan Undang - Undang Pemerintah untuknegerijajahan(RegeringsReglement)padatahun1815.Salahsatupasaldariundang-undangtersebutmenegaskanbahwapelaksanaanpertaniandilaku-kansecarabebas.Halinimenunjukkanbahwaadarelevansidengankeingi-nan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

    Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat un-

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    tukmengadopsi beberapa kebijakan yangpernahditerapkan olehRaffles.MerekasampaidiBataviapada27April1816.Ketikamelihatkenyataandilapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia da-lam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian.

    KasnegaradiBelandadalamkeadaanmenipis.Merekasadarbahwatu-gas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi perso-alan ekonomi baikdi Tanah JajahanmaupundiNegeri Induk. Sementaraitu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pen-gelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu.

    Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akanmendatangkankeuntunganyangbesarbiladiserahkankepadaswasta,danrakyatdiberikebebasandalammenanam.Sedangkelompokkonservatifber-pendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsungditanganipemerintahdenganpengawasanyangketat.

    Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat ke-nyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konser-vatif,KomisarisJenderalsepakatuntukmenerapkankebijakanjalantengah.Maksudnya, eksploitasikekayaandi tanah jajahan langsungditanganipe-merintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi neg-eriinduk,disampingmengusahakankebebasanpendudukdanpihakswastauntuk berusaha di tanah jajahan.

    Tetapikebijakanjalantengahinitidakdapatmerubahkeadaan.Akhirnyapada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang mene-gaskanbahwapenguasatertinggiditanahjajahanadalahgubernurjenderal.VanderCapellen kemudianditunjuk sebagaiGubernur Jenderal. Ia inginmelanjutkan strategi jalan tengah.

    TetapikebijakanVanderCapellen ituberkembangkearahsewa tanahdengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat).KemudianVanderCapellenjugamenarikpajaktetapyangsangatmemberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya per-

    32 33

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    lawanan.KemudianiadipanggilpulangdandigantikanolehDuBusGisig-nies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barangbarang yang diekspor.

    Yangterjadijustruimporlebihbesardibandingekspor.Tentuinisangatmerugikan bagi pemerintah Belanda. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas Negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyaktersedotuntukpembiayaanperangditanahjajahan.SebagaicontohPerang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi.

    Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemi-sahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang.

    F. Sistem Tanam PaksaPemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi

    problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpindan tokohmasyarakat.Salah satunyapada tahun1829 seorangtokohbernama JohannesVandenBoschmengajukankepada rajaBelandausulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia.

    VandenBoschberpendapatuntukmemperbaikiekonomi,ditanahjaja-hanharusdilakukanpenanamantanamanyangdapat lakudijualdipasardunia.Sesuaidengankeadaandinegerijajahan,makapenanamandilakukandenganpaksa.Merekamenggunakankonsepdaerah jajahan sebagai tem-patmengambilkeuntunganbaginegeriinduk.SepertidikatakanBaud,Jawaadalah“gabustempatNederlandmengapung”.JadidengankatalainJawadipandang sebagai sapi perahan.

    Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tan-am Paksa). Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat den-gan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan

    32 33

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    VandenBoschmembuatsuatuperkiraanbahwadenganTanamPaksa,hasiltanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun.VandenBoschmenyatakanbahwacarapaksaansepertiyangpernahdilakukanVOCadalahcarayang terbaikuntukmemperolehtanaman ekspor untuk pasaran Eropa.

    Denganmembawadanmemperdagangkanhasiltanamansebanyak-ban-yaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

    G. Ketentuan Tanam PaksaRajaWillemtertariksertasetujudenganusulandanperkiraanVanden

    Boschtersebut.Tahun1830VandenBoschdiangkatsebagaiGubernurJen-deralbarudiJawa.SetelahsampaidiJawaVandenBoschsegeramencanan-gkan sistem dan program Tanam Paksa.

    Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanamtanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkanmembayarpajakdalambentukbarangsesuaidenganhasiltana-manyangditanampetani.SecararincibeberapaketentuanTanamPaksaitutermuatpadaLembaranNegara(Staatsblad)Tahun1834No.22.Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.

    •Pendudukmenyediakansebagiandaritanahnyauntuk pelaksanaan Tanam Paksa.

    •Tanahpertanianyangdisediakanpendudukuntukpelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

    •Waktudanpekerjaanyangdiperlukanuntukmenanam tanaman Tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.

    •TanahyangdisediakanuntuktanamanTanamPaksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

    34 35

  • K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

    •HasiltanamanyangterkaitdenganpelaksanaanTanamPaksawajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.

    •Kegagalanpanenyangbukandisebabkanolehkesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.•Pendudukdesayangbekerjaditanah-tanahuntukpelaksanaanTanamPaksaberadadibawahpengawasanlangsungparapenguasapribumi,sedangpegawai-pegawaiEropamelakukanpengawasansecaraumum.•Pendudukyangbukanpetani,diwajibkanbekerjadi perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.

    Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

    H. Pelaksanaan Tanam PaksaMenurutVandenBosch,pelaksanaansistemTanamPaksaharusmeng-

    gunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak,yakni lembaga organisasi dan tradisi de