peraturan.bkpm.go.id · utusan golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang...

53

Upload: others

Post on 03-Mar-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 2: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 3: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 4: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 5: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 6: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 7: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 8: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 9: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 10: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 11: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 12: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 13: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 14: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 15: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 16: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 17: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 18: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 19: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 20: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 21: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 22: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 23: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 24: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 25: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 26: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 27: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 28: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 29: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 30: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 31: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 32: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 33: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 34: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 35: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 36: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 37: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 38: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 39: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 40: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 41: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 42: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 43: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 44: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 45: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 46: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 47: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 48: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 49: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 50: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 51: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 52: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

Page 53: peraturan.bkpm.go.id · Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifato nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik

peraturan.bkpm.go.id · PELAKSANAAN SURVEILANS ACUTE FLACCID PARALYSIS Mcnimbanc Mengingat MENUJU INDONESIA BEBAS POLIO TAHUN 2000 ... Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

˝PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK TERHADAP

peraturan.bkpm.go.id file22 atas impor, Wajih Paiak mcngajukan F'rmohonan kepatl:i Direktur Jcnderal Bea dan Cukai disertai dcngan : a. Surat Pc nunjukan Pcl.tksana Proyek dari ßadan

KPU...pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPI)

kpujatim.go.id · Nganjuk yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA. 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

PANDANGAN POLITIK KH. ABDUL ROZAQ DALAM PILKADA …digilib.uin-suka.ac.id/5339/1/BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdfkepada calon yang berangkat dari partai yang dinaunginya. Atau, paling tidak,

Hal 2 Polhukam Edisi 7 April 2021 - International Daily Newsepaper.guojiribao.com/pdf/gjrb/20210407/IM 2.pdf2021/04/07 · ruh kader-kader Partai Golkar menjadi katalisator perubahan

ABSTRAK - Staff Site Universitas Negeri Yogyakartastaff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr. Aman, M.Pd./B-3.JURNAL.pdf · Hatta membina organisasi tersebut menjadi partai

Skripsi: Respon Partai Islam Se-Malaysia (PAS) …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46670...Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN … · RUU tentang Penyelenggaraan ... RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. ... Undang Nomor 25 Tahun

Scanned by CamScanner - gorontalo.kpu.go.id fileLain Kelompok; dan x) Surat Pernyaäan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK

peraturan.bkpm.go.id · 40 Tahun 2001 menyebutkan hat-hat ;2Eiikut F enge!nlaan Pumah Sakit Daerah jawab Pimpinan Rumah S'Akit naerah S¿kit Daerah diberi kewenangan memanfaatkan

umexpert.um.edu.my · IüNegara Islam dikira baru, kerana ulama silam dalam mazhab-mazhab biasa menggunakan istiah Dar al-Islam, ... PARTAI NASIONALIS DI PADANG PARIAMAN, SUMATERA

peraturan.bkpm.go.id · naslonal. Deklaras. Helsinki mernberi kepada d0Kter ... eduduknn yang demikian penting seYara lengker» Deklarasi Hele;inki dilæ— ddl ... 10/3/2013 2:29:01

ISSN - prpm.trigunadharma.ac.id 12-2... · POLA PEMBUKAAN PERMAINAN CATUR Zulfian Azmi, Darjat Saripurna, Badrul Anwar ... intelektual di saat memainkan sebuah partai masterpiece

peraturan.bkpm.go.id · penyemprot minyak wangi dan penyemprot.somacam itu untuk kepefluan kecantikan, dan bingkai serta kepala bingkainya; pemupur bedak dan ... pcs No.49.OC dan

peraturan.bkpm.go.id · melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran dan ... gudang dan lapangan penumpukan dalam wilayah pelabuhan. (1) (2) (3) ... antara lain electronic checker

peraturan.bkpm.go.id · TATA LAKSANA PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN ... Tindakan-tindakan mengenai ... tasi di Kawasan Puncak waiib mengikuti ketentuan dan prosedur yang diatur dalam

peraturan.bkpm.go.id · 2014-08-20 · Spesialis haik lulusan dalam negeri ... adaptasi/uJian Nasional bagi tenaga medis lulusan luar negeri. Dokter/Dokter Gigi yang telah mclengkapi

peraturan.bkpm.go.id · 6. s, man psikotropika adalah kctcrangan atau pcrnyataan mcngcnai psikotropika gambar, tulisan atau bcntuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran

KPU · 2020. 9. 8. · dalam AD/ART Parti Demokrat dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku sepanjang mengenai kepentingan hukum Partai Demokrat di wilayah hukumnya, Surat Keputusan

peraturan.bkpm.go.id · sebagai pemegang kuasa penyelcnggaraan jasa ... Badan Penvelenggara atas dasar tembusan surat ... pembuatan perjanjian kcrja sama antara Badan Lain

peraturan.bkpm.go.id leknis hutan rakyat trasmigrasi yang ditetapkan dengan Kcputusan Menteri. M engingat 6. Keputusan M enteri Transmigrasi dan Pemuk'rnan Perambah Hutan Republik

peraturan.bkpm.go.id · Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) MENTERI HESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Lampiran ... gangguan jiwa per 1 000 anggota rumah tangga adalah sebagai berikut:

peraturan.bkpm.go.id · dan alat dapur y 1) industri peraboi industri barang-barang asang untuk industri ekstrusi b industri penempatan logan b baja untuk industri 'wang-undangaiv

LAPORAN I - kpu-serangkab.go.id filepenerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Galon, Partai Politik atau

*SK-DPW-MALUKU.pdf - Master PDF Editor (NOT ......dengan membentuk, merubah dan mengangkat personalia pengurus harian, alat kelengkapan partai berupa Biro-biro, Badan/Lembaga, Dewan

KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2019 · Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 adalah sebagaimana tercantum

peraturan.bkpm.go.id · etentunn avat I dan 2. apablia orang atau baclan. kecuaii yang bertindak b bas sebagaimana 6. bertindak atas nama perusahaan dan mempunyai dan biasa melakllkan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - peraturan.bkpm.go.id · Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya ... Kondisi overkapasitas ini sudah berlangsung lama

Komite Nasional Keuangan Syariah - mayoraindah.co.id · JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuang an) dan Liberal Demokratic Party (Partai Demokrat Liberal Jepang)

repository.ugm.ac.id. Majalah Tempo... · 2018. 11. 13. · Wawancara 124 41 TEMP013M Laporan Utama 34 AHER DAN PEMBOBOLAN BJB dWÅnsd 10' >lfl6d PARTAI Keadilan Sejahtera kembali

Riwayat Penulis DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. · 2019. 9. 19. · Umum Senat Mahasiswa STKS Bandung (1993), ... Acara Persidangan Kongres DPP Partai Demokrat Tahun 2010 Bandung

newssatu.com fileakis jasuli ahmad sofyan, st pingkan bella audilia moh. takiuddin nurul anam latifah, s.a.n partai nasdem gerakan perubahan jenis kabupaten (tempat kei-amin tinggal

peraturan.bkpm.go.id · kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia salinan badan koordinasi penan'aman modal nomor 2 tahun 2011 tentang poe', pembinaan dan pengembangan