risalah_sidang_8465_perkara no. 120.php.bup.xiv.2016 tgl 3 februari 2016 pk

8/18/2019 Risalah_sidang_8465_Perkara No. 120.PHP.bup.XIV.2016 Tgl 3 Februari 2016 Pk

http://slidepdf.com/reader/full/risalahsidang8465perkara-no-120phpbupxiv2016-tgl-3-februari-2016-pk 1/312

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

---------------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN MUNA

TAHUN 2015

ACARA

MENDENGARKAN KETERANGAN LANJUTAN SAKSI, DAN

AHLI PEMOHON, TERMOHON, DAN PIHAK TERKAIT

(IV)

JAKARTA,

RABU, 3 FEBRUARI 2016



MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA--------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015

PEMOHON

L. M. Rusman Emba dan H. Abdul Malik Ditu

ACARA

Mendengarkan Keterangan Lanjutan Saksi, dan Ahli Pemohon, Termohon, danPihak Terkait (IV)

Rabu, 3 Februari 2016, Pukul 09.09 – 10.27 WIB

Pukul 10.39 – 11.57 WIB

Pukul 13.38 – 15.01 WIBPukul 15.15 – 17.11 WIB

Pukul 17.31 – 18.30 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Patrialis Akbar (Anggota)2) Suhartoyo (Anggota)3) Wahiduddin Adams (Anggota)

Anna Triningsih Panitera Pengganti

i



Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sirra Prayuna

2.

Ridwan Darmawan3. Benny Hutabarat4. Bariun

B. Ahli dari Pemohon:

1. Maruarar Siahaan

C. Termohon:

1.

La Ode Muhamad Amin2. Suleman

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Refly Harun2. Moh. Mi’rajtullah Mahyudin3. Iwan Setiawan

E.

Saksi dari Termohon:

1. Andi Arwin2. La Ode Harfini3. Kadirun4. Hamra

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Bayu Prasetio2. Idham Hayat3. Imam Nasef4.

Zainab Musyarrafah5. Eko Perdana Putra6. Ahmad Idris

G. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Margarito Kamis

H. Saksi dari Pihak Terkait:

1.

Rosna Ningsih

ii



2. Nurlina

3. La Ode Tamsil 4. Milwan

5. Muh. Ichsan

I.

Bawaslu:

1. Asri Sarif

J. Panwaslu:

1. Mahiluddin2. Rustam3. Al Afsal

iii



1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Pemeriksaan dalam Sidang PerkaraNomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum.

Selamat pagi, buat kita semua. Sehat-sehat semua, ya? Alhamdulilah. Kita siap lagi bersama. Selamat datang, Yang Mulia BapakMuararar Siahaan, ya. Beliau adalah Ahli dari Pemohon, ya, pagi ini. Jadi,

acara kita, kita kasih kesempatan dulu untuk Ahli Pemohon. Kemudian,Saksi dari Termohon, kemudian Ahli dari Pihak Terkait, dan Saksi dariPihak Terkait. Termohon, ada ahlinya juga, enggak? Termohon? Enggakada. Karena Termohonnya sudah ahli. Tapi, kayaknya mau diperlama inisama Pemohon, agak lama-lama, ya. Mahkamah kan dalam putusannyamengatakan begitu. Meskipun rintangan-rintangan yang tiga itu, PakMuararar, sudah lewat. Yang lolos ini, kita tetap periksa, tidak hanyakalkulator. Kan gitu, ya? Substantif. Kita ingin buktikan itu. Dalampersidangan, memang sudah kita buktikan, ya?

Silakan, Pemohon. Perkenalkan dulu, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Waalaikumsalam wr. wb.


Sesuai dengan Berita Acara persidangan kita hari ini bahwa kamidari Pemohon menghadirkan Ahli, Pak Muararar Siahaan. Dan kami dariKuasa Hukum yang hadir mewakili prinsipal, yaitu saya sendiri SirraPrayuna, Ridwan, dan Benny, serta Bariun. Demikian, Yang Mulia. Terimakasih.

5.


Ya, terima kasih. Termohon, silakan, yang hadir.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

KETUK PALU 3X

1



6. KUASA HUKUM TERMOHON: MOH. MI’RAJTULLAH MAHYUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Mohammad Mi’rajtullah Mahyudin

dari kantor Refly Harun dan Partners. Di samping kiri kami, Pak ReflyHarun.

7.


Yang punya kantor?


Siap, Yang Mulia. Di samping kiri lagi, Saudara Iwan Satriawan.

Kemudian, hadir Prinsipal, La Ode Muhamad Amin selaku Ketua KPUKabupaten Muna dan salah satu Anggota, yaitu Pak Suleman. Terimakasih, Yang Mulia.


Oke, terima kasih. Selamat dating.Silakan, Pihak Terkait, perkenalkan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.Hadir, saya sendiri Bayu Prasetyo, sebelah kanan saya Pak Idham Hayat,sebelah kiri saya Imam Nasef, sebelah kiri lagi Zainab Musyarrafah.Sebelah belakang kami, Eko Perdana Putra dan belakangnya lagi AhmadIdris. Terima kasih.


Oke. Dari Termohon, para Saksinya juga sudah hadir, ya? Sudahhadir, ya? Dari Pemohon juga sudah, ya? Sama ahlinya, Pihak Terkait?


Pihak Terkait, kami hadir saksi dan ahlinya sedang dalamperjalanan, Yang Mulia.

13.


Oke, baik.

2




Kesempatan ini mohon maaf, Yang Mulia, kami ingin

menyampaikan daftar saksi karena ada perubahan saksi.

15.


Oh, boleh-boleh. Tolong diambil dulu sebelum kita mulai.Jadi, Pak Muararar, kemarin kami bilang, kami sebetulnya risih

juga dipanggil, Yang Mulia, Yang Mulia terus jadinya. Saya enggak tahu,Pak Maruarar dulu dari mana mulainya itu, Yang Mulia, Yang Mulia itu?Oh, dari Pak Laica. Jadi, sebetulnya cukup dipanggil Pak Hakim sajasudah cukup, ya? Ya. Yang Mulia itu kan hati, ya, tindak-tanduk, sikap,

lisan, ya, Pak, ya? Pikiran, itu Yang Mulia. Ya, tapi sudah menjadi tradisi.Jadi, kami enggak apa-apa kalau dalam sidang ini dipanggil bukan YangMulia. Pak Hakim saja, kami enggak keberatan, ya? Kemarin sayabercanda itu. Jangan di sana yang dipanggil Yang Mulia, Pak (suara tidakterdengar jelas) saya bukan mulia.

Baik. Silakan sekarang saksi … Ahli, Pak Maruarar, ya.


Yang Mulia.


Ya?


Sebelum pemeriksaan Ahli (...)


Ya?


Karena di dalam proses persidangan ini kita ingin menemukankebenaran yang substantif dalam kerangka untuk melahirkan sebuahpemim … seorang pemimpin yang kredibel, ya, dalam prosespemilukada. Tentu kami Pemohon, ingin kembali menegaskan bahwakami akan mengajukan saksi tambahan, Yang Mulia, tetapi nanti setelahselesai pemeriksaan saksi, baik dari Termohon maupun Pihak Terkait.

Saksi tambahan ini penting kami ajukan, dalam kerangka untuk

3



memperkuat dalil-dalil permohonan yang kami sudah sampaikan lewatpermohonan yang dibacakan pada sidang pendahuluan, pada bulan yanglalu. Saya kira itu permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

21.


Ya, itu cukup kami dengar dulu, kita belum bisa mengambilkesimpulan apa-apa. Karena menghadirkan lima saksi itu putusan RapatPermusyawaratan Hakim di tiga Panel. Jadi, enggak boleh beda-beda.Saudara tidak usah khawatir, ya? Walaupun hanya lima ... kiri-kananlima, Hakimnya akan menilai, ya. Jadi, tidak juga segala-galanya di sana,tapi itu membantu, ya. Oke. Itu hanya informasi dan kita catat saja dulu,ya.

Silakan, Pak Maruarar.

22. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi dalam Panel ini. Pemohondan Pihak Termohon, serta Pihak Terkait, serta seluruh peserta sidang,saya akan memberikan keterangan secara singkat saja. Barangkali nantiada sedikit powerpoint ini. Kalau bisa, ditampilkan dulu powerpoint-nya.


Oh, tadi belum ada koordinasi?


Sudah.


Sudah ada. Silakan, Pak.

26.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Jadi, kalau kita bicara tentang pilkada ini, memang dari awal ataupemilu yang lalu juga sudah ... para pihak sudah bicara tentangintegritas daripada pemilu. Saya kira memang inilah yang menjadimasalah ini. Meskipun pilkada serentak ini tidak ada insiden, kecuali satu,dua daerah. Tetapi di dalam proses demokrasi itu, saya kira yangdimaksud integritas itu adalah legitimasi daripada pemimpin yang kitaakan tentukan. Sebenarnya, siapa saja pun tidak menjadi masalah, tetapidengan prinsip yang sudah menjadi baku di dalam Konstitusi saya kira.

4



Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya, kalau misalnya kitamelihat Putusan Nomor 97 Tahun 2013 ini. Ini menjadi titik awal, yangkemudian diikuti oleh regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 dan PMK Nomor 1 itu. Di mana sebenarnya pernyataan atauputusan MK yang menyatakan inkonstitusional kewenangan MahkamahKonstitusi berdasarkan Pasal 236 itu yang dilimpahkan dan kemudianPasal 29 barangkali kekuasaan kehakiman itu, menjadi problematis.Secara teoritis, apakah memang kalau suatu kewenangan yangdilimpahkan ke MK, kemudian tidak menjadi kewenangan MK lagi dan ...dalam transisi sekarang ini, apakah kita bisa melupakan atau menghindardari yurisprudensi yang telah menjadi baku, yang tetap menjadi suatuhasil daripada interpretasi terhadap konstitusi? Saya kira, ini yangmenjadi persoalan besar sebenarnya. Kita melihat posisi dari MK ketika

dalam masa transisi ini masih menjadi peradilan dalam sengketa pilkada,tetapi dengan undang-undang yang baru, yang kemudian denganperaturan baru, tetapi ada rangkaian yurisprudensi yang lahir daripadainterpretasi konstitusi. Ini menjadi problematis, menurut saya.

Dan kemudian, posisi MK di dalam kondisi yang sementara ini juga, tetap dia dalam posisi mengawal konstitusi. Ini problem. Sehinggakalau di dalam kasus transisi ini, menunggu adanya peradilan khususketika MK mengklaim bahwa sementara masih MK yang menanganipilkada dan juga Undang-Undang Nomor 8 menyatakan demikian, makaMK juga menurut saya ini dan juga menurut prinsip yang terjadi di

peradilan di dunia, MK terikat kepada prinsip konstitusi tentang peradilan... badan peradilan secara universal, terutama tentang apa yangdikatakan res judicata itu.

Perubahan peraturan dan kompetensi, tetap harus diukur dariUndang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sebagai the supreme law of theland. Itu menjadi acuannya. Dan semua pihak dalam sengketa sepanjangdapat menghadirkan bukti-bukti secara faktual dan empirik untukmendukung dalilnya, harus diberikan kesempatan. Barangkali inilahmenjadi suatu tesis yang juga lama sejak pilkada ditangani MK dahulu.Dia dilihat, bukan hanya semacam pergeseran institusional saja dariMahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi karakteristiknyaadalah dia mengawal konstitusi. Sehingga, di dalam proses, seketika

juga ketika ada suatu norma yang berlaku dipakai, MK bisa sekaligusmenguji, dan kemudian menggunakan, atau tidak menggunakan, itusesuai dengan interpretasinya. Oleh karena itu, tesis yang lalu, saya kiraini menjadi ... mungkin sudah agak klise. Tetapi saya pikir, ya tetapterikat, yaitu bahwa keadilan prosedural itu tidak dapatmengesampingkan ke dalam substantif, yaitu menjadi salah satu bagianterpenting dari prinsip konstitusi yang menurut saya menjadi pedoman

juga ketika undang-undang berubah.Nah, rasiolegis daripada norma yang menentukan batas bahwa

jumlah selisih suara kecil sebagai syarat standing, itu sebenarnya

5



menurut saya, ya, didasarkan pada asumsi bahwa sangat sulitmembuktikan, kalau misalnya di atas itu, itu benar. Sulit, tetapi tidakmerupakan ukuran satu-satunya sebenarnya. Oleh karena ini menjadi

bagian daripada hal yang pengalaman kita di masa lalu juga terjadi ini.Substantive justice yang menjadi nilai konstitusi, menuntut perlunyakeleluasaan pembuktian untuk mewujudkan keadilan secara substantifdan menjunjung tinggi kontitusi sebagai hukum tertinggi, sehinggamenjadi satu keharusan. Bahwa dalam proses beracara, keleluasaan inimenjadi suatu hal yang niscaya.

Saya akan sampai lagi pada konsistensi. Sebenarnya, kalaupenyelenggara konsisten terhadap asas-asas ini, meskipun di daerah-daerah yang jauh, menurut saya, tidak begitu sulit sebenarnya dalammelihat sengketa pilkada, apalagi di dalam daerah yang jumlah

penduduknya kecil. Seandainya, ini pengalaman yang lalu juga, kitamelihat bahwa teritorial atau wilayah itu bisa juga dalam kondisi yangkatakanlah komunikasi kurang atau ketiadaan alamnya sedemikian rupa,sehingga itu berpengaruh. Tetapi, hak pilih dan hak dipilih itu tetapmenjadi hak asasi yang dilindungi dan proteksi itu dijamin oleh prinsipluber jurdil itu. Saya kira, ini menjadi prinsip konstitusi, bagaimanamelihat suatu proses yang jujur yang adil itu? Dan kita barangkali didalam persidangan ini akan bisa melihat itu.

Prinsip konstitusi yang menjadi dasar penyenggaraan pemilihankepala daerah yang sungguh-sungguh demokratis sebagai cermin

kedaulatan rakyat, harus diupayakan pencapaiannya dengan sejumlahasas, yang tentu saja sudah hafal kita ini tentang 12 asas ini yang palingpenting sebenarnya profesionalitas, imparsialitas, independency, dan lainsebagianya.

Kepatuhan kepada asas itu, memungkinkan pencampaianpemerintahan yang baik dengan kecermatan dan kehati-hatian dalampengambilan keputusan. Agar proses demokrasi terbangun secara jujurdan bermartabat, sangat ditentukan oleh kepatuhan KPU dalammelaksanakan dengan cermat dan teliti untuk merespons fakta-fakta dankejadian di lapangan, diukur dari norma perundang-undangan yangmenjadi dasar pelaksanaan pilkada dan juga dengan penghormatanbarangkali kepada panwas. Saya kira, ini perbedaan paham di lapangan,tentu dengan suatu komunikasi yang cukup untuk bisa memahami, apasih dan kenapa panwas itu bisa berpendapat begitu? Konsistensi inidiperlukan agar tidak menyebabkan hilangnya legitimasi demokrasi dankedaulatan rakyat.

Saya ingin kembali lagi kepada suatu tesis yang lama, tetapi jugamenjadi suatu hal yang relevan, meskipun penemuan tesis yang kitasebutkan terstruktur, sistematis, dan masif itu, dalam skala yang waktuitu penduduknya jumlahnya paling besar di Indonesia, Jawa Timur, tentumemiliki suatu perbedaan kalau kita baca dari konteks daerah tertentu.

Tetapi, intinya bahwa kalau struktur itu bisa dipergunakan, apakah itu

6



struktur penyelenggara pemilu atau struktur pemerintahan, maka ini bisakita katakan terstruktur. Dalam pandangan yang kita sebutkan tentangdalil, ini tidak harus kumulatif ketiga-tiganya untuk bisa

mempergunakan. Tetapi, satu saja pun secara alternatif, saya kira sudahbisa dipergunakan ini.

Nah, kalau dari apa yang didalilkan Pemohon ini, saya kira tidakusah kita ulangi, yaitu ada beberapa dalil yang menurut saya, beberapadi antaranya katanya kemarin itu tidak termuat dalam permohonan.

Yang inilah, yang barangkali menjadi pokok pikiran ini. Karena memangkecepatan yang dibutuhkan, tentu saja tidak bisa memuat seluruh faktayang terjadi di lapangan masuk di dalam posita permohonan. Sehinggamenurut saya, inilah salah satu tesis yang didalilkan itu keadilanprosedural, tidak mengharuskan atau tidak menghalangi Hakim mencari

keadilan substantif. Saya kira, yang menjadi pokok di sini adalahbagaimana pembuktian itu secara luas? Tetapi juga salah satu sebagaipetugas pengawas lapangan, tentu bisa diverifikasi dengan laporan atauketerangan daripada panwas. Yang menjadi soal, ketika terjadi halsemacam ini adalah suatu apa yang disebutkan kalau pidana bukti-buktipermulaan, tetapi di sini kita katakan bukti-bukti yang sudah bisadisajikan, meskipun dalam keterbatasan dari sudut kuantit ... kuantitatif.Maka, Hakim secara jabatan (suara tidak terdengar jelas) ketika inisudah mulai ada bukti yang bisa diketemukan, harus menemukan itusecara aktif. Karena apa? Saya kira, Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi tidak berubah bahwa putusan Hakim didasarkan padakeyakinan. Berdasarkan alat bukti yang sah, dia memperoleh keyakinan.Kalau saya ambil satu istilah yang dipergunakan dalam sistem komologbahwa putusan hakim itu adalah beyond reasonable doubt, tetapi ituditemukan berdasarkan alat bukti.

Oleh karena itu, kalau di dalam hal ini, saya melihat ... tapi, nantiini kan pertarungannya adalah bagaimana bukti dengan kontra bukti,bewijs dengan kontra bewijs dari Pihak Terkait, Termohon, danPemohon. Apa yang telah disajikan persidangan yang lalu, saya kira itumenjadi suatu awal bahwa memang ada hal yang dipermasalahkansepanjang Pihak Pemohon ... eh, Termohon tidak berhasil membantahatau menegasikan alat bukti ini, maka menurut saya, sahlah untukmelihat, bagaimana sebenarnya rincian penghitungan yang salah itudalam suatu persidangan yang aktif? Tetapi, fairness tentu memberikankesempatan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk membuktikanyang sebaliknya.

Nah, di dalam selisih suara yang diperdebatkan dan bukti awalyang diberikan, perlu fairness keleluasaan. Kalau dalam bahasa anunyaini ... leeway untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing dengan saksi-saksi dan bukti lain. Apa sebabnya ini sudah bisa kita katakan demikian?Karena bukti awal yang dipertunjukkan oleh saksi-saksi yang lalu bahwa

ada kerangka kemungkinan pembuktian yang masuk akal tentang apa

7



yang didalilkan, terutama tentang karena tipisnya perbedaan suara itu,sehingga kecermatan, saya kita menjadi suatu hal yang niscaya.Pengalaman kita di masa lalu, ada suatu daerah pemilihan hanya satu

selisih suara dan ketika kita buka kotak suara, perintahkan, memang apayang dimohonkan itu betul bahwa satu suara itu adalah suara daripadapihak lain.

Nah, kalau saya bisa berdasarkan ini menyimpulkan, tetapi tentuini saya harap tidak menjadi suatu ... apa namanya … menghilangkansemangat daripada para pihak, tidak, tetapi apa yang terjadi dari enamatau lima saksi yang lalu, maka saya melihat bahwa pengawal konstitusidi sini sebagai MK terikat kepada yurisprudensi untuk bisa menyelesaikansengketa ini secara fair. Keadilan prosedural tidak harus selalu menutupini, tetapi bisa dengan apa yang disebutkan tadi bahwa Hakim karena

jabatan, dia bisa melihat bukti-bukti itu untuk mencari kebenaran melaluikeadilan prosedural. Dari bukti awal, saya melihat cukup beralasanbahwa paling tidak kalau bisa … tidak bisa dibantah atau tidak berhasildinegasikan bukti-bukti ini, menurut saya, permohonan Pemohon adayang beralasan, apakah hitung ulang? Apakah pemungutan suara ulangdalam kondisi terbatas? Atau dengan persidangan ini bisa menghitungbahwa penghitungan yang benar sebenarnya yang mana menurut versidaripada Majelis Hakim setelah mendapat semua informasi?

Oleh karena itu, ini yang bisa saya katakana. Saya tidakmemberikan hal lain lagi. Tetapi intinya karena tipisnya perbedaan ini,

kehati-hatian dan fairness sangat menjadi perlu di dalam pemeriksaanini. Kurang dan lebih, saya mohon dimaafkan kepada seluruh peserta.Terima kasih.


Terima kasih, Pak Maruarar, ya. Jadi, pada masing-masing pihaktetap diberikan kesempatan untuk mendalami. Aturan permainan padamulai persidangan sudah disampaikan dan itu satu-kesatuan yangberlaku sampai dengan persidangan ini selesai, ya. Saya akan tegursiapa pun yang keluar dari aturan itu. Jadi, kesempatan kepadaPemohon ... diberikan kesempatan paling banyak dua pertanyaan,Termohon dua pertanyaan, dan Pihak Terkait dua pertanyaan, ya.Silakan.


Terima kasih, Yang Mulia. Tadi kita sudah diberikan satupencerahan oleh Ahli terkait dengan ... apa … penekanannya padakeadilan substantif, substantive justice yang tadi Ahli katakan. Dan tentu,kalau kita lihat dalam konteks kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai

8



satu institusi pengawal konstitusi, menurut pandangan Ahli, tidak harusterjebak pada demokrasi procedural (...)

29.


Saudara bisa tanya kepada Ahli.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA

Oh, ya, maaf.


Ya, jangan ke sini, ya.


Maaf.


Jadi, ini kita tidak lagi bicara yang lain-lain. Kita bicara, Anda maumenanyakan apa ke Ahli? Itu. Kalau yang disampaikan oleh Ahli tadi, itu

konsumsi untuk semua, tidak bisa kita perdebatkan, kita tidak bisa bicaraitu. Tapi, ada enggak yang akan didalami oleh masing-masing pihakterhadap pendapat Ahli? Gitu, ya?


Ya.


Kan aturan main dari awal kita sudah ada. Bahwa tidak adakomentar apa-apa, tidak lagi berpendapat, tidak lagi membantah, tidaklagi kontroversi. Ada yang diperdalam? Silakan.


Ya.

37.


Ya? Ini berlaku semua pihak. Silakan.

9




Saya mau perdalam, Yang Mulia. Nah, dalam konteks kedudukan

MK sebagai pengawal konstitusi, maka kita harapkan proses peradilan diMahkamah Konstitusi ini tidak saja terjebak pada demokrasi prosedural,hanya menghitung soal selisih hasil pemilu. Sesuai dengan pendapat Ahlitadi. Bahwa untuk itu, yang disebut substantive justice adalahbagaimana memberikan keleluasaan pada masing-masing pihak untukmenggali fakta-fakta, baik dari sisi pembuktian dengan pemeriksaansaksi, maupun bukti-bukti surat.

Nah, dalam konteks itu, Saudara Ahli, apakah … saya inginmengomparasi ... mengomparasi sistem peradilan kita di MahkamahKonstitusi ini sekarang. Jika dibandingkan dengan proses yang kita ingin

gali untuk menemukan keadilan substantif, yaitu bagaimana kalauseandainya dalam sistem demokrasi kita melalui pemilukada ini, masihsaja penyelenggara pemilu itu tidak melaksanakan tugas fungsinyasecara baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang 12 tadi. Itu yangpertama.

Nah, apa konsekuensi yuridis ketika bahwa … ketika KPU kitatemukan melakukan “satu proses penyimpangan” dalam melaksanakantugas fungsinya?

Lalu yang kedua, bagaimana jika KPU tidak melaksanakan sebuahrekomendasi pengawas pemilu yang notabene ditempatkan sebagai satu

badan untuk melakukan check and balances control terhadap prosestahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu ini? Kami tidak mem … masukpada fakta, Saudara Ahli, tetapi kami menemukan bahwa ada saturekomendasi yang tidak dilaksanakan secara baik.

Nah, untuk itu, badan peradilan inilah sebagai muara terakhiruntuk kami bisa menemukan keadilan substantive. Bagaimana jika duahal tadi tidak dilaksanakan secara baik oleh ini? Apa konsekuensi dari se… ini … dan bagaimana sesungguhnya Mahkamah bisa menilai ini dalamkonteks untuk menemukan substantive justice ini? Demikian untuksementara.

39.


Ya. Silakan, Pak Maruarar.


Terima kasih, Majelis.

41.


Ya, masih relevan, masih relevan.

10




Kalau kita mengadakan perbandingan dengan yang lalu, saya kira

yang me … menjadi perbedaan pokok adalah ketika standing yangditentukan dalam Pasal 158 itu undang-undang, yang kemudian diambilover dalam PMK itu menjadi sesuatu yang keharusan benar ini. Meskipundi dalam MK yang lama dan dalam norma yang dipakai, itu hanyadikatakan secara signifikan memengaruhi keterpilihan. Tetapi, yangpaling inti adalah bahwa suatu sikap yang lalu itu hanya karenaberdasarkan pengalaman, bagaimana sebenarnya penyelenggara pemiludi satu sisi atau pun peserta pemilu? Ternyata, di dalam beberapa hal,melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pas dengan apa yangmenjadi ketentuan atau regulasi di dalam penyelenggaraan itu. Apakah

mulai dari … kalau kita mengambil fokus kepada penyelenggaraanpemungutan suara dan penghitungannya itu menjadi satu hal yangmenjadi fokus di dalam hal itu.

Kalau misalnya penyelenggara melakukan sesuatuperbuatan yang bertentangan dengan prinsip yang bertentangan dengannorma yang ada, saya kira, memang kita bisa mengukur dari sudut,apakah misalnya suatu perbuatan itu sudah bertentangan ataumelanggar norma-norma yang ada itu? Kalau di dalam konsep perbuatanmelawan hukum Indonesia, yang boleh dikatakan tidak di … di … dianut

juga di dalam hukum perdata, tetapi juga di dalam hukum tata usaha

negara dengan apa yang disebutkan asas-asas pemerintahan yang baikdan begitu banyak bidang hukum yang menyangkut apa yang disebutkankepatutan dan lain-lain sebagainya, maka 12 asas itu sebenarnyamerupakan suatu ukuran. Kalau memang bisa dibuktikan, sekali lagi, inimasalah bukti, kan? Ini soal fakta. Kalau itu bisa kita buktikan bahwa diatelah melanggar asas itu, saya kira, memang itu akan masuk kepada apayang disebutkan melawan hokum. Dan kalau di dalam kategori yangdikatakan di dalam pilkada, tentu apa end result daripada apa yangdikerjakan oleh penyelenggara itu, tentunya bisa dipermasalahkan kalaukita tidak mengatakan misalnya secara keras, itu batal.

Oleh karena itulah, makanya, di dalam hal-hal tertentu,apa yang menjadi masalah seperti ini dengan suatu otoritas yang bisamemberikan suatu sanksi terhadap hal itu, baru di tingkat yang palingatas. Ketika misalnya lembaga-lembaga lain di tingkat penyelenggaraanitu tidak mampu memberikan sanksi seperti itu, inilah sebenarnyalandasannya, kenapa apa yang disebutkan procedural justice itu tidakboleh menutup substantive justice kalau dia sudah secara telanjang bisaterlihat, misalnya di hadapan Majelis Hakim, apa yang terjadi di lapanganitu, terbuka melalui informasi dengan instrumen saksi maupun bukti.

Nah, kalau misalnya soal konsekuensi ini dikatakan tentusaja dengan kebijakan Hakim bahwa apa yang dikatakan batal itu tidak

selalu harus diterapkan karena tentu saja ada pertimbangan-

11



pertimbangan kebijakan di dalam efisiensi soal waktu maupun biaya,sehingga kadang-kadang kalau pengalaman kita yang lalu kitamengatakan, “Ya sudahlah kita lihat dulu bagaimana penghitungan lagi

yang benar.” Tetapi, kalau dari sudut sanksi yang lain, kalau misalnyapenyelenggara, apakah itu panwas ataupun KPU tentu ada badan yangbisa menangani masalah ketaatan terhadap itu melalui apa yangdisebutkan dewan kehormatan.

Saya kira kalau dari sudut konsekuensi untuk hasil itu adalah bisakebijakan daripada Hakim dengan mempertimbangkan secaramenyeluruh kepentingan bangsa dan negara. Apakah pilih ulang …pungut suara ulang secara terbatas atau misalnya, dihitung suara ditempat-tempat dimana Pemohon bisa membuktikan bahwa terjadi hal-hal yang sungguh-sunguh memerlukan ketelitian dan kecermatan. Saya

kira ini jawaban saya, Yang Mulia.


Terima kasih, Pak Maruarar.Silakan, Termohon.Kayaknya dua, saya catat nih. Catatannya, bagaimana kalau

penyelenggara melawan ketentuan yang berlaku, kemudian sanksi apayang harus diberikan kalau memang ternyata seperti itu. Saya dengarbetul, satu, yang kedua, begitu.


Yang Mulia, kan itu baru satu rangkaian dari … apa namanya …pendalaman dari … kami diberikan satu lagi, Yang Mulia, kan kita maucari keadilan substansif ini.


Ya, keadilan substansif bukan Saudara saja, kami punya tanggung jawab sepenuhnya, ya. Yang akan menanggung dosa itu, adil atau tidakadil itu kami. Jadi, bukan hanya berada pada posisi Saudara, gitu lho.Jadi itu Saudara mengangap baru satu pertanyaannya?

Oke. Supaya betul-betul seperti itu, saya kasih kesempatan.Silakan.


Terima kasih, Yang Mulia.Saya … pertanyaan yang kedua, Saudara Ahli. Ini terkait dengan

rekomendasi panwaslu yang Saudara Ahli, ada satu pelanggaran yang

dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kemudian di dalam proses

12



ditemukan adanya pelanggaran itu, Bawaslu mengambil sikap denganmemberikan rekomendasi.

Nah, rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh panwas … oleh KPU,

terkait dengan adanya temuan, misalnya adanya pem … mobilisasipemilih dan kemudian memerintahkan untuk menyelenggarakanpemungutan suara susulan. Nah, ada memang yang berbeda dalam …dalam pengertian pemungutan suara susulan dengan pemungutan suaraulang.

Nah, sebagai penyelenggara pemilu, sesungguhnya KPU telahmemahami betul secara utuh apa makna dari setiap terminologi yangada di dalam perundang-undangan itu. Syarat pemilu susulan itu apa,syarat pemungutan suara ulang itu apa, kemudian variabel-variabel yangmendukung terhadap munculnya satu pelanggaran terhadap

rekomendasi susulan maupun pemungutan suara ulang itu juga adadiketahui secara pasti oleh … oleh pelaksana regulasi sendiri, yaitupemilih … secara teknis … yaitu ini.

Nah, bagaimana … nah, ini pertanyaannya, bagaimana jikakemudian rekomendasi itu tidak dilaksanakan? Karena alasanterminologi, misalnya alasan pemilu susulan dengan pemungutan suaraulang. Pemungutan suara susulan dan pemungutan suara ulang. PadahalKPU memiliki satu kewenangan begitu luas untuk menafsirkan dalamkonteks rumusan-rumusan, unsur dari pemungutan suara ulang maupunpemungutan suara susulan itu dan ini tidak dilaksanakan.

Terima kasih. Cukup, Yang Mulia, dua pertanyaan itu.


Oke, silakan, Pak.


Terima kasih, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim.Saya pikir memang ada dua hal yang harus kita lihat di sini.

Pertama, menjadi suatu gejala yang umum, ego … egosentrisme didalam pemerintahan juga dari satu sektor ke sektor lain terjadi. Saya kira

juga antara KPU dan Bawaslu memiliki suatu egosentrisme tersendiri didalam … apa namanya … yang disebutkan melaksanakan pemilu itu.Tetapi, inti sebenarnya bahwa dari sudut 12 prinsip, apapun kesalahan,ini yang dikatakan tadi procedural justice, kita tidak berpegang teguhkepada hanya huruf, tetapi jiwa, semangat daripada norma atau aturanitu seharusnya bisa ditemukan dengan 12 asas yang dimiliki oleh KPUketika ada suatu rekomendasi. Katakanlah misalnya, keliru di dalammenyebutkan itu apakah itu susulan ataukah pemungutan suara ulang.

13



Oleh karena itu, dari sudut apa yang disebutkan kepatutan,kepantasan, hal-hal yang harus sebenarnya dimiliki dari … apa … rasakeadilan itu, bisa kita merumuskan itu secara berbeda meskipun salah.

Nah, kalau ini terjadi secara harfiah memang tidak keliru, tetapisubstantive justice mengatakan tidak demikian. Nah kalau bicara sanksi,kalau rekomendasi itu tentunya tadi secara huruf salah, tentu komunikasi

juga diperlukan antara Bawaslu dan panwaslu. Kalau kita misalnya,barangkali Pak Suhartoyo bekas hakim, saya juga hakim, kalau adakekeliruan dalam dictum putusan, kita juga bisa kadang-kadang memintapenjelasan, apa ini, ya, kan? Nah, kalau memang itu keliru betul, kitamenyatakan itu adalah putusan yang noneksekutabel. Tetapi, kalaudalam hal seperti ini kalau datanya sama, dipahami sama, tetapiistilahnya berbeda, barangkali inilah komunikasi yang saya katakan perlu

itu untuk mencapai keadilan. Tetapi, soal sanksi atau dampak akibathukumnya memang kalau rekomendasi panwaslu itu sesuatu yang wajibmenurut undang-undang, maka menjadi problematis bahwa sesuatuyang wajib ketika hukumnya sudah wajib, tidak dilakukan tentusanksinya merupakan sesuatu hal yang juga merupakan hal yang harusdilihat secara ulang. Tetapi, ini tentu masing-masing memiliki alasan.Hanya saja kalau dikatakan tadi substantive justice itu menjadi sesuatuhal yang niscaya, tentu saja diletakkan kembali beban itu kepada hakimuntuk melihatnya dan itulah sebabnya bukti dan kontra bukti menjadisesuatu hal yang harus dihadirkan di dalam persidangan ini untuk

melihat itu. Tetapi kalau secara faktual bahwa egosentrisme itu ada,saya kira ada. Itu yang menjadi kesulitan juga di dalam pemerintahankita ketika kebijakan-kebijakan di tingkat atas atau kebijakan di tingkatdaerah dalam hal-hal semacam ini yang memerlukan koordinasi dankomunikasi tidak tercapai akibatnya akan menjadi merembet panjang.

Hanya demikian yang bisa saya kemukakan. Terima kasih.


Terima kasih, Pak Maruarar. Silakan, Termohon?

50.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.Seperti halnya Pemohon, kami juga akan melakukan dua bagian,

ya. Pertama, tentu terkait dengan integritas dan profesionalismeTermohon dalam menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Muna. Kitatahu Ahli pernah menjadi Hakim Konstitusi dan salah satunya sangatbicara prinsip imparsialitas, ya. Prinsip nondiskrisminasi danprofesionalisme dalam menyelenggarakan pilkada. Yang ingin sayatanyakan adalah tentu Ahli membaca secara cermat permohonan yang

sudah disampaikan ke Mahkamah ini. Dan bagian mana yang

14



menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon … eh, maksud sayaTermohon itu tidak berlaku imparsial atau berlaku imparsial? Karena itupenting kalau kita bicara C-6 misalnya, Yang Mulia, mereka tidak

mendapatkan C-6 atau kemudian mereka kemudian melakukan DPTB 2.Pertanyaannya adalah apakah kemudian bisa diklaim bahwa kemudiansudah pasti yang dirugikan adalah Pemohon? Karena saya ingat betulketika Saksi Ahli menjadi Hakim Konstitusi selalu itu. Jadi, kalau adasebuah perbuatan akan dilihat, apakah kemudian perbuatan itu hanyamenguntungkan secara sengaja satu pihak ataukah sesungguhnyakalaupun misalnya diuntungkan dua pihak, kalaupun dirugikan juga duapihak potensinya. Ini penting bagi kita.

Berikutnya misalnya, terkait juga dengan profesionalisme, YangMulia, tadi dikatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi,

ya. Pertanyaan kami adalah apakah misalnya, Termohon harusmelaksanakan rekomendasi yang cacat secara prosedural dan substantif?Pertama adalah itu diperintahkan untuk pemilu susulan. Padahal kalaukita baca, yang namanya pemilu susulan itu adalah kalau ada gangguankeamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya. Yang kemarin, tidak,ya. Yang kemarin tidak. Kalau memang yang dimaksudkan adalahpemungutan suara ulang, tapi rekomendasinya bunyinya adalah pemilususulan. Lalu kemudian rekomendasi itu juga telat, harusnyaberdasarkan regulasi, tanggal 9 pemungutan, tanggal 11 itu sudah harusdisampaikan, rekomendasi itu. Tetapi yang terjadi adalah baru dibuat

tanggal 15 dan sampai ke KPU tanggal 17, Termohon.Jadi, itu juga harus di … dilihat juga. Lalu terkait denganprofesionalisme juga, kita bicara Ahli mengenai complaint mechanism.Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakanperubahan dari apa ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 … Nomor 1Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015 plus PKPU, sudah memberikancomplaint mechanism. Kalau itu administratif, ke mana, ke KPU, kepenyelenggara, lalu kemudian kalau itu sengketa, ke panwaslu, lalukemudian … sampai kemudian … ke apa ... ke PT TUN, lalu kemudian keMahkamah Agung, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan di sinikemudian ada porsi tentang perselisihan suara. Pertanyaan saya adalahkepada Ahli (...)


Terakhir ya Pak Refly.

52.


Baru satu bagian ini soal profesionalisme.

15




Ya, tapi pertanyaannya, bagaimana menunjukkan Termohon tidak

imparsial.

54.


Lalu kemudian, pertanyaannya adalah ketika kemudian complaintmechanism tidak exhausted, tidak habis, bahkan tidak digunakan. Lalukemudian, tiba-tiba datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukancomplain, apakah kemudian kita sebagai peserta pemilu sudahmenjunjung asas-asas penyelenggaraan pemilu yang fair? Dan terakhir,mengenai bagaimanapun Ahli di sini kita bicara tentang perbedaan suara

yang dikomplain. Oke, memang ada hal-hal yang sifatnya substantif.Tapi barangkali setelah membaca permohonan yang disampaikan olehPemohon, tolong tunjukkan kepada kami bagian mana dari permohonantersebut yang mengindikasikan sudah terjadinya kesalahan penghitungansuara, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Itu saja, Yang Mulia.Terima kasih.


Oke, cukup jelas, ya? Silakan, Pak Muararar. Meskipun ini kepada

fakta juga, ya.


Ya.


Silakan, silakan.


Terima kasih, Yang Mulia. Saya pikir inilah yang menjadi suatu halprinsip betul. Apakah kita membatasi keadilan hanya pada proses, apa

juga hasil? Jadi, suatu keadilan kalau di dalam peradilan di duniamanapun sekarang secara universal bahwa keadilan itu bukan hanya didalam proses, tetapi juga hasil. Atau bukan hanya hasil, tetapi jugaproses karena proses pasti menentukan. Inilah sebenarnya paradigmayang digunakan ketika muncul apa yang disebutkan keadilan substantifitu. Bahwa proses tidak menutup hasil, tetapi juga keadilan tidak hanyahasil, tetapi juga bagaimana proses. Oleh karena itu, kalau misalnya

bicara tentang apa yang dikatakan di bagian mana, saya mengatakan

16



tadi sepanjang bukti-bukti ini tidak bisa dinegasikan, saya tidakmengatakan bahwa sudah demikian. Masih ada nanti dalampertandingannya atau kontestasi ini dari pihak Pemohon … Termohon

maupun Pihak Terkait. Kalau ini tidak bisa dinafikkan dan ini bagian yangada di dalam dalil, saya mengatakan ini cukup alasan untuk mengatakandemikian. Nah, kalau misalnya soal profesionalisme juga, apa ... yangterutama tadi mengenai apa yang dikatakan bahwa dari sudutrekomendasi itu cacat, dari sudut regulasi yang ada dan complaintmechanism tidak digunakan, ya kembali lagi yang kita katakan tadi.

Kalau misalnya, pada ujung kita menemukan data-data, tetapi diatidak berhasil di dalam proses memenuhi prosedur yang diharuskan.Pertanyaannya, keadilan itu apakah kita batasi secara comportamentalbegitu. Tetapi, dia adalah suatu kecenderungan, itulah yang menjadi

tugas hakim saya kira dan saya tidak bisa memperpanjang lebih jauh,tetapi intinya keadilan harus ada dalam proses dan prosedur, keadilan

juga harus ada dalam hasil dan tugas hakim apa yang dikatakan menjadiprinsip konstitusi yang lahir di dalam yurispudensi MK itu. MK itu tidakbisa dibatasi dengan hal itu, tetapi dia fair melihat apa yang tersaji diatas meja sekarang kita lihat, saya kira cukup fair jugalah.

Kalau seandainya saya tidak mengatakan bahwa secara prejudicemenuduh bahwa KPU itu tidak … telah melakukan unprofessionalconduct dalam soal penyelenggara. Tetapi, seandainya ini fakta tidakbisa digeser, sebenarnya pembuktian itu adalah seperti pertandingan

sepak bola. Ketika garis tengah itu dari dua sisi masing-masingmembawa buktinya, siapa yang bisa menggeser ke garis tengah, lewatgaris tengah, itulah yang dikatakan sebenarnya keberhasilanpembuktian. Jadi, saya tidak menyalahkan apa yang dikatakan Pak Refly,tetapi juga bahwa Hakim mungkin saya melihat hanya dari sudut Hakimkarena pengalaman saya hanya di situ. Maka, saya melihat dari sanapermainan atau pertandingan masih berjalan, siapakah yang berhasilmenggeser bola pembuktian ke daerah lawan? Itulah yang disebutkanbahwa berhasil membuktikan dalil.

Tapi, sampai titik ini saya melihat begitu. Karena bukti yangdikatakan itu bahwa ada dikerahkan, tapi dibenarkan olehpenyelenggara, itu di tingkat lapangan, seharusnya kan tidak bisa. Adadaftar pemilih yang harusnya di dalam formulir tertentu, tapi di secarikkertas yang berbeda. Tentu saja dari sudut dokumen-dokumen harussama, kalau tidak sama pasti menyalahi. Tetapi, kita akan tentumemberikan penilaian itu nanti secara fair, apakah itu karena habiskertas, saya kurang tahu, Yang Mulia.

Saya kira ini jawaban saya, mudah-mudahan bahwa keadilanbukan hanya hasil, tetapi juga proses. Terima kasih.

17




Cukup jelas, ya. Itu jawabannya Pak Muararar, ya? Oke, silakan

Pihak Terkait ingin mendalami.

60.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IDHAM HAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, tadi dijelaskan tentangproblem terkait dengan konsistensi MK, terkait dengan yurispudensi MK.

Ada pandangan yang mengganggu di sini menurut Ahli, apakahketerikatan itu penting BAGI MK terhadap yurisprudensi MK di masa lalu.Sementara yang kita tahu, regulasi yang mengatur tentang pemilukadahari ini berbeda hukum materiilnya di masa lalu. Yang kedua, hukum

acaranya juga berbeda. Bagaimana pandangan Hakim ... Ahli tentangini? Terima kasih, Yang Mulia.


Oke, cuma satu, ya. Silakan Pak Maruarar.


Terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim. Saya kira ini

sudah kita singgung tadi bahwa ketika pilkada itu bergeser dariMahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi ada pertanyaan, apabedanya? Bedanya dia tidak hanya pergeseran institusional, tetapi jugakarakter. Sebagai pengawal konstitusi, maka rujukannya adalah hukumtertinggi itu. Adapun regulasi yang belum diuji terhadap konstitusi, makaputusan atau yurisprudensi hakim yang lalu yang sudah diuji kepadakonstitusi itu mengikat. Itulah yang saya sebutikan konsisten itu karenadia adalah pengawal konstitusi. Ketika diberikan tugas ini, maka dia tidakbisa hanya melihat kepada regulasi itu. Apalagi regulasi kita konstitusitidak berubah, regulasi di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945berubah, maka kita tetap tadi katakan kita ukur dia dengan parameteryang tetap ada di dalam konstitusi. Saya kira tidak terlalu menakutkanitu. Tetapi, yang menjadi soal seberapa jauh secara faktual kita memilikisaksi-saksi yang bisa mendukung dan alat bukti. Itu saja fairplay-nyatetap ada, meskipun perubahan terjadi di dalam regulasi. Tetapi,konstitusi tidak berubah, MK sebagai pengawal konstitusi harus melihatke atas. Sepertinya harus dipantulkan peraturan ini ke atas, kalau tidakcocok harus diadakan menafsiran. Itu sebabnya MK itu berbedakarakteristik dengan Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agungmemegang sengketa ini di awalnya. Saya kira itu pandangan saya saja,Pak. Terima kasih.

18




Ya, baik. Ini Pak Maruarar kayaknya Pak Suhartoyo juga mau

mendalami sedikit. Silakan Pak Suhartoyo.

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Dua juga pertanyaan jatahnya ini?


Kalau Hakim saya takut marah.

66.


Enggak, ya. Kita harus adillah, jadi ... tapi saya ikut juga gayanyaPak Refly. Jadi, meskipun dua pertanyaan atau berapa tapi bagian-bagiannya itu yang nanti bisa bercabang-cabang, gitu kan. Jadi karenaada yang memberi contoh, saya mau ikut ini dengan Pak Refly tadi.

Begini Bapak Maruarar, ya Pak Sirra tadi juga. Saya sangattertarik lho, karena kita sama-sama satu habitat. Jadi, memangkemudian menjadi sesuatu yang menurut saya sendiri secara pribadi.Ketika awal-awal berdiri juga agak sedikit terkaget-kaget, ketika apa

yang disampaikan Yang Mulia Pak Maruarar itu ternyata memang bahwaada semacam handicap bahwa kita kemudian akan menegakan prinsip-prinsip keadilan atau menyandingkan antara keadilan prosedural dengansubstantif itu di forum Mahkamah Konstitusi ini, itu ada perbedaan yangmenurut saya agak ... agak tegas. Bahwa perlu kita, kita pisahkan antaratugas MK yang lebih hakikat, yaitu untuk penanganan pengujian undang-undang dengan penanganan perkara-perkara yang, yang nuansanyasengketa. Yang kalau kita bisa adopt itu, itu sebenarnya lebih kepadasengketa keperdataan, Bapak. Sehingga, mau tidak mau saya jugaakhirnya memisahkan hal itu. Bahwa ini bukan masalah pengujianundang-undang yang, yang kalau pengujian undang-undang kitamemang tidak dibatasi dengan prinsip-prinsip ultra petita, misalnya.Dimana kalau Bapak tadi menegaskan bahwa di berbagai negarakeadilan substantif itu, itu sudah universal. Artinya, sudah me-generalgitu, tetapi kemudian kita juga ada pembatasan-pembatasan sepertikalau kita cermati bagaimana di negara yang menganut sistem civil law.Civil law memang sangat tegas dengan bagaimana rujukan sebuahaturan formal sebuah undang-undang itu diberlakukan. Berbeda dengannegara-negara yang menganut sistem common law, med law itu sangatkental suasananya.

Nah, kalau kembali kepada prinsip-prinsip negara kita bahwa

sistem hukum kita itu seperti apa. Kemudian, ada prinsip-prinsip

19



forum pembuktian untuk semua perkara, baik yang persentasenya sedikitmaupun yang persentasenya banyak, akhirnya juga benturannya, YangMulia, di kedudukan hukum, di formal, di formalitas yang dikehendaki

Pasal 158 itu. Meskipun kita buka forum pembuktian, okelah kita putusnanti setelah pokok perkara kita buka, seperti Bapak sampaikan tadipertandingan sepak bola kita buka dulu. Kita ada garis tengah, ada wasitdi situ, tapi tetapi nanti kalau kita mengikuti hukum formal atau hukumaturan yang ada di Pasal 158 Tahun 2015 undang-undang itu. Tetapsentuhan pertamanya adalah yang disentuh adalah kedudukan hukumatau legal standing itu yang oleh MK diperluas menjadi di PMK menjadilegal standing itu, benturannya di situ, Yang Mulia. Hanya perbedaannyakemudian ada keleluasaan MK memberi kesempatan kepada para pihakuntuk mengajukan bukti-bukti ketika sidang pendahuluan, itu jalan

tengah yang diambil ketika ... ketika itu, Yang Mulia.Nah, di situlah sebenarnya substantif meskipun kelihatannya

belum sampai kepada pembuktian untuk memeriksa saksi danmendatangkan ahli, tapi secara substansial sebenarnya bukti-bukti disidang pendahuluan juga sebenarnya sudah ada. Jadi artinya, memangsemacam kombinasi. Karena memang di satu sisi nanti bagaimanadengan hukum formiil yang kita tabrak 158, di sisi lain bagaimanadengan keadilan yang semata-mata seperti yang disampaikan Pak Ketuatadi, Mahkamah Konstitusi kayak kalkulator saja. Bahkan saya pernahbersuara, kalau begini Mahkamah Konstitusi seperti KPU saja, seperti

DKPP saya bilang. Tapi, keadilan di dalam memang seperti itu, YangMulia Pak Maruarar, artinya kita sudah mengambil jalan tengah yangterbaik menurut kami bahwa kita buka forum sidang pendahuluan itusudah dengan mengajukan bukti-bukti. Itu untuk mengambil jalan yangbagaimana mengharmonikan dengan 158 itu. Satu itu saja, jadi sayamohon nanti bagaimana mungkin masih ada pemikiran yang baru yangmungkin juga bagi ... bisa menjadi masukan bagi forum ini, Yang Muliadengan apa yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu.

Kemudian yang kedua, pertanyaan saya Pak Maruarar. Bahwa didalam prinsip-prinsip keperdataan yang selama ini sudah kita biasapraktikkan di luar sana, itu memang ada kemudian benturan-benturanyang kalau kita bawa ke sini meskipun ini memang tidak bisa kitapisahkan dengan prinsip-prinsip keperdataan di dalam penangananperkara pilkada ini yang sekali lagi sangat jauh berbeda dengan hanyasemata-mata forum pengujian undang-undang, itulah, dan putusan kitananti kan, pasti hanya mengikat kepada para pihak, beda dengan apayang disampaikan selama ini bahwa putusan Mahkamah itu sebuahputusan yang erga omnes segala macam kan, tidak bisa diberlakukandalam perkara pilkada ini.

Nah, untuk itu bagaimana pandangan Bapak sekali lagi bahwaadanya pembatasan-pembatasan itu? Bahwa kita juga harus terikat

dengan hukum formal yang ada, kemudian kita juga harus terikat

21



dengan ultra petita, dengan kaitan 1865 tadi. Jadi, saya mohon anu inipenguatan dari Bapak barangkali kita bisa sharing. Terima kasih, PakKetua.

67.


Ya, terima kasih, Pak Suhartoyo. Sekalian, Pak, saya juga ada inibiar sekaligus, Pak, ya. Ya, sebetulnya memang semangat dan keinginanMahkamah ini untuk kita mencari atau menegakkan keadilan substantifitu, itu tidak hanya diucapkan di dalam putusan dismissal kemarin.Hampir semua putusan mengatakan itu, ya, dalam paragraf di depan itumengatakan, “Namun Mahkamah akan tetap memeriksa semua pokokmasalah yang berkaitan dengan substantif.”

Tentu juga di dalamnya ada formil juga enggak bisa dilepaskan,buktinya misalnya dalam persidangan ini ada yang tidak didalilkan olehPemohon, tapi saksinya mengungkapkan. Ya, kita periksa, tidak adayang bisa larang. Kenapa? Karena memang kita ingin menampungsemua persoalan seperti yang dikatakan tadi meskipun sebetulnyatenggang waktu untuk mengajukan perubahan permohonan juga adatenggang waktunya, tapi karena ini sudah masuk di dalam mencarikeadilan yang hakiki semuanya kita tampung, kita tidak larang, silakan,kan begitu.

Jadi, insya Allah itu sudah tekad kita semua. Nah, di dalam

dismissal itu kan, memang kita mengatakan di satu sisi menghendakikeadilan substantif, langgar saja itu undang-undang, buat apa MK terkait… apa … terikat dengan undang-undang itu sementara merugikan kami.

Di sisi lain juga mengatakan Mahkamah independent, imparsial,tapi jangan coba-coba melanggar undang-undang, siapa lagi yang akan

jadi contoh kalau MK saja melanggar. Kan, begitu persoalannya, bolehindependent, tapi ingat kebebasan imparsial itu bukan seenaknya. Adaaturan main. Nah, ini kami akomodir semua dalam persidangan, sayakira tidak ada yang tidak dengar itu, ya, bahkan hampir setiap sesi kitaungkapkan itu supaya semua pihak melihat bahwa memang kami inginakomodir semuanya itu.

Nah, pertanyaan saya, Pak. Berkenaan dengan persoalanpenegakan keadilan yang substantif tadi, bagaimana halnya dengan satuperkara yang betul-betul sudah tuntas, ya, pemeriksaan secarasubstantif maupun formil, formil maupun materil yang substantif secarakeseluruhan itu kita sebut sudah selesai, tuntas, dan semestinya … apanamanya … hukumnya perkara itu mesti bisa dieksekusi, wajib, bisadieksekusi, tidak ada alasan lain karena pertimbangannya sudah lengkap,tetapi amarnya tidak memuat non acceptable.

Sering sekali pengadilan mengatakan tidak bisa dieksekusi karenahakim tidak perintahkan, akhirnya ulang lagi dari awal. Ini kan, persoalan

penegakan hukum juga, gitu lho, saya tidak masuk kepada pihak-pihak

22



ini yang sedang berperkara, tapi saya ingin menanyakan berkaitandengan pendapat dari Ahli, dari Ahli. Saya belajar jadi pengacara kan,dari Bapak juga waktu itu, ya. Saya lama sekali sama beliau waktu di

Pengadilan Jakarta Utara baru belajar jadi pengacara, beliau seringpanggil saya, tapi, ya, tentu saya ikuti senior juga di sini. Begitu, Pak.Terima kasih.

68.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya ingin titip sedikit saja, Pak Dr. Maruarar. Dari Bapakmenyatakan, pertama bahwa jati diri MK jangan bergeser dari amanatkonstitusi kita yang di 24C, saya kira itu pertama.

Yang kedua, bagaimana terkait yurisprudensi putusan MK dalam

putusan-putusan terkait pemilihan kepala daerah yang sudah berjalandan selama ini yang pada waktu itu kewenangannya itu diberikandengan mengubah, menambah Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 dan ini sudah berjalan.

Nah, kemudian selalu diingatkan bahwa keadilan substantif ituharuslah membimbing keadilan prosedural. Ini saya kira inti yangdititipkan oleh Bapak. Saya kira kita tidak berbeda dalam hal itu.

Kalau kita melihat kewenangan yang ketika putusan kita kemarinmenyebutkan bahwa menyelesaikan hasil dari … apa … perolehan suarayang ada di Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ini juga

ingin mengingatkan kepada kita bahwa baik Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 nya maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 nya,yaitu hanya pengubahan beberapa pasal, apakah kedua undang-undangitu menurut Bapak juga tidak memisahkan perlunya keadilan proseduraldan substantif?

Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 nya memberikankewenangan penyelesaian pemilihan bupati, kepala daerah, waktu itubelum dengan wakilnya itu ke pengadilan tinggi yang ditunjuk olehMahkamah Agung dan dalam hal ada keberatan itu mereka keMahkamah Agung, tentu ini dimaksudkan agar keadilan substantif itubetul-betul ditegakkan sehingga kalau ada keberatan terhadapputusannya di pengadilan tinggi itu ada keberatan ke Mahkamah Agung.

Nah, namun ketika Mahkamah Agung menyatakan belum siap,dialihkanlah di Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015ini ke Mahkamah Agung … eh … ke Mahkamah Konstitusi yang salahsatu karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat.

Adapun ketentuan Pasal 158 nya tidak beda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, ketika ke pengadilan tinggi dan bisakeberatan ke Mahkamah Agung, tetap sama Pasal 158 itu. Pasal 158 ituhanya mengubah kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,pemilihan bupa … gubernur, bupati, dan wali kota itu hanya

mengubahnya ada pemilihan wakilnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

23



2015 itu dengan (suara tidak terdengar jelas) adalah Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 itu adalah gubernur, bupati, wali kota, kalauUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, beserta wakilnya. Ketentuan

Pasal 158 itu juga tetap sama.Nah, apakah Pak Maru melihat bahwa Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebetulnya ya,menginginkan keadilan substantif juga. Jadi, tidak hanya … apa … ansich prosedural, tetapi bahwa Mahkamah Konstitusi melihat bimbinganatau arahan di undang-undang tentang pemilihan bupati … gubernur,bupati, dan wali kota itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu ya, unda … keduaundang-undang itu adalah satu kesatuan dalam sistem pemilihan, baikdari tahapan-tahapannya dan ketika terakhir di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kalau kita melihat undang-undang yang terakhir ini pun ya,tidak menghalangi, ya bahkan dimaksudkan agar penga … apa …keadilan substantif itu tetap harus dicari dan ditegakkan, saya kira.

Demikian, Pak. Terima kasih.


Silakan, Pak. Ini Hakimnya pun ingin pendalaman ini, Pak.


Terima kasih, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim, serta pesertasidang.

Kalau saya mau mengatakan yang pertama dari Bapak Suhartoyo,saya kira memang pengalaman kita dari suatu kubu yang sama ini.

Tetapi, kalau saya perhatikan juga bahwa proses perdatabarangkali persidangan perdata itu salah satu yang paling inti adalahbahwa kepentingan individu yang akan kita lindungi di sana.

Oleh karena itu, ada ketentuan ultrapetita itu karena memangandaikan Hakim memberikan lebih daripada yang diminta, barangkali itubisa merugikan kepentingan yang ingin dipertahankan daripadaperseorangan itu.

Tetapi juga di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung atau bukanyurisprudensilah, tetapi ketika keadilan menjadi suatu tuntutan, saya kirasemua hakim peradilan umum mengerti bahwa Kedung Ombo yangkasusnya itu meminta suatu ganti rugi yang lebih sedikit diberikan olehMahkamah Agung lebih tinggi adalah karena prinsip keadilan itu. Diamenyatakan bahwa itu hanya … apa namanya … diberikan kalau bisadilanggar, kalau itu untuk keadilan.

Nah, saya kira juga di dalam peradilan pilkada ini, salah satu yangpaling penting kepentingan publik yang menjadi taruhan kita karena

pemerintahan yang akan diletakkan itu, apakah benar sudah merupakan

24



suatu hasil kedaulatan rakyat? Itu sebenarnya perlindungannya. Di satusisi kedaulatan harus dikembalikan, tetapi sisi kedua, result, hasilnya ituharus melindungi kepentingan publik.

Oleh karena itulah, parameter seluruhnya dari perdata itu bisa kitasedikit bergeser. Seperti halnya kalau kita katakan, dalam argumen yangdipakai Mahkamah Konstitusi juga terhadap DPR, kenapa ultrapetita?Karena memang di sini yang dilindungi adalah kepentingan publik,kepentingan seluruh bangsa.

Saya kira juga dalam pengertian pemerintahan demokrasi lokal,kepentingan seluruh penduduk yang ada di wilayah itu, itu menjaditaruhan.

Oleh karena itu, kita tidak mengambil seluruhnya apa yang dikata… tanpa melupakan tentunya, karakter dari hukum acara MK itu dalam

pembentukannya memang kebanyakan melihat kepada hukum acaraperdata. Tetapi juga kalau dia menyangkut sengketa kewenanganmelihat kepada TUN. Tetapi kalau dia menyangkut inpeachment, diamelihat kepada hukum acara pidana.

Saya kira ini yang menjadi kombinasi yang kadang-kadang bisakita luruskan … bukan kita luruskan … kita rekonsiliasikan seluruhnyaketika kita melihat kepada konstitusi sebagai hukum yang tertinggi,sambil menjawab yang disebutkan oleh Bapak Wahiduddin tadi, saya kiratetap memang. Bahwa saya tidak mempersoalkan lagi, saya mengatakantadi rasio dari pada threshold yang sedemikian kecil itu karena kalau

semakin besar semakin sukar untuk membuktikan. Itu pastilah.Oleh karena itu, ketika sudah mencapai threshold itu di sinilahsebenarnya praktik daripada keadilan subtatif itu semakin terbuka dankita tidak membatasi dirilah. Tetapi dengan kesempatan yang sama, kitasajikan semua di depan apa yang ada ini. Saya kira saya tidak berbedapendapat dalam hal itu, hanya saja yang ingin saya katakan bahwaprinsip keperdataan itu di dalam hal-hal tertentu ada kalau sengketakewenangan. Kalau menyangkut sepihak. Tapi kalau menyangkutpemerintahan demokrasi, itu adalah kedaulatan rakyat, apakah benar diaitu sudah dikembalikan kepada kedaulatan rakyat dan ketika diamemrintah lima tahun ke depan, apakah dia benar-benar kita berikankesempatan itu dengan mempertimbangkan kepentingan secara umum.

Saya kira ini yang menjadi hal kita bahwa sedikit berbeda denganapa yang terjadi di dalam peradilan. Saya juga memahami betul ituketika masih di Mahkamah Agung ketika beberapa kasus yang belumselesai di sana digeser ke sini, saya melihat penerapan daripada hukumitu melihat semata-mata dari sudut perdata yang tentu saja menjadisedikit seolah-olah kontestasi hanya antarpihak. Tetapi dia punyataruhan adalah rakyat yang ada di sana. Ketika itu tidak benar,barangkali ini menjadi suatu problem bahwa Mahkamah Konstitusi tentumelihat kepentingan publik yang lebih jauh dan ini menjadi pedoman

saya, saya kira berpendapat tentang itu.

25



Bagi saya senang saja siapa yang menjadi terpilih, tetapi sayasebenarnya senang hadir karena saya sudah membaca semua regulasiyang keluar sesudah ini dan beberapa putusan yang sudah lahir dari …

dari berdasarkan regulasi itu yang menggelitik hati kita untuk sedikitbicara.

Kesempatan ini ya, kebetulan saja sebenarnya saya diminta olehPemohon ini. Biasanya saya tidak mau lagi jadi Ahli kecuali di dalampengujian undang-undang karena saya sangat kenal betul dengan lawyerdari Pihak Terkait ini, kawan-kawan saya ini. Jadi, bisa ada salah paham,tetapi bagi saya hanya bagaimana caranya apalagi Pak Refly ini kan,saya jadi salah tingkah, tetapi saya kuatkan hati saya hanya karenauntuk mengatakan apa yang terjadi yang dalam pikiran saya. Bagaimanakelanjutannya ini ke masa depan.

Demikian, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mungkin bukan … mohon maaf … bukan salah paham, Pak. Salingmemahami, Pak.


Bisa saja ini Bapak.


Kan kalau salah paham itu, ada yang salah, ada yang paham.Tapi, ini saling memahami, Pak. Mohon maaf, ini sekadar ini saja.


Terima kasih.


Mudah-mudahan bukan pahamnya yang salah.


Terima kasih.

26




Terima kasih, Pak Maruarar, ya. Kami sangat senang sekali

pencerahan ini untuk kita semua, ya. Jadi, tidak ada untuk satu pihak.Sekali lagi, terima kasih.

Silakan, Pak. Kalau mau ikut di belakang kayak kemarin, dua haridua malam lagi nanti. Terima kasih, Pak Maruarar.

Oke, silakan, Saksi dari Termohon ke depan. Sementaramenyusun itu, skors dulu sepuluh menit, ya? Ada yang mau meringankantubuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim.Skors dicabut.

Jadi, Saksi dari Termohon, ya, ada 4 orang, ya? Empat orang.Boleh saya cek dulu namanya satu-satu, ya.

Pertama, Pak Andi Arwin. Pak Andi Arwin.

Yang kedua, Pak La Ode Harfini, S.Pd.Ketiga, Pak Kadirun. Yang keempat, Pak Hamra. Yang kelima, tidak hadir, Pak Refly? Jadi, cancel? Ya, jadi kalau

kesempatan Pak Refly itu nanti sudah selesai, kita masuk ke yang lain.Jadi, ini ditiadakan, ya. Ya, sudah. Sepakat kita, ya.

Baik, silakan Yang Mulia Pak Suhartoyo.


Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

79.


Ya?


Daftar nominasi saksi dari Termohon kami belum dapat, YangMulia.

SIDANG DISKORS PUKUL 10.27 WIB

KETUK PALU 1X

KETUK PALU 1X

SKORS DICABUT PUKUL 10.39 WIB

27




Oh, ya, tolong dibantu, ya. Kalau masih ada, langsung dibagikan

saja. Kalau bisa dipermudah, kenapa enggak, gitu. Ya, silakan, enggak apa-apa. Diizinkan. Bagi langsung, silakan,

enggak apa-apa.Oke. Pihak Terkait, sudah ada? Belum ada juga. Masih ada satu?

Kalau perlu punya saya, saya pinjamkan. Nanti diminta lagi. Oke, bisasambil jalan ya Pak, ya. Sambil jalan diikuti.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: BARIUN

Izin, Yang Mulia.


Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: BARIUN

Ada saksi pertama ini adalah komisioner KPU, kemarin disumpah.Saya pikir, pemahaman saya, kalau seorang komisioner KPU itu kan,enggak boleh.


Ya, kemarin enggak ada yang komplain ke kita. Enggak ada yangprotes, ya. Memang ini komisionernya bagaimana ceritanya ini? Inianggota KPU Kabupaten Muna. Ya, anggota KPU Kabupaten Muna,kemarin sudah kita ambil sumpahnya. Atau sebentar dulu, ya.

Pakl Refly, masih ada saksi lain, enggak? Kan, KPU ini kan, satukesatuan, bagaimana?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN

Ya, memang seperti Pemohon tadi katakan juga kan, kita inimemberikan keterangan yang untuk mencari keadilan substantifberdasarkan apa yang berkembang di persidangan.


Oke.

28




Nah, kami menganggap bahwa Pak Andi Arwin ini mengetahui

hal-hal yang mungkin bisa diterangkan untuk mencari kebenaranperistiwanya.

89.


Ya sebetulnya kami juga tidak pernah melarang, kalau misalnyakesempatan bagi Termohon untuk menjelaskan, menyampaikan, apa puntermasuk tidak hanya ketua KPU, anggota KPU pun kami izinkan karenamemang dari awal kita sudah sepakat untuk transparan kan, ya? Enggakusah dibatasi, biarkan saja. Yang penting adalah orang-orang yang

memang punya kapasitas dan punya legal … legalitas untuk itu. Tapikarena ini sudah disumpah, ya kita dengarkan saja kalau nanti ada yangkeberatan. Tapi, ya … ya.

Jadi begini, Pak Refly, ya, kami sudah sepakat, sebentar, ya, kamiakan kasih kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskanapa saja. Tapi posisinya jangan sebagai saksi, ya, silakan duduk di sini,enggak apa-apa. Jadi, dapat sumpah dari MK enggak dapat honorenggak apa-apa, ya. Ya, supaya lebih enak, ya. Boleh nanti menjelaskan.

Kemarin kami juga bersikap yang sama, tapi kemarin itu KetuaKPU. Ya, memang ndak boleh ketua, tapi ini juga komisioner. Oke, kita

berlakukan hal yang sama. Tapi kalau KPPS segala macam, ya sanksinyakalau KPU-nya enggak setuju ya, silakan pecat. Ya, tapi kalaupenyelenggara utama ya, enggak boleh di tingkat ini. Enggak boleh, ya?Oke, setuju ya, Pak Refly, ya? Kita cari amannya saja. Bolehsubstantifnya nanti boleh dikasih kesempatan jelaskan, ya.

Oke, saya persilakan Pak Suhartoyo yang menanyakanselanjutnya.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.Jadi, kalaupun dipaksakan, Pak Refly, nanti nilai kesaksiannya

menjadi nanti bisa debat-able. Dan saya lebih menganjurkan begini, kantadi ada satu yang mundur, lebih baik Bapak cari dua saja untukmemperkuat pembuktian khusus saksi kalau memang Bapak memandangmasih diperlukan. Jadi, bisa kita periksa besok atau sidang berikutnyaatau kalau sekarang ada yang dipandang bisa, ya nanti diganti saja agarsama-sama seimbang lima-lima. Itu saya kira langkah yang … yangbagus, ya.

29




Begini saja, Yang Mulia, biar … karena kalau kita juga

memberikan keterangan, nanti tidak dianggap Saksi, begitu. Jadi, untukhari ini, kami mengajukan tiga. Lalu, nanti sesuai dengan kuotanya yanglima itu (…)

92.


Boleh.


Nanti kami akan ajukan pada sidang yang berikutnya.


Silakan.


Kalau masih dibutuhkan?

96.


Kalau masih dibutuhkan. Siapa tahu nanti setelah akhir sidangkami menganggap selesai. Jadi, kami tidak akan melanjutkan lagi,begitu, Yang Mulia.


Ya, oke. Jadi memang … nah, ini tambahan juga. Jadi, memanghakikatnya menjadi berubah, bergeser, kalau dia bagian dari Termohon,dia menjadi Saksi yang disumpah, independensinya menjadi …sedangkan sementara ketika menjadi pihak, itu mau ngomong apa saja,mau berbohong pun sebenarnya boleh. Kalau mau niat itu ada dalamhati, tapi kan, sebenarnya tidak. Tidak seperti itu yang kita maksudkan.Tapi kalau dengan Saksi beda, ada ancaman pidananya karena terikatdengan sumpah Pasal 242 KUHAP itu. ini sekadar untuk wacana kitabersama, kalau Pak Refly kan, sudah pakarnya, jadi enggak perlu kita.

Oke. Jadi, Pak La Ode Harfini, ya? Bapak Ketua KPPS di mana,Pak?

30



98. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI

Ketua KPPS (…)

99.


Di desa?

100.

SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI

Ketua KPPS Desa Matombura.


Didekatkan miknya ya, Pak karena ada direkam supaya jelas.Coba Bapak ceritakan secara singkat, jelas, padat sepanjang yang Bapakketahui secara langsung yang Bapak dengar sendiri peristiwanya, bukandidengar dari cerita orang, dan yang Bapak rasakan apa? Yang kaitandengan tugas Bapak ketika menjadi Ketua KPPS di Desa Matombura itu.Silakan, Pak.


Demikian … baik, Yang Mulia. Saya adalah Saksi KPU dan selakuKetua KPPS TPS 1 Desa Matombura membantah dalil permohonan padahalaman 9 huruf h bahwa di TPS Desa Matombura Kecamatan Bone datadaftar hadir pemilih di TPS berjumlah=259. Sementara data jumlah suara… surat suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah=240 suara. Maka,terjadi pengurangan=19 suara.

Saksi menjelaskan berdasarkan formulir C-1 KWK yang disalinpara pemilik C-1 Pleno oleh KPPS pada saat menghitung suara di TPSyang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon, sertadisaksikan oleh pengawas lapangan berjumlah seluruhnya=240. Jumlahsuara sah yang digunakan sebanyak=240 dan jumlah suara sah dantidak sah sebanyak=240 sehingga jumlah suara … jumlah pengguna hakpilih dan surat suara yang digunakan dan serta suara sah dan tidak sahadalah sama sebagaimana dalam salinan formulir C-1 KWK yangditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan ditandatangani oleh tigaorang pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Dan ditandatangani tiga orangSaksi salon … calon bupati nomor 1, dan 2, dan 3.

Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS DesaMatombura tidak ada catatan dan kejadian khusus, dan tidak adakeberatan pada para saksi dan ketiga pasangan calon bupati periode2016/2021 di Desa Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.

31



Yang berikut, pemungutan … proses pemungutan suara danperhitungan suara di TPS 1 Desa Matombura, Kecamatan Bone tidakmasa … tidak bermasalah vide bukti TC Kecamatan Bone, Desa

Matombura 001 dan vide bukti TN-103 … 1013.Demikian, Yang Mulia.

103.


Itu saja, Pak?


Ya, Pak.


Pak Harfini ya, baik. Kalau begitu, saya yang ganti bertanya, ya?Dari=259 yang hadir … di daftar hadir, Bapak selaku Ketua KPPS apamemang secara fisik juga yang hadir orangnya=259?


Yang hadir menggunakan hak pilih, Pak, 240.


240?


Ya.


Ini data daftar hadir=259, kan? Ya, kan? Yang hadir=259, kalauDPT nya berapa?


Kalau DPT-nya=365.

111.


DPT=365, yang hadir=259. Kemudian (…)

32




Menurut Pemohon, Pak, menurut Pemohon itu=259.

113.


Kalau data yang ada di Bapak selaku (…)

114.


240.


Bukan, di … yang mestinya memberi suara itu berapa?


240, Pak.


Ini kan yang memberi suara? Yang semestinya … yang ditambah

dengan yang tidak hadir, barang enggak … enggak ada daftarnya, ya?


Ada, Pak. Daftar DPT ... DPT=338.


338?


Ya.


Wah, bahaya ini kalau 338.

122.


DPTB=17.

33




Apa?

124.


DPTB-1=17 orang.

125.


17.


DPTB-2=9 orang.


Jadi, semua berapa itu?


Dan DPTH=1 orang. Jumlahnya 365 orang.


365. Tapi, yang memberi suara itu 240?


Yang memberikan suara 240.


240. Semua sah, apa ada yang tidak sah?


Suara sah.

133.


240 ini?

34




Suara sah berjumlah 238, suara tidak sah=2.

135.


Oke. Jadi, menurut Bapak, 259 yang hadir, tapi surat suaranyahanya ada 240 yang dicoblos?


Ya, Pak.

137.


Gitu?


Ya.


Bapak yakin betul bahwa ketika orang-orang dari 259 yang hadirini, semua memberi suara di ... masuk ke bilik? Mencoblos sesuai dengansurat suara yang keluar? Yang dipakai?


Yang memberikan suara itu 240.


Bapak kan mendalilkan bahwa 240 yang memberi suara. Ya, kan?Tapi yang hadir 259. Kemudian menurut Bapak, ada pengurangan suara19. Kan begitu, ya, Pak Refly, kan?


Itu menurut Pemohon, Pak.

143.


Oh, ini menurut Pemohon?

35




Ini ... ini mohon maaf, Yang Mulia. Menurut Pemohon=259. Dan

katanya, 240 ada perbedaan 19. Nah, Saksi mengatakan tidakbenar=259, yang benar=240. Dan itu konsisten semua.

145.


240, oke. Ini karena Bapak memberi keterangannya tertulis dandibaca, pengantarnya pun enggak ada. Bahwa menurut atau sesuai dalilPemohon atau jadi ... ini pemikiran siapa pun yang membaca, iniketerangan Bapak. Ya, kan? Jadi, saya agak blunder tadi. Saya kira, inisemua adalah keterangan Bapak. Enggak tahunya, ini Bapak membantah

apa yang disampaikan Pemohon?


Ya, Pak.


Dari 259 yang hadir, kemudian didalilkan 240 suaranya yangdihitung. Kemudian, ada suara 19 yang hilang, menurut Bapak tidak

benar?


Ya, Pak.


Karena yang benar, tetap 240 itu apa adanya?


Ya.


Di tanda tangani para saksi. Tidak ada yang keberatan ketika itu?

152.


Tidak ada yang keberatan.

36




Oke. Kalau begitu, apakah salinan C1-KWK itu lebih dulu atau

lebih belakangan? Atau belakangan daripada Plano?

154.


Pertama Plano dulu, Pak.


Plano dulu?

156.


Ya.


Sebelum Plano, apa?


Sebelum Plano, itu pertama kan perhitungan, Pak.


Ya, dituangkan di mana?


Perhitungan (...)


Ya, apa (...)


Sebelum Plano, kan (...)

163.


Apa langsung Plano, apa di papan tulis, misalnya?

37




Setelah selesai pemungutan suara.

165.


Nah, penggitungan? Penghitungan pertama itu disalinnya di manaditulisnya?


Di C1-KWK Pleno.

167.


Langsung? Lansung berarti, kan?


C-1 KWK Plano.


Yang ini? Seperti ini, kan?


Ya.


Oh. Jadi, tidak melalui pengatar papan tulis itu? Whiteboard itu?


Dipasang di papan tulis.


Papan tulis dulu?

174.


Ya, dipasang di papan tulis.

38




Oh, ini dipasang langsung di papan tulis?

176.


Ya.

177.


Tapi, langsung ditulis di sini?


Ya, langsung ditulis di sini.


Yang menulis, siapa?


Saya, Pak.


Bapak? Oh, gitu? Bukan ada petugas sekretaris atau anggotaBapak? Bapak sendiri?


Karena pada waktu itu, yang menulis harus ketua.


Ketua. Memang ada aturannya? Bapak diam saja. Ya, itu janganmembangun opini, nanti terpengaruh dia. Karena takut nama Sirra itunamanya sangat besar. Saksi dari mana itu .. dari Muna bisaterpengaruh.

Baik. Berapa anggota Bapak ketika itu?

184.


Empat orang.

39




Siapa saja?

186.


Yaitu, pertama La Ode Harfini sebagai ketua, Siti Salehah,kemudian Hadi Supriyanto.


Terus?

188.


Kemudian (...)


Siapa ini yang namanya di-tipp-ex? Ini siapa?


Ya?


Yang namanya dihapus anggota Bapak? Yang nomor 4.


Yang nomor 4?


Ya.


Aziz.

195.


Oh, ini kok dihapus di sini, ya?

40




Yang Nomor 5, Lavili.

197.


Ya. Nomor 5 bukan Nasrudin?

198.


Nomor 6, Nasrudin.


Nomor 5 ... Nomor 4, siapa? Aziz, kan?


Aziz.


Nomor 5?


Lavili.


Lavili kok enggak ada di sini? Adanya Nasrudin, Sarwiyah.


Ya, Nasrudin. Nama ... nama di rumah, saya lupa nama aslinyaNasrudin.


Waduh, Bapak. Namanya Lavili, ini panggilannya?

206.


Ya.

41




Oh. Nasrudin itu?

208.


Ya, Nasrudin.

209.


Sarwiyah?


Kemudian, satu saya kurang hafal namanya. Itu orang Jawa ituyang baru datang dari (...)


Saya juga orang Jawa, tapi bukan anggota Bapak. Enggak, artinyabegini, Bapak kok dengan anggotanya hanya lima orang, tujuh orangenggak hafal, itu gimana? Koordinasi sistem kerjanya, gimana? Sarwiyahini barangkali atau (...)


Sarfiyah, Sarfiyah.


Sarfiyah. Ini orang Jawa itu?


Ya, laki-laki yang penjaga anu ... penjaga (suara tidak terdengar jelas) yang orang Jawa.


Sudah ... orang Jawa itu yang anggota bukan?

216.


Anggota.

42




Sarwiyah ini?

218.


Sarfiyah adalah petugas yang menjaga peti.

219.


Oh. Terus, Rudi?


Ya.


Baik. Terus, kalau Saksi dari Pasangan Nomor Urut 1, siapa?


La Ode.


La Ode. Terus, Nomor Urut 2?


La Ode Amir.


Amir. Ketiga?


Danny Malik.

227.


Ketiga itu, mereka membubuhkan tanda tangan, enggak adakeberatan?

43




Tidak ada yang beratan, Pak.

229.


Baik. Bapak masih ingat perolehan suaranya, bagaimana?

230.


Masih ingat, Pak.


Nomor 1, berapa?


Nomor 1=71 suara. Nomor 2= 9 suara. Nomor 3=158 suara.Berjumlah 238 suara, yang batal=2.


Nomor 3=158, ya?


Nomor 1=71 suara.


Ya, Nomor 2?


Nomor 2=9 suara. Nomor 3=158 suara. Suara tidak sah=2.


Bapak selain tanda tangan di sini, di KWK 1 yang lampiran, jugatanda tangan?

238.


Ya, tanda tangan, Pak.

44




Tanda tangan. Semua anggota komisioner?

240.


Ya, semua.

241.


Eh, kok komisioner. Anggota KPPS tanda tangan?


Semua anggota KPPS.


Kemudian, saksi-saksi juga?


Saksi tanda tangan.


Baik. Itu kan data yang ... yang Bapak alami, ya? Tapi kalau soaldaftar hadiranya berapa, Pak?


Daftar hadirnya=240 juga, Pak, yang hadir.


Yang hadir?


Ya.

249.


Bukan 259?

45




Bukan 259.

251.


Jadi, bukti enggak, ya, Pak? Daftar hadir itu yang didalikan Bapakitu? P berapa, Pak? Biar kami lihat, Pak.


P-63, Yang Mulia.

253.


Kalau surat suara yang tersedia berapa, Pak?


Surat suara yang tersedia=347.


347. 347 ... 240 itu surat suaranya sah semua?


Dua yang tidak sah, Pak, 240.


Jadi, 238?


238 suara sah.


Suara saha. Kalau 238 … 71 tambah 9 berapa? Kan 80? Ya, benar158. Ya, 238, ya, benar. 240 … 20, 23. Tolong dihitung ini, Mbak. 16 …yang hadir dihitung. Dari 240 surat suara yang terpakai itu, Pak, berartisisanya berapa?

46




Enggak ada, Pak.

271.


Tidak ada. Itu prosesnya dibuka jam berapa pemungutan?

272.


Pukul 07.00 WITA.


Pukul 07.00 WITA?


Pukul 07.00 WITA.


Sudah mulai?


Sudah dibuka, Pak, dibuka.


Terus, mulai mencoblos?


Mulai mencoblos pukul 07.30 WITA.


07.30 WITA. Ditutup jam?

280.


Ditutup pukul 13.00 WITA.

48




Pukul 13.00 WITA. Jadi, memang tidak ada waktu yang Bapak

kurangi untuk hak-hak para pemilih, ya?

282.


Tidak ada.


Baik, Pak Ketua, nanti saya hitung dulu itu.

284.


Ya, silakan, Termohon, mau tanya apa? Oh, ya, silakan, PakWahiduddin Adams, silakan.


Ya, ke Pak La Ode Harfini, ya? Saudara sebagai Ketua KPPS, ya?


Ya, Pak.


Ketika hasil penghitungan suara, itu ada pernyataan tentang hasilpenghitungan suara, itu apakah semua ditandatangani oleh KPPS?


Semua ditandatangani oleh KPPS.


Berapa orang?


Lima orang.

49




Lima orang. Saksi juga?

292.


Saksi juga tiga orang.

293.


Semua tanda tangan?


Semua tandan tangan.


Dan tidak ada catatan-catanan khusus atas kejadian-kejadiankhusus dan keberatan dari ketiga pasangan calon?


Tidak ada.


Ini di Desa Matombura itu, ya?


Desa Matombura, Kecamatan Bone.


Ya. Dan di bukti 013 ini, ada surat pernyataannya. Ya, betul, tidakada catatan-catatan dan tidak ada anggota KPPS atau saksi yang tidaktanda tangan, semua?


Semua tanda tangan.

50




Ya, baik. Itu saja, Pak.

302.


Pak Harfini, ya. Ini kalau mengacu kepada daftar hadir, Bapak kandi TPS 02, ya?


TPS 1, Pak.

304.


Bukan 02?


Bukan 02.


Ini 02, Pak Pemohon, P-63 ini TPS 02. Di sini memang 259, Bapakblessing … apa … coba di … kalau Pak Harfini ini juga kampungnya disitu juga?


Ya, Pak.


Jadi, dengan penduduk situ kan hafal, kan?


Ya, hafal. Bagaimana, Pak Sirra, ini mau diberi penjelasanan apaini? Apa mau ditarik atau gimana?

310.


Kami tarik, Yang Mulia, kalau TPS 02.

51




02 ini 63. Kalau Bapak bisa membuktikan (...)

312.


Kami belum (...)

313.


Melihat lagi bukti yang Bapak ajukan yang berkaitan dengan TPS01, mumpung masih ada Pak Harfini, kita cross. Tapi kalau ini, jadienggak nyambung.


Ya, betul, Yang Mulia.


Silakan, Pak Ketua.


Silakan, Termohon, mau nanya apa ke … cukup, ya?Pemohon, ada yang mau ditanyakan?


Karena dia Petugas TPS 01, ndak relevan, Yang Mulia.


Ya, tapi kalau mau tanya, boleh.


Ya, kan ndak ada yang bisa saya gali, kalau ini.


Ya, sebetulnya bisa kalau saya baca dari permohonannya, bisasekali.

52




Karena ya, sudahlah saya coba gali, Yang Mulia, kalau dikasih

kesempatan.

322.


Nah, bisa.


Haduh, usaha-usaha. Pak Harfini, Saudara bertugas di TPSberapa?


TPS 1.


TPS 1. Di TPS 1 itu, jumlah pemilihnya berapa, Pak? DPT-nyaberapa?

326.


DPT=338.


338.


DPTB-1=17, DPTB-2=9.


DPTB-1=17, DPTB-2=9, ya?


DPTH=1 orang.

53




Kalau jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berapa?

332.


Yang Mulia (...)

333.


Ndak, saya tanya dulu.


Ya. Bisa instruksi tidak, sedikit? Kalau yang sudah dijelaskan, ya jangan ditanya lagi, kan sudah ditanya tadi.


Ya, itu sudah kesepakatan kita. Ini dua Hakim tadi yang tanya itu.


Ya, Yang Mulia. Saya mau Tanya. Pada saat Saudara sebelummulai pencoblosan, ya, itu kotak suara itu isinya apa saja? Coba jelaskanke kami. Di dalam kotak itu apa saja?


Di dalam kotak itu, C1-KWK dalam hal ini Berita Acara. Kemudianyang kedua, C1-KWK. Yang ketiga, C2-KWK. Yang keempat, C3-KWK.Dan yang kelima, C5-KWK. Dan yang keenam, model C6-KWK. Yangkedelapan tidak ada. Yang ketujuh tidak ada. Yang delapan, model A2-KWK. Sembilan model A4-KWK. Yang sepuluh, model A5-KWK. Dan yangsebelas, model TB1-KWK. Dan yang kesebelas, model A TB2-KWK. Ituisinya.


Kalau C-7 nya ada?

339.


C-7 nya tidak ada, Pak.

54




Tidak ada?

341.


Tidak ada.

342.


Kenapa tidak ada?


Saya itu … saya sudah sampaikan juga pada PPS. Tapi padawaktu itu, konfirmasi sampai pada waktu pelaksanaan suara belum ada,maka kita menggunakan checklist DPT.


Checklist DPT yang Saudara pakai (…)


DPT.


Untuk memberikan catatan setiap pemilih yang menggunakan hakpilih?


Setiap pemilih yang menggunakan hak pilih.


Checklist DPT, maksudnya DPT yang satu bundel untuk di setiapini? Kalau checklist DPT itu hanya untuk di TPS tersebut, atau PPS, atauPPK, dan/atau seluruh kabupaten? Itu DPT lho, Pak.

349.


Hanya di situ, Pak.

55




Maksudnya hanya di situ di mana?

351.


Ya, sepengetahuan saya, hanya di situ.

352.


Bukan.


Saya tidak tahu di TPS lain.


Sepengetahuan Bapak, yang Bapak pegang checklist DPT itu, DPTterkait seluruh kabupaten atau hanya di TPS?


Hanya di TPS.


Betul Bapak ini? Kita minta Bapak jujur, lho.


Ya, jujur.


Hanya di TPS itu yang Saudara pegang?


Ya, hanya di TPS itu.

360.


Dari mana Saudara peroleh?

56




Di dalam peti.

362.


Wah. Yang Mulia, saya mau dalami kalau gitu, serius ini.

363.


Ya, silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan.


Memang di dalam peti itu ada DPT?


Ada DPT.


Ada DPT? Saudara betul Saudara itu?


Ada DPT untuk TPS 1.


Itu model form apa yang DPT itu?


Ini dia modelnya, Pak.


Hanya untuk TPS 1?

371.


Hanya TPS 1.

57




Dari DPT itulah, kemudian Saudara me-checklist

373.


Ya.

374.


Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih, begitu?


Ya, Pak.


Kalau C … C-6, C-7 (…)


C-6 ada.


Maaf, pemilih yang checklist-nya untuk ini tidak ada?


Kita di … kita ulang, Pak.


Apa?


Saya tidak dengar.

382.


Minta diulang, minta diulang.

58




C-7 nya?

384.


C-7 nya.

385.


Enggak ada di situ?


Enggak ada.


Saudara tidak minta di PPS atau di (…)


Pada waktu itu saya minta, tetapi sampai pada jam sep … jam

perhitu … jam dimulainya, belum ada itu … belum ada itu C-7.


Apa ada Berita Acara yang Saudara tanda tangani sebelum di (…)


Ada. Ya, Pak.


Belum … belum … belum selesai pertanyaan saya. Apakah adaBerita Acara yang Saudara tanda tangani sebelum mulai dilakukanpencoblosan suara dalam melakukan verifikasi kelengkapan teknis pemiluyang ada di dalam kotak itu? Ada, tidak?

392.


Ya, ada

59




Ada?

394.


Ada.

395.


Nah, waktu Saudara tidak menemukan C-7, lalu apa mekanismeyang tadi Saudara hanya pakai ini?

396.


Menyampaikan kepada PPS.


Ada saksi keberatan waktu itu?


Tidak ada.


Tidak ada keberatan, ya. Saksi dari pasangan (…)


Saksi … tiga pasangan tidak ada.


Tiga pasangan, hadir?


Mereka sama-sama menggunakan DPT.

403.


Saya ingatnya Nomor 3 terus.

60




Pengguna hak yang hadir?

415.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO

Ya.

416.


240.


Sepakat enggak kita, kalau yang sudah ditanya, sudah confirm, ya(…)


Baik. Ya, Yang Mulia. Enggak, maksud saya, dari pengguna hakpilih dari … dari DPT yang tercantum itu, ada berapa jumlahnya?


Seluruhnya, Pak?


Yang hadir pada saat itu.


Yang hadir=240.

422.


240. Suara sah=238. Itu, kan?


Ada. Terus, yang tercantum mengguna hak pilih yang dari daftarpemilih tetap tambahan, ada berapa? Dari 240 itu?

62




DPT tambahan?

425.


DPTB.

426.


DPTB.


DPTB-2?


DPTB-2.


DPTB-2=9 orang.


9.


DPTB-2=9 orang. DPTB-1?


DPTB-1=5 orang.


Terus, dari Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)?

434.


Satu orang.

63




Satu orang. Jadi, total seluruh=240, ya?

436.


Total=240.

437.


Oke, cukup.


Cukup, ya? Ya.Sekarang kita pindah ke Saksi Kadirun … Pak Kadirun. Silakan,

Pak Wahiduddin Adams.


Baik, terima kasih.Pak Kadirun?

440.

SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN

Saya, Pak.


Ya. Tanggal lahir?

442. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN

27 Agustus 1978.


Di?


Di Desa Mantobua.

64




Jadi, Saudara memang lahir dan penduduk Desa Mantobua?

446.


Siap.

447.


Kecamatan?


Lohia.


Lohia, ya.Saudara Saksi ini Ketua KPPS TPS 2, ya?


Ya.


Berapa TPS di Desa Mantobua itu?


Tiga TPS, Yang Mulia.


Tiga TPS?


Ya.

455.


Banyak, ya?

65




Ya. Nah, di Pemohon, Saudara sudah baca ininya … dalil

Pemohon?

457.


Sudah, Yang Mulia.


Apa dalilnya?

459.


Menurut Pemohon, di TPS 2 Desa Mantobua itu bahwa di daftarhadir pemilih berjumlah 46 orang.


Ya, betul.


Sementara, suara sah dan suara tidak sah=306.


Ya.


Jadi, menurut Pemohon, terjadi penghilangan suara sejumlah 40suara.


Ya, sekarang Saudara akan menjelaskan apa coba?


Ingin menjelaskan yang itu, Yang Mulia.

66




Ya.

467.


Ya, terima kasih.

468.


Ya, silakan.


Jadi, pada saat di TPS saya, di daftar hadir C7-KWK itu berjumlah306, sesuai dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah perolehanketiga pasangan calon.


Ya.


Kemudian, proses perhitungan suara berjalan dengan baik. Dansetelah proses, ketiga saksi dan seluruh anggota KPPS membubuhkantanda tangan untuk menyatakan bahwa di TPS 2 Desa Mantobua tidakada masalah. Terima kasih, Yang Mulia.


Jadi, DPT sebetulnya 304 tadinya, ya? DPT … DP … DPT-nya 304.DPTB-2 nya=2 orang?

473.


Ya. Jadi, pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT=304.


Ya.

475.


Yang DPTB-2=2 orang. Jadi, seluruhnya 306.

67




Ini yang menggunakan hak pilih=306 itu?

477.


Ya, Yang Mulia.

478.


306, ya, menggunakan hak pilih? Jadi, suara sah berapa?


Suara sah=303.


Ya.


Yang tidak sah=3.


Oh. Yang tidak digunakan, tidak ada? Tidak … ada, kecuali yangtidak digunakan?


Ada, Yang Mulia.


Ada, berapa?


259.

486.


Yang tidak digunakan?

68




Ya.

488.


Kemudian, formulir model C1-KWK nya, siapa yang tidak tandatangan?


Tidak ada, Yang Mulia. Tanda tangan semua.

490.


Tiga orang saksi pasangan calon itu, semua tanda tangan?


Ya, Yang Mulia.


Saksi dari Pasangan Calon Nomor 1, Calon Nomor 2, Nomor 3(...)


Calon Nomor 2 dan Calon Nomor 3.


Tanda tangan. Saudara ingat siapa saksi?

495.


Ya, Yang Mulia.


Saksi calon … Saudara, Saksi Calon Nomor Urut 3, siapa?

497.


Mushafimin. Musriwan, Musriwan.

69




Dari desa itu juga?

499.


Ya, Yang Mulia.

500.


Saudara kenal?


Ya.


Kemudian, ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu,ada kejadian apa? Ada hal-hal khusus, ada protes, keributan, catatan,atau apa?


Alhamdulillah tidak ada, Yang Mulia.


Tidak ada?


Ya.

506.


Kemudian, Saudara buat pernyataan di dalam bukti TN-20 … 28ini, begitu juga? Tidak ada masalah?


Ya, Yang Mulia.

70




Ya. Saya kira itu.

509.


Ya. Itu ada informasi bahwa daftar hadir pemilih itu jumlahnya346. Benar, apa enggak?


Tidak benar, Yang Mulia.

511.


Tidak benar. Saudara dapat … apa namanya …mempertanggungjawabkan itu, ya?


Ya.


Bahwa 346 itu enggak ada, ya?


Ya.


Ya, ya. Karena kan Pemohon, ini kan mendalilkan ada terjadipengurangan 40 surat suara di sana. Jadi, kalau 346 ini menjadi 306,berarti ada 40 suara. Betul, apa enggak itu?


Ya, Yang Mulia.

517.


Betul enggak terjadi ada pengurangan suara 40?

71




Tidak ada, Yang Mulia, tidak.

519.


Tidak ada. Yang jadi itu, apa? Ya, coba didengar baik-baik, ya?

520.


Ya.


Kalau dari Pemohon ini nanti bisa membuktikan, ya bahwa 346,ini bahaya juga ini. Ya, coba dilihat bukti … bukti Pemohon, bukti berapaitu? 346 itu.


P-84, Yang Mulia.


Coba di … dicek dulu sini. P-84. Coba dicek dulu, ya. Mana? P-8 …84. Ini, ya, Pak Sirra, ya? Ini dijumlahkan memang 306 ternyata, ya?

Oke, cukup, ya. Ini sudah dijumlahkan. Ya, silakan.Silakan, Termohon, mau tanya apa?


Cukup, Yang Mulia.


Cukup.Pak Sirra, silakan, Pemohon.


Kalau … mohon diverifikasi, itu penjumlahannya 306, Yang Mulia.

527.


306.

72




Untuk bukti P-84.

529.


Ya.

530.


Betul.


Mungkin sama apa, enggak? Coba dicek yang Saudara punya.


Ya, ya. Cukup-cukup. Saya enggak bertanya.


Oh, sama, ya?


Kalau sudah cukup (...)


Ini kan dari Pemohon. Jadi, Panitera ini siap, mereka kitakerahkan sepuluh orang satu perkara. Jadi, cepat sekali. Computerized-nya manual, gitu.

Pihak Terkait, silakan. Cukup, ya? Oke.Kita masuk Saksi yang keempat … yang ketiga. Pak Hamra, ya?

536. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA

Ya, Yang Mulia.

537.


Silakan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

73




Hamra?

539.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA

Ya, Yang Mulia.

540.


Waktu kemarin sudah disumpah, ya?


Sudah disumpah, Yang Mulia.


Ya artinya, sumpah itu meskipun sudah Bapak bawa kemana-kemana tetap melekat.


Ya, Yang Mulia.


Ya?


Ya, Yang Mulia.


Memang idealnya begitu disumpah orang memberi keterangan.Tapi karena teknis harus antri. Bapak sudah … selama dua hari ke manasaja ini? Tapi tetap sumpah itu melekat, enggak boleh berbohong dankatakan apa adanya. Kalau lupa, katakan lupa, tidak tahu, katakan tidaktahu. Jangan sebaliknya, ya.

Bapak Ketua KPPS di mana ini?

547.


Ya, Yang Mulia.

74




Bapak Ketua TP … KPPS TPS mana?

549.


Saya ketua KPPS TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno.

550.


Oempu, ya?


Desa Oempu.


Baik.Coba diceritakan singkat, padat, dan jelas.


Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.


Waalaikumsalam wr. wb.


Saya ingin menerangkan bahwa di TPS 2 Desa Oempu,Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, membantah dalil Pemohon,dimana atas nama Wa Iya dengan nomor DPT 522 dan daftar hadir yangdiisi pada formulir C7-KWK … C7-KWK 58 dan 146 itu tidak pernahmelakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 Desa Oempu. Dan atas namaLa Ode Salimi, yang dianggap Pihak Pemohon dengan nomor DPT 146adalah tidak benar. Karena dalam DPT 146 bukan nama La Ode Salimi,melainkan atas nama La Mana. Dan La Ode Salimi terdaftar dalam DPT368 dan tidak pernah melakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 DesaOempu. Bahwa terjadi penghalang-halangan oleh seluruh petugas KPPS2 Desa Oempu bagi yang ingin memilih menggunakan KTP, kartukeluarga, dan identitas lainnya harus disetor fotokopinya, itu adalah tidakbenar. Memang ada pengumuman yang disampaikan oleh Ketua PPS

Desa Oempu atas nama Hayrun Imbu bahwa yang menggunakan KTP

75



dan Kartu Keluarga harus disetor fotokopinya, tapi kami dari KPPS,khususnya TPS 2 Desa Oempu tidak mempermasalahkan itu. Bagi yangada fotokopinya, silakan menyetor fotokopinya dan yang tidak ada

fotokopinya boleh menyetorkan aslinya untuk menggunakan hakpilihnya. Jadi, kami tidak mempermasalahkan itu. Dan pada saatpelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses penghitungansuara di TPS 2 Desa Oempu berjalan dengan aman dan lancar. Dan tidakada kejadian khusus dan keberatan dari semua saksi paca … pasangancalon, PPL, ataupun pengawas lapangan di TPS 2.

Sekian, Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih, Pak.


Terima kasih, Pak. Baik, Pak Hamra, ya.


Ya, Yang Mulia.


Jadi, di DPT 146 itu atas namanya bukan Salimi.

559.


Bukan La Ode Salimi.


Namanya (...)


Tapi atas nama Bapak La Mana.


La Mara?


La Mana.

76




La Mana.

565.


Ya, ini DPT (...)

566.


Sedangkan Salimi menurut Anda di nomor 30?


Nomor DPT 368.


368?


Ya.


Tapi kalau Bapak bahwa yang bersangkutan benar tidakmenggunakan dua kali pemilihan … pencoblosan, apa tahu persis?


Saya bisa menjelaskan, Yang Mulia.


Ya.


Atas nama La Ode Salimi ini?

574.


Ya dua-duanya dong.

77




Ya.

576.


Salimi dan La (...)

577.


Saya mulai dari nama Wa Iya.


He em.


Wa Iya, disamping faktor umurnya sudah tua dan kondisigeografis Desa Oempu (...)


Berapa umur … bagaimana?


Umur Wa Iya sekitar 80-an.


80. Terus?


Kondisi geografis Desa Oempu terpisah dengan desa lain. Tidakterhubung dengan desa lain. Antara desa satu dengan desa lain sekitar10 km, Yang Mulia.


Jauh, ya.

78




Dusun itu terbagi macam di Desa Oempu ada dua dusun. Dusun

(suara tidak terdengar jelas) dan Dusun Walengkabola.

596.


Terus, se-TPS-TPS ada di dusun atau di desa?


Di TPS 2 itu masuk Dusun Walengkabola. TPS 2 dengan TPS (...)

598.


Tapi TPS-nya ada di desa, tapi sebenarnya itu dusun?


Desa. Desa tapi dibagi dua dusun.


Lho, desa itu kan setingkat kelurahan, Pak.


Ya, Pak, Yang Mulia, tapi desa itu kami bagi dua dusun. Adadusun 1 ada dusun 2.


Ya. Tapi kalau Bapak membandingkan desa satu dengan desayang lain itu kan sudah antara kelurahan.


Maksudnya aksesnya terputus dengan desa lain, kami, Pak.


Ya, tapi ini kalau antarTPS?

80




Oh, antara TPS sama ... satu desa?

606.


Itu yang dipersoalkan kan ada dugaan atau dalil Pemohon inibahwa ada seseorang, Salim ini menggunakan dua kali pencoblosan.


Di TPS saya?

608.


Bukan di TPS Bapak. Dua kali itu bisa di TPS Bapak, bisa ditempat lain kan. Nah, itu yang pertanyaan Hakim, apakah Bapak bisamenjamin bahwa yang bersangkutan tidak pindah ke TPS lain misalnya?


Oh, saya tidak bisa menjamin, tapi kalau di (…)

610.


Lah, itu.


Di TPS saya dia melakukan pencoblosan satu kali.


Ya karena dalilnya Pemohon juga enggak jelas. Mencoblos duakali itu di mana? Apa di satu tempat apa di tempat yang berbeda? Kalaudi tempat Bapak, Bapak bisa jamin tidak?


Bisa jamin, Pak, Yang Mulia.

614.


Tapi kalau coblos itu biar umur 80 dua kali kan masih kuat.

81




Saya bisa jamin kalau tak memilih dua kali, Yang Mulia, saya

buktikan.

616.


Enggak?


Enggak.

618.


Enggak, ya. Tapi kalau pindah ke desa lain fisiknya sudah tidakmemungkinkan?


Saya tidak tahu, Yang Mulia.


Tapi Bapak itu kan TPS-nya buka … kalau me … membandingkanantar desa kan itu antar kelurahan, Pak.


Maksud saya hanya salah (…)


AntarTPS?


Antara TPS.


Satu dusun aja bisa dua TPS lho, Pak. Ada enggak di sana?

82




Di desa saya empat TPS, Yang Mulia.

626.


Di dusun apa di desa?

627.


Desa saya, Desa Oempu ada 4 TPS.


Oh, gitu ya?


Ya.


Ini soalnya ada yang agak … kalau … kalau di kabupaten yang

masih mengenal desa, itu kan terdiri dari beberapa dusun. Nah, satudusun itu terdiri dari beberapa RT/RW, gitu kan. Jadi, dalam satu dusunitu bisa juga ada dua TPS, tergantung jumlah. Mestinya begitu, Pak,struktur organisasi. Ya enggak, Pak Refly? Benar kan? Karena (…)

631. KUASA HUKUM TERMOHON : REFLY HARUN

Bisa diklarifikasi?


Ya, coba gimana?


Jadi, menurut dalil Pemohon itu nama-nama yang disebutkan itumemilih dua kali di TPS yang sama.

634.


Ya, tidak mungkin … itu sudah dijawab. Sehingga Hakim pun lebih

meyakinkan lagi. Kalau untuk daerah lain karena kondisi geografisnya

83



seperti itu, tidak mungkin, ya Pak ya? Karena sudah sepuh ya, sudahtua. Hanya penjelasan Bapak bahwa antardesa itu yang mestinya kitaklirkan di sini, kalau di Jawa kan desa itu dusun, Pak.

635.



636.


Desa itu dusun, jadi desa sebenarnya di Jawa itu ya kelurahan,yang dulu kelurahan sekarang menjadi desa, kepala desa, pak lurahdulu. Cuma adanya di kota, jadi kalau di desa ya kepala desa. Tempat

Bapak pasti sama. Cuma sudah telanjur mindset orang itu menyebutdusun itu desa saja, padahal itu dusun. Malah kalau di mana itu kemarin,di perkara yang lain, kampung, menyebut kampung lagi. Padahalmungkin dusun atau … kalau desa jelas enggak, Pak. Karena desa ituterdiri dari beberapa dusun yang dipimpin seorang kepala desa yangperangkat-perangkatnya ada sekretaris, ada … itu yang setingkat dengankelurahan dulu. Itu ya Pak, ya. Jadi=368 atas nama Salimi … Salimi itu(…)


368.


Cuma ini di … belum ditemukan daftar hadir yang dimaksudkandari Pemohon di P berapa, Pak, Pak Sirra?

639. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA

Ini memang tidak kami … apa namanya, tidak sempat kami masukdalam daftar bukti, tapi kalau ini kami masukkan, Yang Mulia. Nantitambahan ininya karena ini kan nanti kami akan pertegas soal apa ...terjadinya penghalang-halangan. Terima kasih.


Oh, ini penekanannya pada penghalang-halangan? Tapi ini kandidalilkan juga, kan? Bahwa ada tidak sesuai … tidak kesesuaian dengandaftar hadir ini kan juga Bapak persoalkan. Makanya kalau adabarangnya kita cross sekalian dengan saksi. Tapi kalau soal penghalang-

halangan Pak Hamra tidak benar?

84




Tidak benar, Yang Mulia.

642.


Bapak kemarin hadir enggak waktu sidang pertama?

643.


Ada di (…)


Ada? Siapa yang memberi keterangan bahwa dia yang untukmemfotokopi itu harus 10 km ke kecamatan?


Khaidir Alikif.


Siapa?


Khaidir Alikif.


Bapak membantah … artinya satu cerita dengan itu, kan? Apa itudi dusun lain?

649.


Di TPS saya, di TPS saya, di TPS 2.


Dia itu? Dia mengerjakan di TPS Bapak, ya?

651.


Bukan.

85




Lho?

653.


Artinya, kalau di TPS saya tidak ada penghalangan pemilih, YangMulia.


Bukan, yang saksi kemarin. Saksinya Pemohon itu siapanamanya?


Khaidir Alikif.


Khaidir Alikif itu menjelaskan di TPS Bapak?


Di semua TPS Desa Oempu.


Oh, gitu?


Ya.

660.


Tidak di tempat Bapak saja?


Bukan di tempat, Bapak, di semua TPS Desa Oempu.

86




Nah, sekarang kalau begitu di TPS yang lain di Desa Oempu,

gimana?

663.


Saya tidak tahu itu, Yang Mulia, tapi di TPS saya tidak adapenghalangan untuk menyalurkan hak pilihnya.


Tidak tahu apa Bapak memperlakukan khusus?


Tidak ada.


Lho, katanya tidak tahu, kok tidak ada.


Maksudnya tidak kami menghalangi pemilih, tidak pernahmenghalangi pemilih.


Ya, di Bapak, di tempat lain Bapak tahu tidak? Kalaumemperlakukan yang berbeda dengan tempat Bapak?


Saya tidak tahu, Yang Mulia karena saya dari pagi jam 07.00WITA (…)


Tidak tahu?

671.


Sampai selesai proses penghitungan suara di TPS (…)

87




Tidak ada kalau tempat Bapak, ya?

673.


Ya.

674.


Sedangkan di Desa Oempu sendiri berapa TPS?


Empat TPS, Yang Mulia.


Empat TPS?


Ya.


Ya, itu dari Kha … Khai (…)


Khaidir Alikif.


Khaidir itu yang kemarin cerita seperti itu, tapi memang benargeografisnya untuk fotokopi, misalnya Bapak memperlakukan ketentuanitu pun untuk mencapai fotokopi itu memang jauh?


Ya, Yang Mulia. Sekitar 10 kilo-an.

682.


10 kilo, ya. Betul, ya?

88




Ya.

684.


Terus jalannya jelek gitu, Pak, betul?

685.


Ah, tidak sebegitu juga, Yang Mulia. Artinya, perjalanan 20 menitbisa sampai.

686.


Oh, bukan.


Tidak sejelek itu. Artinya, satu 1 meter berhenti, 5 kilometerberhenti, tidak benar.


Wah, Bapak mengikuti betul dong berarti ini.


Ya. Saya ikuti.


Sudah dibawa mimpi-mimpi kalau begitu.

691.


Ya karena (…)


Ya, benar, ya.

693.


Karena kebenaran, Yang Mulia.

89




Ya, alangkah baiknya, ya kemarin juga kami sendiri Para Hakim ini

juga di zaman sekarang kok masih ada jalan yang setiap 1 meter lubang,1 meter lubang itu, kok kayak ya, tapi ya enggak apa-apa itu kan bisamenjadi subjektif karena ada kepentingan atau misi-misi yang yangmungkin termuat di situ, kan. Kalau Bapak kan semangatnya inginmendudukkan, Pak. Itu terus Pak Khaidir juga inginnya kan inginmembuktikan bahwa untuk menjangkau fotokopi itu di samping jauh

juga jalannya jelek, itu. Tapi, enggak apa-apa penekanannya bahwa ditempat Bapak tidak.


Tidak.


Tapi 3 TPS lainnya Bapak tidak tahu?




Itu yang penting. Kenapa Bapak me … memang pengumuman ituada?


Ada disampaikan oleh Ketua PPS atas nama Khairun Imu. Adapengumuman.

700.


Ketua?


PPS.

702.


Ketua PPS?

90




Ya.

704.


Instruksinya seperti apa? Berupa apa?

705.


Ya, tepat di pintu masuk TPS.


Bukan. Itu kan teknisnya masing-masing TPS.


Ya, ya.


Dipasang di (…)


Pintu masuk.


Kalau instruksinya PPS sendiri seperti apa?


Dia instruksikan bahwa bagi pengguna KTP atau kartu keluargaharus menyetor fotokopinya.


Kapan itu?

713.


Sekitar pukul 11.00 WITA sebelum berlangsung pemilihan DPTB-2

berlangsung.

91




Lho, memang berlangsungnya pemilihan jam berapa?

715.


Pukul 07.00 WITA, tetapi kalau DPTB-2 menggunakan KTP diaberlaku pukul 12.00 WITA.


Oh, itu.

717.


Begitu, Yang Mulia.


Dan itu berlaku semuanya?


Berlaku semua.


Tapi Bapak tidak memberlakukan itu?


Saya tidak mempermasalahkan itu.


Oh, kenapa Bapak enggak patuh dengan instruksi atasan Bapak?


Karena tiada surat edaran resmi dari KPU, Yang Mulia.

724.


He em. Berarti Bapak mengangkangi dong dengan instruksinya.

92




Ya karena tiada surat edaran.

726.


Oh, Bapak lebih ke atas lagi melihatnya.

727.


Ya, Yang Mulia.


Memang di tempat Bapak pada akhirnya sebenarnya ada berapayang hanya datang menggunakan KTP?


Yang menggunakan KTP DPTB-2 itu sebanyak 26 orang. Laki-laki12 orang, perempuan 14 orang.


12 dan 14?


Ya.


Tapi, semua KTP apa ada yang KK atau paspor?

733.


KTP dan kartu keluarga, Yang Mulia.


Kartu keluarga.

735.


Ya.

93




26 itu?

737.


26.

738.


Masih ingat berapa yang KK, berapa yang KTP?


Saya tidak ingat, Yang Mulia.


Tidak ingat.


Ya.


Kemudian, kalau perolehan suaranya gimana Pak Hamra?


Untuk perolehan suara, Nomor Urut 1 = 163, Nomor Urut 2 = 20,Nomor Urut 3 = 99, jumlah 282. Suara batal sah ... suara batal 1 orang.Jadi yang memilih di TPS saya 283.

744.


He em. Kalau Pemohon ini, Pak ini berapa dapatnya?


Pemohon 163.

746.


163. Sudah menang ini di situ, ya?

94




Ya, Yang Mulia.

748.


Ya. Baik, Pak Ketua, terima kasih.

749.


Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak.

750.


Pak Hamra.


Ya, Yang Mulia.


Wa Iya dan La Ode Salihin ini ada hubungan? Kalau Wa Iya 80tahun.


Ya.


Kalau (…)

755.


La Ode Salimi kelahiran (…)


Masih saudara mereka?

757.


Tidak.

95




Tidak ada hubungan.

759.


Tidak ada hubungan.

760.


Bukan suami istri, bukan anak, bukan?


Bukan.


Saudara penduduk Desa Oempu itu?


Penduduk Desa Oempu.


Dan waktu itu sebagai ketua KPPS dan mencoblos di sanaSaudara?


Mencoblos juga di TPS 2 saya.


Dari pagi sampai selesai?


Dari pukul 07.00 WITA ... sebelum pukul 07.00 WITA sampaiselesai proses perhitungan suara.

768.


Ya, saya ingin ulangi lagi. DPT di sana berapa?

96




DPT di sana 674. Perempuan 334, eh laki-laki 334, perempuan

340.

770.


Ya, ya. Yang melaksanakan hak pilihnya yang hadir?


Yang melaksanakan hak pilihnya 283 termasuk DPTB-2 itu, YangMulia.


Ya, ya. La Ode Salimi ini nomor urut berapa DPT?


Di DPT La Ode Salimi dengan Nomor Urut 368, Yang Mulia.


Ya, baik. Kalau begitu yang Nomor Urut 194 dan 199 itu siapa? Yang didalilkan oleh Pemohon bahwa dalam daftar hadir di TPS itu Laode Salimi ini ada di 194 dan 199. Lalu 194, 199 itu siapa?


Yang 146 ini.


194.


146.

778.


146.

97




Atas nama La mana.

780.


Jadi bukan La Ode Salimi?

781.


Bukan.


Lalu 194?


Oh, 194 itu yang dituduhkan oleh Pihak Pemohon bahwa La OdeSalimi itu memilih satu dalam daftar hadir itu 194.


Ya, dalam dalil Pemohon ini kan 194 dan 19,9 kan dua kali diamenggunakan itu. 194 itu siapa?


Artinya (...)


Apakah La Ode Salimi?

787.


194 dan 199 La Ode Salimi yang menggunakan dalil Pemohonmencoblos di TPS saya.


Ya.

98




Di TPS 2.

790.


Memang betul Nomor Urut itu 194, 199 La Ode Salimi?

791.




Dengarkan baik-baik dulu, Pak.


Ya.


Dengakan baik-baik. Jangan terlalu cepat. Itu kan ada dua, 194,

199 (...)


Yang didalilkan Pemohon.


Namanya itu sama atau orangnya sama? Coba, siapa 194 itusiapa? 199 itu siapa?

797.


194 dan 199 di daftar hadir itu tidak ditulis nama, Yang Mulia. Diahanya nomor kehadiran. Tidak ditulis nama.


Kalau untuk Wa Iya itu sama, ya (...)

99




Ya.

800.


Di TPS 2 itu?

801.


Ya.


Nomor urut DPT-nya berapa dia?


522.


522.


Ya, Yang Mulia.


Kemudian dalam urut hadir di TPS?


Menurut Pihak Pemohon 58 dengan 146.


Ya. Siapa yang 58 itu sebetulnya?

809.


Saya tidak tahu juga, Yang Mulia. Tapi yang jelas Wa Iya tidakmemilih dua kali di TPS saya.

100




146 juga tidak?

811.


Saya tidak tahu.

812.


Ini dari Pemohon menyatakan bahwa ... ini bisa Pemohon perkuatbahwa di nomor urut yang 58 masih dilaksanakan oleh Wa Iya.Pelaksanaannya 146 juga begitu. Ada bukti?


Bukti Pemohon bukti berapa itu?


Ini akan diajukan, Yang Mulia. Buktinya.


Oh.


Akan diajukan buktinya?


Ya.

818.


Dicatat, ya, ada dua, ya bukti yang mau diajukan, ya, nantidikonfirmasi mengenai itu.


Ya. Karena dari Pemohon ini agak jelas di dalam permohonan iniada dua nomor urut. Ini bisa dijawab bahwa dua nomor urut itu apabetul atas nama tersebut atau sebetulnya ada nama lain. Ya, sehingga

101



Saudara mengatakan hanya satu kali atau dua kali itu nanti bisa kitacompare dengan bukti itu.

820.


Ya, Yang Mulia.

821.


Bisa dinanti Pak Sirra, ya, supaya diajukan memang di 58, 146dipakai oleh Wa Iya, Laode Salimi, 194 dan 199 atau ada nama lain. Ya,di (...)

822.


P-9, Yang Mulia kalau C-7-nya.


C-7-ny a P-9, ya? Enggak ada nama di situ.


Ya, nomor-nomor urut.


Cukup, Pak?Pak Hamra, ya.


Ya, Yang Mulia.

827.


Itu 26 orang tadi menurut pandangan Bapak sebagai masyarakatsitu, itu mereka kalau ada kampanye itu ikut yang mana pasanganmana?

828.


Saya tidak tahu itu, Yang Mulia.

102




Oh, enggak tahu.

830.


Saya enggak tahu.

831.


Tapi itu warga sana, ya?


Warga asli Desa Oempu.


Yang tidak dapat C-6?


Yang tidak dapat C-6.


Kenapa tidak dapat C-6?


Ya, mungkin tidak terdaftar dalam DPT. Yang jelas kalaumendapatkan KTP apa ... yang menggunakan DPTB-2 berarti itu tidakada formulir, tidak mendapatkan surat panggilan C-6.

837.


Ya, harusnya pendataan pemilihan itu kan enggak bolehmasyarakat di sana yang kita tinggalkan. Ya, kalau memang itualasannya, ya. Jadi ke depan itu harus sebagai tokoh masyarakat, Bapakitu harus ingatkan. Kan sering kalau di desa itu kan sering kumpul-kumpul, kan?

838.


Ya, Yang Mulia.

103




Sering gotong royong, ya, harusnya kan semua masyarakat

dipanggil. Masa ada yang dapat C-6 ada yang enggak. Untung saja MKmembiarkan, membolehkan pakai KTP, kalau enggak apa jadinya haknyamasyarakat. Ya, yang ke depan tolong dibantu.

840.


Ya, Yang Mulia.


Meskipun itu bukan kewajiban Bapak secara pribadi.


Ya, siap, Yang Mulia.


Sebagai tokoh masyarakat, kami ingatkan, ya, kalau enggak inikan terjadi persoalan seperti ini kan. Ya, oke.

Silakan, Termohon mau tanya apa? Cukup?


Ya, cuma penegasan saja, Yang Mulia.


Ya.


Apakah Saksi yakin betul bahwa masing-masing orang yangdituduhkan cuma memilih satu kali saja?


Ya, memilih satu kali.

848.

KUASA HUKUM TERMOHON : REFLY HARUN

Ya, itu saja, Yang Mulia.

104




Ya, cukup.

Pemohon? Silakan.

850.


Saudara Saksi, tadi saya ingin penegasan kembali. Untuk Wa Iyaini di dalam C-7 itu, itu tertera atas nama siapa, nomor 58 dan 146?


Di daftar hadir?


C-7. Ya, di daftar hadir.




Bukan, Anda kan KPPS, ya ...


Ya, KPPS, saya KPPS 1.


Saudara mengikuti proses dari awal sampai akhir?

857.


Ya.


Siapa yang mencatat daftar hadir di sini?

859.


KPPS 4 dan KPPS 5.

105




Ha?

861.


Saya KPPS 1, KPSS 4 dan 5.

862.


Dalima namanya?


KPPS 4 (...)


Tempatnya sama … tempatnya beda?


Tempatnya beda, kursinya itu berbeda.


Betul, kalau pencatatan daftar hadir ini paling depan.


Tidak, begini kami (...)


Tidak, tidak. Saya tahu yang namanya orang hadir ke TPS itudidaftar dulu menyerahkan surat panggilan C-6 atau KTP, KK kalau pukul12.00 ke atas.


Ya.

870.


Dan mereka mendaftar.

106




Ya.

872.


Diambil formulir ... secara teknis ini saya jelaskan ke Saudara.Nah, yang mencatat itu namanya siapa?


KPPS 4 namanya La Ode Arhamna.

874.


Nomor 1 ... nomor 58 siapa namanya?


Maksudnya mencatat kehadiran itu La Ode Arhamna.


La Ode, ya?


Ya.


Apakah ... kenapa Saudara tidak menanyakan ini nomor 58 dan146 ini tidak ada namanya?

879.


Memang kalau daftar hadir tidak ada namanya. Di daftar hadir C-7tidak ada nama.


Itu pakai nomor urut semua?

107




Ya, pakai nomor urut dan daftar hadir.

882.


Ha?

883.


Nomor urut.


Nomor urut?


Ya.


Sesuai dengan DPT-nya kan?


Artinya daftar nomor DPT sesuai, nomor urutnya ditulis.


He em.Kalau La Ode Salimi ini 194 dan 199 ini siapa ini 194, 199 di C-7?


194 dan 199 ini karena ini di daftar hadir C-7 nya tidak ada nama,mungkin hanya kesalahan penulisan di KPSS 4 dan 5.


Jangan mungkin, Anda kan KPPS, kalau mungkin Anda melempartanggung jawab namanya

108




Ya, ya.

892.


Kan sebelum Saudara tanda tangan seluruh Berita Acara, ya,untuk dimasukan ke dalam kotak itu guna nanti rekapitulasipenghitungan di PPK, kan itu semua dicek. Ya, kan? Kan tentu akanterlihat secara nyata, gitu, ya. Tetapi Saudara tetap pada keteranganSaudara bahwa La Ode Salimi dan Wa Iya ini tidak memilih dua kali diTPS itu?

893.


Tidak memilih dua kali.


Betul, Saudara itu?


Betul.


Nah, yang kedua. Tadi Saudara mengatakan bahwa ada instruksidari PPS, ya, terkait dengan pengumuman di kardus itu. Hanya Saudarayang tidak melaksanakan karena ada surat edaran, betul seperti itu?


Di TPS saya begitu, Yang Mulia.


Betul seperti itu?


Ya.

109




Anda sudah disumpah lho.

901.


Betul, kalau di TPS saya. Karena tidak ada yang keberatan di situsemua pasangan calon.


Bukan saya tanya keberatan. Apakah betul tidak ada

pengumuman itu atau ada pengumuman itu?


Ada pengumuman.


Ada pengumuman di TPS Saudara?

905.


Ya.


Ada pengumuman, ya?


Ada.


Ada pengumuman. Nah, apakah ada pemilih yang tidak dapatmenyerahkan fotokopi KTP, atau KK, atau paspor kemudian tidak dapatmelaksanakan hak suaranya memilih?

909.


Di tempat saya tidak ada permasalahan.

110




Betul Saudara?

911.


Yang ada KTP fotokopinya silakan memilih, yang tidak adafotokopinya silakan memilih juga untuk menyalurkan hak pilihnya. Kamitidak pernah menghalangi.


Kalau kemarin ada keterangan, kita mau konfrontir ini terbuka,

ada satu orang di TPS Saudara yang melaporkan pada saat ... si Khaidiritu memilih di TPS Saudara bukan?


Bukan. Dia di TPS 3.


Di TPS 3?


Di TPS 3.


Begitu.Nah, yang dilaporkan di TPS 2 yang satu orang itu?


Siapa yang dilaporkan? Saya tidak tahu itu, karena tidak adalaporan (...)


Dia mendapat laporan ada pemilih yang tidak dapat menggunakanhak pilihnya karena tidak bisa menunjukan (...)

111




Betul, tidak apa-apa.

Pertanyaan saya yang terakhir, apakah Saudara pernahmengetahui atau mendengar ada rekomendasi panwaslu terkait denganpenghalang-halangan pemilih ini?

931.


Rekomendasi?


Panwaslu kabupaten terkait dengan ditemukannya adanyamenghalang-halangi pemilih untuk memilih karena tadi itu yang Saudarakatakan PPS mengeluarkan instruksi memilih dengan KTP, KK harusdengan fotokopi. Ada tidak Saudara pernah mendengar dan mengetahui?Jujur Saudara.


Untuk rekomendasi panwas … rekomendasi panwas (...)

934.


Ini rekomendasinya.


Di Desa Oempu?


Ya, di 4 TPS itu termasuk TPS Saudara. Nanti ada panwas lho disini.


Dengar.

938.


Termasuk di TPS Saudara juga masuk dalam rekomendasipanwas?

113




Ya.

940.


Desa Oempu itu?

941.


Ya.


Saudara dengar?


Dengar.


Saudara mengetahui?


Ya, karena dengar karena (...)


Mengetahui?


Ya (...)


Saudara pernah dipanggil panwas?

949.


Pernah.

114




Tetapi ada pelanggaran adimistrasi di situ menurut (...)

961.



962.


Tidak, barusan keterangan Saudara belum 2 menit ... belum 1menit, Saudara lari lagi. Tidak usah lari-lari, jujur saja. Saudara tidakusah membela si A, si B. Saudara penyelenggara pemilu, lho.


Saya penyelenggara pemilu, saya tahu.


Ya, lanjut saja, lanjut.


Supaya jangan (...)


Begini, keberatan, Yang Mulia.


Ya, jadi begini (...)

968.


Silakan, Pemohon tanya Saksi sebaik-baiknya sesuai fakta, tetapi jangan mengintimidasi. Kami keberatan.


Saya tidak mengintimidasi, sebab (...)

116




Oke, ya?

Oke, sekarang pukul 11.55 WIB, memang suasana agak “panas”karena memang sudah saatnya.

Sekarang, Pihak Terkait, silakan.

981.


Kami ada pertanyaan sedikit, Yang Mulia.


Oh, masih ada? Silakan.


Kami belum dapat.


Ya.

985.


Baik, kepada Saksi. Tadi sudah disampaikan terkait penggunaanKTP, fotokopi, dan KK. Tadi tidak ada masalah, ya?


Tidak ada masalah.


Artinya di ... setelah selesai pemilihan, proses penghitungan, pun juga tidak ada yang datang ke Saksi untuk komplain atau (...)


Tidak ada.

989.


Tidak ada, ya?

118




Tidak ada.

991.


Terus, tadi Saksi mengatakan sid ... melihat sidang sebelumnya,ya? Ada saksi Khaidir Alikif, ya?


Ya.

993.


Yang menyatakan bahwa di ... salah satu di TPS 2 dia dengar jugaada penghalangan mengenai penggunaan KTP itu, ya? Untuk mencoblosdengan menggunakan KTP?


Kalau di TPS saya, tidak ada.

995.


Tidak ada?


Ya.


Apakah Saksi kenal pribadi dengan Khaidir Alikif?


Khaidir Alikif, kemenakan suku saya.


Ketemu, ya?

119




Kemenakan juga.

1001.


Oh, kemenakan?

1002.


Kemenakan suku.


Kemenakan suku.


Kemenakan suku.


Pernah enggak, Khaidir Alikif datang ke Saksi terus menyatakan,

”Ini di TPS Saksi ada permasalahan mengenai penggunaan KTP atausegala macam?”


Di TPS 2?


Ya.

1008.


Tidak pernah.


Dia tidak pernah mengatakan?

1010.


Tidak pernah mengatakan.

120




Baik sesudah ... selesai (...)

1012.


Baik sesudah maupun semasa proses pemilihan.

1013.


Oke. Tadi Saksi mengatakan bahwa pengumuman untuk ... harusmenggunakan fotokopi KTP dan KK itu disampaikan oleh Ketua PPS, ya?

1014.


Ketua PPS.


Hayrun Imbu?


Hayrun Imbu.


Apakah Hayrun Imbu dengan Khaidir Alikif ada hubungansaudara?


Kemenakan suku juga.

1019.


Kemenakan juga, ya?


Kemenakan suku.

1021.


Artinya juga ada hubungan Saudara?

121




Hayrun Imbu dengan Hamin Imbu saudara kandung.

1023.


Saudara kandung?

1024.


Ya.


Oh, ya? Baik.Cukup, Yang Mulia.


Ya, saya ... eh, masih ada? Ya, Ibu Musyawarah ... Musyarrafah,silakan, silakan?

1027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH

Terkait dengan rekomendasi panwas, tadi Saksi menyatakanbahwa dengar ada rekomendasi. Boleh disampaikan kapan Saudara Saksimendengar rekomendasi tersebut?


Saya kurang tahu itu karena sudah proses pemungutan suaratanggal 9 Desember, saya tidak tahu sudah kapan dia keluarrekomendasi panwaslu.

1029.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH

Sesudah selesainya pemungutan suara dan penghitungan suara,ya?


Yang jelas saya kurang tahu tanggalnya.

122




Tidak ingat tanggal, tetapi mungkin ingat berapa hari atau

berapa?

1032.


Yang jelas itu hari, kalau saya tidak salah, sekitar tanggal 16, 15… 16.


Tanggal 16 Des (…)


Yang jelas itu perkiraan saya.


16 Desember?


16 Desember.


16 Desember. Hari pemungutan dan penghitungan suara ditanggal?


9 Desember.


9 Desember?


Ya.

123




Baik. Kemudian, mengenai ... ini masih di sekitar Desa Oempu,

ya, Pak, di TPS 2 tepatnya. Mungkin Bapak pernah mendengar adanyapenemuan C-6 yang berserakan?

1042.


Tidak pernah.


Tidak pernah mendengar?


Tidak pernah, tidak pernah mendengar.


Oke, baik, cukup, Yang Mulia.Terima kasih, Pak.

1046.


Terima kasih, ya.Saya mohon maaf, tadi lupa mau ... ini ... panwas. Lupa saya tadi

memperkenalkan.Coba direkam lagi, Pak. Namanya panwas yang hadir, mohon

maaf, ya? Saya kira Prinsipal tadi itu. Silakan.

1047. PANWASLU: MAHILUDDIN

Terima kasih. Alhamdulillah masih diingat, meskipun terlambat,tapi bagi kami tidak apa-apa.


Mantap.

1049.

PANWASLU: MAHILUDDIN

Saya dari Panwas Kabupaten Muna, nama Mahiluddin. Di sebelahkanan saya juga adalah anggota kami, Rustam dan satu lagi, Al Afsal.

Dan kami juga didampingi oleh Bawaslu Sultra, itu Pak Asri Sarif.

124




Mana Pak Asri? Oh, ada, ya? Ya.

Terima kasih sudah datang. Tetapi kemarin sudah diperkenalkan juga tetapi sekarang supaya lebih top lagi, diperkenalkan lagi.

1051.


Ya, terima kasih.


Ya, terima kasih, Pak, ya? Soalnya potongan Bapak, potongan

bupati masalahnya. Jadi, saya agak ragu tadi wajahnya.


Amin.


Oke, Saudara. Jadi, sekarang pukul 12.00 WIB. Kita skors sidangini 90 menit karena kami ada acara lain.

Ya, jadi kita masuk Insya Allah pukul 13.30 WIB, ya?

Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors sidang kita cabut.

Kayaknya saya kenal dengan Bapak ini, nih. Koboi pakaiannya, ya,selalu. Pak Margarito, ya? Ya, benar. Kenal kita. Selamat datang, PakMargarito. Sudah dua hari dua malam menunggu kesempatan, ya.

Jadi, sebelum keterangan Ahli dari Pihak Terkait, kami ingin tanyadulu ke Termohon, ya. Sudah dianggap cukup kan Saksinya? Cukup?Enggak ada lagi yang mau dijelaskan, ya? Cukup? Oke. Jadi, biar kitaada kemajuan di dalam perkembangan persidangan ini. Kalau hari inisudah cukup semua, selesai semua, berarti kita tutup, ka? Tinggal bikinkesimpulan, ya? Oke.

KETUK PALU 1X


SKORS DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

KETUK PALU 1X

125



Baik, Pak Margarito. Kemarin sudah disumpah, ya? Sekarang jangan sumpah lagi. Silakan, Pak Margarito. Mempresentasikan, apayang mau disampaikan?

1055.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah yang sayamuliakan. Bapak-Bapak Anggota Majelis yang juga saya muliakan,Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan para hadirin yang saya hormati.

Assalamualaikum wr. wb.


Walaikumsalam wr. wb.

1057. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya awaliketerangan saya ini dengan beberapa penegasan.

Pertama, penyebab atau sebab yang melawan hukum atau yangbertentangan dengan hukum, dalam hukum dan ilmu hukum tidakpernah dapat dijadikan dasar timbulnya sebuah hak.

Yang kedua (…)


Coba, tidak dapat timbulnya?


Tidak dapat dijadikan dasar sah timbulnya hak yang sah, hal yangbertentangan dengan hukum tidak bisa dijadikan dasar menimbulkan hakbagi siapa pun orang itu.

Yang kedua, ilmu hukum menggariskan satu prinsip: hakdiberikan kepada seseorang atau sekelompok orang tidak dengan atasdasar perpaduan antara dua keadaan hukum yang hukumnya salingmenangguhkan atau saling menyangkal. Hukum hanya akanmenyandang sifat itu yaitu hukum yang sah sejauh didasarkan padakeadaan yang masuk akal. Dua keadaan hukum yang saling menyangkaltidak pernah menjadi alasan yang masuk akal untuk disatukan dandijadikan dasar lahirnya hak. Hak hanya … sekali lagi … hak hanya timbuldari sebab yang sah. Jika sebabnya tidak sah, maka akibat hukum yangtimbul dari sebab yang tidak sah itu juga tidak sah.

Ketiga, tatanan hukum pemilihan kepala daerah kita atau tatanan

pemilihan kepala daerah seperti tatanan pemilihan umum seluruhnya

126



bersifat normatif, tatanan ini berisi prinsip, gugusan hak dan kewajiban,prinsip pemilihan, siapa melakukan apa, bagaimana dan kapan serta apaakibat yang menyertainya. Dalam sifatnya, tatanan ini merupakan

panduan yang mengikat semua pihak.Ketua … Bapak Ketua Majelis Mahkamah yang saya muliakan,

Bapak-bapak anggota Majelis Mahkamah yang juga saya muliakan, sayaingin mengawali … mengawali keterangan substansial saya denganmerumuskan dulu beberapa masalah.

Pertama, mengapa pemilih harus diundang untuk datang ke TPS?Kedua, apa konsekuensinya bila … bila mereka tidak diundang, pemilih-pemilih ini tidak diundang? Apa konsekuensinya bila seorang pemilihmemberi suara dua kali? Atau lebih dari sekali. Dan suara tersebutmemberi kepada pasangan calon yang berbeda atau pasangan calon

yang sama. Apakah ada kenyataan hukum satu atau … apakah adanya

kenyataan hukum satu atau beberapa suara diberikan secara tidak sahdalam satu TPS atau beberapa TPS dalam satu kampung, desa, ataukelurahan dapat dijadikan dasar mendiskualifikasi semua suara sahlainnya dalam satu TPS atau beberapa TPS di satu desa, kampung, ataulainnya?

Apa hukum … apa hukumnya bila penyelenggara pemilihan atauunsur-unsur penyelenggara, PPS, PPK, dan lain-lain, mengumumkansuatu pernyataan yang isinya berbeda dengan syarat yang diatur dalam

hukum, siapa yang berhak memerintah pemungutan suara ulang padaTPS?Hukum pemilihan kepala daerah yang bertolak dari Undang-

Undang Nomor 1 ... Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur dan seterusnya yang ditetapkan menjadi Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang tentang PemilihanGubernur dan seterusnya yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Perpu Nomor 1 Undang-Undang ... PerpuNomor 1 Tahun 2015 tentang gubernur ... Pemilihan Gubernur danseterusnya dan serangkaian peraturan KPU meletakkan satu prinsip: hakpilih sepenuhnya bersifat individiual tunggal, tak terbagi, utuh.

Prinsip ini tentu sebagai konsekuensi dari konstitusionalismedidasarkan pada sifat hak dalam konsep hukum. Dalam ilmu hukum, hakmerupakan pengakuan kepada seseorang tentu sebagai subjek hukumbahwa dirinya memiliki kekuasaan atas suatu atau beberapa hal di satusisi dan di sisi lain menemukan konsekuensi berupa pembatasankekuasaan orang lain atas hal tersebut. Sungguh pun demikian, asal hus... asal usul hak memiliki sifat yang secara asasi ... memiliki sifat yangsecara asasi berbeda.

Hak yang dalam esensi dan sifatnya memiliki kualitas alamiah,

berbeda dengan hak yang dalam esensi dan sifatnya memiliki kualitas

127



atau sifat civilian atau civilis. Hak yang disebut terakhir ada dan dimilikioleh seseorang, bukan karena ia manusia, tetapi karena ia adalah warganegara. Hal yang terakhir ini dinyatakan dalam sistem apa pun … hak

yang terakhir ini dinyatakan dalam sik ... sistem hukum apa pun hanyadalam undang-undang, tidak di luar itu.

Dalam konteks itu, pengakuan dan penghargaan atas hak pilihtidak serta-merta menimbulkan kosekuensi atau demi hukum pemilik hakwajib menggunakannya. Untuk dapat menggunakannya dalam hukumpemilihan kepala daerah yang berlaku … yang positif berlaku pada saatini, digantungkan ada keaadan lain atau hal hukum lain dan untukmemastikannya diciptakan serangkaian prosedur.

Prosedur ini menjamin tersebut dapat, bukan harus digunakan.Dalam hukum pemilihan yang positif berlaku saat ini, pengakuan dan

(suara tidak terdengar jelas) hak pilih tersebut diwujudkan dengan caradicatatkan dalam daftar pemilih tetap dan pemilih diundang, bukan wajibmenggunakan hak pilihnya.

Pendaftaran pemilih, apalagi undangan kepada pemilih untukdatang ke TPS memberi suara at ... atau tidak dapat dijadikan sebab ...tidak dapat dijadikan sebab timbul, ter ... tidak dapat dijadikan dasaratau sebab timbulnya hak pilih, itu sebabnya mereka yang tidak terdaftardalam hak pilih ... dalam daftar pemilih tetap dan karena itu tidakmendapat undangan atau tidak diundang untuk datang ke TPS, demihukum tidak kehilangan haknya.

Mereka yang terdaftar dalam DPT dan tak diundang tetap dapatmenggunakan haknya itu setelah terlebih dahulu memenuhi syarattertentu. Dalam hal syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya haktersebut tidak dapat digunakan.

Andai, tetap saja hak itu digunakan, maka suaranya mestiberkualifikasi hukum tidak sah. Dalam hukum pemilihan universal dikenalprinsip election of remedies, jika dua ... ada dua alternatif yang satutelah dipilih, berarti yang satunya lagi ditolak.

Dikenal pula dalam ilmu hukum adagium electa una via non daturrecursus ad alteram (ia yang telah memilih satu jalan, tidak pantasmeminta nasihat untuk memilih jalan yang lain).

Hak pilih dalam hukum pemilihan saat ini, dikonsepkan sebagaihak yang bersifat atau berkualitas tunggal, bukan jamak, konsekuensinya... konsekuensi ketunggalannya adalah hak itu untuk alasan apa puntidak dapat dibagi. Hukumnya suara satu pemilih yang dibagi-bagi ataudipecah-pecah menjadi misalnya singkat saja memilih lebih dari sekali ...dari satu kali hal ... berkualifikasi hukum sebagai suara tidak sah. Prinsipini jelas diatur dan menjadi tatanan dalam hukum pemilihan kita.

Hukum pemilihan diatur dalam perpu dan seterusnya, Nomor 1dan seterusnya, menganut prinsip hak pilih sebagai hak yang bersifattunggal. Prinsip ini disebutkan dalam undang-undang ini dalam bentuk

melarang pemilih memilih lebih dari satu kali atau memilih tanpa

128



terdaftar dalam DPT. Inilah esensi normatif dari Pasal 112 ayat (2)undang-undang yang saya sebutkan tadi. Tetapi saya berpendapatbahwa norma ini menyamakan nilai hukum untuk dua hal yang

hukumnya berbeda, yakni hal yang sah dan hal yang tidak sah.Dalam hukum dikenal prinsip lain alasan yang sama, maka

hukumnya sama, idem es rasio idem est lex. Dan prinsip lainnya yangdikenal dengan sebutan, dari penyebabnya dapat disebabkan akibatnya,ce sante kausa esat efektus. Singkatnya, penyebab menentukanakibatnya. Nalarnya sebab yang tidak melawan hukum tidak akanmenghasilkan akibat yang melawan hukum pula, begitu sebaliknya,sebab yang melawan hukum akan melahirkan akibat yang juga melawanhukum.

Sebab yang mengakibatkan sesuatu tidak sah, pasti tidak sama

atau bukan sebab, baik dalam sifat maupun bentuknya dengan sesuatuyang menjadi sebab sahnya satu tindakan. Menggunakan satu sebabyang melawan hukum pada satu TPS sebagai dasar menggugurkankeabsahan semua suara sah dalam TPS itu, secara ilmu hukum tidakberalasan hukum karena juga tidak rasional. Tidak rasional dan tidakberalasan hukum pula bila satu suara tidak sah atau beberapa suaratidak sah dalam satu TPS atau beberapa TPS menghapuskan keabsahanseluruh suara sah lainnya pada TPS itu atau beberapa TPS di satu desa… kampung … kelurahan … atau kelurahan.

Apa bedanya memilih lebih dari satu kali dengan kesalahan atau

kekeliruan PPS, PPK, atau KPU menuliskan angka perolehan suarapasangan calon secara esensial, saya bependapat tidak ada bedanya.Mengapa? Karena keduanya … kedua tindakan hukum itu menimbulkanakibat hukum atau keadaan hukum yang sama, yaitu sama-samamenghasilkan akibat berupa suara itu tidak sah.

Mengapa hanya peristiwa melawan hukum pada saat pemungutansuara saja yang diberi kualifikasi sebagai penyebab atau keadaan yangmenyebabkan pemungutan … dilakukan pemungutan suara ulang,sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d PerpuNomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, dan seterusnya, danseterusnya. Sedangkan, salah perhitungan pada level rekapitulasi hanyadiharuskan untuk dikoreksi, bukan dijadikan dasar dilakukan pemungutansuara ulang, padahal dua-duanya sama akibat hukumnya.

Padahal keadaan hukum yang dihasilkan dari kedua tindakan yangberbeda itu, yang melawan hukum itu sebagaimana telah saya sebutkantadi, sama akibatnya. Pada titik itu saya berpendapat rasional dan karenaitu beralasan hukum tentu bila keadaan melawan hukum itu nyata-nyataterjadi untuk hanya di … untuk dipakai hanya untuk suara … mengoreksisuara yang tidak sah itu. Tidak bisa dipakai sebagai dasar untukmeminta, mengharuskan pemungutan suara ulang. Suaranya sama

akibatnya, salah hitung di sini suara ini harus ke pasangan calon A di ...

129



salah hitung, didistribusikan ke pasangan calon B, kan tidak sah.Menimbulkan … menimbulkan suara terbesar pada pasangan calon B dandia mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai pemilih … pasangan

terpilih dan dengan demikian, dia berhak untuk ditetapkan sebagai calonpadahal dia didasarkan pada salah … salah transfer suara. Sama jugadengan orang yang memilih lebih dari satu kali, akibatnya sama. Kenapayang satu disuruh ulang, yang satu disuruh koreksi? Tafsir sistematikmemungkinkan untuk diambil jalan tengah.

Bapak Ketua Majelis Mahkamah, yang sangat saya muliakan.Bapak-Bapak Anggota Majelis Mahkamah yang sangat saya muliakan

juga dalam sidang yang mulia ini. Dalam ilmu hukum, keputusan tidakbisa dijatuhkan berdasarkan pada keadaan yang dihipotesakan. Mesti …mesti dinyatakan atau diambil berdasarkan keadaan hukum yang nyata,

valid. Keadaan hukum yang dihipotesakan, dipersepsikan ataudikhayalkan dalam sifatnya bukanlah keadaan hukum. Suatu keadaanberkualifikasi sebagai (suara tidak terdengar jelas) hipotetik, misalnyakalau orang menyatakan begini, “Bila semua pemilihnya datang, sayaakan menang. Semua pemilihnya tidak datang atau sebagian besarpemilihnya tidak datang, saya akan kalah.” Hipotetik. Itu keadaan hukumyang menurut saya hipotetik.

Menyatakan hukum atas satu keadaan yang disengketakanhukumnya di pengadilan dalam ilmu hukum tentu dinyatakan melalui …harus dinyatakan melalui keputusan harus dinyatakan pada kenyataan

yang ditemukan, terverifikasi, dan meyakinkan dalam persidangan itu.Ilmu hukum tidak pernah memberi nilai absah terhadap satu kenyataanyang dihipotesakan atau dibayangkan atau dipersepsikan sebagaikeadaan yang memiliki kualitas hukum ... kenyataan yang memiliki sifatmemutus atau determinatif.

Memberi suara, oleh hukum pemilihan kepala daerah dan wak …me … oleh hukum pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakilbupati, walikota, wakil walikota yang diatur dalam undang-undang yangtelah saya sebutkan tadi adalah tindakan memberi suara adalah tindakanyang bersifat rahasia. Tegas dinyatakan pada Pasal 2 undang-undangnomor … Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, WakilGubernur, dan seterusnya yang telah ditetapkan dengan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang hal sama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang hal yang sama. Sekali lagi,memberi suara adalah tindakan yang bersifat rahasia. Karena itu, akibathukumnya, kecuali malaikat, baru suara itu diketahui oleh orang lain.Kalau ada orang yang mengetahui bahwa a memilih x, pasti salah, pastimelawan hukum tindakan itu. Itu harus dikualifikasi melawan hukum,sebab asas. Saya sangat percaya, Yang Mulia Bapak-Bapak Yang Mulia,tahu betul bahwa sesuatu yang bertentangan dengan asas, selain tidakmenghasilkan keadaan, tujuan yang hakiki, juga tidak dapat dijadikan

dasar timbulnya hak.

130



Sekali lagi, saya ingin menyatakan bahwa memberi suara dalampemilihan umum oleh hukum, dikualifikasi sebagai tindakan rahasia dandengan konsekuensinya tidak ada satu manusia pun yang tahu siapa

memilih siapa. Siapa memilih sekali atau dua kali, tidak mungkin itudiketahui. Kalau ada yang mengetahui, melawan hukum. Andai dalamsatu atau beberapa TPS terdapat keadaan berupa pemilih memilih lebihdari satu kali atau petugas pemungutan suara ... pemungutan suaramerusak lebih dari satu suara, serta-mertakah pemungutan suara di TPStersebut harus diulang? Saya berpendapat tidak. Mengapa? Hukumpemilihan kepala daerah saat ini yang didasarkan pada Perpu Nomor 1,dan seterusnya yang sudah saya sebutkan berkali-kali tadi. Pemungutansuara di TPS dapat diulang bukan hanya setelah adanya, keadaanadanya itu mesti bersifat pasti, keadaan-keadaan hukum yang diatur di

dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, b, c dan e Perpu Nomor 1, danseterusnya tadi.

Sebut saja keadaan pada Pasal 112 ayat (2) huruf a dan b sampaidengan e, nyata-nyata ada, andaikan saja begitu. Tidak serta-mertasecara hukum dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan suaraulang di TPS itu atau di beberapa TPS yang diwarnai dengan keadaanyang sama. Mengapa? Karena masih ada rekomendasi dari panwas.Siapa panwas itu? Atau sebelum sampai di situ, mengapa demikian?Pertama, dalam ilmu hukum, tesis fundamental tentang norma, ilmuhukum tentang ... bicara mengenai norma hukum adalah kehendak

pembentuk Yang Mulia Ketua ini pernah sebelum jadi di sini, jadipembentuk undang-undang. Kehendak pembentuk undang-undangdinyatakan dalam hukum adalah kenyataan ... penegasan dari kehendakpara pembentuk undang-undang. Kehendak yang ber ... dan tentu sajadinyatakan dalam kata-kata, dengan huruf tertentu. Keadaan yangbersifat yang umum dinyatakan dengan huruf biasa saja. Kalau adakeadaan khusus yang hendak dinyatakan dalam pasal itu dan dijadikannorma, maka huruf awalnya pasti kapital. Tidak mungkin tidak, kecualikalau ilmu hukum kita berubah. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berubah,sekarang ini positif berlaku.

Di Pasal 112 ayat (2), panwas ditulis huruf dengan awal panwaskecamatan itu ditulis dengan huruf kapital. Apa konsekuensi ilmuhukumnya? Penggunaan huruf kapital pada awal frasa panwas

kecamatan pada Pasal 112 ayat (2) undang-undang yang saya sebutkantadi. Tidak dapat dengan alasan apapun dibaca atau diinterpretasi lain.Selain hanya itu, yaitu yang diberikan kewenangan membuatrekomendasi coblo ... pemungutan suara ulang adalah panwaskecamatan bukan kabupaten.

Penggunaan kapital itu, huruf itu coba cek. Panwas kecamatanadalah satu-satunya organ yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan

memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS dalam satu kecamatan

131



adanya itu harus dinyatakan oleh panwas setelah meneliti danmemeriksa. Mengapa begitu? Karena cek sistematika Undang-UndangPasal 112 itu, dari segi sistematika normanya, norma-norma yang

menyatakan keadaan-keadaan dalam huruf a, b, c, dan e berada dibawah atau sesudah rumus ayat (2) itu. Tetapi, dari sistematika itu tidakterpisah dengan … dari, atau dengan norma yang dinyatakan pada ayat(2).

Kedua, keadaan-keadaan pada huruf a, b, c, d, dan e harus dalamarti mutlak bersifat valid. Validitas keadaan itu hanya akan ada bila,dan/atau hanya terlebih dahulu diteliti dan diperiksa oleh panwas. Telitisaja tidak cukup, untuk kecukupan validitasnya harus diikuti denganpemeriksaan, mengapa begitu? Karena norma di Pasal 112 itu … ayat (2)itu dapat diulang itu, di antaranya dengan kata jika hasil penelitian ulang

… tindakan ulang itu digantungkan pada keadaan lain. Keadaan lain apa,teliti keadaan itu. Kalau keadaan yang diteliti ada, barulah norma initerpenuhi.

Norma dapat diulang jika hasil penelitian dan pemeriksaanpanwas kecamatan itu normanya bermakna pemungutan suara ulangtentu sebagai satu tindakan hukum digantungkan untuk wujud darinorma jika keadaan hukum dinyatakan dalam huruf a, b, c, dan d … d,dan e telah diteliti dan diperiksa oleh panwascam. Penelitian danpemeriksaan itu menghasilkan keyakinan bagi panwascam bahwakeadaan salah satu atau semua keadaan pada huruf a, dan b … a, b, c,

d, dan e sungguh-sungguh ada atau terbukti.Penempatan norma jika dalam ayat (2) Pasal 112 itu bernilaihukum penelitian dan pemeriksaan oleh panwascam bersifat imperatifatau obligatur. Konsekuensinya, perintah pemungutan suara ulang yangdiberikan selain oleh panwascam, demi hukum harus dianggap tidak adadan kalau ada harus dianggap tidak memiliki nilai hukum.

Akhirnya, Yang Mulia, Bapak-Bapak Yang Mulia, saya sudahiketerangan saya ini dengan menyatakan bahwa dalam ilmu hukumdikenal prinsip lain, yaitu satu tindakan yang berlawanan dengan asastidak menghasilkan tujuan yang hakiki atau actus repugnus non potest inesse produci. Jika terdapat keraguan … ini juga masih dalam ilmuhukum, yang paling aman yang harus ditempuh, maka hal yang palingaman, yang paling amanlah yang harus diambil, bila ada hal yangmeragukan, maka hal yang paling dekat dan memberikan keyakinan ataudapat diyakini itulah yang harus diambil sebagai dasar keputusan, (suaratidak terdengar jelas). Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

1060.


Waalaikumsalam wr. wb. Jadi Pak Margarito akhirnya enggak adayang ngantuk kita. Sirra terlambat habis makan makan padang di mana?

Oke, silakan. Silakan, Pihak Terkait kalau ingin mendalami.

133



1061. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, ya. Dalam dekade

undang-undang yang mengikat tentang pemilukada hari ini yangkemudian dijadikan panduan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalammasa transisi ini diberi kewenangan untuk mengadili sengkete-sengketapilkada. Ada kemudian yang mengemuka saat ini tentang keadilan yangsubstantif seperti yang selalu didengungkan oleh Para Pemohon di dalamkasus-kasus yang berkembang saat ini di Mahkamah Konstitusi.Diperhadapkan dengan keadilan yang bersifat prosedural, saya inginmeminta pandangan Saudara Ahli bagaimana kedudukan keadilansubstansi ini diperhadapkan dengan keadilan prosedural di dalammenengahi sengketa pilkada saat ini? Terima kasih.


Silakan langsung.


Baik, Yang Mulia. Ya, kalau kita tahu dalam ilmu hukum memangkeadilan prosedural ini kontruksi-kontruksi tentang keadilan ini ada yangbilang keadilan substansial, ada keadilan substantif, ada keadilan

progresif, dan macam-macam, ada keadilan restoratif, dan macam-macam. Ilmu hukum it’s oke, tapi kita mau bicara hukum positif, mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan. Andaikata pengadilan ini tidakmenggunakan keadilan … Mahkamah Yang Mulia ini tidak menggunakankeadilan prosedural yang kita adili hari ini bukan 7 perkara. KalauMahkamah ini tidak menggunakan keadilan prosedural yang seringkaliorang berdebat di publik bilang, “Itu kan prosedural.” Bagaimana tidakada prosedur? Bagaimana anda melindungi substansi kalau tidak pakaiprosedur? Begitu. Jadi, kalau kita timbang nilai hukumnya … hal yanghebat, sembahyang, salat itu kalau tidak salat dosa, tapi anda tidak bisalagi kentut lalu salat, anda tidak bisa lagi tendang-tendang bola,keringat-keringat, kotor tahi sapi di kampung-kampung kita ini terusorang, Allahu akbar, Allahu akbar. ”Anda dating, salat ini saya, kankewajiban. Baik, siapa bilang salat itu tidak baik? Substansial. Enggakbisa, mesti ada prosedur, ada prosedur. Jadi, sama timbangan esensi,hakikat substansial dengan prosedur, sama nilainya. Adil? Mahkamah initelah menyatakan sikapnya sekurang-kurangnya pada 147 perkara yangke laut sekarang itu dengan Pasal 158 … di Halmahera bukan di Muna,bukan di sini, Halmahera juga banyak yang ke laut juga. Jadi, Mahkamahini sudah menyatakan sikapnya tunduk, taat, patuh pada hukum positif.Prosedur, adil, saya memang tidak sependapat dari segi teoritik, saya

tidak sependapat dengan Pasal 158, tapi mau apa? Normanya tegas,

134



jelas, Mahkamah ini tidak bisa menginterpretasi, mau apa? Kecuali, adapasal lain yang menangguhkan atau membuat norma ini menjadi kaburbaru Mahkamah bisa berimprovisasi menggunakan kewenangannya

untuk menemukan hukum, tapi ini jelas, tegas.Jadi, saya berpendapat bahwa tidak beralasan hukum, misalnya

menunjuk keadilan substansial yang berdasarkan persepsi atauberdasarkan konstruksi ilmu hukum dengan mengabaikan hal yangnyata-nyata berlaku sebagai hukum. Bagi saya, sekali lagi saya ingintegaskan bahwa keadilan prosedural dan keadilan substansial sama nilaidan kualitas keadilannya, tidak bisa hal yang substansial itumengalahkan hal prosedur, tidak bisa.

Begitu sikap saya terhadap perbandingan atau dalam hal keadilansubstansial dengan keadilan prosedural ini kalau dihadapkan. Nilainya

sama. (Suara tidak terdengar jelas) hanya akan tercapai kalau prosedurdipakai. Sebab kalau tidak, terbuka juga kemungkinan kesewenang-wenangan. Begitu, Yang Mulia.


Ya. Jadi, satu lagi kesempatan, ya? Satu pertanyaan.


Yang Mulia, satu saja.


Ya.


Kepada Ahli, tadi sudah menyampaikan mengenai rekomendasiyang ditentukan oleh panwas. Pertanyaan kepada Ahli, apa akibat hukum

jika terdapat suatu rekomendasi yang sesungguhnya tidak memenuhipersyaratan prosedur dan materiil sebagaimana yang ditentukan olehperaturan perundang-undangan untuk dipaksakan … harusdilaksanakan? Apa akibat hukumnya dan makna dari rekomendasitersebut? Terima kasih.


Baik, Yang Mulia. Ini … Mahkamah ini bukan bikin hukum juga.Dan karena itu, Mahkamah ini tahu hanya tindakan hukum yangdidasarkan pada kewenangan dan digunakan sesuai dengan prosedur

yang sah. Di luar itu, tidak sah. Kalau Anda tidak punya kewenangan,

135



terus Anda bikin suatu tindakan hukum yang harus dilakukan bila Andaitu punya kewenangan, tapi Anda lakukan juga, Anda melakukan tanpakewenangan. Dan oleh karena itu, tindakan itu harus dianggap tidak ada.

Oleh karena tidak ada, apa yang mau dipatuhi? Begitu, Pak Sirra.Oh. Karena ini kawan, Pak, ini kita kawan juga. Jadi, kadang-

kadang juga kalau saya mesti lihat Beliau juga, Pak.

1069.


Ini, sesama bis kota. Ya, oke. Karena Pak Margarito sebut-sebut nama Pak Sirra.

Sekarang, silakan, Pak Sirra.

1070.


Terima kasih, Saudara Ahli, kolega saya.Tadi, kita diberikan satu pencerahan soal norma hukum, teori-

teori hukum. Nah, dalam konteks pemilu, secara jelas dan tegas bahwahak memilih itu adalah hak yang bersifat tunggal, tidak bisa dibagi-bagi.Nah, untuk itu, kalau dia tidak melaksanakan haknya, bukanlah suatupelanggaran undang-undang, kan begitu?

Nah, dalam konteks pemilu, sesungguhnya ada yang lebihsubstantif yang harus digali. Antara hak warga negara yang me …

menggunakan secara konstitusional untuk memilih calon pemimpinnya,yang kemudian juga harus diimbangi dalam … dalam satu proses yangbenar sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pemilu itu sendiri.Kalau kita lihat dalam konteks pemerintahan, ada yang kita sebut adalahasas pemerintahan umum yang baik. Di … di penyelenggara pemilu, ada12 asas yang harus ditaati. Sehingga, kalau asas-asas itu ditaati secarabaik, patuh, maka tidak ada sengketa seperti ini. Mechanism proceduraldilakukan dengan baik, kalau ada pelanggaran administrative,diselesaikan. Ada pelanggaran pidana juga diselesaikan oleh Gakkumdudan sebagainya. Tetapi, proses ini kemudian, penyelenggara pemilu

“belum dapat” melaksanakan fungsinya secara baik. Nah, untuk itu,Bawaslu kita harapkan sebenarnya mampu melakukan at check andbalances dalam proses itu.

Nah, kalau kita be … mengacu pada pandangan Ahli bahwa …dengan sakelek mengatakan bahwa ya, sudah kalau misalnya pemilihtidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Pemilih yangmemilih lebih dari satu kali di satu TPS dan beberapa TPS, kemudian itutidak dapat dinilai sebagai satu pelanggaran. Betul tidak dapat dinilaisatu pelanggaran dengan catatan, dengan syarat, due process danmechanism process yang dilakukan oleh … apa … perangkat-perangkatpenyelenggara pemilu ini berjalan baik. Tapi, kalau ini tidak berjalan

baik, di sinilah muaranya. Di Mahkamah Konstitusi inilah satu-satunya

136



lembaga pem … yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945untuk memeriksa dan menilai, apakah mechanism proses itu? Apakahpelanggaran-pelanggaran itu dilakukan … terjadi atau tidak? Karena

kalau tidak, nanti kita sebagai penganut pandangan yang positivism,prosedur … yang penting prosedurnya sudah dilakukan, apa tidak? Kalautidak dilakukan, ya salahnya rakyat. Jangan ditempatkan rakyat,kemudian menjadi orang yang dipersalahkan. Rakyat ini … ya, kalau …kalau Pak Margarito mengatakan, saya ingin menyimpulkan dua hal.Pertama adalah soal memilih itu adalah dalam sistem pemilu kitamenggunakan sentral pasif, rakyatlah yang datang untuk menggunakanhak konstitusinya. Kalau … bukan berarti terus penyelenggara pemilutidak melakukan serangkaian tindakan-tindakan yang diperintahkan olehundang-undang. Nah, untuk itu, mohon maaf, kalau cara pandang

seperti itu, kita anut di dalam … karena ini ada kepentingan publik, PakMargarito, bukan kepentingan si calon antara Pemohon, Pihak Terkait,tidak seperti itu konteks ininya. Nah, itu pertanyaan saya.

Jadi, di mana titik korelasinya antara asas-asas pemilu yang harusdipatuhi secara pro ... secara hukum. Kemudian, jika ada pelanggaranseperti ini, mekanisme apa yang kita mau tempuh? Di forum mana yangkita akan bisa selesaikan? Kalau Anda tadi berpikiran secara ideal,Saudara Ahli ideal, negara ini demokratik, penyelenggaranya bagus, ya,enggak apa-apa. Itu yang pertanyaan saya.

Lalu yang kedua. Kalau kita bicara pengawasan, ya, Pak

MARGARITO, memang ada tahapan-tahapan pengawasan sesuai dengantingkat pelanggarannya. Eksekusinya itu ada di setiap tahapan. Tetapikalau dilihat secara kelembagaan, KPU dan panwas itu konteksnya itusatu badan. KPU satu badan dengan PPK, PPS, KPPS, itu satu badan.Kemudian Bawaslu provinsi, Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, panwaslukabupaten, sampai dengan panitia pengawas kecamatan itu juga satubadan. Makanya ada pendelegasian wewenang dalam konteks undang-undang yang diberikan, tetapi bukan berarti bahwa tidak sah tindakaninstitusi atasnya. Karena kewenangan dia itu bukan hanya kewenanganinstruktif. Tetapi juga dia bisa memberikan ... menjalankan kewenanganyang namanya kewenangan untuk supervisi, misalnya.

Itu, Bawaslu pusat bisa mensupervisi Bawaslu provinsi. Begitu juga seterusnya. Nah, bukan berarti dia dianggap sebagai satu institusiyang melanggar ketika kewenangan itu tidak ... nah, kedua, saya mautegaskan bahwa kalu infrastruktur politik penyelenggara pemilu iniBawaslu, panwaslu itu baik, saya kira dia akan mengerti apa yangmenjadi pandangan Pak MARGARITO. Dia tahu kapan dia harusbertindak, kapan dia tidak boleh, kapan dia akan la ... lakukan. Dia tahuitu. Tapi kan dengan sistem politik itu tidak seperti ini, dengan kesadarandan pemahaman yang tidak utuh dari penyelenggara pemilu khusus ...misalnya Bawaslu atau KPU juga harus kita sadari. Tidak exactly

137



kemudian kita mengatakan ini sah, ini tidak sah tindakannya, enggakbegitu.

Kalau mau bicara dalam konteks bagaimana menemukan sebuah

pemilu yang kredibel, pemilu yang ... yang ... yang baik untukmelahirkan pemimpin yang baik. Itulah pandangan ... pandangan saya.Saya kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

1071.


Tadi saya mau setop enggak enak. Jadi ini memang mengujikeahliannya Pak MARGARITO.

Silakan. Silakan. Silakan.

1072.


Baik, Yang Mulia. Kalau kita belajar sejarah pemilu, sejakpemilihan Marcus Tulio Sisero, tahun 106 M, ketika Beliau ingin jadi ...memilih menjadi konsul, kita sudah ditemukan pada saat itu cukong,tukang membayar. Para cukong yang atur suara. Pergeseran suaraantarwilayah sejak saat 6 ... 106 M Romawi kuno, pemilihan MarcusTulio Sisero. Semua orang tahu siapa Sisero. Dia negarawan top,Romawi kuno yang pendapatnya ... orang yang belajar ilmu hukum tahu.

Inggris, kita tahu hak pilih tidak jatuh serta merta, tumbuh pelan-

pelan, begitu juga Amerika Serikat. Amerika Serikat baru utuh tahun1964. Kalau mau kritis, pemilu adalah cara menipu terhebat. Karena itudi luar konteks ini, saya orang yang tidak setuju pemilu langsung,termasuk pemilu ini. Termasuk pemilu pemilihan gubernur, bupati, wa ...wakil bupati, walikota, wakil walikota ini, yang dilakukan secaralangsung. Dari awal saya bilang, saya enggak setuju. Karena begini ini.

Yang kemarin ... setuju luar biasa. Dan urusan ketidak ... ketidaktelitian,ketidaktepatan, ada motivasi yang buruk, dan lain-lain. Yang tadi Pak

Yuna ... Pak Yuna bilang, kalau di .. di pemerintahan itu ada asas-asasumum pemerintahan yang baik, yang di sini ada asas legalitas, danseterusnya dan seterusnya. Termasuk juga atas motif ... motifasi yangbaik. Ini terjadi, terjadi. Dan itu sebabnya kita buka ... bikin prosedur,Mahkamah periksa. Agar jangan orang main sembarangan saja. ”Wah,saya menang. Kamu kalah.” Baru di sini periksa berdab, secarabermatabat, secara detail di sini. Baru kita letakkan. Yang hak, ya hak.

Yang bukan hak, ya bukan hak. Sah, ya sah. Tidak sah, tidak sah. Lurus-lurus saja. Sebab kita juga enggak bisa menipu Tuhan. Kita-kita ini bisabaku tipu, tapi Tuhan kita enggak bisa kita tipu.

Begitu, jadi, ya, inilah prosedur yang tersedia dalam seluruhnegara demo ... negara hukum demokratik untuk mengoreksi tindakan-tindakan negara yang dianggap salah secara hukum.

138



Nomor 1. Nomor 2, dengan segala hormat saya ... saya kepadaPak Yuna, oke, KPU sampai dengan di bawah, katakanlah satu organgitu, ya. Saya sebut saja begitu. Pemerintah ini juga satu. Kalau kita

bicara tata negara, dari segi Undang-Undang Dasar Tahun 1945,pemerintah itu cuma presiden. Satu. Yang lain-lain itu dapat kuasa daripresiden. Nah, tapi oleh hukum, pemerintahan daerah dan pemerintahanpusat dikonstruksi sebagai setara. Bukan subordinat. Karena itu, adadelegasi kewenangan. Kalau dia anak buah, bukan delegasi, penugasan.Kalau dia lebih tinggi atau kalau dia anak buah, bisa mandat, bisa kuasa.Bukan delegasi. Dalam ilmu hukum, delegasi hanya diberikan kepadaorgan yang setara.

Sebut saja saya kutip undang-undang nomor tentang KPU danBawaslu gitu, ya. Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu. Saya

setuju bahwa KPU satu organ, tetapi peletakkan kewenangannya khususdalam perkara pilkada jelas panwas kabupaten melakukan apa, apakewenangan. Dalam ilmu hukum, hak dan/atau kewenangan, hanyaditemukan dalam hukum. Tidak di luar itu. Kalau di luar itu, sewenang-wenang. Hak hanya dapat atau kewenangan hanya ada dalam hukumdidefinisikan dan dinyatakan dalam hukum. Di luar itu, tidak.

Seperti tadi sudah saya sebutkan, panwascam, panwaskabupaten, berbeda kewenangan. Satu secara organik, ya. Tapikewenangan, dibikin berbeda, dinyatakan dalam undang-undang. Mauapa kita? Tidak punya pilihan. Harus kita tunduk. Dan kalau itu

menimbulkan kerugian pada orang lain, apa boleh buat, risiko,konsekuensi yang mesti dihadapi.Saya setuju, begini, saya tidak bilang bahwa orang memilih lebih

dari satu kali itu, saya tidak bilang bahwa orang memilih lebih dari satukali itu sah. Tidak sah. Tapi jangan karena ada di TPS itu, ada satu orangmemilih dua kali, atau lebih dari satu kali, terus 120 suara di TPS itusemuanya tidak sah. Tidak ada nalar ilmu hukumnya. Kesalahan A,dibebankan kepada orang yang tidak bersalah. Tidak ada. Tidak adatanggung jawab kolektif kayak begitu. Dalam ilmu hukum, sekurang-kurangnya dalam Undang-Undang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 yangsudah saya sebutkan itu tadi. Tanggung jawab tunggal. Kalau satu itu,ya sudah. Itu saja. Kan kita tahu yang haram dan halal tidak bisadigabung. Tidak boleh haram halal gabung menjadi halal, enggak bisa.

Atau haram dan halal digabung menjadi haram, enggak bisa. Haram yaharam, halal ya halal. Salah satu, ya kau salah. Keluar. Selesai. Kalausaya bilang ya, satu yang salah karena orang itu memilih dua kali padaTPS itu, ya suara itu tidak sah. Jangan dipakai dasar untuk kasus padaorang. Begitu.

Nah, soalnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa orangyang memberikan suara itu rahasia. Kok bagaimana Anda tahu bahwaMargarito memilih dua kali, dua kali coblos. Terus, bagaimana ceritanya

itu? Ini perihal kita tidak diberikan kemampuan seperti malaikat untuk

139



tahu. Tidak ada juga alat untuk menyadap atau rekam, bagaimana carakita tahu. Itu saja yang di … cukup. Yang tidak sah, ya tidak sah. Yangsah, ya sah. Jangan satu tidak sah, seratus suara yang sah itu menjadi

tidak sah juga. Dalam ilmu hukum ada prinsip dan itu dianut juga dalamundang-undang ini untuk sebagian. Tanggung jawab itu tidak bisadidelegasikan atau dibebankan kepada orang yang tidak bersalah.

Yang saya kira … sebagai konsekuensi dari sifat hak, ya memanghak tidak menggunakan mau apa. Cuma dalam negara demokrasi kitahargai, kita undang. Kita hargai absolute, kita undang. Dia datang tapi,

“Ah, sudahlah, saya enggak mau ah, manusia-manusia ini ngaco semuaini. Sebelum menjadi gubernur saja mereka bilang top, saya ini malaikatsaya jujur, jujur, jujur.” Begitu jadi gubernur atau jadi bupati atau jadiwalikota, dua-tiga hari juga pas melewati kampung yang dia menang di

situ, dia naik (suara tidak terdengar jelas) juga enggak kenal kalauorang-orang kampung itu kok. Banyak juga begitu-begitu. Jadi kalau adaorang kampung yang datang, terus lihat-lihat begini, “Ah ini payahsemua ini, enggak mau pilih,” enggak apa-apa. Tidak … tidak salahsecara hukum. Sudah diundang dia. Dia datang, dia berubah pikiran, “Iniorang ini punya potensial bohong ini orang. Nanti kalau dia jadi pejabatini dia enggak … enggak amanah ini orang ini. Ah enggak usah deh daripada saya ikut bertanggung jawab juga, enggak usah.” Enggak salah.

Tetapi salah juga kalau dia sudah datang di situ, “Pak, saya inimau mencoblos, hanya saya ini tidak ada … apa … tidak masuk dalam

DPT.” “Anda dulu tidak daftar.” “Tapi saya mau mencoblos. Ini KTP saya.”Katakanlah, “Oke kali ini coblos itu.”Bagaimana caranya? Ada ini niat baik, bisa saja, tulis saja di

kertas. Kalau daftar yang lain tidak … tulis saja di kertas, masukin saja didalam kotaknya apa … taruh situ, biar cek. Karena niat baik ini juga pen… niat baik adalah hal yang fundamental, kalau bohong kan kita tipusaja, enggak usah simpan itu kertas yang lain itu. Kurang-lebih begitu,

Yang Mulia.

1073.


Oke, saya saran suatu saat dilakukan seminar besar-besaranmengenai pilkada ini. Ya, ini memang Para Ahli bervariasi cara pikirnya,tentu saling kita hormati ya. Dan saya melihat selama persidangan inibanyak hal yang memang hikmahnya bisa kita ambil, termasuk jugapertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak, semuanya logis. Tapi happyending-nya tentu nanti harus satu, kan begitu, ya. Oke, Pak Margaritoya, Margarito Kamis.

Silakan, Termohon. Masih ada. Ini timernya masih jalan.

140



1074. KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN

Argonya masih jalan, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

1075.


Ya, silakan.

1076.

KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN

Yang terpelajar, Profesor Margarito Kamis (…)


Ini kayak disertasi, ya.


Saya setuju dengan pendapat Saudara tentang tadi . Kalau sayadulu pakai istilah (Ahli menggunakan bahasa asing), dalam bahasainggrisnya itu no rights for unjust effort bahasa tadinya digunakan oleh… itu tradisi-tradisi Islamic Legal Maxims, itu dikenal dalam kaidah fiqih.Jadi, saya setuju dengan pendapat ini. Mudah-mudahan Bung Margarito

juga setuju dengan posisi kami.Tapi ada yang perlu klarifikasi Bung Margarito, Pemohon itumungkin biar sama ya, masih dari Pemohon, ya. Dalam konteksrekomendasi panwas … ini asumsinya taruhlah ini panwas kecamatan,ya? Walaupun faktanya itu tidak pada kecamatan, ya? Panwas kabupatenyang berkarbonasi. Tapi, kalau pun itu panwas kecamatan, pertanyaansaya adalah apakah rekomendasi yang diberikan oleh panwas itu, kalausaya mengatakan rekomendasi itu tidak instruktif. Apakah harusditindaklanjuti oleh KPU? Karena pemahaman sepertinya dari bahasanyaMas Sirra, dia mengatakan … Beliau mengatakan rekomendasi itu harusdilaksanakan oleh … oleh siapa … oleh KPU, kalau saya mengatakannamanya rekomendasi bukan instruksi, itu tidak harus, kalau menurutkajiannya KPU tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Bagaimanamenurut pandangan Dr. Margarito? Terima kasih.

Ada satu lagi.


Ya, satu lagi. Boleh dua.

141



1080. KUASA HUKUM TERMOHON:

Terima kasih,Yang Mulia. Saudara Ahli yang kami hormati, semua

ini yang ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh rekan kami.Kalau kita bicara terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilu, kita kanberbicara terkait dengan tata laksana penyelenggaraan dan tata laksanapengawasan yang itu ditempatkan pada masing-masing lembaga.Regulasi terkait dengan tata laksana penyelenggaraan, itu diatur olehKPU. Tata laksana pengawasan itu diatur oleh Bawaslu. Terkait denganhal ini, terkait dengan mekanisme penyelesaian pelanggaranadministratif itu di … diatribusikan oleh undang-undang bahwa haltersebut diatur oleh peraturan KPU. Setelah kita melihat bahwa di dalamperaturan KPU dikatakan bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan yang

dilakukan oleh panwas kecamatan seperti yang disampaikan oleh Proftadi, itu disampaikan kepada PPK paling lambat dua hari setelahpemungutan suara. Itu artinya bahwa mekanisme penyelanggaraan itumengikat seperti yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa yang namanyatatanan penyelenggaraan mengikat semua pihak apalagi termasuk olehKPU sendiri. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana terhadaprekomendasi yang dikeluarkan di luar dua hari setelah … dua harisebagaimana ketentuan yang diatur oleh PKPU.

Menjamu hal tersebut, Saudara Ahli, kalau kita melihatrekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas kabupaten walaupun kami

setuju bahwa seharusnya itu adalah panwas sebagaimana jawaban kamiterhadap panwas kabupaten. Kalau kita melihat substansi direkomendasi, itu adalah mengatakan dalam dua kali suratnya, “Kamimerekomendasikan bukan pemungutan suara ulang, tetapi buk … tetapiadalah pemungutan suara susulan.” Kaitannya tadi dengan prinsip yangdisampaikan oleh Saudara Ahli bahwa setiap rekomendasi ataukeputusan yang diambil oleh sebuah lembaga negara, itu keadaannyaharus sungguh-sungguh ada.

Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kalau kita melihat hal-halyang jadi penyebab terkait dengan pemungutan susulan atau pemilususulan, itu harus ada kerusuhan, harus ada gangguan keamanan, adayang namanya bencana alam atau ada gangguan lain. Terkait denganpenyelesaiannya, bagaimana kalau pandangan kami bahwa ketiga alasanobjektif sebagaimana yang dimaksud oleh regulasi penyelenggaraan itutidak ada, apakah diterima oleh ala … diterima oleh hukum bahwarekomendasi yang sebenarnya alasan objektifnya tidak ada, dibuat olehpejabat yang tidak berwenang dan disampaikan di luar waktupenyelenggaraan, apakah bisa diterima oleh hukum? Terima kasih,Saudara Ahli.

142




Yang terakhir, ya ... yang untuk yang terakhir, ya. (Suara tidak

terdengar jelas) tegas, tidak sah. Tegas itu enggak sah. Kadang tidakapa ... apa ... Anda bikin rekomendasi atau bikin keputusan pada saatkenyataan yang dikhayalkan, kan enggak bisa. Mesti kenyataan yangnyata, begitu. Apalagi kalau sudah di luar kan, itu kan enggak bisa, tadisudah saya ... tegas kok Pasal 112 itu ... tegas kok, jelas, simpel sekaligitu, ya sudah, gitu.

Kan begini, orang-orang yang belajar hukum islam ini sebenarnyahebat. Sebab itu adalah hal yang menimbulkan hukum atau yangmeneguhkan hukum. Kalau sebabnya tidak ada, hukumnya tidak adaatau sebabnya begini, pasti hukumnya begini, tidak bisa lain. Ada sebab

yang menangguhkan, ada sebab yang menyampingkan, ada sebab yangmeng ... meng ... meng ... apa ... meng .... meng ... menghilangkan ataumenghapuskan, itu kalau Anda bicara hukum islam. Kalau hukum positifenggak ada itu. Titik dua, ya titik dua, saya kira tidak pernah tahu dalamilmu hukum dari S1 sampai S3 enggak dijelaskan barang itu, kalau dihukum Islam banyak, begitu.

Jadi, kalau keadaan itu tidak ada, mau merekomendasi apa?Rekomendasi merujuk pada keadaan konkret. Kalau keadaan konkretnyatindak ada, mau berekomendasi apa? Mengarang? Tidak sah. Sayaberpendapat begini, begitu, ya. Dalam hukum pilkada ini, rekomendasi

itu memiliki karakter imperatif. Sebab kalau tidak begitu, jujur sajabegitu, ya. Ini kita mesti terbukalah, kita juga tidak bisa menutup matabahwa kekacauan ... apa ... atau ketidakmantapan pemilihan kepaladaerah ini, sebagian disebabkan tindak-tanduk penyelenggara, tidak bisakita bohong itu. Banyak orang diberhenti-hentikan di ... di ... di DKPPsana, manusia-manusia diberhentikan DKPP, itu kan manusia-manusiapenyelenggara itu, tidak bisa kita bohong itu. Nanti kalau tidak ikat itu,orang itu, nanti suka-suka dia, yang tadi seperti, Pak Yuna bilang itu,bisa suka-suka. Dan itu kita temukan kok. Di Mahkamah ini kan kita tahunih, di daerah saya Halmahera Selatan ada 28 TPS, suruh cek itu suara.20-nya tidak tahu ada di mana, 8 ada, 20 enggak tahu ada di mana.

Di daerah ini juga di pileg kemarin bermasalah juga. Di pilgubkemarin bermasalah juga. Setiap kali pemilu di ... di Maluku Utara,daerah ini bermasalah terus-menerus. Pemilu dulu ... pemilu gubernurbermasalah, masih demokratif bermasalah. Pemilu bupatinyabermasalah. Dua kali pemilu bupati bermasalah. Dua kali pemilugubernur bermasalah. Ini pemilu lagi ... bupati lagi, bermasalah lagi, iniKPU ini nih, Halmahera Selatan.

Jadi, kita tidak bisa tutup mata. Oleh karena itu, saya memangmembaca undang-undang ini, memang harus diberikan sifat imperatifterhadap rekomendasi itu. Kalau dia keliru, ya kita koreksi di sini, kalau

sampai di sini. Sayangnya, kan Pasal 158 itu batasi sampai jalan situ

143



doang, sampai di bawah sana tuh. Mau bikin bagaimana? Ya, kan.Begitu, Pak Yuna. Jadi begitu, Pak.

Kalau saya intepretasi saya begitu, pandangan saya bahwa

rekomendasi dari Bawaslu itu mesti di ... ini tentu saja dengan asumsibahwa keadaan yang betul-betul ... keadaan materiilnya ada di periksaatau rekomendasi itu dikeluarkan juga by prosedur atau by law, maka ituoke. Begitu, cara pandang saya.

1082.


Cukup, ya.Pak Sirra Prayuna, pernah ngundang Pak Margarito jadi ahlinya

enggak?


(Suara tidak terdengar jelas).


PDIP, Pak. Saya kemarin kan di tempat lain, Pak. Jadi … cumasebagai kawan, kita kawan, Pak.

1085.


Silakan, Pak Suhartoyo, Pak Wahid, ada? Silakan, Pak.


Tidak, saya … memang di dalam permohon pengajuan Ahliterkait, ya, Ahli akan menjelaskan tentang prosedur penerbitan hasilkajian dan rekomendasi panwas kabupaten/kota, sesuai undang-undangyang berlaku. Kemudian, menjelaskan akibat hukum dari lahirnya hasilkajian atau rekomendasi panwas kabupaten yang cacat prosedur. Sayakira sudah dijelaskan tadi oleh Ahli.

Memang yang disampaikan tadi nampaknya, keinginan Ahli bahwanorma di Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu agarmenjadi imperatif, gitu ya. Namun, rumusan di Pasal 2 itu tidakimperatif. Pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian danpemeriksaan panwas kecamatan terbukti, terdapat satu atau lebihkeadaan sebagai berikut.

Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satukali, eh, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilihmendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dari kualifikasinya

ini, ya, harus lebih dari seorang keadaannya seperti itu.

144



Dan yang kedua normanya memang dapat, ini yang ada di dalamPasal 112, nah ini bagaimana, Pak Ahli. Karena normanya di sini dapat .

Artinya tidak wajib atau pun kata dapat tidak ada biasanya dipahami

dalam perundang-undangan itu diartikan suatu yang wajib, imperatif,tapi karena jelas di sini ada dapat , maka ini ya mungkin yangdigambarkan oleh Ahli tadi kadang-kadang selama ini ... ya karena adanormanya menyebut dapat , ya. Ini bagaimana, Pak Ahli? Terima kasih.

1087.


Baik, Yang Mulia. Itu pun masih digantungkan lagi. Karena kalaulihat rumusan sistematika itu kan setelah dapat , jika . Jika itu bukansekedar menunjuk a, b, c, dan d, tetapi panwas teliti, periksa, yakin ada

a, b, c, d, dan e baru bisa, kalau tidak ada, tidak bisa juga, begitu. Danpanwas kita tahu dalam membaca … kalau pembentuk undang-undanghendak memberi alternatif tindakan kepada penyelenggara atau parasubjek yang dituju dari undang-undang itu, maka mereka biasamenggunakan kata dapat . Itu memberikan pilihan, memungkinkan adadeskresi. Tetapi dalam norma ini diikuti lagi, selain dapat , jika . Boleh saja

Anda lakukan, tapi kalau ada ini, ini dan ini. Kalau ini tidak ada, normaini menjadi tersampingkan, tertangguhkan, tidak bisa dilakukan juga.

Jadi, saya berpendapat bahwa memang yang menentukan ada-tidaknya keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam huruf a, b, c, d, dan e

hanyalah panwascam. Tindakan ini imperatif, tidak bisa tidak diperiksaatau tidak bisa diteliti, lalu keluar rekomendasi, tidak bisa. Yang sayamaksudkan imperatif, di situ. Wajib dia teliti keadaan itu, wajib periksakeadaan itu. Yakin rekomendasi keluar, kalau sudah begitu, ya ... dan ituteliti dan periksa bersifat imperatif dan yang melakukan itu adalahpanwascam, bukan yang lain, itu imperatif.

Itu yang saya maksudkan, Yang Mulia.


Oke, terima kasih.


Terima kasih, Pak Ketua.Pak Margarito, jadi saya sederhana saja. Jadi, konsep Anda tadi,

jadi untuk memperkuat hak harus ada dua hukum yang meneguhkanatau gimana kira-kira seperti itu. Kemudian, satu hal lain bahwa hak itutimbul karena adanya sebab yang sah. Persoalannya kan kalau kitahadapan pada perspektif perkara ini atau konsep pilkada secara universalkan mestinya ketika seseorang itu mendapatkan hak, namun ternyata

ada kerapuhan, mungkin di ... di, secara sederhana diprosesnya. Nah,

145



memutus, tapi Bapak menemukan dalam setelah (suara tidak terdengar jelas) adab, Bapak mesti ambil yang paling aman, begitulah dalamprinsip ilmu hukum.

Jalan yang paling mungkin yang paling bisa di, di,dipertanggungjawabkan, yaitu yang disebut dengan jika terdapatkeraguan, maka yang paling amanlah yang paling dekat dengan yangbisa diyakini, itulah yang harus ditempuh. Itu cara … itu … saya mesti

jujur bilang ke Yang Mulia, prinsip ini saya kutip karena memang sebagaiorang yang tahu dunia pilkada ini, saya juga tidak bisa tutup mata, YangMulia. Bukan kita … bukan baru kali ini saya amati atau ikut dalamsidang-sidang kayak begini, jadi saya sekali lagi tidak bisa menutup mataterhadap seperti yang … Yang Mulia sampaikan tadi.

Itu satu, yang kedua, Yang Mulia. Di dalam persidangan yang lain,

saya menyifatkan atau mengandaikan pemberian suara itu sebagaipernyataan kehendak pemilik suara. Saya berkehendak agar bapak yangmilih saya, pemilik suara adalah pernyataan kehendak dirinya bahwadirinya itu dipimpin oleh orang ini. Ya, kalau kita baca ilmu-ilmu hukumterutama tata negara yang kita tahu ada faktum subjectionis, faktumsubjectionis dari Roso [Sic!] dalam menggambarkan soal asal-usulkekuasaan ini. Ada memang kewajiban tampak seperti ada kewajibantimbal balik antara pada pihak yang berjanji itu dan janji hanya sayasetujui, Yang Mulia, 100% karena memang begitu hukumnya dan begitunalarnya, tidak bisa hal yang tidak sah itu melahirkan hal yang sah.

Hanya klausal yang sah yang melahirkan keadaan hukum yang sah.Sebaliknya, kalau keadaan hukum klausalnya tidak sah, tidak bisamelahirkan keadaan hukum yang sah … et, ya.

Apa … karena tadi muaranya adalah … ya ini hebat sekali ini,orang itu akan menjadi apa … mau jadi mendapatkan hak tetapi adaprosedur, ada money politics, macam-macam ini tipu-menipu dalampilkada ini. Ada uang, ada panci, belanga, ada beras, ada segala macam,mungkin di sini tidak, Pak. Tapi di tempat lain ada belanga, ada bolakaki, ada macam-macam. Ada beras, ada duit yang dua puluh ribu, adayang lima puluh ribu, ada di Polda Metro Maluku Utara sekarang sedangproses, sekarang. Saya ngotot harus protes. Tapi itu tadi, Gakkumdumisalnya di proses-proses (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Dikompas tadi juga bilang orang panwas itu mengakui kok, Pak. Banyaklaporan yang sampai Gakkumdu diproses, di Kompas tadi hari ini.

Ya, kayak begitu terus orang itu sudah dapat suara, bagaimanaitu, Pak? Itu sebabnya tadi saya bilang, saya tidak setuju ini pilkadalangsung ini, ini ngerusak ini.

1091.


Sebentar, Pak. Tapi kalau pun Bapak tidak setuju, langsung

kemudian melalui perwakilan apakah juga menyelesaikan persoalan?

147




Akhirnya kita agak sedikit sosiologis ini, Pak, Yang Mulia, kita

keluar ini, Pak. Kan, begini, Pak. Saya (...)

1093.


Tapi coba pertanyaan saya sudah dijawab tuntas belum tadi?


Sedikit aja lagi, Pak (...)

1095.


Kalau belum tuntaskan dulu baru tanggapi.


Ya. Sedikit, ya, Pak, mengenai tadi bahwa ini ada betul, ini adayang menang, ini ada yang kalah, tampaknya ini mesti dapat hak tetapiada kenyataan seperti ini, maka … ya, mendalami ilmu hukum universalkadang seperti ini dinyatakan bahwa tempuhlah jalan yang paling dekat

dengan kebenaran yang diyakini. Itu jalan yang tersedia dalam ilmuhukum. Sampai pada batas tertentu kalau mau setuju atau tidak setuju,suka atau tidak setuju … tidak suka dan positifistik tapi Mahkamahpernah menggunakan itu, di waktu yang lain mengeyampingkan sedikit,tapi Ibnu Taimiyah jelas yang namanya keadilan Alquran, hadis, lurus,Tidak tambah, tidak kurang, a? a, b? b. Suka atau tidak suka, sakit atautidak sakit, pahit atau tidak pahit, a? a, b? b titik. Mau suka atau tidaksuka.

Sebab kalau tidak begitu, semua penguasa yang otoritermenggunakan keadilan progresif, keadilan substansial, bergeser dariteks, kalkulasi sendiri, bikin hukum, suruh orang propaganda pakai persdi luar, ini benar, ini benar, ini benar. Kita mengerti ini permainan kayakbegini ini, asal-usul ilmu barang … ilmu-ilmu ini, ini. Buku-buku yangpaling mutakhir sekarang banyak-banyak menerangkan soal begini-an.Membantu kita menemukan cakrawala yang lebih substansial, YangMulia.

Jadi, saya, kalau saya, saya berdiri pada prinsip itu tadi, sayaakan tempuh jalan yang paling tengah, yang paling aman karena dekatdengan keyakinan saya dan bisa bisa dinalar.

Kita bukan Tuhan dan karena kita mesti memutus. Itu untukpertanyaan … 2 pertanyaan, Yang Mulia, tadi. Khusus mengenai yang

terakhir, sudah Pak, kalau memang ini, DPR-DPR ini juga, kacau, Pak.

148



Tetapi, kan yang mengacau cuma mereka, 40 orang itu, kalau dikampung. Ustad-ustad tidak rusak, Pak, jujur, Pak, jujur, Pak. Sayapernah … jujur, Pak. Saya sama dengan sahabat, Yang Mulia, ini, Yang

Mulia, Ketua ini. Pernah coba-coba itu, Pak, baru coba-coba itu. Datang-datang ustad minta uang tiap hari, Pak, telepon sampai kita pusing, Pak.

Hari ini, tatanan sosial-politik, sosial-budaya, agama rusak denganbarang ini, pilkada ini. Tapi kalau di DPR yang rusak, yang rusak cuma40 orang itu.


Dimonitor KPK terus?

1098.


Nah, suruh aja sadap Hp-nya, Hp istrinya, Hp konco-konco nya,sadap, beres, Pak. Orang itu, 40 orang saja, tidak kita, anak/bini, lakidengan bini, anak dengan Papah, ipar-iparan, pengurus masjid,pengurus … Pak, di Halmahera sekarang pecah, Pak, pengurus gereja.Bukan … bukan Gamgi di … di gereja … di satu aliran … apa … dikristiani itu, pecah 2 jadi pengurusnya, gara-gara pilkada, Pak, kanrusak, Pak, padahal demokrasi.

Orangnya sering mengatakan bahwa ini pilkada tidak langsung ini,

tidak demokratis. Yang milih … yang sistem parlementer yang memilihPerdana Menteri langsung cuma Israel. Inggris itu dari 1721 sampai jamini, tidak langsung, Seluruh negara Eropa daratan tidak langsung,

Amerika itu tidak langsung. Kenapa kita bilang mereka langsung? Melihatdengan demokratis, lalu kita di sini tidak demokratis? Ilmu macam apaini, tidak rasional, tidak teruji, tidak terverifikasi, enggak koherens yanglain bilang ya, sini bilang tidak. Itu sekadar wacana, Yang Mulia.


Sudah, jadi, berbagai macam demokrasi memang di dunia ini.Perancis itu Embahnya demokrasi, tetapi kepala negaranya juga tidakpernah dipilih. Tetapi diusulkan, diangkat langsung oleh pemerintahpusat. Begitu ada masalah, di daerah langsung diberhentikan, aman, noproblem. Jadi, di daerah-daerah juga aman dan sejahtera.

Jadi, Pak Margarito, kita banyak bicara HAM, bicara kebenaran, Alhaqqu mir robbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, watawa saubilhaq watawa saubil shabr. Jadi, saya kira ke depan perlu kita bicaratentang masalah sistem, ke depan mana yang lebih baik, ini perlu. Sayakira, bermanfaat untuk bangsa ini, semua.

Oke, terima kasih, Pak Margarito, satu setengah jam bersama

Margarito, terima kasih, terima kasih. Kalau bisa ditulis yang tadi itu,

149



bagus sekali. Tetapi kami merekam kok, ya. Ya, itu makanya, Pak Sirra,panggilan Pak Sirra ganti-ganti, kadang Sirra, Kadang Rayuna, lha,namanya Sirra Prayuna. Oke, terima kasih.

Baik, sekarang kita masuk sesi mendengarkan keterangan dariPihak Terkait, ya? Ya, betul, ya?

1100.


Betul, Yang Mulia.


Silakan, sambil mempersiapkan, kita skors tujuh setengah menit.


Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors sidang kita cabut.

Ini Para Saksi dari Pihak Terkait, ya. Ibu Rosna Ningsih, anandaapa adinda lah, ya jauh sekali dari saya. Nurlina, S.Sos., La Ode Tamsil,ya Tamsil ini belum di sumpah, ya? Berani disumpah? Benar ini? Oke,disumpahnya nanti, ya. kemudian Milwan ... Pak Milwan, ya, BapakMuhammad Ichsan, S.H., M.H.

kalau begitu, Pak La Ode Tamsil ke depan dulu, diambil dulusumpahnya, ya. Silakan Pak Wahiduddin.


Baik, Saudara La Ode Tamsil, ini kan sebagai saksi ikuti lafalsumpah yang saya ucapkan, ya.

"Bissmillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagaiSaksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dariyang sebenarnya."


KETUK PALU 1X

KETUK PALU 1X

SKORS DICABUT PUKUL 15.15 WIB

150



1104. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bissmillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai

Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dariyang sebenarnya.

1105.


Saksi Rosna Ningsih, hidupkan miknya, pencet dulu, nah itu kalaudipencet dia nyala.

Saudara bertempat tinggal di mana?

1106. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH

Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna.


Oke, Lohia, ya?


Ya, Yang Mulia.


Oke. Waktu, Saudara memilih, ya ikut mencoblos itu berada dimana?


Di rumah, Yang Mulia.


Di Lohia itu?


Ya, Yang Mulia.

1113.


Oke. Saudara di sini diminta oleh Pihak Terkait ini memberikan

ketarangan tentang bahwa, Saudara hanya memilih 1 kali, betul?

151




Betul, Yang Mulia.

1115.


Di mana, Saudara memilih 1 kali itu?

1116.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH

Di TPS 3 Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna.


Itu di TPS 3?


Ya, Yang Mulia.


Di TPS 5 berapa kali?


Kurang jelas, Yang Mulia.


Di TPS 5 milih juga, enggak?


Tidak, Yang Mulia.


Di TPS 6?

1124.


Tidak, Yang Mulia.

152




Ya, Yang Mulia.

1137.


Atau jangan-jangan satu-satunya kamu namanya Rosna Ningsih?Bagus sekali namanya ini.


Terima kasih, Yang Mulia.

1139.


Oke, jam berapa waktu itu memilih?


Sekitar jam 12.00 WITA.


Jam 12.00 WITA?


Ya, Yang Mulia.


Namanya ada di dalam DPT?


Kalau itu saya tidak tahu.


Kamu dapat panggilan memilih?

1146.


Tidak dapat, Yang Mulia.

154




Bagaimana bisa memilih kalau enggak dapat panggilan?

1148.


Saya memilih pakai KK atau kartu keluarga.

1149.


Yang dibawa waktu itu KK atau kartu keluarga atau atau?


Kartu keluarga.


Kartu keluarga. Kartu keluarga yang dibawa?


Ya, Yang Mulia.


Boleh memilih?


Boleh.


Jam 12.0 WITA?


Ya, Yang Mulia.

1157.


Kenapa tidak dapat pangilan?

155





1159.


Tidak tahu. Tapi kamu betul warga di RT 1, RW 2, Desa Lohia?

1160.


Betul, Yang Mulia.


Jujur, ya?


Ya, Yang Mulia.


Oke. Masih ingat cara memilih? Cara memilih masih ingat?


Masih ingat, Yang Mulia.


Masih. Nyoblos atau bukan?


Nyoblos, Yang Mulia.


Nyoblos. Ya, ya, oke. Enggak usah disebutkan mau nyoblos siapa,ya.

1168.


Ya, Yang Mulia.

156




Nanti yang jadi Bupati nanti malah kamu ... oke. Ada lagi yang

mau dijelaskan?

1170.


Itu saja, Yang Mulia.


Itu saja, cukup. Pihak Terkait ada yang mau ditanya?

1172.


Cukup, Yang Mulia.


Cukup. Pemohon ada yang ditanya? Ya, cukup, Ridwan?

1174. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Mungkin mempertegas saja bahwa apa tadi Saksi menyatakanbahwa memilih dengan menggunakan KK?


Betul.


Apakah tidak menggunakan yang lain, selain KK?

1177.


Tidak Yang, Tidak Yang, Pak (...)


Yang Mulia juga enggak apa-apa.

1179.


Mana tahu nanti dia jadi (...)

157




Tapi itu makar, Pak, ya.

1181.


Enggak apa-apa.

1182.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Mohon maaf, Majelis.


Ambil alih enggak apa-apa ke sana. Kita sudah mengikhlaskan.


Tapi Saudara Saksi siap untuk dikonfrontir dengan Saksi lainnya,ya?


Siap.


Baik.


Mengerti kamu yang namanya konfrontir?


Tidak.


Tidak. Coba Ridwan bahasanya jangan yang itu, ini (...)

158




Maksudnya di apa … dipertemukan dengan saksi lain yang

menyatakan bahwa Anda memilih dengan cara lain dan itu dua kalipemilihan.

1191.


Siap.


Siap.


Baik, terima kasih.


Siap. Cukup satu saja, ya. Eh, satu lagi, ya, silakan.


Pernah memilih selain di TPS 3 itu?


Tidak, Yang Mulia.


Tidak, ya? Oke, cukup.

1198.


Ya, silakan, Pak.


Ya, ini waktu memilih dengan menggunakan daftar pemilih tetap,itu di TPS mana?

159




Di TPS 3, Yang Mulia. Di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten

Muna.

1201.


Ini di TPS 3?


Ya, Yang Mulia.

1203.


Kalau TPS 2 di mana letaknya?




Jadi, Saudara memilih di TPS 3?


Ya, Yang Mulia.


Menggunakan?


KK.


Formulir C-7? KK? Memakai DPT?

1210.


Tidak, Yang Mulia.

160




Ya, buktinya berapa, bukti P berapa itu?

1223.


Saudara masih ingat nomor DPT, nomor urut daftar pemilihtetapnya?


Saya memilih pakai KK, Yang Mulia.

1225.


Pakai KK, oke, ya. Dipastikan hanya di TPS 3, ya.


Ya, Yang Mulia.


Sambil jalan, ya, Ridwan, ya.


Ya, sambil jalan, terserah dia.


Kalau ada nanti kasih tahu, ya, biar efisien, ya. Oh, ya, ya, nantidi … Cukup, Pak? Oke, Termohon? Cukup?

1230.

KUASA HUKUM TERMOHON : IWAN SATRIAWAN

Cukup.


Cukup, baik. Kita masuk Ibu Nurlina, S.Sos. Lahirnya di mana Ibu?Eh, tempat tinggalnya?

162



1242. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA

Martia itu tinggal di Lohia, kebetulan dia berhadapan rumah

dengan Rosna Ningsih. Saat ini dia tinggal di Kendari, dia pulang hanyauntuk memilih pada saat, pada sebelum tanggal 9 Desember 2015.

1243.


Baik, Martia itu terdaftar apa enggak sebagai pemilih di sana?


Ya, kalau di dalam DPT untuk TPS 2 ada namanya.


Dia terdaftar di DPT berapa, di TPS berapa?


Di TPS 2 ada namanya.


Di TPS 2?


Ya.


Ada namanya? Nomor berapa? Namanya.

1250.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA

Nomor 16.


Nomor 16, ya?

1252.


Nomor 61 … 61.

164




Ha?

1254.


Nomor 61.

1255.


Nomor 61. Coba ulang lagi, ya. Coba, nih, saya tanya, kamu ingatbaik-baik pertanyaan saya, dengerkan baik-baik. Saudara kenal denganMartia?


Kenal.


Dia memilih di TPS berapa?


Ya, kalau memilih saya kurang tahu.


Oh.


Yang jelasnya di TPS 2 dia tidak muncul secara fisik pada tanggal9 Desember 2015 yang lalu.


Tapi tadi katanya dia pulang untuk memilih. Kamu bilang begitu,kan?

1262.


Ya, itu saya ketahui di saat ada saksi … koordinator saksiPasangan Nomor 3 menelpon saya, bahwa mereka setelah sidang di

165



Mahkamah Konstitusi ini mereka diduga memilih 2 kali. Ya, setelah sayaperiksa DPT yang saya pegang, ternyata memang ada mereka.

1263.


Pertanyaannya adalah … coba baik-baik, ya. Yang ditanya ituadalah yang diketahui, ya karena kan ini berkaitan langsung di TPS dimana Saudara menjadi saksi di situ.


TPS 2.

1265.


Saudara menjadi saksi di mana?


Di TPS 2, Yang Mulia.


Di TPS 2?


Ya.


Makanya Martia ini ditanya, dia memilih enggak di TPS 2 waktuitu?

1270.


Tidak, Yang Mulia.


Bagaimana tadi Saudara mengatakan dia tinggal di Kendari,pulang kampung hanya untuk memilih, itu dari mana?

166




Ya, setelah saya konfirmasi orangnya, baru saya mengetahui

bahwa dia tinggal di Kendari.

1273.


Bukan begitu, ya, makanya hati-hati, baik-baik, ya, jawabnyabaik-baik, hati-hati. Tadi … sekali lagi saya tanya, Saudara melihatenggak Martia memilih di TPS 2?


Tidak, Yang Mulia.


Tidak?


Ya.

1277.


Oke. Tapi Saudara tahu bahwa namanya Martia ada namanya diTPS 2?


Ya, saya tahu di TPS 2 karena ada dalam DPT.


Ada di dalam DPT?


Ya.

1281.


Tapi fisiknya Saudara ketemu di sana?

167




Pernah ditanya enggak ke Martia memilih di mana?

1294.


Dia memilih di TPS 3.

1295.


Di TPS 3?


Ya.


Dia tidak memilih di TPS 2?


Ya.


Saudara tanya atau bagaimana?


Ya, saya tanya.


Coba bagaimana pertanyaannya?


Saya tanya itu lewat HP karena dia tinggal di Kendari, dia hanyadatang memilih di TPS 3. Kemudian setelah selesai pemilihan dia balik diKendari.

1303.


Tadi Saudara ketemu enggak dengan Martia?

169




Tidak.

1305.


Satu hari setelah pemilihan?

1306.


Tidak.


Tidak pernah ketemu?


Ya.


Jadi tahunya setelah melalui HP?


Ya.


Oke. Kenal dengan Rosna Ningsih?


Ya, kenal.


Yang duduk di belakang atau di mana?

1314.


Ya?

170




Rosna Ningsih itu sekarang ada di mana?

1316.


Ada di samping saya, Yang Mulia.

1317.


Oh, itu yang tadi itu Rosna Ningsih, ya. Bagaimana bisa kenaldengan Rosna Ningsih?

1318.


Dengan Rosnaningsih kebetulan satu desa, kemudian orang tua.


Artinya kenal baik, ya?


Ya.


Betul orangnya ini?


Ya.


Waktu pemilihan ini, apakah Rosnaningsih memilih di TPS 2 ditempat Saudara jadi saksi?


Tidak, Yang Mulia.

1325.


Tidak. Apa Saudara tahu enggak dia memilih di mana?

171




Tidak.

1327.


Tidak tahu juga. Oke. Antara TPS 2 dengan TPS 3, jauh apadekat?


Ya, jaraknya itu sekitar 1 kilo.

1329.


Oh, 1 kilo. Apakah nama Rosnaningsih itu ada apa enggak di TPS2?


Ya, kalau di dalam DPT ada.


Dalam DPT ada?


Ya.


Dia datang enggak ke TPS 2?

1334.


Tidak.


Tidak. Saudara tanya … pernah tanya tidak datang ke TPS 2?

172




Ya, saya tanya Rosna Ningsih setelah saya dengan dari

koordinator saksi, bahwa Rosna Ningsih diduga memilih juga di TPS-2. Akhirnya saya pada tanggal 10 Januari dapat informasi itu, paginya sayalangsung ke rumah Rosna Ningsih untuk memastikan, ya, ternyata diatidak memilih di TPS 2.

1337.


Ya. Sebelum mendengar dari koordinator, selama berada dikampung, setelah pemilihan itu pernah ketemu?

1338.


Tidak.


Tidak pernah ketemu. Ditanya enggak ke Rosnaningsih, diamemilih di mana?


Ya, nanti pada tanggal 11, ya, tanggal 11 itu saya tanya diamengatakan memilih di TPS 3.


Di TPS 3?


Ya.


Jadi Saudara sempat tanya, ya?


Ya.

173




Apakah Saudara enggak mengatakan, “Lho nama kamu kan ada

di TPS 2, kenapa ke TPS 3?” Disampaikan apa enggak?

1346.


Ya, saya tanya.


He eh.

1348.


Katanya, “Karena di TPS 3 itu dekat, jarak dari rumahnya sekitar200 … 400 meter.”


Oh, jadi alasannya lebih dekat (…)


Lebih dekat.


Ke TPS 3 ketimbang ke TPS 2?


Ya.

1353.


Emang dari rumahnya ke TPS 2 berapa jauh?


Sekitar 1 kilo.

1355.


Sementara kalau ke TPS 3 itu 400 meter?

174




Ya.

1357.


Oke, baik. Silakan Pihak Terkait ada yang mau nanya apa?

1358.


Cukup, Yang Mulia.


Cukup? Pemohon? Jelas? Ya, silakan.


Saudara Saksi Nurlina?


Ya.


Saudara kan TPS 2, ya? Sebagai Saksi, ya? Saya mau tanyaSaudara terkait Martia, ya? Martia, ya? Itu Saudara kan sempat bertanyakepada Saudara Martia, memilih di TPS mana, begitu, ya? KapanSaudara bertanya itu?


Harinya sama dengan Rosna Ningsih.


Harinya sama?


Masih tanggal 11, ya? Saya kerumahnya, kemudian mintaketerangan ternyata dia memilih di TPS 3.

175




Oh, begitu? Apakah Saudara bisa memastikan bahwa Saudara

Martia itu tidak memilih di TPS Saudara?

1377.


Ya karena saya tidak melihat mereka secara fisik.


Oh, tidak melihat secara fisik?

1379.


Ya.


Kalau di C-7 ada tidak terdaftar dia hadir di TPS itu untuk ini? C-7? Karena di kami ada itu.


C-7 … ya kalau di … ternyata di C-7 ada.


Ada, ya? Cukup lah.


Ya, cukup, ya?

1384.


Kalau Rosna Ningsih di C-7 ada apa enggak? Coba cek?


Ya nomornya ada, 378.

1386.


Ya, cukup.

177




Cukup, ya? Baik, terima kasih. Sekarang kita … Termohon? Ada

yang mau ditanya? Cukup, ya? Langsung ke Pak La Ode Tamsil, LaodeTamsil.

1388.


Yang Mulia?


Ya.


Sedikit saja.


Oh, silakan. Makanya tadi dikasih kesempatan pertama.


Oh, ya. Saksi Nurlina?


He eh.


Sebelumnya saya ingin menanyakan masalah bertanya kepadaSaksi Rosna Ningsih mengenai tanggal 10 Januari, benar? 10 Januari2016? Oh, sori, 11 Januari 2016 bertanya kepada Saksi Rosnaningsih danSaksi Martia perihal mereka memilih di TPS berapa?


3.

1396.


Di TPS … ya, bertanyanya di tanggal 11 Januari 2016?

178




Ya.

1398.


Setelah adanya permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Betul, ya?

1399.


Ya.


Oke, yang kedua mengenai … Saksi Nurlina sebagai Saksi Mandatdari Pasangan Calon Nomor 3, betul?


Ya.


Kenal dengan Martia dan Rosna Ningsih?


Kenal.


Kemudian Saksi yang lain apakah kenal dengan Saksi Martia danRosnaningsih?

1405.


Kenal.


Kenal?

1407.


Kalau Saksi Nomor 2 kenal karena hampir berdekatan rumah juga.

179




Oke, Nomor 1?

1409.


Nomor 1 agak jauh sekitar 500 meter.

1410.


Tapi kenal?


Kayanya kenal. Oh, saya, ya? Kalau saya kenal. Saksi Nomor 1saya kenal, Saksi Nomor (…)


Tidak, Saksi Nomor 1 apakah kenal dengan Rosna Ningsih danMartia?


Kenal karena …


Kenal, ya?


Ya.

1416.


Saat itu apakah ada keberatan dari baik Saksi Nomor 1, SaksiNomor 2 dan Saksi Nomor 3?


Tidak ada.

180




Tidak ada keberatan, ya?

1419.


Ya. 3-3-nya tanda tangan di Form C-1.

1420.


Tiga-tiganya tanda tangan pada Form C-1?


Ya.


Dan pada saat itu tidak melihat juga keberadaan Rosma Ningsihdan Martia pada saat pemilihan?


Tidak.


Tidak melihat, baik.


Baik, terima kasih. Laode Tamsil, ya?

1426. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL

Ya.


Pak La Ode waktu pelaksanaan pemilihan bupati ini sebagai apa?

1428.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL

Sebagai saksi.

181




Saksi di mana?

1430.


Sebagai saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor 3 (…)

1431.


Di?


Yang bertugas di TPS 1 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno.


Oh, TPS 1 Desa Oempu. Ya, oke. Jam berapa mulai pemilihan?


Jam 07.00 WITA.


Sampai jam?


Jam 15.00 WITA.


Jam 07.00 WITA sampai jam 15.00 WITA?


Ya.

1439.


Bagaimana di situ waktu apa namanya waktu pemilhan itu,apakah semua orang yang terdaftar dalam DPT datang?

182




Besar sekali. Masyarakatnya padat, ya?

1452.


Tidak juga. Walengkabola itu kan banyak yang merantau. Jadibulan (…)


Oke daftar pemilih tetap berapa?

1454.


717.


717?


Ya.


Daftar pemilih tambahan?


Daftar … tidak ada.


Tidak ada?


Ya.

1461.


Yang ini, pindahan?

184




Tidak ada.

1463.


Tidak ada, ya?

1464.


Ya.


Yang datang memilih berapa?


Yang datang memilih 342.


342?


Ya.


Suara sah berapa?


341.


341. Yang tidak sah?

1472.


1.

185




1?

1474.


Ya.

1475.


Kemudian yang suara yang tidak digunakan?


393.


393?


Ya.


Itu siapa yang menang di situ. Perolehan Suara Nomor 1 berapa?


Yang Nomor 1=137.


Nomor 2?


21.

1483.


Nomor 3?

186




183.

1485.


183. Apakah Saudara mengetahui bahwa ada pengumuman tiba-tiba dari KPPS bahwa bagi yang memilih pakai KTP yang tidak punyapanggilan itu memilihnya harus pakai fotokopi KTP?


Ya.


Coba jelaskan?


Tapi itu setelah kami rapatkan diberi kemudahan bagaimanacaranya karena tempat fotokopi daerah Walengkabola ke Wakulo jauhsekitaran 10 kilo. Maka akhirnya ketua KPPS beserta anggotanya

mengambil keputusan bahwa bagaimana kalau kita … kalau disetorkanyang aslinya saja bisa memilih. Dan itu disepakati semua termasuk ketigasaksi pasangan calon.


Oh. Mengetahui itu?


Ya.


Ada enggak di antara mereka-mereka yang memilih pakai KTP, KKdan sebagainya itu yang ditolak?

1492.


Tidak ada.

187




Tidak ada?

1494.


Ya.

1495.


Semuanya boleh memilh?


Semuanya boleh memilih.


Itu jam berapa yang … yang tidak pakai panggilan?


Jam 12.00 WITA sampai jam 13.00 WITA.


Jam 12.00 WITA sampai jam 13.00 WITA?


Ya.


Ada berapa orang jumlahnya yang pakai KTP atau KartuKeluarga?


Itu saya kurang ingat juga. Cuma yang semuanya itu 29 orang.

1503.


Semuanya 29 orang. Yang kurangnya itu apa?

188




Yang … maksudnya yang pakai kan ada yang pakai KTP (…)

1505.


Oke. Dikumpulkan semua?

1506.


Ya. Yang pakai fotokopi, yang aslinya tapi kalau saya mau jelaskan 1-1 saya (…)

1507.


Ya, oke enggak. Saya tidak minta itu. Berapa jumlahnya itu?


29.


29 orang?


Ya.


Saudara kenal dengan orang-orang itu semua? 29 orang itu.


Tidak?


Ha?

1514.


Masalahnya banyak orang begitu saya tidak kenal.

189




Saudara warga di situ, bukan?

1516.


Warga di situ.

1517.


Di TPS 1 itu?


Ya.


Nah, yang memilih. Apakah ada warga lain selain dari (…)


Tidak ada.


Tidak ada?


Ya.


Kan kampung itu. Masa enggak kenal semua?


Karena pada saat itu banyak … banyak yang harus sayaperhatikan.

1525.


Oke.

190




Jadi, saya tidak terlalu kenal.

1527.


Tapi di antaranya ada yang kenal, enggak?

1528.


Apa itu?


Di antara orang yang punya KTP itu. Ada yang kenal apa enggak?kalau enggak kenal semua?


Saya tidak ingat lagi masalahnya sudah lama.


Oke. Ya sudah enggak usah di paksa, ya?


Ya.


Ya, oke. Baik. Oke, dari kami itu silakan, Terkait dulu.

1534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BARIUM

Saudara Saksi, ya? Laode Tamsil. Ketika pelaksanaan pemilihan,ya. Ada enggak kejadian-kejadian khusus yang Anda lihat pada saat itu?

Ada penghalang-penghalangan misalnya dari siapapun yang Andasaksikan?

1535.


Yang saya saksikan pada saat itu tidak ada.

191




Jadi pada saat pelaksanaan semua berjalan lancar?

1537.


Berjalan lancar.

1538.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BARIUM

Tidak ada catatan khusus dari saksi?


Tidak.


Waktu direkap?


Tidak.


Cukup, Yang. Tambahan satu pertanyaan lagi, Yang Mulia.


Ya. Boleh, boleh.

1544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi tahu yang menempelpengumuman itu? Pengumuman bahwa yang menggunakan KTP atau KKharus menyetorkan fotokopi. Tahu?


Siapa? (Suara tidak terdengar jelas) kurang jelas (suara tidakterdengar jelas).

192




Takut mereka tidak bisa. Lalu menggunakan hak pilihnya. Lalu

diatasi menurut Saudara, “Oh, boleh kalau begitu yang aslinya.” Begitu?

1557.


Itu setelah kami rapatkan bersama anggota.


Ya. Jam berapa itu?

1559.


Jam sebelum ... jam 12.00. Karena pemilihannya jam 12.00.


Ya. Jadi, artinya itu banyak protes? Setelah ada pengumuman itubanyak yang protes begitu?


Tidak ada yang protes. Kalau di luar saya tidak tahu. Yang sayasaksikan di dalam ... di dalam pemilihan saja.


Ya. Lalu mengapa dibolehkan dengan nyetor yang aslinya?


Karena jangkauan fotokopi terlalu jauh. Sekitaran 10 kilo.


Artinya sebelum ada protes, lalu oleh KPPS sudah dibuat apa ...cara yang lain begitu?

1565.


Bagaimana Pak? Saya kurang jelas.

194




Ya, artinya kan jam 10.30 ditempel.

1567.


Jam 11.00.

1568.


Kalau di sini jam 10.30, ya?


Mungkin sekitar ... sekitar itulah saya juga tidak terlalu (…)


Laporan Pak Haidil Atib kemarin, ya? Ditempel pengumumannya.Lalu kalau begini, untuk fotokopinya kan susah.


Ya.


Ke kota ... kecamatannya. Ini desa kan, ya?


Ya. Desa Oempu.


Desa Oempu. Kecamatannya (...)


Kecamatan Tongkuno.

1576.


Ya. Kalau ke Rahanya berapa kilo?

195




Wah, Raha jauh ada (...)

1578.


Ke kotanya ya?

1579.


Ya, kotanya. Ada sekitar 60 kilo apa 70.


Ya. Baik. Lalu mengapa lalu cepat? Kalau begitu sudahlah, bolehpakai yang aslinya?


Ya. Karena mungkin kalau jangkauannya terlalu jauh, kalau kitamau pergi fotokopi. Pulang mungkin sudah tutup pemilihan.


Oh. Jadi, belum sempat ada protes dari (...)


Tidak ada protes.


Pemilih. Kami enggak sempat kalau copy, kalau begini. Tempatfotokopi jauh. Tapi, walaupun belum ada protes atau keresahan daripara pemilih. Langsung KPS memutuskan boleh juga dengan yangaslinya. Begitu?


Ya. Boleh dengan aslinya.

1586.


Itu masih jam 11.00, ya?

196




Masih jam 11.00.

1588.


Ya. Banyak yang menggunakan apa? KTP, KK, atau pasporselainnya itu? Banyak apa?


29 orang.

1590.


29 orang?


Ya.


Ya.


Baik. Pihak Terkait tadi sudah, ya? Pemohon sekarang.


Saudara Saksi. Saudara tadi mengatakan setelah rapat, ya? Adakejadian apa, sehingga memerlukan rapat untuk mengambil keputusan?Kita harus berikan orang memilih ndak perlu pakai fotokopi. Ada kejadianapa yang Saudara tahu?


Bukan kejadian apa sih. Cuma jangkauan fotokopinya ini terlalu jauh. Kalau kita mau pergi fotokopi, pulang mungkin sudah tutuppemilihan.

1596.


He eh.

197




Makanya kita mengambil keputusan bahwa yang aslinya itu setor

saja nanti. Selesai pemilihan baru yang punya KTP yang asli yang sudahdifotokopi sama KPPS yang aslinya dikembalikan ke rumah masing-masing sama anggota KPPS.

1598.


Saudara rapat jam berapa tadi?


Jam ... sebelum jam 12.00.


Sebelum jam 12.00?


Ya.

1602.


Apakah ada pemilih yang datang sebelum jam 12.00 untukpengguna KTP dengan fotokopi KTP yang diserahkan ke petugas?


Bagaimana? Kurang jelas, Pak.


Apakah ada pemilih yang datang sebelum jam 12.00 itu? Kanpemilihnya kan nanti jam 12.00. Ya, kan?


Yang pemilih tambahan ini.

1606.


Pemilih tambahan itu.

198




Ya.

1608.


Apakah ada yang Saudara ketahui datang menyerahkan fotokopiKTP untuk dia bisa memilih jam 12.00? Fotokopi KTP, atau KK, ataupaspor.


Oh, tidak.


Hah?


Tidak.


Tidak?


Ya.


Tidak ada, ya?

1615.


Ya.


Nah, jadi di dalam rapat itu siapa saja yang hadir dalam rapat?

1617.


Di anggota KPPS beserta para saksi calon.

199




Para saksi calon?

1619.


Ya.

1620.


Berapa anggota KPPS di situ?


7 orang.


7?


Ya.


7 orang. Saudara tahu saksi Pasangan Calon Nomor 1? Namanyatahu?


Tahu.

1626.


Apakah saksi Pasangan Calon Nomor 1. Siapa namanya saksiPasangan Calon Nomor 1?


Oh. An ... A siapa? Haidir Alikif.

200




Tidak protes.

1640.


Apakah ada Saudara mengetahui permintaan form keberatanyang tidak disediakan, ada disediakan form keberatan?


Ada disediakan.

1642.


Disediakan?


Ya.


Oh gitu, oke. Cukup.

1645. KUASA HUKUM PEMOHON:

Dari Pemohon. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Posisi saksi waktuselama di TPS itu di dalam atau di luar?


Di dalam.

1647.

KUASA HUKUM PEMOHON:

Di dalam?


Ya.

1649.


Jadi.

202




Karena pemilihan diadakan di dalam ruangan, jadi di dalam

posisinya.

1651.


Oke. Itu pengumuman ada di mana?


Di pintu.

1653.


Di pintu, dibagian luar?


Ya.


Jadi tidak tahu keadaan di luar, ya?


Ya, saya tidak tahu keadaan luar.


Oke. Apakah saksi melihat setelah rapat itu pengumuman dicabutatau tidak atau tetap tergantung di situ?

1658.


Saya tidak lihat itu.


Tidak tahu?

1660.


Ya.

203




Oke. Kemudian ada berapa orang atau adakah orang yang

akhirnya mencoblos tanpa membawa KTP kopinya?

1662.


Gimana kurang jelas.


Apakah ada orang yang akhirnya mencoblos juga tanpamembawa kopinya?


Yang aslinya saja.


Ya.


Ya, ada.


Berapa orang?


Bisa kurang, kurang tahu lagi itu, berapa orang.

1669.


Tidak tahu, oke. Kemudian apakah saksi tahu bahwa memang adaaturan atau adakah aturan yang mengharuskan adanya kopi, saksi tahutidak?

1670.


Kan ada di pengumumannya itu.

204




Enggak, dasar membuat pengumuman itu tahu enggak bahwa

tidak ada kewajiban memakai kopi. Tahu, tidak?

1672.


Yang bikin, yang bikin pengumuman bukan dia.


Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1674.


Ya, pusing juga saya itu.


Ya, cukup ya.


Baik, cukup, Yang Mulia.


Oke. Sekarang Milwan.


Yang Mulia, Yang Mulia.


Masih ada? Silakan, silakan.


Satu saja. Tadi Saudara saksi mengatakan ada 29, ya?

1681.


Ya.

205




Yang menggunakan apa yang memilih dengan menggunakan KTP.

1683.


KK.

1684.


Pemilih tambahan, ya?


Ya.


Pemilih tambahan. Itu yang menggunakan KTP dan fotokopi,Saudara bisa tahu berapa, kan jumlahnya Saudara tahu ini.


Fotokopi KTP?


Fotokopi KTP berapa, menggunakan KTP asli atau KK asli ituberapa?


Saya tidak tahu.

1690.


Sudah lupa, lah ya.


Ada di catat tidak? Kalau 29.

1692.


Dicatat enggak, ada catatannya?

206




Ada catatannya 29, cuma saya tidak tahu fotokopi atau aslinya

berapa.

1694.


Mohon maaf, Yang Mulia, tadi sudah dijawab.


Iya, iya enggak apa-apa, sabar, sabar.

1696.


Ya, saya mau tanya terakhir saja.


Ya, terakhir. Tadi terakhir, ini terakhir sekali.


Masalahnya habis ini, saya pergi ke laut, saya pergi memancing.Saya kira kan sudah selesai.


Habis memilih pergi ke laut?


Ya, itu sudah selesai. Sudah selesai.

1701.


Selesai apa maksudnya, pencoblosan?


Selesai pemilihan, tidak ada apa-apa lagi.

207




Pemilihan itu kan sampai penghitungan suara, ikut menghitung

suara kan?

1704.


Ikut, sampai tiga hari setelah pemilihan.


Tiga hari menghitung suara?

1706.


Eh bukan, maksudnya pemilihan ini hari toh, tiga harinya sayapergi di laut.


Enggak ngerti saya maksudnya. Nah, waktu memilih kan ada 29,apakah pemilih yang menggunakan KTP itu diberikan kepada petugasatau tidak?


Bagaimana Pak.


Saudara.


Kurang jelas bisa diulangi.


Apakah pemilih yang 29 yang Saudara ketahui tadi.

1712.


Ya.

208




Pada saat mau memilih itu diberikan kepada petugas atau tidak?

1714.


Diberikan.


Diberikan?

1716.


Ya.


Itu setelah memilih apakah diberikan kembali ininya?


Sebelum ... sebelum memilih.


Setelah memilih apakah KTP nya diberikan kembali?


Di kembalikan apa enggak?


Dikembalikan?


Yang asli, yang asli.

1723.


Atau fotokopi dimaksud.

209




Belum, belum.

1725.


Belum dikembalikan?


Ya. Setelah selesai pemilihan di fotokopi baru dikembalikan,namanya masing-masing.


Oh, difotokopi baru ini.


Ya.


Ya, ya, ya.


Bagus, bagus administrasinya bagus ini.


Administrasinya bagus.

1732.


Masalahnya ini yang betul punya saya, kalau saya karang-karangmungkin tapi ini yang betul.


Iya, ya.

210




Terima kasih keterangan.

1735.


Kita tahu kamu orang jujur dari wajahnya sudah kelihatan, ya.

1736.


Yang saya susulkan, ya, kan tadi diumumkan jam 10.30, yabahwa harus pakai kopi, kemudian jam 11.00 atau 11.30 boleh tanpafotokopi. Apakah ada orang yang begitu lihat, ah aku tak punya katanya

apa fotokopinya pulang saja lah saya, ada enggak?


Saya tidak melihat.


Tidak melihat?

1739.


Ya.


Jadi tidak diketahui tidak adanya, ya?


Ya.


Ya, kan bisa melihat wah susah sekali katanya mau kita fotokopi jauh, pulang lah saya katanya. Tahu-tahunya jam 11.00 diumumkanboleh pakai ini.

1743.


Saya, saya tidak tahu.

211




Tidak tahu, ya.

1745.


Tidak tahu saya, ya?

1746.


Ya, Yang Mulia.


Saya juga tidak tahu.


Yang Mulia, izin.


Masih ada lagi?


Saya nitip pertanyaan lewat, Yang Mulia. Saya lupa, kalaudibolehkan.


Oh iya lah, iya lah.


Saudara saksi apakah Saudara pernah mendengar atau mengetauiada fotokopi di kantor desa itu? Scan, scan? Bendahara desa scan, scan,printer kopi.


Tahu enggak scan, scan tahu enggak?

212




Scan gimana itu.

1755.


Tahu enggak scan, itu duit yang dari Amerika gambar gambar itu,enggak ngerti dia scan.


Saya tidak tahu.

1757.


Tidak tahu. Ini kita enggak bisa pakai bahasa tinggi, ya.


Printer copy jadi di-copy fotokopinya di komputer. Ada di kantordesa.


Kayak mesin fotokopi gitu lho.


Kayak mesin fotokopi.


Saya tidak tahu.

1762.

KUASA HUKUM TERMOHON:

Tidak tahu, ya. Ya sudah cukup.


Saya tidak tahu, ya.

1764.


Terima kasih ya atas kejujurannya.

213




Ya, sama-sama.

1766.


Senyumnya bagus. Salam buat kampung di situ, ya.

1767.


Ya.


Pernah ketemu sama Bapak itu kamu harus bangga. NamanyaPak Sirra Prayuna. Ingat-ingat itu nanti kalau dia pergi ke sana temanipergi mancing dibawa, ya.


Nanti saya ajak memancing.


Ya. Oke. Sekarang Pak Milwan. Pak Milwan, ya?


Yang Mulia, di sini Yang Mulia Termohon, Yang Mulia.


Eh, Termohon. Biasanya dia ikut-ikut saja. Ya, silakan, silakan.

1773.


Baik, Yang Mulia terima kasih.Sesuai dengan dalil Pemohon jadi pengumuman jam 10.30 dan itu

dianggap menghalang-halangi. Saudara saya ingin bertanya dari rentangwaktu pukul 10.30 sampai dengan menjelang penutupan TPS, apakahada kekerasan yang terjadi di TPS itu?

1774.


Tidak ada.

214




Tidak ada. Yang kedua Saudara Saksi. Di TPS ini kan bayangan

saya in door dia, dia ruangan tertutup di dalam ruangan, di dalamruangan itu ada saksi melihat ada anggota polisi, anggota TNI (...)

1776.


Tahu enggak kamu in door itu?


Ruangan tertutup.


Kalau sudah ruangan tertutup saya tahu.


Silakan.


Saksi melihat di situ ada anggota TNI, ada anggota polisi?


Ada anggota polisi.


Ada ancaman dari anggota TNI, anggota polisi untuk tidakmenggunakan hak pilihnya?


Tidak.


Dari kepala desa ada enggak ancaman kalau Anda memilih berasraskinnya tidak diberikan ada ancaman seperti itu?

215




Tidak.

1786.


Kekerasan juga ndak ada pada saat itu?

1787.


Tidak.


Jadi hanya pengumuman saja, ya?


Ya.


Terima kasih.


Itu sih enggak didalilkan hanya ditambah-tambah.


Ini Yang Mulia mengenai definisi menghalang-halangi menurutundang-undang begitu, Yang Mulia.


Ya, TNI, polri enggak disebut-sebut di situ. Ini KPU supaya tahusaja itu kuasa hukumnya hebat itu nanyanya, ya jadi tahun depan pakailagi. Sekarang Pak Milwan. Pak Milwan?

1794. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN

Ya, Yang Mulia.

216




Ya, Pak Milwan tinggalnya di mana?

1796.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN

Bismillahirrahmaaniirahiim. Assalamualaikum wr. wb.

1797.


Waalaikumsalam wr.wb.


Saya alamatnya di Tampo, lahir di Tampo.


Tampo.


Saya sebagai saksi mandat KPUD Kabupaten Muna.


Oh, tingkat kabupaten?


Kabupaten.


Tingkat kabupaten, ya.


Juga sebagai koordinator saksi kabupaten.

1805.


Oke. Sekarang saya di … Saudara kok saya kalau gitu sayamenanya Saudara tentang apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait ini

Saudara diminta untuk menjelaskan tentang situasi di TPS 1, 2, 3 Desa

217



Oempu. Coba Saudara jelaskan apa yang Saudara ketahui tentu Saudaradapat informasi, ya silakan.

1806.


Awalnya sih saya tidak karena kan saya sebagai koordinator saksikemudian para saksi itu setiap mereka menyetorkan C-1 apa segalamacam kepada saya, saya mengumpulkannya itu tidak ada kejadian apa-apa. Itu awalnya tidak ada satupun saksi yang menceritakan ada 1kejadian. Kemudian saya baru tahu ini ada apa namanya ada masalahyang di Oempu itu sudah ada ininya gugatan ke MK-nya begitu.Sehingga kemudian saya mencoba melakukan penelusuran-penelusuranhanya sebatas apa yang kemudian didalilkan itu, itu. Intinya tidak ada

masalah di TPS Oempu menurut laporan dari saksi-saksi saya. Seperti itumulai dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, sampai TPS 4 itu tidak ada masalahkarena dalam C … Formulir C-1 juga itu tidak ada form keberatan yangsaya terima dari mereka.


Satupun?


Satupun tidak ada.


Oh, mulus?


Mulus semuanya.

1811.


Mulus semuanya, ya. Oke, apakah Saudara pernah mendapatkaninformasi dari orang lain. Kalau pun bukan dari saksi itu, wah atau daritim sukses kita berhasil nih menghalang-halangi pemilih di TPS ini, TPSini ada enggak?

1812.


Tidak ada, Yang Mulia.

218




Tidak ada, ya. Apa lagi yang mau disampaikan?

1814.


Bahwa saya sebagai koordinator saksi KPUD eh apa namanyakoordinator saksi Kabupaten Muna karena saya membawahi semua 321TPS itu saya berhubungan langsung dengan semua saksinya bahkanmengumpulkan semua saya yang kasih rapat semuanya saya yangbertanya semua kepada mereka tidak ada satupun itu yang mengatakanada keberatan, ada kejadian khusus yang kemudian itu menjadi 1keberatan dari semua pihak begitu tidak ada satupun yang keberatan

begitu.


Tentang pengumuman itu yang tadi?


Mereka tidak sampaikan.

1817.


Tidak sampaikan.


Mereka tidak sampaikan itu kepada saya. Saya tahunya itu nantisetelah ada ini. Pada saat saya mencoba menelusuri, kenapa ini ada …ada seperti itu. Ternyata ada pengumuman katanya, sehingga adaberita seperti itu.

1819.


Baik. Ada lagi?


Kemudian, Yang Mulia, kalau bisa saya bisa sampaikan karena inihasil penelusuran saya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohondi dalam permohonannya, di situ dikatakan ada penambahan danpengurangan suara di TPS-TPS. Ini saya lakukan setelah kemudian saya

coba saya mendapatkan informasi setelah ada gugatan yang mereka ke

219



MK. Kalau boleh saya ini … apa namanya … saya uraikan, mohon izin.Kalau tidak ndak masalah.

1821.


Oh, diizinkan, jauh-jauh dari kampung. Silakan, silakan.

1822.


Yang pertama bahwa tidak benar terjadinya selisih antara suaraPemohon dengan Pihak Terkait diakibatkan oleh adanya penambahandan pengurangan suara di 39 TPS yang tersebar di desa dan kelurahan,7 kecamatan se-Kabupaten Muna sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Sebab kami hanya merujuk kepada C1-KWK yang kami miliki … yangdimiliki oleh kami. Kemudian tidak terdapat selisih antara jumlah suratsuara yang digunakan. Di dalam setiap TPS itu terhadap C-1 begitu,tidak ada yang berselisih antara jumlah pemilih yang hadir denganpengguna hak pilih dengan surat suara.

Kemudian juga tidak benar terdapat penambahan di 20 TPS,penambahan suara 20 TPS sebagaimana didalilkan dalam pokokpermohonan di halaman 14 dengan halaman 16 sebab jumlah suara sahyang digunakan dan suara tidak sah sebagaimana dicatat dalamFormulir C1-KWK di TPS-TPS dimaksud telah sesuai dengan jumlah

pengguna hak pilih sebagaimana dapat dilihat dalam tabel yang kamibisa bacakan ini.


Oh, ndak usah dibacakan. Panjang itu. Di dalam jawaban PihakTerkait itu sudah ada.


Oh, ya.


Sudah ada, sudah ada. Sekarang Saudara jelaskan saja hal-halyang agak sangat singkat. Yang kalau sudah sampaikan di dalam

jawaban, saya kira cukup.

1826.


Oh, ya. Kalau begitu, saya juga menelusuri di beberapa TPS yang

diduga itu menggunakan … katanya memilih ganda, begitu. Itu setelah

220



… tapi ini klarifikasi setelah selesai pemilu, setelah saya dapatkaninformasi ini. Kurang lebih itu tanggal 14 kayaknya, tanggal 14 ya.

1827.


Dibantu lho dia, bisa? Kamu enggak bisa bantu itu? Ya sudah,tengok saja ya.

1828.


Tanggal 14 Januari 2016. Ini saya coba menelusuri semuanyasetelah saya membaca dalil-dalil Pemohonnya ini. Dari mana kira-kira inisehingga mereka diduga memilih 2 kali?


Tapi itu tadi juga sudah ada dijelaskan ya di beberapa tempatoleh saksi.


Ini ada lain (…)

1831.


Ada lain lagi?


Ada lain. Misalnya kayak di Matarawa.


Oke.


Matarawa itu ada nama Siti Asmah katanya menggunakan hakpilihnya 2 kali, ternyata setelah saya menelusurinya itu, ada angka-angkadi situ yang hampir sama, yang hampir mirip.

1835.


Contoh?

221




Contohnya misalnya di Siti Asmah itu me … di nomor DPT-nya 81,

eh 84 ya.

1837.


Oke. Saya kira itu sudah ada ya dalam jawaban ya, Pihak Terkaitya?


Diuraikan lebih jelas, di sini mengenai adanya kesalahan baca.


Kesalahan baca.


Kesalahan baca mengenai penomoran, Yang Mulia.


Silakan, coba.


Angka 84 dengan 81 itu mirip di sini. Dia mirip, sehingga angka81 ini yang di … ini 81, 8-nya itu disambung dengan 1, sementara 84 ini

jelas 84, ini 81 (…)


Yang menulis siapa itu?


Ini KPPS.

1845.


Calon dokter dia?

222




Wallahualam.

1847.


Bukan?

1848.


Wallahualam. Sehingga kemudian menyebabkan mungkinPemohon itu salah baca. Demikian pula dengan yang lain.

1849.


Itu dijadikan bukti berapa itu, Pihak Terkait?


Mohon waktu, Yang Mulia.


Ya, makanya kalau ada saksinya bicara itu (…)


Di PT-44, Yang Mulia.


Berapa?


PT-44


PT-44?

1856.


Ya.

223




Coba Dek, sini Dek. PT-44. Ya, silakan lanjut.

1858.


Itu di TPS Matarawa, hanya kesalahan membaca begitu,membaca angka-angka di situ. Ada yang 83 … mirip 82, mirip 83 (…)


Sebentar, sebentar. Di PT-44 itu 84? Di 35 ya, Nomor 35? Betul?

1860.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

35 dan 94, Yang Mulia.


35=84, dan 94=81 bukan 84 itu.


94. Sebentar dulu, kita cek dulu ya. Oh, 94=84. Enggak, 84 kokbukan 81 ini.


94.


Ya. 84, kan?

1865.


Disambung itu, Yang Mulia.


94 itu ini berapa 81? Oh, ini 81. Kalau yang ini 35 itu 84?

224




Ya. Kami menelusuri seperti ini, Yang Mulia, dari kemudian DPT

itu ada, kan DPT yang dipakai oleh saksi dan KPPS (...)

1868.


Ya, ya.


Mereka menceklis setiap yang hadir. Kami menemukan bahwaangka 81 yang di C-7 itu tidak ada. Sementara angka 81 di dalam DPT

yang diceklis pada saat pemilihan itu berlangsung itu ada diceklis danorangnya hadir.


Oke, ya.


Ya, yang kemudian selanjutnya di Lianosa juga seperti itu. Di

Lianosa itu pada halaman 19 huruf B dikatakan 19 sampai 20 itu didalam dalil permohonannnya itu dikatakan bahwa di TPS 2 Lianosa,Kecamatan Tongkuno ada tiga orang yang melakukan pencoclosanmasing-masing sebanyak dua kali. yaitu atas nama Labiza dengan nomorDPT 121, Wabio nomor DPT 389, Arifin K nomor DPT 085 atau 85.

Kemudian kami coba lagi menelusuri seperti tadi, mengumpulkanKKPS-nya mencoba menemui KPPS-nya dan memanggil para saksi,menghadirkan C-7 di situ dengan DPT-nya, ternyata setelah kamimelakukan cross-check lapangan dengan menemui KPPS TPS 2 Lianosayang bernama Laode Hafili, dan Saksi Nomor 2 dan 3 yang kami bawa,itu kami lami lakukan pada tanggal 14 Januari. Ternyata nomor DPTyang tertulis dua kali dalam C-7 KWK itu yaitu nomor kehadiran 13 jeniskelamin laki-laki dan nomor 268 jenis kelamin perempuan. Pada nomorkehadiran 13 atas nama labiza dengan DPT 121 itu betul, sedangkanpada nomor 268 C-7 KWK tertulis 121 berjenis kelamin perempuan, yangseharusnya itu adalah 120.

1872.


Namanya siapa itu?

225




Namanya Waode ... namanya Hamsiah Waode Laode, itu berjenis

kelamin perempuan.

1874.


Jadi memang berbeda?


Berbeda, sehingga kemudian kami tanya lagi Waode Hamsia ini(...)


He eh.


Hamsiah Waode Laode ini, kami kunjungi di rumahnya, dia tidakmemilih hanya satu kali memilih dan mendapatkan panggilan hanya satulembar. Bagaimana mungkin misalnya Labiza ini juga dia mendapatkan

panggilan satu lembar, dia menyetornya itu ditahan di KPPS kemudiandia pergi memilih lagi itu Pak Labiza ini sudah ... sudah tua sekitar 80tahun.


80 tahun.


80 tahun. Seperti itu kronologi kejadian semua (...)


Baik (...)


Apa yang ini (...)

226




Ya.

1883.


Itu yang ... itu barangkali yang bisa saya jelaskan, Yang Mulia.

1884.


Ya, terima kasih, terima kasih, Pak (...)


Dan kemudian yang saya tambahkan bahwa semua di TPS mulaisaksi TPS kemudian PPK hanya satu Katobu itu yang bermasalah, yangbukan bermasalah tapi ada kejadian yang kemudian ditemukan itu C-6 ...apa namanya ... formulir itu yang ditemukan, itu saja yang menjadi (...)


Apa itu?

1887.


DPTb 2 yang dituliskan di dalam C-7 ... HVS yang biasa.


Oh, begitu.


Tetapi ini kami tidak permasalahkan karena itu connect dengan jumlah perolehan suara.


Oh, gitu ya (...)

1891.


Itu yang (...)

227




Jadi confirm?

1893.


Confirm, sinkron dia.

1894.


Sinkron, ya?


Ya, ya.


Oke, baik.


Itu barangkali, Yang Mulia.


Ya, silakan Pihak Terkait, apa cukup?


Cukup, Yang Mulia.


Ya, sudah jelas, kalau tanya lagi nanti enggak jelas lagi. SilakanPemohon.


Saudara Saksi, tadi Saudara menyampaikan bahwa prosespemilukada di Muna itu berjalan lancar, tidak ada masalah, ya. Terkaitdengan keterangan, Saudara sesuai dengan ini sebenarnya ... di fokus diTPS 1, 2, 3, 4 itu soal menghalang-halangi, Saudara pernah dengar itu?

228




Oke. Lanjut Sirra.

1906.


Satu lagi. Apakah Saudara pernah mendengar ada suami-istriyang tertangkap memilih dua kali? HH dan Mar … ini sidang tertutup, ya.Hamka Hakim dan Marlina D?


Tidak pernah saya dengarkan itu.


Yang di proses juga di (...)


Enggak pernah saya dengarkan itu.


Enggak pernah Saudara dengar?


Enggak pernah.


Ya, sudah cukup.

1913.


Ya, Termohon masih?

1914. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT

Saya tambahkan.

1915.


Cukup, ya? masih ada? Masih?

230




Masih, Pemohon, Pak.

1917.


Silakan, silakan.

1918.

KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT

Baik, Saudara Saksi, kan Saksi ini selaku koordinator saksi, ya,saksi kabupaten. Tadi di saya melanjutkan pertanyaan teman bahwa diOempu itu tidak ada masalah, keterangan dari Saksi, kan? Sementara

fakta persidangan yang kemarin bahwa ada pembuangan C-6 dan C-7,dan ini juga sudah dilaporkan di panwas dan panwas sudah melakukandua kali panggilan tetapi yang bersangkutan tidak datang. Dan ketua(suara tidak terdengar jelas) tentunya harus bertanggung jawab. Apa

juga ndak tahu ini Saksi?


Tidak tahu.

1920.

KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT

Enggak pernah melapor?


Tidak pernah. Mereka saksi saya itu tidak pernah melaporkan halitu karena mereka tidak tahu katanya. Sedangkan saya cross-check jugapada saat ini kita mendapatkan ini, mendapatkan apa namanya …formulir gugatan ini, mereka juga tidak paham dengan itu. “Kenapasampai seperti itu.” Katanya, “Kita baru dengar juga.” katanya itu.


Ya, kalau enggak ada permohonan ini, enggak pada ke Jakartasemua.

1923.


Ya.

231




Tidak maksudnya, kalau baru dekat kan ada buktinya, ada

temuan C-6 dan C-7?

1925.


Karena tidak disampaikan ke mereka, kan itu temuan itu. Akhirnyamereka tidak ini ... boleh jadi seperti itu.


Bagaimana tidak disampaikan, sementara ada panggilan dua kali

panwas untuk memeriksanya?


Bukan saksi yang diperiksa, tapi KPPS barang kali.


Ya, KPPS-nya memang (suara tidak terdengar jelas). Tapi, kanSaksi tadi ... laporan Saksi kan tidak ada temuan, sementara kan di sana

ada kejadian khusus karena ada pembuangan daripada C-6 dan C-7. Apa juga tidak mendengar dari saksi bahwa ada salah satu dari konsekuensidari pada penempelan pengumuman itu, ada namanya Wasula, maudatang memilih dengan KTP tetapi Wakina selaku anggota KPPS ituminta agar difotokopi, sehingga tidak jadi memilih.


Tidak pernah.


Oh, tidak tahu. Oh, ya, baik. Baik (...)


Ya, Sirra, satu lagi. Ekstra, ya.

1932.


Ekstra. Tadi Saudara Saksi, saya teringat kemudian mengatakan

bahwa Saudara sempat berkoordinasi dengan KPU terkait dengan

232



panwas, rekomendasi panwas. Saudara, apa ini konfirmasi yang Saudaraterima atau penjelasan yang Saudara terima dari KPU terkait denganpertanyaan itu? Kan sebagai ketua tim saya kira memahamilah dinamika

di situ. Apa yang Saudara dapat penjelasan dari KPU terkait denganrekomendasi?

1933.


Penjelasannya pada saat itu? Kami kan mau mencoba mengetahuiapa isi rekomendasi itu, jawaban dari KPU pada saat itu, “kami juga inibelum baca, bagaimana mungkin kami akan berikan kepada Bapak-bapak, kami belum baca ini, kami belum mempelajari ini.”

Sudah. Karena kami tidak mendapatkan apa yang kami

inginkan itu, biarpun tanda terimanya, kapan waktunya diterimanya itutidak tahu juga, sehingga kami mengatakan saja, “Kalau begitu, ya, kamiserahkan saja kepada KPU.” Kami pulang.


Pengertiannya belum baca … belum baca, belum terima itu,apakah KPU pada saat Saudara berdialog 9 orang kan diterima, 9 orang,itu telah menunjukkan ada rekomendasi. Ini lho, rekomendasi, tapi kamikan belum baca kan beda. Belum ada rekomendasi kan beda maknanya?


Sudah ada, katanya.


Sudah ada rekomendasi.


Sudah ada, tapi tidak ditunjukkan.


Tidak ditunjukkan?

1939.


Ya.

233




Saudara juga minta tanda terimanya?

1941.


Minta tanda terimanya.

1942.


Oke. Itu tanggal berapa Saudara?


Tanggal 14.


Tanggal 14. Jadi Saudara tanggal 14 sudah di KPU, ya, koordinasi.Nah, menurut KPU tanggal berapa KPU itu terima rekomendasi itu?


Tidak dikasih tahu.


Tidak dikasih tahu, ya. Tidak ditunjukkan juga?


Tidak ditunjukkan.


Tidak dipublikasi juga?


Tidak.

1950.


Jawab jujur, lha.

234




Tidak.

1952.


Oh, tidak, ya. Sudahlah cukup.

1953.


Cukup, Pak Milwan, ya. Yang terakhir, Pak Muhammad Ichsan,silakan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

1954.


Ya, terima kasih, Pak Ketua.

1955. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN



Pak Muhammad Ichsan, ya?


Ya. Boleh saya (...)


Nanti dulu, sabar. Sabar dulu, Pak. Bapak Saksi Pasangan CalonNomor 3?

1959.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN

Ya, Saksi mandat tepatnya.


Saksi mandat?

1961.


Ya.

235




Di mana? Bapak di tingkat mana ini menjadi Saksi?

1963.


Saya saksi mandat pada saat rekapitulasi di tingkat KPU.

1964.


KPU di kabupaten, ya?


Ya.


Kapan diselenggarakan itu?


Di selenggarakan tanggal 17.


Cuma 1 hari?


2 hari tepatnya.


17 dengan?


17 sampai 19 saat itu.

1972.


Bukan 3 hari dong?

236




Ya.

1974.


Ya, gimana?

1975.


Ada problem sih sebenarnya, makanya saya akan mengurai apapenyebab, sehingga rekapitulasi saat itu bisa masuk sampai jam 01.36WITA, sudah menempati tanggal 19 saat itu.


Oh, artinya (...)


Ya, itu.


Yang hari kedua itu sampai ganti (...)


Agak molor 1 hari.


Jam 00.00 WITA, gitu?

1981.


Ya, itu.


Oke, ceritakan, Pak.

237




Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin, assalamualaikum wr.

wb.

1984.


Ya, waalaikumsalam wr. wb.


Ya, selamat siang, salam (...)

1986.


Selamat sore.


Selamat sore, ya, oke. Saya mungkin cuma mengurai beberapapoin-poin pokok saja terkait dengan adanya keberatan yang diajukanoleh Paslon Nomor 1 saat itu waktu rekapitulasi ditingkatan KPU.

Yang pertama, yang saya ingin pertegas bahwa dalam form

keberatan DB1-KWK saat itu, mereka tidak pernah mempersoalkanantara pengguna hak pilih dengan daftar hadir yang ada atau C7-KWK,itu yang pertama.

Yang kedua, keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat itutidak pernah mempersoalkan persoalan C6-KWK yang digunakan olehorang lain.

Yang ketiga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam form keberatanDB1-KWK-nya tidak pernah mempersoalkan adanya pemilih yangmemilih dua kali.

Yang keempat, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernahmempersoalkan persoalan rekomendasi, baik itu yang di Oempu maupunyang di Katobu. Saya kira itu, dan saya mungkin, Yang Mulia, perlu sayamenjelaskan juga di sini fakta yang sesungguhnya karena saya memangada saat itu, saat-saat ingin diterbitnya rekomendasi oleh panwasKabupaten Muna.

Ya, saat itu jam 20.00 WITA, saya bersama dengan rombongantim yang lain itu menuju di panwas karena ada informasi bahwaPasangan Nomor Urut 1 itu sudah menduduki Panwas Kabupaten Muna.Sesampainya kami di sana memang ternyata faktanya benar.

238




Sebentar, ini jam 20.00 WITA, kapan ini?

1989.


Jam 20.00 WITA, tanggal 13.

1990.


Oh, ini sudah beda dengan rekapitulasi, ya?


Ya, rekapitulasi sudah lewat.


Jadi … belum dong. Tanggal 13, kok.


Maksudnya begini, Yang Mulia.


Ceritanya sudah lewat?


Ya.


Oh, ya.


Jadi ceritanya dalam rekomendasi … dalam rekapitulasi merekatidak pernah mempersoalkan (...)

1998.


Ya, itu … itu satu hal?

239




Ya, itu.

2000.


Dan ada 4 poin tadi?

2001.


Ya, benar.


Disamping itu apa itu … pemilih yang dua kali, rekomendasi, ya,kan?


Ya, ya.


Kemudian yang dipakai nomor lain tadi kan apa itu?


C-6 yang dipakai orang lain.


Ada 4 poin itu, itu 1 hal yang Anda ceritakan.


Ya.


Kemudian yang kedua, ini sudah pindah ke tanggal 13, jam 20.00WITA?

2009.


Ya.

240



Saat itu saya cuma bertemu salah satu staf dan sayamempertanyakan, “Apa ini, ada apa ini?” Staf menjelaskan bahwa adayang dibawa oleh Panwas Kabupaten Muna. Saya tanya, “Yang dibawa

itu apa?” Tidak tahu. Terus saya tanya lagi, “Jam berapa ini masuk?”Panwas … staf dari KPU menyampaikan bahwa ini kami terima padapukul 00.07 WIT. Berarti diterima itu tidak lama setelah kami sampai kesana, kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit. Kami sampai di KPU,kami ingin membuktikan apa yang diterima itu, ternyata tidakdisampaikan.

Jadi besoknya, besoknya, kami ingin memastikan apa yang dibawaoleh Panwas Kabupaten Muna ke KPU. Sehingga saat itu kami membagidua tim, ada yang datang ke KPU, ada yang datang ke PanwasKabupaten Muna. Jadi tim yang pergi ke Kantor Panwas Kabupaten Muna

mempertanyakan kepada komisioner yang ada saat itu, 3 orang mereka.Dipertanyakan, apa yang dibuat, “Apakah benar informasi rekomendasiyang diberikan oleh Panwas Kabupaten Muna?” Saat itu merekamenjawab, “Tidak ada rekomendasi yang diterbitkan.” Rekomendasikatanya tidak ada, kami tidak pernah menerbitkan rekomendasi. Namunsetelah terjadi perdebatan yang alot, saat itu, dipaksa komisioner untukmengaku apa yang mereka terbitkan, mereka mengaku bahwa benar adarekomendasi. Tapi isinya tidak dijelaskan, isinya itu apa. Sehingga saatitu tim dari kami pada tanggal 14 itu masuklah salah satunya PakMilwan, saya tadi menjelaskan tadi saja, masuk ke dalam KPU. Saya

memang enggak masuk saat itu, namun saya berada di luar padatanggal 14. Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.


Akhirnya enggak … enggak tahu apa rekomendasi itu?


Enggak ditahu apa rekomendasinya.

2016.


Terus apa isinya keributan itu kalau begitu?


Ya?

242




Isinya apa yang Anda ingin sampaikan, pesan apa? Kalau ada

keributan di panwas?

2019.


Ya.


Kemudian berbondong-bondong pindah ke KPU ada yang dibawa?

2021.


Ya, seperti itu.


Tapi tidak tahu yang dibawa sampai di persidangan ini punsampai sekarang Saudara belum tahu apa yang dibawa?


Kalau sekarang insya Allah sudah mengetahui.


Apa?


Ternyata rekomendasi isinya.

2026.


Rekomendasi tentang?


Rekomendasi tentang PSS (Pemungutan Suara Susulan).

2028.


He eh, itu sudah ditindaklanjuti?

243




Kalau sepengetahuan saksi saat itu, pada tanggal 15 tepatnyasetelah Magrib.

2030.


15 apa ini?


15 Desember, tepatnya setelah Magrib, kami saat itu memang

tetap berada di KPU. Salah satu kepolisian/pihak pengamananmemanggil, “Mana perwakilan Nomor Urut 3?” Saya sebagai … saat itusebagai tim mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir di depan KPU,tidak masuk ke kantornya tapi di luar, ternyata saat itu dibacakan,dibacakan terkait dengan sikap KPU yang menolak rekomendasi yangditerbitkan oleh Panwas Kabupaten Muna. Yang saya saksi … ingat saatitu isinya adalah bahwa rekomendasi tersebut tidak memenuhi syaratmateriil maupun formil, sehingga tidak layak untuk ditindaklanjuti.


Itu dalam bentuk apa?


Itu dalam bentuk pengucapan secara lisan.


Tidak tertulis?

2035.


Ya, tidak tertulis.


Itu karena tuntutan dari tim Anda minta penjelasan ataukahmemang KPU tanpa diminta dia menjelaskan?

244




Tanpa diminta, makanya saya saat itu kaget diminta untuk apa,

ternyata diminta untuk mendengarkan hasil atau sikap dari KPU yangmenerima (…)

2038.


Berarti (…)


Rekomendasi.


Pada akhirnya tidak … tidak ada itu pemungutan suara susulan,enggak ada?


Ya, tidak ada, Yang Mulia.

2042.


Baik. Yang Pasangan Nomor Urut 1 itu siapa? Pemohonmaksudnya?


Ya, Pemohon, Yang Mulia.


Terus Anda di tim Nomor 3?


Saya Tim Nomor 3.

2046.


Nomor 3. Baik, kita kembali ke depan dulu sedikit. Jadi adapernyataan Anda di persidangan ini bahwa ada beberapa item tadi yang

… yang 4 tadi.

245




Benar, Yang Mulia.

2048.


Yang di awal, ini memang yang Anda katakan ketika prosesrekapitulasi tidak ada keberatan?


He eh.

2050.


Kemudian keberatan itu muncul di mana?


Ya, munculnya nanti di MK sini, yang saya tahu begini, YangMulia.


Bukan, kok di MK sini?


Keberatan yang mereka ajukan itu tidak pernah mempersoalkan(…)


Ya.


Ini ada copy-annya, kami dibagikan oleh KPU sendiri saat itu.


He eh.

246




Setelah rekapitulasi berakhir, semua saksi dibagikan. Jadi, yang

mengajukan keberatan siapa pun saksinya itu dibagikan masing-masingpihak dan kami dapat fotokopinya (…)

2058.


Apa blankonya?


Blankonya, ya.


Terus?


Fotokopian. Jadi, di sini dari beberapa poin yang mereka uraidalam permohonan keberatan yang mereka saat itu (…)

2062.


Itu keberatan saat itu?


Keberatan.


Pada saat rekapitulasi?


Ya.


Oke. Kenapa Anda mengatakan bahwa ketika itu tidak adakeberatan?

247




Keberatan ada. Namun mereka tidak pernah mempersoalkan

persoalan pengguna hak pilih yang berbeda dengan daftar hadir atau(…)

2068.


Ya. Ada 4 tadi?


Ada 4 tadi.


Enggak usah di ulang-ulang.


Seperti itu, Yang Mulia.


Ya. Itu pada saat yang Anda katakan tidak ada itu di mananya,wong kata … ternyata ada, begitu kok?


Saya me … saya melihat dari semua keberatan yang ada. Danmemang sera … di TP … di KPU terjadi tidak pernah mempersoalkanpersoalan (…)


Oh, maksudnya tidak pernah di forum itu dia interupsi begitu,maksudnya?


Ya. Enggak penah interupsi mengenai hal-hal yang mengenai 4poin tadi.

248




Tapi tiba-tiba dicatatan keberatan yang disiapkan oleh KPU. Pihak

nomor ini mengajukan keberatan?

2077.


Mengajukan keberatan.


Memang kemudian kan pada akhirnya yang dipakai kanotentiknya ini, kan?


Ya. Benar, Yang Mulia.


Ya. Kalau begitu memang sejak rekapitulasi ada keberatan dong?


Rekapitulasi (…)


Memang secara lisan tidak disampaikan di forum ketikarekapitulasi itu sedang berjalan. Kira-kiranya kan begitu, kan?


Begini, Yang Mulia.


Atau saya menterjemahkan (…)


Saya mungkin ini … saya perlu meluruskan kembali lagi. Darisekian banyaknya keberatan yang mereka ajukan saya ingin hubungkandengan permohonan yang mereka ajukan sekarang ini di Mahkamah

249



Konstitusi. Terkait dengan adanya dugaan yang disampaikan bahwa adaperbedaan antara pengguna hak pilih (…)

2086.


Ya. Dalil-dalil yang disampaikan (…)

2087.


Dalil-dalil yang disampaikan. Kebetulan saya saat itu sebagai saksimandat dari Nomor 3 yang berada di KPU. Makanya begitu melihatpermohonannya saya cocokkan dengan keberatan mereka saat itu diKPU.

Dan memang dalam dalil keberatan mereka yang termuat dalamform DB1-KWK. Yang 4 poin tadi tidak pernah dipersoalkan.


Tidak pernah dipersoalkan?


Tidak pernah dipersoalkan sama sekali.


Coba dari Pemohon Bukti di mana itu keberatan-keberatan itu Anda masukkan di bukti biar saya cross … kami cross. Di P berapa, Pak?


Baik, Yang Mulia. Ada 11 keberatan kita.


Ya. Yang di sini Pak. Biar kami akan cross dengan Saksi. Daftarbukti tentang keberatan yang tertulis di Form B1-KWK, itu?


Berita Acara rekapitulasi hasil ... P-4.

2094.


P-4, coba, Mbak.

250



2095. HAKIM ANGGOTA: PATRIALLIS AKBAR

P-4. P-4 bukan penataran, ya.

2096.


Ketua KPU-nya siapa Pak Ichsan?

2097.


Ya.


Ketua KPU-nya, Pak siapa? Laode Muhammad Amin, ya?


Ya. Benar, Yang Mulia.


Ini ada 8 kok. Ada 8 keberatan yang dicatat oleh yang menjadi

keberatan dari pihak … Laode Muh. Amrin, S.Pi?


Ya.


Siapa ini?


Pak Laode Muhammad Amrin, S.Pi itu saksi yang kemarin bersaksidi sini.


Ya. Artinya dia kan tim mandat atau mandat … saksi mandatnyaNomor 1, kan?

251




Nomor 1. Benar, Yang Mulia.

2106.


Ada lho di sini. Ada 8 lembar keberatan.

2107.


Ya. Saya ingin (…)


Apa yang Bapak katakan tidak ada itu yang mana?


Yang tidak ada itu dalam keberatan yang mereka ajukan. Yangpertama adalah persoalan daftar atau pengguna hak pilih yang tidaksesuai dengan daftar hadir C7-KWK. Itu selama rekapitulasi berjalan diKPU tidak pernah sama sekali dipersoalkan.

Yang kedua, selama proses rekapitulasi di KPU saat itu tidak

pernah mereka mempersoalkan dalam forum rekapitulasi saat itu C-6yang digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak pernah

sama sekali mempersoalkan dalam bentuk keberatannya adanya orangyang memilih dua kali.


Oh, artinya di … di antara yang ada keberatan-keberataan yang di(…)

2111.


Ya. Seperti itu, Yang Mulia.


4 di antaranya itu tidak (…)

2113.


Tidak pernah dipersoalkan di KPU.

252




Nah, ini harus dibaca dulu ini. Apakah Pemohon bisa menjelaskan

yang mananya dari 8 lembar ini. Yang soal nomor 1 saja biar cepat. Yang nomor 1 tentang penggunaan ... hak pilih yang tidak sesuai dengandaftar hadir.

Di mana keberatan yang … nomor berapa? Mumpung ada saksi inisupaya kita saling (…)

2115. KETUA: PATRIALLIS AKBAR

Cross-check.

2116.


Tanggung jawab.

2117. KETUA: PATRIALLIS AKBAR

P, yang berapa itu?


P-4.

2119.


Ya. P-4 di mananya, Pak?

2120.


Ada lampirannya, Pak.


Kan ada 8 lembar ini Bapak punya?


Ya. Catatan kejadian khusus itu, Pak. Keberatan keempat.


Keberatan nomor?

253




4.


Nomor 4 ini menghalangi saja pemilih?


Mengenai 4 hal tadi lho, Pak?

2127.


4 hal? Jadi, 4 hal itu tadi yang pertama kan pengguna hak pilihdengan daftar hadir tidak sesuai. Yang Bapak dalilkan dalampermohonan Bapak. Kemudian C-6 yang dipakai (...)


Yang Mulia.


Ya.2130. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA

Kalau dibaca secara utuh (...)


Ya.


Dari keberatan-keberatan itu. Itu bagian dari rangkaian keberatankita yang ada di bukti 4 itu. Coba dibacakan utuh saja.


Baik.


Boleh. Cepat tapi, Pak. Ya? Biar semisal ... kita cermatilah yang

(suara tidak terdengar jelas) (...)

254




Ditemukan adanya pemilih yang mencoblos 2 kali atau ... adanya juga di sini.

2136.


Di mana itu Pak?


Pertama, Pak? Di poin 4, Pak.


Poin 4.


Adanya pemilih yang mencoblos 2 kali.


Sebentar. Nomor 4, ya?


Ya.


Nomor 4 kan di Kecamatan Tongkuno (...)

2143.


Tongkuno. Ya.


Di Desa Oempu ada upaya-upaya menghalangi pemilih.

2145.


Ya.

255




Oleh karena syarat-syarat yang tidak bisa dipertanggungjawabkanitu yang fotokopi tadi?

2147.


Ya.


Kalau itu dibenarkan oleh saksi. Di luar itu antaranya adalah tidak

sesuainya daftar hadir dengan pengguna hak pilih itu, Pak. Itu cobaBapak temukan di mana? Di keberatan itu, lho. Kalau itu dibenarkankan? Sama si saksi kan? confirm itu Pak. Yang 4 itu, Pak. Coba kita.Supaya klir saja. Jangan yang mengada-ada ini siapa? Gitu, lho.


Yang Mulia. Pertama, kalau melihat, mendengar keteranganSaksi. Lebih pada mempersoalkan, mengekspresikan temuanpelanggaran itu harus dimaknai dalam wujud (...)


Secara parsial.


Lisan protes.


Secara parsial gitu kan maksudnya?


Secara parsial.

2154.


Ya.

256




Satu. Kalau kami menulisnya di formulir sesuai dengan yang ini.Nah, kalau kemudian ada apa ... protes-protes yang dinyatakan harussecara lisan sesuai dengan 4 poin ini, tentu enggak ada relevansinya.

2156.


Enggak. Enggak secara lisan ternyata, Yang Mulia ... Bapak.Karena ini yang dimaksudkan di antara 8 lembar keberatan dari SaksiBapak ... Saksi Pasangan Calon Bapak itu. Itu 4 diantaranya itu tidakada.


Kalau begitu pertanyaannya dari mana Saudara Saksi ini bisamelihat dan memverifikasi keberatan kita ... form keberatan kita. Tidakbisa diterima oleh (...)


Bapak punya kan?


Siap. Ada, Yang Mulia.


Nah, itu.


Semua saksi saat itu (...)


Tapi saya kira begini. Biar Mahkamah yang menengahi ...menengahi.

2163.


Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

257



2164.


Jadi, Mahkamah ini ... ini hanya soal persepsi.

2165.


Siap, Yang Mulia.


Karena kalau uraian-uraian keberatan yang disampaikan oleh

saksinya pas ... Pasangan Calon Nomor 1. Nomor 1, ya?


Siap.


Nomor ... Nomor 3? Nomor 1?

2169.


Nomor 1.


Nomor 1, ya?


Siap.


Nomor ... Nomor 3? Nomor 1?


Nomor 1.

258




Nomor 1, ya? Ini memang panjang sekali.

2175.


Panjang, Yang Mulia.

2176.


Sedangkan yang dimasukkan oleh Kuasa Pemohon ini tidak secaraLetterlijk seperti itu. Tapi, rangkaian itu mengandung itu. Ya, kan?Paham enggak, Pak Ichsan? Kalau Bapak mempersoalkan kenapa tidak

ada kalimat seperti ini. Tapi, yang dimaui Pemohon ini adalah di antararangkaian keberatan ini. Itu ada poin-poin yang dimaksudkan itu adalahkeberatan soal itu.


Yang soal yang mana, Yang Mulia?


Ya soal (...)


Maksudnya 4 itu.


Yang 4 itu. Tapi (...)


Oh. Ndak ada, Yang Mulia. Tidak pernah sama sekali dipersoalkansaat rekapitulasi saksi mandat.

2182. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA

Yang Mulia. Sedikit, Yang Mulia.

2183.


Ya, coba. Kenapa, ya?

259




Oke. Saya pikir, Saudara Saksi tadi menjelaskan itu dari keempat

poin juga sebenarnya uraian awalnya itu dia mencoba membangunmainstream pikir kita yang ada dalam pengadilan sini. Biar ... bahwa apanamanya ... terindikasi bahwa keluarnya rekomendasi panwas ini karenaada intimidasi. Karena dibilang diblokir oleh Pasangan Nomor Urut 1. 100orang lebih ke panwas. Yang ma ... apa namanya ... saya ingin faktahukum yang kita kedepankan di sini. Dan alhamdulillah saya juga di situsebagai saksi pasangan calon. Apa? Sebagai (...)

2185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Keberatan, Yang Mulia.


Tunggu dulu saya jelaskan. Sebagai salah satu tim di PasanganCalon Nomor Urut 1, kedatangan kami di panwas. Kita juga hanyamempertanyakan sikap panwas atas kejadian-kejadian dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Oempu pada saat itu. Dan Saudara sayadidepan sana yang di (...)

2187.


Mohon maaf, Yang Mulia.


Yang di Pihak Terkait ... tunggu dulu, Mbak.


Mohon maaf (...)


Dengar dulu. Saya juga urai.


Mohon maaf, mungkin Pihak Pemohon memberikan pertanyaanbukan justifikasi.

260




Ya, nanti (...)

2193.


Biar ... biar Mahkamah Majelis (...)

2194.

KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA

Enggak. Enggak kita sama-sama membangun ... membangunopini, Mbak. Saya pikir kita (suara tidak terdengar jelas) (...)

2195.


Sebentar, sebentar.




Sebentar dulu. Anda yang mau bicara apa mau nurut denganregulasi yang dikeluarkan Hakim?


Saya ikut (...)


Saya itu bicara dulu biar cukup. Nanti ini kalau semua nanti asalbicara, nanti persidangan menjadi tidak tertib, ya. Jadi, ini Mahkamahyang akan menengahi. Jadi, tidak ... ini kalau dipersoalkan akan menjadipanjang karena ini masalah persepsi. Sekali ... sekali lagi masalahpersepsi. Jadi, memang kalau ... ini salah contoh, Pak Ichsan, ya. Kalausaya memperhatikan begini, banyaknya selisih data wajib pilih disebagian, di beberapa kecamatan ditemukan pada saat Pleno. Artinya, ini

juga kandungannya adalah ada selisih data antara daftar pemilih yangdalam arti luas, bisa juga data tentang orang yang mempunyai hak pilihdengan daftar hadir yang kemudian tidak klop, tidak sinkron, kalau

dimaknai ke sana juga bisa. Jadi ini soal persepsi. Tapi kalau memang

KETUK PALU 1X

261



mau mengikuti pemikiran Pak Ichsan selaku Saksi bahwa dia jugamengartikan secara sempit dan harus spesifik karena dia adalah saksinya… saksinya paslon yang berbeda, tentunya kita juga harus maklum. Biar

nanti Mahkamah yang menilai, ya.Jadi, apakah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon melalui

dalil-dalil permohonannya dan bukti yang diajukan oleh P-4 ini, ini linierdengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, kemudian counteryang dilakukan oleh … counter yang dilakukan oleh si Saksinya PihakTerkait, Mahkamah nanti yang menilai.

Kalau ada persoalan sekarang yang baru saja, yang lain tidakusah dipersoalkan, ini dianggap selesai. Ada lagi yang mau di (...)


Yang Mulia, Yang Mulia?


Ya.


Saya kira kami sependapat dengan pikiran Yang Mulia bahwa

kalau dilihat dari rangkaian keterangan dari Form DB-2 KWK inisebenarnya tergambar dari (...)


Ya, Pak … Pak Sirra tidak usah mempertegas, itu memperkeruhlagi nanti.


Bukan.


Kan sudah dianggap selesai. Sekarang ada pertanyaan, YangMulia? Kalau begitu dari Pak Pihak Terkait dulu ada pertanyaan untukSaksi tidak?

262




Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi ada informasi yang saya

dengar bahwa salah satu atau beberapa tim dari saksi itu melaporkanpanwas ke DKPP, apa betul?

2207.


Oh, ya.


Tanggal berapa dilaporkan?


Saya tidak ingat tanggalnya, yang tepatnya itu di bulan Desemberini. Bahkan dua hari kemarin, saya sudah mendapatkan bahwa ternyatalaporan yang sudah dimasukkan bulan Desember ini terhadap dugaanpelanggaran etika oleh Panwas Kabupaten Muna itu sudah dijadwalkansidangnya oleh DKPP pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 13.00. Jadi,saya sudah punya surat pemberitahuan jadwal sidang. Ternyata laporankami kemarin itu ditindaklanjuti oleh DKPP. Terima kasih.


Apakah Saudara Saksi tahu pokok-pokok aduannya, alasan … danalasan-alasannya?


Ya. Jadi, dalam pengaduan itu kami melaporkan panwas ini dalammenerbitkan rekomendasi yang kita anggap sangat tidak prosedural,salah satu beberapa poinnya, termasuk panwas apa … rekomendasi yangdi (suara tidak terdengar jelas) ini yang kita laporkan ke DKPP. Kitaanggap Panwas Kabupaten Muna tidak imparsial karena sangat kentalkeberpihakannya.


Apakah laporan itu terkait dengan adanya rekomendasi yangkeluar atau tidak?

263




Ya, laporan itu terkait dengan adanya rekomendasi yang keluar.

2214.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF


2215.


Cukup?


Cukup.


Pihak Pemohon, silakan.


Saudara Saksi, apakah Saudara pernah mendengar kejadian-

kejadian khusus dalam proses pemilukada di Muna, misalnya soal adanyapemasangan apa namanya … pengumuman di TPS 1, 2, 3, 4 di DesaWapunto, Oempu, pernah apa tidak?


Kalau mendengar hal itu tidak pernah.


Tidak pernah?


Tidak pernah.


Enggak apa-apa. Apakah Saudara pernah mendengar adaditemukan C-6, C-7 di salah satu tempat oleh ini dan dilaporkan kepanwas, pernah Saudara dengar?

264




Tempatnya di mana?

2224.


Di desa (suara tidak terdengar jelas).

2225.


Di … tidak pernah mendengar hal itu.


Tidak pernah mendengar?


Tidak pernah mendengar.


Tidak apa. Apakah Saudara pernah mendengar ada dilaporkan

seorang suami-istri yang mencoblos lebih dari dua kali?


Dilaporkan di mana maksudnya?


Di panwas.


Tidak pernah.


Ndak, Anda jawab saja.

265




Itu, saat itu dimulai tanggal 17, ya, 17 Desember 2015.

2244.


17 Desember?

2245.


17 Desember 2015.


Sampai dengan?


Tanggal 19 karena waktunya berakhir.


Sudah, cukup, cukup.


Sudah, sudah dijelaskan tadi.


Yang dihitung pertama itu dari PPK mana?


Saya sudah tidak mengingat PPK yang mana.


Saudara mengikuti dari awal proses rekapitulasi di KPUDkabupaten?

2253.


Ya, mengikuti dari awal.

267




Kalau di KPU kabupaten dibuka ndak kotak suara itu?


Dibuka, dibuka.


Dibuka. Berarti ada keberatan?


Ya.


Ditindaklanjuti oleh KPU? Betul, kan?


Ya.

2270.


Ya, kok Saudara bilang enggak ada tadi? Kita mau Anda jujursaja. Berarti bahwa di proses pengrekapitulasi penghitungan itu adakeberatan terkait dengan (...)


Mohon maaf, Yang Mulia. Masalah keberatan tadi sudahdisepakati sudah selesai.

2272.


No, no, no. Enggak, saya mau dalami ini.


Sebentar, coba biar jangan dipotong dulu. Maksudnya apa, Pak?

269




Tadi kan mengatakan tidak ada keberatan lisan satu pun. Kita

SAMPAI berdebat soal adanya keberatan itu. Sekarang saya tanya, adakeberatan dari salah satu Saksi paslon terkait dengan pembukaan kotakdi KPU, ya apa tidak?

2275.


Ya, benar.


Apa keberatannya itu? Coba Saudara jelaskan.


Keberatannya itu yang pertama, saya luruskan tadi bahwakeberatan ada. Namun, dalam sekian keberatan itu tidak mempersoalkanyang poin tadi. Itu yang pertama saya harus pertegas.


Ndak, pertanyaan saya jawab saja.


Siap.


Anda tidak dalam posisi beropini di sini.


Ya, saya (…)


Apa yang Saudara lihat, Saudara dengar, Saudara ketahui ituyang saya tanya.

2283.


Oke, oke. Saya sudah tangkap pertanyaannya Pihak Pemohon.

270




Apakah ada keberatan? “Ada,” Saudara katakan. Terkait dengan

apa pembukaan kotak suara itu sehingga diperlukan?

2285.


Oke. Saat itu yang dipersoalkan adalah pengguna DPTb-2 yangada di Kelurahan Laiworu, ya. Di situ saya tidak mengingat TPS manayang dipersoalkan. Namun, mereka menganggap ada perbedaan antaraapa … daftar yang mereka pegang sendiri, entah informasi dari manamereka peroleh itu saat itu karena sempat terjadi perdebatan di dalam.Mereka menduga adanya pengguna DPTb yang salah itu. Namun, begitu

diklirkan oleh pihak KPU saat itu, ternyata memang tidak ada yang salah.


Baik. Saya lanjutkan pertanyaan. Apakah ada Form C-7 yangditulis di HVS yang juga Saudara terima dari saksi pasangan masing-masing pasangan calon dan ditandatangani oleh masing-masing SaksiPasangan Calon 1 dan 2?


Kalau mengenai C apa namanya … DPTb-2 yang ditulis di HVS,ya, saya tidak menerima itu.


Tapi Saudara tahu bahwa ada keberatan soal itu?


Ada keberatan soal itu.


Itu yang saya ingin tanya kepada Saudara. Supaya nanti Saudaratidak beropini, gitu lho.

2291.


Sudah dijawab, Pak. Sudah dijawab.

271




Tim yang dari sana maksudnya apa?

2301.


Tim yang menuju ke panwas kabupaten.

2302.


Kan dibagi 2, Pak.


Panwas. Ada meminta penjelasan kepada panwas?


Ya, benar.


Saudara tidak ikut di tim itu?


Tidak ikut, tidak ikut.


Menurut tim itu apa yang Saudara ketahui tentang penjelasanpanwas?


Ya, jadi dari penjelasan tim yang dari kantor panwas saat itu sayamempertanyakan, “Apakah kalian bertemu secara langsung denganPihak Komisioner Panwas Kabupaten Muna atau tidak?” Katanya, “Ya,benar ketemu.” Dan mereka mempertanyakan kepada pihak KomisionerPanwas Kabupaten Muna.

2309.


Tadi sudah diceritakan.

273




Tadi sudah diceritakan.

2311.


Bahwa itu hasilnya cuma informasi dari rekomendasi. Isirekomendasinya apa? Tidak tahu. Ya, kan?


Ya, benar, Yang Mulia.

2313.


Dan juga saya luruskan, Mas, bahwa di panwas itu enggak adakomisioner.


Oh, ya, siap.


Komisioner itu hanya di KPU.


Siap, Yang Mulia.


Supaya nanti enggak persepsi teman-teman di luar jadi (...)

2318.


Siap, siap, Yang Mulia.


Oke. Cukup, Pak Sirra?

2320.


Sementara cukup.

274




Dari Pihak Termohon, silakan. Cukup? Baik, saya kembalikan ke

Ketua Panel. Terima kasih, Pak.

2322.


Ini bunga-bunga demokrasi pada persidangan yang terakhir.Cukup, ya, Saudara Saksi, ya? Ini dari apa itu? Dari? Oh, ya, ya. Masihada, ya? Oke, ada tambahan alat bukti kemarin, ya, dari Pemohon.Enggak ada tambahan buktinya? Ada?


Mau dimasukkan.


Sekarang?


Ya.


Ayo, cepat.


Besok, Yang Mulia.


Ya, besok. Kapan lagi? Sudah selesai kita, sayang.


Kita lagi mengumpulkan (…)

2330.


Kasih saja dulu yang (…)

275




Ada.

2332.


Ini persidangan (…)

2333.


Nanti kita lewat Panitera, Yang Mulia.


Itu ada daftarnyalah paling tidak. Coba, kasih daftarnya. Yakarena persidangan kita sudah selesai, hari ini selesai. Makanya padapersidangan yang lalu kami tetap berikan kesempatan menambahkanalat bukti selama sidangnya belum selesai, kan begitu, ya. Kalau adadaftarnya, kasih daftarnya dulu. Paling enggak ada legalisasi pada hariini, nanti kita cross-check, ya.

Tolong nanti dibagikan Pihak Terkait dan Termohon, ya,fotokopinya. Fotokopi alat buktinya saja. Itunya saja, daftar buktinyadulu, Ridwan. Nanti fisiknya boleh kita berikan kesempatan, ya.

Termohon juga ada?


Termohon ada tambahan bukti, Yang Mulia.


Oh, ada tambahan bukti. Hari ini?


Hari ini, Yang Mulia.


Oke, silakan diambil. Boleh. Pihak Terkait ada tambahan lagi?Pihak Terkait? Cukup?

2339.


Cukup.

276




Ya, cukup. Jangan menyesal, ya.

2341.


Maaf, Yang Mulia.

2342.


Ya.


Pihak Terkait. Kami juga sudah menyampaikan daftar alat buktitambahan.


Ya, nanti mau disahkan.


Baik, Terima kasih.


Sabar. Tapi kan kita mulai dari Pemohon dulu, ya kan. Ini kankasus ini ada karena ada Pemohon.

Ini Para Saksi Pemohon sudah pada pulang? Di sini? Di dalamsini? Berapa orang? Ya, ini pasangan calon yang dari Pemohon yangmana paslonnya? Hadir, enggak? Siapa paslonnya?


Hadir. Pak Rusman, berdiri.


Oh, Pak Rusman dari hari pertama, ya?

2349.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Ya.

277




Tapi selama di Jakarta semakin gendut kelihatannya, makannya

enak sekali ini sama tidur. Pak Rusman, wakil apa bupati? Oh, bupati.Emang gagah, ya. Kelihatan gagah. Oke. Yang pasangan calon yangPihak Terkait?

2351.

KUASA HUKUM:

Tidak hadir, Yang Mulia.


Oh, disimpan. Ya, sudahlah. Kemudian Saksi Termohon, ya, KPUya kebanyakan, ya. Kemudian ada enggak saksi dari Pihak Pemohonyang hadir? Enggak ada, ya? Sudah pada pulang, ya? Oh, ya sudah,enggak apa.

Maksudnya, saya ingin supaya mereka salam-salaman di sini. Ya,panwas ada. Oke. Karena persidangan ini kan sudah selesai, jadi merekasalam-salaman. Orang satu kampung. Ya, kan? Siapa yang menang,yang kalah, nanti biar Hakim, ya. Itu sudah takdir. Ya, kan?Pemenangnya kan enggak boleh dua, cuma satu.

Untuk Pemohon, tambahan buktinya 113 sampai dengan 124.

Betul, ya?


Betul, Yang Mulia.


Ini kapan bisa diserahkan fisiknya? Besok paling lama pukul 10.00WIB. Bisa, ya? Ya, percayakan ya Pihak Terkait sama Termohon,percayakan saja kepada kami. Sidang inisudah enggak ada, ya.

Ini kita sahkan dulu.


Maaf, Yang Mulia.

2356.


KETUK PALU 1X

278



Ya, kenapa?2357. PANWASLU: MAHILUDDIN

Kami dari panwas. Kehadiran kami di sini kan dalam rangkamemberikan keterangan atas pokok-pokok permohonan Pemohon.

2358.


Ya.


Itu kami minta kepastian, apakah ini akan dilakukan pada hari ini

juga sebelum sidang selesai? Itu saya kembalikan kepada Yang Mulia.


Ya, jadi sebetulnya Pihak Panwas itu memang diundang untukpersidangan ini, dan sebetulnya memang kalau ada hal yang kitaperlukan klarifikasi seperti kemarin, ya, kita langsung minta ke Panwas.Tapi selama kita tidak membutuhkan klarifikasi, Panwas enggak apacukup mendengarkan. Tapi kalau Panwas juga ingin menyerahkanbagian ada keterangan lain yang tertulis untuk memperkaya persidangan

ini, enggak apa. Begitu, ya.


Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya semua persoalan yangterjadi di lapangan akan semakin jelas ketika kami sebenarnyamenyampaikan apa keterangan-keterangan yang kami alami di lapangan.Dalam proses persidangan yang muncul kelihatannya panwas itu sedikittidak menjalankan tugas dengan baik, makanya kami juga diam saja.Berharap bahwa pada akhirnya kami akan juga akan memberiketerangan dalam sidang yang mulia ini.


Oke, berarti Panwas mau bicara klarifikasi?


Kami bukan dalam ke rangka klarifikasi, akan tetapi memberikanketerangan sesuai dengan tugas kami sebagai panwas dalam prosespilkada kemarin.

279




Baik, baik.

2365.


Sesuai dengan pokok-pokok permohonan dan surat dari MKNomor 477.


Baik, baik. Ya, jadi subtansinya sudah masuk, ya?


Baik, Yang Mulia.


Begini, ya. Kami sudah kompromi, nanti Panwas kita berikankesempatan untuk bicara, ya. Tapi kami mau mengesahkan dulu semuaalat bukti ini kemudian kita istirahat 15 menit, kami harus salat ashar

nanti kita lanjutkan. Kira-kira berapa menit bisa bicara?


Kami minta waktu paling lama 1 jam.


Oh, 1 jam?


Ya.


Oke, enggak apa-apa.

2373.


Paling lama.

280




Ya, 6 jam juga enggak apa-apa.

2375.


Ya, terima Kasih, Yang Mulia.


Ya?

2377.


Ya.


Kita kasih kesempatan, ya, untuk bicara. Boleh, boleh. Jadi, kitasahkan dulu, ya, dari bukti Pemohon, fisiknya besok paling lambat Pukul10.00 WIB langsung ke bagian kepaniteraan. Kemudian Termohon 51sampai dengan 54 ya, tambahannya, ya? Ya, kita sahkan, ya.

Kemudian Terkait TB-076, TB-096, TL-014 sampai dengan TL-019,TN-042. Ana ini sampai dengan, ya? Ana? Sampai dengan TN-062, TC-046, betul? Pihak Terkait?

2379.


Itu mungkin Termohon, Yang Mulia.


Itu Termohon, Yang Mulia.


Oh ini, Termohon.


KETUK PALU 1X

281




Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Hakim Konstitusi Yang

Mulia, kami ingin gambarkan bahwa apa yang kami sampaikan padakesempatan ini merupakan kondisi objektif yang kami lakukan danterjadi pada tingkat lapangan. Kami dalam keterangan ini membagi 3bagian, yang pertama adalah dari aspek pengawasan, yang keduapenindakan pelanggaran, dan yang ketiga itu pada pokok-pokokpermohonan. Dan pada akhirnya, kami juga akan sampaikan keterangantertulis ini beserta bukti-bukti pendukung. Saya Mahiluddin dari PanwasKabupaten Muna, yang sebelah kiri saya Pak Al Abzal Naim dia divisipengawasan Panwas Kabupaten Muna, dan sebelah kanan saya Rustam,S.Pd. divisi penindakan pelanggaran. Dari tiga kategori … dari 3 bagian

keterangan kami, saya mohon kepada Majelis Hakim kiranya kamidiberikan kesempatan untuk membaca secara keseluruhan, atau kamilangsung kepada pokok-pokok permohonan yang sesuai dengan pokokpermohonan Pemohon (...)


Ya, mungkin diringkas to the poin, ya. Jadi, yang pentingsubtansinya Bapak jangan ilang, ya. Silakan.

2397.


Oke, terima kasih. Oleh karena kita sudah diberikan kesempatanuntuk baca secara keseluruhan maka dalam kesempatan pertama, sayaberikan kepada Saudara Rustam sebagai divisi pengawasan untukmembacakan aspek pengawasan dan penindakan pelanggarannya. Oke,saya mohon izin untuk saya persilakan.


Ya, sama softcopy-nya, ya.

2399. PANWASLU: RUSTAM

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Selamat Sore. Salam Sejahtera bagi kitasemua. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan memberikan gambarantugas dan tanggung jawab serta wewenang kami sebagai pengawaspemilu di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Muna. Yangpertama, kami mulai dari aspek pengawasan. Kami perlu pertegas bahwadi Panwas Kabupaten Muna itu ada 3 divisi, divisi pengawasan atau

pencegahan, kemudian divisi penindakan pelanggaran, dan yang berikut

284



adalah divisi organisasi dan sumber daya manusia. Kami mulai dari aspekpengawasan.

Aspek pengawasan ini kami telah lakukan dari tahapan awal

proses penyelenggaraan pilkada sampai pada pascapungut-hitung danPleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Muna. Yang pertama, berkaitandengan bahwa dalam pengolahan daftar penduduk potensial pemilu DP-4Panwas Kabupaten Muna mendapatkan salinan DP-4 dari KPUDKabupaten Muna, itu kami terima. Yang kedua bahwa setelahmendapatkan salinan DP-4, Panwas Kabupaten Muna melakukan analisisdengan cara memeriksa dan membandingkan DP-4 dan DPT Pilpres 2014sesuai regulasi, guna memastikan kesesuaian data antara DP-4 denganDPT Pilpres 2014. Yang ketiga, bahwa untuk memastikan prosespencocokkan dan penelitian yang di … penelitian DP-4 Panwas

Kabupaten Muna melakukan rapat koordinasi dengan panwas kecamatanserta panwas di tingkat desa atau PPL.

Bahwa dalam rapat koordinasi terkait DP-4 sebagaimana poin 3dibahas strategi pengawasan DP-4 yakni melakukan pengawasanmelekat pada petugas pemutakhiran data pemilih, PPDP yang melakukanpencocokan penelitian pemutakhiran da … DP-4 hasil sinkronisasi dengantujuan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat dantidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih. Yang kelima, bahwa hasilpengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu lapangan atau PPLmasih ditemukannya sejumlah masyarakat yang memnuhi syarat sebagai

wajib pilih, namun namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih,sehingga direkomendasikan langsung untuk dimasukkan ke dalam daftarpemilih dan juga ditemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat,yakni pemilih ganda, belum cukup umur, telah meninggal dunia, pindahdomisili, telah menjadi TNI/POLRI yang semuanya direkomendasikanlangsung untuk dicoret dari daftar pemilih.

Yang berikut, bahwa dalam RAPAT PLENO PEMUTAKHIRAN DATAdan Daftar Pemilih Tingkat Kabupaten, Panwas Kabupaten Munamenemukan data pemilih di kecamatan Wakorumba Selatan, ke …Kelurahan Labunia tidak di-Plenokan pada Pleno Rekapitulasi TingkatKecamatan, sehingga Panwas Kabupaten Muna merekomendasikankepada KPU Kabupaten Muna untuk memberikan sanksi tegas terhadapPPK Wakorumba Selatan dan PPS Kelurahan Labunia.

Yang berikut, bahwa rekomendasi Panwas Kabupaten Munasebagaimana disebutkan pada poin 6, telah ditindaklanjuti denganmemberikan sanksi teguran keras kepada PPK Wakorumba Selatan dansanksi pemberhentian sementara terhadap PPS Kelurahan Labunia. Yangberikut, bahwa setelah Pleno rekapitulasi DPS perbaikan di tingkat KPUKabupaten Muna, Panwas Kabupaten Mus … Kabupaten Muna masihmenemukan:1. Adanya pemilih ganda.

2.

Pemilih yang meninggal dunia.

285



3. Pemilih yang pindah domisili.Terhadap temuan tersebut, panwas melakukan koordinasi dengan

KPU untuk pencermatan ulang terhadap DPS, perbaikan dan KPU

menindaklanjuti masukan yang disampaikan. Bahwa pada masapendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna,pengawas pemilu menemukan adanya keterlibatan pegawai negeri sipildalam deklarasi Pasangan Calon Dr. H. LM. Baharudin M.Kes dan H.Lapili, S.Pd. Yang … yang berikut, bahwa hasil sebagaiman poin 9 adalahterkait keterlibatan PNS, 3 pejabat bupati, yakni Drs. LM Rajiun TumadaM.Si., Pejabat Bupati Muna Barat. 2, Ir. Abdul Mansur Amila, M.Tb.,Pejabat Bupati Buton Tengah. 3, Drs. La Ode Mustari, M.Si., PejabatBupati Buton Selatan.

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan kuat dugaan terjadinya

pelanggaran Undang-Undang ASN dan PP Nomor 53 tahun 2010sehingga direkomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaipejabat pembina kep … kepegawaian. Kemudian direkomendasikankepada Komisi Aparatur Sipil Negara KAASN Kemenpan RB danKemendagri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Bahwa pada tahapan pencalonan, panwas melakukanpengawasan terkait kelengkapan dan keabsahan syarat dukunganpasangan calon perseorangan. KPU Kabupaten Muna memberikansalinan dokumen kepada Panwas Kabupaten Muna dalam bentukhardcopy dan softcopy hasil verifikasi terhadap 2 pasangan calon

perseorangan. Satu Pasangan Perseorangan La Ode Abadi Rere dan LaOde Bakealudin memperoleh jumlah dukungan 5.438 orang dandinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga satu pasangan calonperseorangan lainnya Prof. Dr. La Iru dan La Ode Syaharudin KBSTmemperoleh dukungan 7.945 orang dan dinyatakan memenuhi syaratdalam tahapan perbaikan dokumen syarat dukungan. Sampai pada bataswaktu perbaikan tidak memenuhi syarat minimal dukungan 22.504sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pasangan calonperseorangan tersebut.

Bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon ditemukanadanya dokumen dukungan Partai Keadilan Sejahtera, diduga hasil scansedang … dan Partai Gerindra adanya perbedaan SK Kepengurusan DP-2Kabupaten Muna antara dokumen yang dimiliki oleh KPU KabupatenMuna yangd iserahkan oleh pasangan calon. Atas dukungan tersebutPanwas Muna melakukan klarifikari … klarifikasi langsung kepengurusDPP PKS dan Gerindra, hasil klarifikasi tersebut ternyata menunjukkansah.

Yang berikut, bahwa pada tahapan penetapan pasangan calonKPU Kabupaten Muna menetapkan 3 pasangan calon, yakni H. L. Arwaha

Ady Saputra, S.Ag., M.Si., dan Ir. La Ode Samuna, berikut dr. H. LM.Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd., dan yang ketiga Pasangan LM.

Rusman Emba, S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si., Bahwa pada

286



pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna,Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan untuk memas …memastikan proses pengundian nomor urut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil pengundian didapatkanNomor Urut 1, LM. Rusman Emba, S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu M.Si.,Nomor Urut 2, H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag., M.Si dan Ir. La OdeSamuna, dan Pasangan Nomor Urut 3, H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H.La Pili S.Pd.,

Bahwa dalam rangka pengawasan perfentif terhadap indikasiketerlibatan, ketidaknetralan pegawai negeri sipil dan aparat desa terkaitdengan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Panwas KabupatenMuna telah bersurat kepada Pejabat Bupati Muna Nomor 111/K-1/PANWAS-MN/10/2015 perihal himbauan kepada pejabat bupati Muna

untuk menerbitkan surat edaran agar PNS di lingkup PemerintahanKabupaten Muna dan aparat desa se-Kabupaten Muna tidak terlibatdalam kegiatan politik, menyambut Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiMuna Tahun 2015.

Bahwa memasuki tahapan kampanye, Panwas Kabupaten Munamemberikan surat Nomor 90/K-1/PANWAS-MN/8/2015 tertanggal 24

Agustus 2015 perihal himbauan kepada pasangan calon bupati untukmenertibkan atau menurunkan alat peraga kampanye APK yang bukandicetak oleh KPU.

Bahwa sehubungan dengan penyerahan alat peraga kampanye

dan bahwan kampanye kapada tim kampanye Pasangan Calon Bupatidan Wakli Bupati Muna sesuai Surat KPU Kabupaten Muna Nomor249/KPU-KAB/026.433541-9/9/2015 tanggal 12 September 2015 panwasKabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebutdengan tujuan memastikan pembagian alat peraga kampanye pasangancalon berdasarkan jumlah dan zona lokasi kampanye.

Bahwa pada persiapan pelaksanaan kampanye, PanwasKabupaten Muna mengirimkan Surat 107/K-1/PANWAS-MN/9/2015perihal Permintaan Susunan Seluruh Tahapan Kegaiatan Kampanye yangditujukan kepada masing-masing tim kampanye Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati Muna.

Bahwa pada tahapan kampanye panwas menemukan adanyapelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atastemuan tersebut Panwas Kabupaten Muna menyurati KPU perihalpenempatan pemasangan alat peraga kampanye APK dengan lebihmemperhatikan keindahan tata kota serta ... serta etika estetika tataletak pemasangan.

Menindaklanjuti Surat Panwas, KPU Kabupaten Muna memberikanSurat Peringatan Nomor 269/KPU-KAB026.433541/10/2015 perihalPenempatan Pemasangan Alat Peraga Kampanye APK yang ditujukankepada Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna Tahun 2015.

Bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada

287



tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember, Panwas KabupatenMuna menemukan beberapa indikasi dugaan pelanggaran antara lain:

Pertama, pada pelaksaan pertemuan terbatas di Kecamatan

Napabalano, berdasarkan laporan masyarakat kepada panwasNapabalano tentang penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatanpertemuan terbatas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3dalam kegiatan tersebut merupakan fasilitas pemerintah, sehinggapanwas kecamatan beserta Panwas Kabupaten Muna melihat langsungke lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut. Hasilpenelusuran Panwas Kabupaten Muna bahwa lapangan tersebutmerupakan hasil swadaya masyarakat.

Dalam pengawasan panwas kabupaten ... Kecamatan Napabalanopada saat pertemuan terbatas, menemukan keterlibatan PNS, kepala

desa dan diteruskan kepada Panwas Kabupaten Muna, dari hasil kajianPanwas Kabupaten Muna, kasus tersebut dihentikan karena kurang alatbukti.

Yang berikut, bahwa dalam pelaksanaan pertemuan terbatas diDesa Dana, Kecamatan Watopute, Panwas Kabupaten Muna besertaPanwas Kecamatan Matopute menemukan selebaran disekitar lokasikegiatan pertemuan yang terindikasi sebagai bentuk kampanye hitamdan upaya yang dila ... dan upaya yang dilakukan oleh panwas adalahmengumpulkan seluruh selebaran tersebut agar tidak disebarluaskan.

Yang berikut, bahwa dalam hal laporan penerimaan dan

penggunaan dana kampanya, Panwas Kabupaten Muna melakukankoordinasi dengan KPU Kabupaten Muna untuk mendapatkan salinanLaporan Penerimaan dan Pengunaan Dana Kampanye dari KPUKabupaten Muna.

Saya persingkat, Yang Mulia (...)


Nah, kalau boleh dipersingkat, langsung pada masalah-masalahyang dibicarakan dalam persidangan ini, ya (...)

2401.

PANWASLU: RUSTAM

Ya.


Bagus sekali sih sebetulnya cuma, kan kesempatan kita, ya.

2403.

PANWASLU: RUSTAM


288




Ya, silakan.

2405.

PANWASLU: RUSTAM

Kami langsung kepada Keterangan Panwas kabupaten Muna,berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Yang pertama, bahwa terkait pokok permohonan Pemohon perihalkesalahan perhitungan suara. Panwas Kabupaten Muna menerangkanbahwa telah melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan SuaraPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yangdilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Muna dari tangal 17 sampai 19

Desember 2015. Berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas PemiluKabupaten Muna pada saat Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi HasilPerhitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Muna Tahun 2015 pada tanggal 17 sampai dengan 19Desember 2015 ditemukan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, bahwa berdasarkan Formulir DA-1-KWKKecamatan Batalaiworu terdapat selisih antara data pemilih pada DPTB-2dan pengguna hak pilih DPTB-2 sebesar 25 suara, yaitu data pemilihpada DPTB-2 berjumlah 287 suara. Sedangkan data pengguna hak pilihyang terdapat dalam DPTB-2 berjumlah 312. Sehingga terdapat

kelebihan sejumlah 25 suara.Berdasarkan hal tersebut, Panwas Kabupaten Munamerekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna pada saat itu untukmengecek formulir C-1-KWK di seluruh TPS Kecamatan Batalaiworu.Setelah dilakukan pengecekan, angka selisih tetap tidak memberikansolusi terhadap perbedaan angka. Kemudian panwaslumerekomendasikan untuk menghitung surat suara, tetapi KPU KabupatenMuna tidak mengakomodir dan langsung menetapkan perolehan suarauntuk Kecamatan Batalaiworu.

Yang B. Bahwa Saudara LM. Amrin, S.Pi., dan La Ode Marsudiselaku saksi pasangan calon atas nama LM. Rusman Emba, S.T., dan Ir.H. Abdul Malik Ditu, M.Si Pasangan Nomor Urut 1 menyampaikanterdapat laporan masyarakat atas nama Khaidir Alikif kepada PanwasluKabupaten Muna tentang ditemukannya formulir C-6-KWK dan C-7-KWKTPS 2 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno di rumah kosong di DesaOempu, Kecamatan Tongkuno. Yang saksi tersebut meminta kepada KPUKabupaten Muna untuk mengecek, memeriksa, apakah C-7 KWK untukTPS 2 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno yang menjadi barang buktiatas laporan Khaidir Alikif kepada Panwas Muna adalah C-7 asli atautidak.

Berdasarkan permintaan tersebut, KPUD Kabupaten Muna

meminta tanggapan panwas dan selanjutnya panwas menjelaskan

289



bahwa terdapat C-7 KWK di panwas sebagai barang bukti atsa laporanKhaidir Alikif, sehingga direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Munauntuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno.

Atas rekomendasi tersebut KPUD Kabupaten Munamenindaklanjuti dengan membuka kotak suara TPS 2 Desa OempuKecamatan Tongkuno. Setelah dibuka, ditemukan bahwa memang benarformulir C-7-KWK TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, tidak adalagi di dalam kotak suara. Bahwa karena C-7-KWK TPS 2 Desa Oempu,Kecamatan Tongkuno tidak terdapat dalam kotak suara, maka SaksiPasangan Calon Nomor Urut 1 meminta untuk mengecek seluruh form C-7-KWK yang ada dalam kotak suara agar bisa dipastikan keberadaanform C-7-KWK di semua kotak suara.

Atas permintaan tersebut, Panwas Kabupaten Muna

merekomendasikan pada saat itu juga kepada KPU Kabupaten Muna,untuk mengecek semua formulir C-7-KWK dalam kotak suara. Atasrekomendasi tersebut proses rekap tetap berjalan sesuai urutankecamatan. Setelah proses rekapitulasi selesai, diketahui banyak C-7yang tidak terdapat dalam kotak suara. Untuk itu, Panwas KabupatenMuna meminta kepada KPU Kabupaten Muna agar memfoto kopi formulirC-7 KWK yang ada dan diberikan kepada saksi pasangan calon danpanwas Muna. Atas permintaan tersebut, panwas Kabupaten Munameminta waktu untuk menyiapkan foto kopi formulir C-7-KWK.

Pada tanggal 22 sampai 24 Desember 2015, KPU Kabupaten Muna

memeberikan foto kopi formulir C-7 yang disertai dengan lis daftar TPSyang memiliki formulir C-7-KWK dan yang tidak memiliki formulir C-7-KWK. Dari daftar check-list yang diberikan, diketahui bahwa dari 230 TPSdi Kabupaten Muna, terdapat ada 67 kotak suara TPS yang tidak memilikiformulir C-7-KWK dan 254 yang memiliki formulir C-7-KWK.

Yang berikut, bahwa Panwas Muna setelah mendapatkan salinanformulir C-7 KWK dari KPU, dari tanggal 22 sampai 24 tersebut dilakukanpencermatan dan ditemukan adanya selisih antara jumlah pemilih yangtercantum dalam daftar hadir pemilih formulir C-7-KWK dengan jumlahpengguna hak pilih suara sah dan tidak sah yang terdapat dalamSertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Formulir C-1-KWK. Selisihpengurangan khusus Kecamatan Batalaiworu sebanyak 6 pemilih dandiuraikan sbg berikut;- Pada TPS 1 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih

yang tercantum dalam formulir C-7-KWK sebanyak 310 pemilih,berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang terdapatdalam formulir C-1-KWK sebanyak 311. Sehingga terdapat selisihkelebihan 1 suara.

- Pada TPS 2 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilihyang tercantum dalam formulir C-7, sebanyak 325 pemilih. Berbedadengan jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1, sebanyak

324. Sehingga terdapat selisih kekurangan 1 suara.

290



- Pada TPS 5 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilihyang tercantum dalam formulir C-1-KWK, sebanyak 346 pemilih,berbeda dengan jumlah suara sah yang tidak terdapat pada formulir

C-1-KWK sebanyak 347, sehingga terdapat selisih kelebihan 1 suara.Dari TPS 6 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih

tercantum dalam form C-7-KWK sebanyak 285 pemilih. Berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak pada Formulir C-1-KWK sebanyak 282,sehingga terdapat selisih kekurangan pengurangan 3 suara. Bahwa TPS8 Kelurahan Laiworu merupakan salah satu dari 67 TPS yang tidakterdapat Formulir C-7-KWK sehingga panwas tidak bisa menilai apakahterdapat selisih jumlah daftar pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih.TPS (...)

2406.


Pak, maaf, Pak. Tadi yang berkaitan dengan rekomendasi panwasyang dipersoalkan itu bisa langsung ke sana enggak? Yang rekomendasiyang dipersoalkan tadi, ya. Kalau itu kan laporan panwas?


Ya.

2408.


Kita kan tidak dalam posisi itu sekarang, ya. Jadi tolong sekalilagi, yang berkaitan dengan masalah yang diungkapkan dalampersidangan ini. Kan Bapak mengikuti perdebatan dari kemarin itu?


Ya, ya. Kami masih periksa.


Coba cari dulu, pelan-pelan.


Ya.

2412.


Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan sampai dapat tujuan. Bahkan

panwas dilaporkan ke DKPP, ya kan?

291




Ya.

2414.


Ah, itu. Kalau enggak salah, Bapak kan kemarin juga bilang (...)

2415.

PANWASLU: RUSTAM

Ya.


Susulan itu karena hanya … ya, ada kan rekomendasi itu?


Kami langsung (...)


Ya.


Dibacakan, bahwa terkait pokok permohonan Pemohon perihaladanya penghalangan atau hambatan bagi pemilih yang berhak memilihyang dilakukan oleh PPS, KPPS Desa Oempu Kecamatan Tongkuno.Panwas Kabupaten Muna menerangkan bahwa telah menerima laporandari masyarakat Nomor Registrasi 010/LP/PWSL.MN/XII/2015 padatanggal 11 Desember 2015 dari Saudara Khaidir Alikif tentang dugaanterjadinya penghalangan atau penghadangan masyarakat yang akanmenggunakan hak pilih di 4 TPS Desa Oempu. Terlapor dalam hal iniadalah Ketua KPSS di seluruh TPS Desa Oempu, Ketua PPS Desa Oempu.

Bukti-bukti yang diserahkan berupa Formulir C-7-KWK asli untukTPS 2, yang ditemukan di rumah kosong. Jadi connect dengan hasilpengawasan yang kami sudah lakukan tadi. Formulir C-6 kami perlusampaikan hasil klarifikasi kami di hadapan persidangan, Yang Mulia.Bahwa Panwas Kabupaten Muna menindaklanjuti laporan itu adalahsesuai dengan tugas kami sebagai panwas di Pasal 17, 18 undang-undang 15 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sehingga jika kami tidakmenerima laporan, saya kira sebaliknya kami juga akan di-DKPP. Olehkarena itu laporan itu sesuai mekanisme, memenuhi syarat formal dan

materil itu kami tindak lanjuti. Sehingga bukti yang diserahkan adalah

292



Formulir C-7-KWK asli untuk TPS-2, Formulir C-6-KWK asli yangditemukan di rumah kosong, pengumuman yang ditulis dan ditempelkanoleh Ketua PPS yang isinya pada hari ini semua bukti itu kami bawa.

2420.


Ya, yang itu, yang KTP itu?

2421.

PANWASLU: RUSTAM

Yang pengumuman.


Ya, pengumuman KTP itu, kan?


Ya.


Coba mungkin lebih baik dijelaskan begini, kita lebih (...)


Ya, jadi pada saat kami klarifikasi. Klarifikasi kepada pelapor,saksi, dan terlapor, banyak yang kami dapatkan dari hasil klarifikasi itu.

Yang pertama, kami klarifikasi Ketua PPS, mengakui bahwa benar diayang menulis dan menempel langsung pengumuman ini di seluruh TPS.


Ya, itu memang betul ada.


Ya.


Diakui semua.

293




Ya.

2430.


Semua penyelenggara mengakui, saksi semua mengakui.

2431.

PANWASLU: RUSTAM

Yang berikut, DPT dari Desa Oempu Kecamatan Tongkuno ituberjumlah 2.518. Setelah kami klarifikasi PPS, yang dibagikan C-6-nya ituberjumlah 1000 … 1.394, artinya ada 1.200 lebih Surat Pemberitahuan

Memilih tidak dibagikan oleh PPS. Yang berikut, kami klarifikasi kepadaPPS kenapa ada temuan Formulir C-6 yang sudah terisi identitasnya dirumah kosong karena kalau kita cocokkan dengan jumlah maka tidakconnect. Sehingga yang ada di panwas sesuai laporan itu dan diserahkanoleh PPS sisa C-6 yang dibagi kepada kami itu dia kembali berjumlah1.227 … 1.227, artinya lebih dari setengah atau lebih dari 50% C-7 … C-6 itu tidak diserahkan kepada wajib pilih.


Itu setelah pilkada apa sebelum?


Setelah proses laporan dan klarifikasi kami kepada pelapor.


Berarti setelah selesai pemilihan?


Ya.


Orang-orang yang ada namanya di C-6 itu, Bapak, cek enggak? Ada hadir enggak?

2437.

PANWASLU: RUSTAM

Yang sempat kami klarifikasi (...)

294




Ada enggak namanya dalam DPT?

2439.

PANWASLU: RUSTAM

Ada di DPT … ada di DPT.

2440.


DPT ada?


Ada.


Orangnya datang enggak?


Jadi yang keterangan … karena kami mengklarifikasi semuanya,

ada yang tadi sudah dinyatakan juga oleh Saksi dari kemarin. Memangbenar ada data 29 itu ada, sudah sempat kami cross-check sesuaiketerangan Saksi itu juga cocok.


Ya tadi kan gambarannya kan 1.200?


Ya.


Ya, kan? Yang saya tanya, mereka itu datang enggak memilih?Walaupun C-6-nya ada di rumah kosong itu?

2447.

PANWASLU: RUSTAM

Saya lanjutkan dulu supaya dia connect datanya mungkin, YangMulia.

295




Coba, silakan.

2449.

PANWASLU: RUSTAM

Jadi berdasarkan klarifikasi kepada PPS tadi ternyata yangmenggunakan hak suara di Desa Oempu di 4 TPS itu, untuk data DPT ituberjumlah 970. Sedangkan yang menggunakan DPTB-2 sebanyak 102.Sehingga jumlah total pemilih di Desa Oempu adalah 1.072, termasukDPTB-2 yang 102 orang. Itulah prersentase yang kemarin sudahdisampaikan bahwa hanya ada 43% wajib pilih dari DPT … dariberdasarkan DPT, 43% itupun sudah ditambah dengan DPTB-2

berjumlah 102.Berdasarkan hasil klarifikasi dari seluruh … dari pelapor … Saksi

pelapor, dan terlapor, maka kami Panwaslu Kabupaten Muna melakukankajian dan kami memahami bahwa ada hal substansi kejadian Oempuyang terlupakan atau terabaikan bahwa hak konstitusional warga negarauntuk memilih justru itu terhalang dengan pengumuman itu. Sehinggakami secara kelembagaan menyimpulkan lewat rapat Pleno bahwa initerjemahan kata-kata gangguan lainnya.


Bapak, pengawas lapangannya ada waktu itu?


Ya.


Mereka melihat enggak ada orang yang enggak bisa memilih?

2453.

PANWASLU: RUSTAM

Jadi perlu kami tegaskan bahwa dugaan pelanggaran iniprosesnya bukan temuan tapi laporan.


Ya, tapi dicek enggak? Itu jadi kesimpulan enggak?

296




Untk PPL tidak menjadi kesimpulan.

2456.


Tidak jadi kesimpulan?

2457.

PANWASLU: RUSTAM

Ya.


Terus buat apa dilaporkan itu?


Laporan dari masyarakat.


Ya, ke sini maksud saya. Yang Bapak sampaikan tadi (…)


Oh, kalau rekomendasi kami jelas bahwa (…)


Maksud saya, ya? Coba semua hadirin diam ya, Supaya ini kitakonsentrasi, ya? Tadi kan Bapak bilang salah satu indikasi masyarakatdihalang-halangi untuk memilih di 4 TPS, ya?

2463.

PANWASLU: RUSTAM

Ya.


Yaitu akibat adanya pengumuman. Yang saya tanya itu sudahmenjadi kesimpulan Bapak bahwa memang betul adanya penghalang-halangan, betul apa enggak? Kesimpulan apa enggak?

297




Ya, sudah menjadi kesimpulan kami secara lembaga.

2466.


Sudah menjadi kesimpulan?

2467.

PANWASLU: RUSTAM

Ya.


Pertanyaan saya, waktu ada … waktu itu ada enggak, dicekenggak ke lapangan ada warga yang ada dalam DPT maupun warga disana setelah jam 12.00 WITA itu diperkenankan memilih pakai KTP atauKartu Keluarga, Bapak tahu enggak kondisi itu?


Jadi dalam klarifikasi juga itu kami temukan ada rekamanperdebatan antara petugas … antara ketua PPS dan wajib pilih di Desa

Oempu yang melakukan keberatan terhadap pengumuman itu. Karenamenurut … dalam proses perdebatan itu mereka mengatakan ini upayamenghalangi kami, kenapa ini pengumuman.


Ya, justru dalam persidangan ini kan Bapak ikuti semua. Semuasaksi, semua anggota KPPS yang dihadirkan di sini, ya? Semuamengatakan tanda tangan, aman, semuanya beres, ini kan … ini kanfaktanya begitu? Jadi tolong di-update laporan itu. Sebab kalau Bapakmengatakan itu betul menghalang-halangi, sementara persidangan inisudah berapa hari dari saksi manapun kan begitu, ya kan? Kecuali adakemarin, Alif Ali (…)


Alikif.

298




Ha, itu kan dibilang ada KPP yang jauh kira-kira 10 kilo meter, kan

begitu? Sementara tadi penyelenggara sudah disumpah, ya? Begitu lho,Pak. Coba, coba tolong yang objektif.

2473.

PANWASLU: RUSTAM

Ya.


Ya, soalnya begini, kami menghormati kedatangan panwas jauh-

jauh karena memang diundang, ya? Nah ini kan berdasarkan aturanhukum yang berlaku bahwa panwas itu kalau untuk memberikanketerangan resmi, ha? Sudah datang suratnya? Baru … baru dibaca, tadibaru surat dari Bapak. Berarti sudah ada, ya? Nah ini konfirmasi, jaditolong yang ini, Pak ya? Yang jelas gitu, ya? Karena kita melihat daripersidangan ini fakta-faktanya, ya? Ya, silakan deh.


Ya. Saya lanjut tentang rekomendasi tadi.


Ya, silakan. Ya, silakan.


Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Panwas Kabupaten Muna

menyimpulkan bahwa tindakan KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, dan KPPS 4,dan Ketua KPPS Desa Oempu patut diduga sebagai bentuk pelanggaranmenghalang-halangi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Sehinggapanwas Kabupaten Muna merekomendasikan kepada KPU KabupatenMuna untuk melakukan pemungutan suara susulan di seluruh TPS DesaOempu, Kecamatan Tongkuno, untuk memberikan kesempatan kepadapemilih yang belum menggunakan hak pilihnya sebagai akibat adanyapengumuma bahwa pengguna KTP, KK, paspor, dan identitas lain harusmenyetorkan fotokopinya kepada ketua KPPS untuk menyalurkan hakpilihnya.

Jadi, kami tegaskan bahwa memberikan kesempatan kepadapemilih yang belum menggunakan hak pilihnya.

299




Oh, yang diperiksa di panwas?

2485.

PANWASLU: RUSTAM

Ya.

2486.


Oke.


Mengakui secara langsung bahwa memang mereka telahmelakukan pemilih ... memilih lebih dari satu kali, dan pada dua ... padaTPS yang berbeda. Yaitu TPS Raha 1, Kecamatan Katobu dan TPSWamponiki TPS 4 ... Raha 1, dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki.

Maka dengan demikian karena prosedurnya melalui proseslaporan, kami harus tindak lanjuti dan rekomendasi kami juga mengacuke Undang-Undang Nomor 8 Pasal 112 bahwa merekomendasikankepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan pemungutan suara ulangdi TPS 4 Raha 1 dan TPS 4 Wamponiki. Namun rekomendasi panwas

tidak ditindaklanjuti oleh KPU dengan alasan bahwa telah melebihi bataswaktu pelaksanaan pemungutan suara ulang.Jadi, ini sekadar klarifikasi kami terkait rekomendasi pemungutan

suara ulang itu.


Oke, ya, ya, sangat jelas.


Demikian (...)


Oh, ya.

2491.

PANWASLU: RUSTAM

Assalamualaikum. wr. wb.

301





Jadi, oke enggak apa-apa, ya kita juga engak usah berdebatdengan temuan Bawaslu karena itu adalah kewenangan Bawaslu untukbekerja, ya. kalau memang Bawaslu ... panwas maksud saya,menemukan itu bagian dari laporan dan kerja dari panwaslu, ya enggakapa-apa karena itu satu lembaga yang memang diberikan tugas dankewenangan oleh undang-undang, ya, oleh undang-undang. Karenapanwas ini juga bagian dari penyelenggara pemilu.

Oke, terima kasih, ya, Pak, ya, informasinya, ya, bisa diserahkanke Mahkamah, ya, nanti bagian dari hal yang bisa kami pertimbangkan didalam mengambil keputusan, ya.


Jadi, mungkin, Yang Mulia. (...)


Ya.


Saya ingin menegaskan bahwa berkaitan dengan polemikrekomendasi, kami pada prinsipnya tidak berpikir pada persoalanterminologi. Yang kita harapkan adalah kebenaran yang substansialdalam artian setiap warga negara yang belum menyalurkan hak pilihnya,itu diberikan kesempatan.


Ya.

2497.


Dan tugas panwas adalah memastikan bahwa setiap warganegara yang terdaftar, itu diberikan kesempatan atau diberi ruang untukmenggunakan hak pilihnya.

2498.


Ya.

302




Ya. Itu dan dalam keterangan ini kami akan berikan langsung juga

setelah ini, dan saya menyampaikan bahwa ada beberapa yang di-bolddalam keterangan ini, Yang Mulia, itu adalah penegasan (...)

2500.


Oke.


Dan apa yang menjadi kekhawatiran dari pihak Termohon tadi,

hasil Pleno ini kami sampaikan adalah tanda tangan kami bertiga.


Oke.


Saya kira (…)

2504.


Ada penanggung jawab.


Ya. Ada yang bertanggung jawab secara kelembagaan.


Bapak adalah orang resmi di tunjuk sebagai panwas, ya. Jadi,enggak ada masalah. Tidak ada yang akan keberatan, enggak ada.Masing-masing pihak sudah diberikan kesempatan untuk itu, ya.

Silakan diambil, Dek.


Oke. Ini termasuk barang bukti yang apa menjadi keterangan-keterangan tadi kami, Pak. Jadi, semua yang dibacakan itu adalah buktiterlampir.

303




Bukti terlampir, ya. Itu kan juga lama bikin itu, kan. Softcopy-nya

ada enggak Pak, Pak Mahiluddin. Nah, nanti tolong serahkan ke sini, ya.Karena itu kita enggak … enggak mampu mengetik dalam beberapa hariitu.

Sekali lagi kami terima kasih kepada panwas apalagi memangsecara resmi kami sudah baca surat izin dari Bawaslu RI untukmemberikan keterangan lisan maupun tulisan, ya.

Persidangan ini untuk pemeriksaan resmi dianggap cukup, ya.


Mohon izin, Yang Mulia.


Apa lagi?


Mohon izin. Mohon izinkan Prinsipal kami (suara tidak terdengar jelas) untuk menyampaikan sesuatu (…)


Untuk berpolemik kita sudah selesai, ya?


Tidak. Tidak berpolemik.


Ini mau menyampaikan apa?


Hanya karena ini sidang terakhir, saya tentukan tidak ada lagi.Sebelum putusan. Hanya menyampaikan satu patah, dua kata saja.

2516.


Oke. Ya, silakan.

304



2517. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

2518.


Sekali lagi enggak polemik, ya?

2519.

TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN

Ya. Insya Allah tidak.


Ya.


Kami tidak suka polemik, Yang Mulia.


Ya, oke.


Terima kasih atas kesenggangannya. Assalamualaikum wr. wb.




Yang saya hormati atau yang terhormat atau yang dimuliakan,Ketua dan Anggota Majelis. Yang saya hormati Pihak Pemohon. Yangsaya hormati Pihak Terkait. Bawaslu, panwaslu yang sama juga sayahormati. Hadirin yang semua saya hormati.

Bahwa mohon maaf, Yang Mulia. Ya sekalipun tadi panwasmemberikan komentar yang berapi-api yang terkesan menyudutkanpenyelenggara kami. Tapi kami juga tidak akan mungkin berpikir bahwasudah ada dua orang atau dua pihak yang menjadi Pemohon dipersidangan ini.

Saya hanya ingin menyampaikan hal yang sedikit saja, Yang

Mulia. Bahwa pada prinsipnya kami hadir di sini adalah sebagai Pihak

305



Termohon. Artinya bahwa dengan kapasitas kami sebagai Termohonyang notabane-nya adalah kami sebagai penyelenggara pihak dalam halini pihak KPU.

Kami tidak berada atau mihak misalnya berpihak kepada siapa-siapa. Kami memberikan keterangan, memberikan alat bukti bukan untukmenguatkan siapa dan untuk menyudutkan siapa. Tidak seperti itu.

Kami hanya menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan kamisudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan inidengan penuh tanggung jawab. Saya kira seperti itu.


Jadi, fakta-faktalah, ya?


Ya. Fakta-fakta semuanya yang membuktikan. Bahwa semuapihak saya menghargai … semua pihak saya menghargai. Kepemimpinanini urusan yang Maha Kuasa, Pak. Kami istilahnya bahwa siapa pun yangterpilih, saya kira kalau tidak mungkin dua orang yang terpilih.

Jadi, pada prinsipnya kami di KPU Muna menyerahkansepenuhnya kepada Majelis, Yang Mulia. Untuk mengadili perkara inidengan seadil-adilnya. Karena kami sangat percaya Pihak Majelis akan

memutus perkara ini dengan seadil-adilnya karena tidak ada lagi pihakyang lain-lain untuk memutuskan perkara selain Majelis ini.Demikian, Yang Mulia.


Ya, terima kasih.


Assalamualaikum wr. wb.


Waalaikumsalam wr.wb.Pada prinsipnya semua kita adalah pemimpin. Ya kan, Pak, ya.

Dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Yang tahubenar, enggak benar, tentu kita sendiri dan malaikat. Kita yakin kitasemua adalah makhluk yang beragama, kita berupaya semaksimalmungkin, ya.

Jadi, seperti permulaan sidang. Saya katakan kepada para saksi.

Apabila Anda berbohong, Anda akan perang dengan hati sendiri. Itu

306



enggak bisa dilawan, ya … enggak bisa dilawan. Dan ketikapertanggungjawabannya. Kalau kita berbuat curang kepada seseorangingat, ya bahwa kita bersalah misalnya ya, kita tidak dimaafkan ya,

menurut keyakinan Islam, dia tidak akan bisa masuk surga sebelumdimaafkan.

Kalau juga enggak sempat minta maaf, pahala kita pindah. Kalaudia sangat dizolimi, dosa dia pindah lagi ke kita. Kita pemimpindimanapun, begitu. Itu sudah dohmanya begitu. Agar semua orangmenjadi orang baik.

Nah, kami juga akan berjuang, berusaha seperti itu, ya. Sesuaidengan fakta-fakta. Setelah persidangan ini selesai kami berharapkalaupun ada perbedaan pendapat, Bapak-bapak semua dari KabupatenMuna, cukup selesaikan hari ini, ya. Jadi bersalam-salaman,

bergandengan tangan sebagaimana semula hubungan persaudaraanyang begitu baik, ya.

Tidak ada dendam, ya. Serahkan semuanya kepada kami daninsya Allah kami akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin,semampu kami sebagai manusia biasa. Tentu didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Ini harapan kami. Makanya saya tadi tanya ada saksi.Masih siap ... masih hadir apa enggak? Maksud saya saksi itu saya suruhsalaman di depan sini.

Ya. Tapi, kalau memang sudah enggak ada. Ini bagian dari pesan-pesan kami, ya. Kemudian kepada Para Kuasa Hukum, tolong sampaikan

kepada masing-masing Prinsipal, ya. Itulah, ya. Tidak ada sesuatu. Diatas langit itu masih ada langit. Boleh harapan, cita-cita, perjuangan,tapi ada batasnya. Dan semua kita menuju tempat dan batas waktu yangsudah ditentukan. Nah, itulah kesempatan kita untuk berbuat baik.

Kullu syai in hal jazaul ihsani illal ihsan. Baca Surat Ar-Rahmanayat 55. Kita yakini. Kalau kita tidak berbuat baik, justru malahsebaliknya. Kalau kita berbuat baik, Allah memberikan yang terbaik.Makanya, hidup kita bisa baik. Insya Allah, ya. Ini buat kita semua. Nantisetelah di sini, silakan salam-salaman ya. Tinggal menunggu putusan.

Apa pun putusannya, tetap bersaudara, ya.Jadi, persidangan ini untuk proses pemeriksaan sudah selesai.

Masing-masing kalau berkenan masing-masing diberikan kesempatanuntuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan, ya. Pemohon, Termohon,Pihak Terkait. Panwas enggak usah, ya. Panwas bukan sebagai pihak,ya.

Kesimpulan itu diserahkan paling lambat hari Jumat, tanggal 5Februari 2016, pukul 15.00. Langsung ke sekretariat, ya. Langsung keKepaniteraan. Maksud saya ke Kepaniteraan. (Suara tidak terdengar

jelas). Ya? Sekali lagi, Jumat, 15 ... 5 Februari 2016.Kemudian untuk sidang berikutnya. Nanti akan dipanggil oleh

Mahkamah, kapan. Tentu untuk membacakan putusan. Namanya

307

risalah_sidang_8465_perkara no. 120.php.bup.xiv.2016 tgl 3 februari 2016 pk

Documents