RISALAH AL-QADHA UMAR IBN AL-KHATHABPosted on 22 November 2011 by Miftah

 https://miftah19.wordpress.com/2011/11/22/risalah-al-qadha-umar-ibn-al-khathab/

(Asas-Asas Hukum dan Pendidikan Sebagaimana yang Terkandung dalam Surat Umar ibn al-Khathab kepada Abu Musa al-Asy’ari sebagai Qadhi Di Kufah)

Oleh: Dadang Syarifudin

Pengantar

Dalam sejarah Umar ibn al-Khathab tercatat sebagai negarawan yang terampil dn pandai mengelola administrasi pemerintahan dengan perangkat mekanisme yang semakin hari semakin disempurnakan. Struktur pemerintahan Madinah diatur oleh Umar sedemikian rupa sehingga lebih efektif dan efisien. Karena wilayah kekuasaan negara Madinah semakin luas, maka wilayah negara dibagi menjadi unit-unit administratif, seperti propinsi, distrik dan sub-distrik. Sekurang-kurangnya ada delapan propinsi, yaitu: Madinah, Mekkah, Suriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir dan Palestina. Di setiap propinsi diangkat seorang wali (gubernur) atau katib (sekretaris). Selain itu, ada pula katib al-diwan, yaitu sekretaris militer, sahib al-kharaj (pejabar pajak), sahib al-abdats (pejabat kepolisian), sahib al-bait al-maal (pejabat keuangan) dan qadhi (hakim).[1]

Di antara para sahabat yang menjadi hakim adalah Abu Darda di Madinah, Syuraih di Basrah, Abu Musa al-Asy’ari di Kufah dan Utsman ibn Qays ibn Abi al-‘Ash di Mesir. Kekuasaan hakim pada masa Umar ibn al-Khathab ini masih dibatasi untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata saja, sedangkan yang menyangkut qishas dan had tetap menjadi wewenang khalifah dan atau wali di propinsi (Salam Madzkur, 1990: 42). Di samping membatasi wewenangnya, khalifah juga senantiasa memberikan bimbingan dan arahan mengenai langkah-langkah penyelesaian perkara di persidangan, sebagaimana yang termuat dalam suratnya yang ditujukan kepada Abu

Musa al-Asy’ari, yang kemudian dikenal dengan Risalah al-Qadha, yang menjadi objek kajian utama makalah ini.

Naskah Risalah Qadha

Dalam dunia peradaban Islam, Risalah Qadha memiliki makna yang cukup penting. Karena itu, tidak lah heran bila naskah risalah tersebut banyak dimuat ulama dari berbagai disiplin ilmu dalam karya-karyanya.[2] Naskah yang dimuat dan dijadikan bahan kajian utama dalam makalah ini adalah naskah yang ditulis oleh al-Daruquthni.[3] Namun demikian, dari semua risalah yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dari segi isi tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya dari segi redaksinya saja.

Al-Daruquthni (1994: 11/111) mencantumkan risalah Umar dalam kitab sunannya, dalam kitab al-Qadha, di bawah judul:

أبىموسى إلى عنه الله رضي عمر كتاباألشعارى

, بن الله ناعبد النعمانى محمد بن سليمان بن محمد جعفر أبو حدثنا , , أبى بن الله عبيد نا يونس بن ناعيسى خدهس أبى بن الصمد عبد

: , رضي, الخطاب بن عمر كتب قال الهذلى المليح أبى عن حميد ,) ( : فريضة الضاء فإن أمابعد األشعارى موسى أبى إلى عنه الله

, إذا الحق وانفذ بحجة إليك أدلى إذا فافهم متبعة وسنة محكمة , وجهك, الناسفى بين وآس له النفـاد بحق تكلم الينفع فإنه وضحشريف يطمع وال عدلك من اليـيأسضعيف حتى وعدلك ومجلسك

. . والصلح أنكر من على واليمين ادّعى من على البينة صيفك فى . اليمنعك حالال حّرم أو حراما أحّل صلحا إال المسلمين بين جائز

, , , أن لرشدك فيه وهديت عقلك فيه راجعت بألمس قضيته قضـاءالتمادى من خير الحق ومراجعة قديـم الحق فإن الحق إلى ترجع

. فى يبلغ لم مما صدرك فى يختلج فيما الفهم الفهم الباطل فى. . ذلك عند قساألمور ثم واألشباه أألمثـال أعرف السنة أو الكتاب, بحقه أخد بينة أحضر فإن إليه ينتهى أمدا بيّنـة ادّعى لمن واجعل

. العدر فى وابلغ للعمى أجلى ذلك فإن عليه القضاء وجهت ّ ةإالمجّرب أو حدّ فى ّمجلود إال بعض على بعضهم عدول المسلمون

. , تولى سبحانه الله إن قرابة أو والء فى طنين أو زور شهـادة عليه . والتأذى والضجر والقلق وإياك بالبينات عنكم ودرأ السرائر منكم

األجر الله يوجب التى الحق مواطن فى للخصوم والتنكر بالناسعلى ولو الله وبين بينه فيما نيته يصلح من فإنه الذهر بها ويحسن

الله يعلم بما للناس تزين الناسومن وبين بينه ما الله يكفه نفسهفى وجل عز الله غير بثواب ظنك فما الله يشنه ذلك غير منه

, عليك والسالم رحمته وخزائن رزقه .عاجل

Artinya:

Selanjutnya. Sesungguhnya peradilan itu adalah suat kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Maka pahamilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadanya dengan suatu alasan dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya/dilaksanakan.

Persamakanlah kedudukan manuia itu dalam pandanganmu, majlismu dan keputusanmu, sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, sebaliknya orang memiliki kedudukan tinggi tidak dapat menarikmu kepada kecurangan.

Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mengakui dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang menolak.

Perdamaian dibolehkan antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.

Kamu diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan kemarin, lalu engkau mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kesesatan.

Kemudian pahamilah secara sungguh-sungguh dan mendalam terhadap persoalan yang diajukan kepadamu tentang perkara-perkara yang belum diketahui ketetapannya yang terdapat dalam al-Qur’an atau Sunnah. Telitilah keserupaan dan kesamaannya, kemudian analogikan perkara-perkara itu.

Berikanlah tempo bagi orang yang mengaku berhak atas sesuatu untuk mengajukan bukti selengkap-lengkapnya, jika ia mampu mengajukan bukti-buktinya maka berikanlah haknya. Tetapi jika ia tidak mampu membuktikannya maka selesaikanlah persoalannya. Maka yang demikian itu dapat lebih memperjelas yang samar dan lebih mantapnya alasan-alasannya.

Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang berlaku adil terhadap sesamanya, kecuali orang yang pernah dikenai hukuman dera, pernah bersaksi palsu atau mereka yang memiliki hubungan janji setia atau hubungan nasab yang dekat. Sesungguhnya Allah SWT yang menguasai rahasia hati hamba-hamba-Nya dan menjauhkanmu dari saksi-saksi hukum berdasarkan bukti.

Jauhilah sifat mengacau, membosankan, menyakiti hati manusia dan jauhilah berbuat curang saat persengketaan yang berada di tempat hak yang sudah pasti akan mendapat pahala dari Allah SWT dan juga merupakan waktu yang baik. Barangsiapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkan yang hak sekalipun terhadap dirinya sendiri, Allah SWT akan mencukupkan antara dirinya dan antara manusia. Dan barangsiapa yang berhias (menutup-nutupi) diri padahal Allah tahu yang sebenarnya, maka Allah SWT akan memberikan aib kepadanya. Maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan memberikan pahala, selain Allah SWT, dengan keluasan rizqi dan pembendaharaan kasih-sayang-Nya. Semoga keselamatan menyertainya.

Dari naskah tersebut, paling tidak terdapat beberapa prinsip/asas-asas hukum dan peradilan.[4] Prinsip-prinsip/asas-asas itu antara lain: 1) Eksistensi dan kedudukan lembaga peradilan; 2) Eksekusi keputusan; 3) Asas objektivitas; 4) Pembuktian; 5) Perdamaian; 6) Peninjauan kembali putusan; 7) Sumber hukum dan interpretasi; 8) Kredibilitas saksi; dan 9) Sikap dan sifat seorang hakim.

Analisis Komparatif

1.      Eksistensi dan Kedudukan Peradilan

Peradilan adalah merupakan suatu kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat, yang keberadaannya merupakan satu keharusan. Karena itu jika peradilan tidak ada dalam suatu masyarakat maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kacau-balau. Dalam peradilan itulah, terkandung nilai-nilai amar ma’ruf-nahyi munkar, memberikan hak kepada orang yang harus menerimanya, dan menghalangi orang dhalim untuk berbuat aniaya. Melalui peradilan, jiwa, harta dan kehormatan dapat terlindungi.

Itulah sebabnya eksistensi dan kedudukan peradilan ditetapkan oleh Islam, baik dalam al-Qur’an, al-Sunnah maupun ijma’. Eksistensi dan kedudukan lembaga peradilan terkandung dalam ungkapan/pernyataan:

, متبعة وسنة محكمة فريضة القضاء فإنDalam hukum di Indonesia, eksistensi dan kedudukan peradilan memiliki landasan dan dasar kuat, mulai dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Undang-Undang Dasar 1945 (yang dalam salah satu bab/pasalnya mencantumkan kekuasaan kehakiman dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 14/1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.      Keputusan Pengadilan Harus Bisa Dilaksanakan (Eksekusi)

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak.[5]

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian persengketaan dan

menetapkan hak atau hukumnya. Hal ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya secara paksa. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan lahirnya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Sebuah keputusan yang ditetapkan pengadilan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.[6] Kekuatan eksekutorial itu kurang lebih terkadung dalam ungkapan:

, تكلم الينفع فإنه وضح إذا الحق وانفد بحجة إليك أدلي إذا فافهمله النفـاد بحق

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim[7] adalah:

, متبعة وسنة محكمة فريضة القضـاء فإنJika dibandingkan dengan peradilan yang berlaku di Indonesia, kekuatan eksekutorial adalah kepala putusan yang berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” (UU NO. 14/1970 pasal 4 ayat 1). Semua putusan pengadilan harus diberi kepala di bagian atasnya (UU No. 1/1970 pasal 4 ayat 1 jo. Rv pasal 435).

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat empat jenis eksekusi, yaitu:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (HIR ps. 196 dan Rbg ps. 208);

2. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan (HIR ps. 225, Rbg ps. 259);

3. Eksekusi riil ialah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap (Rv ps. 1033), sekalipun hanya terdapat dalam Rv, namun karena sangat dibutuhkan dalam praktek peradilan maka sudah lazim dilaksanakan (Supomo, 194). HIR (ps. 200 a. 11) dan Rbg (ps. 218 a. 2) hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang;

4. Eksekusi langsung (parate executive), eksekusi jenis ini terjadi bilamana seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (BW ps. 1152).

3.      Asas Objektivitas

Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tanpa melihat status sosial atau hal lainnya. Sehingga para pihak, baik yang tergugat maupun penggugat, dapat menerima putusan yang dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi tuntutan keadilan. Hal ini, dalam dunia hukum, dikenal dengan istilah asas objektivitas, sebagaimana tertuang dalam ungkapan:

اليـيأسضعيف حتى وعدلك ومجلسك وجهك الناسفى بين وآسوحيفك شريف يطمع وال عدلك من

Asas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam UU No. 14/1970 ps. 5 (1). Dan untuk menjamin asas ini, pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan tertentu terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar (recusatie,warking: UU No. 14/1970 ps. 28 [1]).

Itulah sebabnya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum (TAP MPR No. VI/MPR/1973, ps. 11 ayat 1, UU No. 14/1970 ps. 1, 4 ayat 3). Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang diselenggarakan oleh badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan setiap

peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya (Sudikno b, 1973: 79).

Menurut UU No. 14/1970, kebebasan kekuasaannya tidak mutlak, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

4.      Pembuktian/Sumpah

Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaiannya itu memenuhi tuntutan keadilan, di samping harus sudah mengetahui hukum materiil, juga hakim harus mengetahui hakikat gugatan/persengketaan dan duduk persoalan yang sebenarnya. Hakikat gugatan/persengketaan, itu dapat diperoleh oleh hakim keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keterangan/bukti yang diajukan oleh salah satu pihak ditolak oleh pihak lain atau pihak lain juga mengajukan keterangan/bukti yang sama kuatnya atau tidak memiliki alat bukti sama sekali, maka dalam hal ini pihak yang menolak diharuskan bersumpah berlakulah sumpah.

أنكر من على واليمين ادّعى من على البينةBerdasarkan pernyataan di atas,[8] bahwa:

1. Pembuktian bukan kewajiban hakim, melainkan para pihak yang bersengketa, hakim hanya menilai pembuktian dan mengambil kesimpulan;

2. Pembuktian tidak hanya dibebankan kepada si Penggugat atau si Tergugat saja, tetapi bukti itu harus diajukan oleh pihak yang

mengakui berhak, baik si Penggugat maupun si Tergugat atau kedua-duanya,[9] dalam istilah ilmu hukum dikenal actori incumbit probatio.

3. Pembuktian itu harus dilakukan pada hal-hal yang diperselisihkan saja; satu pihak mengaku satu pihak lain membantah.[10] Dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan, sedangkan hal-hal yang diakui tidak perlu dibuktikan.[11]

Beban pembuktian pada hakikatnya mengandung dua pengertian: pertama, mengajukan alat-alat bukti dan kedua mengajukan alasan-alasan logis mengapa berdasarkan alat bukti tersebut dianggap benar pengakuannya.[12] Membuktikan secara umum berarti memberi kepastian, khusus dalam lapangan hukum membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran posita dikemukakan dalam suatu sengketa (Subekti, 1977: 82).

Jika pihak yang dibebani pembuktian pada saat sidang belum siap mengajukan seluruh alat bukti, maka harus diberi kesempatan/tempo dalam batas waktu tertentu untuk melengkapi pembuktiannya. Jika ada dan bukti itu bisa membenarkan pengakuan maka ia berhak untuk dimenangkan, tetapi bilamana tidak berarti kalah. Hal ini sebagaimana terkandung dalam ungkapan:

بحقه أخد بينة أحضر فإن إليه ينتهى أمدا بينة ادّعى لمن واجعلالعدر فى وابلغ للعمى أجلى ذلك فإن عليه القضاء وجهت ّ وإال

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan. Dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Berdasarkan ketentuan risalah di atas, sumpah itu dibebankan kepada pihak yang membantah pengakuan pihak lawan, baik si Tergugat maupun si Penggugat. Dengan kata lain, sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak yang membantah pengakuan lawan, mempunyai suatu kekuatan

pembuktian yang memaksa. Jika sumpah itu telah diangkat, seorang hakim harus menganggap bahwa hal itu atau peristiwa yang disebutkan dalam ucapan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, sekalipun hakim itu sendiri tidak pecaya akan kebenarannya.

Menurut BW (ps. 1929), ada dua macam sumpah yang di muka hakim: pertama, sumpah penentu (decissorire eed) adalah sumpah diminta oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengangkhiri perkara yang sedang diperiksa hakim. Jika pihak lawan sanggup menyatakan sumpah sesuai dengan permintaan dan perumusan pihak yang meminta, berarti ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika tidak berani dan menolak sumpah itu ia akan dikalahkan. Dalam pada itu, pihak yang diperintahkan bersumpah mempunyai hak untuk mengembalikan sumpah itu, sudah barang tentu rumusan sumpah yang dikembalikan itu adalah sebaliknya dari perumusan semula. Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan sumpah itu akan dimenangkan hakim, sebaliknya akan dikalahkan bila ia menolak (Subekti, 1992: 184). Dengan kata lain, suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya,mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat.[13]

Kedua, sumpah tambahan (supletoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara. Bilamana hakim itu berpendapat bahwa dalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian” yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu.[14] Menurut Subekti (1992:185), pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpahan tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itu, tidak dapat mengembalikan kepada pihak lawan.

5.      Perdamaian

Sebelum kedua belah pihak jawab menjawab dalam persidangan, menurut sistem HIR/Rbg, terlebih dahulu hakim mengusahakan agar kedua belah pihak itu berdamai. Usaha ini mungkin memakan waktu yang cukup lama,

yakni selama hakim belum berkesimpulan bahwa bagaimanapun juga kedua belah pihak tidak mungkin dapat didamaikan.[15] Hal ini sejiwa dengan pernyataan:

حالال حّرم أو حراما أحّل ّصلحا إال المسلمين بين جائز والصلحJika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (HIR ps. 130, Rbg ps. 154). Pada inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki HIR. Untuk keperluan perdamaian itu, sidang diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya, apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim hasil perdamaiannya, yang lazimnya surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kerta bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaiannya antara kedua belah pihak itu, maka hakim menjatuhkan putusan (acte van vergelijk), yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati. Adapun kekuatan keputusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. Banding terhadap perdamaian tidak boleh. Akte perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (HIR ps. 130 a. 2).

Sesudah usaha perdamaian gagal, barulah gugatan si Penggugat dibicarakan dan kepada penggugat ditanyakan, apakah akan tetap pada gugatannya atau mau mengadakan perubahan. Sesudah tergugat mengemukakan jawabannya, kesempatan untuk mengubah dan sebagainya tanpa persetujuan tergugat tidak ada lagi.

6.      Peninjauan Kembali

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi keadilan setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia

upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

فيه وهديت عقلك فيه بألمسراجعت قضيته قضاء اليمنعكخير الحق ومراجعة قديم الحقّ فإن الحقّ إلى ترجع أن لرشدك

الباطل فى التمادى منBerdasarkan ketentuan di atas, hakim diperbolehkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah ditetapkan, bahkan hal ini dipertegas dengan perkataan Umar sendiri:

اليوم به نقضى ما على وهذا قضينا ما على تلكMenurut Sudikno (1980: 191-192), putusan hakim yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti tidak dapat diubah lagi, karena sudah tidak tersedia lagi upaya hukum yang “biasa”.[16] Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti ini tersedia upaya hukum “istimewa”, yaitu peninjauan kembali (request civil)[17] dan perlawanan dari pihak ketiga (derdenderzet).

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali (ps. 385 Rv). Jadi, request civil yang diatur dalam pasal 385 s.d. 401 Rv tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Sudikno, 1985: 204).[18] Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili seluruh perkara yang diajukannya (UU No. 14/1970) termasuk permohonan peninjauan kembali (UU No. 1/1950 ps. 131).[19]

7.      Dasar/Sumber Hukum dan Interpretasi Hukum

أو الكتاب فى يبلغ لم مما صدرك فى يختلج فيما الفهم الفهم . واجعل. ذلك عند األمور قس ثم واألشباه أألمثـال أعرف السنة

, ّ ةإال بحقه أخد بينة أحضر فإن إليه ينتهى أمدا بيّنـة ادّعى لمنالعدر فى وابلغ للعمى أجلى ذلك فإن عليه القضاء وجهت

Dasar hukum yang dimaksud dalam naskah ini adalah dasar hukum yang harus dijadikan pegangan hakim dalam memutuskan masalah/perkara atau disebut hukum materiil, bukan hukum formil. Dasar yang dijadikan sumber pengambilan hukum adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Ketika tidak ditemukan baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, seorang hakim diberi kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri (ijtihad) melalui penalarannya terhadap persoalan-persoalan yang sama yang sudah ada ketentuan dalam al-Qur’an atau hadits.

Dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan  yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum ini dapat dibedakan menjadi sumber hukum material dan formil.

Sumber hukum material, dapat ditinjau dari pelbagai segi, misalnya ekonomi, sosial, sejarah, filsafat dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal antara lain: Undang-undang (statute), kebiasan (costum), keputusa-keputusan hakim (jurisprudentie), traktat (treaty) dan pendapat sarjana hukum (doktrin) (Kansil, 1986: 46).[20]

Dalam pada itu, kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat semakin hari semakin kompleks, sehingga akan banyak ditemukan berbagai kasus yang terjadi, yang tidak ada atau tidak persis sama dengan kasus-kasus hukum yang ada ketentuannya dalam al-Qur’an atau al-Sunnah. Ketika tidak ditemukan baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, seorang hakim diberi kewenangan untuk memilih ketentuan sendiri (ijtihad) melalui penalarannya terhadap persoalan-persoalan yang sama yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur’an hadits. Hal ini dikenal dengan istilah Qiyas.

Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum, sehingga hukum yang sudah terkodifikasikan berjiwa hidup dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu perlu dilakukan penafsiran hukum. Di samping penafsiran dasi segi kebahasaan dan kesejarahan (asbab al-nuzul dan asbab al-wurud) sebagaimana dilakukan oleh para fuqaha sahabat/tabi’in dalam mengistinbath hukum, juga melalui pendekatan maqashid al-syari’ah dalam hal ini adalah qiyas (analogis).

Penafsiran analogis, memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak tercakup, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Kansil (1986: 66-70), memerinci beberapa penafsiran hukum yang biasa diberlakukan  oleh hakim, yaitu: 1) penafsiran tata bahasa; 2) penafsiran seni (autentik, resmi); 3) penafsiran historis; 4) penafsiran sistematis; 5) penafsiran nasional; 6) penafsiran teleologis/sosiologis; 7) penafsiran ekstensif; 8) penafsiran restriktif; 9) penafsiran restriktif; dan 10) penafsiran a contrari (kebalikan).

8.      Kreadibilitas Saksi

Kesaksian menurut Ibn al-Qayyim adalah keterangan yang diberikan oleh orang lain di luar para pihak yang bersengketa, sedangkan al-Bayyinah yang dibebankan kepada pihak yang berperkara. Kesaksian pada hakikatnya adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar-wajar saja – dalam istilah hukum jumhur fuqaha disebut al-bayyinah al-sakhsiyyah – karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak lain yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Saksi ini pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Pentingnya kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa

banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulis. Sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.

مجّرب أو حدّ فى ّمجلود إال بعض على بعضهم عدول المسلمونتولى سبحانه الله إن قرابة أو والء فى ضبين أو زور شهادة عليه

بالبينات عنكم ودرأ السرائر منكمTidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan.[21] Kemudian di atas, mengatur siapa saja yang boleh dijadikan saksi dalam suatu perkara persengketaan anatar para pihak.

Dapat atau tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. HIR ps. 172, Rbg ps. 309 dan BW 1908 menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian harus memperhatikan kesamaan atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang dipersengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat-istiadat serta status sosial para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi dapat tidaknya dipercaya seorang saksi. Untuk berpegang kepada ketentuan tersebut di atas sangatlah sukar bagi hakim. Semuanya itu diserahkan pada pertimbangan dan penilaian hakim (Sudikno, 135).

Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (ps.171 a. 1 HIR, ps. 308 a. 1 Rbg dan 1907 BW). Tidaklah cukup satu saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya. Sebab-musabab sampai dapat ia mengetahui peristiwanya harus disebutkan. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab-musababnya sampai ia dapat mengetahui tidak digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.[22]

Pendapat atau dugaan yang timbul karena akal (ratio concludendi) tidak dianggap sebagai kesaksian (HIR ps. 171 a. 2, Rbg ps. 308 a. 2, BW ps. 1907). Keterangan saksi bahwa penggugat atau tergugat sedang sedih, mabuk, mempunyai i’tikad baik dan sebagainya tidak boleh diterima sebagai kesaksian, karena hal-hal tersebut hanya merupakan kesimpulan atau dugaan saja (Sudikno, 1985: 136). Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam bentuk pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (ratio setendi). Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya.[23]

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian serta ada sanksi-sanksi yang mengancam bilamana tidak memenuhinya (HIR ps. 129, Rbg ps. 165, BW ps. 1909).

Namun demikian ada kekecualian: pertama, orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi yang dibedakan ke dalam dua jenis: ada yang dianggap tidak mampu secara mutlak (absolut), yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (HIR ps. 145 a. 1, Rbg ps. 172 a. 1 s. 1, BW ps. 19010 alinea 1)[24] dan suami atau istri dari salah satu pihak, sekalipun sudah bercerai (HIR ps. 145 ayat 1 sub 2, Rbg ps. 172 a.1 sub 3 dan BW ps. 1910 alinea 1). Sedangkan yang dianggap tidak mampu secara nisbi adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun (HIR ps. 145 ayat 1 sub 3 jo. ayat 4, Rbg ps. 172 ayat 1 sub 4 jo. ps. 173, BW ps. 1912) dan orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya kadang-kadang sehat (HIR ps. 145 a. 1 sub 4, Rbg ps. 172 a. 1 sub 5, BW ps. 1912). Keterangan mereka yang di golongan tidak mampu memberikan kesaksian secara relatif ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan dan untuk memberikan keterangan tersebut mereka tidak perlu diangkat sumpah (HIR ps. 145 ayat 4 dan Rbg ps. 173).[25] Kedua, orang-orang yang atas permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, yaitu: pertama, saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak kedua, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan suami atau istri dari salah satu pihak; dan ketiga

semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang diwajibkan mempunyai rahasia yang sah.

9.      Sifat dan Kepribadian Hakim

مواطن فى للخصوم والتنكر بالناس والتأذى والضجر والقلق وإيّاكيصلح من فإنه الذهر بها ويحسن األجر يها الله بوجب التى الحقوبين بينه ما الله يكفه نفسه على ولو الله وبين بينه فيما نيته

فما الله يشنه ذلك غير منه الله يعلم بما للناس تزين الناسومنرحمته وخزائن رزقه عاجل في وجل عز الله غير بثواب ظنك

Pernyataan ini menjelaskan sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menyikapi berbagai persoalan yang diajukan kepadanya di persidangan. Berdasarkan pernyataan di atas, seorang hakim tidka boleh menolak untuk mengadili, karena bosan umpamanya, harus berlaku adil. Dan setiap persoalan yang diputuskan atau selama dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus didasari dengan niat yang ikhlas.

Penutup

Dari hasil analisis di atas, pada dasarnya banyak memiliki kesamaan antara prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung dalam risalah Qadha Umar ibn al-Khathab dengan beberapa prinsip dan asas hukum  dan peradilan yang berlaku dewasa ini, termasuk di Indonesia. Perbedaannya terletak, hanya pada perinciannya saja, tampak bahwa prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Positif sudah sedemikian lengkap. Hal ini bisa dimaklumi, sebab persoalan hukum dan proses penyelesaiannya di masa khalifah Umar ibn al-Khathab masih sederhana, belum memerlukan peraturan perundang-undangan selengkap peraturan dewasa ini.

[1] Dengan demikian dapatlah dikatakan jauh sebelum lahirnya trias politica dari Montesquieu (1688-1755), telah mengatur administrasi pemerintahannya dengan pembagian atau pemisahan kekuasaan antara tiga

kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif yang ia pimpin langsung, kekuasaan yudikatif yang dilimpahkan kepada hakim dan kekuasaan legislatif ada pada majelis permusyawaratan. Pembagian kekuasaan itu merupakan suatu indikasi bahwa Umar telah melaksanakan prinsip peradilan bebas

[2] Al-Thabari (mufassir) dalam kitab tafsirnya (IV/263); al-Baihaqi (muhaddits) dalam Sunan al-Kubra (X/115); al-Daruquthni (muhaddits) dalam sunannya (II/111-112); Ibn Qayyim (Faqih, Ushuli) dalam ‘Alam al-Muwaqiin (I/85-86); Ibnu Khaldun (muarrikh) dalam al-Muqaddimah (173)

[3] Al-Daruquthni meriwayatkan risalah Umar di atas dalam dua periwayatan, satu periwayatan yang ditulis di atas, satu lagi adalah periwayatan Muhammad ibn Mukhlad – Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, Sufyan ibn ‘Uyainah, Idris al-Awda, Sa’id ibn Abu Bardah

[4] Mengingat hakim-hakim yang diangkat khalifah pada saat itu dibatasi kewenangannya hanya dalam hukum perdata, maka prinsip-prinsip/asas-asas hukum dan peradilan dimaksud adalah prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata

[5] Dalam dunia hukum dewasa ini, bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis). Hal-hal yang menyangkut teknis pengambilan putusan diatur dalam SEMA No. 5/1959, No. 1/1962

[6] Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan Condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan. Dua jenis putusan lainnya, yaitu declaration dan consumtive tidaklah memerlukan sarana-sarana pemakasa untuk melaksanakannya, karena tidak dimuat adanya hak atas

suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada kesediaan pihak yang dikalahkan (Sudikno, 1985: 211)

[7] Selain kekuatan eksekutorial, putusan hakim memiliki dua kekuatan terlebih dahulu, pertama, kekuatan mengikat putusan yang dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak (BW ps. 1917). Keterikatan para pihak kepada putusan, menurut Sudikno (1985:176) menimbulkan beberapa teori, yaitu: 1) teori hukum materiil; 2) teori hukum acara; 3) teori hukum pembuktian. Kekuatan pembuktian (BW ps. 1916 ayat 2 dan 3), putusan peradilan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaannya atau naik banding dan kasasi

[8] Ketentuan ini diambil dari sabda Rasulullah:

المدعى على واليمين المدعى على البينة خطبته فى قال وسلم عليه الله صلى النبي أنالحديثمن فى يضعّف العرزمي الله عبيد بن ومحمد مقال إسناده فى حديث هذا عليه

وغيره المبارك ابن ضعّفه حفظه قبل

(Sunan al-Tarmidzi, al-Ahkam hadasa ke-1261), sekalipun dari segi sanad hadits ini dha’if tetapi banyak hadits lain yang dapat dijadikan syahid atau muttabi, seperti hadits عليه المدّعى على ,اليمين yang terdapat dalam Shahih Bukhari, kitab tafsir al-Qur’an , hadits ke-4187, Shahih Muslim, kitab al-Aqdiyyah, hadits ke-3228, Sunan Ibn Majah, kitab al-Ahkam, hadits ke-2312

[9] Sejalan dengan HIR/Rbg/Rv yang menganut teori beban pembuktian yang bersifat mengukuhkan (bloot affirmatief), “siapa yang mengemukakan sesuatu dialah yang harus membuktikan (HIR ps. 163) bukan pihak yang mengingkari yang harus membuktikan (negativa non suntprobanda)

[10] Alat bukti dalam perkara perdata, menurut HIR ps. 164, Rbg ps. 284 dan BW ps. 1866, adalah 1) surat; 2) saksi; 3) persangkaan (dugaan); 4) pengakuan; dan 5) sumpah. Di samping itu menurut HIR  ps. 153, 6) pemeriksaan di tempat (pengetahuan hakim) dan ps. 154, 7) ahli

[11] Hal ini sejalan dengan analisis Subekti (1992: 175) yang menilai tidak tepat jika undang-undang menganggap pengakuan sebagai alat bukti karena hal-hal yang diakui kebenarannya, hakim harus menganggap sudah terang dan nyata, dan membebaskan beban pembuktian.

[12] Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa teori pembuktian, antara lain:

1. Teori Hak (subjective reshtelijk theorie) yang menyatakan: “siapa yang mengemukakan sesuatu hak yang dibantah oleh pihak lain harus membuktikannya”.

2. Teori Hukum Objektif (objective reshtelijk theorie) yang menyatakan: “siapa yang mengendalikan sesuatu harus membuktikan adanya kaidah hukum objektif yang menjadi dasarnya”.

3. Teori Kepatutan (bilijkheids theorie) yang membebankan pembuktian pihak yang dengan itu jika dibandingkan dengan pihak lawannya lebih ringan untuk membuktikan (het minst wordt bezwaard)

4. Terori Pembebanan berdasarkan kaidah (procesrechtelijk theorie) yang menegaskan bahwa yang dibebani pembuktian  ditentukan oleh kaidah hukum yang berlaku (Stein, 1977: 119)

[13] Lihat BW ps 1930-1939

[14] Lihat BW ps 1940-1945

[15] Usaha dan kesempatan mendamaikan sampai saat berakhirnya proses senantiasa terbuka dan adalah suatu praktek umum (Supomo, 1958: 77). Menurut Subekti (1986: 58), dalam tingkat banding pun tetap terbuka.

[16] Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum bersifat mengehentikan pelaksanaan putusan sementara. Putusan hukum biasa ialah ….. perlawanan (verzet), banding dan kasasi

[17] A.T. Ahmad, SH, dalam bukunya, Hukum Acara Perdata sert Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, h. 208-209, membedakan antara request civil

dan peninjauan kembali. Peninjauan kembali ketentuannya terdapat dalam UU No. 14/1970 ps. 21, hanya saja belum ada peraturan pelaksanaannya, ….. dengan alasan-alasan tersendiri: 1) putusan didasarkan pada suatu kebohongan/tipuan pihak lawan yang baru diketahui setelah adanya putusan; 2) diketemukan surat bukti yang menentukan, 3) putusan mengabulkan hal-hal di luar tuntutan atau melebihi tuntutan; 4) suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebanya; 5) putusan bertentangan satu sama lainnya, padahal pihak-pihaknya, persoalan, dasar-dasar, pengadilan/tingkatnya adalah sama; 6) dalam putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain saling bertentangan. Sedangkan Sudikno (1985: 297) menyamakan antara request civil dengan peninjauan kembali, sehingga jika belum ada peraturan pelaksanaannya mengenai peninjauan kembali ini, berpedoman pada peraturan pelaksanaan request civil atau hakim menciptakan sendiri hukumnya.

[18] Alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan request civil adalah 1) jika putusan didasarkan atas tipuan pihak lawan yang terungkap kemudian atau sumpah palsu; 2) putusan dijatuhkan pada hal-hal yang tidak dituntut; 3) putusan dijatuhkan melebihi tuntutan; 4) jika sebagian tuntutan tidak diputus tanpa alasan; 5) jika antara pihak-pihak yang sama atas dasar yang sama dan oleh hakim yang sama pula di dalam tingkat terakhir dijatuhkan putusan yang bertentangan satu sama lain; 6) jika dalam putusan itu terdapat penetapan-penetapan yang bertentangan satu sama lain; 7) jika putusan didasarkan atas surat-surat palsu yang diketahui kemudian; dan 8) jika sudah dijatuhkan diperoleh surat-surat yang menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

[19] Dalam AB pasal 22 disebutkan: “de regter, die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilwijgen, dulsterheid der wet kan uit hoofde van rechtswijgering vervolgd wordwn” (hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili)

[20] Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang dalam arti formil ialah segala keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, sedangkan dalam arti materiil ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang kali dalam hal yang sama. Jika suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga tindakan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum. Akan tetapi yang dijadikan sebagai sumber hukum hanyalah kebiasaan yang ditunjuk oleh undang-undang harus diperlakukan (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, AB pasal 15). Juriprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara karena peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap. Keputusan hakim yang berisikan peraturan sendiri dapat dijadikan dasar keputusan hakim yang berikutnya untuk mengadili perkara yang serupa dengan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Traktat: jika dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang suatu hal, maka mereka ini lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu, Pacta Sunt Servanda. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin) yang ternama juga mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu hukum. Pendapat tersebut menjadi dasar keputusan hakim (Kansil, 1986: 49)

[21] Di samping itu harus disadari pula bahwa keterangan seorang saksi yang beri’tikad baik sekalipun untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar, masih kurang dapat dipercayai. Kalau peristiwa itu telah lama terjadi maka tidak jarang terjadi saksi sudah lupa. Untuk memberikan kesaksian suatu peristiwa yang telah terjadi beberapa waktu berselang tidaklah mudah. Pada umumnya pada waktu penangkapan

kesan tentang peristiwa yang bersangkutan tidaklah diarahkan untuk memberi kesaksian di kemudian hari, sehingga pengamatannya pada waktu melihat atau mengetahuinya tidak teliti. Penangkapan kesan tentang peristiwa dan kemudian mengolahnya serta akhirnya menuturkannya sebagai kesaksian merupakan suatu proses yang dapat menimbulkan kemungkinan yang dapat mengaburkan kebenaran peristiwa tersebut

[22] MA 27 Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971. Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, hal. 20. MA 8 Januari No. 904 K/Sip/1971, Yurisprudensi  Jawa Barat 1969-1972, hal. 111

[23] PT Bandung 20 Agustus 1969 No. 16/1969/Perd/PTB, Yurisprudensi Jabar 1969-1972, hal. 112

[24] Akan tetapi menurut HIR ps. 145 a. 2, Rbg ps. 172, BW ps. 1910 alinea 2, tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Ditambah lagi, menurut BW 1910 alinea sub 2-3 hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua dan perwakilan. Dalam hal ini mereka tidak boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian

[25] Adapun alasan-alasannya, karena 1) mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi; 2) untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian; 3) untuk mencegah timbulnya tekanan bathin setelah memberi keterangan