rilis pupr #2 18 desember 2017 - eppid.pu.go.id · jasa, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan untuk...

Rilis PUPR #2 18 Desember 2017 SP.BIRKOM/XII/2017/615 Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Tahun 2018 Berorientasi Hasil dan Manfaat Bagi Publik Jakarta--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rapat kordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2018 yang dihadiri oleh sekitar sekitar 1.400 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia, di Gedung Serbaguna, Kementerian PUPR, Jakarta (18/12/2017). Rapat kordinasi ini merupakan lanjutan dari rapat kordinasi sebelumnya yang dihadiri oleh para Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja, Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman terhadap arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelaksanaan anggaran tahun 2018. Dalam sambutannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan kualitas tata kelola APBN tahun 2018 yang berorientasi hasil bukan prosedur sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 di Istana Bogor, tanggal 6 Desember 2017. “Rencana kerja anggaran setiap Ditjen saya baca satu per satu, untuk memastikan program Kementerian PUPR sesuai arahan Presiden. Semaksimal mungkin bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menteri Basuki. Dalam Rakor tersebut turut hadir sebagai narasumber Jaksa Agung Muda Intelejen Jan Samuel Marinka dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman. Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri Basuki menggarisbawahi pentingnya kesiapan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan untuk menjamin mutu pekerjaan. Pada tahapan perencanaan, kesiapan kriteria kesiapan proyek, harga perkiraan sendiri, spesifikasi dan rancangan kontrak sudah siap terlebih dahulu. Di tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa, Kementerian PUPR telah melakukan penguatan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Kita ingin menunjukan bahwa kita beritikad baik untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) lebih transparan dan akuntabel,” kata Menteri Basuki. Instruksi untuk menjauhi tindak pidana korupsi juga disampaikan, terlebih anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan nilainya mencapai miliaran rupiah. Dalam upaya pencegahan korupsi, Menteri PUPR telah mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR No. 16 tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Kementerian PUPR yang juga harus dilakukan oleh para PPK. Dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai Lembaga Dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2017 yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab. Saat ini juga tengah dikembangkan untuk aplikasi e-LHKPN di Kementerian PUPR.

Upload: vokhuong

Post on 16-Jul-2019

226 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: Rilis PUPR #2 18 Desember 2017 - eppid.pu.go.id · jasa, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan untuk menjamin mutu pekerjaan. Pada tahapan perencanaan, kesiapan kriteria kesiapan proyek,

RilisPUPR#218Desember2017SP.BIRKOM/XII/2017/615BelanjaInfrastrukturKementerianPUPRTahun2018BerorientasiHasil

danManfaatBagiPublik

Jakarta--KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat(PUPR)melakukanrapatkordinasidalamrangkapersiapanpelaksanaananggarantahun2018yangdihadiriolehsekitarsekitar1.400PejabatPembuatKomitmen(PPK)KementerianPUPRdariseluruhIndonesia,diGedungSerbaguna,KementerianPUPR,Jakarta(18/12/2017).RapatkordinasiinimerupakanlanjutandarirapatkordinasisebelumnyayangdihadiriolehparaKepalaBalai,KepalaSatuanKerja,KepalaUnitLayananPengadaandanKelompokKerjaPengadaanBarangdanJasa(PBJ)yangbertujuanuntukmenyamakanpemahamanterhadaparahandariPresidenRIJokoWidodokepadaMenteriPUPRBasukiHadimuljonoterkaitpelaksanaananggarantahun2018.

DalamsambutannyaMenteriPUPRBasukiHadimuljonomenginstruksikankepadaseluruhjajaranKementerianPUPRuntukmelakukanperbaikankualitastatakelolaAPBNtahun2018yangberorientasihasilbukanprosedursebagaimanaarahanPresidenJokoWidodosaatmenyerahkanDaftarIsianPelaksanaanAnggaran(DIPA)TahunAnggaran2018diIstanaBogor,tanggal6Desember2017.

“RencanakerjaanggaransetiapDitjensayabacasatupersatu,untukmemastikanprogramKementerianPUPRsesuaiarahanPresiden.Semaksimalmungkinbisadilaksanakandandirasakanmanfaatnyaolehmasyarakat,”kataMenteriBasuki.DalamRakortersebutturuthadirsebagainarasumberJaksaAgungMudaIntelejenJanSamuelMarinkadanJaksaAgungMudaTindakPidanaKhususAdiToegarisman.

Dalampelaksanaananggaran,MenteriBasukimenggarisbawahipentingnyakesiapanmulaidariperencanaan,pemilihanpenyediabarangdanjasa,pelaksanaanpekerjaandanpengawasanuntukmenjaminmutupekerjaan.Padatahapanperencanaan,kesiapankriteriakesiapanproyek,hargaperkiraansendiri,spesifikasidanrancangankontraksudahsiapterlebihdahulu.

Ditahapanpemilihanpenyediabarangdanjasa,KementerianPUPRtelahmelakukanpenguatanorganisasiUnitLayananPengadaan(ULP).“Kitainginmenunjukanbahwakitaberitikadbaikuntukmelaksanakanpengadaanbarangdanjasa(PBJ)lebihtransparandanakuntabel,”kataMenteriBasuki.Instruksiuntukmenjauhitindakpidanakorupsijugadisampaikan,terlebihanggarannegarayangharusdipertanggungjawabkannilainyamencapaimiliaranrupiah.

Dalamupayapencegahankorupsi,MenteriPUPRtelahmengeluarkanPeraturanMenteriPUPRNo.16tahun2016tentangPenyampaianLaporanHartaKekayaanPejabatNegara(LHKPN)diKementerianPUPRyangjugaharusdilakukanolehparaPPK.DalammelaksanakankewajibanmenyampaikanLHKPN,KementerianPUPRmendapatkanpenghargaandariKPKsebagaiLembagaDenganTingkatKepatuhanLHKPNTerbaikTahun2017yangharusditerimadenganpenuhtanggungjawab.Saatinijugatengahdikembangkanuntukaplikasie-LHKPNdiKementerianPUPR.

Page 2: Rilis PUPR #2 18 Desember 2017 - eppid.pu.go.id · jasa, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan untuk menjamin mutu pekerjaan. Pada tahapan perencanaan, kesiapan kriteria kesiapan proyek,

Dalampelaksanaanpekerjaandilapangan,PPKharusseringturunkelapangan,bekerjakeras,tidakmudahmenyerah,menguasaibetulspesifikasipekerjaan,daninovatif.TidakbolehmeningalkanwilayahkerjanyatanpaseizinMenteri,terlebihkondisicuacaekstrimsaatiniyangberpotensiterjadinyabencanasehinggaharussiaga.

Mutupekerjaanjugaharusdijaga,salahsatunyaoptimalisasikeahliankonsultansupervisidalammengawasipelaksanaanpekerjaan.HalinisejalandengankomitmenPemerintahmeningkatkankualitaskonsultansupervisidenganmenaikanbesaran_billingrate_nya.

Keamanandankeselamatankerja(K3)jugaharusdilaksanakan,bahkanhinggakebersihanlokasipekerjaan.MenteriBasukimerujukpadakontraktorIndonesiayangmelaksanakanproyekMRTdengantertibdalammelaksanakanK3dikarenakanpengawasandilakukanolehpihakJepang.HalserupatentudapatdilakukanolehparaPPKKementerianPUPR.

Tidakhanyasegikonstruksi,tertibadministrasijugadilakukan,salahsatunyasegerasetelahpenandatanagankontrak,palinglambat5hariharussegeradilaporkankeKPPN(KantorPelayananPerbendaharaanNegara)KementerianKeuanganagardapatdirencanakankebutuhananggaranuntukpembayarannya.Menyongsongtahun2018sebagaitahunpolitik,MenteriPUPRmenyampaikanuntuktidakberpolitikpraktisdantetapfokusbekerjamelaksanakantugasdengansebaik-baiknya.(*)

BiroKomunikasiPublikKementerianPUPR