kesiapan profesi akuntansi dalam menghadapi mea khususnya penerapan free flow labor

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI....................................................................................................................................i

ABSTRAK.....................................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................1

I.1 Latar Belakang...................................................................................................................1

I.2 Rumusan Masalah..............................................................................................................4

I.3 Tujuan Penelitian................................................................................................................4

BAB II LANDASAN TEORI..........................................................................................................5

II.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015.............................5

II.1.1 Sejarah Singkat ASEAN Economic Community.......................................................5

II.1.2 ASEAN Economi Community Blueprint...................................................................9

II.1.3 ASEAN Economic Community Scorecard..............................................................11

II.2 Pasar Tunggal dan Basis Produksi AEC..........................................................................13

II.3 Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil (Free Flow of Skilled Labor)..................................14

II.4 Profesi Akuntansi.............................................................................................................16

II.4.1 Perkembangan Profesi Akuntansi di Indonesia.......................................................16

II.4.2 Kode Etik Profesi Akuntansi...................................................................................17

II.4.3 Profesi Akuntansi di Indonesia................................................................................20

i | L i n g k u n g a n B i s n i s & H u k u m K o m e r s i a l

BAB III PEMBAHASAN..............................................................................................................24

III.1 Kesiapan Profesi Akuntansi di Indonesia dalam Menghadapi

Free Flow of Skilled Labor..............................................................................................24

III.2 Tantangan Profesi Akuntansi di Indonesia dalam menghadapi AEC khususnya Free

Flow of Skilled Labor.......................................................................................................33

BAB IV PENUTUP.......................................................................................................................38

IV.I Kesimpulan.......................................................................................................................38

IV.2 Saran.................................................................................................................................39

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................................iv

ii | L i n g k u n g a n B i s n i s & H u k u m K o m e r s i a l

ABSTRAK

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN Economic Community (AEC) terdiri dari 5

elemen inti yaitu free flow of goods, free flow of service, free flow of investment, free flow of

skilled labor. Arus bebas tenaga kerja terampil telah disepakati dalam 8 sektor yaitu tenaga kerja

dokter, dokter ahli, bidan, perawat, arsitek, pariwisata, dan akuntansi. Kedelapan sektor ini dapat

bebas masuk dan keluar dari satu negara anggota ASEAN ke negara anggota ASEAN lainnya

untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan dinegara yang dituju.

Dalam menghadapi free flow of skilled labor ini, negara Indonesia telah menetapkan

beberapa strategi-strategi yaitu berupa adanya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang mengatur

kode etik dan standar untuk anggota akuntan di Indonesia, tersedianya pendidikan strata 1 dan

pendidikan profesi akuntansi di Indonesia, disediakannya sertifikat Chartered Accountant (CA)

untuk meningkatkan profesionalisme akuntan, dan menerapkan strategi baik itu dari segi

regulasi, kompetensi, dan komitmen pribadi profesi akuntansi. Namun, dalam menjalankan

strategi-strategi tersebut, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh profesi akuntansi yaitu

dengan kurangnya kemampuan berbahasa inggris, lambatnya penerapan IFRS dibandingkan

negara anggota ASEAN lainnya, serta masih kurangnya jumlah tenaga kerja akuntan di

Indonesia.

Kata kunci : Masyarakat Economi ASEAN, ASEAN Economic Community, Free Flow of Skilled

Labor, Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil, Profesi Akuntansi.

iii | L i n g k u n g a n B i s n i s & H u k u m K o m e r s i a l

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan kemanan regional ASEAN,

meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong

pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk

Negara Anggota ASEAN, seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk mewujudkan integrasi

ekonomi yaitu ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

yang diharapkan tercapai mulai tahun 2015. Hal ini dilakukan agar daya saing ASEAN

meningkat serta mampu bersaing dengan negara China dan India untuk menarik investasi asing.

Penanaman modal asing wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan

dan meningkatkan kesejahteraan. (BBC, 2014)

ASEAN bergerak disebuah lingkungan yang makin terhubung dalam jejaring global

yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri

yang mendunia. Agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global, guna menjadikan

ASEAN lebih dinamis sebagai pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwa pasar domestik

tetap menarik bagi investasi asing, maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 23 ASEAN

di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 9-10 Oktober 2013, para pimpinan negara anggota

ASEAN dalam pernyataannya menyepakati untuk memperdalam integrasi ASEAN melampaui

batas-batas ASEAN Economic Community (AEC).

1 | L i n g k u n g a n B i s n i s & H u k u m K o m e r s i a l

Pembentukan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi akan membuat

ASEAN lebih kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat

pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-

sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat,

dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. (Burmansyah, 2014)

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN Economic Community terdiri dari 4 elemen

inti yaitu sebagai berikut:

1. Arus Bebas Barang (Free Flow of Goods)

2. Arus Bebas Jasa (Free Flow of Service)

3. Arus Bebas Investasi (Free Flow of Investment)

4. Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil (Free Flow of Skilled Labor)

Arus bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor) diatur dalam AFAS moda

4 tentang fasilitasi pergerakan penyedia jasa tenaga kerja professional (movement of professional

services providers), kemudian dituangkan ke dalam pasal 5 AFAS yang berbunyi “setiap negara

anggota dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang didapat, sesuai dengan persyaratan,

ataupun lisensi atau sertifikat yang diberikan oleh negara anggota lainnya, guna memberikan

atau sertifikat terhadap pensuplai jasa”. Pengakuan semacam ini dapat didasarkan atas perjanjian

atau pengaturan ataupun dapat diberikan oleh mereka sendiri.

Dalam perkembangannya, berdasarkan mandat AFAS tersebut, ASEAN

Coordinating Committee on Services (CCS) merintis perundingan Mutual Recognition

Agreements (MRA) pada KTT ASEAN ke 7, tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan,

Brunei Darussalam. Pembahasan tenaga kerja dalam MRA dibatasi pada pengaturan khusus


tenaga kerja terampil dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil.

Beberapa MRA yang telah disepakati oleh ASEAN adalah sebagai berikut:

1. MRA on Engineering Services, tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur.

2. MRA on Nursing Services, tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina.

3. ASEAN MRA on Architectural Services, 19 November 2007 di Singapura.

4. Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying

Qualifications, tanggal 19 November 2007 di Singapura.

5. MRA on Medical Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am,

Thailand.

6. MRA on Dental Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand.

7. MRA Framework on Accountancy Services, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-

am, Thailand.

Arus bebas tenaga kerja terampil sementara ini, baru 8 sektor yang disepakati salah

satunya adalah profesi akuntansi. Profesi akuntansi di Indonesia menurut Ketua Institut Akuntan

Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang

belum menyadari adanya kompetisi yang semakin ketat. Selain kemampuan Bahasa Inggris yang

kurang, kesiapan mereka juga sangat tergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau

mereka bersaing dengan akuntan luar negeri. Hal inilah yang menjadi acuan untuk mengangkat

topik “Kesiapan Profesi Akuntansi dalam Menghadapi ASEAN Economic Community

(AEC) khususnya pada Penerapan Free Flow of Skilled Labor”.


I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan profesi akuntansi di Indonesa dalam menghadapi free

flow of skilled labor (arus bebas tenaga kerja terampil)?

2. Bagaimana tantangan profesi akuntansi di Indonesia dalam menghadapi AEC

khususnya pada bagian free flow of skilled labor?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan profesi akuntansi di Indonesa dalam

menghadapi free flow of skilled labor (arus bebas tenaga kerja terampil)

2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan profesi akuntansi di Indonesia dalam

menghadapi AEC khususnya pada bagian free flow of skilled labor.


BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015

II.1.1 Sejarah Singkat ASEAN Economic Community

Berdasarkan (Burmansyah, 2014), Sejak dibentuk pada tahun 1967 ASEAN tak

sekedar dimaksudkan sebagai blok politik untuk menghadang penyebaran komunisme di

kawasan Asia Tenggara, namun juga didesain sebagai kerjasama antarnegara dalam sebuah

kawasan yang mengarah pada pembentukan blok ekonomi yang terintegrasi.

Memasuki periode pertengahan tahun 1970-an, negara-negara anggota ASEAN telah

meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada

awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi

perdagangan (preferential trade), usaha patungan (joint venture), dan skema saling melengkapi

(complementation scheme) antar pemrintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di

kawasan ASEAN.

Sejumlah kerjasama bidang ekonomi yang dilaksanakan ASEAN, diantaranya

ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Tariff Arrangement (1977), ASEAN

Industrial Complementation Scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures Scheme (1983),

dan Enhanced Preferential Trading Arrangement (1987).

Pasca Perang Dingin, ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan

ekonomi yang bertujuan menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan yang cukup


menonjol dan kelak menjadi cikal bakal pembentukan ASEAN Economic Community (AEC)

adalah kesepakatan Common Effective Prefential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-

AFTA).

AFTA merupakan kerangka awal kerjasama regional ASEAN yang disepakati para

kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN pada bulan Januari tahun 1992 dalam

ASEAN Summit IV di Singapura melalui penandatanganan “Singapore Declaration and

Agreement for Enhancing ASEAN Economic Coorperation”. Kesepakatan merealisasikan AFTA

ini dilakukan dalam sebuah skema yang disebut “Common Effective Preferential Tariffs-CEPT”

yang disepakati tahun 1992, dan diperkenalkan pada Januari 1993, kemudian diberlakukan mulai

1 Januari 1994. Inti dari skema ini ada pada realisasi tarif yang efektif, rendah dan berlaku umum

pada kisaran 0-5% untuk seluruh perdagangan antar ASEAN. Kerangka waktu pelaksanaan

skema ini semula 15 tahun, akan tetapi kemudian dipercepat menjadi 10 tahun 2003. Jadi

semenjak tahun 2000, untuk sekitar 90% lini tarif, tingkat tarifnya berada pada 0-5%. Sampai

tahun 2002, jumlah produk yang masih dikenai tarif diatas 5% hanya tinggal 3,8% atau 1.683

dari 44.060 pos tarif dalam daftar inklusif (inclusion list). CEPT tidak bersifat sukarela tetapi

wajib. Begitu produk sudah dipilih berdasar sector untuk masuk ke dalam CEPT, maka semua

negara harus mematuhinya. Sektor-sektor yang dicakap adalah manufaktur, barang modal dan

produk pertanian.

Dalam perkembangannya, meski AFTA mampu meningkatkan volume dan nilai

perdagangan di negara-negara ASEAN namun iklim perdagangan intra ASEAN tidak

meningkatkan volume dan nilai perdagangan di negara-negara ASEAN namum iklim

perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata

pertumbuhan ekspor intra ASEAN dibanding dengan rata-rata ekspor ASEAN ke ekstra kawasan


sejak 1993-2004 masing-masing mencapai 11% dan 10%. Namun demikian, dilihat proporsinya,

ekspor intra ASEAN jauh lebih sedikit (20%) dibandingkan dengan ekspor ke ekstra ASEAN

yang mencapai 80% dari total ekspor ASEAN. Demikian pula pada sisi impor, rata-rata

pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10%. Sementara itu, impor dari kawasan luar

ASEAN mencapai 8% dengan pangsa mencapai 80% dari total impor ASEAN. Keadaan ini

menunjukkan bahwa meski tarif telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi

satu pasar tunggal. Karena itu, para pemimpin negara-negara ASEAN menilai bahwa AFTA

sudah tidak mencukupi lagi untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN.

Dalam kaitan tersebut, para pemimpin ASEAN berpandangan perlunya satu bentuk

kerjasama baru yang dapat memperdalam integrasi ASEAN. Keinginan ini ditegaskan 5 tahun

kemudian (1997) ASEAN Summit ke 5 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia

menyepakati ASEAN Vision 2020 yang bertujuan:

a. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan meiliki

daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan

investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan

ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-

ekonomi.

b. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.

c. Meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas

dikawasan.

Pada KTT ke 6 tahun 1998 di Hanoi, Vietnam para kepala nnegara dan pemerintahan

ASEAN, mengesahkan Hanoi Plan or Action/HPA, sebagai langkah awal merealisasikan visi


ASEAN 2020. Tiga tahun berselang (2001) KTT ASEAN ke 7 di Bandar Seri Begawan-Brunie,

menyepakati penyusunan Roadmap for Integration of ASEAN (RIA).

Upaya mengintegrasikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi mencapai

puncaknya pada KTT ASEAN ke 9 tahun 2003 di Bali Indonesia, dengan disahkannya Bali

Concord II (Declaration of ASEAN Concord II) yang menyetujui pembentukan ASEAN

Community, yang terdiri dari ASEAN Political Security Community. ASEAN Economic

Community dan ASEAN Social Culture Community, serta Initiative for ASEAN Integration

(IAI).

Pada Agustus 2006, bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, pertemuan para menteri

ekonomi ASEAN bersepakat mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint, sebagai

panduan pelaksanaan AEC, yang memuat jadwal stategis dan tenggat waktu pelaksanaannya.

Melalui AEC Blueprint, pelaksanaan AEC dipercepat dari sebelumnya tahun 2020 menjadi 2015.

AEC Blueprint sendiri ditandatangani bersamaan dengan pengesahan Piagam

ASEAN, 20 November 2007 pada KTT ke 13 ASEAN di Singapura. AEC dibangun dalam

empat pilar utama yaitu sebagai berikut:

1. Single Market and Production Base

Dengan terbukanya komunitas ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 akan

menjadikan ASEAN sebagai satu entitas pasar. Setiap negara menjadi pemain

yang dapat menawarkan berbagai barang dan jasa kepada seluruh masyarakat

ASEAN. Selain itu, setiap negara harus memiliki basis produksi yang kuat

dan berkualitas. Singel market and production base memiliki 5 elemen utama

yaitu bebas barang, jasa, investasi, aliran modal, dan tenaga kerja terampil.


2. High Competitiveness

AEC memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing setiap negara yang

terlibat sekaligus kawasan. Tidak diragukan bahwa kerjasama dan kolaborasi

kawasan dapat menjadi kekuatan untuk mendongkrak competitive advantage

dan menjadi magnet bagi dunia global.

3. Equitable Growth

Meski dalam berbisnis selalu ada persaingan, ASEAN Economic Community

adalah upaya bersama untuk mensejahterakan semua anggotanya. “Oleh

karena itu dalam ASEAN Economic Community tidak boleh ada gap yang

terlalu antara satu negara dengan negara lain. Semuanya harus sejahtera”.

4. Economic Integration to The Global Economy

Membentuk sebuah komunitas ekonomi bukannlah upaya untuk

mengasingkan diri dari dunia global. Sebaliknya, komunitas ekonomi ASEAN

ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global

dengan harapan mampu menawarkan diri dengan nilai yang lebih tinggi.

II.1.2 ASEAN Economi Community Blueprint

AEC Blueprint merupakan masterplan bagi pembentukan AEC 2015 sebagai pasar

tunggal dan basis produksi yang harus memberikan perlakuan yang sama atas produk, jasa,

investasi, dan tenaga kerja professional yang berasal dari negara anggota ASEAN. Sedangkan

untuk aliran modal akan dikurangi hambatannya. Meski masih terdapat pengecualian dan

hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal), dan bagi negara anggota ASEAN

yang belum siap untuk meliberalisasi sector jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan

sector tersebut (Formula ASEAN minus X). Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah


menyingkirkan semua bentuk hambata dan pengecualian perdagangan. Dengan kata lain mulai 1

Januari 2015, ASEAN akan diliberalisasi sepenuhnya.

Untuk mencapai target implementasi AEC 2015 para menteri ekonomi ASEAN

dalam pertemuan di bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia mengesahkan penerapan

Scorecard (kartu penilaian) sebagai mekanisme untuk mengukur kemajuan dan hambatan

implementasi AEC 2015. Disamping itu Scorecard juga dimaksudkan untuk menerapkan disiplin

pada anggota ASEAN agar secara sungguh-sungguh melaksanakan target-target yang telah

ditetapkan didalam AEC Blueprint (Cetak Biru AEC).

Untuk mefasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat,

Masyarakat Ekonomi ASEAN memfokuskan wilayah khusus bagi sektor-sektor integrasi

prioritas. Ada 12 sektor integrasi prioritas yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif,

elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu,

perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Sektor-sektor ini merupakan

yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat mereka berkompetisi satu sama lain.

Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasi penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi

(menyatu), anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini

dengan menarik investasi dan perdagangan didalam ASEAN (contohnya dengan saling

melakukan outsourching), serta membantu mengembangkan produk-produk “buatan ASEAN”.

Tujuan utama dari Cetak Biru AEC adalah bagaimana liberalisasi yang dijalankan

dengan semangat kompetisi yang tinggi dan integrasi penuh dalam perekonomian global. Dalam

kaitan itu, maka AEC mengarahkan dibuatnya kebijakan bersama diantara negara-negara

anggota ASEAN.


Untuk itu, maka ASEAN berencana mendirikan jaringan transportasi yang

terintegrasi (udara, laut, dan darat), mengembangkan sistem Information and Communication

Technologies (ICT) yang terintegrasi, dengan mengundang pihak swasta untuk memmbiayai

pembangunan infrastuktur tersebut melalui skema kerjasama Public-Private Partnership (PPP).

Sementara itu untuk mengatasi disparitas pembangunan diantara negara-negara

anggota ASEAN, serta antara ASEAN dengan kawasan lain, dan juga mengurangi kesenjangan

antara usaha kecil dan besar, maka disusun sebuah program Initiative for ASEAN Integration

(IAI). IAI adalah program pemberian bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada pelaku

usaha ASEAN, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat menselaraskan diri

dengan perkembangan-perkembangan baru dari kebijakan pengintegrasian ASEAN.

Namun jika dilihat lebih cermat, rancangan IAI sangat bersifat teknis untuk

percepatan liberalisasi, sehingga tidak memberikan arah yang jelas bagi pelaku usaha kecil

menemukan peran pentingnya dalam perekonomian yang integrasi. Misalnya pada bagian

promosi kerjasama pertanian tidak ada usaha untuk meningkat produksi dan pendapatan petani,

tetapi justru dipusatkan pada hubungan dan jaringan yang mengusulkan kebutuhan pelaku usaha

besar sektor pertanian untuk dapat berkonglomerasi. Pelaku-pelaku ekonomi besar akan berada

pada posisi untuk mengambil keuntungan dari kebijakan dan proyek-proyek yang diperhitungkan

didalam cetak biru tersebut. (Burmansyah, 2014)

II.1.3 ASEAN Economic Community Scorecard

Salah satu agenda penting pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan

pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia yaitu disepakatinya Declaration on

ASEAN Economic Community Blueprint, ditandatangani pada tanggal 20 November 2007. Cetak


Biru AEC memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target

waktu yang terbagi dalam empat fase, yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-

2015. Salah satu topik utama yang dibahas mendalam adalah mekanisme AEC Scorecard.

Instrumen ini bertujuan untuk menegakkan pencapaian Cetak Biru AEC, sekaligus sebagai alat

komunikasi public mengenai kemajuan dan hambatan ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015.

Pemantauan AEC melibatkan pemeriksaan kemajuan pelaksanaan komitmen AEC

dan tindakan yang telah diidentifikasi di daerah dan tingkat nasional. Langkah-langkah AEC

diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Memberikan indikasi kualitatif dan kuantitatif dari ratifikasi, adopsi dan

transposisi menjadi hukum nasional, peraturan dan prosedur administratif

kewajiban yang telah disepakati, dan komitmen dalam jangka waktu yang

ditentukan sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru AEC.

b. Pelaksanaan track perjanjian/komiten dan pencapaian tonggak dalam Jadwal

Strategis AEC, dan

c. Berfungsi sebagai indikator statistik pada ASEAN Economic Community.

Pemantauan AEC menggunakan mekanisme Scorecard tekah dimulai sejak tahun

2008 dan dilaporkan secara teratur untuk para pemimpin ASEAN. Hal ini dilakukan dalam 4 fase

: 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Dalam rangka memantau kemajuan

implementasi AEC maka ASEAN menyusun Baseline Report (ABR) yang berperan sebagai

Scorecard dengan indikator kinerja utama yang akan dilaporkan setiap tahunnya oleh Sekjen

ASEAN kepada para menteri dan kepala negara/pemimpin negara ASEAN.


Dalam perkembangan lainnya, para menteri ASEAN juga sepakat untuk melakukan

sejumlah penyempurnaan terhadap sistem penilaian yang diterapkan, seperti kekhususan langkah

dalam pencapaian AEC 2015, akurasi penilaian melalui proses check and recheck baik kepada

setiap negara anggota maupun kepada komite dan kelompok-kelompok kerja ASEAN yang

menangani isu-isu spesifik, serta kemungkinan dilakukannya penilaian oleh pihak independen.

Penerapan scorecard merupakan respon ASEAN untuk memastikan bahwa empat pilar AEC

berjalan dengan baik sehingga ASEAN dapat segera mengintegrasikan dirinya ke dalam

perekonomian global pada tahun 1 Januari 2015. (Burmansyah, 2014)

II.2 Pasar Tunggal dan Basis Produksi AEC

ASEAN bergerak disebuah lingkungan yang makin terhubung dalam jejaring global

yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri

yang mendunia. Agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global, guna menjadikan

ASEAN lebih dinamis sebagai pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwa pasar domestik

tetap menarik bagi investasi asing, maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 23 ASEAN

di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 9-10 Oktober 2013, para pimpinan negara anggota

ASEAN dalam pernyataannya menyepakati untuk memperdalam integrasi ASEAN melampaui

batas-batas ASEAN Economic Community (AEC).

Guna mengintegrasikan dirinya ke dalam perekonomian global secara penuh, ASEAN

menempuh dua pendekatan yaitu pendekatan konheren menuju hubungan ekonomi eksternal

melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area/FTA) dan kemitraan ekonomi yang

lebih erat (Closer Economic Partnership/CEP) dan partisipasi yang lebih kuat dalam jejaring

pasokan global. Perluasan partisipasi ASEAN dalam proses integrasi dengan perekonomian


global diyakini dapat menjadikannya sebagai basis produksi dan pasar tunggal yang dinamis dan

berdaya saing tinggi.

Dalam kaitan itu, maka ASEAN harus tunduk sepenuhnya pada prinsip-prinsip

ekonomi yang terbuka, berorientasi keluar (outward looking), inklusif dan perekonomian yang

didorong oleh pasar (market driven economy), yang konsisten dengan aturan-aturan multilateral

serta taat kepada sistem berbasis aturan (rule based system) bagi kepatuhan efektif dan

pelaksanaan komitmen-komitmen ekonomi.

Pembentukan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi akan membuat

ASEAN lebih kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat

pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-

sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat,

dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. (Burmansyah, 2014)

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN Economic Community terdiri dari 4 elemen

inti yaitu sebagai berikut:

1. Arus Bebas Barang (Free Flow of Goods)

2. Arus Bebas Jasa (Free Flow of Service)

3. Arus Bebas Investasi (Free Flow of Investment)

4. Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil (Free Flow of Skilled Labor)

II.3 Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil (Free Flow of Skilled Labor)

Ketika AEC diberlakukan, maka warga negara ASEAN dapat keluar dan masuk dari

satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan dinegara yang

tuju. Lalu lintas tenaga kerja ini diatur dalam AFAS moda 4 tentang fasilitasi pergerakan


penyedia jasa tenaga kerja professional (movement of professional services providers), kemudian

dituangkan ke dalam pasal 5 AFAS yang berbunyi “setiap negara anggota dapat mengakui

pendidikan atau pengalaman yang didapat, sesuai dengan persyaratan, ataupun lisensi atau

sertifikat yang diberikan oleh negara anggota lainnya, guna memberikan atau sertifikat terhadap

pensuplai jasa”. Pengakuan semacam ini dapat didasarkan atas perjanjian atau pengaturan

ataupun dapat diberikan oleh mereka sendiri.

Dalam perkembangannya, berdasarkan mandat AFAS tersebut, ASEAN

Coordinating Committee on Services (CCS) merintis perundingan Mutual Recognition

Agreements (MRA) pada KTT ASEAN ke 7, tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan,

Brunei Darussalam. Pembahasan tenaga kerja dalam MRA dibatasi pada pengaturan khusus

tenaga kerja terampil dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil.

Selanjutnya, pada tahun 2003, CSS membentuk Ad-hoc Expert Group on MRA di bawah

Business Service Working Group melakukan perundingan sektor-sektor jasa, kemudian CSS juga

membentuk Healthcare Sectoral Working Group dibulan Maret 2004 untuk melakukan

perundingan sektor pelayanan jasa kesehatan. Beberapa MRA yang telah disepakati oleh

ASEAN adalah sebagai berikut:

8. MRA on Engineering Services, tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur.

9. MRA on Nursing Services, tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina.

10. ASEAN MRA on Architectural Services, 19 November 2007 di Singapura.

11. Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying

Qualifications, tanggal 19 November 2007 di Singapura.

12. MRA on Medical Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am,

Thailand.


13. MRA on Dental Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand.

14. MRA Framework on Accountancy Services, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-

am, Thailand.

15. MRA on Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers

of Medicinal Products, tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand.

Sementara ini, baru 8 sektor yang disepakati. Namun ke depan, akan ada banyak

tambahan sektor-sektor baru yang akan dibuat dalam MRA. Bahkan tidak menutup kemungkinan

pada perkembangannya seluruh sektor akan diliberisasi sepenuhnya. (Burmansyah, 2014).

II.4 Profesi Akuntansi

Pada saat ini yang dapat disebut sebagai akuntan adalah mereka yang lulus dari

pendidikan Strata satu (S1) program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan

melalui pendidikan profesi akuntansi. Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang

diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi

jurusanakuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi

Akuntansi (PPAk). (Triani, 2015)

II.4.1 Perkembangan Profesi Akuntansi di Indonesia

Praktik akuntansi di Indonesia di mulai sejak zaman VOC (1642). Akuntan-akuntan

Belanda itu kemudian mendominasi akuntan di perusahaan perusahaan yang juga di monopoli

penjajahan hingga abad 19. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan akuntansi hanya

diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa kursus ajun akuntansi di Jakarta. Pesertanya

saat itu 30 orang termasuk Prof. Soemardjo dan Prof. Hadibroto. Bersama empat akuntan lulusan


pertama FEUI dan enam lulusan Belanda, Prof. Soemardjo merintis pendirian Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) tanggal 23 Desember 1957.

Pada tahun yang sama pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan perusahaan

milik Belanda. Hal ini menyebabkan akuntan-akuntan Belanda kembali ke negerinya dan sejak

saat itu para akuntan Indonesia semakin berkembang. Perkembangan itu semakin pesat setelah

Presiden meresmikan kegiatan pasar modal 10 Agustus 1977 yang membuat peranan akuntansi

dan laporan keuangan menjadi penting. Bulan Januari 1977 Menteri Keuangan mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor 43/1977 Tentang Jasa Akuntan menggantikan Kepmenkeu 763/1986.

Selain mewajibkan akuntan publik memiliki sertifikat akuntan publik, juga akuntan publik asing

diperbolehkan praktik di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan. (Oktavia, 2005)

Melihat kondisi profesi akuntansi dan peranannya di Indonesia sampai saat ini, maka

profesi akuntan memiliki beberapa keunggulan:

1. Kemudahan dalam memasuki dan meraih peluang kerja.

2. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas profesi melalui jenjang pendidikan

S-2 dan S-3 serta pendidikan profesi berkelanjutan.

3. Keleluasaan dalam menentukan pilihan profesi (akuntan publik, akuntan

manajemen, akuntan pemerintah, akuntan pendidik).

II.4.2 Kode Etik Profesi Akuntansi

(Triani, 2015) Setiap orang yang memiliki gelar akuntan, wajib mentaati kode etik

dan standar akuntan, terutama para akuntan publik yang sering bersentuhan kepada masyarakat

dan kebijakan pemerintah. Kewajiban mentaati terhadap kode etik ini telah di ataur dalam

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17 Tahun 2008. Peraturan ini mewajibkan akuntan


akuntan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP) dan kode etik yang berlaku. Pengetahuan kode etik akuntan ini akan didapatkan pada

saat pendidikan profesi. Dalam masa pendidikan, seorang akuntan dibekali pengetahuan untuk

senantiasa menjaga kode etik profesi dalam setiap tindakana sebagai seorang akuntan

profesional.

Menurut Ward et al. (1993) etika sebagai sebuah proses, yaitu proses penentuan yang

kompleks tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Hardjoeno (2002) membagi

jenis etika menjadi empat kelompok yaitu etika normatif, etika peraturan, etika situasi, dan

relativisme. Pengelompokan etika normatif dan jenis etika tersebut, juga terdapat dalam

multidimensional ethics scale (Cohen et al., 1993) yang mengembangkan atas empat dimensi

yaitu dimensi justice/reltivist, dimensi egoism, dimensi utilitarium, dan dimensi contractualism.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode

etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku

professional. Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etik ayang pada dasarnya bertujuan

untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja

atupun tidak disengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik juga bertujuan melindungi

keluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku

dirinya profesional (Keraf, 1998). Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik

Akuntan Indonesia. Di Indonesia, penegakkan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya

enam unit organisasi yaitu: Kantor Akuntan Publik, unit Peer Review Kompartemen Akuntan

Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Dewan Pertimbangan

Profesi IAI, dan Departemen Keuangan RI dan BPKP.


Akuntan profesional diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip fundamental sebagai

berikut:

a. Integritas, Akuntan profesional harus bersikap jujur dalam semua hubungan

profesional dan bisnis.

b. Objektivitas, Akuntan profesional tidak boleh membiarkan hal-hal yang biasa

terjadi, tidak boleh membiarkan terjadinya benturan kepentingan, atau tidak

boleh mempengaruhi pihak lain secara tidak pantas yang dapat

mengesampingkan pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis.

c. Kompetensi dan sikap kehati-hatian profesional, akuntan profesional memiliki

kewajiban yang berkesinambungan untuk memelihara pengetahuan dan

keahlian profesional pada suatu tingkat dimana klien atau pemberi kerja

menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan pada pelatihan,

perundang-undangan, dan teknik terkini.

d. Kerahasian, Akuntan profesional harus menghormati kerahasian informasi

yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis dan dan tidak boleh

mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa ada izin yang

tepat dan spesifik kecuali terdapat hak professional untuk mengungkapkan.

e. Profesional, Akuntan profesional harus mematuhi hukum dan perundang-

undangan yang relevan dan harus menghindari semua tindakan yang dapat

mendeskreditkan profesi.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika yang harus dipenuhi

antara lain: tanggungawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan

kehati-hatian profesional, kerahasian, perilaku profesional, standar teknis. (Triani, 2015)


II.4.3 Profesi Akuntansi di Indonesia

Profesi-profesi dalam bidang akuntansi yang terdapat di Indonesia yaitu sebagai

berikut:

1. Profesi Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat

umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat

oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

para kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama

instansi pajak). Di samping itu akuntan public juga menjual jasa lain kepada

masyarakat seperti konsultan pajak, konsultasi bidang manajemen, penyusunan sistem

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Untuk berpraktik sebagai akuntan publik, seseorang harus memenuhi persyaratan

pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Akuntan publik harus telah lulus dari

jurusan akuntansi fakultas ekonomi atau mempunyai ijazah disamakan, telah mendapat

gelar akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan, dan mendapat

ijin praktik dari Menteri Keuangan. Profesi akuntan publik ini mempunyai ciri yang

berbeda dengan profesi lain (seperti profesi dokter dan pengacara). Profesi dokter dan

pengacara dalam menjalankan keahliannya memperoleh honorarium dari kliennya, dan

mereka berpihak kepada kliennya. Profesi akuntan publik memperoleh honorarium dari

kliennya dalam menjalankan keahliannya, namun demikian akuntan publik harus

independen, tidak memihak pada kliennya, karena yang memanfaatkan jasa akuntan

publik terutama adalah pihak lain selain kliennya. Oleh karena itu, independensi


akuntan dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun

akuntan tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikannya tersebut.

Di Indonesia, penggunaan gelar akuntan terdaftar diatur oleh undang-undang No.34

Tahun 1954. Persyaratan menjadi seorang akuntan publik terdaftar diatur oleh Menteri

Keuangan, terakhir dengan Keputusan No.43 tahun 1997. Akuntan publik yang

profesional adalah mereka yang kompeten dalam melakukan audit atas laporan

keuangan perusahaan domestik dan multinasional dengan sistem manual atau berbasis

teknologi informasi. Kantor akuntan publik juga harus mempunyai kompetensi di

bidang review dan kompilasi.

2. Profesi Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah

yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan

yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggung jawaban

keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang

bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut akuntan pemerintah

adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BAPEKA), dan instansi pajak. BPKP

adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Akuntan yang bekerja di BPKP mempunyai tugas pokok

melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan instansi pemerintah, proyek-

proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah


(BUMD), dan perusahaan perusahaan swasta yang pemerintah mempunyai penyertaan

modal yang besar di dalamnya.

BAPEKA adalah unit organisasi dibawah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang

tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pertangungjawaban Presiden dan aparat

dibawahnya kepada dewan tersebut. Instansi pajak adalah unit organisasi di bawah

Departemen Keuangan yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan beberapa jenis

pajak yang dipungut oleh pemerintah. Tugas pokok akuntan yang bekerja di instansi

pajak adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan masyarakat wajib pajak kepada

pemerintah dengan tujuan memverifikasi apakah kewajiban pajak telah dihitung oleh

wajib pajak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dan undang-undang pajak yang

berlaku.

3. Profesi Akuntan Manajemen Perusahaan

Profesi akuntan Manajemen perusahaan disebut juga sebagai akuntan intern yang

bekerja pada sebuah perusahaan dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan

mengenai investasi jangka panjang (capital budgeting), menjalankan tugasnya sebagai

akuntan yang mengatur pembukuan dan pembuatan ikhtisar ikhtisar keuangan, atau

membuat (mendesain) sistem akuntansi perusahaan.

Profesi ini meliputi analisis dari struktur organisasi, guna mencapai tingkat keefektifan

dan efisiensi dari perusahaan tersebut. Peranan akuntan manajemen sangatlah besar

karena dapat membantu manajemen menginterprestasikan data akuntansi yang ada

dalam suatu perusahaan, dalam hal ini profesionalisme akuntan sangat menentukan

untuk mencarikan jalan keluar di dalam menghadapi kesulitan yang sedang di alami


oleh perusahaan. Akuntan manajemen perlu memiliki kemampuan dalam bidang

komunikasi dan manajemen, sehingga dapat berperan dalam proses pengambilan

keputusan.

4. Profesi Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah profesi akuntan yang memberikan jasa berupa pelayanan

pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidik yang ada,

guna melahirkan akuntan-akuntan yang terampil dan professional. Profesi akuntan

pendidik sangat dibutuhkan bagi kemajuan profesi akuntansi itu sendiri karena ditangan

merekalah para calon-calon akuntan dididik. Akuntan pendidik harus dapat melakukan

transfer of knowledge kepada mahasiswanya, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi

dan menguasai pengetahuan bisnis dan akuntansi, teknologi informasi dan mampu

mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian.


BAB III

PEMBAHASAN

III.1 Kesiapan Profesi Akuntansi di Indonesia dalam Menghadapi Free Flow of

Skilled Labor

Profesi Akuntan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1953

tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Accountant). Sebagai profesi, akuntan memiliki asosiasi

yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI sebagai asosiasi yang menaungi akuntan di seluruh

Indonesia, IAI memiliki tanggung jawab untuk menjamin anggota yang berhimpun di ranah

keprofesian senantiasa memiliki kompetensi, integritas, serta kredibilitas. Maka IAI menetapkan

kode etik dan standar untuk para akuntan.

Negara juga mengatur profesi Akuntan sesuai peruntukannya pada sektor tertentu

dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

b. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

c. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

d. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

e. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

f. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

g. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara


h. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

i. Undang-undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Selain itu, negara juga membina akuntan dan jasa penilai yang telah teregister

(Akuntan dan Jasa Penilai Publik) melalui lembaga dibawah Kementerian Keuangan yaitu Pusat

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP). PPAJP adalah satu unit dibawah naungan

Sekretariat Jendral Departemen Keuangan yang melaksanakan tugas selaku pembina dan

pengawas profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik. Secara umum tugas dan fungsi PPAJP

adalah:

a. Merumuskan kebijakan pembinaan profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang profesi Akuntan

Publik dan Penilai Publik.

b. Pengembangan dan pengawasan jasa Akuntan Publik dan Penilai Publik meliputi

register akuntan, perizinan, pemeriksaan, pengenaan saksi administratif, dan

pengembangan profesi.

c. Penyajian Informasi Akuntan, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai

Publik, dan Kantor Penilai Publik.

Standar akuntansi di Indonesia memakai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK). PSAK adalah kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan

keuangan. PSAK saat ini menjadi peraturan yang mengikat, agar pengertian yang ada menjadi

tidak bias pada suatu pos laporan keuangan. PSAK menjadi standar yang digunakan dalam

menyusun laporan keuangan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. PSAK

dikeluarkan oleh IAI.


Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan bagian khusus dalam Ikatan

Akuntan Indonesia dalam hal standar akuntansi telah memulai proses konvergensi PSAK dengan

International Financial Reporting Standards (IFRS) sejak 2009 dan diharapkan selesai sebelum

awal tahun 2012. IFRS merupakan standar yang dipakai oleh dunia internasional dan diharapkan

dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas

pasar modal Indonesia di mata investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara, dan

meningkatkan efisiensi alokasi modal. Sasaran konvergensi IFRS tahun 2012 adalah merevisi

PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif 1

Januari 2012.

Sampai saat ini, ada 658 lembaga pendidikan jenjang strata 1 akuntansi yang

terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT). Namun,

penyelenggara pendidikan profesi akuntan sebagai kelanjutan dari pendidikan strata 1 hanya ada

di 37 perguruan tinggi (2008). Inilah yang menyebabkan minimnya akuntan profesional dan

sangat sedikitnya jumlah akuntan publik yang teregister ke Kementerian Keuangan. Selain pada

pendidikan di perguruan tinggi, akuntan juga memiliki beberapa sertifikasi untuk menunjang

karirnya. Untuk meningkatkan profesionalisme akuntan maka IAI meluncurkan sertifikasi

Chartered Accountant (CA). CA akan menjadi pengakuan kepada akuntan terutama anggota IAI

yang mememuhi kualifikasi dan selaras dengan panduan Asosiasi Akuntan Dunia atau

International Federation of Accountant (IFAC). CA ini memiliki pendidikan yang berkelanjutan

meliputi 4 tahapan (1 tahapan awal dan 3 tahapan utama) sesuai International Education

Standards (IES) yang ditetapkan oleh IFAC yaitu:

a. Entry level (IES 1).


b. Pendidikan formal (IES 1) meliputi akuntansi, keuangan, dan pengetahuan yang

terkait; pengetahuan organisasi dan bisnis; serta pengetahuan dan kompetensi di

bidang teknologi informasi.

c. Akuntan memiliki keahlian intelektual, teknikal dan fungsional, personal,

interpersonal dan komunikasi, serta organisasi dan manajemen bisnis (IES 3).

Selain itu akuntan juga memahami nilai, etika dan sikap profesional (IES 4).

d. Akuntan Profesional memiliki identitas sebagai anggota IAI, ketaatan terhadap

kode etik (IES 4), pengalaman praktik keprofesian (IES 5), kapabilitas dan

kompetensi (IES 6), kepatuhan menjaga kompetensi melalui Pendidikan Profesi

Berkelanjutan (PPL) (IES 7).

Adapun strategi sarjana akuntansi untuk menghadapi free flow of skilled labor yang

dikemukan (Wakhyudi, 2014) yaitu sebagai berikut: Strategi diperlukan untuk menjawab

tantangan dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu regulasi, standar kompetensi, dan komitmen

pribadi.

1. Kebijakan Pemerintah (Regulasi)

PMK 25/PMK.01/2014 tersebut juga mengatur tentang persyaratan akuntan asing yang

akan berpraktik di Indonesia. Di pasal 7 disebutkan, warga negara asing dapat

mengajukan registrasi di Indonesia setelah adanya saling pengakuan antara pemerintah

Indonesia dengan pemerintah asal negara akuntan asing tersebut.Ini sejalan dengan

semangat pasar bebas ASEAN, dimana jasa akuntan memang akan bersaing bebas di

regional Asia Tenggara. Tentunya Kemenkeu harus membuat sejumlah parameter agar

persaingan di dalam negeri tetap menguntungkan akuntan lokal.


Dengan adanya PMK tentang Akuntan Beregister Negara, profesi akuntan professional

mempunyai dasar hukum yang sinkron antara profesi dan regulasi. Dengan begitu,

seorang calon akuntan memiliki kejelasan di dalam proses menjadi akuntan profesional

dengan memenuhi standar yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. IAI telah

mempersiapkan diri menghadapi era baru ini dan melaksanakan amanah PMK. Salah

satunya adalah dengan peluncuran Chartered Accountant (CA) yang telah dilakukan

tahun 2012. Tahun ini telah dilaksanakan ujian CA pertama pada Juni 2014.

Secara rinci, kebijakan Pemerintah terkait dengan MEA meliputi program Standar

Nasional Indonesia (SNI) , p rogram Indonesia National Single Window (INSW) , dan

program Pemberian tax holiday dan tax allowance, yaitu sebagai berikut:

a. Pemberlakuan UU Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

b. Penetapan PMK Nomor 25/ PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara

c. Menelaah dan menyusun naskah akademis RUU tentang Pelaporan Keuangan

d. Pengawasan atas importasi barang impor yang wajib SNI

e. Pengawasan dan penelitian keabsahan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)

f. Perbaikan kewenangan pemungutan dengan penetapan jenis pungutan daerah

g. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pajak daerah dan retribusi daerah

h. Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) atau Customs Advance Trade

System (CATS) di Pelabuhan Tanjung Priok

i. KPPT atau Cikarang Dry Port

j. Membangun portal Indonesia National Single Window(INSW)


k. Membangun Sistem TPS Online dan Auto Gate System di Pelabuhan Tanjung

Priok

l. Membangun Integrated Cargo Release System (i-care)

m. Prioritas alokasi pengeluaran barang modal

n. Meningkatkan pengeluaran infrastruktur

o. Menyusun mekanisme implementasi Public Private Partnership (PPP)

p. Pemberian tax holiday dan tax allowance

2. Standar Kompetensi Lulusan Sarjana Akuntansi

Di sektor akuntansi, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui

ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi

yang semakin ketat.Selain kemampuan Bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka

juga sangat tergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing

dengan akuntan luar negeri.Untuk itu perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan sarjana

akuntansi sebagai berikut:

Kompetensi Utama:

a. Mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur

sesuai dengan standar akuntansi;

b. Mampu menganalisis informasi keuangan untuk kebutuhan internal perusahaan;

c. Mampu mendesain sistem akuntansi manual dan berbasis teknologi informasi;

d. Mampu mendesain Kertas Kerja Audit dan melakukan pengauditan laporan

keuangan;

e. Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan sektor publik;


f. Mampu menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak sesuai peraturan

perpajakan;

g. Mampu melakukan riset/menulis karya ilmiah;

Kompetensi Pendukung:

a. Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan (longlife learner);

b. Mampu menganalisis studi kasus akuntansi dengan pendekatan kuantitatif dan

kualitatif;

c. Mampu menyampaikan pendapat secara jelas baik secara lisan maupun tulisan

serta menghargai pendapat orang lain (communication skills);

d. Mampu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan kasus (working in team skills);

e. Kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap studi kasus (problem

solving and creative skills);

f. Terampil dalam mengaplikasi berbagai teknologi dalam penyelesaian masalah

akuntansi pada berbagai entitas;

g. Menghayati dan mengamalkan tujuan hidup untuk kesejahteraan bersama yang

berlandaskan pada nilai-nilai kehidupan (ethical skill);

Kompetensi Lainnya:

a. Mampu berbahasa Indonesia dan Inggris dengan baik dan benar;

b. Berkemampuan mengendalikan diri, memiliki intergritas dan disiplin tinggi;

c. Beriman, berakhlak mulia dan cinta tanah air;

d. Memahami estetika, etika sosial dan akademik;

e. Adaptif dan cepat tanggap/peduli terhadap lingkungan;


f. Mampu membangun jejaring dan kerjasama di bidang akuntansi;

3. Komitmen

Komitmen pribadi lulusan sarjana akuntansi menghadapi MEA 2015 adalah sebagai

berikut:

a. Menjelang kelulusan kuliah, pastikan untuk mencari tahu dengan pasti ingin

dibawa ke mana gelar S.E. yang akan disandingkan di belakang nama lulusan.

Lulusan jurusan akuntansi saja akan mendapat gelar S.E. saja jika tidak

mengambil pendidikan profesi akuntan.

b. Pemahaman bahasa Inggris pasif dan aktif menjadi keunggulan tersendiri

pasalnya bahasa Inggris sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam

dokumen-dokumen bisnis termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan.

c. Ikuti program pelatihan kerja di kampus. Program ini biasanya dilakukan oleh

perguruan tinggi sebagai pemantapan pemahaman kerja setelah

diselenggarakannya wisuda sarjana. Di sini, akan dilatih bagaimana cara membuat

lamaran kerja, kiat menghadapi tes psikologi dan wawancara, sikap wibawa di

hadapan Human Resources Department (HRD) atau user, dan jenjang karier.

d. Pahami pekerjaan yang cocok dengan lulusan tersebut namun jangan sekali-kali

menutup peluang untuk bekerja dengan bidang yang bertentangan dengan gelar

yang dimaksud. Tentunya ini adalah langkah akhir jika sebelumnya lamaran di

bidang akuntansi tidak diterima. Tidak jarang seorang lulusan akuntansi

berprofesi sebagai staf marketing, manajer customer service, dan lain-lain.

Sebaliknya, lulusan teknik informatika bisa bekerja sebagai teller atau manajemen


risiko di sebuah bank. Jadi, perlu ilmu-ilmu terapan sebagai nilai tambah

keunikan yang dimiliki.

e. Mencari perusahaan tidak harus yang memiliki gedung kantor menjulang tinggi

dan berada di kawasan niaga elite. Tidak ada jaminan jenjang karier yang cerah

hanya dengan memandang suatu identitas fisik. Carilah setidaknya perusahaan

yang bonafide dan memang secara nyata menjamin kesejahteraan karier ke depan.

Jadikan awal bekerja sebagai pengalaman kerja yang menarik dan mengasah

kemampuan di dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Dari sinilah para lulusan

sarjana akuntansi harus dapat membuktikan kemampuan akuntansi dan kontribusi

maksimal untuk perusahaan. Perlu diketahui bahwa perusahaan besar lebih

banyak yang menyukai calon pegawai lulusan akuntansi yang memiliki

pengalaman kerja, lain halnya dengan program Management Training (MT) yang

memerlukan tenaga yang masih segar (fresh graduated).

f. Ilmu pajak sangat diperlukan oleh perusahaan. Sebagai lulusan akuntansi,

perpajakan sangat berkaitan erat. Oleh karena itu, jangan ragu untuk

memantapkan ilmu ini dengan mengambil program brevet pajak A, B, atau C

sesuai dengan keperluan. Jika masih buta pajak, kesempatan untuk dapat diterima

oleh perusahaan menjadi berkurang. Brevet pajak banyak diselenggarakan oleh

perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

g. Akuntansi dapat dikatakan juga sebagai teknologi. Akuntansi kontemporer

menggunakan sistem terpadu untuk menjalankan siklus akuntansi secara otomatis,

tepat, dan akurat. Lulusan akuntansi harus mahir menggunakan sistem akuntansi

yang sudah banyak diciptakan dalam bentuk software.


h. Jika memutuskan untuk harus bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan

akuntansi yaitu sebagai akuntan sebagai keputusan mutlak, pastikan harus

mencoba menjadi auditor junior (eksternal) terlebih dahulu di Kantor Akuntan

Publik terpandang. KAP selalu selektif dalam menyaring calon auditor yang

betul-betul kompeten dalam lingkup auditing. Oleh itu, mengambil pendidikan

profesi akuntan menjadi hal yang harus dilakukan sebagai nilai tambah.

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) banyak diselenggarakan oleh berbagai

universitas atau institusi pendidikan lainnya. Bekerja sebagai auditor memerlukan

ketelitian dalam memeriksa laporan keuangan klien. Semakin baik kinerjanya,

kesempatan untuk menjadi auditor senior ada di depan mata. Kendati demikian,

semakin tinggi jabatan auditor, semakin besar tanggung jawab dan cobaan yang

harus dihadapi. Seorang auditor wajib jujur, tekun, dan teliti. Kesalahan fatal

ataupun kecurangan dalam mengungkapkan disclosure akan membawa kepada

permasalahan/tuntutan hukum.

III.2 Tantangan Profesi Akuntansi di Indonesia dalam menghadapi AEC khususnya

Free Flow of Skilled Labor

Dalam masa liberalisasi jasa akuntan dalam ASEAN Economic Community, akuntan

Indonesia dinilai memiliki risiko untuk menghadapi tantangan yang sulit dalam bersaing dengan

akuntan dari negara ASEAN lain, walaupun dari profesi-profesi yang diatur dalam Mutual

Recognition Agreement (MRA) AEC 2015 akuntan merupakan salah satu yang paling kompetitif

(Makmur Keliat, 2013). Hal ini disebabkan ada tiga hal yang mendasari akuntan Indonesia akan

menghadapi tantangan yang berat yaitu penguasaan bahasa Inggris, penerapan IFRS, dan

kurangnya jumlah akuntan.


1. Penguasaan bahasa Inggris tenaga kerja terampil.

Penguasaan bahasa Inggris tenaga kerja terampil di Indonesia secara keseluruhan

hanya berkisar 44 persen. Ini bisa dipahami karena Indonesia bukan negara yang

memakai bahasa Inggris sebagai bahasa resmi maupun bahasa pengantar utama dalam

pendidikan seperti di Singapura dan Malaysia. Namun, dalam ASEAN Economic

Community kemampuan berbahasa Inggris adalah modal utama dalam bersaing

dalam pasar tenaga kerja. Akuntan Indonesia sendiri tidak jauh berbeda

kemampuannya dalam penguasaan bahasa Inggris dengan tenaga kerja terampil

Indonesia secara keseluruhan. Dalam The ASEAN Federation of Accountants (AFA)

training and development analysis bahwa akuntan Indonesia masuk dalam minoritas

akuntan ASEAN yang lebih memilih pelatihan dalam bahasa mereka sendiri dari pada

bahasa Inggris. Padahal mayoritas akuntan ASEAN lebih memilih pelatihan dalam

bahasa Inggris. Hal ini berarti bahwa akuntan Indonesia masih menjadikan bahasa

Inggris sebagai kendala dalam memahami suatu hal.

2. Penerapan IFRS atau International Financial Reporting Standards

Penerapan IFRS atau International Financial Reporting Standards di Indonesia masih

termasuk terlambat. Padahal negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan

Filipina telah jauh kedepan dalam penerapan IFRS (IAI, 2013). Masalah utama dalam

penerapan IFRS adalah belum adanya kesadaran dari para akuntan Indonesia untuk

memuktakhirkan keilmuannya (Mahendra Siregar, 2013). Kendala dan tantangan lain

adalah interpretasi serta kendala bahasa dalam mengadopsi IFRS oleh para akuntan

yang hampir tanpa filter (Indra Bastian, 2011). Padahal, konvergensi terhadap

Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) membawa dampak yang luas


terhadap pengembangan akuntansi di Indonesia, baik secara praktik maupun

akademik. Konvergensi ini memengaruhi pakem teori akuntansi di Indonesia, yang

berdampak pada perubahan dalam penyusunan laporan keuangan entitas (Indra

Bastian, 2011).

3. Kurangnya jumlah akuntan.

Indonesia saat ini membutuhkan minimal 200 ribu orang berprofesi sebagai akuntan

publik untuk mendukung kinerja perekonomian nasional, sebab idealnya jumlah

akuntan publik sebesar 0.1 persen dari jumlah penduduk (Mulyadi Setiakusuma,

2013). Data Jumlah Akuntan ASEAN tahun 2010 di masing-masing negara

menyebutkan, yang menjadi anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) hampir 10.000.

Hal ini jauh tertinggal dengan Malaysia (27.292), Filipina (21.599), Singapura

(23.262), dan Thaiand (51.737). Jumlah akuntan publik di Indonesia juga tidak kalah

memprihatinkan dibandingkan dengan negara tetangga. Dengan hanya bermodal

1.000 orang akuntan publik pada tahun 2012, Indonesia tertinggal jauh dengan

Malaysia sebanyak 2.500 akuntan publik, Filipina sebanyak 4.941 akuntan publik,

dan Thailand sebanyak 6.000 akuntan publik.

Indonesia sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya relatif stabil beberapa tahun

terakhir justru rasionya sangat timpang dengan negara ASEAN lain. Bahkan secara jumlah saja

Malaysia, Thailand, dan Singapura yang memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit

memiliki jumlah akuntan yang jauh labih banyak dari Indonesia.

Secara ideal, rasio jumlah akuntan di Indonesia berada di rata-rata rasio akuntan

negara ASEAN lain. Rasio minimnya profesi akuntan di Indonesia dikhawatirkan akan dapat

menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Apalagi penerapan kawasan Perdagangan Bebas


ASEAN (AFTA) pada 2015 mewajibkan adanya landasan transparansi pengelolaan keuangan

secara berkesinambungan. IAI mencatat bahwa ada 226.780 lembaga baik pemerintah maupun

swasta yang memerlukan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai indikator

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berikut ini merupakan rasio jumlah

akuntan dengan penduduk di negara Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya

(Malaysia, Brunei, Thailand dan Singapura):

Negara Jumlah Penduduk Jumlah Akuntan RasioIndonesia 237.641.326 9.628 1 : 24.682Malaysia 28.300.000 27.292 1 : 1.037Brunei 399.000 81 1 : 4.926

Thailand 66.280.000 51.737 1 : 1.281Singapura 5.076.700 23.262 1 : 218

Sumber : Departemen Kajian dan Aksi Stategis BEM FEUI (2013)

Melihat bahwa rasio jumlah akuntan dengan penduduk Indonesia yang jauh dari rata-

rata rasio jumlah akuntan negara-negara ASEAN first tier maka sangat terbuka kemungkinan

untuk akuntan dari luar masuk ke Indonesia. Walaupun gaji akuntan Indonesia adalah yang

paling rendah. Namun, tak menutup kemungkinan dengan kapabilitas yang lebih tinggi akuntan

dari luar Indonesia akan digaji berbeda dengan akuntan Indonesia, yakni lebih tinggi sesuai

dengan gaji rata-rata di negara asal.

Ini cukup mengkhawatirkan karena hal ini bisa mengacaukan pasar tenaga kerja

akuntan apabila tidak ada langkah kongkrit dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas akuntan

Indonesia. Karena rata-rata akuntan dari luar negeri merupakan akuntan-akuntan tersertifikasi

maka akuntan Indonesia akan menjadi bawahan di negeri sendiri. Maka langkah untuk

mengakselerasi jumlah akuntan-akuntan yang tersertifikasi khususnya akuntan publik adalah

langkah yang penting pula. IAI telah meluncurkan CA yang memberikan kesempatan kepada


akuntan Indonesia untuk tersertifikasi. Tinggal kesadaran tiap akuntan Indonesia untuk mau

mengikuti sertifikasi terutama mengikuti pelatihan berkelanjutan secara berkelanjutan.


BAB IV

PENUTUP

IV.I Kesimpulan

Beberapa hal yang dipersiapkan profesi akuntansi di Indonesia untuk menghadapi

free flow of skilled labor adalah sebagai berikut:

a. Adanya IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang merupakan asosiasi yang

menaungi seluruh akuntan di Indonesia. IAI pula yang mengatur kode etik dan

standar dalam akuntansi.

b. Membina akuntan dan jasa penilai yang telah teregister (Akuntan dan Jasa

Penilai Publik) melalui lembaga dibawah Kementerian Keuangan yaitu Pusat

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP).

c. Merevisi PSAK secara terus menerus sehingga secara material sesuai dengan

IFRS.

d. Menyediakan 658 lembaga pendidikan jenjang strata 1 akuntansi yang

terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT).

dan pendidikan profesi akuntan sebagai kelanjutan dari pendidikan strata 1

sebanyak 37 perguruan tinggi (2008).

e. Meningkatkan profesionalisme akuntan dengan meluncurkan sertifikasi

Chartered Accountant (CA).

f. Menerapkan strategi regulasi, standar kompetensi, dan komitmen pribadi.


Meskipun dengan diadakan beberapa hal yang telah disiapkan pemerintah agar

profesi akutansi dapat menghadapi free flow of skilled labor, namun masih terdapat beberapa

tantangan yang akan dihadapi profesi akuntansi itu sendiri yaitu:

a. Penguasaan bahasa inggris oleh tenaga kerja terampil profesi akuntansi yang

masih minim.

b. Penerapan IFRS yang masih tergolong lambat dibanding negara ASEAN

lainnya.

c. Kurangnya jumlah tenaga kerja profesi akuntansi.

IV.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, yang dapat disarankan untuk mencapai penerapan

ASEAN Economic Community adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey terhadap tenaga kerja profesi akuntansi di Indonesia yang

masuk dalam kategori tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil.

Kemudian menerapkan strategi-strategi untuk meningkatkan skill dari masing-

masing kategori tenaga kerja.

2. Melakukan perbandingan antara prosedur dan peraturan dalam tenaga kerja

profesi akuntansi di negara ASEAN lainnya dengan negara Indonesia agar

dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab ketinggalannya Indonesia dan

mulai diberlakukannya strategi baru untuk mampu mengimbangi negara

ASEAN lainnya.


DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, S. (2015). Kaitan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan Kualitas Tenaga

Kerja Indonesia dalam Pendidikan dan Kemampuan Berbahasa Asing.

Arifin, S. (2008). Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah

Kompetisi Global. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

BBC, B. B. (2014, Agustus 27). British Broadcasting Corpporation (BBC) Indonesia. Retrieved

from

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_ae

c

Berutu, I. D. (2013). ASEAN Economy Community (AEC) 2015.

Burmansyah, E. (2014). Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat

Ekonomi ASEAN. Jakarta: Pustaka Sempu dan Resistance and Alternatives to

Globalization.

Kesiapan Skilled Labor Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 :

Studi Tenaga Profesi Akuntan, Arsitek, dan Dokter. (2013). Departemen Kajian dan Aksi

Strategis BEM FEUI.

Menuju ASEAN Economic Community 2015. (2010). Departemen Perdagangan Republik

Indonesia.

Oktavia, M. (2005). Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Pemilihan Karier bagi Mahasiswa

Akuntansi.

iv | L i n g k u n g a n B i s n i s & H u k u m K o m e r s i a l

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan

Beregister Negara. (n.d.). Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Triani, N. N. (2015). Kesiapan Profesi Akuntan di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat

Ekonomi ASEAN.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan.

(1954). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Wakhyudi. (2014). Kesiapan Sarjana Akuntansi Indonesia dalam Menghadapi Mayarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

v | L i n g k u n g a n B i s n i s & H u k u m K o m e r s i a l

kesiapan profesi akuntansi dalam menghadapi mea khususnya penerapan free flow labor

Documents