renops final2pdashl.menlhk.go.id/mcms/doc/public/sk.353_menlhk_setjen... · 2020. 11. 24. ·...

- 5 -

oleh keberadaan pasang surut air laut. Sebagai kumpulan vegetasi endemik

yang hidup di antara transisi daerah laut dan daratan di kawasan pesisir,

keberadaan ekosistem atau hutan mangrove menjadi penting sebagai sabuk

hijau bagi area pesisir dan sekitarnya, yang sekaligus memberikan multi-

fungsi secara fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan bagi

masyarakat dan kawasan pesisir.

Hutan mangrove menjadi salah satu sumber penghidupan bagi

masyarakat pesisir yang dalam masa pandemi ini merasakan dampak

penurunan ekonomi yang paling signifikan. Oleh karena itu, melalui

kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove ini diharapkan dapat menjadi

stimulus perekonomian bagi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove dan

sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian

kesempatan untuk berusaha dan melakukan aktivitas yang dapat

memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat sekitar ekosistem mangrove.

Kegiatan padat karya ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja

sebanyak 67 HOK/ha sehingga jumlah HOK yang terserap untuk

penanaman mangrove seluas 15.000 ha sebanyak lebih dari 1 juta HOK.

Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove ini selain sebagai upaya

percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjadi bagian dari

corrective measures di era Kabinet Kerja 2019 – 2024 to make real and shape

the future. Hal ini dilakukan antara lain melalui upaya pengendalian

perlindungan dampak perubahan iklim secara fisik, pemanfaatan ekonomi

secara berkelanjutan, keberpihakan kepada masyarakat dengan

perhutanan sosial dan masyarakat sebagai driver pembangunan,

penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak dan grass

root/kelompok, dan pengamanan ekosistem melalui

rehabilitasi/penanaman.

B. Maksud dan Tujuan

1. Rencana Operasional ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam

pelaksanaan Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2020

2. Tujuannya adalah agar pelaksanaan kebijakan percepatan pemulihan

ekosistem mangrove dan perekonomian nasional melalui padat karya

penanaman mangrove pada masyarakat terdampak Covid-19 dapat

berjalan secara efektif.

- 6 -

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Operasional ini meliputi:

1. Rencana pelaksanaan, meliputi organisasi pelaksana, sasaran lokasi,

tata waktu, dan anggaran;

2. Pelaksanaan, meliputi mekanisme, penyusunan rancangan teknis

sederhana, penanaman, pembayaran, dan penyebarluasan informasi;

dan

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- 7 -

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN

A. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2020

terdiri atas Pengarah, Tim PEN KLHK, Tim Padat Karya, Tim Pelaksana

Kegiatan/UPT In Charge, Pendamping Lapangan, dan Pelaksana

Penanaman. Organisasi pelaksana ini ditetapkan untuk menjamin

pelaksanaan kegiatan padat karya dapat berjalan sesuai dengan maksud

dan tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi pelaksana Padat Karya Penanaman Mangrove

Tahun 2020 sebagai berikut:

PENGARAH: Menteri LHK

TIM PEN KLHK

TIM PADAT KARYA MANGROVE

TIM PELAKSANA KEGIATAN/UPT IN CHARGE: BPDASHL, BPTH, BBKSDA/BBTN/BKSDA/BTN, BPSKL,

BPPI, BDLHK, PEMDA/KPH, POKJA HUTSOS

PELAKSANA PENANAMAN (Hutsos, Proklim, KK, KTH, dan Komunitas)

Pendamping Lapangan

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA

= INSTRUKSI

= PENDAMPINGAN/ PENGAWASAN

- 8 -

1. Tim Padat Karya

Tim Padat Karya terdiri atas Ketua Tim yaitu Direktur Jenderal

Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) dan

Wakil Ketua yaitu Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pengelolaan dan

Perlindungan Daerah Aliran Sungai.

Tugas Tim Padat Karya, antara lain:

a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan teknis.

b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Kegiatan.

c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi data dan informasi sasaran

kelompok masyarakat dan lokasi penanaman mangrove dengan

eselon I lingkup KLHK.

d. Melakukan pembinaan pelaksanaan Padat Karya Penanaman

Mangrove.

e. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada Menteri LHK

dan Ketua Tim PEN KLHK.

f. Dapat melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga

swadaya masyarakat atau lembaga lain dalam rangka

meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

2. Tim Pelaksana Kegiatan/UPT In Charge

Tim Pelaksana Kegiatan/UPT In Charge terdiri atas Kepala Balai

PDASHL (BPDASHL), bersama-sama Kepala Dinas Provinsi, Kepala

Balai Besar KSDA (BBKSDA), Kepala Balai Besar Taman Nasional

(BBTN), Kepala Balai KSDA (BKSDA), Kepala Balai Taman Nasional

(BTN), Kepala Balai PSKL (BPSKL), Kepala Balai PPI (BPPI), Kepala Balai

Litbang KLHK (BLI), Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (BDLHK) dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Pemangku/Penanggung Jawab wilayah (KPH) disesuaikan

dengan kondisi wilayah.

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan/UPT In Charge meliputi:

a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan;

b. Menyusun rancangan teknis sederhana;

c. Menyiapkan dan mengembangkan kelembagaan pelaksana

penanaman;

d. Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi kepada

pelaksana penanaman;

- 9 -

e. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan monitoring

pelaksanaan kegiatan penanaman dan pendampingan; dan

f. Menyampaikan laporan progres pelaksanaan kegiatan kepada Ketua

Tim Padat Karya.

3. Pelaksana Penanaman

Pelaksana penanaman adalah kelompok masyarakat yang

melaksanakan kegiatan padat karya penanaman mangrove sesuai

dengan rancangan teknis sederhana, yang terdiri antara lain:

a. Kelompok masyarakat Perhutanan Sosial (Hutsos);

b. Kelompok masyarakat Program Kampung Iklim (Proklim);

c. Kelompok Kemitraan Konservasi (KK);

d. Kelompok Tani Hutan (KTH); dan

e. Komunitas lain.

4. Pendamping Lapangan

Pendamping Lapangan ditetapkan oleh Kepala BPDASHL

berdasarkan usulan dari instansi pembina wilayah penanaman.

Pendamping lapangan dapat berasal dari Penyuluh, Penyuluh

Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) atau petugas teknis lain yang

kompeten. Dalam melakukan pendampingan, petugas harus berada di

lapangan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan tugas

sebagai berikut:

a. Menyiapkan kelembagaan pelaksana penanaman;

b. Melakukan sosialisasi penanaman;

c. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan

kegiatan mulai dari penyiapan lapangan, penyediaan bibit, dan

penanaman, serta kegiatan pendukung lainnya

(pertanggungjawaban administrasi);

d. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;

dan

e. Melaporkan hasil pendampingan lapangan kepada Kepala

BPDASHL.

B. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi adalah ekosistem mangrove yang berada di hutan

konservasi, hutan lindung, hutan produksi, rural public area dan urban

- 10 -

public area dengan total luasan sebesar 15.000 ha yang tersebar di seluruh

Indonesia sebagaimana Tabel di bawah.

NO PROVINSI BPDASHL LUAS (Ha)

1 ACEH Krueng Aceh 700

2 SUMATERA UTARA Wampu Sei Ular 700

Asahan Barumun 500

3 SUMATERA BARAT Agam Kuantan 100

4 RIAU Indragiri Rokan 500

5 KEPULAUAN RIAU Sei Jang Duriangkang 700

6 BENGKULU Ketahun 50

7 SUMATERA SELATAN Musi 310

8 JAMBI Batanghari 200

9 BANGKA BELITUNG Baturusa Cerucuk 500

10 LAMPUNG Way Seputih Sekampung 500

11 BANTEN Citarum Ciliwung 144

12 DKI JAKARTA Citarum Ciliwung 20

13 JAWA BARAT Citarum Ciliwung 136

Cimanuk Citanduy 500

14 DI YOGYAKARTA Serayu Opak Progo 20

15 JAWA TENGAH Serayu Opak Progo 80

Pemali Jratun 500

16 JAWA TIMUR Solo 300

Brantas-Sampean 600

17 BALI Unda Anyar 100

18 NTB Dodokan Moyosari 400

19 NTT Benain Noelmina 500

20 KALIMANTAN BARAT Kapuas 700

21 KALIMANTAN SELATAN Barito 1.000

22 KALIMANTAN TENGAH Kahayan 800

23 KALIMANTAN TIMUR Mahakam Berau 600

24 KALIMANTAN UTARA Mahakam Berau 400

25 GORONTALO Bone Bolango 650

26 SULAWESI BARAT Lariang Mamasa 500

27 SULAWESI SELATAN Jeneberang Saddang 500

- 11 -

NO PROVINSI BPDASHL LUAS (Ha)

28 SULAWESI TENGAH Palu Poso 200

29 SULAWESI TENGGARA Sampara 600

30 SULAWESI UTARA Tondano 250

31 MALUKU Waehapu Batu Merah 100

32 MALUKU UTARA Ake Malamo 100

33 PAPUA Memberamo 340

34 PAPUA BARAT Remu Ransiki 200

TOTAL 15.000

C. Tata Waktu

Tata waktu Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2020

No Kegiatan September Oktober November Desember I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Penyusunan

Rancangan Teknis

Sederhana

2 Penanaman

a. Persiapan

lapangan

b. Penyediaan

bibit

c. Pelaksanaan

penanaman

3 Monitoring dan

evaluasi

D. Anggaran

Pembiayaan Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2020 berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

pada DIPA Ditjen PDASHL, Kementerian LHK sebesar Rp.

406.177.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Teknis Sederhana sebesar Rp. 9.225.000.000,-

2. Penanaman sebesar Rp. 391.500.000.000,-

3. Monitoring dan evaluasi sebesar Rp. 5.452.500.000,-

- 12 -

BAB III

PELAKSANAAN

A. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun

2020 sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun

2020 di lokasi Kelompok Masyarakat Hutsos, terdiri atas:

a. BPDASHL dan/atau BPSKL melakukan koordinasi dan sosialisasi

kegiatan kepada pemerintah daerah dan pokja perhutanan sosial

setempat;

b. BPDASHL dan/atau BPSKL, pemangku kawasan bersama

pendamping lapangan melakukan sosialisasi kepada kelompok

Hutsos;

c. BPDASHL menyusun rancangan teknis sederhana penanaman

mangrove. Dalam penyusunan rancangan teknis sederhana,

BPDASHL melibatkan pemangku kawasan dan/atau BPSKL yang

dapat didahului dengan prakondisi (sosialisasi teknis pelaksanaan,

pengumpulan data primer dan sekunder, dan observasi lapangan,

serta menyerap aspirasi masyarakat);

d. BPSKL/BPDASHL dan pendamping lapangan menyiapkan

kelembagaan pelaksana penanaman mangrove dan tata waktu

pelaksanaan;

Penyiapan Kelembagaan

Koordinasi &

Sosialisasi

Sosialisasi Lapangan

Rancangan Teknis Sederhana

Penanaman Monitoring & Evaluasi Pelaporan

Pelaksana Teknis

1. Pelaksana Teknis 2. Pendamping Lapangan


Pelaksana Teknis

Pokmas Hutsos/Proklim/ KK/KTH/Komunitas Lain

Pendampingan Lapangan

Pendamping Lapangan



- 13 -

e. Kelompok masyarakat hutsos melaksanakan penanaman mangrove

mulai dari penyiapan lapangan, penyediaan bibit, penanaman,

pemeliharaan dan pertanggungjawaban administrasi;

f. Pendamping lapangan melakukan pendampingan kelembagaan,

pelaksanaan penanaman, dan pertanggungjawaban administrasi;

g. Monitoring pelaksanaan penanaman dilakukan oleh BPDASHL,

BPSKL, pemangku kawasan, dan/atau pendamping lapangan; dan

h. Pelaporan progres penanaman dilakukan secara berkala oleh

kelompok masyarakat hutsos dan pendamping lapangan kepada

BPDASHL dan ditembuskan kepada BPSKL dan/atau pemangku

kawasan.


2020 di lokasi Kelompok Masyarakat Proklim, terdiri atas:

a. BPDASHL dan/atau BPPI melakukan koordinasi dan sosialisasi

kegiatan kepada pemerintah daerah dan pemangku kawasan;

b. BPDASHL dan/atau BPPI dan pemangku kawasan bersama

pendamping lapangan melakukan sosialisasi kepada kelompok

masyarakat Proklim;



BPDASHL melibatkan pemangku kawasan dan/atau BPPI yang




d. BPPI/BPDASHL dan pendamping lapangan menyiapkan


pelaksanaan;

e. Kelompok masyarakat proklim melaksanakan penanaman

mangrove mulai dari penyiapan lapangan, penyediaan bibit,

penanaman, pemeliharaan dan pertanggungjawaban administrasi;




BPPI, pemangku kawasan, dan/atau pendamping lapangan; dan


kelompok masyarakat proklim dan pendamping lapangan kepada

- 14 -

BPDASHL dan ditembuskan kepada BPPI dan/atau pemangku

kawasan.


2020 di lokasi KK:

a. BPDASHL dan/atau BBKSDA/BBTN/BKSDA/BTN melakukan

koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah.

b. BPDASHL dan/atau BBKSDA/BBTN/BKSDA/BTN bersama

pendamping lapangan melakukan sosialisasi kepada mitra

konservasi.



BPDASHL melibatkan BBKSDA/BBTN/BKSDA/BTN yang dapat

didahului dengan prakondisi (sosialisasi teknis pelaksanaan,


serta menyerap aspirasi masyarakat).

d. BBKSDA/BBTN/BKSDA/BTN/BPDASHL dan pendamping

lapangan menyiapkan kelembagaan pelaksana penanaman

mangrove dan tata waktu pelaksanaan.

e. Mitra konservasi melaksanakan penanaman mangrove mulai dari

penyiapan lapangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan

dan pertanggungjawaban administrasi.


pelaksanaan penanaman, dan pertanggungjawaban administrasi.


BBKSDA/BBTN/ BKSDA/BTN, dan/atau pendamping lapangan.

h. Pelaporan progres penanaman dilakukan secara berkala oleh mitra

konservasi dan pendamping lapangan kepada BPDASHL dengan

tembusan kepada BBKSDA/BBTN/BKSDA/BTN.


2020 di lokasi KTH terdiri atas:

a. BPDASHL dan/atau BDLHK melakukan koordinasi dan sosialisasi

kegiatan kepada pemerintah daerah dan pemangku kawasan;

b. BPDASHL dan/atau BDLHK, serta pemangku kawasan bersama

pendamping lapangan melakukan sosialisasi kepada KTH;

- 15 -



BPDASHL melibatkan pemangku kawasan dan/atau BDLHK yang




d. BDLHK/BPDASHL dan pendamping lapangan menyiapkan


pelaksanaan;

e. KTH melaksanakan penanaman mangrove mulai dari penyiapan

lapangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan

pertanggungjawaban administrasi;




BDLHK, pemangku kawasan, dan/atau pendamping lapangan; dan

h. Pelaporan progres penanaman dilakukan secara berkala oleh KTH

dan pendamping lapangan kepada BPDASHL dengan tembusan

kepada BDLHK dan/atau pemangku kawasan.


2020 di lokasi Komunitas lain, terdiri atas:

a. BPDASHL melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada

pemerintah daerah dan pemangku kawasan;

b. BPDASHL serta pemangku kawasan bersama pendamping lapangan

melakukan sosialisasi kepada komunitas lain;



BPDASHL melibatkan pemangku kawasan yang dapat didahului

dengan prakondisi (sosialisasi teknis pelaksanaan, pengumpulan

data primer dan sekunder, dan observasi lapangan, serta menyerap

aspirasi masyarakat);

d. BPDASHL dan pendamping lapangan menyiapkan kelembagaan

pelaksana penanaman mangrove dan tata waktu pelaksanaan;

e. Komunitas lain melaksanakan penanaman mangrove mulai dari

penyiapan lapangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan

dan pertanggungjawaban administrasi;

- 16 -




pemangku kawasan, dan/atau pendamping lapangan; dan


komunitas lain dan pendamping lapangan kepada BPDASHL dengan

tembusan kepada pemangku kawasan;

B. Penyusunan Rancangan Teknis Sederhana

Rancangan Teknis Sederhana disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh

Kepala BPDASHL. Tim terdiri dari unsur BPDASHL dan dapat melibatkan

Pelaksana Penanaman, BPSKL, BPPI, BBKSDA, BBTN, BKSDA, BTN,

BDLHK, pemangku kawasan, dan/atau perguruan tinggi.

Rancangan Teknis Sederhana disahkan oleh Kepala BPDASHL, paling

sedikit memuat:

a. nama kelompok pelaksana;

b. letak dan luas lokasi;

c. jumlah dan jenis bibit;

d. pola penanaman;

e. rencana anggaran biaya;

f. tata waktu pelaksanaan; dan

g. peta lokasi.

Contoh Buku Rancangan Teknis Sederhana sebagaimana tercantum

dalam Format 1.

C. Penanaman

Rangkaian kegiatan penanaman meliputi persiapan lapangan,

penyediaan bibit, dan pelaksanaan penanaman.

1. Persiapan Lapangan

Kegiatan persiapan lapangan terdiri dari:

a. Pengukuran ulang batas-batas areal calon lokasi penanaman;

b. Pemancangan patok batas luar areal penanaman;

c. Pemasangan ajir sesuai titik-titik penanaman; dan

d. Penyiapan titik bagi bibit di masing-masing areal penanaman.

- 17 -

2. Penyediaan Bibit/Benih

Bibit/benih untuk keperluan penanaman dapat diperoleh dari:

a. Pemanfaatan bibit yang sudah tersedia di masyarakat;

b. Pengumpulan anakan; dan/atau

c. Pengumpulan benih mangrove berupa propagul atau benih

mangrove lainnya.

3. Pelaksanaan Penanaman

Pelaksanaan penanaman mangrove harus memperhatikan

beberapa faktor penunjang keberhasilan penanaman yakni pasang

surut air laut, ombak dan kesesuaian jenis dengan

lingkungannya/zonasi serta keterlibatan masyarakat setempat. Oleh

karena itu pemilihan pola dan kegiatan pendukung penanaman sangat

penting agar keberhasilan tanaman tersebut dapat tercapai.

a. Pola penanaman

Alternatif pola penanaman yang dapat diterapkan sebagai berikut:

1) Pola tanam murni

a) Penanaman murni dilakukan pada lokasi berupa hamparan,

ombak tidak terlalu besar, konflik sosial rendah, dan/atau

tidak terdapat aktivitas pertambakan.

b) Penanaman merata dan/atau penanaman strip (jalur) pada

areal tanam yang telah disiapkan sesuai rancangan dengan

jumlah bibit/benih 3.300 – 10.000 batang.

c) Untuk penanaman merata atau penanaman strip (jalur)

jarak tanam disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

d) Pada areal yang rawan terhadap gerakan air/ombak,

penanaman dilakukan dengan pemancangan ajir.

e) Untuk meningkatkan keberhasilan penanaman dapat dibuat

pelindung tanaman.

- 18 -

2) Pola tanam silvofishery/wanamina

a) Penanaman dikombinasikan dengan kegiatan pertambakan

dilakukan pada lokasi tambak/empang.

b) Jumlah tanaman 1.100 - 2.200 batang per hektar dengan

jarak tanam disesuaikan dengan kondisi lapangan.

c) Bibit/benih ditanam di pelataran tambak dan/atau tanggul

tambak sesuai dengan rancangan.

d) Pola silvofishery/wanamina dapat dilakukan dengan teknik

antara lain empang parit tradisional, komplangan, empang

parit terbuka atau kao-kao.

e) Untuk meningkatkan keberhasilan penanaman dapat dibuat

pelindung tanaman.

3) Pola penanaman rumpun berjarak

a) Penanaman rumpun berjarak dilaksanakan seperti halnya

dengan penanaman murni akan tetapi bibit/benih ditanam

rapat membentuk rumpun-rumpun dengan tujuan untuk

meningkatkan kekokohan tanaman.

a. empang parit tradisional b. komplangan c. empang parit terbuka d. kao-kao

Parit

Bibit

a b

c d

- 19 -

b) Jumlah tanaman paling sedikit 5.000 batang per hektar

dengan jumlah bibit/benih tiap rumpun dan jarak antar

rumpun yang ditanam disesuaikan dengan kondisi tapak.

c) Untuk meningkatkan keberhasilan penanaman dapat dibuat

pelindung tanaman.

4) Pola pengkayaan tanaman

a) Pengkayaan tanaman dilakukan pada lokasi mangrove

dengan kerapatan jarang, untuk mempercepat proses

revegetasi dan menambah keanekaragaman jenis.

b) Pemilihan jenis disesuaikan dengan jenis yang tumbuh pada

habitat tersebut atau jenis baru sesuai kondisi tapaknya.

c) Jumlah bibit/benih yang ditanam sebanyak 1.000 – 3.000

batang per hektar dengan jarak tanam disesuaikan dengan

rancangan.

d) Cara penanaman dapat secara langsung dengan bibit atau

benih.

e) Pada areal yang rawan terhadap ombak, bibit perlu diikat

dengan ajir yang kuat (bambu belah/kayu/bahan lainnya).

f) Untuk meningkatkan keberhasilan penanaman dapat dibuat

pelindung tanaman.

- 20 -

b. Pelindung tanaman

Pelindung tanaman dapat berupa bronjong, pagar pengaman,

dan pelindung tanaman lainnya, yang dapat diterapkan pada

kondisi dimana wilayah tersebut memiliki perbedaan pasang surut

yang tinggi, ombak besar dan rawan gangguan hama serta

menahan/menangkap sedimen/lumpur. Contoh pelindung

tanaman sebagaimana gambar di bawah ini.

c. Pemeliharaan tanaman

Pemeliharaan tanaman setelah kegiatan penanaman padat

karya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh kelompok

pelaksana penanaman, yang dinyatakan dalam surat pernyataan

kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Format 2.

d. Serah terima hasil penanaman

Hasil penanaman diserahterimakan dari kelompok pelaksana

penanaman kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima Hasil Penanaman sebagaimana tercantum dalam Format 3.

PPK menyerahkan hasil penanaman kepada Kepala BPDASHL

selaku KPA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil

Penanaman sebagaimana tercantum dalam Format 4.

- 21 -

Kepala BPDASHL menyerahkan hasil penanaman kepada

ketua kelompok pelaksana penanaman yang dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman. Format Berita Acara

Penyerahan Hasil Penanaman sebagaimana tercantum dalam

Format 5.

D. Pembayaran

Pelaksanaan padat karya penanaman mangrove dilaksanakan secara

swakelola, dengan mekanisme pembayaran mengacu pada ketentuan

peraturan perundangan.

Pembayaran dilaksanakan secara account to account ke rekening

anggota kelompok, dibayarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan dan/atau

jumlah hari orang kerja (HOK). Pembayaran dapat dilakukan secara

simultan terhadap kegiatan penanaman, penyediaan bibit/benih,

penyediaan bahan maupun kegiatan lain. Penyediaan bibit/benih,

penyediaan bahan atau kegiatan lainnya yang tidak dapat dibayarkan

melalui rekening anggota kelompok, dapat dibayarkan melalui rekening

atas nama kelompok.

Kelengkapan data untuk pembukaan rekening anggota kelompok

antara lain nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/surat keterangan dari

Kepala Desa/Dusun bagi anggota yang belum memiliki NIK, alamat

domisili, nomor handphone (jika memiliki), dan nama gadis ibu kandung.

Pertanggungjawaban pembayaran dilengkapi dengan dokumen daftar

hadir sebagaimana tercantum dalam Format 6 dan daftar pembayaran

kepada anggota kelompok sebagaimana tercantum dalam Format 7 serta

dokumen lain yang diperlukan.

E. Penyebarluasan Informasi

Penyebarluasan informasi dapat dilaksanakan antara lain melalui

media cetak, media elektronik, dan media sosial (instagram/twitter/

facebook/youtube).

BAHAN

•dibayar berdasar prestasi pekerjaan (ajir, bronjong, bambu, bahan lain berdasar jumlah & nilai satuan)

BIBIT

•dibayar berdasarkan prestasi pekerjaan (jumlah dan nilai satuan bibit)

SEWA

•dibayar berdasarkan nilai penggunaan harian (sewa perahu untuk penanaman)

PENANAMAN

•dibayar berdasarkan kehadiran harian anggota dan prestasi pekerjaan

- 22 -

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) adalah kegiatan lapangan yang

bertujuan untuk mengetahui, memotret, dan menginformasikan kondisi

faktual sebelum dan sesudah dilakukan penanaman, kendala, hambatan

serta perkembangan pelaksanaan kegiatan padat karya penanaman

mangrove.

Monev kegiatan padat karya penanaman mangrove dilaksanakan

sebagai berikut:

1. Pelaksana monev adalah Tim Pelaksana Kegiatan/UPT In Charge.

2. Waktu pelaksanaan monev: saat pelaksanaan sampai dengan akhir

kegiatan.

3. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengambil data

lapangan berupa penyediaan bibit, persiapan, penyediaan bahan,

penanaman, yang dilengkapi dengan gambar dan/atau video yang

memuat data waktu dan lokasi geografis, yang diinput dalam aplikasi

berbasis website Monev Padat Karya Penanaman Mangrove.

4. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui

output yang dihasilkan dari kegiatan padat karya penanaman mangrove

secara berkala.

B. Pelaporan

Pelaporan kegiatan padat karya penanaman mangrove merupakan

laporan progres penanaman dan realisasi anggaran yang disusun oleh

Kepala BPDASHL kepada Direktur Jenderal PDASHL selaku Ketua Tim

Padat Karya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan

sebagaimana tercantum dalam Format 8.

Laporan Kepala BPDASHL kepada Direktur Jenderal disusun

berdasarkan laporan mingguan yang dibuat oleh pelaksana penanaman

dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Format 9.

- 23 -

BAB V

PENUTUP

Rencana Operasional ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan

Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2020 dan apabila terdapat hal-hal

yang belum cukup diatur, akan dilakukan penyempurnaan serta pengaturan

lebih lanjut.

- 24 -

Format 1.

Rancangan Teknis Sederhana

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN TEKNIS SEDERHANA

PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE TAHUN 2020

Lokasi :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

Luas :

Pelaksana : Kelompok…………

DISAHKAN

Kepala BPDASHL

……………………….

NIP.

DINILAI

Kepala Seksi Program

BPDASHL

……………………….

NIP.

DISUSUN

Ketua Tim

……………………….

NIP.

- 25 -

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan respon kebijakan

yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya mempercepat pemulihan

ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Salah satu program PEN di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

diterjemahkan dalam kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove.

Kegiatan Padat Karya Penaman Mangrove ini diharapkan dapat menjadi

stimulus perekonomian bagi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove dan

sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian

kesempatan untuk berusaha dan melakukan aktivitas yang dapat

memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat serta ekosistem mangrove.

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove pada tingkat

tapak didasarkan pada rancangan teknis sederhana

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya

buku Rancangan Teknis Sederhana Padat karya Penanaman Mangrove di

lingkup wilayah pengelolaan BPDASHL ........ tahun ..... di Kabupaten ......,

Kecamatan ......., Desa ........

Sedangkan tujuan kegiatan penyusunan Rancangan Kegiatan ini adalah

agar Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove pada lokasi

Hutsos/Proklim/KK/KTH/ Komunitas……... dapat terlaksana dengan baik.

II. RISALAH UMUM

A. BIOFISIK

1. Letak dan Luas Lokasi Tanam

a. Letak Administratif

- Blok/Lokasi :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Propinsi :

- 26 -

b. Letak Geografis

Terletak pada koordinat geografis .............

c. Luas Lokasi Tanam

Rencana luas lokasi tanam adalah ......... Ha dalam bentuk (hamparan

kompak/tersebar)

2. Vegetasi dan Penggunaan Lahan

Pada umumnya tipe vegetasi yang terdapat pada areal terdiri dari

pohon jenis .............. Penggunaan lahan di lapangan berupa

.......................

3. Aksesibilitas

- Jarak ke Kota Kecamatan : ....... km

- Jarak ke Kota Propinsi : ....... km

- Jarak ke Kota Kabupaten : ....... km

B. SOSIAL EKONOMI

1. Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan oleh Kelompok

Hutsos/Proklim/KK/KTH/Komunitas..... yang dibimbing oleh

pendamping lapangan. Tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan

berasal dari anggota kelompok Hutsos/Proklim/KK/KTH/Komunitas lain.

2. Kelembagaan Masyarakat

Untuk pelaksanaan kegiatan menggunakan Kelompok Hutsos/

Proklim/KK/KTH/Komunitas dengan anggota dapat dilihat pada Tabel

2.1.

Tabel 2.1. Nama-nama pelaksana penanaman

No. Nama Anggota Jenis Kelamin NIK

1 2 3 4

1

2

3 Dst

- 27 -

III. RANCANGAN PENANAMAN

A. POLA TANAM DAN KEBUTUHAN BIBIT/BENIH

Kegiatan penanaman menggunakan pola...dengan gambar rencana

pola tanam padat karya penanaman mangrove disajikan pada gambar……

Gambar pola tanam (contoh).

Kebutuhan bibit/benih sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah

ini.

Tabel 3.1 Pola Tanam dan Kebutuhan Bibit/Benih

B. RANCANGAN PENANAMAN

1. Persiapan

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang

sesuai bagi jenis tanaman mangrove yang akan ditanam. Kegiatan yang

dilaksanakan pada tahap persiapan adalah:

a. Pengukuran ulang batas-batas areal.

b. Pemancangan patok batas luar areal tanam.

c. Pembuatan dan pemasangan ajir sesuai titik-titik penanaman.

No. Pola Tanam Luas

(Ha)

Jenis

Bibit/Benih

Jumlah Bibit/Benih

( Batang )

1 2 3 4 5

1

2

3

Total

- 28 -

d. Penyiapan titik bagi bibit (di masing-masing areal penanaman).

e. Pemasangan pelindung tanaman dan perbaikan saluran pasang

surut (disesuaikan dengan lokasi).

2. Kebutuhan Tenaga Kerja dan Bahan

Mengacu pada pola tanam padat karya penanaman mangrove diatas

dibutuhkan tenaga kerja sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kebutuhan Tenaga Kerja

Sedangkan kebutuhan bahan dan alat kerja sebagaimana pada Tabel

3.3

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan dan Alat Kerja

NoNo. Komponen Satuan KebutuhanKebutuhan

1 2 3 4

1 Pembuatan arah larikan HOK

2 Pembuatan dan

pemacangan ajir

HOK

3 Pembuatan dan

pemasangan papan nama

HOK

4 Pembuatan, pengangkutan

dan penanaman

bibit/benih

HOK

5 Dst

No. KomponenKomponen Satuan KebutuhanKebutuhan

1 2 3 4

1 Patok arah larikan Batang

2 Ajir Batang

3 Bambu Batang

4 Dst

- 29 -

IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Rancangan Anggaran Biaya Padat Karya Penanaman Mangrove Kelompok

Hutsos/Proklim/KK/KTH/Komunitas……. Dengan standar HOK sebesar

Rp……… sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rancangan Anggaran Biaya

NoNo KomponenKomponen Satuan VolumeVolume Biaya

(Rp)

1 2 3 4 5

Upah

1 Pembuatan arah larikan HOK

2 Pembuatan dan pemancangan

ajir

HOK

3 Pembuatan dan pemasangan

papan nama

HOK

4 Pembuatan, pengangkutan dan

penanaman bibit/benih

HOK

5 Dst

Bahan dan Alat

1 Patok Arah Larikan Batang

2 Ajir Batang

3 Bambu Batang

4 Dst

- 30 -

V. TATA WAKTU PELAKSANAAN

Tata waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tata Waktu Pelaksanaan

No. Komponen

BULAN

SEPT OKT NOV DES

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Pembuatan arah larikan

2 Pembuatan dan

pemancangan ajir

3 Pembuatan dan

pemasangan papan nama

4 Pembuatan, pengangkutan

dan penanaman

bibit/benih

5 Penyulaman

6 Pengawasan/mandor

7 Pembuatan guludan

8 Pengumpulan benih

9 Perlindungan hama

penyakit

10 Pembuatan pelindung

tanaman

11 Perbaikan saluran pasang

surut

12 Dst

- 31 -

PETA LOKASI TANAMAN (Skala 1:1000 s/d 1 : 10.000)

Contoh Peta Rancangan Teknis Sederhana Padat Karya Penanaman Mangrove

- 32 -

Gambar ….. Papan Nama

120 cm

KEMENTERIAN LHK

UPT KEMENTERIAN LHK

KEGIATAN PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE

Lokasi : ........................................... Desa : ........................................... Kecamatan : ........................................... Kabupaten : ........................................... Provinsi : ........................................... Luas : ........................................... Jenis Tanaman : ........................................... Pelaksana : ...........................................

- warna dasar cat hijau tua - tulisan warna putih

Logo KLHK

90 cm

120 cm

- 33 -

Format 2.

Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Ketua : Hutsos/Proklim/KK/KTH/Komunitas ………………

Alamat :

Kami sebagai pelaksana kegiatan padat karya penanaman mangrove dengan ini

menyatakan bahwa:

1. Sanggup melaksanakan pemeliharaan tanaman hasil kegiatan padat karya

penanaman mangrove seluas….. Ha, yang berlokasi di Desa……..

2. Sanggup untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah

dalam melaksanakan pemeliharaan tanaman yang menjadi tanggung jawab

kelompok kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung

jawab, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

………….,…………

Yang menyatakan,

Ketua

(materai Rp. 6000,-)

Nama

- 34 -

Format 3. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman dari Kelompok Pelaksana Penanaman kepada PPK

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENANAMAN

…………………………………………………………… Nomor:

………………………………… Tanggal:

………………………………… Pada hari ini ………… tanggal ……… bulan……… tahun ………… kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Ketua Kelompok : Alamat : selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : Jabatan : PPK pada BPDASHL : Alamat : selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di: Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas penanaman : ................ Ha

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil penanaman kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil penanaman dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Nama Nama NIP.

- 35 -

Format 4. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman dari PPK kepada Kepala BPDASHL selaku KPA


………………………………………………………………… Nomor:

………………………………… Tanggal:

………………………………… Pada hari ini ………… tanggal ……… bulan……… tahun ………… kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : PPK pada BPDASHL .................. Alamat : selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : Jabatan : KPA pada BPDASHL.................. Alamat : selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di: Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas Tanaman : ................ Ha Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil penanaman kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil penanaman dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman Mangrove dari Kelompok pelaksana penanaman kepada PPK Kegiatan Padat Karya Mangrove sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman Mangrove ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Nama Nama NIP. NIP.

- 36 -

Format 5. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman dari Kepala BPDASHL selaku KPA kepada Kelompok Pelaksana Penanaman


……………………………………………………………………Nomor:

………………………………… Tanggal:

…………………………………

Pada hari ini ………… tanggal ……… bulan……… tahun ………… kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Kepala Balai selaku KPA Alamat : selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : Jabatan : Ketua Kelompok ………….. Alamat : selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil penanaman mangrove kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil penanaman tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dipelihara sesuai peruntukannya, di: Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas penanaman : ................ Ha

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman Mangrove ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Nama Nama NIP.

- 37 -

Format 6.

Daftar Hadir Peserta Kerja

- 38 -

Format 7.

Daftar Pembayaran

- 39 -

Format 8.

Format Laporan BPDASHL kepada Ketua Tim Padat Karya

LAPORAN PROGRES/AKHIR PELAKSANAAN

PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE

DI WILAYAH BPDASHL ………………

I. PENDAHULUAN

II. REALISASI FISIK DAN ANGGARAN

III. PERMASALAHAN DAN SARAN

IV. DOKUMENTASI

V. PENUTUP

- 40 -

Format 9.

Format Laporan Pelaksana Penanaman

LAPORAN MINGGUAN KE …………. BULAN ……………….

PELAKSANA PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE TAHUN 2020

Nama Kelompok :

Jumlah Anggota Kelompok/

Kepala Keluarga

: ……………Orang/…………….KK

Lokasi Penanaman

Dusun/Blok :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Koordinat Geografis

Penanaman

:

Luasan Penanaman : Ha

No. Kegiatan/Bahan

Realisasi Bahan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja

Ket. Jumlah Bibit/Bahan

Biaya Total (Rp)

HOK Biaya Total (Rp)

Jumlah Orang

Jumlah Hari

Total

1 Pengadaan patok arah larikan (bambu/kayu/dll)

Buah - - - -

2 Pembuatan arah larikan - - - 3 Pembuatan/pengadaan

ajir

a. Pengadaan bahan ajir (bambu/kayu/dll)

Buah - - - -

b. Pembuatan ajir Ajir - 4 Pemancangan ajir - - - 5 Pembuatan papan nama a. Pengadaan bahan

papan nama Paket - - - -

b. Pembuatan papan nama

Unit -

6 Pembuatan pelindung tanaman

a. Pengadaan bahan Paket - - - - b. Pembuatan pelindung

tanaman Unit -

7 Pemasangan pelindung tanaman

- - -

renops final2pdashl.menlhk.go.id/mcms/doc/public/sk.353_menlhk_setjen... · 2020. 11. 24. ·...

Documents